Buku Profil Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2022-08!04!06!11!50

PROFIL KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS (0265) 771139 [email protected]

dinkesciamis dinkes.ciamiskab.go.id

KATA PENGANTAR

Buku Profil Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2020 merupakan salah satu bentuk penyajian data dan informasi bidang kesehatan yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam membuat perencanaan pada tahun yang akan datang. Buku Profil ini memuat data dan informasi situasi kesehatan tahun sebelumnya dan situasi kesehatan tahun 2020 yang bersumber dari data Puskesmas, data tiap program di Dinas Kesehatan, sektor pemerintah maupun swasta, lintas sektor yang terkait dengan bidang kesehatan, data sekunder dan data primer yang didapat dengan melakukan penelitian. Isi Buku Profil Kesehatan diawali dengan Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan serta sistematika penyajian, Visi Misi pembangunan kesehatan Kabupaten Ciamis, gambaran umum dan perilaku penduduk, situasi derajat kesehatan, situasi upaya kesehatan, situasi sumber daya kesehatan dan kesimpulan. Penyajian Buku Profil Kesehatan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan sikap terhadap pentingnya keberadaan data dan informasi yang lengkap dan akurat dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan upaya-upaya kesehatan di Kabupaten Ciamis dengan menitikberatkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), sedangkan pencapaian pembangunan kesehatan dilihat dari indikator capaian Kabupaten Sehat. Dengan segala keterbatasan yang ada, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian Buku Profil Kesehatan Kabupaten Ciamis 2020 ini, untuk itu kami mengaharapkan segala bentuk masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun, serta peran aktif dari semua pihak khususnya dalam menyediakan data yang cepat, akurat, mutakhir dan sesuai kebutuhan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam menyumbangkan usulan, pikiran, data dan informasi dalam pembuatan Buku Profil Kesehatan Kabupaten Ciamis 2020 ini. Ciamis,

Juli 2021

TTD

Tim Penyusun Profil Kesehatan Kabupaten Ciamis

i

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa atas rahmat dan karuniaNya, Buku Profil Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2020 ini akhirnya dapat diselesaikan dan terbit sesuai waktu yang telah ditentukan meskipun banyak sekali tantangan dan hambatan dalam proses pengumpulan data dan informasi kesehatan ini. Buku Profil Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2020 ini, merupakan satu bentuk penyajian data dan informasi yang berisi gambaran hasil kegiatan sektor kesehatan di Kabupaten Ciamis selama tahun 2020, serta merupakan jabaran dari berbagai indikator kesehatan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan yang didasari atas data dan informasi (evidence based) dan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan sebagai alat untuk melakukan evaluasi program pembangunan kesehatan, serta diharapkan juga dapat dipergunakan untuk memantau upaya pembangunan kesehatan, terutama dalam pencapaian Visi Kabupaten Ciamis yaitu : “Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2020”. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Tim penyusun Profil Kesehatan Kabupaten yang telah bekerja keras dalam proses penyusunan serta berbagai pihak yang telah banyak menyumbangkan kontribusi ide serta pemikiran maupun data dan informasi yang dibutuhkan sehingga Buku Profil Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2020 ini dapat terselesaikan. Ciamis, Juli 2021 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS

dr. H. Yoyo, M.MKes NIP. 19681208 200212 1 001

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

SAMBUTAN KEPALA DINAS

ii

DAFTAR ISI

iii

BAB I

1

PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan

2

B. Sistematika Penyajian

3

BAB II VISI MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS A. Visi dan Misi

6

B. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

10

C. Susunan Kepegawaian

12

D. Tugas Pokok dan Fungsi

12

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK

39

A. Gambaran Umum dan Kependudukan

39

B. Keadaan Kesehatan Lingkungan

43

C. Gambaran Perilaku Masyarakat

47

BAB IV SITUASI DERAJAT KESEHATAN

BAB V

6

50

A. Mortalitas / Kematian

50

B. Status Gizi Bayi dan Balita

53

C. Angka Kesakitan (Morbiditas)

53

SITUASI UPAYA KESEHATAN

59

A. Pelayanan Kesehehatan Dasar

59

B. Pelayanan Kesehatan

63

C. Perbaikan Gizi Masyarakat

64

D. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

67

E. Pelayanan Kesehatan Khusus (kesehatan Jiwa)

67

F. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) BAB VI

BAB VII

67

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

69

A. Sarana Kesehatan

69

B. Tenaga Kesehatan

69

C. Pembiayaan Kesehatan

71

KESIMPULAN

73

LAMPIRAN

iii

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi indikator angka harapan hidup, angka kematian, angka kesakitan, dan status gizi masyarakat. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas diantaranya yaitu penataan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Kabupaten yang disesuaikan dengan tatanan Desentralisasi atau Otonomi Daerah di Bidang Kesehatan. SIK Kabupaten merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana penyedia

indikator-indikator

yang

menunjukkan

tercapai

atau

tidaknya

Kabupaten Sehat, dan juga sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan pembangunan daerah berwawasan kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan ini diharapkan dapat menyediakan data dan informasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, memberikan analisis-analisis yang mendukung penyediaan dana atau anggaran, memberikan data dan informasi sebagai landasan pengembangan sumber daya dan lain-lain, sehingga dapat memberikan arah kepada para penentu kebijakan di Kabupaten untuk pengambilan keputusan berlandaskan fakta (Evidence Based Decision

Making).

1

Salah satu produk dari Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten yaitu Profil Kesehatan Kabupaten yang dapat memberikan gambaran perkembangan situasi kesehatan khususnya di Wilayah Kabupaten Ciamis dan juga merupakan investasi informasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

A. Maksud dan Tujuan 1. Umum Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kesehatan secara menyeluruh di Kabupaten Ciamis dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. 2. Khusus a. Diperolehnya gambaran umum Kabupaten yang meliputi : Keadaan geografis, demografi, tingkat pendidikan dan keadaan ekonomi. b. Diperolehnya data tentang pembangunan kesehatan daerah yang meliput : Visi, Misi dan Strategi pembangunan kesehatan daerah serta program dan target yang akan dilaksanakan. c. Diperolehnya data atau informasi tentang pencapaian pembangunan kesehatan yang meliputi : Derajat Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Perilaku masyarakat dan Pelayanan Kesehatan. d. Diperolehnya data atau informasi tentang kinerja sektor kesehatan, sektor terkait dan kinerja antar kecamatan. e. Tersedianya alat untuk pemantauan dan evaluasi tahunan programprogram kesehatan di Kabupaten Ciamis.

2

f.

Tersedianya wadah integrasi berbagai data yang telah dikumpulkan oleh berbagai pencatatan dan pelaporan yang ada di Puskesmas, Rumah Sakit maupun di Unit-unit Kesehatan lainnya.

g. Tersedianya alat untuk menstimulasi atau penyempurnaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan. h. Tersedianya bahan untuk penyusunan Profil Kesehatan Tingkat Propinsi dan Nasional.

B. Sistematika Penyajian BAB

I. PENDAHULUAN Bab ini berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan disusunnya

Profil

Kesehatan

Kabupaten

Ciamis

Tahun

2020

dan

sistematika

penyajiannya.

BAB II VISI MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS Bab ini berisi Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, Program dan Kegiatan Lintas SKPD, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

BAB III. GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK Bab ini menyajikan tentang gambaran umum Kabupaten Ciamis, yang meliputi uraian tentang letak geografis, administratif dan keadaan penduduk serta perilaku penduduk yang terkait dengan kesehatan.

3

BAB IV. SITUASI DERAJAT KESEHATAN Bab ini berisi uraian tentang berbagai indikator derajat kesehatan, yang mencakup tentang angka kematian, indeks pembangunan manusia termasuk angka harapan hidup, angka kesakitan, dan status gizi masyarakat.

BAB V. SITUASI UPAYA KESEHATAN Bab ini berisi uraian tentang upaya kesehatan yang merupakan pelaksanaan program pembangunan di bidang kesehatan. Upaya kesehatan yang diuraikan mencakup program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), perbaikan gizi masyarakat, imunisasi, pengendalian penyakit, kefarmasian dan alat kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

BAB VI. SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Bab ini berisi uraian tentang sumber daya pembangunan bidang kesehatan sampai tahun 2020. Gambaran tentang keadaan sumber daya mencakup tentang keadaan sarana atau fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

BAB VII. KESIMPULAN Bab ini berisi uraian tentang hal-hal penting yang perlu disimak dan ditelaah lebih lanjut dari Profil Kesehatan Kabupaten pada tahun yang bersangkutan. Selain keberhasilan-keberhasilan yang perlu dicatat, juga mengemukakan hal-hal yang dianggap masih kurang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

4

LAMPIRAN Pada lampiran ini berisi tabel resume atau angka pencapaian kabupaten dan 76 tabel data kesehatan.

5

BAB II VISI MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS

A. Visi dan Misi Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 adalah : “Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua “. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut : “Mantapnya Kemandirian Ekonomi “ : Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai

pertumbuhan

yang

tinggi,

dimana

secara

simultan

akan

berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain. “Sejahtera Untuk Semua “ : Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

6

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kriteria capaian Visi

Daerah

tahun 2005-2025 sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan

misi

disusun

dengan

memperhatikan

faktor-faktor

lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan,

peluang

dan

tantangan

yang

ada

dalam

pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

7

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu: Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan. Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah. Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

yang

mendukung

pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Bahwa

sumber

pembangunan

daya ekonomi

alam

dan

harus

Lingkungan

digunakan

Hidup

secara

sebagai

bijaksana

modal dengan

memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan. Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

8

Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas. Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi. Rancangan

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Panjang Jangka Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu tahap

yang

diarahkan

untuk

memantapkan

pengembangan

hasil

pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas

dengan

pemantapan

kemampuan

memanfaatkan

ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni. Misi dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tersebut mengacu

dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-

2025, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD sebagaimana tabel berikut:

9

Tabel 2.1 Hubungan Misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Ciamis

Misi 1 Misi 2

Misi 3

Misi 4

Misi 5

Misi 6

MISI RPJMD 2019-2024 Meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Misi 1

Misi 2

Misi 3

Misi 4

MISI RPJPD 2005-2025 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah

B. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Berdasarkan

Peraturan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Keputusan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah dibidang Kesehatan, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

10

KEPALA DINAS SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL

SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA

KELOMPOK JAFUNG

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

UPTD

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2019

11

C. Susunan Kepegawaian Susunan kepegawaian pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Pimpinan adalah kepala Dinas Kesehatan 2. Pembantu pimpinan adalah sekretaris 3. Pelaksana adalah kepala bidang, kepala seksi, kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kesehatan; 2. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan; 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan; 4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan; 5. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan; 6. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan; 7. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; 8. Menilai

prestasi

bawahan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengembangan karier; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

12

10. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

SEKRETARIAT Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, hukum, kepegawaian, keuangan, pengelolaan aset, penyusunan program dan informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi: 1.

Menyusun rencana kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Menyiapkan

rumusan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria

penyelenggaraan urusan umum, program, keuangan dan aset; 4.

Merumuskan kebijakan teknis kegiatan Sekretariat untuk kelancaran pelayanan;

5.

Melaksanakan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan urusan umum, perlengkapan rumah tangga dinas, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, program, informasi, keuangan, dan aset;

6.

Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian rencana program, anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;

7.

Mengkoordinasikan

bidang-bidang

dalam

rangka

kelancaran

pelaksanaan tugas dinas;

13

8.

Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas;

9.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan data base dan sistem informasi;

10. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan; 11. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; 12. Menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan; 14. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

SUB BAGIAN PROGRAM INFORMASI DAN HUMAS Sub Bagian Program Informasi dan Humas mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Strategis Program Dan Kegiatan Bidang Kesehatan Sesuai Dengan Prioritas Daerah;

4.

Melaksanakan

Koordinasi

Penyusunan

Koordinasi

Penyusunan

Rencana

Kerja

Dinas

Kinerja

Dinas

Kesehatan; 5.

Melaksanakan

Laporan

Kesehatan;

14

6.

Melaksanakan Verifikasi Internal Usulan Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan;

7.

Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan;

8.

Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan;

9.

Melaksanakan Koordinasi Penyusunan SPM serta Pelaporan Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan;

10.

Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Profil Dinas Kesehatan;

11.

Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan Informasi, program dan kegiatan Bidang Kesehatan;

12.

Menyiapkan bahan Pelayanan Kebutuhan Data;

13.

Melaksanakan

Pembinaan

Teknis

dalam

Perencanaan

dan

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan; 14.

Fasilitasi Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi;

15.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi;

16.

Menyusun, mengelola data base, dan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan;

17.

Merencanakan, menyelenggarakan dan menfasilitasi penelitian dalam rangka pengembangan program Dinas;

15

18.

Menyelenggarakan humas;

19.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

20.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.

Mengkoordinasikan penyusunan RKA - SKPD dan DPA - SKPD;

6.

Melaksanakan penyusunan capaian kinerja sub bagian;

7.

Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;

8.

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan dinas;

9.

Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;

10.

Penyusunan Laporan Akhir Pertanggungjawaban Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);

11.

Penyusunan neraca keuangan dinas;

16

12.

Fasilitasi pencatatan mutasi dan dokumentasi asset tetap;

13.

Fasilitasi pencatatan dan dokumentasi persediaan;

14.

Fasilitasi

penyiapan

bahan

koordinasi

dan

pelaksanaan

penggunaan/pemanfaatan Barang Milik Negara; 15.

Mengusulkan penghapusan asset;

16.

Koordinasi di bidang tugasnya;

17.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

18.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Menyiapkan

dan

memfasilitasi

urusan

hukum dan produk

hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas; 4.

Menyelenggarakan tata naskah dinas, protokol, kearsipan, suratmenyurat, dan alat tulis unit kerja;

5.

Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas;

6.

Menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas;

7.

Memelihara kendaraan dinas dan asset lainnya;

17

8.

Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Dinas yang akan melaksanakan perjalanan dinas;

9.

Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

10.

Menghimpun,

menelaah

dan

mendokumentasikan

peraturan

perundang- undangan di bidang kepegawaian; 11.

Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

12.

Menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi, perpindahan dan pemberhentian pegawai;

13.

Menyelenggarakan penegakan disiplin pegawai;

14.

Mengkoordinasikan penyusunan formasi pegawai;

15.

Melaksanakan administrasi proses pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, dan pensiun pegawai;

16.

Melaksanakan

administrasi

proses

kenaikan

gaji

berkala

dan

SKUMPTK 17.

Memproses usulan tugas belajar (TUBEL), ijin belajar (IBEL), dan diklat penjenjangan bagi pegawai dinas;

18.

Mengumpulkan dan meneliti kelengkapan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) bagi jabatan fungsional;

19.

Mengusulkan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi jabatan fungsional;

20.

Mengkoordinaskan Penilaian Kinerja Pegawai

21.

Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;

22.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

18

23.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

4.

Melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan primer dan rujukan;

5.

Fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

6.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

7.

Melaksanaan

evaluasi,

dan

pelaporan

di

bidang

peningkatan

pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer; 8.

Akreditasi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan rujukan;

9.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

10.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

19

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Seksi

pelayanan

kesehatan

primer

dan

mutu

pelayanan

kesehatan

mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan dasar;

4.

Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dasar baik milik pemerintah maupun swasta;

5.

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan program pelayanan minimal dan pengembangan program pelayanan kesehatan;

6.

Melaksanakan

implementasi

penapisan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi di bidang pelayanan kesehatan; 7.

Memfasilitasi dan meningkatkan upaya kesehatan;

8.

Melaksanakan pembinaan manajemen puskesmas;

9.

Melaksanakan

supervisi

dan

bimbingan

teknis

mutu

pelayanan medis, 10.

Fasilitasi pelaksanaan petunjuk teknis upaya pelayanan kesehatan bagan dan alur pelayanan kesehatan primer;

11.

Melaksanakan

penyiapan

bimbingan

teknis,

pengendalian

dan

koordinasi pelayanan kesehatan dasar meliputi Puskesmas, klinik, praktek perorangan, kesehatan tradisional dan laboratorium dasar; 12.

Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pada pelayanan kesehatan dasar.

13.

Melaksanakan evaluasi dan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP);

20

14.

Fasilitasi pelaksanaan Akreditasi pelayanan kesehatan primer;

15.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

16.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Seksi pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan rujukan;

4.

Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan rujukan baik milik pemerintah maupun swasta;

5.

Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan rujukan;

6.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Rumah Sakit

7.

Melaksanakan

supervisi

dan

bimbingan

teknis

mutu

pelayanan medis pada pelayanan kesehatan rujukan, 8.

Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pada pelayanan kesehatan rujukan.

9.

Fasilitasi pelaksanaan Akreditasi pelayanan kesehatan rujukan;

10.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

11.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

21

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Menyiapkan

rumusan

penyelenggaraan

norma,

standar,

surveilans,

prosedur,

imunisasi,

dan

pencegahan

kriteria dan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa; 4.

Merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan masalah kesehatan;

5.

Menganalisis data dan merumuskan dalam bentuk informasi yang berhubungan

dengan

penyelenggaraan

surveilans,

imunisasi,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa; 6.

Melaksanakan kegiatan

yang

pembinaan

pengawasan,

berhubungan

dengan

dan

pengendalian

surveilans,

imunisasi,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa; 7.

Melaksanakan koordinasi kegiatan kesehatan matra;

8.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

9.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

22

SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Menyiapkan

rumusan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria

penyelenggaraan surveilans, imunisasi, bencana dan wabah, 4.

Fasilitasi

perumusan

kebijakan

teknis

bidang

penanggulangan

masalah kesehatan; 5.

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan surveilans dan immunisasi;

6.

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesehatan matra;

7.

