Diktat Hukum Perdata (Book I, II, III, IV)

SILABUS MATA KULIAH Nama Mata Kuliah Kelompok Kurikulum Kelompok Mata Kuliah (MKK) Beban Kredit Semester Prasyarat Fakultas/Jurusan/Program Fakultas/Jurusan/Program Studi Sasaran

:

HUKUM PERDATA

: Kurikulum Inti : Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan Ketrampilan : : : : :

4 SKS Gasal/Genap Pernah tempuh PHI & PIH, Lulus PHI/PIH HUKUM Memberikan dasar pada mahasiswa dalam Mempelajari dan memahami hubungan

perdata dalam masyarakat di tinjau dari hukum BW atau hukum tertulis.

MATERI PENDAHULUAN

A. B. C. D. E.

Istilah dan pengertian Hukum Perdata. Luas Hukum Perdata Materiel dan Formil di Indonesia. Sumber-sumber Hukum Perdata Tertulis. Sejarah terjadinya sampai berlakunya BW di Indonesia. Sistematika BW, kedudukan dan perkembangannya.

TENTANG ORANG SEBAGAI SUBYEK HUKUM

A. B. C. D. E. F. G.

Pengertian Orang sebagai subyek hokum. Badan Hukum sebagai subyek hokum. Teori-teori Badan Hukum. Ujud Badan Hukum. Kemampuan hukum Badan Hukum. Yayasan. Wakaf.

HUKUM KELUARGA

A.

Huku Hukum m Perk Perkaw awin inan an 1. Syarat sahnya perkawinan. 2. Larangan perkawinan. 3. Pencegahan perkawinan. 4. Hak dan kewajiban suami isteri. Perkawinan berdasarkan Hukum Islam, Rukun Perkawinan. 5. Perjanjian Perkawinan dan Harta Perkawinan. 6. Putusnya Perkawinan. 7. Perceraian dan Akibatnya. 8.

B. Hukum Hukum Waris Waris 1. Pengertian. 2. Asas. 3. Unsur. 4. Ahli Waris Menurut Undang-Undang. 5. Ahli Waris Menurut Surat Wasiat. HUKUM BENDA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pengaruh Pengaruh berlakuny berlakunya a UUPA terhadap terhadap Buku II BW. Sist Sistem em Buku Buku II BW. BW. Pentingnya Pentingnya pembedaan pembedaan benda bergerak bergerak dan benda tetap. tetap. Hak kebendaan kebendaan : arti dan macamnya macamnya.. Hak kebendaan kebendaan yang bersifat bersifat memberi memberi kenikmat kenikmatan. an. Hak Hak milik ilik.. Bezit. Hak kebendaan kebendaan yang bersifat bersifat memberi memberi jaminan. jaminan. Gada Gadaii dan dan fidu fiduci cia. a. Hak tanggungan tanggungan..

HUKUM PERIKATAN

A. Pengaturan dalam Buku III BW

B. Sumber perikatan C. Unsur-unsur perikatan D. Prestasi dan wanprestasi wanprestasi E. Keadaan memaksa dan risiko F. Hapusnya perikatan REFERENSI :

1. Sudikno Mertokusumo, SH.Prof.Dr, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar ,

Yogyakarta, Liberty, 1999. 2. Supomo, SH.Prof.Dr, Sistem Hukum di Indo-nesia,Jakarta,Pradnya Indo-nesia,Jakarta,Pradnya Paramita,1983,Cet.XII. 3. Azis Saifudin, Beberapa hal tentang BW , Bandung, Bandung, Alumni, 1989, Cet. VI. 4. Ali Rido, SH., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Hukum, Perseroan dan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung, Alumni, 1991,Cet. IV. 5. Chaidir Ali, Badan Hukum, Hukum, Bandung, Alumni, 1987, Cet. I. 6. H.Ahmad Azhar Basyir, MA., Hukum Perkawinan Islam, Islam, Yogyakarta, UII Pres, 1999, Edisi I,Cet. IX. 7. Sri Sudewi Masjchun Sofwan, SH.Prof.Dr., Hukum Benda, Benda, Yogyakarta, Liberty, 1981,Cet. IV. 8. Satrio J., SH., Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Umumnya, Bandung, Alumni, 1993, Cet.I. 9. Satrio J., SH., Hukum Waris, Waris, Bandung, Alumni, 1993, Cet.I. 10. Setiawan R., SH. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perikatan, Jakarta, Bina Cipta, 1987, Cet.IV. 11. R. Soebekti, KUH Perdata, Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994. Cet.26. 12. Ridwan Sakroni, Seluk Beluk Hukum Perdata,

BAB I PENDAHULUAN A. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata Pada dasarnya kehidupan antara seseorang itu didasarkan pada adanya suatu “hubungan”, baik baik hubung hubungan an atas atas suatu suatu kebend kebendaan aan atau atau hubung hubungan an yang yang lain. lain. Adakal Adakalany anyaa hubung hubungan an antara antara seseorang atau badan hukum itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Sebagai contoh sebagai akibat terjadinya hubungan pinjam meminj meminjam am saja saja sering seringkal kalii menimb menimbulk ulkan an permas permasalah alahan an hukum. hukum. Atau Atau contoh contoh lain lain dalam dalam hal terjadinya putusnya perkawinan seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Ketentu Ketentuan an mengen mengenai ai hukum hukum perdat perdataa ini diatur diatur dalam dalam Kitab Kitab Undang Undang-Un -Undan dang g Hukum Hukum Perdata (KUH Perdata) atau lebih dikenal dengan BW (Burgelijke Wetboek). 1. Pengertian Hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum “Privat materil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Secara Secara termin terminolo ologis gis,, Hukum Hukum Perdat Perdataa (Burgerlijk-recht ) ialah ialah rangka rangkaian ian peratu peraturan ran-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. 1 2. Dasar Hukum berlakunya BW Dasar hukum berlakunya BW di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaaan, adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: Semua Semua lembag lembagaa negara negara yang yang ada masih masih tetap tetap berfun berfungsi gsi sepanj sepanjang ang untuk untuk melaks melaksana anakan kan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. B. Luas Hukum Perdata Materiel dan Formil di Indonesia 1. Luas hukum Perdata Materil Ruang lingkup hukum perdata dibagi manjadi 4, 4, yaitu: a. Hukum perorangan Personenrecht  adalah bagian dari hukum perdata yang memuat rangkaian peraturan tentan tentang g manusi manusiaa sebaga sebagaii subjek subjek hukum hukum dan peratu peraturan ran-per -peratu aturan ran tentan tentang g kecaka kecakapan pan untuk  untuk  memiliki hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan haknya itu. b. Hukum Kekeluargaan Hukum Hukum keluarga keluarga meliputi meliputi rangkaia rangkaian n peratu peraturan ran yang yang timbul timbul dari pergau pergaulan lan hidup kekeluargaan. Hukum kekeluargaan mengatur tentang : 1) Keturunan a) Anak sah Seorang anak sah ( wettig kind ) ialah anak yang dianggap lahir dari Kepastian, seorang seorang anak sungguhsungguhperkawin perkawinan an yang sah antara antara ayah dan ibunya. ibunya. Kepastian, sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Sehubungan Sehubungan dengan itu, oleh undang-undang undang-undang ditetapkan suatu tenggang tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orangtuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah. Ketent Ketentuan uan tentan tentang g anak anak sah menurut menurut Undang Undang Undang Undang No. 1 Tahun Tahun 1974 1974 tentang tentang Perkawinan, Perkawinan, anak sah adalah anak anak yang yang dilah dilahirk irkan an dalam dalam atau sebag sebagai ai akibat akibat perk perkaw awin inan an yang yang sah (Pasal 42). Anak yang dilahirkan dilahirkan di luar perkawinan perkawinan hanya hanya mempunyai hubungan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ( Pasal 43 (1).

1

Kansil, CST. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 214

b) Menyangkal sahnya anak  Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orangtuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan dilang dilangsun sungka gkan n atau atau jika jika ia hadir hadir pada pada waktu waktu dibuat dibuatny nyaa surat surat kelahi kelahiran ran dan surat surat kelahi kelahiran ran itu turut turut ditand ditandata atanga ngani ni olehny olehnya. a. Dalam Dalam kedua kedua hal terseb tersebut ut si ayah ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak  itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya. Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan isterinya telah berzina dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunyikan. Di sini si ayah itu harus membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran anak itu. Tenggang waktu untuk penyangkalan, ialah satu bulan jika si ayah berada di tempat kelahiran anak, dua bulan sesudah ia kembali jikalau ia sedang bepergian waktu anak dilahirkan atau dua bulan setelahnya ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran kelahiran itu disembuny disembunyikan. ikan. Apabila tenggang tenggang waktu tersebut tersebut telah lewat, si ayah itu tak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya. Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak dengan orangtuanya. Oleh hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu. Ibu si anak yang disangkal itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu dan juga paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka hakim. Mengen Mengenai ai penyan penyangk gkalan alan terhad terhadap ap anak anak Undang Undang Undang Undang No. No. 1 Tahun Tahun 1974 1974 tentang tentang Perkawinan Perkawinan diatur dalam Pasal 44. Seorang Seorang suami dapat menyangk menyangkal al sahnya sahnya anak yang dilahirkan, oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut (Pasal 44 (1). Pengadilan memberikan memberikan keputusan keputusan tentang sah/tidaknya sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan berkepentingan (Pasal 44 (2). Mengenai Pembuktian tentang asal-usul anak menurut, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 55 diatur sebagai berikut: 1) Asal-us Asal-usul ul seoran seorang g anak anak hanya hanya dapat dapat dibuk dibuktika tikan n denga dengan n akte akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ( Pasal 55 (1) . 2) Bila Bila akte akte kelah kelahira iran n terseb tersebut ut dalam dalam ayat ayat (1) (1) pasa pasall ini tid tidak ak ada, ada, maka maka Pengadila Pe ngadilan n dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seor seoran ang g anak sete setelah lah diad diadak akan an pemeriksaan pemeriksaan yang teliti teliti berdasarkan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat (Pasal 55 (2) . 3) Atas Atas dasar dasar keten ketentu tuan an Penga Pengadi dila lan n ters terseb ebut ut ayat ayat (2) (2) pasa pasall ini, ini, maka maka inst ansi pencatat kelahira n yang ada da lam da erah hukum Peng Pengad adil ilan an yang yang bersangkutan bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan bersangkutan ( Pasal 55 (3) (3). c) Anak luar perkawinan Anak yang lahir di luar perkawinan, dinamakan “naturlijk diakui “naturlijk kind.” Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh B.W. dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orangtuanya. Barulah dengan “pengakuan” ( erkenning ) lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak  dengan orangtua yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak  dengan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada. hubungan itu

hanya dapat diletakkan dengan “pengesahan” anak (wettiging ), ), yang merupakan suatu langkah lebih lanjut lagi daripada pengakuan. Untuk pengesahan ini, diperlukan kedua orangtua, yang telah mengakui anaknya, kawin secara sah. Pengakuan yang dilakukan pada hari pernikahan juga membawa pengesahan anak. Jikalau kedua orangtua yang telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum pernikahan, pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan dengan “surat-surat pengesahan” (brieven van wettiging ) oleh Kepala Negara. Dalam hal ini presiden harus memint memintaa pertim pertimban bangan gan Mahkam Mahkamah ah Agung. Agung. Pengak Pengakuan uan anak anak tidak tidak dapat dapat dilaku dilakukan kan secara diam-diam, tetapi harus dilakukan di muka Pegawai Pencatatan Sipil, dengan pencatatan dalam akte kelahiran anak tesebut, atau dalam akte perkawinan orangtuanya (yang berakibat berakibat pengesahan pengesahan)) atau dalam suatu akte tersendiri dari Pegawai Pegawai Pencatatan Pencatatan Sipil, bahkan dibolehkan juga dalam akte notaries. Perlu diterangkan, bahwa undang-undang tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina ( overspel ) atau yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang dilarang kawin satu sama lain. 2) Kekuasaan orang tua (Outderlijke mactht) Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orangtuanya ( ouderlijke ouderlijke macht ) selama kedua orangtua itu terikat terikat dalam dalam hubung hubungan an perkaw perkawina inan. n. Dengan Dengan demiki demikian, an, kekuas kekuasaan aan orangt orangtua ua itu mulai mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak  itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orangtuanya dihapuskan. Ada pula kemungkinan, kekuasaan itu oleh hakim dicabut ( ontzet ) atau orangtua itu dibebaskan (ontheven ) dari kekuasaan itu, karena sesuatu alasan. Kekuasaan itu dimiliki oleh kedua orangtua bersama, tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah. Hanyalah apabila si ayah itu tidak mampu untuk melakukann melakukannya, ya, misalnya misalnya sedang sedang sakit keras, sakit ingatan, ingatan, sedang beperg bepergian ian dengan dengan tidak tidak ada ketent ketentuan uan tentan tentang g nasibn nasibnya, ya, atau sedang sedang berada berada di bawah bawah pengawasan (curatele ) kekuasaan itu dilakukan oleh isterinya. Kekuas Kekuasaan aan orangt orangtua, ua, terutam terutamaa berisi berisi kewajib kewajiban an untuk untuk mendid mendidik ik dan memeli memelihara hara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak  sendiri. Berhubung dengan itu, ia harus diwakili oleh orangtua. Selanj Selanjutn utnya, ya, kekuas kekuasaan aan orangt orangtua ua itu tidak tidak saja saja melipu meliputi ti diri diri si anak, anak, tetapi tetapi juga juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Apabila si anak mempunyai kekayaan sendiri, kekayaan ini diurus oleh orang yang melakukan kekuasaan orangtua itu. Hanyalah dalam hal ini diadakan pembatasan oleh undang-undang yaitu mengenai benda-benda yang tak  berger bergerak, ak, surat-s surat-sura uratt sero sero (effecten ) dan suratsurat-sur surat at penagi penagihan han yang yang tidak tidak boleh boleh dijual dijual sebelum mendapat izin dari hakim. Orangtua Orangtua mempunyai mempunyai vruchtgenot  atas benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa, yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga ( renten) dari benda atau kekayaan si anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh si anak sendiri dari pekerjaan dan kerajinanya sediri. Sebaliknya pada orangtua yang mempunyai vruchtgenot  atas kekayaan anaknya itu diletakkan beban seperti seorang vruchtgebruiker, yaitu yaitu ia wajib wajib memeli memelihara hara dan menjag menjagaa benda benda itu sebaik sebaik-ba -baikn iknya, ya, sedang sedangkan kan biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak harus dianggap sebagai imbalan dari vruchtgenot  tersebut. Orangtua Orangtua yang melakukan melakukan kekuasaan kekuasaan orangtua, dapat dibebaskan dibebaskan dari kekuasaan kekuasaan tersebu tersebutt (ontheven ) berd berdas asark arkan an alasa alasan n ia tida tidak k caka cakap p (ongeschikt ) atau atau tida tidak k mamp mampu u (onmachtig ) untuk melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Yang dimaksudkan oleh undang-undang, ialah suatu kenyataan bahwa seorang ayah atau ibu mempu mempunya nyaii sifat-s sifat-sifat ifat yang yang menyeb menyebabk abkan an ia tidak tidak lagi lagi dapat dapat diangg dianggap ap cakap cakap untuk  untuk  melakukan melakukan kekuasaan kekuasaan orangtua. orangtua. “Ontheffing” ini hanya hanya dapat dapat dimint dimintakan akan oleh oleh Dewan Dewan

