Makalah Produk Hukum Daerah

MAKALAH PRODUK HUKUM DAERAH Dibuat untuk Melengkapi Tugas Mata Kuliah Hukum Otonomi Daerah Di Bawah Bimbingan Dosen Qotrunida S.H., M.H

Disusun oleh: 1. Muhamad Habib Syailandra

(1111200019)

2. Lina Safitri

(1111200034)

3. Agisna Nurhaliza

(1111200039)

4. Dian Puspita Rini

(1111200044)

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA FAKULTAS HUKUM 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, yang telah memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan makalah “PRODUK HUKUM DAERAH” dengan tepat waktu. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tidak lupa shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan sunnah untuk keselamatan umatnya di dunia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Qotrunida S.H., M.H. Selaku dosen mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang telah memberikan tugas ini, sehingga penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasannya terkait bidang yang ditekuni. Kami penulis juga berharap makalah ini dapat menambah informasi serta wawasan bagi pembaca. Demikian yang dapat disampaikan, kami penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami penulis mengucapkan maaf yang sebesarbesarnya serta harapan penulis agar pembaca berkenan memberikan kritik dan saran agar makalah ini nantinya menjadi makalah yang lebih baik lagi.

Serang, 05 Maret 2022

Tim Penyusun

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................................... i Daftar Isi.................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .............................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................2 1.3 Tujuan Penulisan ..........................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Definisi Produk Hukum Daerah ...................................................................3 2.2 Proses Pembentukan Produk Hukum Peraturan Daerah ..............................5 2.3 Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .10 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan ................................................................................................13 3.2 Saran ...........................................................................................................13 DAFTAR PUSTAKA

3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara yang berlandasan hukum, dalam negara hukum semua alat perlengkapan negara dapat dijalankan berdasarkan hukum serta peraturan yang telah dibuat sehingga nantinya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena segala bentuk tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka perlu dibentuk regulasi yang mengatur segala tindakan pemerintah dan rakyat Indonesia. Regulasi yang dibentuk harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta disusun mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan hierarkinya. Sejak bergulirnya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 hubungan antara Pusat dan Daerah menjadi sangat longgar. Pusat mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai tuntutan daerah, meskipun Indonesia masih meneguhkan bentuk negara kesatuan. Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah identik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument yang dipandang “legal” untuk memungut dana dari masyarakat. Pada tahun 2000 di seluruh Indonesia, Daerah beramai-ramai memproduk Pemerintahan Daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mencatat sekitar 1.006 Perda di seluruh Indonesia pada tahun 2000, merupakan Perda “bermasalah”, yakni memberatkan dunia usaha. Sedang versi Depdagri mencatat hanya ada 105 Perda mengenai retribusi daerah dan pajak daerah yang bermasalah. Oleh karena itu, upaya pengawasan terhadap Perda yang bermasalah Indonesia menganut model pengujian “executive review” dan “judicial review”. Pasal 114 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

1

Daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk membatalkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, dapat

mengajukan

keberatan

kepada

Mahkamah

Agung

setelah

mengajukannya kepada Pemerintah (administratief beroep). Kemudian Ketentuan Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 secara tegas mengisyaratkan bahwa bentuk pengawasan yang dianut adalah pengawasan represif (pembatalan) yang dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) dan keputusan pembatalannya ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Dilibatkannya Mahkamah Agung dalam proses pengujian Perda baik UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 menganut model pengujian tidak hanya executive review tetapi juga judicial review.1

1.2 Rumusan Masalah Dari uraian diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1. Definisi Produk Hukum Daerah 2. Proses Pembentukan Produk Hukum Peraturan Daerah 3. Bagaimana Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan dalam pemembuat makalah, sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui definisi dari Produk Hukum Daerah 2. Untuk mengetahui proses pembentukan Produk Hukum Daerah 3. Untuk mengatahui Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

1

Ni’matul Huda, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009: Hal 75

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Definisi Produk Hukum Daerah Definisi produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, peraturan Bersama Kepala Daerah (KDH), peraturan DPRD dan bentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD. 2 A. Peraturan Daerah Secara Umum Peraturan daerah secara umum dapat di artikan juga sebagai instrument hukum yang diberikan kepada PEMDA (pemerintah daerah) pada rangka penyelenggaraan pemerintahan wilayah pada masing-masing

daerah

otonom.

Menurut

prof.

Dr.

Jimmly

Asshiddiqie, SH. Pengertian peraturan daerah merupakan salah satu bentuk

aturan pelaksanaan undang-undang

menjadi

peraturan

perundang undangan yang lebih tinggi. Wewenang perda bersumber atau berasal dari wewenang yang sudah dipengaruhi suatu undangundang. Meski demikian, peraturan daerah pula dapat dibuat mengatur hal-hal yang wewenang untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Hal tersebut bisa dilakukan sesuai

menggunakan

ketentuan

undang-undang

dasar

1945

sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (tiga) serta ayat (empat). B. Pengertian Peraturan Daerah Dalam Permendagri No 1 Tahun 2014 Pengertian peraturan daerah dalam permendagri No 1 tahun 2014 adalah “peraturan daerah provinsi atau nama lainnya dan peraturan daerah kabupaten/kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah” pengertian peraturan daerah tersebut dapat ditemukan dalam pasaal 1 angka (4)

2

Zudan arif fakhrulloh tertib regulasi dalam pembentukan produk hukum daerah

3

permendagri No 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah. C. Pengertiam Peraturan Daerah Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Pengertian peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi dalam 2 pengertian, yakni peraturan daerah kabupaten/kota. Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan “Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.” Selanjutnya peraturan daerah kabupaten atau/ kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. “Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. D. Sifat Produk Hukum Daerah Produk hukum daerah meliputi berbagai produk pengaturan atau penetapan (keputusan). Yang termasuk bentuk pengaturan adalah Peraturan Daerah atau dengan nama lain disebut Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan Badan DPRD. Pemerintah

Daerah

(Pemda)

mempunyai

kewenangan

membentuk produk hukum daerah untuk menjalankan otonomi daerah, tugas pembantuan atau untuk menyelesaikan masalah khusus di daerahnya. Salah satu kewenangan yang ada pada Pemda adalah

4

yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemda dapat membentuk produk hukum daerah terkait dengan kelembagaan adat, peradilan adat dan hukum adat, wilayah, tanah, hutan adat dan sumber daya alam lainnya, keberadaan masyarakat hukum adat, desa adat dan kelembagaan pelaksana produk hukum daerah mengenai masyarakat hukum adat.

2.2 Proses Pembentukan Produk Hukum Deaerah A. Dasar hukum pembentukan produk daerah didasarkan pada: •

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

•

Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

•

Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

B. Mekanisme pelaksanaan Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi

materi

muatan dalam

rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 12 tahun 2011 telah menetapkan mencakup

bahwa tahapan

pembuatan

peraturan

perencanaan,

perundang-undangan

penyusunan,

pembahasan,

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dengan demikian, maka segala jenis peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam proses pembentukannya meliputi tahapan itu, kecuali untuk peraturan pemerintah pengganti undangundang (perpu). 1) Tahap Perencanaan

5

Dalam perencanaan, penyusunan produk hukum daerah berdasarkan program legislasi daerah (prolegda) sama hal dengan dipusat berdasarkan program legislasi nasional (prolegnas). Penyusunan perencanaan Program Legislatif Daerah atau Prolegda, baik perda provinsi maupun perda kota/ kabupaten, memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. 2) Tahap Penyusunan Dalam tahap penyusunan, peraturan perundang-undangan dapat berasal dari eksekutif atau legislative. Penyusunan rancangan bisa diajukan oleh kepala daerah misal di tingkat I oleh Gubernur, sedang tingkat II oleh Bupati atau Walikota, selain itu, bisa diajukan oleh DPRD baik di tingkat I maupun II. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. 3) Tahap Pembahasan Terkait pembahasan terdiri dari dua tingkat yakni, pembahasan tingkat I yang dilakukan oleh eksekutif bersama legislatif. Dan tingkat II, rancangan peraturan perundang-undangan yang telah

disetujui

bersama

oleh

legislatif

dan

eksekutif

disampaikan oleh pimpinan legislatif kepada pimpinan eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang. Didalam tahapan pembahasan, yaitu: •

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.

•

Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

•

Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi

6

yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. •

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.

•

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.

•

Karena

sifat

mutatis

mutandis,

maka

tahapan

pembahasan diatas, diterapkan juga dalam pembahasan di tingkat kotamadya/ kabupaten. 4) Tahap Pengesahan atau Penetapan Setelah disetujui bersama RUU dikirmkan ke presiden untuk mendapatkan pengesahan melalui tanda tangan. Presiden diberi waktu 30 hari untuk melakukan penandatanganan. Jika lewat dari itu dan RUU belum ditandatangani, RUU secara otomatis tetap sah menjadi UU. Tata cara penetapan PERDA diantaranya: •

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.

•

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

•

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan

Peraturan

Daerah

Provinsi

tersebut

disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.

7

•

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan disetujui

Peraturan bersama,

Daerah

Rancangan

Provinsi

tersebut

Peraturan

Daerah

Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan. •

Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya

berbunyi:

Peraturan

Daerah

ini

dinyatakan sah. •

Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir

Peraturan

Daerah

Provinsi

sebelum

pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam LembaranDaerah. •

Untuk PERDA Kotamadya ataupun Kabupaten juga sama prosesnya. Sedang untuk pengundangan, PERDA diundangkan dalam bentuk Lembaran Daerah, dan itu dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

5) Tahap Pengundangan Terakhir penyebarluasan UU dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah

sejak

Rancangan

Peraturan

Peraturan

penyusunan

Prolegnas,

Penyusunan

Perundang-Undangan,

Pembahasan

Perundang-Undangan,

Undang-Undang.

Tujuan

hingga

pengundangan

Pengundangan adalah

agar

masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Produk Hukum daerah berdasarkan sifatnya dibagi atas 2 jenis yaitu Produk hukum daerah bersifat:

8

a) Pengaturan/regeling; dan b) Penetapan/beschikking. -Produk hukum daerah pengaturan/regeling berbentuk: a) Perda atau nama lainnya; b) Perkada; c) PB KDH; dan d) Peraturan DPRD Perda atau nama lainnya terdiri atas: a) Perda Provinsi, b) Perda Kabupaten/kota. Perda Provinsi memiliki hirarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota; Perda

Provinsi

memuat

materi

muatan

untuk

mengatur

kewenangan provinsi dan/atau dapat mengatur kewenangan kabupaten/kota. Perda provinsi dapat mengatur kewenangan kabupaten/kota apabila terdapat pengaturan yang materi muatannya terkait kabupaten/kota. Perkada terdiri atas: a) Peraturan gubernur; dan b) Peraturan bupati/walikota. Peraturan bersama Kepala Daerah terdiri atas: a) Peraturan bersama gubernur; dan b) Peraturan bersama bupati/walikota. Peraturan DPRD terdiri atas: a) Peraturan DPRD Provinsi; dan b) Peraturan DPRD kabupaten/kota. -Produk hukum daerah yang bersifat penetapan/beschikking berbentuk: a) Keputusan Kepala Daerah; b) Keputusan DPRD; c) Keputusan Pimpinan DPRD; dan

9

d) Keputusan Badan Kehormatan DPRD

2.3 Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Setelah era orde baru yaitu ketika berlakunya UU No.22 Tahun 1999 dilakukan melalui jalur pengawasan represif yaitu berupa pembatalan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan produk hukumnya, dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (judicial review) setelah mengajukannya kepada Pemerintah (administratieve beroep).3 Sebagai upaya hukum yang terakhir, daerah bisa mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas keputusan Menteri Dalam Negeri yang memutuskan produk hukum daerah. Digunakannya model pengawasan represif dan meninggalkannya model pengawasan preventif oleh pemerintah pusat itu ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Akan tetapi, hal ini dapat menimbulkan resiko terhadap hubungan Pemerintah pusat dan daerah.4 Alasan pembatalan produk hukum daerah selama diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 adalah : a. Mengakibatkan biaya perekonomian tinggi dan adanya pungutan ganda pada suatu obyek b. Saling tumpang tindih dengan kewenangan pusat c. Tidak layak dikenakan retribusi d. Tidak ada aspek berkepentingan umum yang perlu dilindungi e. Merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor dan impor

3 4

Menurut Rochmat Soemitro Ni’matul Huda, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009 : Hal 83

10

Kemudian berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah melakukan koreksi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dengan menerapkan 4 model pengawasan terhadap produk hukum daerah yaitu : 1. Executive preview, yakni terhadap rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten/ kota. 2. Executive review (terbatas), yakni apabila hasil evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota

tentang

penjabaran

APBD

dinyatakan

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan

yang

Gubernur/Bupati/

lebih

tinggi

Walikota

tidak

ditindaklanjuti

bersama

DPRD

oleh dan

Gubernur/Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda dan Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota, Menteri Dalam Negeri untuk kabupaten/kota

provinsi dan oleh Gubernur untuk

membatalkan

Perda

dan

Peraturan

Gubernur/Bupati/Walikota tersebut. 3. Pengawasan represif, berupa pembatalan (executive review) terhadap semua Peraturan Daerah dilakukan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden. 4. Pengawasan preventif, yakni terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang

APBD

baru

dapat

dilaksanakan

setelah

memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota.5 Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satu jenis peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah dan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hirarkinya. Artinya, Peraturan Daerah telah resmi menjadi salah 5

Ni’matul Huda, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009 : Hal 84

11

satu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, Peraturan Daerah dan produk-produk legislasi daerah lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional secara keseluruhan. Jika dilihat dari sisi pandang kesisteman, maka produk legislasi daerah ini adalah salah satu bagian dari sistem hukum nasional, khususnya pada subsistem peraturan perundang-undangan atau substansi hukum.6 Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan implementasi hubungan pengawasan produk hukum daerah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah pasca Orde Baru sangat kacau. Dalam implementasinya kekacauan timbul karena: 1. Tidak ada produk hukum daerah yang dibatalkan dengan Peraturan Presiden. 2. Batas waktu pembatalannya semuanya sudah kadaluarsa dari waktu yang ditentukan oleh UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004. 3. Alat uji (dasar hukum) yang dipakai untuk menilai produk hukum daerah adalah peraturan perundangundangan yang sebagian besar diproduk pada masa Orde Baru dan sudah tidak cocok dengan semangat otonomi daerah, dan bahkan menggunakan UUD 1945, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri untuk menguji Perda.7

Abdul Bari Azed, “Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah Melalui Penguatan Peran dan Fungsi DPRD di Bidang Legislasi”, dalam Tim Penyusun Buku Hakim Konstitusi, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. HAS. Natabaya, SH, LL.M., Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hlm. 363. 7 Ni’matul Huda, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009 : Hal 90 6

12

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ditinjau dari sifatnya, produk hukum daerah dapat dibagi menjadi dua. Pertama, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. Kedua, produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ada tiga macam: peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah. Sedangkan peraturan kepala daerah dapat berwujud peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan walikota.

Adapun produk

hukum daerah yang bersifat penetapan adalah keputusan kepala daerah dan penetapan kepala daerah. Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 12 tahun 2011 telah menetapkan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan

perencanaan,

penyusunan,

pembahasan,

pengesahan

atau

penetapan, dan pengundangan. Dengan demikian, maka segala jenis peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam proses pembentukannya meliputi tahapan itu, kecuali untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). 3.2 Saran Berdasarkan pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang dijelaskan pada kesimpulan diatas bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan melalui proses tahapan, maka peraturan harus dibuat dengan

melihat

dampak

yang

akan

ditumbulkan.

Perencanaan,

penyusunan, pembahasan harus di ulas dengan matang agar tidak menimbulkan keresahan-keresahan akibat peraturan yang telah di tetapkan

13

DAFTAR PUSTAKA

Huda, N. M. (2009). Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ius Quia Iustum Law Journal, 16, 83889. Anggraeni, R. (2015). Produk Hukum Daerah: Apa Dan Bagaimana Seharusnya. Info Hukum, Vol.2 Hukumsetda. (2015). Pengertian Produk Hukum Daerah. Diakses pada 9 Maret 2022, dari https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertianproduk-hukum-daerah-22