Menganalisis data dan merumuskan dalam bentuk informasi yang berhubungan

dengan

penyelenggaraan

surveilans,

imunisasi,

bencana dan wabah; 8.

Melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian

kegiatan yang berhubungan dengan surveilans, imunisasi, bencana dan wabah, 9.

Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan penyelenggaraan surveilans, imunisasi, kejadian luar biasa atau wabah;

10.

Melaksanakan

supervisi

dan

bimbingan

teknis

pada

kegiatan

surveilans dan imunisasi; 11.

Melaksanakan

pengawasan

rantai

dingin

vaksin

dari

tingkat

kabupaten sampai dengan sasaran;

23

12.

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji;

13.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

14.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular yaitu TB, Inspeksi saluran pernafasan atas, Pneumonia, HIV AIDS, Hepatitis, Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Kusta, Frambusia, Malaria, Filariasis, penyakit menular yang disebarkan melalui vector atau binatang dan penyakit menular lainnya;

4.

Menyiapkan

rumusan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria

penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 5.

Menganalisis data dan merumuskan dalam bentuk informasi yang berhubungan

dengan

penyelenggaraan

pencegahan

dan

pengendalian penyakit menular; 6.

Melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian

kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

24

7.

Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

8.

Fasilitasi pelaksanaan kajian penyakit melalui pemantauan dan investigasi lapangan pada penyakit menular;

9.

Mengkoordinasikan dan atau melaksanakan kajian faktor-faktor risiko permasalahan kesehatan khususnya penyakit menular;

10.

Melaksanakan supervise dan bimbingan teknis pada kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

11.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

12.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular yaitu Penyakit paru kronik, Penyakit gangguan Imunologi, Penyakit Jantung, Penyakit Pembuluh darah, Penyakit kanker, Penyakit kelaianan darah, Penyakit diabetes mellitus, Penyakit gangguan metabolic, Gangguan indera, Gangguan fungsional,

25

4.

Melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa untuk anak, remaja, dewasa dan usia lanjut,

5.

Menyiapkan

rumusan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria

penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 6.

Menganalisis data dan merumuskan dalam bentuk informasi yang berhubungan

dengan

penyelenggaraan

pencegahan

dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 7.

Melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian

kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 8.

Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

9.

Fasilitasi pelaksanaan kajian penyakit melalui pemantauan dan investigasi lapangan pada penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

10.

Mengkoordinasikan dan atau melaksanakan kajian faktor-faktor risiko permasalahan kesehatan khususnya penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

11.

Melaksanakan

supervisi

dan

bimbingan

teknis

pada

kegiatan

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

26

12.

Melaksanakan

koordinasi

pencegahan

dan

pengendalian

penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi; 13.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

14.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

menyiapkan rumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria upayaupaya kesehatan ibu dan anak, bina gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan

masyarakat,

kesehatan

lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga; 4.

Menganalisis data dan merumuskan dalam bentuk informasi yang berhubungan kesehatan ibu dan anak, bina gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan

masyarakat,

kesehatan

lingkungan,

keseatan kerja dan olahraga; 5.

Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tentang upaya-upaya kesehatan ibu dan anak, bina gizi masyarakat promosi kesehatan,

pemberdayaan

masyarakat,

kesehatan

lingkungan,

keseatan kerja dan olahraga; 6.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

27

7.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan kesehatan ibu, kesehatan anak (bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja), gizi keluarga dan gizi masyarakat;

4.

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesehatan ibu, kesehatan anak, dan remaja;

5.

Fasilitasi pelaksanaan kegiatan program pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, termasuk pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

6.

Mengkoordinasikan dan atau melaksanakan kegiatan pemantauan status gizi balita, ibu hamil, kelompok masyarakat tertentu, dan pemberian ASI ekslusif;

7.

Mengkoordinasikan dan atau melaksanakan sosialisasi pembinaan gizi keluarga dan masyarakat;

8.

Melaksanakan koordinasi dalam merencanakan kebutuhan sarana prasarana dan obat untuk peningkatan status gizi;

9.

Melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis kegiatan bina gizi keluarga dan masyarakat;

28

10.

Fasilitasi pelaksanaan intervensi penanggulangan gizi buruk dan peningkatan status gizi;

11.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

12.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas : 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Merencanakan

dan

merumuskan

program/kegiatan

promosi

kesehatan (keluarga sehat, PHBS, Gerakan Masyarakat Sehat, Komunikasi

Informasi

dan

Edukasi,

Penyebarluasan

Informasi

Kesehatan dan Metode Kesehatan); 4.

Merencanakan dan merumuskan program/kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat meliputi Kabupaten Sehat, Posyandu, Desa Siaga, dan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) lainnya;

5.

Merancang dan melaksanakan strategi komunikasi, informasi dan edukasi dengan metode promosi (penyuluhan, konseling, komunikasi informasi edukasi) baik di dalam gedung maupun di luar gedung, terhadap perorangan, kelompok dan atau masyarakat;

6.

Melaksanakan upaya-upaya penyebarluasan informasi kesehatan secara langsung atau melalui media (media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tradisional dan media lainnya);

29

7.

Fasilitasi advokasi kesehatan terhadap penentu kebijakan, terutama kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;

8.

8. Menjalin organisasi

kemitraan penggiat

dengan

kesehatan,

lintas

program,

dunia

usaha

lintas

dan

sektor,

pendukung

kesehatan lainnya; 9.

Melakukan penggerakan terhadap upaya promosi kesehatan yang dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan;

10.

Pengembangan sarana dan prasarana serta metode kesehatan termasuk pembuatan media informasi kesehatan;

11.

Meningkatkan upaya pengorganisasian masyarakat yang mednukung kesehatan

melalui

pengembangan

UKBM

(Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat); 12.

Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;

13.

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

14.

Penyusunan laporan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

15.

Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

16.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

17.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

30

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Merencanakan

dan

merumuskan

program

pengembangan

Lingkungan Sehat (penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, penyehatan udara dan tanah, penyehatan kawasan, dan penyehatan tempat-tempat umum, pencegahan pencemaran lingkungan); 4.

Merencanakan dan merumuskan program /kegiatan Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri, hasil produksi rumah tangga, makanan restaurant dan pangan jajanan anak sekolah);

5.

Merencanakan dan merumuskan program /kegiatan kesehatan kerja dan olahraga (surveillans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomic, kesehatan olahraga masyarakat, kesehatan olahraga prestasi);

6.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan program /kegiatan Lingkungan Sehat (penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, penyehatan udara dan tanah, penyehatan kawasan , dan penyehatan tempat-tempat umum, pencegahan pencemaran lingkungan);

7.

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan program /kegiatan Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (pengawasan

31

keamanan dan kesehatan makanan hasil industri, hasil produksi rumah tangga, makanan restauran dan pangan jajanan anak sekolah); 8.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan program /kegiatan kesehatan kerja dan olahraga (surveillans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomic, kesehatan olahraga masyarakat, kesehatan olahraga prestasi);

9.

Mengkoordinasikan lintas program dan lintas sektor program /kegiatan Lingkungan Sehat (penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, penyehatan udara dan tanah, penyehatan kawasan, dan penyehatan

tempat-tempat

umum,

pencegahan

pencemaran

lingkungan); 10.

Mengkoordinasikan program/kegiatan

lintas

program

Pengawasan

dan

dan

lintas

pengendalian

sektor kesehatan

makanan (pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri, hasil produksi rumah tangga, makanan restaurant dan pangan jajanan anak sekolah). 11.

Mengkoordinasikan

lintas

program/kegiatan

kesehatan

program kerja

dan

dan

lintas

olahraga

sektor

(surveillans

kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomic, kesehatan olahraga masyarakat, kesehatan olahraga prestasi);

32

12.

Pengumpulan,

pengolahan dan analisa data program/kegiatan

Lingkungan Sehat (penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, penyehatan udara dan tanah, penyehatan kawasan, dan penyehatan tempat-tempat umum, pencegahan pencemaran lingkungan); 13.

Pengumpulan,

pengolahan dan analisa data program/kegiatan

Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri, hasil produksi rumah tangga, makanan restaurant dan pangan jajanan anak sekolah); 14.

Pengumpulan, pengolahan dan analisa data program /kegiatan kesehatan kerja dan olahraga (surveillans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomic, kesehatan olahraga masyarakat, kesehatan olahraga prestasi);

15.

Fasilitasi

pengembangan

system

informasi

program/kegiatan

Lingkungan Sehat (penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, penyehatan udara dan tanah, penyehatan kawasan, dan penyehatan tempat-tempat umum, pencegahan pencemaran lingkungan), 16.

Fasilitasi

pengembangan

system

informasi

program/kegiatan

Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri, hasil produksi rumah tangga, makanan restaurant dan pangan jajanan anak sekolah);

33

17.

Fasilitasi

pengembangan

system

informasi

program/kegiatan

kesehatan kerja dan olahraga (surveillans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomik, kesehatan olahraga masyarakat, kesehatan olahraga prestasi); 18.

Monitoring

dan

Evaluasi

program/kegiatan

Lingkungan

Sehat

(penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, penyehatan udara dan tanah, penyehatan kawasan, dan penyehatan tempat-tempat umum, pengamanan limbah, pencegahan pencemaran lingkungan); 19.

Monitoring

dan Evaluasi

program

/kegiatan Pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan (pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri, hasil produksi rumah tangga, makanan restaurant dan pangan jajanan anak sekolah); 20.

Monitoring dan Evaluasi program/kegiatan kesehatan kerja dan olahraga (surveillans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomic, kesehatan olahraga masyarakat, kesehatan olahraga prestasi);

21.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

22.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

34

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Menyiapkan

rumusan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, fasilitasi regulasi SDM Kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan kefarmasian dan alat kesehatan; 4.

Fasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK);

5.

Menganalisis data dan merumuskan dalam bentuk informasi yang berhubungan dengan bidang Sumber Daya Kesehatan;

6.

Melaksanakan program

pembinaan,

pengembangan

penyelenggaraan

regulasi

pengawasan, Sumber

Daya

kesehatan,

dan

pengendalian

Manusia dan

kesehatan,

penyelenggaraan

kefarmasian dan alat kesehatan; 7.

Mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan, penyelenggaraan regulasi kesehatan, penyelenggaraan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar yang ditetapkan;

8.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

9.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

35

SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan penyelenggaraan kefarmasian dan alat kesehatan;

4.

Melaksanakan Perencanaan kefarmasian dan alat kesehatan;

5.

Melaksanakan

Penilaian

ketersediaan

kefarmasian

dan

alat

kesehatan; 6.

Fasilitasi pelaksanaan Pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan;

7.

Melaksnakan

Pemantauan

pasar

obat

publik

dan

perbekalan

kesehatan; 8.

Melaksanakan Manajemen farmasi;

9.

Menganalisa farmako ekonomi obat dan farmako ekonomi alat kesehatan;

10.

Fasilitasi pelaksanaan Seleksi obat dan seleksi alat kesehatan;

11.

Fasilitasi distribusi obat dan pangan, pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi;

12.

Fasilitasi Pengawasan sarana produksi, sarana distribusi ;

13.

Fasilitasi Pengawasan

produk

alat

kesehatan

dan

perbekalan

kesehatan rumah tangga; 14.

Melaksanakan pemantauan penggunaan obat rasional di unit kerja pelayanan kesehatan;

36

15.

Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian distribusi obat dan narkoba pada sarana pelayanan kesehatan serta distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas I, kosmetika, obat tradisional dan komoditi pangan;

16.

Melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat di sarana pelayanan kesehatan;

17.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

18.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas: 1.

Menyusun rencana kerja program dan kegiatan;

2.

Menyiapkan bahan kerja;

3.

Analisa dan perhitungan biaya dan belanja jaminan kesehatan;

4.

Fasilitasi standar pelayanan dan manfaat jaminan kesehatan;

5.

Analisa pembiayaan dan kepesertaan jaminan kesehatan;

6.

Analisa efektifitas, efisiensi pembiayaan kesehatan;

7.

Fasilitasi Perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan SDM Kesehatan;

8.

Fasilitasi pengembangan dan kemitraan Pendidikan;

9.

Fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan bidang kesehatan;

10.

Analisa kompetensi dan pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan;

37

11.

Fasilitasi Akreditasi dan pengembangan pelatihan tekhnis, fungsional dan institusi pendidikan kesehatan;

12.

Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi profesi tenaga kesehatan;

13.

Fasilitasi pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan;

14.

Analisa pemetaan, pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional;

15.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

16.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

38

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK

A. GAMBARAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN 1. Luas Wilayah Wilayah Kabupaten Ciamis memiliki luas 1.433,90 km² yang letak astronomisnya berada pada 108°20’ sampai dengan 108°40’ Bujur Timur dan 7°40’20” sampai dengan 7o41’20’’ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut : -

Utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kuningan

-

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran

-

Timur berbatasan dengan Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah

-

Barat

berbatasan

dengan

Kabupaten

Tasikmalaya

dan

Kota

Tasikmalaya Secara rinci luas wilayah menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 No Kecamatan Luas (Km²) Persentasi (%) 1 Banjarsari 89,46 6,34 2 Lakbok 57,85 4,03 3 Purwadadi 40,05 2,79 4 Pamarican 104,21 7,27 5 Cidolog 59,02 4,12 6 Cimaragas 27,09 1,89 7 Cijeungjing 58,25 4,06 8 Cisaga 60,40 4,21 9 Tambaksari 64,31 4,49 10 Rancah 73,03 5,09 11 Rajadesa 58,14 4,05 12 Sukadana 58,22 4,06

39

No 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kecamatan Ciamis Baregbeg Cikoneng Sindangkasih Cihaurbeuti Sadananya Cipaku Jatinagara Panawangan Kawali Lumbung Panjalu Sukamantri Panumbangan Banjaranyar Kabupaten Ciamis

Luas (Km²) 32,88 24,48 36,03 26,51 36,15 43,50 65,69 35,38 80,91 33,31 24,84 67,08 44,45 59,46 73,16 1.433,90

Persentasi (%) 2,29 1,71 2,51 1,85 2,52 3,03 4,58 2,47 5,64 2,32 1,73 4,68 3,10 4,17 3,64 100.00

Sumber Data : Kabupaten Ciamis dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.1 menunjukkan, kecamatan yang wilayahnya paling luas di Kabupaten Ciamis adalah Kecamatan Pamarican yaitu sebanyak 104,21 km², sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit yaitu kecamatan Baregbeg yaitu 24,48 km². 2. Jumlah Kecamatan, Desa, Dusun, RW dan RT Secara Administratif wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari 27 kecamatan, 258 desa dan 7 kelurahan, 2910 RW dan 9123 RT. Secara rinci wilayah administratif Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

40

Tabel 3.2 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun, RW dan RT di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020

No

Kecamatan

1 Banjarsari 2 Lakbok 3 Pamarican 4 Cidolog 5 Cimaragas 6 Cijeunjing 7 Cisaga 8 Tambaksari 9 Rancah 10 Rajadesa 11 Sukadana 12 Ciamis 13 Cikoneng 14 Cihaurbeuti 15 Sadananya 16 Cipaku 17 Jatinagara 18 Panawangan 19 Kawali 20 Panjalu 21 Panumbangan 22 Sindangkasih 23 Baregbeg 24 Lumbung 25 Purwadadi 26 Sukamantri 27 Banjaranyar Kabupaten Ciamis

Desa/ Kelurahan

Dusun

RW

12 10 14 6 5 11 11 6 13 11 6 12 9 11 8 13 6 18 11 8 14 9 9 8 9 5 10 265

30 31 51 31 22 58 41 37 67 56 43 21 52 67 26 64 32 70 49 67 75 50 32 41 29 30 48 1.220

65 77 119 64 48 162 123 78 194 123 71 170 117 144 55 179 61 180 124 129 153 108 96 99 56 61 50 2.910

RT 487 327 452 161 140 415 343 233 496 386 224 612 340 342 222 431 207 528 367 313 410 355 370 292 277 167 226 9.123

Sumber Data: Kabupaten Ciamis dalam Angka Tahun 2020

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Panawangan yaitu 18 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa dan dusun paling sedikit adalah Kecamatan Cimaragas dengan 5 desa dan 22 dusun.

41

3. Keadaan Penduduk Jumlah Penduduik di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020 adalah sebanyak 1.418.301 jiwa. Secara sebaran jumlah penduduk per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.3 Jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 No Kecamatan 1 CIAMIS 2 CIKONENG 3 CIJEUNGJING 4 SADANANYA 5 CIDOLOG 6 CIHAURBEUTI 7 PANUMBANGAN 8 PANJALU 9 KAWALI 10 PANAWANGAN 11 CIPAKU 12 JATINAGARA 13 RAJADESA 14 SUKADANA 15 RANCAH 16 TAMBAKSARI 17 LAKBOK 18 BANJARSARI 19 PAMARICAN 20 CIMARAGAS 21 CISAGA 22 SINDANGKASIH 23 BAREGBEG 24 SUKAMANTRI 25 LUMBUNG 26 PURWADADI 27 BANJARANYAR Kabupaten Ciamis

Jumlah penduduk (Orang) 109.839 62.601 59.204 43.755 21.840 59.877 69.475 56.713 47.761 60.660 75.729 31.664 62.741 27.604 63.205 24.791 64.937 81.543 78.877 18.528 41.720 58.980 48.724 29.692 36.234 46.552 47.016 1.430.262

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2020

42

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 adalah Kecamatan Ciamis yaitu sebanyak 109.839 jiwa,sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Cimaragas yaitu sebanyak 18.528 jiwa. Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Umur (Tahun) 0–4 5 – 14 15 – 44 45 – 64 65 + Jumlah

Laki-laki Perempuan Total 32.505 30.350 62.855 102.835 96.036 198.871 322.154 306.109 628.263 171.850 178.806 350.656 87.708 101.909 189.617 717.052 713.210 1.430.262

% 4,39 13,90 43,93 24,52 13,26 100

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2020 (diolah) Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis terbanyak pada kelompok usia 15-44 tahun sebesar 43,93%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir dari setengah penduduk Kabupaten Ciamis merupakan penduduk usia produktif.

