Description
Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Jembrana Negara, 20 Januari 2022
Penyusunan Dokumen SAKIP 2022
DASAR HUKUM :
1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 2. PERMENPAN RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERAN SAKIP DALAM EFISIENSI BIROKRASI UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN • Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMDA SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RENCANA STRATEGIS
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah • Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN
PERJANJIAN KINERJA
SISTEM AKUNTABIITA S KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI
REVIU DAN EVALUASI KINERJA
PENILAIAN HASIL
PELAPORAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
PENGELOLAAN DATA KINERJA
MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR
Program dan Kegiatan berdasarkan pada Prioritas dan Kebutuhan
LANGKAH PERBAIKAN SAKIP PADAPEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
BERPREDIKAT “B”
1. Penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu 2. Penyelesaian target kinerja tingkat Pemerintah Daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau cross-cutting program
BERPREDIKAT “BB” 1. Penyempurnaan Pohon kinerja dan Cascading kinerja hingga level individu 2. Menyusun PK Hingga Level Individu 3. Menyusun Rencana Aksi atas PK hingga Level Individu 4. REFOCUSING PROGRAM
3. Monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong pencapaian kinerja 4. Pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi
5. Aplikasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan ter integrasi
18
Penyusunan Pohon Kinerja
PENYUSUNAN POHON KINERJA PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN Sebelum penyusunan
1
TIDAK DIHUBUNGKAN DAHULU DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN
3
TIDAK DIHUBUNGKAN DAHULU DENGAN STRUKTUR ORGANISASI EKSISTING
4
TIDAK DIHUBUNGKAN DAHULU DENGAN EKSISTING PROGRAM/KEGIATAN
5
TIDAK DIHUBUNGKAN DAHULU DENGAN DENGAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN
6
TIDAK DIHUBUNGKAN DAHULU DENGAN EKSISTING ANGGARAN
2
TIDAK DIHUBUNGKAN DAHULU DENGAN HIERARKI ORGANISASI
PENYUSUNAN POHON KINERJA PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN Saat penyusunan
1
3
SATU OUTCOME SATU ISU Hindari lebih dari satu isu dalam satu outcome
ATAS = AKIBAT/MAKA, BAWAH = SEBAB/JIKA Hindari logika yang terbalik
2
4
ADA HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT/ JIKA-MAKA Hindari hubungan yang tidak logis
BUKAN MENGCLUSTER (PER JENIS/PER Outcome KELOMPOK) diturunkan menjadi outcome antara bukan dengan memecah menjadi jenis/kelompok
POHON KINERJA ILUSTRASI
ISU OUTCOME IK:
INTERMED OUTCOME
INTERMED OUTCOME
IK:
INTERMED OUTCOME
IK:
IK:
INTERMED
INTERMED
INTERMED
INTERMED
INTERMED
OUTCOME
OUTCOME
OUTCOME IK:
OUTCOME IK:
OUTCOME IK:
IK:
OUT -PUT
IK: OUT -PUT
IK:
IK:
OUT -PUT
IK: OUT -PUT
IK:
OUT -PUT
IK:
OUT -PUT
IK: OUT -PUT
IK:
OUT -PUT
IK: OUT -PUT
IK:
OUT -PUT
IK:
OUT -PUT
IK:
OUT -PUT
IK:
OUT -PUT
IK: OUT -PUT
IK:
OUT -PUT
IK:
OUT -PUT
IK:
OUT -PUT
IK: OUT -PUT
IK:
PERJANJIAN KINERJA
TUJUAN PERJANJIAN KINERJA 1
Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur; Wujud nyata komitmen;
2 3 4
5
6
Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi; Dasar evaluasi kinerja aparatur. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.