Perwalian Voogdijraad” ) atau Kejaksaan dan tidak dapat dipaksanakan jika si ayah atau ibu itu melawannya. Selanjutnya dapat juga dimintakan pada hakim supaya orangtua itu dicabut kekuasaann kekuasaannya ya (ontzet ), ), berdasarkan berdasarkan alasan-alasan alasan-alasan yang ditentukan ditentukan oleh udang-undan udang-undang. g. AlasanAlasan-alas alasan an itu, itu, antara antara lain lain jikala jikalau u orangt orangtua ua itu salah salah memper mempergun gunaka akan n atau atau sangat sangat melalaikan kewajibannya sebagai orangtua, berkelakuan buruk, dihukum karena sesuatu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan anaknya atau dihukum penjara selama dua tahun atau lebih. Berlainan dengan ontheffing, ialah pencabutan kekuasaan (ontzetting ). ). Ini dapat dimintakan dimintakan oleh si isteri terhadap suaminya suaminya atau sebaliknya, sebaliknya, selanjutny selanjutnyaa dapat pula dimintakan oleh anggota-anggota keluarga yang terdekat. Dewan Perwakilan (Voogdijraad ) atau Kejaksanaan Kejaksanaan dapat pula memintakannya. memintakannya. Selanjutnya Selanjutnya ada pula perbedaan, ontheffing  dan onzetting. “Ontheffing” ditujukan pada orangtua yang melakukan kekuasaan orangtua (biasanya si ayah) sedangkan “ontzetting” dapat ditujukan pada masing-masing orangtua. Lagi pula “ontzetting” selalu berakibat hilangnya “vruchtgenot,” sedang ontheffing  tidak. Pengaturan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak sebagai berikut: a) Kedua Kedua orang tua wajib memelihara memelihara dan mendidik mendidik anak-anak anak-anak mere mereka ka seba sebaik ik-baiknya (Pasal 45 (1). b) Kewajiba Kewajiban n orang orang tua tua yang yang dimaksu dimaksud d dalam dalam ayat ayat (1) (1) pasal pasal ini berla erlak ku samp ampai anak anak itu itu kawi kawin n atau atau dapa dapatt berd berdir irii send sendir iri, i, kewa kewaji jiba ban n mana mana berlak berlaku u terus terus meskip meskipun un perkawinan antara antara kedua orang tua tua putus (Pasal 45 (2) . c) Anak Anak waji wajib b meng mengho horma rmati ti orang orang tua dan dan ment mentaat aatii kehend kehendak ak mer merek ekaa yan yang baik (Pasal 46 (1) . d) Jika Jika anak telah telah dewasa dewasa,, ia wajib memel memelihar iharaa menurut menurut kema kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas,bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 (2). e) Anak Anak yang yang belum belum menc mencapa apaii umur umur 18 18 (dela (delapan pan belas) belas) tahun tahun atau atau bel belu um pern pernah ah melangs melangsung ungkan kan perkawin perkawinan an ada di bawah kekuasa kekuasaan an orang or ang tuanya selama mereka tidak  dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 (1). f) Orang Orang tua mewakil mewakilii anak anak terseb tersebut ut mengen mengenai ai sega segala la perb perbuat uatan an huk hukum um di dala dalam m dan di luar Pengadilan (Pasal 47 (2) . g) Orang Orang tua tidak tidak diperbo diperboleh lehkan kan memind memindahk ahkan an hak atau menggada menggadaika ikan n barang barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah pernah melangsungkan melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ( Pasal 48). h) Salah Salah seorang seorang atau kedua kedua orang orang tua dapat dapat dicabut dicabut kekuasaan kekuasaannya nya terhadap terhadap seorang seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan Pengadilan dalam hal-hal : 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya 2) berkelakuan buruk sekali (Pasal 49 (1) i) Mesk Meskip ipun un ora orang ng tua tua dic dicab abut ut kek kekua uasa saan anny nya, a, mere mereka ka mas masih ih tet tetap ap berke berkewaj wajib iban an untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut ( Pasal 49 (2). 3) Perwalian Perwalian (voogdij ) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang  tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda atau kekayaan anak  demikian, berada di bawah perwalian. perwalian. Anak  tersebut diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, yang berada di bawah perwalian, adalah: a) anak sah yang kedua orangtuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua; b) anak sah yang orangtuanya telah bercerai; c) anak yang lahir di luar perkawinan ( natuurlijk kind ). ).

Jika salah satu orangtua meninggal, menurut undang-undang orangtua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (wettelijke voogdij ). Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orangtua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak  berada di bawah kekuasaan orangtua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengan mengangka gkatt seoran seorang g wali wali atas permin permintaa taan n salah salah satu satu pihak pihak yang yang berkep berkepent enting ingan an atau atau karena jabatannya (detieve voogdij ). Ada pula kemungkinan, seorang ayah atau ibu di dalam surat wasiatnya (testament) mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksudkan akan berlaku, jika orangtua yang lainnya karena sesuatu sebab tidak  menjadi wali. Perwalian semacam ini dinamakan perwalian menurut wasiat (testamentaire voogdij ). Pada umumnya dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja. Kecuali, apabila seorang wali-ibu (moedervoogdes) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd . Seorang Seorang yang oleh hakim diangkat diangkat menjadi menjadi wali, harus menerima pengangkatan pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang isteri yang kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alatan itu antara lain jika ia, untuk kepentingan negara harus berada di luar negeri, jika ia seorang anggota tentara dalam dinas aktif, jika ia sudah berusia 60 tahun, jika ia sudah menjadi wali untuk  seorang anak lain atau jika ia sendiri sudah mempunyai lima orang anak sah atau lebih. Ada golongan orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Mereka itu, ialah orang  yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang di bawah curatele, orang yang  telah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua, jika pengangkatan sebagai wali itu untuk  anak yang menyebabkan pencabutan tersebut. Lain dari itu, Kepala dan anggota-anggota Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) juga tak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri. Seorang wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan ia bertanggung-jawab tentang kerugiankerugi kerugian an yang yang ditimb ditimbulk ulkan an karena karena pengu pengurus rusan an yang yang buruk. buruk. Dalam Dalam kekuas kekuasaan aannya nya,, ia dibatasi oleh pasal 393 B.W. yang melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak. Ia tak diperkenankan pula menjual, menggadaikan benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero sero dan surat-s surat-sura uratt penagi penagihan han dengan dengan tidak tidak mendap mendapat at izin izin lebih lebih dahulu dahulu dari dari hakim. hakim. Selanjutny Selanjutnyaa seorang seorang wali, diwajibkan, diwajibkan, apabila apabila tugasnya tugasnya telah berakhir, berakhir, memberikan memberikan suatu penutupan pertanggungan-jawab. Pertanggungjawaban ini dilakukan pada si anak, apabila ia telah menjadi dewasa atau pada warisnya jikalau anak itu telah meninggal. Semua wali, kecuali perkumpulan-perkulmpulan yang diangkat oleh hakim (hakim berkuasa mengangkat suatu perkumpulan menjadi wali), jika dikehendaki oleh Weeskamer, diharu diharuska skan n member memberika ikan n jamina jaminan n berupa berupa borgto borgtocht cht atau hipoti hipotik k secuku secukupny pnyaa menuru menurutt pendapat Weeskamer. Jika wali itu tidak suka memberikan tanggungan itu, Weeskamer  dapat dapat menunt menuntutn utnya ya di depan depan hakim, hakim, dan memint memintaa pada pada hakim hakim supaya supaya pengurusan kekayaan si anak dicabut serta diserahkan pada Weeskamer itu sendiri. Dalam tiap perwalian di Indonesia Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) menurut undang-undang menjadi wali pengawas (toeziende nde voogd voogd). ). Wesska Wesskamer mer itu berada berada di pengawas (toezie Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar, sedangkan di tempat-tempat lain ia mempunyai cabang (agen). Di samping tiap Weeskamer ada suatu “Dewan Perwalian” yang terdiri terdiri atas atas kepala kepala dan anggta anggta-an -anggo ggota, ta, Weeska Weeskamer mer itu ditamb ditambah ah (Voogdijraad) yang degnan beberapa anggota lainnya. Agar Weeskamer dapat melakukan tugasnya, tugasnya, tiap orangtua yang menjadi wali harus segera melaporkan tentang terjadinya perwalian pada Weeskamer. Begitu pula, apabila hakim mengangkat seorang wali, Panitera Pengadilan harus segera memberitahukan hal itu pada Weeskamer. Tentang perwalian dalam Undang Undang No. 1 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Anak Anak yang yang belum belum mencap mencapai ai umur umur 18 (delap (delapan an belas) belas) tahun tahun atau atau belum belum pernah pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 (1) . Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya Pasal 50 (2) . Ketentuan mengenai wali sebagai berikut: a. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan keku kekuas asaa aan n ora orang ng tua, tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi (Pasal 51 (1) . b. Wali sedapat-dapa sedapat-dapatnya tnya diambil diambil dari keluarga anak tersebut tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ( Pasal 51 (2). c. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta harta bend bendany anyaa sebai sebaikkbaiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu ( Pasal 51 (3) . d. Wali Wali wajib membua membuatt daftar daftar harta benda benda anak anak yang berada berada di bawa bawa kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak  atau anak-anak itu (Pasal 51 (4) e. Wali bertan bertanggun ggung g jawab jawab tentang tentang harta harta benda benda anak anak yang yang berada berada bawah perwaliannya perwalia nnya serta ser ta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 (5) . f. Wa Wali li dapa dapatt dicab dicabut ut dari dari keku kekuas asaa aann nnya ya,, dala dalam m hal-h hal-hal al yang yang ters terseb ebut ut dalam Pasal 49 Undang-undang ini ( Pasal 53 (1). g. Dalam hal kekuasa kekuasaan an seorang seorang wali dicabut, dicabut, sebagaiman sebagaimanaa di maksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali ( Pasal 53 (2) . h. Wali yang yang telah telah menyeb menyebabk abkan an kerugian kerugian kepad kepadaa harta benda benda anak yang di bawa h kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54) i. Wali tidak tidak diperbolehkan diperbolehkan meminda memindahkan hkan hak atau atau menggadaikan menggadaikan barang-ba barang-barang rang tetap tetap yang dimiliki oleh yang di bawah perwaliannya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan yang di bawah perwaliannya itu menghendakinya ( Pasal 48). 4) Pendewasaan (handlichting ) Dalam hal-hal yang sangat penting, adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih di bawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak  tersebut dapat bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya. Untuk  memenuhi keperluan ini, diadakan peraturan tentang “handlichting,” ialah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa. Permohonan untuk dipersamakan sepenuhnya dengan seorang yang sudah dewasa, dapat diajukan oleh seorang anak yang sudah mencapai umur 20 tahun kepada presdien, dengan dengan melamp melampirk irkan an surat surat kelahi kelahiran ran atau lain-la lain-lain in bukti bukti yang yang menyat menyataka akan, n, ia telah telah mencap mencapai ai umur umur terseb tersebut. ut. Presid Presiden en akan akan member memberikan ikan keputu keputusan sannya nya setela setelah h mendap mendapat at nasiha nasihatt dari dari Mahkam Mahkamah ah Agung Agung yang yang untuk untuk itu akan akan menden mendengar gar orangorang-ora orangt ngtua ua anak  anak  tersebu tersebutt dan lain lain anggot anggotaa keluar keluarga ga yang yang diangg dianggapn apnya ya perlu. perlu. Begitu pula dalam dalam hal si pemohon berada di bawah perwalian, wali dan wali pengawas akan didengar juga. Apabila permohonan diluluskan, si pemohon tersebut memperoleh kedudukan yang sama dengan seorang dewasa. Hanyalah dalm soal perkawinan terhadap orang itu masih berlaku pasal-pasal 35 dan 37 B.W. perihal pemberian izin, yaitu ia masih juga harus mendapat izin dari orangtuanya, atau dari hakim dalam hal izin orangtua itu dapat diganti dengan perizinan hakim. Pernyatan persamaan yang hanya meliputi beberapa hal saj, misalnya yang berhubungan dengan pengurusan suatu perusahaan, dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri pada seorang anak yang sudah mencapai umur 18 tahun. Di dalam praktik peraturan perihal “handlicting” ini sedikit sekali dipergunakan.

(curatele)) 5) Pengampuan (curatele Orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan menurut undang-undang harus ditaruh di bawah pengampuan atau curatele. Selanjutnya diterangkan, bahwa seorang dewa dewasa sa juga juga dapa dapatt dita ditaru ruh h di bawa bawah h cura curate tele le deng dengan an alas alasan an bahw bahwaa ia meng mengob obra ralk lkan an kekayaannya. Dalam hal seorang sakit ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan curatele itu, sedangkan terhadap seorang yang mengobralkan kekayaannya, permintaan itu hanya dapat dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang sangat dekat saja. Dalam kedua hal itu seoran seorang g suami suami atau atau isteri isteri selalu selalu dapat dapat memint memintaka akan n curate curatele le terhad terhadap ap isteri isteri atau atau suamin suaminya. ya. Selanj Selanjutn utnya ya diteran diterangka gkan, n, bahwa bahwa seoran seorang g yang yang merasa merasa diriny dirinyaa kurang kurang cerdas cerdas pikirannya pikirannya sehingga sehingga tidak mampu untuk mengurus mengurus sendiri sendiri kepentinga kepentingan-kepen n-kepentinga tingannya, nnya, dapat juga mengajukan permohonan supaya ia ditaruh di bawah curatele. Dalam hal seorang yang yang mender menderita ita sakit sakit ingata ingatan, n, hingga hingga membah membahaya ayakan kan umum, umum, jaksa jaksa diwaji diwajibka bkan n memint memintaa curatele bila ternyata belum ada permintaan dari sesuatu pihak. Permintaan untuk menaruh seorang di bawah curate le, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan, dengan diserta disertaii bukti-b bukti-bukt uktii dan saksisaksi-sak saksi si yang yang dapat dapat diperik diperiksa sa oleh oleh hakim. hakim. Pengad Pengadila ilan n akan akan mendengar saksi-saksi ini. Begitu pula anggota-anggota keluarga dari orang yang dimintakan curatele itu dan akhirnya orang itu sendiri akan diperiksa. Jikalau hakim menganggap perlu, ia berwenang untuk selama pemeriksaan berjalan, mengangkat seorang pengawas sementara guna mengurus kepentingan orang itu. Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa orang itu ditaruh di bawah curatele, harus diumumkan dalam Berita Negara. Orang yang ditaruh di bawah bawah curate curatele le itu, itu, berhak berhak memint memintaa bandin banding g (appel (appel)) pada pada Pengad Pengadila ilan n Tinggi Tinggi.. Apabil Apabilaa putusa putusan n hakim hakim telah telah memper memperole oleh h kekuat kekuatan an tetap, tetap, Pengad Pengadila ilan n Negeri Negeri akan akan mengan mengangka gkatt seorang pengampu atau kurator. Terhadap seorang yang sudah kawin sebagai pengampu harus harus diangk diangkat at suami suami atau atau isteri isterinya nya,, kecual kecualii jika jika ada hal-ha hal-hall yang yang pentin penting g yang yang tidak  tidak  mengizinkan pengangkatan itu. Dalam putusan hakim selalu ditetapkan, bahwa pengawasan atas curatele itu diserahkan pada Weeskamer. Kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah curatele, sama seperti seorang yang belum dewasa. Ia tak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Akan tetapi tetapi seoran seorang g yang yang ditaru ditaruh h di bawah bawah curatel curatelee atas alasan alasan mengob mengobralk ralkan an kekaya kekayaann annya, ya, menurut undang-undang masih dapat membuat testamen dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia selalu harus mendapat izin dan bantuan kurator serta Weeskamer. Bahwa seorang yang ditaruh di bawah curatele curatele atas alasan sakit ingatan tidak dapat membuat suatu testamen dan juga tidak  dapat melakukan perkawinan tidak usah diterangkan lagi, karena untuk perbuatan-perbuatan tersebut diperlukan pikiran yang sehat dan kemauan yang bebas.

6) Orang yang hilang Jikalau seorang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, sedangkan kepentingankepentingan itu harus diurus atau orang itu harus diwakili, maka atas permintaan orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan jaksa, hakim untuk sementara dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang yang bepe beperg rgian ian itu itu dan dan di mana mana perlu perlu mewak mewakil ilii oran orang g itu. itu. Jika Jika keka kekaya yaan an oran orang g yang yang bepergian itu tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan saja pada anggotaanggota anggota keluarga keluarga yang ditunjuk ditunjuk oleh hakim. Weeskamer berkewajiban, berkewajiban, jika perlu menyegel menyegel dahulu kekayaan itu, membuat pencatatan tentang benda-benda tersebut dan seterusnya akan diperlakukan menurut peraturan yang berlaku bagi pengurusan harta benda seorang yang masih di bawah umur. Tiap tahun Weeskamer harus pula memberikan pertanggunganjawab kepada Kejaksaan Negeri setempat.

Jika Jika sesuda sesudah h lima lima tahun tahun lewat lewat terhit terhitung ung sejak sejak hari hari keberan keberangka gkatan tan orang orang yang yang meninggalk meninggalkan an tempat tempat tinggalnya tinggalnya tanpa memberikan memberikan kuasa kuasa untuk untuk mengurus mengurus kepentinga kepentingannkepentingannya, dan selama itu tak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang-orang orang-orang yang berkepenti berkepentingan, ngan, dapat meminta meminta pada hakim supaya supaya dikeluarkan dikeluarkan suatu pernya pernyataan taan yang yang meneran menerangka gkan, n, bahwa bahwa orang orang yang yang mening meninggal galkan kan tempat tempat tingal tingalnya nya itu Sebelumnya hakim mengeluarkan mengeluarkan suatu pernyataan yang “dianggap “dianggap telah telah meninggal meninggal.” .” Sebelumnya demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahuk duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan juka dianggapnya perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum. Dalam hal orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus mengurus kepentinga kepentingan-kepen n-kepentinga tingannya, nnya, maka harus ditunggu ditunggu selama sepuluh tahun lewat sejak diterimanya kabar terakhir dari orang itu, barulah dapat diajukan permintaan untuk mengeluarkan suatu pernyataan sebagaimana termaksud di atas. Setelah dikeluarkan pernyataan itu oleh hakim, maka para ahliwaris ––baik yang menuru menurutt undang undang-un -undan dang g maupun maupun yang yang ditunj ditunjuk uk dalam dalam surat surat wasiat wasiat–– –– berhak berhak mengop mengoper  er  kekuasaan atas segala harta kekayaan, asal saja dengan memberikan jaminan-jaminan bahwa mereka tidak akan menjual benda-benda itu. Para Para ahliwa ahliwaris ris itu, itu, lalu lalu mengua menguasai sai bendabenda-ben benda da itu sebaga sebagaii orangorang-ora orang ng yang yang mempunyai hak vruchtgebruik atau hak pemakaian atas benda-benda tersebut. Seterusnya mereka berhak untuk menyuruh membuka surat-surat wasiat yang ada dan belum terbuka. Setelah lewat 30 tahun, terhitung mulai hari dan tanggal surat pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim atau apabila orang yang dianggap telah meninggal itu, seandainya ia masih hidup, sudah mencapai umur 100 tahun, maka para ahliwaris dapat mengadakan suatu pembagian warisan yang tetap. Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian megnenai perkawinan, maka seorang suami atau isteri dari orang yang telah meninggalkan meninggalkan tempat tinggalnya tinggalnya itu setelah lewat 10 tahun sejak hari keberangkatannya, orang itu dapatmeminta pada hakim untuk diberikan izin guna kawin lagi. Perkawinan yang lama itu dianggap dihapuskan pada waktu perkawinan baru dilangsungkan. c. Hukum harta kekayaan Yaitu Yaitu bagian bagian dari dari hukum hukum perdat perdataa yang yang memuat memuat per-atu per-aturan ran-per -peratu aturan ran hukum hukum yang yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang, meliputi 2 hal: 4) Hukum benda 5) Hukum Perikatan d. Hukum harta waris Yaitu bagian dari hukum perdata yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, ada dua cara pewarisan yaitu : 1) Pewarisan menurut Undang-undang 2) Pewarisan berwasiat. 2. Luas Hukum Hukum Perda Perdata ta Formil Formil Hukum perdata formil adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara Hakim. Hukum perdata formil meliputi tiga tahapan tindakan, tindakan, yaitu: a. Tahap pendahuluan. b. Tahap penentuan c. Tahap pelaksanaan. Asas-asas hukum perdata formil yang harus diperhatikan oleh hakim, yaitu:

a. Hakim bersifat menunggu. b. Hakim pasif. c. Asas persidangan terbuka untuk umum. d. Asas mendengar kedua belah pihak  e. Putusan harus disertai alasan-alasan. f. Beracara dikenai biaya. g. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan. C. Sumber-sumber Hukum Perdata Tertulis Sumber-sumber Hukum Perdata tertulis adalah 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Per). 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) 3. Perundang-u Perundang-undang ndangan an lain D. Sejarah terjadinya sampai berlakunya BW di Indonesia Sumber pokok Hukum Perdata ( Burgerlijkrecht ) ialah Kitab UndangUndang Hukum Sipil ( Burgerlijk Wetboek ), ), di-singkat KUHS (BW). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Prancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838; akibat pendudukan Prancis di Belanda, berlaku di Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari Code Napoleon adalah Code Sipil  penyusunannya nya mengambil mengambil karangan karangan Napoleon ini adalah Sipil  yang dalam penyusunan pengarang-pengarang bangsa Prancis tentang Hukum Romawi (C orpus Juris Civilis ), yang pada jaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur Hukum Kanoniek  (Hukum Agama Katolik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya. Peraturan-peraturan yang belum ada pada jaman Romawi, tidak dimasukkan dalam Code Civil , tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Setelah pendudukan Prancis berakhir, oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagai sumber sebagian besar  Code Napoleon, dan sebagian kecil hukum Belanda kuno. Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya (5 Juli 1830), tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu dikeluarkan: 1. Burgerlijk Wetboek  (KUH Sipil). 2. Wetboek van Koophandel  (KUH Dagang) Berdasarkan asas konkordansi 2, kodifikasi Hukum Perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropah di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 3 April 1847 Staatblad  No. 23 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 di Indonesia. 3 E. Sistematika BW, Kedudukan dan Perkembangannya Perkembangannya 1. Sistematika BW Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu: yaitu: Hukum Hukum tentan tentang g diri diri seseor seseorang ang,, Hukum Hukum Kekeluarg Kekeluargaan aan,, Hukum Hukum Kekayaan Kekayaan dan Hukum Hukum Warisan. a. Hukum tentang diri seseorang. Memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak  sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. b. Hukum Kekeluargaan, Kekeluargaan, Mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan serta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele . 2

Bhs Belanda, artinya prinsip perlawanan beberapa bidang hukum di Indonesia dan di negeri Belanda pada masa penjajahan Belanda.(Sudarsono. 1999. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 81) 3 Kansil, CST. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 209-210.

c. Hukum Kekayaan, Jika kita kita Mengatur engatur perihal perihal hubungan hubungan-hub -hubunga ungan n hukum hukum yang dapat dapat dinilai dinilai dengan dengan uang. uang. Jika mengatakan mengatakan tentang kekaya-an seseorang, seseorang, yang dimaksudkan dimaksudkan ialah jumlah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban–kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas hakhak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan hak mutlak  dan dinamakan hak perseorangan . Hak mutlak yang memberikan ke-kuasaan atas suatu benda yang dapat  terlihat  dinamakan hak kebendaan . Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasa-an atas suatu benda yang dapat terlihat, misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merek, dinamakan hak mutlak saja. d. Hukum Waris Mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, Hu-kum Waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, Hukum Waris lazim-nya ditempatkan tersendiri.4 Ruang lingkup pembahasan Hukum Waris adalah: 1) hak mewaris risi menurut undang ang-un -undang 2) menerima atau menolak warisan 3) perihal wasiat (Testament) 4) Fide Fideii-co comm mmis is.. Iala Ialah h suat suatu u pemb pember eria ian n wari warisa san n kepa kepada da seor seoran ang g wari wariss deng dengan an ketentuan, ia wajib menyimpan warisan itu dan setelah lewat suatu waktu atau apabila si waris itu sendiri telah meninggal warisan itu harus diserahkan kepada seorang lain yang sudah ditetapkan dalam testament. 5) legi legiti tiem emee port portie ie.. ialah ialah suat suatu u bagi bagian an terte tertent ntu u dari dari hart hartaa peni pening ngga gala lan n yang yang tida tidak  k  dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. 6) perihal pembagian warisan 7) exec execut uteu eurr-te test stam amen enta tair ir dan dan Bewi Bewind ndvo voer erde der: r: iala ialah h oran orang g yang yang akan akan melaksanakan wasiat. 8) hart arta peninggalan yang tidak teru erurus rus 2. Kedudukan dan perkembangan perkembangan BW Sistematika yang dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BW. itu terdiri atas empat buku, yaitu Buku I, yang berkepala “ Perihal Orang ”, memuat hukum tentang diri seseorang dan Hukum Kekeluarga; Buku II, yang berkepala ” Perihal Benda” memuat hukum perbendaan serta Hukum Waris. Buku III, yang berkepala “Perihal Perikatan”,memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak  dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak–pihak yang tertentu; Buku IV, yang berkepala “ Perihal Pembuktian dan Lewat waktu (Daluwarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Hukum Hukum Kekelu Kekeluarg argaan aan dalam dalam B.W. B.W. itu dimasu dimasukka kkan n dalam dalam bagian bagian hukum hukum tentan tentang g diri diri seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecapan-nya kecapan-nya untuk memperguna mempergunakan kan hak-hakny hak-haknyaa itu. Hukum Waris, dimasukkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, karena dianggap Hukum Waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalka ditinggalkan n seseorang. seseorang. Perihal pembuktian pembuktian dan lewat waktu (daluwarsa) (daluwarsa) sebenarnya sebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat dimasukkan dalam B.W. yang pada asasnya mengatur hukum perdata perdata materiil. materiil. Tetapi Tetapi ada pendapat, pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagian materiil dan formil. Soal-soal yang mengenai alat pembuktian ter-hitung bagian yang termasuk Hukum 4

Subekti. 1995. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Hal. 16-17.

Acara Acara Materii Materiill yang yang dapat dapat diatur diatur juga juga dalam dalam suatu suatu undang undang-un -undan dang g tentan tentang g Hukum Hukum Perdat Perdataa 5 Materiil.

5

Ibid. Hal. 17-18

BAB II TENTANG ORANG SEBAGAI SUBYEK HUKUM A. Pengertian Orang sebagai Subyek Hukum Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban, Lazim-nya dalam hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (subjectum juris ). Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena karena masih masih ada subje subjek k hukum hukum lainny lainnya, a, yaitu yaitu segala yang menuru menurutt hukum hukum dapat dapat segala sesuatu sesuatu yang 6 mempunyai hak dan kewajiban, termasuk  badan hukum (rechtpersoon ). Subjek Hukum adalah yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif. Subjek hukum dalam hukum positif adalah orang ( persoon )7 B. Badan Hukum sebagai Subyek Hukum Subyek Subyek hukum hukum pertam pertama-ta a-tama ma adalah adalah manusi manusia. a. Badan Badan Hukum Hukum diband dibanding ingkan kan dengan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena Badan Hukum tidak termasuk  kategori manusia, tidak memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajibankewajiban, tidak dapat pula melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia. Akan tetapi, ke-mampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapang lapangan an hukum hukum harta harta kekaya kekayaan an pada pada asasny asasnyaa me-nunj me-nunjukk ukkan an persam persamaan aan yang yang penuh penuh dengan dengan manusi manusia. a. Tiap Tiap hukum hukum kekaya kekayaan, an, selain selain dengan dengan tegas tegas dikecu dikecuali alikan kan dapat dapat berlak berlaku u bagi bagi badan badan hukum, hukum, yaitu yaitu dalam dalam hukum hukum perika perikatan tan dan hukum hukum kebend kebendaan aan.. Badan Badan hukum hukum dapat dapat menutu menutup p perijinan, mempunyai hak milik sendiri, menciptakan hak cipta, (Pasal 7 Undang-Undang Hak  Cipta L.N. 1912-600), hak merek, hak Oktroi Pasal 10 Undang-Undang Oktroi L.N. 1911-136) dan dapat melakukan tindakan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Juga badan hukum dapat memakai nama (Handelsnaam wet  L.N. 1921-842). Pembatasan pada ke-mampuan hukum dalam lapangan hukum kekayaan ialah, bahwa hak pakai hasil berlangsung tidak lebih dati tiga puluh tahun (Pasal 810 KUH Perdata), sedangkan Pasal 808 KUH Perdata menyatakan berkhir pada meninggalnya orang terakhir. Pasal 810 KUH Perdata menyebutkan badan susila ( Zedelijk lichaam Pasal 1653 KUH Perdata), tetapi jelas yang dimaksud ialah badan hukum. 1. Bagaimana dalam hak pakai dan hak mendiami? Dalam Pasal 821, 824 dan 826 KUH Perdata dengan tegas hak-hak itu ditujukan untuk  diri sendiri dan segenap anggota keluarganya. Dengan demikian, hak pakai dan hak mendiami hanya dapat dipunyai dan dinikmati oleh manusia saja 8. Berlainan adalah pendapat Ph. A.N. Houwing 9 yang berpangkal pada Pasal 820 KUH Perdata yang berbunyi: “Hak pakai dan hak mendiami diatur menurut peristiwa perdata, dan hak itu diperoleh; jika dalam peristiwa itu tiada ketentuan tentang kekuasaan hak, hak itu diatur menurut pasal-pasal berikut”10 Dengan mengemukakan Pasal 820 ini yang mendahului Pasal 821, 824 dan 826, Mr. Ph. A.N. Houwing berpendapat, bahwa Pasal 821, 824 dan 826 merupakan peraturan hukum tambahan (aanvullendsrecht) . Oleh Oleh karena karena itu, itu, dengan dengan dasar dasar pertim pertimban bangan gan-per -pertim timban bangan gan tersebut di atas kita boleh menerima bahwa badan hukum dapat menjadi subyek dari hak pakai dan hak mendiami. Demikian pula pendapat Prof. Mr. A. Pitlo, dia mengatakan :”veelal maakt men nog  (menurut beberapa beberapa ahli hukum lain satu-satunya satu-satunya kekecualian kekecualian dalam een uitzonderling” uitzonderling” (menurut lapangan lapangan hukum hukum harta harta kekayaan kekayaan ialah Pasal Pasal 810 810 KUH Perdata Perdata pembatasan pembatasan hak hak pakai hasil hasil selama-lama-nya 30 tahun) en wel voor het recht van gebruik en bewoning . De artt 868, 871 en 873 (Indonesia Pasal 821, 824 dan 826) geven er inderdaad blijk van dat de wet-geven aan 6

Chidir Ali. 1999. Badan Hukum. Bandung: Alumni. Hal. 4. Ibid . Hal 6 8 Paul Scholten-Bregstein, pada Asser Handleiding tot de beoefening van het Nederlands urgerlijk Recht, Eerste deel-Personenrecht, Tweede stuk, Verdagenwoordiging en Rechtspersoon, hal. 100. 9 Ph A.N Houwing, Subjektiefrecht, Rechtssubject, Rechtpersoon, Rechtpersoon, hoofstuk III. Hal. 153 10 Terjemahan R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tahun 1960. 7

natuurlijke personen als rechthebbenden heefl gedacht, want in deze artikelen is sprake van het gezin van den gebruiker en bewoner. Mij is dit geen argument om aan den rechtspersoon de mogelijkheid te ontzeggen rechthebbende van gebruik en bewoning te zijn 11. Namun, sayang dia tidak memberikan dasar-dasar yang kuat untuk dapat dipakai sebagai alasan, mengapa badan hukum juga dapat mempunyai hak pakai dan hak menidiami. Pasal 818 KUH Perdata dapat dipakai sebagai dasar, bahwa antara hak pakai dan hak  mendiami dengan hak manfaat mempunyai persamaan dalam hal cara-cara mendapatkan dan cara-cara kehilangan hak-hak itu. Dengan demikian, secara analogis Pasal 810 KUH Perdata juga berlaku untuk hak pakai dan hak mendiami, dengan batas waktu selama 30 tahun. 2. Dalam lapangan hukum keluarga dalam arti sempit badan hukum sama sekali tidak dapat bergerak. Di luar hukum kekayaan, badan hukum dapat menjadi wali. Pasal 265 KUH Perdata mengatakan: “Dalam “Dalam segala hal, hakim harus mengangkat mengangkat seorang seorang wali, perwalian itu boleh diperintahkan diperintahkan kepada kepada suatu perhimpunan perhimpunan berbadan berbadan hukum hukum yang bertempat kedudukan kedudukan di Indonesia, Indonesia, kepada suatu Yayasan atau Lembaga amal yang bertempat kedudukan di sini pula, yang menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memlihara anak-anak belum dewasa untuk waktu lama”. Berbeda juga dengan manusia, badan hukum tidak dapat meninggal dunia akibat bubarnya badan hukum, harta kekayaan kekayaan tidak boleh berpindah kepada ahli warisnya warisnya sebagaiman sebagaimanaa pada manusia. Ahli-ahli waris, badan hukum tidak memilikinya (Pasal 830 KUH Perdata), juga tidak  dapat membuat surat wasiat, karena untuk dapat membuat suatu surat wasiat, seseorang harus mempunyai budi akalnya (Pasal 895 KU H Perdata). 3. Apakah penghinaan mungkin pada badan hukum? Menurut pendapat Mr. Paul scholten , dalam hukum keperdataan keperdataan mungkin mungkin saja, sejauh mengenai kehormatan dan nama baik dari badan hukum, yang dilancarkan dengan sengaja. Karena pada akhirnya disini berlaku pula bagi manusia yang dilukai dan dihina kehormatannya dan nama baiknya, yaitu para pengurus dan korporasi juga para anggota-anggota. Dalam hal demikian dapat dilaku-kan penuntunan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Mahkamah Agung di Negeri Belanda ( Hoge Raad ) dalam keputusannya tanggal 16 Pebruari 1891 (W.6083), menetapkan bahwa penghinaan dalam hukum pidana tidak mungkin selain terhadap manusia. Dengan putusan ini berarti Pasal 310 KUH Perdata tidak berlaku bagi badan hukum. hukum. Dasar yang dipakai H.R ialah undang-unda undang-undang ng dari tanggal tanggal 16 Mei 1929, S. 34 Pasal 2. Bagaimana Bagaimana dalam hukum hukum perdata? Dalam putusan putusan HR tanggal tanggal 10 Januari 1896 (W. 6761) berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan pengertian penghinaan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Putusan HR ini menyebabkan tidak berlakunya Pasal 1372 KUH Sipil bagi bagi badan badan hukum. hukum. Dengan Dengan ini H.R. H.R. berpen berpendap dapat at sebalik sebaliknya nya dari dari Paul Scholten. Apakah pendapat HR dapat dipertahankan, masih ada alasan untuk meragukannya, jika melihat Pasal 137 c W.v.S. (Ned) yaitu penghinaan terhadap ” collectiviteit” (sekumpulan manusia). C. Teori-teori Badan Hukum Untuk mencari dasar hukum dari badan hukum timbul beberapa teori: 1. Teori fiktif dari von Savigny 12 Badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yag sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangkan suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Sebagai pengikut

11 12

A. Pitlo. 153. Het Persoonenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Ctakan ke-3. H . 473. Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen romischen echts. 1866 

teori fiktif ini dapat disebut Houwing  dalam disertasiny disertasinyaa Subjectief recht , rechtsutsujecten rechtspersoon (Leiden 1939), juga Lengemeyer, di dalam hal. 171 13. 2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Briaz. 14 Menurut teori ini hanya manusia sja dapat menjadi subyek hukum. Namun, juga tidak  dapat dapat dibant dibantah ah adanya adanya hak-ha hak-hak k atas atas suatu suatu kekaya kekayaan, an, sedang sedangkan kan tiada tiada manusi manusia-pu a-pun n yang yang menjad menjadii penduk pendukung ung hak-ha hak-hak k itu. itu. Apa yang yang dinama dinamakan kan hak-ha hak-hak k dari dari suatu suatu badan badan hukum hukum,, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terkait oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan. Pengikut teori ini Van der Heyden, dalam ”Het Schijnbeeld van de rechtspersoon”. 3. Teori organ dari Otto von Gierke15. Badan hukum adalah suatu realitas, sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu “leiblichgeistige “leiblichgeistige Lebenseinheit  Lebenseinheit  die Wollen und das Gewollte in Tat umsetzenkam”. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemampuan sendiri yang dibentuk dibentuk melalui melalui alat-alat alat-alat perlengkapa perlengkapannya nnya (pengurus, (pengurus, anggota-anggot anggota-anggota-nya). a-nya). Apa yang mereka mereka putusk putuskan, an, adalah adalah kehend kehendak ak atau atau kemaua kemauan n dari dari hukum. hukum. Teori Teori ini mengga menggamba mbarkan rkan badan-hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia. Pengikut teori organ antara lain Mr. L.C. Polano “Rechts-persoonlijkheid van vereenigingen”, disertasi Leiden, 1910. Planiol (gezamenlijke vermogens-theorie Molengraaf )16. 4. Teori propriëtë collective dari Planiol ( Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada halkikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupa merupakan kan harta harta kekaya kekayaan an bersam bersama-s a-sama ama.. Anggot Anggota-an a-anggo ggota ta tidak tidak hanya hanya dapat dapat memili memiliki ki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersamasama sama untuk untuk keselu keseluru-h ru-han, an, sehing sehingga ga mereka mereka secara secara pribad pribadii tidak tidak bersam bersama-sa a-sama ma semuan semuanya ya menjadi pemilik. Bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dimamakan badan hukum. Dengan demikian badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pengikut teori ini diantaranya ialah Star Busmann dan Kranenburg 17  Teori propriëtë propriëtë collective collective itu berlaku untuk kor-porasi, badan hukum yang mempunyai anggota, tetapi untuk Yayasan teori ini tidak banyak artinya. Teori harta kekayaan bertujuan (doelvermogens-theorie ) hanya dapat untuk badan hukum Yayasan yang tidak mempunyai anggota. Teori fiktif yang mengumpamakan badan hukum seolah-olah sebagai manusia itu berarti bahwa badan hukum itu sebenarnya tidak ada, sedang sebaliknya teori organ memandang badan hukum itu suatu realitas yang sebenarnya sama dengan manusia. 18 D. Ujud Badan Hukum Aneka badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, macam-macamnya, jenisjenisnya dan sifatnya. Secara sistematik aneka badan hukum itu dapat dijelaskan seperti berikut. Pembuatan Badan Hukum Menurut Macam-macamnya 13

Mr Paul Scholten Bregtein van der Grinten, pada Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Eerste Deel Personenrecht, Tweede Stuk, Veertegen woordiging en Rechtpersoon, Hal. 88. tahun 1968. 14 A. Brinz. “Lehrbuch der Pandecten”, 1883. 15 Otto von Gierke, “Das deutsche Geossenschafttsrecht”. 1873 16 Marcel Planiol “Traitë elëmentaire de droit civil” 1982. Prof. Mr. W.L.P.A. W.L.P.A. Molengraaff Molengraaff “Leidraad “Leidraad bij de boefening van het Nederlndse handelsrecht, 1948, I, par. 28 17 Kranenburg, “De gronndslagen der rechtswetenscap”, 1952, hlm 62; Men staat nu, meen bij het begrip rechtspersoon inderdaat niet voor een fictie, maar voor een connsrictie van het juridisch denken. 18 Ali Rido. 2001. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Alumni. Hal. 7-10. Tanggapan Teori Organ yang menyamakan badan hukum itu sama dengan manusia-alam sebetulnya terlalu jauh, melihat bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum di bidang hukum kekeluargaan. Memang badan hukum itu menunjukkan kenyataan hukum ( juridische realiteit ) yang sama dengan manusia dalam hukum kekayaan, seperti dapat mempunyai hak kebendaan dan turut dalam pergaulan hukum sebagai pihak dalam suatu persetujuan.

Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam badan hukum, yaitu: (1) badan hukum orisinil  (murni, asli), yaitu negara, contohnya negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945; (2) badan hukum yang tidak orisinil  (-tidak murni, -tidak asli), yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata. Pasal 1653 ini menentukan: Selanjutnyaa perseroan perseroan yang sejati (eigenlije naatschap ) oleh undang-undang diakui pula “Selanjutny perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulanperkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik”. Pasal ini mengenai zadelijk zadelijk lichaam atau badan susila dan tidak secaa tegas dinyatakan sebagai badan hukum. Meskipun tidak tegas-tegas dinyatakan, tetapi dari Pasal 1654 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan kesimpulan bahwa zadelijk lichaam juga mempunyai kedudukan kedudukan sebagai sebagai badan hukum, hukum, sebab sebab dalam dalam Pasal Pasal 1654 1654 itu dinyat dinyataka akan n mempun mempunyai yai ke-wen ke-wenang angan an untuk untuk melaku melakukan kan perbuatan-perbuatan: “semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang  preman berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata”. Jadi, semua zedelijk lichaam yang sah itu sama seperti orang perseorangan memang untuk  melaku melakukan kan perbua perbuatan tan-per -perbua buatan tan perdat perdata. a. Dari ketent ketentuan uan inilah inilah dapat dapat disimp disimpulk ulkan an zadelijke lichaam adalah badan hukum, sehingga kini orang menterjemahkan zadelijke zadelijke lichaamen dengan istilah badan hukum saja. Persoalannya sekarang, zadelijk lichaam mana yang dimaksud dalam Pasal 1654 tersebut? Zadelijke menurutt Pasal Pasal 1653 1653 termaks termaksud ud ada empat jenis badan hukum Zadelijke lichaamen menuru (zadelijke lichaamen ), yaitu: (1) badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum ( zadelijk lichaam openbaar  ), contohnya: propinsi, bank-bank yang didirikan oleh negara. gezag ingesteld ), (2) badan badan hukum hukum yang yang diakui oleh oleh kekuas kekuasaan aan umum umum (zadelij zadelijkk lichaam lichaam op openbaar openbaar gezag  gezag  ), contohnya: perseroan ( venooschap ), gereja-gereja (sebelum diatur tersendiri tahun erkend ), 1927), waterschapen seperti subak di Bali; (3) badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan ( zadelijk lichaam als geoorloofd toegelsten ); (4) badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud  atau tujuan tertentu (zadelijk lichaam op een bepald oogmerk ingelsted). Badan hukum jenis ke-3 dan ke-4 dinamakan pula: badan hukum dengan konstrusi keperdataan, keperdataan, contohnya contohnya seperti seperti yang diadakan oleh orang-orang orang-orang untuk membentuk membentuk partai politik  politik  dan perseroan terbatas. Pembagian Badan Hukum Menurut Jenis-jenisnya Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik  dan hukum perdata, aneka badan hukum dapat dibagi, yaitu: (1) badan hukum publik  dan (2) badan hukum perdata. Ad. (1) Badan hukum publik  Suatu badan hukum di Indonesia yang merupakan badan hukum publik yakni negara – dalam bertindaknya dalam lapangan hukum perdata, hal ini merupakan persoalan yang masih harus ditentukan apakah berdasarkan Hukum Adat atau Hukum perdata barat (B.W./KUHPerdata). Negara sebagai badan hukum orisinil  Negara Republik Indonesia adalah badan hukum orisinil, sehingga perlu diingat bahwa: a) negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia itu adalah adalah badan badan hukum hukum publik publik dan negara itu bukan karena diadakan (ingesteld ) berdasar pasal 1653 KUH Perdata, dan, b) negara Republik Indonesia sebagai badan hukum itu bukan pula karena penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, hukum itu sedjalan berdiri sendiri dengan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Proklamasi tersebut tidak hanya mempunyai arti politis saja, tetapi juga mempunyai arti juridis yang penting. Dalam hukum internasional, proklamasi mempunyai arti sangat penting, karena mengenai terjadinya negara baru. Mengenai proklamasi negara Republik Indonesia tersebut, jika hal ini dipandang dengan sesuatu latar belakang  dari apa yang disebut filsafat existensialisme, maka mungkin agak jelas mengenai arti yuridis idari proklamasi tersebut. Existensi itu bukan penghidupan yang demikian saja. Existensi adalah keadaan hidup manusia yang mempunyai corak hidup yang tegas dan merupakan suatu struktur dalam mana kehidupan itu di bawah suatu kemungkinan tertentu. kita nyatak nyatakan an atau atau kita kita ujudka ujudkan–a n–apa pa yang yang men-jad men-jadii kemung kemungkin kinan an bagi bagi bangsa bangsa Proklamasi kita Indonesia. Cara untuk me-wujudkan cita-cita dari suatu bangsa ialah dalam wujud suatu negara. Dari dahulu telah dimaklumi, bahwa tujuan dari negara adalah pelaksanaan dari hasrat yang tidak  dapat dicegah dari bangsa itu sendiri untuk menuju kepada tujuan wujud politis yang berdiri sendir sendiri. i. Timbul Timbul tengge tenggelam lamnya nya sesuat sesuatu u negara negara itu pada pada hakika hakikatny tnyaa merupa merupakan kan suatu suatu hakika hakikatt pelaksanaan hasrat tersebut. Dalam proklamasi kita dituntut adanya suatu organisasi organisasi yang kokoh kokoh agar existensi yang terkandung dalam hakikat bangsa Indonesia tersebut dapat berlangsung dan kelangsungan ini hanya hanya dapat dapat dicapa dicapaii dengan dengan suatu suatu organi organisas sasii negara negara ter-se ter-sebut but.. Proklamasi bukan bukan hanya hanya hak  menentukan nasib diri sendiri ( right of selfdetermination ) tetapi ini sudah termasuk bagian dari hak-hak dasar manusia. Tentang hukum, maka hukum yang seharusnya merupakan suatu sollen itu sewajarnya dilaksanakan menjadi sein dan kalau sollen itu tidak tidak dilaks dilaksana anakan kan,, maka maka hukum hukum itu menuju menuju kepada kemungkinan saja. Sollen dinyatakan dengan sein dan jarak antara sollen dengan sein itu mewujudkan exsistensi serta serta huku hukum m yang yang mene menent ntuk ukan an nasi nasib b diri diri send sendir irii itu itu –dat –datan ang g pada pada proklamasi negara Republik Indonesia pada waktu itu. Selanjutnya, dari jarak antara sollen dan Republik Indonesia. Indonesia. Berhubung Berhubung dengan itu sein– maka lahirlah hukum existensi dari negara Republik negara Republik Indonesia tersebut menjadi badan hukum. Dengan hubungan hubungan ini, kiranya kiranya perlu dikemukakan dikemukakan adanya pendapat pendapat yang menyatakan menyatakan bahwa tanggal 27 Desember 1949 adalah tanggal penyerahan kedaulatan dari tangan pemerintah Belanda kepada Indonesia. Terhadap pendapat ini sudah tentu tidak dapat  dibenarkan, bahkan berdasarkan pandangan filsafat existensialisme tentang penyerahan penyerahan kedaulatan tersebut adalah tidak tepat. existensialisme tentang tersebut seharusnya seharusnya disebut disebut pemulihan kedaulatan negara Republik  Republik  Penyerahan kedaulatan kedaulatan tersebut kedaulatan negara Indonesia, karena pada tanggal 17 Agustus 1945 itu negara Republik Indonesia sudah ada secara de facto maupun de jure. Kesimpulannya, bahwa kepribadian hukum (rechtspersoon-lijkeheid) dari negara Republik  Indonesia ialah satu-satunya contoh dari badan hukum yang sebenarnya. Ini adalah badan hukum yang orisinil. Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut sangat  berlainan dengan adanya hukum Hindia Belanda sebelum perang dunia ke-2. Dahulu Hindia Belanda, merupakan badan hukum, tetapi ini karena dibentuk  oleh udang-undang (ingesteld /diadakan) /diadakan) dan dinyatakan oleh Raja Belanda dalam Comptabiliteitwet  Stb. 1925 No. 44b, Pasal 1 menentukan seperti berikut: Hindia belanda adalah suatu badan hukum yang diwakili ber-tindaknya oleh Gubernur Jenderal atau atau oleh oleh Mente Menteri ri Jaja Jajaha han n (Nede Nederl rlan ands ds Indi Indiee is een een rech rechts tspe pers rsoo oon, n, die die het het zij zij voor voor den den Gouverneur Generaal het xij door den Minister van Overzee Rijksdelen vordt vertegenwoordigd  ). Demikian juga dengan, kotapraja merupakan badan hukum publik yang diadakan oleh kekuasan umum, bukan berdasar-kan hukum existensi. Jadi berlainan dengan negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum existensi merupakan badan hukum yang orisinil. 19 E. Kemampuan Hukum Badan Hukum Dalam lapangan hukum kekayaan ( vermogensrecht ) pada asasnya badan

19

Chidir Ali. 1999. Badan Hukum. Bandung: Alumni. Hal 55-59

hukum sepenuhnya sama dengan orang, sehingga selain dengan tegas sebagai dikecualikan , badan hukum mempunyai kemampuan dalam hukum perikatan dan kebendaan. Badan Hukum mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian-perjanjian baik tertulis atau tidak tertulis dengan pihak ketiga, Badan Hukum mempunyai hak-hak perdata baik atas benda bergerak dan tidak bergerak, benda-benda berwujud ataupun tidak berwujud. Badan Hukum dapat memakai nama dan dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Pengecualian dan pembatasan terhadap kemampuan badan hukum biasanya diatur secara tegas dalam peraturan perundangan. Seperti menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, 1960, badan badan hukum hukum tak dapat dapat mempun mempunyai yai hak milik milik atas atas tanah, tanah, kecuali badan-badan badan-badan hukum hukum tertentu tertentu saja yang boleh (paragraf VII.3. berikut). berikut). Dalam KUH Perdata Perdata ada juga pembatasannya, yaitu mengenai hak pakai hasil  (vruchtgebruik ) tersebut dalam Pasal 810 bahwa: hak pakai hasil kepada badan hukum ( zadelijk lichaam ) berlangsung tidak lebih dari tiga puluh tahun. Sedang Pasal 808 kepada orang, berakhir sampai matinya orang terakhir dari beberapa orang pemegang hak itu (ayat 1). Di samping itu menurut Pasal 808 ayat (2): kalau badan hukum sudah bubar  sebelum tiga puluh tahun, hak pakai hasil berhenti. Hal tersebut merupakan pengecualian yang umum dan ada lagi pengecualian yang lain (tidak  umum), yaitu hak pakai dan hak mendiami (hak gebruik dan bewoning). Menurut Pasal 821, 824, dan 825 hak pakai dan mendiami hanya ditujukan untuk orang yang dapat memiliki dan menikmatinya, sedang badan hukum tidak dapat. Ini yang lazim. Tetapi A Pitlo menyangkal, mengapa badan hukum dikecuali-kan? Menurut Pitlo memang pada waktu BW dibuat pada permulaan abad ke-19 itu, figuur rechtpersoon belum dikena dikenal, l, jadi jadi peratu peraturan ran BW hanya hanya menyeb menyebut ut mengen mengenai ai rechtpersoon belum natuurlijk personen saja. Di luar hukum kekayaan, badan hukum dapat men-jadi wali (Pasal 365 KUH Perdata). Tetapi dalam hukum keluarga , badan hukum tidak dapat bergerak. Berlainan dengan manusia, yang dapat meninggal dunia dan mem-punyai ahli waris untuk mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkannya, hal demikian tidak ada pada badan hukum (Pasal 830). Bahkan badan hukum tidak  dapat membuat surat wasiat (Pasal 895 KUH Perdata). Mengenai badan hukum publiekrechtelijk  berakhirnya bila dibubarkan oleh yang memben membentuk tuknya nya,, misaln misalnya ya kalau kalau propin propinsi si itu didiri didirikan kan (ingesteld ) oleh oleh undang undang-un -undan dang, g, maka maka pembubarannya juga harus oleh undang-undang. Sedang mengenai badan hukum menurut anggaran anggaran dasarnya, atau bila objek dari badan hukum itu privaatsrechtelijk  itu bubarnya menurut tidak ada lagi. Biasanya pada Perseroan Terbatas dalam anggaran dasarnya ditentukan berlangsungnya sampai 75 tahun, atau untuk perhimpunan berlangsungnya sampai 30 tahun seperti Taman Siswa, Muhammadiyah dan sebagainya. Apakah orang dapat melakukan penghinaan terhada badan hukum? Menurut Pitlo dapat saja, sebab badan hukum mempunyai nama yang dilindungi dalam Handelsnaamwet  (Stb. 1921-842). Demikian pula menurut Paul Scholten bahwa penghinaan dalam penggugatan berdasar Pasal 1365 KUH Perdata. Tetapi dalam yurisprudensi Belanda, yaitu menurut putusan Hoge Raad tanggal 16 Pebrua Pebruari ri 1891 1891 bahwa bahwa peng-h peng-hina inaan an dalam dalam hukum hukum pidana pidana hanya hanya terhada terhadap p manusi manusia. a. Kemudi Kemudian an keputusan Hoge Raad tanggal 10 Januari 1896 menegaskan, bahwa tidak ada perbedaan pengertian peng-hinaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Dengan demikian Pasal 1372 KUH Perdata tentang penghinaan bagi badan hukum tidak berlaku 20. F. Yayasan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota 21. Pendir Pendirian ian yayasan yayasan di Indone Indonesia sia sampai sampai saat ini hanya hanya berdas berdasar ar atas kebias kebiasaan aan dalam dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah 20 21

Chidir Ali. 1999. Badan Hukum. Bandung: Alumni . Hal. 168-169 Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanuasiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sejalan dengan kecenderungan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang trercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung ke-kayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh secara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya. Undang-undang yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang yayasan menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan didirikan dengan dengan memperhati-k memperhati-kan an persyaratan persyaratan formal yang ditentukan ditentukan dalam undang-und undang-undang ang yayasan. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian pendirian memperoleh pengesahan pengesahan dari Menteri Kehakiman Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang yayasan. Dalam Dalam rangka rangka member memberika ikan n pelaya pelayanan nan dan kemuda kemudahan han bagi bagi masyar masyaraka akat, t, permoh permohona onan n pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehaki-man dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan. Di samping itu Yayasa Yayasan n yang yang telah telah memper memperole oleh h penges pengesaha ahan n harus harus diumuk diumukan an dalam dalam Berita Berita Negara Negara Republ Republik  ik  Indone Indonesia sia.. Ketent Ketentuan uan ini dimaks dimaksudk udkan an pula pula agar agar Regist Registrasi rasi Yayasa Yayasan n dengan dengan pola pola penerap penerapan an administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan masyarakat. Untuk mewujudkan mekanisme penegasan publik terhadap Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, Anggaran Dasar, atau merugikan kepentingan umum, Undang-undang yayasan me-ngatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap terhadap Yayasana Yayasana yang dilakukan dilakukan oleh ahli berdasarkan berdasarkan penepatan penepatan Pengdailan Pengdailan atas permohona permohonan n tertulis pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat social, keagamaan dan kemanusiaan kemanusiaan,, yayasan yayasan mempunyai mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ Yayasan yang dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain. Pengel Pengelola olaan an kekaya kekayaan an dan pelaks pelaksana anaan an kegiata kegiatan n yayasa yayasan n dilaku dilakukan kan sepenu sepenuhny hnyaa oleh oleh pengurus. Oleh karena itu, pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan per-kembangan kegiatan Yayasan. Selanjutnya, terhadap Yayasan yang kekayaannya berasal dari nagara, bantuan pihak luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, kekayaan wajib diaudi diauditt oleh oleh akunta akuntan n punbli punblik k dan lapora laporan n tahuna tahunanny nnyaa wajib wajib diumum diumumkan kan dalam dalam surat surat kabar  kabar  berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat. Dalam undang-und undang-undang ang yayasan yayasan diatur diatur pula mengenai mengenai kemungkin kemungkinan an penggabung penggabungan an dan pembub pembubaran aran Yayasa Yayasan n baik baik karena karena atas inisia inisiatif tif organ organ Yayasa Yayasan n sendir sendirii maupu maupun n berdas berdasark arkan an penetapan atau putusan Pengadilan dan peluang bagi Yayasan asing untuk melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia. 22 22

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Yayasan

G. Wakaf  1. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dan berbagai peraturan pelaksanaannya telah ditegaskan bagaimana pengertian, fungsi, unsur dan syarat-syarat perwakafan tanah. a. Pengertian: Wakaf Wakaf adalah adalah perbua perbuatan tan hukum hukum seseor seseorang ang atau atau badan badan hukum hukum yang yang memisa memisahka hkan n sebagi sebagian an dari dari harta harta kekaya kekayaann annya ya yang yang berupa berupa tanah tanah milik milik dan melemb melembaga agakan kan-nya -nya untuk  untuk  selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam (Pasal 1 ayat (1) PP. No. 28/1977 dan Pasal 1 sub B Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978). b. Fungsi Wakaf  Untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan wakaf  ini maka manfaat tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk keperluan peribadatan, seperti untuk masjid, musalla atau untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. c. Unsur-unsur perwakafan Orang yang berwakaf disebut WAKIF . Wakif menurut PP. No. 28/1977 adalah orang atau orang-orang orang-orang atau badan hukum hukum yang mewakafkan mewakafkan tanah miliknya. miliknya. Untuk adanya adanya wakaf  diperlukan adanya suatu IKRAR atau pernyataan kehendak dari wakif  untuk mewakafkan tanah miliknya, kelompok orang, atau badan hukum. Yang di-serahi tugas untuk pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf disebut NAZIR. Badan hukum Indonesia dan orang-orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak-piha pihak-pihak k lain, dapat mewakafkan mewakafkan tanah miliknya miliknya dengan dengan memperhatik memperhatikan an pertauran-per pertauran-peraturan aturan perundang perundang-unda -undangan ngan yang berlaku. berlaku. Dalam hal badan badan hukum hukum,, maka maka yang yang bertin bertindak dak atasna atasnaman manya ya adalah adalah pengur pengurus usnya nya yang yang sah menuru menurutt hukum. d. Syarat-syarat perwakafan tanah Adanya persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang wakif  dengan pencantuman secara terperinci. Penantuman secara terperinci syarat-syarat ini dimaksud-kan untuk  menghi menghinda ndari ri tidak tidak sahnya sahnya perbua perbuatan tan mewaka mewakaf-ka f-kan, n, baik baik adanya adanya faktor faktor intere interen n (cacat (cacat atau atau kurang sempurna cara berfikir), maupun faktor eksteren (karena mersa dipaksa orang lain). Ketent Ketentuan uan-ket -ketent entuan uan ini ber-lak ber-laku u juga juga bagi bagi yayasa yayasan n Indone Indonesia sia yang yang berger bergerak ak di bidang bidang keagamaan keagamaan dengan dengan penyesuaian penyesuaian persyaratan seperlu-nya seperlu-nya sesuai sesuai dengan dengan persyaratan persyaratan subjek  subjek  hukum tersebut peraturan perundangan yang berlaku. Perwakafan tanah ini harus dilakukan di muka Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf  (PPAIW). Menurut Per-aturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978, maka Kepala Kantor Urusa Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, sedang untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan. Dalam hal suatu kecamatan tidak tidak ada Kantor Kantor Urusan Urusan Agaman Agamanya, ya, maka maka Kanwil Kanwil epag epag menunj menunjuk uk kepala kepala KUA terdek terdekat at sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Sedang apabila suatu Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota belum ada KUA Kecama Kecamatan tan,, maka maka Kepala Kepala Kanwil Kanwil Depag Depag menunj menunjuk uk Kepala Kepala Seksi Seksi Urusan Urusan Agama Agama pada pada Kandepag kabupaten/kota sebagai PPAIW.

PPAIW diwajibkan menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf. Tugas PPAIW adalah: i. Mene Meneli liti ti keh kehend endak wakif akif.. ii. ii. Mene Meneli liti ti dan dan menge mengesa sahk hkan an Nazir Nazir atau atau angg anggot otaa nazir nazir yang yang baru baru seb sebag agai aima mana na diat diatur  ur  dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) peraturan ini. iii. iii. Mene Meneli liti ti saks saksii ikrar ikrar waka wakaf. f. iv. Menyak Menyaksik sikan an pelaks pelaksana anaan an ikrar ikrar wakaf. wakaf. v. Memb Membua uatt akte akte ikra ikrarr waka wakaf. f. vi. Menyampaik Menyampaikan an akta ikrar wakaf dan salinannya salinannya sebagaimana sebagaimana diatur diatur dalam pasal 3 ayat (2-3) peraturan ini, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dibuatnya. vii. vii. Menyel Menyeleng enggar garaka akan n daftar daftar akte ikrar ikrar wakaf. wakaf. viii. Menyimpan Menyimpan dan memelihara memelihara akte dan daftarnya. daftarnya. ix. Mengurus Mengurus pendaftaran pendaftaran perwakafan perwakafan seperti seperti tercantum tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) PP (Pasal (Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria No. 1/1978). Menurut Pasal 9 ayat (2) PP No. 28/1977, PPAIW ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, akan tetapi untuk kelancaran pelaksanaan penunjukkan/pe-ngangkatan Kepala Kantor  urusan Agama Kecamatan sebagai PPAIW, maka dengan Keputusan menteri Agama No. 73 Tahun 1978 telah dilakukan pendelegasian wewenang pengakatan/ penunjukkan serta pember pemberhen hentian tian Kepala Kepala kantor kantor Urusan Urusan Agama Agama Kecamat Kecamatan an sebaga sebagaii PPAIW PPAIW kepada kepada Kepala Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat. Dalam surat keputusan itu dinyatakan antara lain bahwa: (1)Mendelegasikan wewenang pengangkatan/penunjukkan serta pemberhentian Kepala kantor  Urusan Agama Kecamatan sebagai pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi/setingkat setempat. (2)Jika dipandang perlu, Kepala Kantor Wilayah Departe-men Agama propinsi/setingkat dapat member memberika ikan n kuasa kuasa kepada kepada Kepala Kepala Bidang Bidang Urusan Urusan Agama Agama Islam Islam untuk untuk dan atasnam atasnamaa Kepala kantor Wilayah Departemen Agama propinsi/setingkat mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). (3)Jika dalam suatu wilayah hukum kecamatan belum ter-bentuk Kantor Urusan Agama, maka yang diangkat diangkat sebagai sebagai Pejabat Pejabat pembuat pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) (PPAIW) adalah Kepala Kantor  Urusan Agama yang terdekat. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk pelaksanaan Keputusan menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang Kepala kantor Wilayah Depar-temen Agama propinsi/s propinsi/setingk etingkat at untuk untuk mengangka mengangkat/mem-be t/mem-berhent rhentikan ikan setiap setiap kepala kantor kantor Urusan Urusan Agama Kecama-tan sebagai Penjabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW). Mengenai tanah yang diwakafkan haus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Perbuatan mewakafkan adalah suatu perbuatan yang suci, mulia, dan terpuji sesuai dengan ajaran Agama islam. Berhubung dengan itu, maka tanah yang hendak diwakafkan itu betulbetul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya dari sudut kepemilikan. Persyarat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya atau terbawa-bawa lembaga perwakafan ini untuk  sering berhadapan dengan pengadilan yang dapat memerosotkan wibawa dan Syariat Agama Islam. Berdasarkan pandangan tersebut, maka tanah yang mengandung pembebanan seperti; hipotik, hipotik, credietvenband, credietvenband, tanah dalam proses perkara dan sengketa sengketa tidak dapat diwakafkan diwakafkan sebelum masalahnya diselesaikan terlebih dahulu. Seorang Wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas kepada Nazir dihadapan PPAIW. Nadzir ter-sebut dapat berupa orang perorangan atau badan hukum yang merupakan suatu kelomp kelompok ok orang orang terdir terdirii dari dari se-kur se-kurang ang-ku -kuran rangny gnyaa 3 orang orang dan salah salah seoran seorang g dianta diantaran ranya ya sebagai ketua. Nadzir perorangan harus memenuhi syarat: 1. Warganegara Republik Indonesia. 2. Beragama Islam 3. Sesudah Dewasa. 4. Sehat Jasmani dan rohaniah

5. Tidak berada dibawah pengampunan. 6. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Sedangkan jika Nadzir tersebut adalah berbentuk Badan Hukum maka Nadzir tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 2. Mempunyai perwakilan dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Seorang anggota Nadzir berhenti dari jabatannya apabila: 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri 3. Dibatalkan kedu edudukannya sebagai Nadzir oleh Kepala ala KUA karena: a. tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintahan. b. Mela Melaku kuka kan n tinda tindak k pidan pidanaa kejaha kejahata tan n yang yang berhu berhubu bu-n -nga gan n denga dengan n jabat jabatan anny nyaa sebagai Nadzir. c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sesuai Nadzir. Nadzir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya: 1. Menyimpan lembar kedua salinan akta ikrar   wakaf. 2. Memelihara tanah wakaf. 3. Memanfaatkan tanah wakaf. 4. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf  5. Menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang me-liputi: a. buku catatan tentang keadaabn tanah wakaf  b. buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf. c. buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf. Nadzir berkewajiban melaporkan: 1. Hasil pencatatan pencatatan perwakafan perwakafan tanah milik dalam dalam buku tanah dan sertifikat sertifikat kepada kepala KUA. 2. Perubahan Perubahan status status tanah milik yang telah diwakafkan diwakafkan dan perubahan perubahan penggunaanya penggunaanya akibat akibat ketentuan Pasal 12 dan 13 peraturan ini sebagai diatur dalam Psal 11 ayat (3) peraturan Pemerintah. 3. Pelaksanaan kewajiban yang yang tersebut dalam dalam ayat (1) pasal pasal ini kepada Kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulan Desember. 4. Dan kalau ada anggota anggota nadzir nadzir yang berhenti berhenti dari jabatan-nya jabatan-nya sebagai diatur diatur dalam pasal 8 ayat (2) peraturan ini. Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf. Nadzir dalam menunaikan menunaikan tugasnya berhak meng-gunak meng-gunakan an pasilitas pasilitas sepanjang sepanjang diperlukan diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi.23

23

H Abdurrahman, SH. MH. 1990. Masalah Perwakafan dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 29-35

BAB III HUKUM KELUARGA A. Hukum Perkawinan 1. Syarat sahnya perkawinan Syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: a. Perkaw Perkawina inan n adalah adalah sah, sah, apabil apabilaa dilaku dilakukan kan menuru menurutt hukum hukum masing masing-ma -masin sing g agaman agamanya ya dan kepercayaannya itu. b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. berlaku .24 2. Larangan perkawinan Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin .25 g. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 (2) dan Pasal 4 undang-undang ini. 26 h. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk untuk kedua kedua kaliny kalinya, a, maka maka di antara antara mereka mereka tidak tidak boleh boleh dilang dilangsun sungka gkan n perkaw perkawina inan n lagi, lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.27 i. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tidak boleh melangsungkan pernikahan dalam masa iddah. 28 3. Pencegahan perkawinan Perkaw Perkawina inan n dapat dapat dicega dicegah, h, apabil apabilaa ada pihak pihak yang yang tidak tidak memenu memenuhi hi syaratsyarat-sya syarat rat untuk  untuk  29 melangsungkan perkawinan. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak pihak-pihak yang berkepentingan. berkepentingan. Mereka yang tersebut tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, pengampuan, sehingga sehingga dengan dengan perkawinan perkawinan tersebut nyata-nyata nyata-nyata mengakibat mengakibatkan kan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini. 30

24

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 26 Ibid. Pasal 9 27 Ibid. Pasal 10 28 Ibid. Pasal 11 ayat (1) 29 Ibid. Pasal 13 30 Ibid. Pasal 14 ayat (1) dan (2) 25

Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah ber-langsungnya perkawinan apabila ketentuanketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), 31 Pasal 8, 8,32 Pasal 9,33 Pasal 1034 dan Pasal 1235 Undang-undang ini tidak dipenuhi. Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur  lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. 36 Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsun dilangsungkan gkan dengan memberitahu memberitahukan kan juga kepada pegawai pegawai pencatat pencatat perkawinan. perkawinan. Kepada calon-calon calon-calon mempelai mempelai diberitahuk diberitahukan an mengenai mengenai permohonan permohonan pencegahan pencegahan perkawinan perkawinan dimaksud dimaksud 37 dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. Jika Jika pegawai pegawai pencata pencatatt perkaw perkawina inan n berpen berpendap dapat at bahwa bahwa terhada terhadap p perkaw perkawina inan n tersebu tersebutt ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disert disertai ai dengan dengan alasan alasan-ala -alasan san penola penolakan kannya nya.. Para Para pihak pihak yang yang perkaw perkawina inanny nnyaa ditola ditolak k berhak  berhak  mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang me-ngadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat singkat dan akan memberikan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan menguatkan penolakan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. 38 4. Hak dan kewajiban suami isteri Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. masyarakat .39 Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, oleh karena itu masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. hukum .40 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahi lahirr bath bathin in yang yang satu satu kepa kepada da yang yang lain lain..41 Berikut Berikut suami suami wajib melindungi melindungi isteri-nya isteri-nya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan. 42 5. Perkawinan berdasarkan Hukum Islam a. Pengertian Perkawinan Perkawinan Perkawinan menurut Hukum Hukum Islam adalah: Suatu Suatu akad atau perikatan perikatan untuk untuk menghala menghalalka lkan n hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dngan cara yang diridoi Allah .43 31

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 32 Lihat tentang larangan perkawinan. 33 Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. 34 Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara antara mereka mereka tidak boleh dilangsungk dilangsungkan an perkawinan perkawinan lagi, sepanjang sepanjang hukum masing-mas masing-masing ing agamanya agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 35 Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 16 37 Ibid. 1974 Pasal 17 38 Ibid. Pasal 21 ayat (1) sampai (5). 39 Ibid. Pasal 30 40 Ibid. Pasal 31 41 Ibid. Pasal 33 42 Ibid. Pasal 34 ayat (1) sampai (3) 43 Ahmad Azhar Basyir. 1987. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII: Hal. 11

b. Tujuan Perkawinan Tujua Tujuan n perkaw perkawina inan n dalam dalam Islam Islam adalah adalah untuk untuk memenuhi memenuhi tuntutan tuntutan naluria naluriah h hidup hidup manusia, manusia, berhubungan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan mewujudkan kebahagiaan keluarga 44 sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. 6. Perjanjian Perkawinan dan Harta Perkawinan Calon suami istri sebelum melaksanakan perkawinan boleh mengadakan suatu perjanjian perkawinan sepanjang dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh agama. Perjanjian antara calon suami istri ini dapat disahkan secara tertulis oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pada UU No 1 Tahun 1974 Pasal 29 disebutkan: 1. Pada Pada waktu waktu atau atau sebelu sebelum m perkaw perkawina inan n dilang dilangsun sungk gkan, an, ke dua belah pihak atas atas perset persetuju ujuan an bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut 2. Perjanjian Perjanjian tersebut tersebut tidak dapat disahkan bilamana bilamana melanggar melanggar batas-batas batas-batas hukum, agama, agama, dan kesusilaan 3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan 4. Selama perkawinan perkawinan berlangsun berlangsungnya gnya perjanjian perjanjian tersebut tersebut tidak dapat dirubah kecuali kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan persetujuan tidak merugi-kan pihak  ketiga. Berkaitan dengan perjanjian menyangkut harta perkawinan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan: a. Apabila Apabila dibuat dibuat perjanjian perjanjian perkawinan mengenai mengenai pemisahan pemisahan harta bersama, bersama, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiabn suami untuk menafkahi. b. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masingmasing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan. c. Perjanjian Perjanjian perkawinan mengenai mengenai harta, mengikat mengikat kepada kepada para pihak dan pihak ketiga ketiga terhitung terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. d. Perjanjian Perjanjian perkawinan perkawinan mengenai mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan persetujuan bersama bersama suami istri dan wajib mendaptarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah. Pelanggaran Pelanggaran atas perjanjian perjanjian perkawinan perkawinan memberi hak kepada kepada istri untuk meminta meminta pembatalan pembatalan 45 nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. 7. Putusnya perkawinan Perkawinan putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. atas keputusan pengadilan 8. Perceraian dan Akibatnya Akibat putusnya perkawinan adalah: a.Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan berdasarkan kepentingan kepentingan anak, bilamana bilamana ada perselisiha perselisihan n mengenai mengenai penguasaan penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya b.Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh oleh anak anak itu, itu, bilama bilamana na bapak bapak dalam dalam kenyat kenyataan aan tidak tidak dapat dapat member memberii kewaji kewajiban ban terseb tersebut, ut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut c.Peng c.Pengadi adilan lan dapat dapat mewajib mewajibkan kan kepada kepada bekas bekas suami suami untuk untuk member memberikan ikan biaya biaya penghi penghidup dupan an dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri

B. Hukum Waris 1. Pengertian 44 45

Ibid  Disarikan dari Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, BAB VII Tentang PERJANJIAN PERJANJIAN PERKAWINAN Pasal 45-52.

Warisan, yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyar masyaraka akat, t, yang yang melahi melahirka rkan n sediki sedikitt banyak banyaknya nya kesuli kesulitan tan sebaga sebagaii akibat akibat dari dari mening meninggal galnya nya 46 seorang manusia. 2. Asas Dalam hukum waris berlaku suatu asas: a. Bahwa hanyalah hak-hak dam kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekyaan harta Dengan kata kata lain lain hanyal hanyalah ah hak-hak hak-hak dan kewajib kewajibananbenda benda saja saja yang yang dapat dapat diwar diwarisk iskan. an. Dengan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian kepribadian,, seperti seperti hak-hak hak-hak dan kewajiban-kewaji kewajiban-kewajiban ban sebagai suami atau sebagai sebagai ayah tidak  dapat diwariskan, diwariskan, begitu pula hak-hak hak-hak dan kewajiban-k kewajiban-kewajib ewajiban an sebagai sebagai seorang seorang anggota anggota perkumpulan. Tetapi ada kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut suapaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya, menurut undang-undang beralih pada (diwarisi oleh) ahli waris dari masing-masing orang yang mempunyai hak-hak itu. Sebaliknya ada juga hak-hak  dan kewajiban-kewajiban yang terletak dalam lapanga hukum perbendaan atau per-janjian, tetapi tetapi tidak tidak berali beralih h pada pada ahli ahli waris waris si mening meninggal gal,, misaln misalnya ya hak  vruchtgebruik  atau suatu suatu perjan perjanjian jian perbur perburuha uhan n dimana dimana seoran seorang g akan akan melaku melakukan kan akan akan melaku melakukan kan suatu suatu pekerja pekerjaan an dengan tenaganya sendiri. Atau suatu perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk  (perseroa roan) n) menuru menurutt BW, maupun maupun yang yang berben berbentuk  tuk  firma menuru menurutt WvK yang yang maatschap (perse menurut undang-undang diakhiri dengan meninggalnya salahsatu anggota atau pesero . b. Bahwa apabila seorang meninggal, maka ketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada pada sekalia sekalian n ahli ahli warisny warisnya. a. Asas Asas tersebu tersebutt tercant tercantum um dalam dalam suatu suatu pepata pepatah h Peranc Perancis is yang yang berbunyi le mort sedangkan kan pengop pengoperan eran segala segala hak dan kewajib kewajiban an dari si mort saisi saisitt le vit, vit, sedang 47  meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan saisine. 3. Unsur

Di atas telah disinggung sedikit unsur-unsur hukum waris BW, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur hukum waris ini diangkat kembali dan dibahas agak lebih luas dengan maksud para pembaca tidak sekedar berkenalan dengan unsur-unsur hukum waris tersebut tetapi dapat me-ngetahui seluk beluknya masing-masing. a. Pewaris Siapa Siapa yang yang layak layak disebu disebutt sebaga sebagaii pewari pewaris? s? Banyak Banyak kalang kalangan an member memberii jawaba jawaban n atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi pasal 830 BW, yaitu setiap orang yang telah meninggal dunia. dunia. Kelemahan jawaban jawaban ini adalah kalau yang meningga meninggall dunia itu tidak meninggal meninggalkan kan sediki sedikitt pun harta benda. benda. Hukum Hukum waris waris tidak tidak akan akan dipers dipersoal oalkan kan kalau kalau orang orang yang yang telah telah mening meninggal gal dunia dunia tidak tidak mening meninggal galkan kan harta harta benda. benda. Maka Maka unsurunsur-un unsur sur yang yang mutlak mutlak harus harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. b. Ahli Waris Pertanyaan serupa di atas dapat juga diajukan untuk masalah ahli waris. Siapa yang layak  disebut sebagai ahli waris? Dalam garis besarnya ada dua kelompok orang yang layak untuk  disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang oleh hukum atau UU (maksudnya KUH Pertada/BW) telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok  kedua kedua adalah adalah orang orang atau atau orangorang-ora orang ng yang yang menjad menjadii ahlim ahlim waris waris karena karena pewaris pewaris dikala dikala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak, perbuatan hukum pengangkatan anak atau adopsi dan perbuatan hukum lain yang disebut testemen atau surat waris. 46

Oemar Salim. 2000. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 2 Subekti. 1982. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.Hal. 95-96.

47

Ahli waris menurut UU dari atas 4 (empat) golongan. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak  tersebut (Pasal 832, 852 dan 852 a KUH perdata). Golongan kedua terdiri atas ayah dan ibu (keduanya masih hidup), ayah atau ibu (salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara/i serta serta sekalia sekalian n keturu keturunan nan saudara/ saudara/ii tersebu tersebutt (Pasal (Pasal 854, 855, 856 dan 857 KUH perdata) perdata).. Golongan ketiga terdiri atas kakek-nenek garis ibu dan kakek nenek garis atau pihak ayah. Menuru Menurutt Pasal Pasal 835 KUH perdat perdata, a, apabil apabilaa si yang yang mening meninggal gal dunia dunia tidak tidak mening meninggal galkan kan keturunan maupun suami atau istri maupun saudara/i, maka harta warisan dikloving  (dibagi dua, satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas dan satu bagian lainnya untuk sekalian keluarga sedarah garis ibu lurus ke atas. Dan golongan keempat terdiri dari sanak keluarga pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam dan derajat ketujuh karena pergantian tempat. Penggolongan ahli waris tersebut di atas selanjutnya dapat dilihat pada Peragaan berikut: c. Harta Warisan Tidak otomatis harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia adalah harta warisan. Untuk memastikan apakah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meinggal dunia termasuk harta warisan atau bukan perlu diketahui lebih dahulu status hukum perkawinannya dan hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meinggal dunia tersebut. Status Status hukum hukum perkawinan perkawinan menurut KUH Perdata Perdata terdiri terdiri atas 3 (tiga) kategori. kategori. Pertama , perkaw perkawina inan n yang yang dilang dilangsun sungka gkan n dengan dengan perjan perjanjian jian kawin kawin bahwa bahwa antara antara suamisuami-ist istri ri yang yang bersangkutan tidak ada percampuran harta benda atau harta kekayaan. Kedua, perkawinan yang dilang dilangsun sungka gkan n dengan dengan perjan perjanjia jian n kawin kawin bahwa bahwa antara antara suamisuami-ist istri ri yang yang bersan bersangku gkutan tan ada percampuran harta benda secara bulat. Dan ketiga , perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawinbahwa antaran suami-istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda tetapi ada pengecualiannya. Kategori terakhir ini misalnya suami-istri melangsungkan perkawinan dengan perjanjian kawin ada percampuran harta kekayaan, namun suami atau calon suami menghendaki agar mobil yang diperolehnya selama masih bujangan dan masih dipakainya untuk keperluan sehari-hari tidak masuk atau dikecualikan dari percampuran harta benda. Landasan hukum dari status hukum perkawinan jenis terakhir ini adalah pasal 139 KUH Perdata yang mengatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suamiistri dapat menyiapkan menyiapkan beberapa penyimpangan penyimpangan dari peraturan peraturan UU sekitar persatuan persatuan harta kekayaan sepanjang tidak menyalahi tata susila. Hal-hal lain yang mebebani harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia misalnya sewaktu masih hidup telah mengadakan perjanjian utang piutang dengan pihak  lain yang sampai saat ia meninggal dunia, utang tersebut belum juga dibayar. Demikian juga masalah masalah pajak pajak yang yang belum belum dibaya dibayarr dan biaya-b biaya-biay iayaa lain lain yang yang diguna digunakan kan untuk untuk keperlu keperluan an pemakaman pewaris. Bisa saja terjadi perkawinan dilangsungkan tanpa didahului pernajijian kawin. Apakah akibat hukunya jika perkawinan dilangsungkan tanpa didahului perjanjian kawin? Jawwaban atas pertanyaan ini adalah ketentuan Pasal 119 KUH Perdata yang mengatakan bahwa mulai saat per-kawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar sekadar mengenai mengenai itu dengan dengan perjanjian perjanjian kawin tidak diadakan diadakan ketentuan lain. Maksud Maksud dari dari ketent ketentuan uan Pasal Pasal 119 ini adalah adalah apabil apabilaa suami-i suami-istr strii sewakt sewaktu u melang melangsun sungka gkan n perkaw perkawina inan n tidak tidak membua membuatt perjan perjanjian jian tentan tentang g harta harta kekaya kekayaan, an, maka maka demi demi hukum hukum terjadi terjadi percampuran harta kekayaan secara bulat. Akibat dari perkawinan yang dilangsungkan dengan percampuran harta kekayaan, baik  karena perjanjian kawin maupun demu hukum (pasal 119), tidak semua harta kekayaan yang diting ditinggala galakan kan oleh oleh orang orang yang yang mening meninggal gal dunia dunia termas termasuk uk harta harta warisa warisan. n. Pasal Pasal 128 KUH Perdata mengatakan bahwa tatkala persatuan bubar, maka harta kekayaan persatuan dibagi 2 (dua) antara suami dan istri dengan dengan tidak mempersolakan mempersolakan dari pihak manakah manakah harta kekayaan terseb tersebut ut dipero diperoleh leh.. Maksud Maksudnya nya,, ½ (seten (setengah gah)) bagian bagian dari dari harta harta pening peninggal galan an adalah adalah harta harta

warisan, sedangkan ½ (setengah) bagian lainnya adalah hak suami yang masih hidup (hidup terlama) terlama) sebagai sebagai akibat akibat dari perkawinan perkawinan percampuran percampuran harta kekayaan kekayaan (pasal (pasal 128). Namun pembelahan aras 2 (dua) bagian yang sama tersebut baru dilakukan setelah dikurangi dengan beban-beban seperti beberapa contoh di atas. Contoh soal berikut mudah-mudahan dapat membantu pemahaman atas penjelasan di atas. Pewaris ber-nama P (suami) dan Istri bernama Q. Perkawinan P –Q dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa ada per-campuran harta kekayaan, namun sebuah mobil Mercedez yang diperoleh P dari harta warisan ayahnya tidak masuk dalam percampuran harta benda perkawinan tersebut . Total biaya pemakaman P = Rp 30 Juta. Sewaktu masih hidup ada utang di Bank Negara (kredit) sebesar Rp 50. Juta. Harta peninggalan P terdiri dari sebidang tanah HM. Senilai Rp 100 Juta, 2 (dua) bidang tanah HGB dengan dengan nilai total keduanya keduanya Rp 300 juta dan sebuah perusahaan perusahaan Garmen senilai senilai Rp 500 juta. Perlu ditambah bahwa semua beban atau utang selama masih hidup dan untuk kepentingan bersama suami-istri termasuk beban harta persatuan dan segala biaya untuk keperluan pemakaman termasuk beban warisan. Sedangkan mobil pribadi P senilai Rp 100 juta. Jadi untuk mengetahui berapa bessar harta warisan bersih P dapat dibuat skema seperti berikut; Pembag Pembagian ian harta harta warisan warisan tidak tidak terlamp terlampau au sulit sulit manaka manakala la perkaw perkawina inan n dilang dilangsun sungka gkan n dengan dengan perjan perjanjian jian bahwa bahwa ada percam percampur puran an harta harta atau atau tidak tidak ada percam percampur puran an harta harta benda benda 48 perkawinan. 4. Ahli Waris Menurut Undang-Undang Undang-Undang Dalam garis besarnya ada 4 (empat) kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris: a. Suami atau isteri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut.49 b. Ayah dan ibu (keduanya (keduanya masih hidup), ayah atau ibu (salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara/i serta sekalian serta sekalian keturunan saudara/i tersebut. 50 c. Kakek nenek garis ibu dan kakek nenek garis atau pihak ayah. d. Sanak keluarga pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam dan derajat ketujuh karena pergantian tempat. 5. Ahli Waris Menurut Surat Wasiat Orang-atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak, perbuatan hukum pengan pengangka gkatan tan anak anak atau adopsi adopsi dan perbua perbuatan tan hukum hukum lain yang yang disebu disebutt testam testamen en atau atau surat surat 51 wasiat.

48

Anisitus Amanat. 2000. Membagi Warisan berdasaarkan Pasal-pasal BW. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 6-13 49 Pasal 832,852 dan 852 a KUH Perdata 50 Pasal-pasal 854,855,856 dan 857 KUH Perdata. 51 Anisitus Anisitus Amanat, Amanat, Membagi Membagi Warisan Warisan Berdasark Berdasarkan an Pasal-Pasa Pasal-Pasall Hukum Hukum Perdata Perdata BW , (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2000). Hlm.7

BAB IV HUKUM BENDA A. Pengaruh berlakunya UUPA terhadap Buku II BW Dalam Buku II KUH Perdata diatur macam-macam hak kebendaan, akan tetapi dalam membicarakan macam-macam hak kebendaan dalam buku II itu harus diingat berlakunya UndangUndang No 5 tahun 1960 yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam undangt-undang tersebut ditentukan bahwa semua hak yang bertalian dengan bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada didalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik, dicabut berlakunya dari buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. B. Sistem Buku II BW Buku II KUH Perdata: Menggunakan Menggunakan sistem sistem tertutup tertutup artinya artinya orang tidak diperkenankan diperkenankan untuk menciptakan hak kebendaan lain, selain apa yang sudah ada dalam Buku II tersebut. Yang dimaksud dengan Benda dalam Buku II ialah apa saja yang dapat dijadikan hak  seseorang baik berujud maupun benda tak berujud. C. Pentingnya pembedaan benda bergerak dan benda tetap Dalam UUPA UUPA (UU No. No. 5 tahun tahun 1960) 1960) tidak tidak mengenal mengenal pembedaan pembedaan antara antara benda bergerak  dan benda tidak bergerak . Menurut Pitlo pembedaan benda atas benda tak bergerak dan benda tetap tetap itu adalah adalah merupa merupakan kan pembed pembedaan aan yang yang terpen terpentin ting g sejak sejak dahulu dahulu.. Namun Namun di Nederl Nederland and perkembangan ilmu pengetahuan sekarang mengenal pembedaan benda atas benda atas nama dan benda tidak atas nama . Pada umumnya benda-benda atas nama adalah ter-daftar didalam register  dan disebu disebutka tkan n atas atas nama nama yang yang berhak berhak.. Benda-b Benda-bend endaa tak berger bergerak ak terdafta terdaftarr dalam dalam regist register  er  umumny umumnyaa di kantor kantor-ka -kanto ntorr hipoti hipotik. k. Sedang Sedang benda-b benda-bend endaa berger bergerak ak hampir hampir semua semua merupa merupakan kan 52 benda-benda tidak atas nama. H. Drion Drion mengat mengataka akan, n, bahwa bahwa di Nederla Nederland nd terdap terdapat at tenden tendensi si bahwa bahwa menuru menurutt pendap pendapatatpendapat modern mereka cenderung untuk mengakui pembedaan benda atas benda-benda atas nama dan tidak atas nama, atau benda-benda terdaftar dan tak terdaftar. 53 Pembed Pembedaan aan benda benda yang yang demiki demikian an kirany kiranyaa patut patut diperh diperhati atikan kan dalam dalam rangka rangka pembin pembinaan aan 54 Hukum Nasional kita sekarang ini demi kepastian hukum dan kepastiah hak. Pembedaan antara benda bergerak dan benda tak bergerak ini penting artinya. Pentingnya itu berhubungan dengan 4 hal:

52

A. Pitlo, Het Zakenrecht , Hal 25 H. Drion, Compendium Van Het Nederlands Vermogensrecht . Hal: 13 54 Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, (Yogyakarta, Liberti : 1981) Hlm. 22. 53

1. Bezit. Mengenai bezit  misalnya – terhadap barang bergerak berlaku azas seperti yang tercantum dalam Pasal 1977 KUH Perdata, yaitu bezitter  dari barang bergerak adalah sebagai eigenaar  dari barang tersebut. Sedangkan kalau mengenai barang tak bergerak tidak demikian halnya. 2. Levering (penyerahan) Mengenai levering terhadap benda bergerak itu dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama. Mengenai levering dari benda tak bergerak ini praktek di Indonesia lain dari pada di Nederland. Di Indonesia mengenai levering terhadap barang-barang tak bergerak itu berdasarkan Pasal 24 OV (Bepalingen omtrent de invoeiring van en de overgang tot de nieuwe wetgeving ) masih mendas mendasark arkan an pada pada peratura peraturan n atau cara cara yang lama lama yaitu yaitu berdas berdasark arkan an Oversch Overschrij rijvin vings gs Ordonantie (S-1834 no. 27). Pasal 24 OV pokoknya berbunyi: Aturan-at Aturan-aturan uran yang berbunyi berbunyi mengenai mengenai cara levering levering dari barang-b barang-baran arang g tak bergerak  bergerak  dengan dengan pengumuma pengumuman n acte-ac acte-acte te sebagaim sebagaimana ana dimuat dimuat dalam dalam Pasal Pasal 616-620 616-620 KUH Perdata Perdata untuk sementara tetap tidak berlaku yang berlaku ialah peraturan-peraturan yang berlaku sekarang ada (overschrijving Ordonantie) sampai ditentukan yang lain. Verjaing (kadaluarsa) Mengenai Mengenai Verjaring, Verjaring, ini juga berlainan. berlainan. Terhadap Terhadap benda-bend benda-bendaa bergerak bergerak itu tidak dikenal verjaring sebab bezit disini sama dengan eigendom atas benda bergerak itu, sedang untuk  benda-benda tak bergerak mengenal adanya verjaring. Bezwaring (pembebanan) (pembebanan) Mengenai bezwaring  (pembebanan) terhadap benda bergerak harus dilakukan dengan pand  (gadai) sedang terhadap benda tak bergerak harus dilakukan dengan hipotik .55 D. Hak kebendaan: arti dan macamnya 1. Pengertian Hak kebendaan ( Zakelijkrecht ) adalah hak mutlak atas sesuatu benda, dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga .56 Tentang hak-hak kebendaan : a. Bezit, Ialah Ialah suatu suatu keadaa keadaan n lahir, lahir, dimana dimana seoran seorang g mengua menguasai sai suatu suatu benda benda seolah seolah-ol -olah ah kepuny kepunyaan aan sendiri, yang ole hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.

b. Eigendom, Ialah hak yang paling sempurna atas suatu benda seorang yang mempunyai hak eigendom (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan,, bahkan merusak) c. Hak-hak kebendaan di atas benda orang lain, Ialah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan. d. Pand dan Hypotheek, Ialah hak kebendaan ini memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi dijadikan jaminan bagi hutang seseorang. e. Piutang-piutang yang diberikan keistimewaan (privilage)

55 56

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, (Yogyakarta, Liberti : 1981) Hlm. 22-23. Ibid. Hlm. 24.

Ialah suatu keadaan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang melulu berdasarka sifat piutang. f. Hak reklame, Ialah hak penjual untuk meminta kembali barang yang telah dijualnya apabila pembeli tidak  melunasi pembayarannya dalam jangka waktu 30 hari. 2. Macam-macam hak kebendaan Hak-hak Hak-hak kebendaan kebendaan yang diatur diatur dalam Buku II Perdata Perdata itu dapat dibedakan dibedakan sebagai berikut (dengan sudah mengingat mengingat berlakunya Undang-undang Undang-undang Pokok Agraria):

a. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (zakelijk ( zakelijk genotsrecht ) ini dapat atas bendanya sendiri dapat juga atas benda milik orang lain: 1) Yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya: hak milik atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. Bezit atas benda tanah/benda yang bukan tanah. 2) Yang bersifat memberi kenikmatan, tapi atas benda milik orang lain. Bezit atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. Hak memungut hasil atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. Hak pakai dan mendiami mendiami atas bend benda a bergerak bergerak/bend /benda a yang bukan tanah. b.Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (zakelijk (zakelijk zakerheidsrecht  zakerheidsrecht ) Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan: 1) Gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak. 2) Hipotik sebagai jaminan ialah benda-benda tetap. Selanjutnya di dalam buku II B itu juga terdapat figuur-figuur/bentuk-bentuk figuur-figuur/bentuk-bentuk yang bukan merupakan hak kebendaan kebendaan tetapi tokh diatur dalam Buku II KUH Perdata sejajar dengan dengan hak-hak kebendaan yang lain, yaitu: privilegie dan hak retentie. retentie. Karena hak-hak tersebut sedikit banyak juga bersifat memberi jaminan dan mengandung cirri hak kebendaan. E. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan Hak-ha Hak-hak k kebend kebendaan aan yang yang bersif bersifat at member memberii kenikm kenikmata atan n (zakelijk genotsrecht  ini dapa dapatt atas atas genotsrecht ) ini bendanya sendiri dapat juga atas benda milik orang lain. 1. Yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya: hak milik atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. Bezit atas benda/tanah/ benda yang bukan tanah. 2. Yang Yang bersifat bersifat memberi memberi kenikmat kenikmatan, an, tapi atas benda benda milik milik orang lain. lain. Bezit Bezit atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. Hak memungut hasil atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. Hak pakai dan mendiami atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. F. Hak milik  1. Pengertian Hak milik  Pasa Pasall 570 570 KUH KUH Perd Perdata ata:: Hak mili milik k adala adalah h hak hak untu untuk k meni menikm kmat atii suatu suatu bend bendaa deng dengan an sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, sal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum oleh kekuasaan yang mempunyai wewena wewenang ng untuk untuk itu dan asal asal tidak tidak menimb menimbulk ulkan an ganggu gangguan an terhada terhadap p hak-hak hak-hak orang orang lain; lain; kesemu kesemuany anyaa itu dengan dengan tak mengur mengurang angii kemung kemungkin kinan an adanya adanya pencab pencabuta utan n hak itu untuk  untuk  kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.

G. Bezit 1. Pengertian Bezit Pasal 529 KUH Perdata: Bezit ialah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda dimana seseorang menguasainya, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri. Seacara singkat, bezit ialah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. 2. Syarat-syarat adanya bezit a. Corpus – Harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. b. Animus – Hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut. Kehendak ini adalah kehendak yang sempurna, artinya bukan kehendak dari anak kecil atau orang gila. 3. Fungsi bezit Bezit itu mempunyai 2 fungsi, yaitu: Fungsi polisionil dan fungsi z akenrechtelijk 

a. Fungsi polisionil Bezit itu mendapat perlindungan dari hukum. Hukum mengindahkan keadaan kenyataan itu tanpa memper-soalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang membezit suatu benda (sekalipun dia pencuri) maka ia mendapat perlindungan dari hukum, hukum, sampai sampai terbukt terbuktii (di muka muka pengad pengadila ilan) n) bahwa bahwa ia sebena sebenarny rnyaa tidak tidak berhak berhak.. Jadi Jadi barang siapa yang merasa haknya terlanggar harus minta penyelesaian terlebih dahulu pada polisi atau pengadilan. Itu yang dimaksud fungsi polisionil dari bezit. Fungsi polisionil ada pada setiap bezit. b. Fungsi zakenrechtelijk  Setelah beberapa waktu tertentu keadaan kenyataan (bezit) itu berjalan tanpa adanya protes dari pemilik yang sebelumnya, maka keadaan kenyataan itu akan barulah menjadi hak. Yang tadinya bezit itu akan berubah menjadi hak milik, yaitu dengan melalui lembaga verjaring. Itulah yang dimaksud dengan Fungsi zakenrechtelijk  dari bezit. Fungsi zakenrechtelijk  itu tidak ada pada setiap bezit, hanya ada pada burgerlijk bezit  saja.57 H. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan ( zakelijk zakerheidsrecht ) Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan: 1. Gada Gadaii seba sebaga gaii jami jamina nan n ialah ialah bend bendaa berg bergera erak. k. 2. Hipo Hipoti tik k seba sebaga gaii jamin jaminan an iala ialah h bend benda-b a-ben enda da teta tetap. p. Selanjutnya dalam Buku II B itu juga terdapat figuur-figuur/bentuk-bentuk yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi tokh diatur dalam Buku II KUH Perdata sejajar dengan hak-hak kebendaan yang lain, yaitu: privilegie dan hak  retentie . Karena hak-hak tersebut sedikit banyak juga bersifat memberi jaminan dan mengandung cirri hak kebendaan

I. Gadai, Fiducia, dan Hipotik. 1. Gadai a. Tinjauan Umum. Ketentuan tentang gadai di KUH Perdata merupakan ketentuan yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. 57

Ibid.. Hal.83-84

b. Perumusan Gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas barang bergerak, yang diserahkan diserahkan kepadanya kepadanya oleh seorang seorang berutang atau orang lain atas namanya, namanya, dan yang memberikan kekuasaaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara secara di-dah di-dahulu ulukan kan daripa daripada da orang orang berpiu berpiutan tang g lainnya lainnya,, dengan dengan kekecu kekecualia alian n biaya biaya untuk  untuk  melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. c. Para Pihak dalam dalam Gadai. Gadai. Ada dua pihak, yaitu pegadai pegadai dan penerima gadai. d. Hak gadai atas atas Barang Bergerak  Pembagian lembaga jaminan menjadi gadai dan Hipotik merupakan konsekwensi lebih lanjut dari pem-bagian benda menurut B.W menjadi benda-benda bergerak dan benda tak  bergerak. e. Benda Gadai Diserahkan. Diserahkan. Hak gadai diletakan dengan membawa benda gadai di bawah kekuasaan kreditur atau di bawah kekuasaan pihak ketiga. f. Hak Gadai sebagai Hak Kebendaan. Gadai merupakan suatu hak kebendaan atas barang bergerak milik orang lain. g. Gadai diperjanjikan. Artinya terjadinya gadai itu dengan memperjanjikannya. memperjanjikannya. h. Perjanjian Gadai Gadai sebagai Perjanjian Perjanjian Accesoir. Accesoir. Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang-piutang, karenanya merupakan perjanjian yang bersifat accessoir. i. Yang berhak Menggadaikan. Menggadaikan. Pada asasnya tindakan menggadaikan disyaratkan adanya kewenangan bertindak pada yang bersangkutan. j. Gadai Ulang. Gadai ulang ini bisa dilaksanakan dan pemegang gadai kedua lebih kuat kedudukannya. k. Gadai atas Benda Bergerak Bergerak tak Bertubuh 1) Pasal 1152. Bahwa benda gadai dapat berupa benda bergerak bertubuh maupun benda bergerak tak  bertubuh, yang wujudnya adalah hak. 2) Pasal 1153. Gadai atas tagihan-tag tagihan-tagihan ihan atas nama dilakukan dilakukan dengan memberitahu memberitahukann kannya ya kepada kepada debitur. 3) Gadai Tagihan Atas Nama dalam Praktik Perbankan. Penjualan benda gadai di depan umum seringkali tidak praktis, padahal dengan gadai saja krditur tidak men-jadi pemilik dari surat-surat tagihan yang digadaikan kepadanya, maka ia tidak berhak menagih sendiri kepada debitur. Salahsatu cara kreditur memper-janjikan kuasa kuasa dari debitur  debitur  pemberi  gadai untuk atasnamanya atasnamanya dapat langsung langsung dapat menagih menagih debitur tagihan yang digadaikan. Dan untuk menjaga agar debitur tidak dengan seenaknya