B. KEADAAN KESEHATAN LINGKUNGAN Lingkungan merupakan salah satu variabel yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. Bersama dengan faktor perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik, lingkungan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang

43

dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.

1. Rumah Sehat Definisi rumah menurut WHO adalah suatu struktur fisik yang dipakai orang atau manusia untuk tempat berlindung, di mana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosial yang baik untuk keluarga dan individu. Untuk mewujudkan rumah dengan fungsi di atas, rumah tidak harus mewah atau besar tetapi rumah yang sederhanapun dapat dibentuk menjadi rumah yang layak huni Rumah disamping merupakan lingkungan fisik manusia sebagai tempat tinggal, juga dapat merupakan tempat yang menyebabkan penyakit, hal ini akan terjadi bila kriteria rumah sehat belum terpenuhi. Menurut angka statistik kematian dan kemiskinan paling tinggi yang terjadi pada orang-orang yang menempati rumah yang tidak memenuhi syarat dan terletak pada tempat yang tidak sanitar. Bila kondisi lingkungan buruk, derajat kesehatan akan rendah demikian sebaliknya. Oleh karena itu kondisi lingkungan pemukiman harus mampu mendukung tingkat kesehatan penghuninya. Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat

kesehatan,

yaitu

rumah

yang

mempunyai

jamban

sehat,

mempunyai sarana air bersih, mempunyai tempat pembuangan sampah,

44

mempunyai sarana pembuangan limbah, mempunyai ventilasi rumah yang baik, memiliki kepadatan hunian rumah yang sesuai dan mempunyai lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah. Rumah merupakan tempat aktifitas dan tempat berlindung keluarga, sehingga diperlukan kondisi rumah yang dapat mengurangi risiko penghuni rumah untuk menjadi sakit. Pada tahun 2020 jumlah rumah yang dibina di Kabupaten Ciamis sebanyak 91.182 rumah. Dari jumlah tersebut diperoleh hasil jumlah rumah yang memenuhi syarat atau rumah sehat sebanyak 69.989 unit atau 76.76 %.

2. Akses Air Minum Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan tanpa melalui proses pengolahan dapat langsung diminum. Seiring dengan kemajuan teknologi serta semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk minum, sementara itu persediaan air tanah yang selama ini menjadi sumber utama air minum telah mengalami pencemaran, rumah tangga kini mulai beralih kepada produk air minum dalam kemasan/isi ulang. Produk ini merupakan salah satu solusi untuk konsumsi air minum karena produk dapat langsung diminum karena telah melalui proses produksi. Sementara menurut definisi MDGs air minum kemasan dan isi ulang tidak termasuk dalam sumber air minum layak. Hal ini dikarenakan air kemasan tidak dapat dipastikan keberlanjutannya dan

45

sumbernya dari wilayah lain. Tahun 2019 jumlah penduduk dengan akses air minum yang layak sebanyak 1.358.749 jiwa (95%) dari jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 1.430.262 jiwa.

3. Akses Sanitasi (Jamban Sehat) Jamban Sehat adalah tempat buang air besar yang konstruksinya memenuhi syarat-syarat kesehatan, antara lain pembuangan tinjanya menggunakan tangki septik. Jamban Sehat adalah salah satu syarat rumah sehat. Berdasarkan laporan puskesmas, pada tahun 2018 dari jumlah penduduk dengan

akses sanitasi layak sebanyak 992.948 jiwa

(75.79%) dari jumlah penduduk sebanyak 1,430,262 jiwa. Sedangkan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 265 (100%) dari jumlah desa yang ada yaitu sebanyak 265 desa. Untuk desa stop BABS (SBS) sebanyak 94 desa (35,47%).

4. Tempat – Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan (TTU dan TPM) Tempat-tempat umum merupakan tempat kegiatan bagi umum yang disediakan oleh badan – badan pemerintah, swasta atau perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat yang mempunyai tempat dan kegiatan tetap, memiliki fasilitas sanitasi (jamban, tempat pembuangan sampah dan limbah) untuk kebersihan dan kesehatan di lingkungan. Tempat-tempat

umum

yang

sehat

berpengaruh

cukup

besar

di

masyarakat karena masyarakat menggunakan fasilitas umum tersebut

46

untuk

berbagai kepentingan.

Pengawasan

sanitasi

tempat umum

bertujuan untuk mewujudkan kondisi tempat umum yang memenuhi syarat

kesehatan

agar

masyarakat

pengunjung

terhindar

dari

kemungkinan bahaya penularan penyakit serta tidak menjadi sarang vektor penyakit yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya. Pengawasan sanitasi tempat umum meliputi sarana wisata, sarana ibadah, sarana transportasi, sarana ekonomi dan sosial. Jumlah TTU pada tahun 2020 sebanyak 19.468 dan yang memenuhi syarat sebanyak 6.027 (31%). Sedangkan untuk jumlah keseluruhan TPM sebanyak 3.880 dan yang memenuhi syarat higiene sanitasi sebanyak 1.723 (44.4%).

C. GAMBARAN PERILAKU MASYARAKAT 1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pelaksanaan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara

langsung

maupun

tidak

langsung

berpengaruh

terhadap

penanggulangan masalah kesehatan melalui pencegahan terjadinya kesakitan maupun kematian. Program PHBS adalah upaya untuk pengalaman

belajar

bagi

perorangan,

keluarga,

kelompok

dan

masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat turut menangani masalah di bidang kesehatan serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. PHBS mencakup tatanan Rumah Tangga, Sekolah, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Sarana Kesehatan.

47

PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Indikator PHBS di tatanan rumah tangga mencakup aspek-aspek sebagai berikut, yaitu : (1) ibu bersalin oleh tenaga kesehatan, (2) pemberian ASI untuk balita, (3) adanya jaminan pemeliharaan kesehatan, (4) aktivitas fisik setiap hari, (5) tidak merokok, (6) makan dengan gizi seimbang, (7) ketersediaan air bersih, (8) adanya jamban, (9) tingkat kepadatan hunian, (10) lantai rumah bukan dari tanah, (11) bebas jentik. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh Puskesmas pada Tahun 2019 di kabupaten Ciamis terdapat 436.564 rumah tangga dan yang sudah dikaji sebanyak 139.057 rumah tangga atau sekitar 31,85% dari seluruh rumah tangga yang ada. 96.129 rumah tangga atau sekitar 17,5% dari seluruh rumah tangga yang ada. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh Puskesmas terdapat 61,86% rumah tangga yang masuk kedalam kategori sehat. Capaian tersebut tidak dapat memenuhi target SPM tahun 2020 yaitu sebesar 80% rumah tangga yang dikaji harus masuk kedalam kategori sehat.

(sumber : Laporan Tahunan Seksi Promosi Kesehatan Tahun 2020).

2. Posyandu Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pelayanan kebutuhan dasar dalam rangka

48

meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini serta merupakan lini terdepan dari deteksi dini dibidang kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Agar posyandu dapat melakukan fungsi dasarnya, dimana posyandu

mempunyai

daya

ungkit

yang

sangat

besar

terhadap

penurunan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu, maka perlu adanya upaya untuk memantau dan mendorong tingkat perkembangan posyandu. Jumlah posyandu di Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 jumlah posyandu tercatat 1.604 buah. Angka tersebut adalah angka yang sama dengan jumlah posyandu yang tercatat pada tahun 2019.

49

BAB IV SITUASI DERAJAT KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan kondisi mortalitas (kematian), status gizi dan morbiditas (kesakitan). Pada bagian ini, derajat kesehatan masyarakat di Indonesia digambarkan melalui Angka Mortalitas; terdiri atas Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Morbiditas; angka kesakitan beberapa penyakit serta Status Gizi pada balita dan dewasa.

A. MORTALITAS / KEMATIAN Mortalitas dapat dijelaskan sebagai kejadian kematian pada suatu masyarakat dari waktu ke waktu dan tempat tertentu yang dapat menggambarkan status kesehatan masyarakat secara kasar, kondisi/ tingkat permasalahan kesehatan, kondisi lingkungan fisik dan biologik secara tidak langsung. Selain itu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan.

1. Kematian Bayi Pada tahun 2020 jumlah kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Ciamis sebanyak 35 dari 19.289 kelahiran hidup (laporan Puskesmas), sehingga didapatkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 1,8 per 1.000 KH. Berdasarkan pencapaian tersebut maka terdapat penurunan angka

50

dari tahun sebelumnya (tahun 2019 sebesar 5,17 per 1.000 KH). Jika dibandingkan dengan target Penetapan Kinerja (TAPKIN) Kabupaten Ciamis dimana tahun 2019 target AKB sebesar 28 Kasus, maka AKB Kabupaten Ciamis belum mencapai target. Seperti diketahui bahwa angka kematian bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Ciamis Tahun 2015 s.d. 2019 No 1 2 3 4 5

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Kematian Bayi 136 Jiwa 126 Jiwa 110 Jiwa 99 Jiwa 35 Jiwa

Penurunan dan kenaikan AKB dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal itu disebabkan AKB

sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan

kesehatan. Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak positif pada daya tahan bayi terhadap infeksi penyakit.

51

2. Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Berdasarkan laporan Puskesmas,

jumlah kematian ibu

maternal di Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebanyak 16 kasus dari 19.289 jumlah kelahiran. Berdasarkan pencapaian tersebut maka terdapat penurunan angka dari tahun sebelumnya (tahun 2019 sebanyak 14 jiwa). Penyebab kematian ibu maternal dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.2 Pola penyebab kematian ibu maternal Di Kabupaten Ciamis tahun 2020

No 1. 2. 3.

Penyebab Kematian Kematian Ibu Hamil Kematian Ibu Bersalin Kematian Ibu Nifas Jumlah

Jumlah

%

3 2 11 16

18,75 12,5 68,75 100

Sumber : Laporan Tahunan Seksi Kesga Bidang kesmas Dinas Kesehatan Kab. Ciamis Tahun 2020

52

B. STATUS GIZI BAYI & BALITA Status gizi pada balita merupakan faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian balita. Selain itu status gizi pada balita sangat menentukan terhadap tingkat kecerdasan sumber daya manusia pada tahun mendatang. Perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau melalui hasil pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam hasil penimbangan bayi dan balita setiap bulan di posyandu. Berdasarkan laporan puskesmas pada tahun 2020 di Kabupaten Ciamis menunjukkan jumlah Bayi Lahir Hidup sebanyak 19.289 bayi. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada tahun 2020 sebanyak 1.048 bayi (5,4%), sedangkan jumlah Balita yang dilaporkan (sasaran) sebanyak 80.528 jiwa, yang ditimbang (D) sebanyak 44.744 (89.3%). Permasalahan gizi yang masih tetap ada dan jumlahnya cenderung bertambah adalah masalah gizi kurang dan gizi buruk. Kurang gizi sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat yang kurang, keadaan sosial ekonomi dan kejadian penyakit. Pada tahun 2020 jumlah gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan sebanyak 837 jiwa.

C. Angka Kesakitan ( Morbiditas) Angka kesakitan (Morbiditas) dapat berupa angka insiden maupun prevalensi dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pola penyakit rawat

53

jalan di Puskesmas Kabupaten Ciamis tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.3 10 Besar Penyakit di Puskesmas untuk Semua Golongan Umur di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 JENIS PENYAKIT JUMLAH NO 1

Hipertensi

78.098

2

ISPA Non Spesifik

51.340

3

Gastritis

27.335

4

Commond Cold

25.078

5

Rheumathoid

17.776

6

Myalgia

16.195

7

Headache

15.897

8

Influenza

15.325

9

Dispepsia

10.788

10

Dermatitis

9.241

Sumber Data : Profil Kesehatan Puskesmas Se-Kabupaten Ciamis Tahun 2020 1.

Penyakit Menular a.

Pneumonia Cakupan Prosentase penemuan Pnemonia Balita adalah Prosentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. Tahun 2020 jumlah perkiraan penderita pneumonia sebesar 5.492 (Proyeksi), dan penderita yang ditemukan dan ditangani sebanyak 4.963 jiwa.

54

b.

Tuberkulosa Paru (TBC Paru) Tuberkulosis

merupakan

penyakit

menular

yang

disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberculosis. Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah Persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Angka Kesembuhan TB Paru adalah penderita TB BTA positif telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan pemeriksaan apusan dahak ulang (follow up) hasil negatif pada akhir pengobatan dan pada satu pemeriksaan sebelumnya.

Indikator

ini

tercapai

karena

pemantauan

pengobatan oleh petugas puskesmas berjalan efektif. Tahun 2020 di Kabupaten Ciamis jumlah kasus Baru BTA + sebanyak 846 jiwa, jumlah seluruh kasus TB sebanyak 952 jiwa dan jumlah kasus pada TB anak usia 0-14 tahun sebanyak 101 jiwa. Case Notification Rate (CNR) seluruh kasus TB sebesar 66,56 per 100.000 penduduk, angka kesembuhan BTA + sebesar 23,7 %, angka keberhasilan pengobatan sebesar 64,5 % dan angka kematian selama pengobatan per 100.000 penduduk sebesar 3 %.

55

c.

Demam Berdarah Dengue (DBD) Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang sering menimbulkan wabah dan kematian. Penyakit DBD disebabkan oleh virus Dengue Penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penularan dapat terjadi bila ada tiga factor yang berperan yaitu manusia, virus dengue dan nyamuk Aedes aegypti bila nyamuk Aedes aegypti menggigit/ mengisap darah manusia penderita DBD, maka virus dengue ikut terhisap dan akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk pada kelenjar liurnya. Bila nyamuk menggigit /mengisap darah orang yang sehat maka virus tersebut akan dipindahkan bersama air liur nyamuk. Jika orang yang ditularkan tidak memiliki kekebalan maka ia akan segera menderita DBD dalam waktu 7 hari. Kasus yang ditemukan pada tahun 2020 sebanyak 1.463 kasus. Insidence rate DBD sebesar 102,3 per 100.000 penduduk dengan

Case Fatality Rate

DBD sebesar 0,3 %. Kasus DBD

mengalami peningkatan dari dari 2019 yang berjumlah 404 kasus. d.

Diare Diare adalah suatu kondisi buang air besar yang tidak normal yaitu lebih dari 3 kali sehari dengan karakteristik yang encer dapat disertai atau tanpa disertai darah dan lendir. Penyebab diare adalah sebagai berikut :

56

1) Infeksi: virus, bakteri, parasit. 2) Makanan: basi, beracun, alergi terhadap makanan. 3) Gangguan penyerapan makanan: tidak toleransi terhadap karbohidrat, lemak atau protein. 4) Sistem kekebalan tubuh menurun. 5) Psikologis: rasa takut dan cemas. Penemuan penderita diare di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 yang ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 24.667 jiwa. Terjadi penurunan penemuan diare dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2019: 39.276 jiwa).\ e.

AFP (Accute Flacid Paralysis) Non polio. Cakupan pemberantasan dan pencegahan penyakit polio merupakan Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat immunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pencapaian program Desa UCI tahun 2020 sebesar 94,3 %.

B. PELAYANAN KESEHATAN 1. Indikator Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Indikator pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dilihat dari angka BOR,LOS, TOI, GDR, dan NDR. Adapun data pemanfaatan Rumah Sakit di Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut: a. Bed Occupation Rate (BOR), standar yang ideal untuk suatu Rumah Sakit adalah antara 70% s.d 80%. Manfaat Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR) adalah untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit. Berdasarkan data yang dilaporkan prosentase BOR yang digunakan pada penderita Rawat

63

Inap di Rumah Sakit di Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 mencapai 53.3 % dengan jumlah tempat tidur sebanyak 689 buah. b. Length of Stay (LOS) adalah rata-rata dalam 1 (satu) tempat tidur dihuni oleh 1 (satu) penderita rawat inap yang dihitung dalam hari dengan standar ideal antara 6 – 9 hari. Manfaat LOS adalah untuk mengukur efisiensi pelayanan Rumah Sakit, dan untuk mengukur mutu pelayanan Rumah Sakit. Berdasarkan data yang dilaporkan pencapaian LOS RS tahun 2019 sebesar 3 hari. c. Turn of Interval (TOI) adalah rata-rata tempat tidur tidak ditempati dengan standar ideal antara 1 – 3 hari. TOI untuk Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 adalah 3 hari. Angka ini dapat diartikan bahwa pemakaian tempat tidur di Rumah Sakit sudah optimal. d. Gross Death Rate (GDR), adalah angka kematian untuk tiap-tiap 100.000 penderita keluar maksimum adalah 40. Manfaat GDR (Gross Death Rate) untuk mengetahui mutu pelayanan / perawatan Rumah Sakit. Angka ini bias untuk menilai mutu pelayanan jika angka kematian kurang dari 48 jam. Berdasarkan data yang dilaporkan GDR Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 sebesar 29.4%.

C. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sara pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi

64

buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2020 terdapat 837 (100%) balita gizi buruk yang mendapat perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap. Beberapa pelayanan yang diberikan di tingkat puskesmas antara lain pemberian makanan tambahan, pemberian konseling gizi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, tata laksana balita gizi buruk dan pelaksanaan asuhan gizi. 2. Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil (Fe) Anemia Gizi adalah rendahnya kadar Haemoglobin (Hb) dalam darah yang disebabkan karena kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan Hb tersebut. Di Indonesia sebagian besar anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe) hingga disebut anemia kekurangan zat besi atau anemia gizi besi. Untuk penanggulangan masalah ini telah dilakukan intervensi dengan distribusi tablet Fe. Cakupan pemberian tablet Fe terkait erat dengan pelayanan antenatal care (ANC). Pada tahun 2020 cakupan untuk pemberian tablet Fe 3 sebanyak 19.521 jiwa atau 91,7% naik dari tahun 2019 dimana cakupan untuk pemberian tablet Fe 3 sebesar 88.5% dari ibu hamil.

3. Pemberian Kapsul Vitamin A Tujuan pemberian kapsul Vitamin A adalah untuk menurunkan prevalensi dan mencegah

kekurangan vitamin A (KVA) pada balita.

Kapsul vitamin A dosis tinggi terbukti efektif untuk mengatasi masalah KVA pada masyarakat apabila cakupannya tinggi. Bukti-bukti lain

65

menunjukkan peranan vitamin A dalam menurunkan angka kematian yaitu sekitar 30%-54%, maka selain untuk mencegah kebutaan, pentingnya vitamin A saat ini lebih dikaitkan dengan kelangsungan hidup anak, kesehatan dan pertumbuhan anak. Dari data yang dilaporkan oleh puskesmas tahun 2020 diperoleh bahwa cakupan pemberian vitamin A pada bayi umur 6-11 bulan sejumlah 8.376 bayi atau sebesar 99.6% dari 8.376 bayi yang ada. Sedangkan cakupan pemberian vitamin A yang diberikan 2 kali kepada anak balita (14 tahun) sebesar 69.333 anak atau 99.4 % dari 61.356 sasaran anak balita yang ada.

4. Pemberian ASI Ekslusif ASI (Air Susu Ibu) merupakan salah satu makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi karena mengandung unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. Oleh sebab itu , pemberian ASI perlu diberikan secara ekslusif sampai umur 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Berdasarkan hasil laporan puskesmas tahun 2020, pemberian ASI Ekslusif pada bayi umur 0-6 bulan sejumlah 7.122 bayi atau 42,4 % dari 16.784 bayi (sasaran).

66

D. PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT Pelayanan kesehatan usila yang dimaksudkan adalah penduduk usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun di Posyandu Kelompok Usia Lanjut. Hasil kegiatan pelayanan kesehatan Usila di Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sejumlah 30.272 (25,7%) dari 117.755 usila yang ada.

E. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS (KESEHATAN JIWA) Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara umum, sarana kesehatan yang ada juga memberikan pelayanan terhadap kesehatan jiwa.Berdasarkan data yang berhasil didapat, pelayanan kesehatan jiwa pada Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebanyak 2.374 pasien.

F. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Tahun 2020 terdapat 1 kejadian KLB dan semuanya ditangani < 24 jam. Program Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% KLB bisa tertangani. Hal ini antara lain disebabkan semakin baiknya sistem kewaspadaan dini yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu dan jaringannya

67

serta berjalannya Tim Gerak Cepat penanganan KLB baik yang ada di Kabupaten maupun tingkat Kecamatan.

68

BAB VI SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

Sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sumber daya kesehatan yang diperlukan didalam pembangunan kesehatan antara lain sarana dan prasarana kesehatan, tenaga, dan pembiayaan kesehatan.

A. SARANA KESEHATAN Upaya

mewujudkan

pelayanan

kesehatan

yang

optimal

bagi

masyarakat perlu didukung oleh adanya sarana kesehatan yang memadai dan memiliki kualitas pelayanan yang baik. Sarana kesehatan dasar yang ada di Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 terdiri dari : Tabel 6.1 Sarana Kesehatan di Kabupaten CiamisTahun 2020 No 1 2

3 4

Jenis Sarana Rumah Sakit Umum Puskesmas - Puskesmas Perawatan - Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembantu Poskesdes

Jumlah 5 20 17 85 139

B. TENAGA KESEHATAN Penyelenggaraan upaya kesehatan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang

69

berkualitas. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dibidang kesehatan, yang diharapkan mampu bekerja secara professional dan selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan secara keilmuan dan ketrampilannya dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Informasi tenaga kesehatan diperlukan bagi perencanaan dan pengadaan tenaga serta pengelolaan kepegawaian. Kesulitan memperoleh data ketenagaan yang mutakhir disebabkan antara lain karena sifat data ketenagaan yang selalu berubah terus-menerus sehingga system pencatatan dan pelaporan belum dapat ditampilkan secara lengkap, akurat dan sistematis. Sebaran tenaga kesehatan disarana pelayanan kesehatan, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

Tabel 6.1 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ciamis tahun 2020 JENIS INSTITUSI

TENAGA NO KESEHATAN

JUMLAH

Pusk.

Rumah Sakit

UPTD Farmasi& Labkesda

Dinkes

1

Dokter Spesialis

0

65

0

0

65

2

Dokter Umum

82

69

1

4

156

3

Dokter Gigi

23

10

0

0

33

4

Bidan

615

101

0

0

716

5

Perawat

487

541

0

0

1028

6

Tenaga Kefarmasian

120

88

0

0

208

7

Kesehatan Masyarakat

76

6

0

3

85

8

Kesehatan Lingkungan

41

4

0

2

47

70

JENIS INSTITUSI

TENAGA NO KESEHATAN

9

JUMLAH

Pusk.

Rumah Sakit

UPTD Farmasi& Labkesda

Dinkes

39

13

0

2

54

1483

897

1

11

2392

Nutritionist

Jumlah

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia KesehatanTahun 2020 Tabel 6.1 menunjukkan tenaga kesehatan tersebar di berbagai instansi kesehatan dengan proporsi tenaga di puskesmas 62%, di Rumah Sakit 37,5 %, di Dinas Kesehatan yang termasuk UPTD Farmasi dan Labkesda sebanyak 0,5 %. Jika dilihat dari rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Ciamis, maka pada tahun 2020 rasio dokter spesialis dan Umum sebesar 15,4 per 100.000 penduduk, sedangkan rasio bidan per 100.000 penduduk sebesar 50,1 dan rasio perawat sebesar 71,9 per 100.000 penduduk.

C. PEMBIAYAAN KESEHATAN Kecukupan

alokasi

pembiayaan

kesehatan

dalam

anggaran

pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan faktor penting bagi keberhasilan

pembangunan

kesehatan.

Pada

tahun

2020,

Anggaran

Kesehatan Kabupaten Ciamis adalah sebesar Rp. 325.003.408.568,-. Dengan rincian anggaran yaitu: yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 270.069.418.608,-, APBD Provinsi sebesar Rp. 54.933.989.960,-.

71

BAB VII KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis tahun 2020 secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Indikator makro bidang kesehatan: a. Jumlah

kematian

ibu

mengalami

penurunan

dibanding

tahun

sebelumnya, b. Jumlah kematian bayi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, c. Jumlah kasus gizi buruk mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan : a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, b. Ibu Hamil dengan Komplikasi yang Ditangani mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, c. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang

Memiliki

Kompetensi

Kebidanan

mengalami

penurunan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, d. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, e. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

73

f.

Cakupan Kunjungan Bayi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

g. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) masih sama dengan tahun sebelumnya, h. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

penderita

DBD yang ditangani dan Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam sebesar 100% setiap tahunnya. Data kesehatan di Kabupaten Ciamis tahun 2020 secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran buku profil ini.

74

RESUME PROFIL KESEHATAN KABUPATEN/KOTA CIAMIS TAHUN 2020 NO I 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR GAMBARAN UMUM Luas Wilayah Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk Rata-rata jiwa/rumah tangga Kepadatan Penduduk /Km2 Rasio Beban Tanggungan Rasio Jenis Kelamin Penduduk 15 tahun ke atas melek huruf Penduduk 15 tahun yang memiliki ijazah tertinggi a. SMP/ MTs b. SMA/ MA c. Sekolah menengah kejuruan d. Diploma I/Diploma II e. Akademi/Diploma III f. S1/Diploma IV g. S2/S3 (Master/Doktor)

II II.1 10 11 12 13 14 15 16 17

SARANA KESEHATAN Sarana Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum Jumlah Rumah Sakit Khusus Jumlah Puskesmas Rawat Inap Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap Jumlah Puskesmas Keliling Jumlah Puskesmas pembantu Jumlah Apotek RS dengan kemampuan pelayanan gadar level 1

II.2 18 19 20 21 22 23

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Cakupan Kunjungan Rawat Jalan Cakupan Kunjungan Rawat Inap Angka kematian kasar/Gross Death Rate (GDR) di RS Angka kematian murni/Nett Death Rate (NDR) di RS Bed Occupation Rate (BOR) di RS Bed Turn Over (BTO) di RS

