BA Kesepakatan Edisi 2 Dan 1 Tahun 2023

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Jalan Percetakan Negara Nomor 29 Jakarta 10560 Telepon : (021) 4261088 Faksimile : (021) 4243933 Laman : https://www.litbang.kemkes.go.id ; Surat Elektronik : [email protected]

Nomor

: JP.02.03/H.IV/2789/2023

Lampiran

: satu bendel

Hal

:

Pengantar

Penyampaian

21 Agustus 2023 Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Panduan

Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Edisi 2 Tahun 2023 Yth. 1. 2. 3. di

Seluruh Direktur/Kepala Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di Seluruh Indonesia Seluruh Ketua Perhimpunan / Asosiasi Rumah Sakit Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional terdapat masalah-masalah yang mengakibatkan dispute dan pending klaim antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Menindaklanjuti hal tersebut, telah diadakan pertemuan antara Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan untuk membahas penyelesaian kasus-kasus yang menjadi dispute klaim terkait dengan pengkodingan. Hasil kesepakatan penyelesaian ini dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG. Lampiran dalam Berita Acara ini berisi 13 kasus koding termasuk pengodean klaim Covid-19 yang menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selanjutnya, Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Edisi 2 Tahun 2023 ini merupakan penambahan dari kasus koding yang ada pada Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019 dan Tahun 2023 sebagai acuan untuk penyelesaian kasus-kasus yang dinyatakan sebagai kasus klaim dispute dan pending serta proses verifikasi klaim INA-CBG. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih. Kepala

Pusat

Kebijakan

Pembiayaan

Desentralisasi Kesehatan,

dr. Yuli Farianti, M.Epid Tembusan : 1. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 2. Dewan Jaminan Sosial Nasional 3. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

dan

JP.02.03/H.IV/2739/2023

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Jalan Percetakan Negara Nomor 29 Jakarta 10560 Telepon : (021) 4261088 Faksimile : (021) 4243933 Laman : https://www.litbang.kemkes.go.id ; Surat Elektronik : [email protected]

Nomor Lampiran Hal

: JP.02.03/H.IV/1686/2023 : satu bendel : Pengantar Penyampaian Berita Acara Kesepakatan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG

07 Juni 2023

Bersama

Panduan

Yth. 1. 2. 3. di

Seluruh Direktur/Kepala Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di Seluruh Indonesia Seluruh Ketua Perhimpunan / Asosiasi Rumah Sakit Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional terdapat masalah-masalah yang mengakibatkan dispute dan pending klaim antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Menindaklanjuti hal tersebut, telah diadakan pertemuan antara Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan untuk membahas penyelesaian kasus-kasus yang menjadi dispute klaim terkait dengan pengkodingan. Hasil kesepakatan penyelesaian ini dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG. Lampiran dalam Berita Acara ini berisi 34 kasus koding. Selanjutnya, Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2023 ini merupakan penambahan dari kasus koding yang ada pada Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019 nomor JP.02.03/3/1693/2020 dan nomor 411/BA/0720 sebagai acuan untuk penyelesaian kasus-kasus yang dinyatakan sebagai kasus klaim dispute dan pending serta proses verifikasi klaim INA-CBG. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan,

dr. Yuli Farianti, M.Epid Tembusan: 1. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 2. Dewan Jaminan Sosial Nasional 3. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN