Diskusi 1 Sistem Politik Indonesia SMT 3

 

Pendekatan Analisis Sistem Politik merupakan bagian dari pendekatan tingkah laku dalam usaha menjadikan Ilmu Politik sebagai sebuah ilmu yang ilmiah. Ada 2 (dua) pendekatan besar yaitu Analisis Sistem Politik David Easton dan Analisis Struktural Fungsional Gabriel Almond. Diskusikan perbedaan antara kedua analisis tersebut dan sertakan contohnya! Catatan Penting: Jawaban anda harus lengkap dengan disertai contoh sesuai intruksi pertanyaan. Jawaban :

Analisis Sistem Politik David EastonAnalisis Sistem Politik adalah merupakan alokasi dari nilainilai dalam manapengalokasian dari nilai-nilai tadi bersifat paslaan atau dengan den gan kewenangan, dan bersifat mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan (David Easton, 1965) Menurut David Easton, suatu sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu: 1.Ciri-ciri identifikasi, yaitu dengan menggambarkan unit-unit dasar dan membuatgaris batas yang memisahkan unit-unit tersebut dengan lingkunga luarnya. 2.Unit-unit sistem politik, yaitu unsur-unsur yang mmbentuk system 3.Perbatasan (garis batas). Yang termasuk sistem polik kurang lebih yang berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat. 1. Input dan Output - Agar supaya sistem bekerja dengan baik, dibutuhkan input-input yang mengalir secara konstan. Input akan membuat suatu sistem itu dapat berfungsi; dan dengan output kita dapat mengidenkasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu. - Apa yang terjadi di dalam suatu sistem merupakan akibat dari upaya angggota-anggota sistem yang menanggapi lingkungan yang selalu berubah-ubah. 2.Diferensiasi dalam suatu sistem. Anggota-anggota dari suatu sistem paling dak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangusungnya kegiatan-kegiatan itu. 3. Integrasi dalam suatu sistem sosial. Suatu sistem harus memiliki mekanisme yang bisa mengintegrasi me ngintegrasi atau memaksa anggota-anggotanya untuk bekerjasama walaupun dalam keadaan minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan-

 

keputusan yang otoritaf. Ada dua jenis pokok input, yang memberikan enerji dan bahan informasi yang akan diproses oleh sistem tersebut dalam suatu sistem polik, yaitu: 1. Tuntutan. Tuntutan-tuntutan (bersal dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat) disalurkan dengan suatu usaha yang diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat yang kemudian menjadi input dalam sistem polik. Tuntutan ini terbagi dua, yaitu tuntutan eksternal (luar sistem) dan tuntutan internal (dalam sistem) 2. 2. Dukungan. Input dukungan (support) menjadi enerji untuk menjaga keberlangusungan fungsi sistem polik itu sendiri, yaitu berupa bentuk ndakan atau pandangan yang memajukan dan merintangi suatu sistem polik, tuntutan-tuntutan di dalamnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya. 1. a. Wilayah dukungan, yaitu mengarah pada ga sasaran: komunitas, rejim, dan pemerintah. 2. b. Kuantas dan Ruang-lingkup Dukungan. Jumlah dukungan dak mes seimbang dengan luas ruang lingkupnya. Output-output sebagai Mekanisme Dukungan Output (keputusan) dari suatu sistem polik merupakan pendorong khas bagi anggota-anggota dari suatu sistem untuk mendukung sistem itu. Dorongan dapat bersifat posif maupun negaf. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab ternggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan. Polisiasi sebagai Mekanisme Dukungan Cadangan-cadangan yang telah diakumulasikan sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang lalu bisa dingkatkan dengan suatu metode rumit untuk menghasilkan dukungan secara tetap melalui proses yang disebut polisiasi. Polisiasi sendiri memiliki pengeran sebagai cara-cara yang ditempuh anggota masyarakat dalam mempelajari pola-pola polik.  

