Pedoman Akreditasi Institusi/Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

PEDOMAN AKREDITASI INSTITUSI/LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

2022

Daftar Isi

Pedoman Akreditasi Institusi/Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

Bab 3 Pelaksanaan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

Bab 4 Penutup

BAB 1 PENDAHULUAN

3

Landasan Hukum

1.

UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN

2.

UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

3.

PP Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan

4.

Permenkes RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes

5.

Peraturan LAN Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan

6.

Keputusan Kepala LAN Nomor 1874/K.1/PDP.09/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan yang menjadi Kewenangan LAN

7.

Keputusan Kepala LAN Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan SDMK BadanPPSDMK sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi

PENYELENGARA AKREDITASI INSTITUSI/LEMBAGA





Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pasal 228, penyelenggara akreditasi adalah Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Keputusan Kepala LAN Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan BPPSDMK Kemenkes sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi

Tugas Penyelenggara Akreditasi Institusi/Lembaga

1

2 3

Menyusun dan menetapkan pedoman/instrumen/panduan terkait akreditasi institusi/Lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan Melaksanakan akreditasi institusi/Lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan akreditasi institusi/Lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan

PENGGUNAPEDOMAN 1. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan 2. Institusi/lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan 3. Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit yang membawahi institusi/unit penyelenggara pelatihan. 4. Tim penilai akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan 5. Tim asesor akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan. 6. Stakeholder yang akan mendirikan institusi/lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan 6

BAB 2 AKREDITASI INSTITUSI/LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

7

TUJUAN AKREDITASI INSTITUSI/LEMBAGA

TUJUAN UMUM

TUJUAN KHUSUS

Terjaminnya institusi/lembaga pelatihan yang bermutu dalam menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan.

Diterapkannya sistem manajemen mutu sesuai standar, yang meliputi penjaminan mutu terhadap komponen: 1. Administrasi dan manajemen 2. Pelayanan pelatihan 3. Pelayanan penunjang pelatihan

8

MANFAAT AKREDITASI INSTITUSI Bagi Institusi/Lembaga

1. Adanya jaminan mutu penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan standar yg telah ditetapkan 2. Meningkatkan citra & kepercayaan masyarakat terhadap institusi/lembaga 3. Institusi/lembaga menerapkan sistem penjaminan mutu secara berkesinambungan

Bagi Instansi Pengguna Institusi

1. Adanya jaminan mutu penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang professional dengan kompetensi yang diharapkan 2. Adanya jaminan mutu bagi alumni yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan di institusi/lembaga yang terakreditasi

Bagi Puslat SDMK

1. Adanya informasi penerapan sistem penjaminan mutu di masing-masing institusi/Lembaga 2. Adanya informasi data institusi/lembaga yang terakreditasi

Bagi Dinkes Prov & Rumah Sakit

Adanya informasi penerapan sistem penjaminan mutu di institusi/Lembaga penyelenggara pelatihan yang menjadi tanggung jawabnya

SASARAN AKREDITASI INSTITUSI/LEMBAGA

1

Institusi/Lembaga yang pertama kali mengajukan akreditasi

2

Institusi/Lembaga yang akan diakreditasi ulang

3

Institusi/Lembaga yang mengajukan perubahan status akreditasi

4

Institusi/Lembaga yang dicabut status akreditasi

KETENTUAN INSTITUSI YANG DAPAT DIAKREDITASI (1) KETENTUAN

DOKUMEN PEMBUKTIAN

1. Berbadan hukum dan mempunyai tugas, fungsi dan wewenang  Institusi/Lembaga pemerintah: Peraturan Menteri menyelenggarakan pelatihan tentang lembaga tsb  Institusi/Lembaga non pemerintah: Izin pendirian dan SK penetapan Institusi/ Lembaga 2. Gedung milik sendiri/pemerintah atau sewa/MoU minimal masih berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun pada saat di akreditasi, minimal memiliki : a. Ruang Kelas b. Ruang kantor : terdiri dari ruang pimpinan, ruang sekretariat, ruang kerja c. Laboratorium kelas Yang sesuai dengan Standar Sumber Daya Pelatihan Bidang Kesehatan

 Sertifikat hak milik gedung/ bukti sewa/ MoU  

11

KETENTUAN INSTITUSI YANG DAPAT DIAKREDITASI (2) KETENTUAN

DOKUMEN PEMBUKTIAN

3. Telah melaksanakan pelatihan yang terakreditasi oleh Kemenkes dengan frekuensi minimal 2x dalam 1 (satu) tahun terakhir/tahun berjalan

2 buah surat keterangan akreditasi pelatihan

4. Memiliki perencanaan pelatihan bidang kesehatan (sesuai dengan core bussiness) institusi/lembaga setiap tahun yang dituangkan dalam rencana 5 (lima) tahunan

