LIST DOWN Kebijakan Yang Diperlukan

NO PERATURAN

LAPORAN

DIVISI

Laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen

Kepala Eksekutif yang melakukan pengawasan

1

POJK No. 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

2

POJK No 20 Laporan perubahan Tahun 2014 anggaran dasar tentang Bank Perkreditan Rakyat Laporan pengunduran diri anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris Laporan pemberhentian anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris Laporan pengangkatan kembali anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris Laporan pengangkatan pejabat eksekutif

Laporan pembukaan kantor cabang Laporan rencana pembukaan Kantor Kas

Laporan pelaksanaan pembukaan kantor Kas Laporan Kas Keliling dan Payment Point

JATUH TEMPO PENANGGUNGJAWAB Tanggal 10 setiap 3 bulan. Apabila tgl 10 adalah hari libur maka disampaikan pada hari kerja pertama setelah libur. 10 hari kerja sejak bpr menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar 10 hari sejak pengunduran diri dinyatakan efektif disertai alsan 10 hari sejak pemberhentian dinyatakan efektif disertai alsan 30 hari sejak tanggal RUPS 10 hari sejak pejabat menjalankan tugas dan fungsi 10 hari kerja sejak tanggal pembukaan 20 hari kerja sejak menerima laporan rencana pembukaan Kantor Kas 10 hari kerja sejak tanggal pembukaan 10 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan

Laporan kegiatan layanan dengan kartu ATM dan/atau kartu debet Laporan pemindahan alamat kantor

3

POJK No 13 tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR

Laporan profil risiko

Laporan produk aktivitas baru

Manajemen Risiko

dan

Laporan realisasi penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru Laporan profil risiko lain

4

POJK No 12 tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di

 Laporan action plan penerapan program APU dan PPT  Laporan transaksi keuangan mencurigakan  Laporan transaksi keuangan tunai  Laporan rencana pengkinian data kualitati

10 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan 10 hari kerja sejak OJK menerima laporan pemindahan alamat kantor kas Setiap semester Putri Dwi Novrina *31 juli semester pertama dan 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua 30 hari kerja sebelum penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru 10 hari kerja setelah penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru 1 bulam setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR Laporan rencana pengkinian data paling lambat akhir bulan Desember *apabila terdapat perubahan terkait data yang telah dilaporkan maka perubahan

Direktur membawahi fungsi Kepatuhan

Sektor Keuangan

5

6

7

8

Jasa

POJK No 48 tahun 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR Surat Edaran No 7 tahun 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR

dan kuantitatif  Laporan realisasi pengkinian data kualitatif maupun kuantitatif

harus dilaporkan 7 hari kerja sejak perubahan dilakukan

 Laporan Tahunan  Laporan Keuangan Publikasi

Akuntansi

Laporan pengankatan atau pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern

Direksi

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern Laporan khusus

SKAI atau PE Audit Intern

Laporan hasil kaji ulang

SKAI atau PE Audit Intern

POJK No 33  Laporan pengawasan tahun 2018 rencana bisnis BPR tentang Kualitas  Laporan perubahan Aset Produktif kebijakan perkreditan Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR Surat Edaran  Laporan Debitur

SKAI atau PE Audit Intern

Customer

 Sebelum tahun Buku berikutnya  Akhir bulan maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern Paling lambat 31 januari tahun berikutnya Paling lambat 10 hari kerja setelah ditemukannya temuan Pertama kali tanggal 1 April 2020 Paling lambat 1 bulan setelah hasil kai ulang oleh pihak ekstern diterima oleh BPR  Perubahan kebijakan perkreditan wajib disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak terjadi perubahan

 Setiap bulan untuk

9

10

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 /Seojk.03/2017 Surat Edaran No 6 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR

 Koreksi Laporan Debitur  Laporan seluruh pegawai pelaksanaan dan/atau pejabat SLIK (sesuai format) Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan

Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi Laporan penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan POJK No 49 Laporan BMPK tahun 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR

Laporan dikoreksi

BMPK

yang

Laporan rencana tindak untuk pelanggaran BMPK

Service

Kepatuhan

posisi akhir bulan

Setiap akhir Linda Desember dan Hadi Wahono paling lambat 3 Putri Dwi Novrina bulan setelah akhir bulan pelaporan 10 hari kerja sejak ditemukan penyimpangan 10 hari kerja setelah terjadinya penggantian sementara Tanggal 14 pada bulan berikunya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan, jika tanggal 14 libur maka menyampaikan laporan secara offline pada hari kerja sebelumnya Tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan jika tanggal 20 libur maka menyampaikan laporan secara offline pada hari kerja sebelumnya 14 hari sejak realisasi rencana tindak

Laporan pelaksanaan rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BPMK disertai bukti pendukung

14 hari sejak realisasi tindak

LIST DOWN LAPORAN YANG DIPERLUKAN

SPO TERKAIT KREDIT NO PERATURAN SPO 1 POJK No 33 tahun 2018 tentang  Pedoman Kualitas Aset Produktif Dan perkreditan Pembentukan Penyisihan  Pedoman analisis Penghapusan Aset Produktif BPR kredit  Pedoman persetujuan kredit  Pedoman dokumentasi dan administrasi kredit  Pedoman pengawasan kredit  Pedoman penanganan kredit bermasalah  Pedoman penilaian agunan  Pedoman penilaian dan penetapan kualitas Aset Produktif

JATUH TEMPO PENANGGUNGJAWAB 30 hari sejak terjadi perubahan kebijakan perkreditan

NO

2

PERATURAN

SPO  Pedoman penyesuaian kualitas Aset Produktif  Pedoman menurunkan kualitas kredit menjadi macet  Pedoman membentuk PPAP umum dan PPAP khusus  Pedoman penilaian agunan  Pedoman penyesuaian nilai agunan sebagai pengurangan  Pedoman restrukturisasi kredit  Pedoman akuntansi restrukturisasi kredit  Pedoman pengambilalihan AYDA  Pedoman menilai AYDA saat pengambilalihan  Pedoman penilaian kembali AYDA secara berkala POJK No 49 tahun 2017 tentang Pedoman Batas Maksimum Pemberian penyusunan

JATUH TEMPO

PENANGGUNGJAWAB

NO

PERATURAN Kredit BPR

SPO laporan BMPK

JATUH TEMPO

PENANGGUNGJAWAB

SPO TERKAIT KEGIATAN OPERASIONAL NO PERATURAN SPO JATUH TEMPO PENANGGUNGJAWAB POJK No 20 tahun 2014 tentang  Pedoman tata cara 1 BPR pengajuan calon anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris  Pedoman tata cara pengunduran diri Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris POJK No 4 tahun 2015 tentang Pedoman dan tata 2 Penerapan Tata Kelola BPR tertib anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Anggota Komite POJK No 5 tahun 2015 tentang Pedoman Kewajiban 3 Kewajiban Penyediaan Modal Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Minimum dan Inti Minimum BPR Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR POJK No 13 tahun 2015 tentang 4  Pedoman Penerapan Penerapan Manajemen Risiko Manajemen Risiko BPR  Pedoman sistem pengendalian intern  Pedoman penerbitan produk dan / atau pelaksanaan aktivitas baru POJK No 12 tahun 2017 tentang Pedoman 30 November 5 Penerapan Program Anti pelaksanaan program 2019

NO

6

7

8

9

10

PERATURAN Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan POJK No 48 tahun 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR POJK No 13 tahun 2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Surat Edaran No 7 tahun 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR Surat Edaran No 39 tahun 2017 tentang laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR Surat Edaran No 15 tahun 2017 tentang standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR dan BPRS

SPO APU dan PPT

JATUH TEMPO PENANGGUNGJAWAB

Pedoman penyusunan laporan tahunan dan laporan publikasi Pedoman pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK

Pedoman intern

auditor

Pedoman perngoperasian laporan keuangan publikasi  Pedoman penyelenggaraan teknologi informasi, format dan tata cara penyampaian laporan  Pedoman pengembangan Sistem Elektronik dan Change management  Pedoman penerapan teknologi jaringan komuniakasi untuk operasional dan keamanan jaringan komunikasi  Pedoman audit

NO

PERATURAN

11

UU PT

12

Surat Edaran No 41 tahun 2017 tentang batas maksimum pemberian kredit BPR

13

POJK 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

SPO

JATUH TEMPO PENANGGUNGJAWAB

intern terkait penyelenggaraan teknologi informasi Pedoman aset tetap dan inventaris Pedoman penyusunan dan penyampaian laporan BMPK atau koreksi laporan BMPK Pedoman penyusunan laporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK

DAFTAR KEBIJAKAN YANG TELAH ADA DAN AKAN DIBUAT NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KEBIJAKAN Kebijakan Perkreditan BPR Kebijakan Manajemen Risiko Kebijakan Pelaksanaan Audit Internal Kebijakan APU PPT Kebijakan Umum BPR Duta KEPRI Kebijakan Pelayanan Kebijakan Akuntansi BPR Kebijakan Keamanan Perusahaan Kebijakan Kerjasama Pihak Ketiga / Pemberian Fee (REFERRAL) Kebijakan Sistem Informasi (SI) Dan Teknologi Informasi (TI) BPR Peraturan Perusahaan Kebijakan Tata Kelola BPR Pedoman Penetapan Suku Bunga Kredit, Deposito dan Tabungan

S/P/B S S P

KETERANGAN Proses analisa Proses analisa Proses penyusunan

P S S

Proses penyusunan Telah selesai Proses analisa

14 15 16 17 18

Pedoman Operasional Deposito dan Tabungan Pedoman Penempatan Dana Pada Pihak Lain dan Rincian ABA Pedoman Pembubuhan Tandatangan (Kewenangan) Pedoman Pengadaan Dan Penjualan Aset Perusahaan Pedoman Pengadaan IT

*) S : Sudah P : Proses B

:

Belum

TARGET KERJA DIVISI KEPATUHAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

DAFTAR SPO Pedoman Alur Proses Perkreditan Pedoman Analisis Kredit (mencakup rekap informasi debitur) Pedoman Persetujuan Kredit Pedoman Dokumentasi Dan Administrasi Kredit Pedoman Pengawasan Kredit Pedoman Penanganan Kredit Bermasalah Pedoman Penilaian Agunan Pedoman Penilaian, Penetapan dan Penyesuaian Kualitas Aset Produktif Pedoman Membentuk PPAP Umum Dan PPAP Khusus (penyesuaian nilai agunan sebagai pengurangan PPAP) Pedoman Pengambilalihan AYDA dan Penilaian Kembali AYDA secara berkala Pedoman Menilai AYDA Saat Pengambilalihan Pedoman Penyusunan Laporan BMPK Pedoman Dan Tata Tertib Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dan Anggota Komite Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Pedoman Penerbitan Produk Dan / Atau Pelaksanaan Aktivitas Baru Pedoman Pelaksanaan Program APU Dan PPT Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Dan Laporan Publikasi Pedoman Auditor Intern Pedoman Aset Tetap Dan Inventaris Pedoman Permintaan Informasi Debitur (IDEP) Melalui SLIK Pedoman Dokumentasi Jaminan Pedoman Perhitungan Pelunasan Seluruh dan Sebagian Pedoman Perpanjangan PDRS Pedoman Restruktur Pedoman Kerjasama Pihak Ketiga (Notaris, asuransi dan kepolisian) Pedoman Pemeliharaan dan Perbaikan Aktiva Tetap Pedoman Pencatatan Kehadiran Pedoman Administrasi Internal Dan ATK Pedoman Buka Tutup Kantor Pedoman Pengarsipan Dokumen Pedoman Penagihan Angsuran Pedoman Komite Kredit Pedoman Pelaporan SLIK Pedoman Kepatuhan Pedoman Rekrutmen Pedoman Penetapan Suku Bunga Kredit Pedoman Penempatan Dana Pada Bank Lain Pedoman Berita Acara Pedoman Media Social BPR sebagai sarana promosi

RENCANA PENYUSUNAN s/d PENYELESAIAN

100 HARI

FINAL

NO 40 41 42 43 44 45 46 47

DAFTAR SPO Pedoman Cloud Peyimpanan Pedoman Pembukaan dan Penutupan Rekening Simpanan Pedoman Pengkinian Data Pedoman Pemblokiran dan Pembukaan Blokir Pedoman Pelayanan Pedoman Alur Kegiatan Teller Pedoman Penyimpanan Surat Berharga Pedoman Penomoran Surat

RENCANA PENYUSUNAN s/d PENYELESAIAN

FINAL