Menurut gabriel almond 1. Semua sistem polik pas mempunyai struktur polik. Dalam pengeran bahwa di dalam masyarakat yang paling sederhanapun, sistem polik dari masyarakat tersebut mempunyai pe struktur polik yang terdapat di dalam masyarakat yang paling kompleks. Tipe-pe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan ngkatan dan bentuk strukturnya. 2. Semua sistem polik menjalankan fungsi polik yang sama, walaupun ngkatannya berbeda-beda karena adanya perbedaan struktur. Demikian pula dapat diperbandingkan bagaimanakah fungsi-fungsi dari sistem-sistem polik itu dijalankan dan bagaimana pula cara/gaya melaksanakannya. me laksanakannya.

 

3. Semua struktur polik mempunyai sifat mul fungsional (menjalankan banyak fungsi). Sistem polik dapat dibandingkan menurut ngkat kekhususan fungsi di dalam struktur itu. 4. Semua sistem polik adalah sistem campuran. Secara rasional dak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primif dalam pengeran tradisional. Perbedaan yang ada hanya bersifat relaf saja, dan keduanya bercampur satu dengan yang lainnya. Menurut David Easton 1. Ciri-ciri idenkasi. Guna membedakan suatu sistem polik dengan sistem-sistem sosial yang lain, kita harus dapat mengidenkasi atau mengenali sistem polik dengan mendiskripsikan unit-unitnya yang fundamental dan menetapkan batas-batas yang memisahkannya dari unit-unit yang berada diluar sistem polik. a. Unit-unit sistem polik. Unit-unit adalah unsur yang membentuk sistem polik yang berwujud pada ndakan-ndakan polik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritaf untuk menjalankan sistem polik seper legislaf, eksekuf, yudikaf, partai polik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem polik, misalnya dalam cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya. b. Batas-batas. Suatu sistem selalu berada dalam atau dikelilingi oleh lingkungan yang berupa sistemsistem lain. Cara berfungsinya suatu sistem sebagian merupakan perwujudan dari upayanya menanggapi keseluruhan lingkungan sosial, biologis, dan siknya. Batas suatu sistem polik dapat dinyatakan dengan semua ndakan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat; dan seap ndakan sosial yang dak mengandung ciri-ciri tersebut dipandang sebagai variabel eksternal di dalam lingkungan sistem tersebut. 2. Input dan output. Sistem polik memiliki konsekuensi-konsekuensi yang penng bagi masyarakat yang berwujud pada keputusan-keputusan otoritaf. Keputusan ini merupakan output dari sistem polik. Disisi lain untuk menjamin bekerjanya suatu sistem diperlukan input, tanpa input sistem dak akan dapat berfungsi, dan tanpa output dak akan dapat mengidenkasi suatu pekerjaan pekerj aan yang dikerjakan oleh sistem tersebut. Sebagian besar perubahan-perubahan penng dalam suatu sistem polik berasal dari perubahanperubahan lingkungan eksternalnya. Untuk itu agar suatu sistem dapat bertahan, ia harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Interaksi antara sistem polik dengan lingkungannya berada dalam ga tahap, yakni input, conversion, dan output. Input dan output ini merupakan transaksi antara sistem dengan lingkungannya. Input berupa tuntutan-tuntutan (demands) dan dukungan (supports) masuk ke dalam sistem polik dari lingkungannya. 3. Diferensiasi dalam suatu sistem. Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan/pemisahan) kerja. Di masa modern adalah dak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, dak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian mengesahkan. DPR, KPU, lembaga kepresidenan, partai polik dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang-undangnya. Meskipun bertujuan sama yaitu memproduksi undang-undang partai polik, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam fungsi