11
POHON KINERJA (FOKUS KINERJA) DALAM PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERMENPAN 90/2019 SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Impact)
PEMERINTAH DAERAH
SASARAN PROGRAM (outcome)
Es. III
SASARAN KEGIATAN (output)
Es.III
Proses Pencapaian Output
Sumberdaya Yang Digunakan
KEMENTERIAN / LEMBAGA
SASARAN STRATEGIS (outcome - impact)
PERANGKAT DAERAH
ESELEN IV
NASIONAL
SASARAN SUB.KEGIATAN
Proses i n p u t
SASARAN KEGIATAN (output)
SASARAN SUB.KEGIATA N
Proses i n p u t
i n p u t
SASARAN PROGRAM (outcome)
SASARAN SUB.KEGIATA N
Proses i n p u t
i n p u t
SASARAN KEGIATAN (output)
SASARAN SUB.KEGIATA N
Proses i n p u t
i n p u t
SASARAN SUB.KEGIATAN
Proses i n p u t
i n p u t
SASARAN KEGIATAN (output)
SASARAN SUB.KEGIATA N
Proses i n p u t
i n p u t
SASARAN SUB.KEGIATA N
Proses i n p u t
i n p u t
SASARAN SUB.KEGIATAN
Proses i n p u t
i n p u t
i n p u t
H O T N O
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20xx
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Jabatan :
C
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Jabatan : Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. ……….., Januari 20xx
Pihak Kedua
Pihak Pertama
FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
16
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NO
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Program .......................
Rp.
Anggaran .........................
2
.......................
Rp.
......................... ..............,.............................20XX Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota .............................................................. (..............................................)
REVISI PERJANJIAN KINERJA • Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; • Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); • Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
20
PERJANJIAN KINERJA ESELON II Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Tujuan RPJMD
sASARAN PD
Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas
Indikator Kinerja 2 Indeks Reformasi Birokrasi
Target 3 71
Nilai AKIP
80
Indeks Kualitas Pelayanan Publik
83
Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik
81%
Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja eselon II, III dan IV No 1 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
2 3 Meningkatnya Persentase Kualitas Capaian Perangkat Akuntabilitas Daerah yang Kinerja Perangkat Nilai Daerah Pemerintah Akuntabilitas Provinsi Bali Kinerja Instansi Pemerintahn ya minimal BB
Target Per Triwulan Target 4 83%
TW 1 TW 2 TW 3 5
6
7
TW 4 8
Program Kegiatan 9 Program Penataan Organisasi
Kegiatan
Sub Kegiatan
Uraian
Indikator Kegiatan 10 11 Fasilitasi Persentase Reformasi Perangkat Birokrasi dan Daerah yang Akuntabilitas Reformasi Kinerja Birokrasinya Baik
Uraian
Indikator Kegiatan 12 13 Monitoing Persentase dan Evaluasi Perangkat Akuntabilitas Daerah yang Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahny a Minimal BB
Anggaran Penanggungja wab 14
15
Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pelaksana Target triwuln
No Sasaran Stetegis
Indikator
1 Meningkatnya Persentase Kualitas dokumen dokumen SAKIP SAKIP perangkat yang selaras Daerah di lingkunga Pemerintah Provinsi Bali
Targ et Trwl I Trwl II
81%
T r w Trwl III l I V 81% 1
Tahapan Kerja yang dilaksanakan mendukung sasaran dan indikator kinerja perjanjian kinerja
Menyiapkan data dan bahan menganalisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Target Kinerja Targe t Janua Feb Maret April Mei 2021 ri
48
4
4
4
4
4
Juni
jul
agt
4
4
4
sept okt Nov Des
4
4
4
4
LAPORAN KINERJA
LAPORAN KINERJA
23
RPJM Renstra Feedback & Continuous Improvement
Rencana Kinerja Tahunan
RKA
Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja
DPA Menjawab
Dokumen SAKIP Renstra PD 2016-2021
IKU Perjanjian Kinerja/Rencana Aksi
Pohon Kinerja/Cascading RKT/Renja 2021 LKjIP
01 02 03 04 06 07
LKjIP 2022 Penyusunan mengacu pada PK RPJMD/Restra 2016-2021
Catatan: PK Perubahan 2021
Dalam Bab II tentang perencanaan kinerja agar diuraikan/diulas peralihan sasaran strategis daerah dari RPJMD/Renstra 2016-2021 ke 2021-2026
Dokumen SAKIP agar diupload pada sistem esr.menpan.go.id menggunakan user dan password masing-masing
OPD memberikan data/kontribusi capaian target indikator kinerja strategis Kabupaten RPJMD 20162021 dan RPJMD 2021-2026
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Daerah (PK 2021) No (1) 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Sasaran Strategis (2) Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Meningkatnya Cakupan Layanan kesehatan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi Olahraga Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Meningkatnya kualitas tenaga kerja Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai penyangga ketahanan pangan Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat Meningkatnya kunjungan wisata
1 2 3 4 5 6 7 8
Indikator Kinerja (3) Rata-rata lama sekolah Angka melek huruf Angka Harapan Hidup
Satuan (4) Tahun %
Target (5) 9,20 96,00
Tahun
71,83
Persentase kelompok adat budaya dan kesenian yang % aktif Persentase pemuda yang berprestasi % Persentase perolehan medali emas di tingkat provinsi % Indeks Pembangunan Gender Indeks/nilai Persentase penurunan laju pertumbuhan penduduk %
9
Tingkat Pengangguran terbuka
10 11 12 13
Persentase skor pola pangan harapan Peningkatan produktivitas pertanian Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan Produksi perikanan
14 15 16
95 3,10 5,00 74 1,10
%
0,09
% kw/ha kw/ha
97,00 67,42 690
Ton
297,93
Angka kemiskinan Persentase PMKS yang mandiri
KK
2.737
%
41,60
Persentase peningkatan kunjungan wisata
%
15,00
No 11 12
13
Sasaran Strategis Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Meningkatnya ketersediaan Perumahan dan Pemukiman ,Infrastruktur dasar, transportasi, komunikasi informatika dengan mempertimbangkan tata ruang
14
Meningkatnya inovasi daerah
15
Meningkatnya penyelenggaraan yang akuntabel
16
Meningkanya ketenteraman, ketertiban umum, pelindungan Masyarakat dalam kerangka memperteguh NKRI
tata kelola pemerintahan
Satuan
Target
17
Indikator Kinerja Persentase peningkatan koperasi yang aktif dan berkualitas
%
18,00
18 19 20
Persentase UMKM yang berkualitas Persentase Pertumbuhan industri potensial Persentase usaha yang memiliki legalitas dan berdaya saing
% %
25,00 18,00
%
16,00
21 22
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai Peringkat Adipura
Indeks/nilai
78
Nilai
75
% % % % Rasio % % Angka
100 94,49 100,00 99,00 17.700 39,70 10,90 10
23 24 25 26
Rumah tangga pengguna air bersih Rumah layak huni Rumah tangga bersanitasi Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
27 28
Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas
29 30
Persentase pendistribusian informasi publik Jumlah inovasi daerah yang ikut kompetisi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik Opini BPK Opini Kategori nilai SAKIP Kategori Nilai LPPD Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas pelayaan perijinan Indeks/nilai Persentase penurunan pelanggaran Perda % Persentase Ormas yang aktif dalam penguatan persatuan dan % kesatuan bangsa Persentase bencana alam yang dapat ditangani %
31 32 33 34 35 36 37
WTP BB 3,260 74,10 2,00 70,00 70,00
Timeline Menyampaikan LKJiP Perangkat Daerah kepada APIP untuk dilaksanakan review dan menyerahkan kontribusi masing-masing terhadap LKJiP Kabupaten (paling lambat hari 11 Februari 2022)
Bulan Januari 2022 s/d minggu pertama bulan Februari 2022
Minggu ketiga s/d minggu keempat bulan Februari 2022
Minggu kedua Bulan Februari 2022
Menyusun LKJiP Perangkat Daerah dan kontribusi LKJiP Kabupaten
• APIP menyerahkan hasil review (paling lambat tanggal 21 Februari 2022) • Perangkat Daerah melakukan perbaikan dan meng-upload LKJiP yang telah disahkan pada sistem esr.menpan.go.id (paling lambat hari Senin/28 Pebruari 2022
Bulan minggu kedua Bulan Februari s/d Maret 2022
Minggu keempat bulan Februari 2022
APIP melaksanakan review LKJiP Perangkat Daerah
• Kompilasi data/kontribusi perangkat daerah untuk menyusun LKJiP Kabupaten • Penyerahan LKJiP Kabupaten kepada APIP untuk dilaksanakan review paling lambat pada tanggal 11 Maret 2022 • Pelaksanaan review oleh APIP dan hasil review diserahkan paling lambat tanggal 18 Maret 2022 • Perbaikan sesuai dengan hasil review, pengesahan, dan penyampaian LKJiP Kabupaten paling lambat 29 Maret 2022
“Salam Bahagia”
TRIMA KASIH 24
View more...
Comments