Rencana Aksi Program (RAP) atau business plan atau sejenisnya

5. Pimpinan :   (terdiri dari kepala institusi/lembaga dan pimpinan pengelola   penyelenggara pelatihan)   a. Pegawai tetap  SK Jabatan terakhir b. Pendidikan Minimal S1 kesehatan, atau S1 non kesehatan dengan latar  FC ijazah terakhir belakang pendidikan minimal D3 kesehatan  Sertifikat Pelatihan atau SK c. Sudah mengikuti Management of Training atau Pelatihan Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan sebanyak 2 Pelatihan atau mempunyai pengalaman terlibat dlm penyelenggaraan pelatihan pelatihan yg terakreditasi Kemenkes, minimal 2x dalam kurun waktu 1 tahun terakhir/tahun berjalan 12

KETENTUAN INSTITUSI YANG DAPAT DIAKREDITASI (3) KETENTUAN 6. Pegawai tetap/ASN, terdiri dari: a. Staf teknis - Jumlah minimal 3 orang - Pendidikan minimal D3 - Telah mengikuti Training Officer Course (TOC) atau Pelatihan bagi Penyelenggara Pelatihan atau mempunyai pengalaman terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan yang terakreditasi Kemenkes minimal 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir/tahun berjalan - Sudah ada yang mengikuti Pelatihan bagi Pengendali Pelatihan b. Staf administrasi Minimal 1 (satu) orang dengan Pendidikan minimal SMA atau sederajat 7. Telah melakukan Audit Mutu Internal minimal 1 (satu) kali terhadap penerapan penjaminan mutu

DOKUMEN PEMBUKTIAN      FC ijazah terakhir  Sertifikat TOC atau sertifikat Pelatihan bagi Penyelenggara Pelatihan atau SK Penyelenggaraan sebanyak 2 pelatihan  Sertifikat pelatihan pengendali pelatihan

Laporan Audit Mutu Internal

13

PENGORGANISASIAN AKREDITASI INSTITUSI DI PUSAT PELATIHAN SDMK

1. Tim Sekretariat Tim yang bertugas untuk memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses akreditasi

Tim Sekretariat

2. Tim Asesor Tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses akreditasi

3. Tim Penilai Akhir ASN yang diberi tugas memutuskan hasil penilaian akreditasi institusi

Tim Asesor

Tim Penilai Akhir

PENGORGANISASIAN AKREDITASI INSTITUSI DI INSTITUSI/LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN 01 Tim Penjamin Mutu

02 Tim Audit Mutu Internal

Adalah sekelompok ASN/ pegawai dari institusi/ lembaga yang ditetapkan oleh pimpinannya untuk menerapkan sistem manajemen mutu 02

Adalah pegawai institusi/ Lembaga penyelenggara pelatihan yang ditetapkan oleh pimpinan untuk melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap penerapan sistem penjaminan mutu sesuai dengan pedoman

TUGAS TIM PENJAMIN MUTU 1) Menyusun perencanaan pelaksanaan penjaminan mutu 2) Menyusun dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM) dengan melibatkan bidang/bagian/unit/instalasi terkait, yg terdiri dari Panduan Mutu (QAM), SOP, dokumen pendukung, rekaman (bukti pelaksanaan kegiatan) 3) Menyampaikan dokumen SMM ke bidang/bagian/unit/instalasi terkait untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 4) Melakukan penilaian mandiri (self assessment) sebelum diaudit oleh Tim Audit Mutu Internal 5) Mengikuti proses AMI 6) Melakukan kaji ulang dokumen SMM yang diterapkan oleh seluruh jajaran institusi/lembaga penyelenggara pelatihan 7) Mengirimkan/mengunggah dokumen SMM ke sekretariat akreditasi institusi pusat melalui Sistem Informasi 8) Menindaklanjuti feedback dari sekretariat pusat dan mengunggah kembali hasil perbaikan melalui Sistem Informasi untuk keperluan penilaian akreditasi 9) Mengikuti keseluruhan proses visitasi dari pusat 10) Menindaklanjuti feedback hasil visitasi

TUGAS TIM AUDIT MUTU INTERNAL

1) Mengelola program audit mutu internal terhadap kecukupan dan kepatuhan penerapan dokumen SMM 2) Melakukan self assessment sebelum dilakukan audit mutu eksternal 3) Menyusun laporan hasil AMI

KOMPONEN AKREDITASI INSTITUSI 1. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

28%

2. PELAYANAN PELATIHAN

50%

3. PELAYANAN PENUNJANG PELATIHAN

22%

BOBOT PENILAIAN 1. KOMPONEN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (28%)

NO 1.

UNSUR Organisasi & Kepemimpinan

BOBOT 10%

SUB UNSUR

BOBOT

1. Kelembagaan Penyelenggara Pelatihan 2. Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 3. Rencana Strategis

30% 35% 35%

2.

Kemitraan & Hubungan Pemangku Kepentingan

5%

1. Kemitraan 2. Hubungan Pemangku Kepentingan

50% 50%

3.

Manajemen Mutu

13%

Manajemen Mutu

100%

BOBOT PENILAIAN 2. KOMPONEN MANAJEMEN PELATIHAN (50%)

NO

UNSUR

BOBOT

SUB UNSUR

1.

Manajemen Sumber Daya Manusia

20%

1. 2. 3. 4. 5.

2.

Manajemen Pelayanan

20%

1. Pelayanan Peserta 2. Media Komunikasi

50% 50%

3.

Hasil Kinerja Utama

10%

1. Capaian Kinerja Utama 2. Penghargaan 3. Wilayah Bebas Korupsi

40% 30% 30%

Pejabat Struktural Penyelenggara Pelatihan Tenaga Pengajar Pengendali Pelatihan Pengelola Sistem Informasi Pelatihan

BOBOT 20% 20% 20% 20% 20%

BOBOT PENILAIAN 3. KOMPONEN PELAYANAN PENUNJANG PELATIHAN (22%)

NO

UNSUR

BOBOT

SUB UNSUR

BOBOT

1.

Manajemen Sumber Daya

12%

1. Sarana Prasarana 2. Pembiayaan

50% 50%

2.

Manajemen Pengetahuan & Inovasi

10%

1. Manajemen Pengetahuan 2. Inovasi

50% 50%

METODE PENILAIAN Telusur Dokumen Mempelajari dokumen penjaminan mutu dan dokumen terkait yang dipersyaratkan pada setiap komponen dalam instrumen akreditasi Observasi Pengamatan langsung dan/atau tidak langsung terhadap: a. Keadaan sarana & prasarana institusi b. Keadaan dokumen terkait c. Penerapan dokumen penjaminan mutu

Wawancara Untuk mendapatkan informasi untuk melengkapi data yang sudah diperoleh

STATUS, NILAI DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT AKREDITASI INSTITUSI/LEMBAGA

 STATUS

MASA BERLAKU

NILAI AKHIR AKREDITASI

SERTIFIKAT

1.

Akreditasi A

87,00 – 100

5 (lima) tahun

2.

Akreditasi B

74,00 – 86,99

3 (tiga) tahun

3.

Akreditasi C

61,00 – 73,99

2 (dua) tahun

4.

Tidak Terakreditasi

< 60,99

 

23

HAK DAN KEWAJIBAN INSTITUSI/LEMBAGA YANG TERAKREDITASI BBPK, Bapelkes UPT Badan PPSDMK, Bapelkes/Institusi No Hak Pelatihan Kesehatan Milik Pemprov Menyelenggarakan 1. Kewenangan menyelenggarakan pelatihan bidang pelatihan bidang kesehatan kesehatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku  

2.

Instalasi/ Unit Diklat RS, Yayasan/ Perseroan Terbatas (PT)/ Lembaga lain Menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi (core bussiness) organisasi. Apabila akan menyelenggarakan pelatihan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, maka penyelenggaraannya harus bekerja sama dengan institusi terakreditasi Kemenkes yang memiliki kewenangan terkait pelatihan tsb, dengan perjanjian kerjasama (MoU).

Kewenangan mengampu Mengampu pelatihan bidang kesehatan sesuai core business terhadap pelatihan bidang kesehatan institusi yang belum/tidak terakreditasi dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pengampuan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI.  

KEWAJIBAN INSTITUSI/LEMBAGA TERAKREDITASI 1) Menyelenggarakan pelatihan yang telah terakreditasi Kemenkes sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan yang berlaku 2) Menerapkan system penjaminan mutu institusi/Lembaga penyelenggara pelatihan 3) Mengajukan akreditasi pelatihan kepada Kepala Pusat Pelatihan SDMK sesuai dengan Pedoman Akreditasi Pelatihan yang berlaku 4) Mengampu pelatihan yang telah terakreditasi Kemenkes sesuai dengan kewenangannya, dan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan serta petunjuk teknis pengampuan yang berlaku 5) Melakukan Quality Control Internal untuk pelatihan yang diselenggarakan dan Quality Control Eksternal untuk pelatihan yang diampu, sesuai dengan pedoman Quality Control yang berlaku 6) Menyampaikan rencana pelaksanaan pelatihan tahunan kepada Kepala Pusat Pelatihan SDMK 7) Menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan pelatihan kepada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan (soft file/ aplikasi)