 

pekerjaannya. Dalam suatu struktur sistem polik dikenal diferensiasi minimal karena suatu sistem bekerja menjalankan berbagai macam pekerjaan dalam waktu yang terbatas. 4. Integrasi dalam suatu sistem. Dengan adanya diferensiasi struktural dalam menangani berbagai macam pekerjaan yang selalu berubah terkadang dapat menimbulkan potensi disintegrasi sistem itu sendiri. Oleh karena itu jika suatu sistem ingin mempertahankan dirinya, sistem tersebut harus memiliki mekanisme yang dapat mengintegrasikan atau memaksa anggota-anggotanya untuk dapat bekerjasama walaupun seminimal mungkin sehingga mereka dapat menghasilkan keputusan-keputusan otoritaf. Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Pemilihan Umum dak akan diputuskan serta dindaklanju jika dak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Partai Polik dan elemen-elemen masyarakat.

Konsep sistem polik Menurut Almond, sistem polik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka. Sistem itu menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Almond menggunakan pendekatan perbandingan dalam menganalisa jenis sistem polik, yang mana harus melalui ga tahap, yaitu: 1. Tahap mencari informasi tentang sobjek. Ahli ilmu polik memiliki perhaan yang fokus kepada sistem polik secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian (unit-unit), seper badan legislaf, birokrasi, partai, dan lembaga-lembaga polik lain. 2. Memilah-milah informasi yang didapat pada tahap satu berdasarkan klasikasi tertentu. Dengan begitu dapat diketahui perbedaan suatu sistem polik yang satu dengan sistem polik yang lain. 3. Dengan menganalisa hasil pengklasikasian itu dapat dilihat keteraturan (regularies) dan ubunganhubungan di antara berbagai variabel dalam masing-masing sistem polik. Ciri sistem polik menurut Gabriel A. Almond: 1. semua sistem polik mempunyai sturukut polik 2. semua sistem polik, baik yang modern maupun primif, menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda yang disebabkan oleh perbedaan struktur. Kemudian sistem polik ini strukturnya dapat diperbandingkan, bagaimana fungsi-fungsi dari sistem-sistem polik itu dijalankan dan bagaimana pula cara/gaya melaksanakannya. 3. semua struktur polik mempunyai sifat mul-fungsional, betapapun terspesialisasinya sistem itu. 4. semua sistem polik adalah merupakan sistem campuran apabila dipandang dari pengeran kebudayaan.

 

Kesimpulan Pendekatan Sistem Polik Almond Sama dengan Pendekatan Sistem Polik Easton, namun lebih Komprehensif dengan Input, tuntutan, dukungan, proses polik, fungsi polik (partai polik), lingkungan internal, dan eksternal nya . hp://katarizon.blogspot.com/2013/09/perbandingan-sistem-polik-david.html hp://petra-lugas.blogspot.com/2013/03/sistem-polik-david-eas hp://petra-lugas.blogsp ot.com/2013/03/sistem-polik-david-easton-dalam-suatu.html ton-dalam-suatu.html

Contoh : Revisi UU KPK UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bersamaan Penangkapan Novel Baswedan (penyidik KPK dari Polisi) dalam kasus Simulator SIM dengan kasus 8 tahun yang lalu. Sebagai Input

DPR Komisi III ingin merevisi UU KPK No. 30 Th 2002 yaitu yaitu meliputi : a. Pasal Pasal 12a penyad penyadapan apan KPK KPK harus harus seizin seizin penga pengadil dilan an  b. Pasal 6c kewenangan penuntutan KPK dihapus c. Pasal Pasal 21 ayat ayat 1 membe membentu ntuk k Dewan Dewan Pengawa Pengawass KPK dan dan d. Pasal 40 kewenan kewenangan gan mengeluarkan mengeluarkan Surat Surat Perintah Perintah Penghentia Penghentian n Penyidikan Penyidikan (SP3)  bagi KPK  Poin-poin yang akan direvisi merupakan power of core KPK yang selama ini dijadikan senjata ampuh dalam menindaki para koruptor. Jika dicermati secara mendalam hal diatas merupakan poin inti dalam menjerat koruptor  dalam berbagai kasus dengan berbagai kalangan. Pertam Per tama, a, KPK menjal menjalanka ankan n fungsi fungsi pengawa pengawasan san,, sedang sedangkan kan penindak penindakan an dil dilakuk akukan an kejaksaan dan kepolisian. Kedua, Ked ua, KPK menjal menjalanka ankan n fungsi fungsi pengawa pengawasan san,, sed sedang angkan kan peninda penindakan kan hanya hanya untuk  untuk  kasus korupsi dengan nilai kerugian negara di atas Rp 1 miliar. Ketiga, KPK diberi wewenang penuh melakukan penindakan, sedangkan pencegahan dilakukan pihak lain. Dukungan

Anggota DPR Fraksi Demokrat Mabes Polri dengan menurunkan Surat Penangkapan Novel dengan kasus 8 tahun yang lalu.

 

Tuntutan

Demonstrasi penolakan revisi oleh Rakyat, LSM, dan pendapat di DPR oleh Faksi PDIP, Pemerintah untuk mengambil sikap dalam perseteruan KPK dan Polri. Menimbulkan persepsi bahwa Polri menyimpan banyak masalah intern yang siap dibuka kapanpun suka. Alasan : adanya upaya melemahkan kinerja KPK, karena sebagian besar anggota DPR terutama Partai Demokrat tersandung korupsi. Gerakan Save KPK juga melngkapi dukungan sebagai berikut :



Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Neposme  Neposme  



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Korupsi 



Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Undang-U Undang-Undang ndang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Pencu cian Uang



Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK   KPK



Undang-Undang ndang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasia Kei migrasian n Undang-U

Sistem Konversi

Adanya pengkajian kembali tentang revisi UU NO. 30 Tahun 2002 KPK. Sebagian besar kalangan menolak adanya revisi UU KPK yang terkesan te rkesan memperlemah KPK. Pemerintah lewat presiden diminta untuk turun tangan dalam kasus Revisi dan Perebutan penanganan kasus Simulator S imulator SIM. Akhirnya pemerintah mengambil sikap lewat pidato presiden tanggal 8 Oktober 2012 menyatakan pandangan dan memberikan 5 kesimpulan.

 

Kebijakan

Dengan adanya pernyataan sikap dari pemerintah melalui pidato presiden di Istana Negara pada tanggal 8 Oktober 2012. Presiden yang menyampaikan 5 kesimpulan a. 

Penanganan kasus Simulator SIM dan penyidikan Ir. Djoko Susilo dan pejabat lain ditangani oleh KPK dan dak dipecah, Polri menangani kasus lain tentang penyimpangan pengadaan barang di Polri yang dak terkait langsung.

b.  Penangkapan Novel Baswedan oleh Polri dirasa dak tepat, baik dari ming (waktu) dan situasi. c. 

Perseteruan Polri dan KPK tentang penyidikan perlu diatur kembali lewat Peraturan Pemerintah dalam Mou KPK dan Polri

d.  Pemikiran revisi UU KPK saat ini kurang tepat. e.  KPK dan Polri untuk bekerjasama dan bersinergi dalam pemberantasan korupsi

Umpan Balik

Dengan adanya pernyataan sikap yang dikeluarkan pemerintah melalui pidato presiden, masyarakat dak da k serta serta merta merta meneri menerima ma kesimp kesimpula ulan n yan yang g dis disamp ampaik aikan an begitu begitu saja. saja. Ada bebera beberapa pa poin poin yang yang menimbulkan ambigu atau persepsi baru. 1.  Jika Polri didapa melakukan ndak korupsi maka selanjutnya bisa saja dak ditangani KPK pada poin kesimpulan pidato presiden kesatu. 2.  Menimbulkan persepsi bahwa Polri menyimpan banyak masalah intern yang siap dibuka kapanpun Polri suka. Hal ini dilihat dari kesimpulan nomor 2