L

ANGKA/NILAI L+P

P

717,052

713,210

85.1

84.5

1,434 265 1,430,262 2.9 997.5 46.1 100.5 84.8

18.4 13.9 0.0 0.5 0.8 2.2 0.2

17.3 10.8 0.0 0.7 0.7 1.8 0.1

17.9 12.4 0.0 0.6 0.7 2.0 0.1

4 0 20 17 75 85 135 100.0

69.5 3.1 30.5 16.4

96.7 3.8 28.5 15.1

83.0 3.5 29.4 15.7 53.3 55.9

Satuan Km2 Desa/Kelurahan Jiwa Jiwa Jiwa/Km2 per 100 penduduk produktif

No. Lampiran

%

Tabel 1 Tabel 1 Tabel 2 Tabel 1 Tabel 1 Tabel 2 Tabel 2 Tabel 3

% % % % % % %

Tabel 3 Tabel 3 Tabel 3 Tabel 3 Tabel 3 Tabel 3 Tabel 3

RS RS Puskesmas Puskesmas Puskesmas keliling Pustu Apotek %

Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Tabel 4 Tabel 6

% % per 1.000 pasien keluar per 1.000 pasien keluar % Kali

Tabel 5 Tabel 5 Tabel 7 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 8

NO

INDIKATOR

L

ANGKA/NILAI L+P 3.0 Hari 3.3 Hari 0.0 %

P

24 Turn of Interval (TOI) di RS 25 Average Length of Stay (ALOS) di RS 26 Puskesmas dengan ketersediaan obat vaksin & essensial II.3 27 28 29 30

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Jumlah Posyandu Posyandu Aktif Rasio posyandu per 100 balita Posbindu PTM

III 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Jumlah Dokter Spesialis Jumlah Dokter Umum Rasio Dokter (spesialis+umum) Jumlah Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis) Jumlah Bidan Rasio Bidan per 100.000 penduduk Jumlah Perawat Rasio Perawat per 100.000 penduduk Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat Jumlah Tenaga Sanitasi Jumlah Tenaga Gizi Jumlah Tenaga Kefarmasian

IV 44 45 46 47 48

PEMBIAYAAN KESEHATAN Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Desa yang memanfaatkan dana desa untuk kesehatan Total anggaran kesehatan APBD kesehatan terhadap APBD kab/kota Anggaran kesehatan perkapita

V V.1 49 50 51 52 53 54 55

KESEHATAN KELUARGA Kesehatan Ibu Jumlah Lahir Hidup Angka Lahir Mati (dilaporkan) Jumlah Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (dilaporkan) Kunjungan Ibu Hamil (K1) Kunjungan Ibu Hamil (K4) Ibu hamil dengan imunisasi Td2+

1,604 87.1 2.6 417

46 73

19 83

7

25

462

716 50 566

28 17 4 54

62 30 50 154

65 156 5 32 2

1,028 72 90 47 54 208

64.0 15.5 Rp325,003,408,568 120.3 Rp227,233

10,065 6.1

9,224 6.0 16 82.9 101.6 92.3 66.4

Satuan

No. Lampiran Tabel 8 Tabel 8 Tabel 9

Posyandu % per 100 balita Posbindu PTM

Tabel 10 Tabel 10 Tabel 10 Tabel 10

Orang Orang per 100.000 penduduk Orang per 100.000 penduduk Orang per 100.000 penduduk Orang per 100.000 penduduk Orang Orang Orang Orang

Tabel 11 Tabel 11 Tabel 11 Tabel 11 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 12 Tabel 12 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 13 Tabel 13 Tabel 15

% % Rp % Rp

Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19 Tabel 19 Tabel 19

19,289 Orang 6.1 per 1.000 Kelahiran Hidup Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup % % %

Tabel 20 Tabel 20 Tabel 21 Tabel 21 Tabel 23 Tabel 23 Tabel 24

NO 56 57 58 59 60 61 62 63 V.2 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

INDIKATOR

L

Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah 90 Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan di Fasyankes Pelayanan Ibu Nifas KF3 Ibu Nifas Mendapat Vitamin A Penanganan komplikasi kebidanan Peserta KB Aktif Peserta KB Pasca Persalinan Kesehatan Anak Jumlah Kematian Neonatal Angka Kematian Neonatal (dilaporkan) Jumlah Bayi Mati Angka Kematian Bayi (dilaporkan) Jumlah Balita Mati Angka Kematian Balita (dilaporkan) Penanganan komplikasi Neonatal Bayi baru lahir ditimbang Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) Kunjungan Neonatus 1 (KN 1) Kunjungan Neonatus 3 kali (KN Lengkap) Bayi yang diberi ASI Eksklusif Pelayanan kesehatan bayi Desa/Kelurahan UCI Cakupan Imunisasi Campak/MR pada Bayi Imunisasi dasar lengkap pada bayi Bayi Mendapat Vitamin A Anak Balita Mendapat Vitamin A Pelayanan kesehatan balita Balita ditimbang (D/S) Balita gizi kurang (BB/umur) Balita pendek (TB/umur) Balita kurus (BB/TB) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 7 SMP/MTs

ANGKA/NILAI L+P

P

Satuan

No. Lampiran

91.7 94.7 94.6 93.7 94.3 99.9

% % % % % % 86.6 % 5.2 %

Tabel 27 Tabel 23 Tabel 23 Tabel 23 Tabel 23 Tabel 30 Tabel 28 Tabel 29

44 4.4 12 1.2 17 1.7 0.0 15.0 19.5 93.8 93.6

22 2.4 23 2.5 25 2.7 0.0 31.4 20.4 96.6 96.4

46.9

47.6

82.0 77.3

79.5 75.2

48.5 59.6

46.8 0.0

66 3.4 35 1.8 42 2.2 86.0 22.8 23.8 95.1 95.0 42.4 94.5 94.3 80.8 76.3 99.6 99.4 91.0 55.6 5.7 4.9 3.3 69.2 64.4

neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Balita per 1.000 Kelahiran Hidup % % % % % % % % % % % % % % % %

Tabel 31 Tabel 31 Tabel 31 Tabel 31 Tabel 31 Tabel 31 Tabel 30 Tabel 33 Tabel 33 Tabel 34 Tabel 34 Tabel 35 Tabel 36 Tabel 37 Tabel 39 Tabel 39 Tabel 41 Tabel 41 Tabel 42 Tabel 43 Tabel 44 Tabel 44 Tabel 44

% %

Tabel 45 Tabel 45

89 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 10 SMA/MA 90 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar V.3 Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut

58.9 % 67.2 %

Tabel 45 Tabel 45

NO

INDIKATOR

91 Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 92 Pelayanan Kesehatan Usila (60+ tahun) VI PENGENDALIAN PENYAKIT VI.1 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 93 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 94 CNR seluruh kasus TBC 95 Case detection rate TBC 96 Cakupan penemuan kasus TBC anak 97 Angka kesembuhan BTA+ 98 Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC 99 Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC 100 Jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis 101 Penemuan penderita pneumonia pada balita 102 Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar pneumonia min 60% 103 Jumlah Kasus HIV 104 Jumlah Kasus Baru AIDS 105 Jumlah Kematian akibat AIDS 106 Persentase Diare ditemukan dan ditangani pada balita 107 Persentase Diare ditemukan dan ditangani pada semua umur 108 Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB) 109 Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR) 110 Persentase Kasus Baru Kusta anak 0-14 Tahun 111 Persentase Cacat Tingkat 0 Penderita Kusta 112 Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta 113 Angka Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta 114 Angka Prevalensi Kusta 115 Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB) 116 Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB) VI.2 Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi 117 AFP Rate (non polio) < 15 tahun 118 Jumlah kasus difteri 119 Case fatality rate difteri 120 Jumlah kasus pertusis 121 Jumlah kasus tetanus neonatorum 122 Case fatality rate tetanus neonatorum

L

P 0.0 15.0

0.0 35.8

25.6 60.8

21.0 70.1

83.8

89.4

48 14 51

14 5 28

4 1

1 0

100.0 89.5

0.0 100.0

0

0

0 0

0 0

ANGKA/NILAI L+P 36.1 % 25.7 %

#DIV/0! 67 38.56 34.09 23.7 64.5

Satuan

No. Lampiran Tabel 48 Tabel 49

% per 100.000 penduduk % % % %

Tabel 51 Tabel 51 Tabel 51 Tabel 51 Tabel 52 Tabel 52

86.0 % 3.0 per 100.000 penduduk 90.4 %

Tabel 52 Tabel 52 Tabel 53

0.9 62 19 79 87.2 64.4 5 0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0 92.3

% Kasus Kasus Jiwa % % Kasus per 100.000 penduduk % % % per 100.000 penduduk per 10.000 Penduduk % %

Tabel 53 Tabel 54 Tabel 55 Tabel 55 Tabel 56 Tabel 56 Tabel 57 Tabel 57 Tabel 58 Tabel 58 Tabel 58 Tabel 58 Tabel 59 Tabel 60 Tabel 60

per 100.000 penduduk