PEMBIAYAAN AKREDITASI INSTITUSI/LEMBAGA

1) Pembiayaan akreditasi institusi/Lembaga penyelenggara pelatihan yang baru mengajukan, yang habis masa berlaku akreditasinya (akreditasi ulang), audit surveilans dan untuk melakukan pembinaan 2) Pembiayaan akreditasi bagi institusi/Lembaga yang mengajukan perubahan status akreditasi, sanggahan/ keberatan, penilaian pasca pencabutan status 3) Pembiayaan fasilitasi

Anggaran Puslat SDMK

Dialokasikan oleh Institusi/lembaga yang bersangkutan dengan rincian biaya untuk visitasi, rapat, sertifikat akreditasi

Dialokasikan oleh institusi/Lembaga yang bersangkutan

BAB 3 PELAKSANAAN AKREDITASI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

27

Pelaksanaan Akreditasi Institusi di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

Persiapan

Pelaksanaan

Pelaporan

a. Penyusunan Rencana Akreditasi b. Penetapan Tim Asesor, Tim Sekretariat, dan Tim Penilai Akhir

a. b. c. d. e. f.

Pemeriksaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Akreditasi Pengkajian Dokumen Akreditasi Visitasi/Audit Mutu Eksternal Sidang Penilaian Akhir Akreditasi Penetapan Status Akreditasi Penandatanganan Surat Keputusan dan Sertifikat Penetapan Status Akreditasi

Membuat laporan pelaksanaan akreditasi institusi/Lembaga setiap akhir tahun anggaran

Pelaksanaan Akreditasi Institusi di Institusi/Lembaga Penyelenggara Pelatihan

Persiapan

a. b. c. d.

Menyusun dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM) Menerapkan dokumen SMM Tim AMI melakukan audit Melakukan self assessment

Pelaksanaan

Mengikuti proses visitasi yang dilakukan oleh Tim Asesor

Pasca Visitasi

Institusi/Lembaga mengirimkan perbaikan/kelengkapan dokumen berdasarkan Berita Acara Visitasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja

SKEMA PEMENUHAN PERSYARATAN PEDOMAN PERSYARATAN JAMINAN MUTU INSTITUSI/LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

Menetapkan Instrumen/Pedoman Persyaratan Jaminan Mutu

Mempelajari Instrumen/Pedoman Persyaratan Jaminan Mutu

Menyusun & menetapkan Panduan Mutu (Quality Assurance Manual) Institusi/Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

Menyusun & menetapkan SOP, dokumen pendukung dan rekaman sesuai Panduan Mutu QAM Institusi/Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Audit Internal

Memperbaiki Dokumen SMM

Audit Surveilans

Menerapkan dokumen SMM Institusi/Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

: Dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan : Dilaksanakan oleh Institusi/ Lembaga Penyelenggara Pelatihan

PASCA PENETAPAN STATUS AKREDITASI Untuk menjaga kesinambungan penerapan akreditasi pasca penetapan status akreditasi, dilakukan:

AUDIT SURVEILANS Dilakukan untuk mengukur kesinambungan penerapan Sistem Manajemen Mutu Institusi/Lembaga pasca terakreditasi

PEMBINAAN Apabila SMM di Institusi/Lembaga yang sudah terakreditasi tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, maka dilakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan atau bimbingan teknis

SANKSI Sanksi diterapkan terapkan terhadap institusi/Lembaga terakreditasi yang ditemukan pelanggaran/ penyimpangan berdasarkan hasil audit surveilans atau berdasarkan laporan dari pihak terkait.

Pelanggaran/penyimpangan dimaksud: 1)

Melaksanakan pelatihan bidang kesehatan yang tidak terakreditasi

2)

Melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan hasil akreditasi pelatihan

3)

Tidak mengirimkan laporan audit mutu internal

4)

Penerapan

dokumen

Sistem

Manajemen Mutu kurang dari 75%

Surat Peringatan (SP) 1 Apabila ditermukan minimal 1 (satu) pelanggaran/penyimpangan Surat Peringatan (SP) 2, apabila  SP 1 terkait pelanggaran/penyimpangan no.1 dan/atau no.2 tidak ditindaklanjuti pada pelatihan berikutnya  SP 1 terkait pelanggaran/penyimpangan no.3 dan/atau no.4 tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran pertama Pencabutan status akreditasi Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya SP 2, Institusi/Lembaga tidak memberikan tanggapan tertulis atas teguran kedua dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran/penyimpangan tsb, maka status akreditasi institusi/lembaga dicabut

BAB 4 PENUTUP

33

Terima Kasih

Kunjungi kami:

@Puslatsdmkesehatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan