Description
ASPEK HUKUM PERKREDITAN GRUP PENGELOLA ASET KHUSUS Jakarta, Mei 2018
PROSES PEMBERIAN KREDIT 1. Permohonan Kredit dari Debitur
RM
7. Pencairan
FILE
2. Pemenuhan Persyaratan Kelengkapan kredit
Tidak Setuju
6. Penandatanganan Perjanjian Kredit (Notariil/Bawah Tangan)
5. Setujui Pemenuhan Persyaratan Legal dan SPPK
4. Persetujuan Kredit
3. Analisis : - Keuangan - Legalitas - Jaminan
ADMINISTRASI KREDIT Administrasi kredit memiliki peran yang sangat penting dalam proses kredit, karena : • sebagai pintu gerbang yang menentukan cair tidaknya kredit. • menentukan terjaminnya kepentingan bank manakala ada sengketa di kemudian hari. • kelemahan dokumentasi kredit, bank dapat menderita kerugian
LEGALITAS CALON DEBITUR Jenis Calon Debitur: • Perorangan • Badan Usaha, terdiri dari : - Badan Hukum : PT, Koperasi, Yayasan - Bukan Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan (UD/PD), Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer (CV).
KARAKTERISTIK BADAN USAHA • karakteristik suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. • sedangkan karakteristik badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, yaitu tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya.
KARAKTERISTIK BADAN USAHA (BADAN HUKUM) Perseroan Terbatas
Yayasan
Koperasi
Memiliki ketenuan minimal modal dasar, dalam UU 40/2007, minimum modal dasar yaitu Rp. 50 Juta. Min. 25% disetorkan ke dalam PT.
Bergerak di bidang sosial, Beranggotakan orang-orang keagamaan dan kemanusiaan atau badan hukum koperasi yan tidak mempunyai anggota dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya.
kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan
Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT
sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi
KARAKTERISTIK BADAN USAHA (BUKAN BADAN HUKUM) Perusahaan Perorangan
Firma
Persekutuan Komanditer (CV)
badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. contoh : Toko Kelontong, Usaha Dagang, Perusahaan Dagang
suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha dibawah nama bersama
Terdiri dari Sekutu Aktif dan Pesero Pasif/Komanditer
tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi.
Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma
Sekutu Aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif bertanggung jawab hanya sebesar modal
Setiap orang yang akan melakukan perbuatan hukum tertentu, harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum : • Telah Dewasa Psl 330 KUHPer = 21 tahun Psl 47 ayat (1) UU Perkawinan = 18 tahun Psl 39 ayat (1) UU No.30/2004 (UUJN) = 18 tahun atau telah menikah SE No. 4/SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan = 18 tahun atau sudah menikah • Tidak berada dalam pengampuan, co : sakit, gila Psl. 433 KUHPer
DOKUMEN LEGALITAS Perorangan 1. 2. 3.
KTP / e-KTP (NIK, masa berlaku) Kartu Keluarga (NIK, nama, hubungan keluarga) Akta Nikah (kapan, perjanjian kawin)
Perseroan Terbatas
Persekutuan Komanditer (CV)
Didirikan dengan Akta Notaris Didirikan paling sedikit 2 (dua) orang Disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Apabila dalam perjalanan pemegang saham kurang dari 2 orang, maka setelah lewat 6 bulan : wajib mengalihkan atau menerbitkan saham baru Pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi
1. CV didirikan dengan Akta Notaris 2. didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 3. terdapat 2 (dua) macam sekutu : Komanditer Pengurus 4. kepentingan CV diwakili oleh Sekutu Pengurus
yang harus diperhatikan, diantaranya : Anggaran Dasar berikut perubahannya, KTP yang berwenang mewakili PT, NPWP, Surat Keterangan Domisili Usaha, SIUP
yang harus diperhatikan, diantaranya : Anggaran Dasar berikut perubahannya, KTP yang berwenang mewakili CV, NPWP, Surat Keterangan Domisili Usaha, SIUP
PT sebelum memperoleh pengesahan yang berwenang mewakili PT sebelum memperoleh status badan hukum : • Perbuatan hukum atas nama perseroan hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris • Apabila perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri ybs dan tidak mengikat perseroan. Perbuatan hukum tersebut hanya mengikat perseroan manakala disetujui oleh semua pemegang saham
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT Perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM, yaitu : 1. Nama dan/atau tempat kedudukan perseroan 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan 3. Jangka waktu berdirinya perseroan 4. Besarnya modal dasar 5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor 6. Status perseroan (terbuka / tertutup) Perubahan Anggaran Dasar selain tersebut diatas, cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM.
PERJANJIAN KREDIT Tahap Persiapan
Penelitian Dokumen
1.KTP Nama, usia, alamat, status perkawinan, pekerjaan, masa berlaku ktp, tanda tangan Cara membaca Nomor Induk Kependudukan : NIK terdiri dari 16 digit angka-angka dan dapat kita lihat pada KK, KTP dan dokumen lainnya. misalkan 16 digit angka tersebut kita tulis PPKKCC - DDMMYY - NNNN. PP = kode provinsi
DD = tanggal lahir
KK = kode Kabupaten/kota
MM = bulan lahir
CC = kode kecamatan dalam kab/kota YY = tahun lahir
NNNN = nomor urut atau nomor unik penduduk
PERJANJIAN KREDIT Contoh : seorang penduduk lahir pada tanggal 17 Agustus 1982 dan terdaftar pertama kali di kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. maka penduduk tsb, akan memiliki NIK sebagai berikut : wanita : 3171015708820001 (utk wanita tgl lahir + 40) laki-laki : 3171011708820001
PERJANJIAN KREDIT 2. Perjanjian kawin : - Mengikat pihak ketiga apabila dicantumkan dlm akta nikah - tindakan hukum tidak perlu persetujuan pasangan
PERJANJIAN KREDIT 3. Akta Pendirian / Anggaran Dasar a) Pihak yang berwenang mewakili b) Organ badan usaha c) Masa jabatan pengurus d) kewenangan pengurus e) perlu tidaknya persetujuan dari organ lain f) Domisili g) Jangka waktu berdiri catatan : poin 1,2, dan 3, sangat penting untuk melihat atau menilai apakah para pihak tsb cakap dan berwenang.
PERJANJIAN KREDIT 4. Pengesahan : a) Kewajaran surat b) Nama perusahaan c) Tanggal pengesahan 5. SIUP : a) Kewajaran surat b) Identitas Badan Usaha c) Jangka Waktu (umumnya 5 tahun) d) Kegiatan perusahaan
PERJANJIAN KREDIT
1. Perjanjian Pada umumnya Pasal 1320 KUHPer a) Kesepakatan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orang yang membuat perjanjian b) Kecakapan c) Objek Tertentu Syarat Obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri. d) Sebab yang halal
catatan: apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta perjanjian tersebut untuk dibatalkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tsb akan batal demi hukum. artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.
PERJANJIAN KREDIT 2. Anatomi Perjanjian Kredit a) Judul b) Komparisi : Nama dan identitas para pihak c) Premisse : latar belakang dibuatnya suatu perjanjian d) Isi : Maks. kredit, suku bunga, jangka waktu kredit, Jaminan, asuransi, covenant, dll e) Penutup : Pembubuhan tandatangan para pihak diatas materai 2 COPY PERJANJIAN KREDIT NO 16 TGL 12 JUN 2013.pdf
CARA CEPAT BACA AKTA • Urutkan seluruh akta, cek jumlah akta berdasarkan premisse akta terakhir. • Penyerahan akta perubahan harus dibuat tanda terima. • Susunan pengurus : untuk pertama kali, susunan pengurus dapat dilihat dalam Pasal penutup. perubahan berikutnya disebutkan dalam akta perubahan (hasil RUPS)
CARA CEPAT BACA AKTA • Tugas dan wewenang pengurus : PT : Pasal 12 CV : Pasal 5 atau 6 Yayasan : Pasal 15
• Masa jabatan pengurus : Direksi diatur dalam Pasal 11
DASAR PEMBERIAN KREDIT Kepercayaan sebagai dasar pemberian kredit : 1.Kemauan debitur untuk mengembalikan utangnya 2.Kepercayaan kreditur kepada debitur
Oleh karena itu, untuk beberapa debitur besar dan bonafid, bank tidak mensyaratkan adanya jaminan tambahan. Akta Pengakuan Hutang
DASAR PEMBERIAN KREDIT Namun, untuk lebih menjamin terhadap pelunasan utangnya, bank juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan. Apabila terjadi kredit macet, Jaminan adalah yang pertama kali menjadi perhatian.
KLASIFIKASI JAMINAN Ditentukan oleh UU (disebut jaminan umum) perorangan
Jaminan Timbul karena perjanjian (disebut jaminan khusus)
kebendaan
BENDA TETAP : Hak tanggungan, . Hipotik BENDA
BENDA BERGERAK : Fidusia, Gadai
OBJEK JAMINAN
PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) PERORANGAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)
JENIS JAMINAN Jaminan Umum (Pasal 1131 - 1132 KUHPer) •Psl 1131 KUHPer, menyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan utang yang dibuatnya. •Psl 1132 KUHPer, menyebutkan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. •hasil penjualan terhadap benda-benda debitur dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang
JENIS JAMINAN Jaminan Khusus Pelunasan utang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia.
JENIS JAMINAN Jaminan Perorangan (Pasal 1820 KUHPer) Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan seorang/pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajibankewajibandebitur.
Jaminan Kebendaan Jaminan kebendaan adalah jaminan yang obyeknya berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada debitur, apabila debitur tidak dapat membayar utangnya.
JENIS JAMINAN Dari segi sifatnya, Ciri-ciri Jaminan : 1.Jaminan Kebendaan a) mengikuti bendanya (Droit de suite) dalam arti bahwa yang memngikuti bendanya itu tidak hanya haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusi. b) dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun jua, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak umum maupun hak khusus, juga terhadap kreditur dan pihak lawannya. c) dapat dialihkan, co : hipotik, gadai, dll d) menganut asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi, lebih diutamakan daripada hak yang kemudian terjadi.
JENIS JAMINAN Dari segi sifatnya, Ciri-ciri Jaminan : 2.Jaminan Perorangan a) hanya dapat dipertahankan terhadap terhadap debitur tertentu, terhadap kekayaan debitur pada umumnya. b) menganut asas kesamaan dalam arti tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dulu dan piutang yang terjadi kemudian.
PENGIKATAN JAMINAN • Pengikatan Jaminan merupakan perjanjian turutan/accesoir dari Perjanjian Pokok, misal Perjanjian Kredit. • Pengikatan jaminan : 1. Hak Tanggungan (UU No. 4/1996) 2. Fidusia (UU No. 42/1999) 3. Hipotik Jaminan Kebendaan 4. Gadai (Ps. 1150 - 1161 KHUPer) 5. Borgtocht (Personal Guarantee, Corporate Guarantee) Jaminan Perorangan
PENGIKATAN JAMINAN Terdaftar
HM, HGB, HGU, HP atas Tanah Negara, SHMSRS
Hak Tanggungan, SKMHT (Kredit Program)
Tidak Terdaftar
Girik, Petuk, Letter C
Kuasa Jual
Kapal Laut lebih dari 20 M3
Hipotik
Kios PD Pasar
Kuasa Jual, PPHPGR
Surat Berharga, mis: Saham, Obligasi, Deposito
Gadai
Terdaftar
Mobil, Sepeda Motor, alat berat
Jaminan Fidusia
Tidak Terdaftar
Persediaan, mesinmesin,
Jaminan Fidusia
Tanah
Tetap/Tidak Bergerak
Bukan Tanah Benda
Bertubuh
Bergerak
Tidak Bertubuh
HAK GUNA BANGUNAN • •
•
PP No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP HGB : Diatas Tanah Negara Diatas Tanah HPL Diatas Tanah Hak Milik Pembebanan HGB diatas HPL : Perolehan HGB diatas HPLdidasarkan KSO – BOT Konsep dalam KSO – BOT tsb adalah investor harus mengembalikan tanah berikut bangunan dan fasilitas lainnya kepada pemegang hak asal. Oleh karena itu, pembebanan Hak Tanggungan dapat dilakukan : a) Dengan persetujuan Pemegang HPL b) Harus menyelaraskan jangka waktu dan kesesuaian sifat kredit dengan jangka waktu HGB c) Pemenuhan perizinan d) Teliti KSO (Kerjasama Operasi atas Tanah)
JAMINAN KREDIT Jaminan kredit yang dapat diterima oleh bank: •Jaminan kredit diutamakan milik debitur •Jaminan milik pihak ketiga harus sesuai dengan ketentuan internal bank.
FUNGSI JAMINAN KREDIT 1. Jaminan sebagai pengaman pelunasan kredit 2. Jaminan sebagai pendorong motivasi debitur 3. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan. atau dengan kata lain, bank mensyaratkan debitur menyerahkan jaminan dalam rangka meminimalisir risiko kegagalan debitur dalam pemenuhan kewajibannya kepada bank.
PROSEDUR PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN BANK
DEBITUR Notaril / Bwh tangan
Perjanjian Kredit
Sertipikat
SKPT
APHT
Buku Tanah Hak Tanggungan BANK - Sertipikat - SHT
Sertipikat Hak Tanggungan
7 hari
Kantor Pertanahan
AKTA HAK TANGGUNGAN • Akta Pemberian Hak Tanggungan harus dibuat oleh PPAT • Akta Pemberian Hak Tanggungan memuat : Identitas para pihak Domisili Penunjukan utang yang dijamin Nilai tanggungan Uraian secara jelas hak tanggungan Janji-janji ..\..\JAMINAN\SCAN KEPERLUAN DKM 22 03 2018\12 YERI NOVIANI MUSTIKAWATI\SAFE KEEPING\4 COPY SHT I NO 0411-2016 TGL 21 MAR 2016 DAN APHT NO 11-2016 TGL 09 FEB 2016 NOTARIS TAUFIK HARIS MUNANDAR. SH, M.Kn.pdf
JANJI-JANJI DALAM AKTA HAK TANGGUNGAN 1. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri Janji dimana pemegang Hak Tanggungan diberi kekuasaan yang tidak dapat dicabut kembali untuk melakukan penjualan di muka umum atas obyek hak tanggungan. 2. Janji tidak menyewakan Janji bahwa pemilik agunan dilarang untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan.
3. Janji Pengosongan Janji bahwa pemilik agunan harus mengosongkan obyek Hak Tanggungan atas biaya sendiri, dalam rangka penyelesaian kredit.
JANJI-JANJI DALAM AKTA HAK TANGGUNGAN 4. Janji Asuransi Janji dimana pemegang Hak Tanggungan akan menerima seluruh atau sebagian uang hasil klaim asuransi. 5. Janji tidak dibersihkan Janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan. 6. Klausula kuasa untuk menyimpan sertipikat Janji bahwa sertipikat Hak Atas Tanah (obyek Hak Tanggungan) akan diserahkan oleh pemberi Hak Tanggungan kepada pemegang Hak Tanggungan.
PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penandatanganan APHT. bila obyek belum terdaftar, pembebanan dilakukan bersamaan dengan permohoan pendaftaran hak. pendaftaran oleh kantor pertanahan : - dibuat buku tanah hak tanggungan - dicatat dalam buku tanah - diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan - Irah-irah : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan.
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) • SKMHT adalah surat kuasa yang diberikan pemberi Hak Tanggungan kepada kreditur sebagai penerima Hak Tanggungan untuk membebankan Hak Tanggungan atas obyek Hak Tanggungan. • SKMHT ini tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagai berikut : SKMHT untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar (HM,HGU,HGB,SHMSRS), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diberikan. SKHMT untuk hak atas tanah yang belum terdaftar (girik, petuk, letter C), selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberikan.
• Pengecualian mengenai jangka waktu SKMHT diatur dalam SK Menteri Negara Agraria/Ka. BPN Nomor 4 Tahun 1996 tentang penetapan batas waktu SKMHT (hanya untuk kredit tertentu).
Prosedur Penerimaan Usulan Lelang dari Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Konsumer dan Kredit Korporasi & Komersial kepada Satuan Kerja Pengelola Aset Khusus
2 Memo Lelang (DKS & DKM)
1
Balai Lelang Rekanan
DLA
Notaris 2
SOP Dokumentasi dan Pembiayaan No.16/KEP-DIR/III/2018 Bab IV
3 KPKNL
Prosedur Penerimaan Usulan Lelang dari Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Konsumer dan Kredit Korporasi & Komersial kepada Satuan Kerja Pengelola Aset Khusus 1. Usulan lelang diajukan ke Divisi Legal dan Administrasi- Satuan Kerja Pengelola Aset Khusus 2. Pengecekan asli jaminan 3. Input data usulan lelang masuk 4. Unit Legal melakukan koordinasi dan pengecekan kelengkapan dokumendokumen terkait usulan lelang, berupa: Memorandum Limit Lelang, Laporan hasil penilaian terakhir (tidak lebih dari 1 thn), Perjanjian Kredit/addendum, Pengakuan hutang, Surat Peringatan 1,2,3 (berikut tanda terima / bukti kirim tercatat), Sertipikat agunan, Sertipikat Hak Tanggungan, APHT, SKMHT, IMB. 5. Apabila masih ada kesalahan pada akta-akta notaris, membuat surat kepada Notaris untuk renvoi akta.
Prosedur Penerimaan Usulan Lelang dari Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Konsumer dan Kredit Korporasi & Komersial kepada Satuan Kerja Pengelola Aset Khusus 6. Membuat dokumen kelengkapan lelang : Surat Perintah Kerja, Surat Permohonan Lelang ke KPKNL setempat, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Limit lelang, Surat Keterangan kewajiban debitur, Surat Rekening Penampungan hasil lelang, Surat penunjukan pejabat penjual. 7. Membuat Surat Pemberitahuan Lelang kepada debitur (apabila sudah mendapat surat penetapan tanggal lelang dari KPKNL). 8. Menyiapkan dokumen penyerahan jaminan (Surat Roya dan Tanda terima) kepada pemenang lelang/pembeli (apabila aset terjual).
Prosedur Penerimaan Restrukturisasi dari Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Konsumer dan Kredit Korporasi & Komersial kepada Satuan Kerja Pengelola Aset Khusus
1 Memo Lelang (DKS & DKM)
2 DLA
SOP Dokumentasi dan Pembiayaan No.16/KEP-DIR/III/2018 Bab IV
DAK - GOP
Prosedur Penerimaan Restrukturisasi Dari Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit/Pembiayaan Konsumer dan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit/Pembiayaan Komersial & Korporasi
1. Dokumen restrukturisasi diserahkan ke Divisi Legal dan Administrasi Satuan Kerja Pengelola Aset Khusus. 2. Divisi Legal dan Administrasi melakukan pengecekan dokumen dan legalitas. 3. Divisi Legal dan Administrasi menyiapkan draft Perjanjian Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan (bawah tangan), untuk nilai plafon yang direstrukturisasi di bawah Rp 5 miliar. 4. Divisi Legal dan Administrasi membuat order ke notaris rekanan, untuk nilai plafon yang direstrukturisasi lebih dari Rp 5 miliar dan berkoordinasi dengan notaris untuk jadwal penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan
Prosedur Penerimaan Restrukturisasi Dari Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit/Pembiayaan Konsumer dan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit/Pembiayaan Komersial & Korporasi 5. Divisi Legal dan Administrasi berkoordinasi dengan Relationship Manager untuk mengatur jadwal penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan dan menginformasikan kekurangan dan dokumen yang harus dibawa pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan. 6. Setelah penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi, Divisi Legal dan Administrasi berkoordinasi dengan: a.Cabang/Capem : untuk registrasi nomor rekening pinjaman yang baru b.Satuan Kerja Operasional : untuk proses input data c.Satuan Kerja Teknologi Informasi : untuk proses penginputan pada sistem d.Satuan Kerja Akuntansi dan Keuangan : untuk pembentukan rekening komitmen kontinjensi 7. Divisi Legal dan Administrasi melakukan monitoring pembentukan rekening pinjaman baru di sistem Bank Vision (BV).
Prosedur Penyerahan Dokumen Kredit/Pembiayaan Lunas kepada Debitur/Nasabah 1. RM menyerahkan Surat Persetujuan Penyelesaian Kredit dan/atau Memo pelunasan kredit ke Divisi Legal dan Administrasi. 2. Divisi Legal dan Administrasi melakukan pengecekan posisi jaminan. 3. Divisi Legal dan Administrasi melakukan pengecekan dengan Perjanjian Kredit untuk mengetahui pihak-pihak yang harus hadir dalam pengambilan atau penyerahan jaminan. 4. Divisi Legal dan Administrasi melakukan pengecekan anggaran dasar dan/atau akta perubahan terakhir untuk debitur berbentuk Badan Usaha, untuk mengetahui pihak yang berwenang mewakili Perseroan. 5. Divisi Legal dan Administrasi menyiapkan draft Surat Keterangan Lunas, Surat Roya dan Tanda Terima Jaminan.
PERSYARATAN PENGAMBILAN ATAU PENYERAHAN AGUNAN A.Perorangan Pengambilan atau penyerahan agunan harus dihadiri dan ditandatangani oleh debitur beserta suami/istri. Kondisi khusus : 1.Apabila salah satu pihak tidak hadir, harus menyerahkan kuasa notariil. 2.Apabila pemilik jaminan bercerai, harus menyerahkan copy akta cerai, copy putusan cerai dari Pengadilan. Dalam putusan cerai, harus diperhatikan mengenai pembagian harta gono gini, terutama terkait harta yang diagunkan di Bank DKI.
3.Apabila pemilik jaminan, baik istri ataupun suaminya telah meninggal dunia, harus menyerahkan copy Surat Keterangan Kematian, copy Keterangan/Fatwa Waris, dan harus dihadiri oleh seluruh ahli waris atau kuasanya.
PERSYARATAN PENGAMBILAN ATAU PENYERAHAN AGUNAN B.Badan Usaha Pengambilan atau penyerahan agunan harus dihadiri dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan sesuai dengan anggaran dasar yang berlaku dan Pemilik Jaminan beserta suami/istri. Kondisi khusus : 1.Apabila salah satu pihak, baik debitur maupun pemilik jaminan tidak dapat hadir, harus menyerahkan kuasa notariil. 2.Apabila salah satu pihak sudah tidak diketahui keberadaannya, harus dilakukan beberapa hal sebagai berikut : harus dilakukan kunjungan pada alamat terakhir dan dibuatkan berita acara kunjungan yg diketahui RT setempat;
diumumkan pada Harian Surat Kabar 2 x penerbitan. 3.Apabila debitur berbentuk Perseroan sudah tidak beroperasi lagi, maka harus di cek ke Kemenkumham untuk status Perseroan apakah masih terdaftar atau tidak. 4.Apabila pemilik jaminan bercerai atau meninggal dunia, maka ketentuan pengambilan sama halnya dengan pengambilan agunan untuk perorangan.
PERSYARATAN PENGAMBILAN ATAU PENYERAHAN AGUNAN C.Pemenang Lelang
Pengambilan atau penyerahan agunan wajib dihadiri dan ditandatangani oleh Pemenang Lelang atau Kuasanya, dengan membawa : 1.Asli Kutipan Risalah Lelang 2.Asli KTP/SIM/Passpor 3.Copy pembayaran BPHTB
Juklak Penyerahan Dokumen Kredit dan Pembiayaan No.024/EDR/GKT/III/2018
CONTOH KASUS 1. KPM LM merupakan debitur Hapus Buku Desember 2015, dan telah melakukan pelunasan. Permasalahan : Badan usaha sdh tidak ada/tidak eksis Pengurus sudah tidak ada Pemilik agunan meninggal dunia Pertanyaan : a)Siapa yang berhak untuk melakukan pengambilan jaminan? b)dokumen apa yang diperlukan?
PROBLEMATIKA DOKUMEN KREDIT 1. Banyak terjadi kesalahan ketik/typo pada perjanjian kredit dan/atau APHT, sehingga harus dilakukan renvoi ke notaris ybs. 2. Terkait dengan agunan yang diikat dengan fidusia, pada prakteknya banyak yang tidak didaftarkan, sehingga tidak ada kekuatan untuk melakukan eksekusi. 3. Terkait dengan jaminan perorangan/ borgtocht, akta borgtocht tidak dilampiri Daftar Barang Jaminan milik si penanggung dan surat pernyataan bahwa si penanggung tidak akan mengalihkan. 4. Akta borgtocht tidak ada persetujuan dari pasangan. 5. Terkait dengan proses pengambilan jaminan kredit yang telah lunas, agar diinformasikan jauh sebelum hari H, karena terkait dengan pengecekan posisi jaminan dan dokumendokumen terkait pelunasan (Surat Lunas, Surat Roya dan Tanda Terima). 6. Keterbatasan tempat penyimpanan. (Penyimpanan dokumen kredit sangat penting, disamping untuk tertib administrasi, juga untuk memudahkan bank dalam hal pembuktian di kemudian hari).
TERIMA KASIH
View more...
Comments