menarik kembali apa yang telah ia janjikan, maka kuasa itu dituangkan dalam wujud Kuasa Mutlak (tak dapat ditarik kembali). l. Gadai atas Benda Gadai yang Akan Ada. Pada prinsipnya memang ada kemungkinan untuk menjaminkan benda-benda yang nantinya akan menjadi milik pemberi gadai. m. Gadai Surat Gaji dan Surat Pensiun Surat gaji dan Surat Pensiun bukan merupakan benda-benda yang dapat dipindah tangankan, akan tetapi dalam perkembangannya dapat dapat dipakai dan diterima oleh bank-bank tertentu sebagai jaminan kredit, tentu dengan surat kuasa dan ditanda tangani oleh bendahara kantor  pemohon kredit. Jaminan semacam ini, sangat lemah karena sifat-nya pribadi, sehingga kematian yang bersangkutan adalah akhir dari gaji dan pensiun tersebut. n. Larangan Janji untuk memiliki Benda jaminan secara otomatis. Dalam Dalam hal ini debitu debiturr tidak tidak memenu memenuhi hi kewaji kewajiban banny nya, a, maka maka tak diperk diperkena enanka nkan n kredit kreditur  ur  memiliki barang gadai. o. Cessie sebagai jaminan. Dalam prakteknya pihak Bank selalu memperjanjikan cessie atas jaminan piutang-piutang atas nama. Dengan cessie, maka kreditur sebagai cessionaris menerima semua akibat hukum yang timbul. p. Hak-hak Pemegang Gadai 1) Parate eksekusi Pasal 1155. 1155. Pasal ini bermaksud kreditur mengambil apa yang menjadi haknya, sedangkan selebihnya harus dikem-balikan kepada debitur. 2) Pasal 1555 1555 ayat (2). Apabila benda-benda jaminan berupa surat-surat ber-harga, maka penjualannya dilakukan di bursa bursa di tempat tempat dimana dimana pemega pemegang ng gadai gadai tingga tinggal, l, dengan dengan syarat dihadi dihadiri ri dua orang makelar. 3) Pasal 1156. Pemegang Pemegang gadai, dalam hal debitur debitur atau pemberi gadai wanprestasi, wanprestasi, bisa menempuh jalan mohon mohon agar agar hakim hakim menent menentuka ukan n cara penjua penjualan lan barang barang gadai, gadai, dan mohon mohon agar agar hakim hakim mengizinkan pemegang gadai membeli sendiri barang gadai dengan harga yang ditentukan oleh hakim. q. Kewajiban-kewajiban Kewajiban-kewajiban Pemegang Pemegang Gadai. Gadai. Pemegang gadai berkewajiban untuk merawat benda gadai yang ada di dalam tangannya. r. Hak Kreditur atas Bunga Benda gadai. Pemegang gadai berhak untuk memperhitungkan bunga yang keluar dari benda gadai, yang dipegang oleh-nya sebagai jaminan, dengan bunga piutangnya kepada debitur  s. Hak Retentie Retentie Pemegang Pemegang gadai. Pemegang gadai mempunyai hak retentie selama hutang pokok, bunga dan ongkos-ongkos yang menjadi tanggungan debitur belum dilunasi. t. Hak Gadai tak dapat dibagi-bagi. Artinya hak gadai tidak menindih bagian-bagian dari benda gadai, benda jaminan, berdasarkan perimb perimbang angan an hutang hutangnya nya,, tetapi tetapi menind menindih ih seluru seluruh h hutang hutang,, dan setiap setiap benda benda dari dari hutang hutang menindih semua benda gadai, setiap bagian dari benda jaminan, sebagai suatu keseluruhan.

u. Hapusnya Gadai. 1) Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. 2) Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai. 3) Dengan hapus atau musnahnya benda jaminan. 4) Dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela. 5) Dengan Dengan percam percampur puran, an, yaitu yaitu dalam dalam hal pemega pemegang ng gadai gadai menjad menjadii pemili pemilik k barang barang gadai gadai tersebut. 2. Fiducia Pengertian: Pendelegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik uang kepada yang didelegasi 58 a. Timbulnya lembaga Fiducia 1) Faktor yang menimbulkan kebutuhan Lembaga Fiducia Kebutuhan praktek akan jaminan yang kuat karena gadai kadang-kadang kalah terhadap privelege. Privelege adalah hak untuk didahulukan dalam membayar hutang berdasarkan undangundang. Hal ini diatur dalam Pasal 1133 KUH Perdata dan Pasal 316, 317 KUHD) 59. Resiko atas barang gadai. Jaminan yang diberikan kepada pembeli yang beriktikad baik tak melindungi pemegang gadai. Masalah tempat dan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria untuk  hak atas tanah tertentu.

2) Sejarah perkembangan Lembaga Fiducia. Dalam Dalam Huku Hukum m Roma Romawi wi,, sema semaca cam m hak hak gada gadaii yang yang dina dinama maka kan n fiducia fiducia (fiduci (fiducia a cum creditore), berupa suatu pemindahan hak milik dengan perjanjian bahwa benda itu akan dikembalika dikembalikan n apabila apabila si berhutang berhutang sudah sudah membayar membayar hutangnya hutangnya.. Selama hutang belum dibayar, orang yang menghutangkan menjadi pemilik benda yang menjadi tanggungan itu. Sebagai pemilik dengan sendirinya ia berhak menyuruh memakai atau menyewakan benda itu pada siberhutang, sehingga orang itu tetap menguasai bendanya. Suatu cara lain untuk memberikan jaminan bagi suatu hutang, ialah yang dinamakan pignus dimana barang tanggungan tanggungan tidak menjadi milik orang yang mengutangkan mengutangkan depositum, dimana selama hutangnya belum dibayar, tetapi barang itu diserahkan kepadanya untuk menjadi pegangan saja.60 Setelah berkembang lembaga jaminan yang disebut gadai dan hipotik, fiducia tidak populer  lagi dan hilang dari peredaran. 3) Fiducia dalam yurisprudensi. Lembaga hukum tersebut di Belanda mendapat pe-ngakuannya dari Pengadilan melalui arrest yang dikenal dengan sebutan Bierbrouwerij Arrest, tanggal 25 Januari 1929. b. Fiducia menurut Para Sarjana. Eggens, Meyers dan Dion tidak setuju dengan Fiducia, karena menganggap ada penyelewengan hukum terhadap ketentuan gadai. c. Ciri-ciri Fiducia. 1) Ciri Umum. Debitur Debitur dalam memberikan memberikan jaminan jaminan kepada kepada kreditur kreditur atas janji-janjinya, janji-janjinya, menyerahka menyerahkan n hak  milikn miliknya ya atas benda benda kamina kaminan n secara secara keperc kepercaya ayaan an kepada kepada kredit kreditur, ur, tetapi tetapi dengan dengan janji, janji,

58 59

Sudarsono. 1999. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka CiptaHal 129 Sudarsono. 1999. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 372 60 Subekti. 1995. Pokok Pokok Hukum Perdata. Cet. XXVII. Jakarta: Intermasa. Hal. 78.

bahwa apabila debitur telah me-menuhi semua kewajibannya, maka hak milik atas benda jaminan otomatis kembali kepada debitur. 2) Hak-hak Kreditur. a) Hak-hak kreditur dalam hal Debitur wanprestasi. Dalam hal debitur wanprestasi, maka kreditur berhak dan wajib untuk menjual benda jaminan di depan umum. b) Hak-hak kreditur dalam perjanjian Fiducia dengan Bank sebagai Kreditur. Bank memperjanjikan bahwa dalam hal debitur  wanprestasi , bank diberi kuasa untuk  menjual didepan umum maupun dibawah tangan. c) Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga Perlindungan kepada pihak ketiga yang mengoper benda bergerak tidak atas nama dari seorang beziter hanya diberikan kepada yang beriktikad baik. d) Penyerahan Hak Milik  Penyerahan hak milik dilakukan dengan constitutum possesorium . (penyerahan benda/baran benda/barang g kepada kepada pihak yang bergerak, bergerak, benda/ benda/ barang dalam penguasaan penguasaan orang 61 lain) . e) Fiducia atas Barang Bergerak  Fiducia memang diperuntukan untuk untuk barang-barang bergerak. f) Fiducia atas Barang dagangan. Yang dimaksud barang dagangan adalah barang da-gangan yang dapat diganti, yang ditentukan menurut jenis. d. Fiducia dan Eksekusi. Semua Semua benda benda jamina jaminan n dimaks dimaksudk udkan an untuk untuk member memberii jamin-a jamin-an, n, oleh oleh karena karenanya nya harus harus bisa bisa berpindah tangan. Jaminan tersebut diwujudkan dengan pengambilan pelunasan dalam suatu eksekusi e. Masalah Fiducia Yaitu apakah fiducia bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan syarat gadai?, dan karenanya bertentangan dengan undang-undang. 3. HIPOTIK  1. Tinjauan Umum Berbicara tentang hipotik orang tak dapat melepaskan diri diri dari pembicaraan tentang Hukum Agraria, selain itu pula tidak ada pegangan yang jelas terhadap ketentuan hukum problematikanya.. 2. Perumusan Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas barang-barang tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. 3. Hipotik sebagai Hak Kebendaan Salah Salah satu satu ciri pokok pokok hak kebendaa kebendaan n adalah adalah adanya adanya droi droi de suit suitee , yaitu bahwa hak tersebut mengikuti bendanya, benda yang dibebani hipotik, tidak peduli di tangan siapa ia berada. 4. Hipotik atas benda Tak Bergerak  Hipotik dapat diletakan atas tanah dan hak-hak atas tanah yang berupa hak guna bangunan dan hak  guna usaha, yang merupakan benda-benda tidak bergera k. 5. Hipotik Atas Benda orang lain. Hipotik hanya dapat atas barang milik debitur atau pihak ketiga penjamin. 6. Hipotik atas Barang tertentu 61

Sudarsono. 1999. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 83-84.

Pendaftaran Pendaftaran hipotik pada kantor yang bersangkutan bersangkutan menunjukan menunjukan benda jaminan tertentu yang dijaminkan dan subyek penjaminan. 7. Hipotik atas Hak bagian yang Tak terbagi (onverdeld  ( onverdeld aandeel  aandeel ). ). Menurut Pasal 1166 hipotik dapat diletakan atas bagian yang tak terbagi dalam pemilikan suatu benda tak bergerak milik bersama. 8. Hipotik atas Apartemen. Ketentuan Pasal 1166 sangat menguntungkan untuk kemungkinan pembebanan atas apartemen dalam rumah susun. 9. Hipotik atas Barang-barang Barang-barang yang sudah ada. ada. Hipotik Hipotik hanya dapat diletakan diletakan atas barang-baran barang-barang g yang sudah ada, dan ini merupakan merupakan penjabaran dari asas spesialitas. 10. Hipotik diberikan untuk suatu jumlah tertentu Pasal 1176 mengatakan; Suatu hipotik hanyalah sah, sekadar jumlah uang untuk mana ia telah diberikan, adalah tertentu dan ditetapkan dalam akta. 11. Hipotik meliputi segala perbaikan dan tambahan. Pasal 1165 menyatakan bahwa hipotik meliputi semua perbaikan yang terjadi pada benda jaminan sesudah hipotik diletakan, termasuk segala sesuatu yang ditambahkan dan yang tumbuh diatas benda jaminan. 12. Hipotik secara khusus diperikatkan. Hipotik merupakan suatu perjanjian accessoir , dengan ciri; 1) Adanya bergantung dari adanya perikatan pokok. 2) Ia turut beralih dengan beralihnya perikatan pokok. 3) Ia menjadi hapus kalau perikatan pokoknya berakhir. 4) Ia tidak dapat dialihkan secara terpisah dari perikatan pokoknya. 13. Hak Hipotik didahulukan. Artinya adalah hak untuk didahulukan di dalam mengambil uang pelunasan tagihannya atas hasil eksekusi barang tertentu, yang secara secar a khusus dihipotikan. 14. Hipotik tak dapat dibagi-bagi Artinya Artinya bahwa bahwa setiap setiap bagian bagian dari dari benda benda jamina jaminan n dapat dapat dijual dijual untuk untuk diambi diambill hasiln hasilnya ya sebaga sebagaii peluna pelunasan san seluru seluruh h tagih-a tagih-an n dan setiap setiap rupiah rupiah daripa daripada da tagiha tagihan n menind menindih ih setiap setiap bagian bagian benda benda jaminan maupun seluruh benda jaminan sebagai suatu kesatuan. 15. Lahirnya hipotik  Kreditur dan debitur berunding untuk menutup suatu kredit. Para pihak juga bisa memilih langsung memasang hipotiknya. Setelah akte hipotik ditanda-tangani oleh para pihak, saksi dan PPAT, maka satu eksemplar akta hipotik dan satu salinan akta hipotik beserta dengan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dikirim kepada kantor Agraria setempat. 16. Subjek hipotik  Hipotik hanya dapat diletakan oleh orang yang dapat mengoper tangankan benda jaminan. 17. Kuasa memasang hipotik. 18. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding ( beding van eigenmachig verkoop) verkoop )

Artinya Artinya pada pada waktu waktu dibuat dibuatnya nya perjan perjanjia jian n hutang hutang-pi -piuta utang ng dengan dengan jamina jaminan n hipoti hipotik, k, orang orang tak  diperkenankan membuat janji seperti apa yang tersebut dalam Pasal 1178 ayat (1). 19. Pencantuman klausula tersebut dalam praktik  Bentuk-bentuk akta hipotik telah ditentukan termasuk klasula-klasulanya. 20. Pelaksanaan janji menjual (atas kekuasaan) sendiri.. Jika debitur debitur wanprestasi wanprestasi,, maka kreditur mempunyai mempunyai kekuasaan untuk menjual menjual benda benda jaminan jaminan dihadapan umum. 21. Theorie Mandaat. Yaitu pemegang hipotik dalam penjualan merupakan lasthebber  dari pemilik barang jaminan. 22. Theorie Execusie yang disederhanakan. Artinya kreditur pemegang hipotik menjual berdasar-kan Pasal 1178 ayat (2), pemegang hipotik  melaksanakanpenjualan benda jaminan atas dasar kekuasaannya sendiri. 23. Parate Execusie Artinya pemegang hipotik bisa menjual barang-barang jaminan sesudah debitur  wanprestasi tanpa melalui prosedur penyitaan lebih dahulu. 24. Hak dan Kewaj Kewajiba iban n dalam dalam suatu suatu Pelel Pelelang angan an ber berdas dasarar-kan kan janji janji unt untuk uk menjua menjuall atas atas kekuasaan sendiri. Dalam menjual barang jaminan dalam suatu pelelang-an, pemegang hipotik cukup hanya memberikan jaminan, bahwa ia memang berwenang untuk menjual. 25. Cara penjualan. Bahwa cara penjualan penjualan harus dilakukan dilakukan menurut menurut ke-biasaan ke-biasaan setempat setempat dan pejabat.

dihadapan dihadapan seorang seorang

26. Masalah Grosse Akta. Masalah Grosse Akta ini muncul berkaitan dengan hukum jaminan. 27. Arti Grosse. Akta Akta Gros Grosse se adal adalah ah sali salina nan n akta akta auth authen enti tik, k, yang yang pada pada bagi bagian an atas atasny nyaa dibe diberi ri judu judul: l: DEMI DEMI KEADIL KEADILAN AN BERDAS BERDASARK ARKAN AN KETUHA KETUHANAN NAN YANG YANG MAHA MAHA ESA, ESA, yang yang dapat dapat diekse dieksekus kusii sebagai layaknya suatu keputusan pengadilan yang te lah mendapat kekuatan hukum yang pasti. 28. Luasnya kewenangan Notaris mengeluarkan Akta Grosse Notaris berhak mengeluarkan Grosse semua akta yang mengandung kewajiban obligatoir tertentu 1) Grosse Akta Notariil yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang mempunyai kekuatan execuriaal Notaris mempunyai kewenangan yang luas untuk me-ngeluarkan grosse akta, tetapi hal itu belum berarti, bahwa semua grosse akta notaris dapat dilaksanakan suatu ke-putusan pengadilan, sebab untuk itu dilihat dulu apakah ada tersedia sarana untuk itu ? 2) Grosse akta notariil yang berisi kewajiban membayar sejumlah mempunyai kekuatan executoriaal. Dalam Pasal 440 Rv., bahwa tercantum dalam grosse akta dengan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, ini menunjukkan adanya kekuatan executorial seperti dalam keputusan pengadilan.

Paling tidak dalam akta-akta tertentu dapat dikeluarkan dalam bentuk grosse, yaitu akta hipotik  dan akta notariil yang berisi suatu kewajiban membayar sejumlah uang, akta grosse mempunyai mempunyai kekuatan kekuatan sebagai sebagai suatu keputusan pengadilan, pengadilan, sedang sedang pelaksanaan pelaksanaannya nya cukup dengan me-nyerahkannya pada juru sita. 3) Pendapat yang sempit grosse akta a kta pengakuan hutang murni Suatu grosse akta pengakuan hutang yang menurut pihak Mahkamah Agung memenuhi syarat dan karenanya mempunyai kekuatan executoriaal adalah: a) berisi pengakuan murni b) berupa pernyataan sepihak  c) besar hutang pasti Akta-akta notariil dalam bentuk grosse, sekarang ada tiga pendapat: a) Pendapat Notaris pada umumnya, semua akta yang mengandung suatu kewajiban obligatoir  dapat diberikan salinan dalam bentuk grosse. b) Berd Berdas asar ar Pasa Pasall 440 440 Rv., Rv., Wa Waji jib b memb membay ayar ar seju sejuml mlah ah uang uang dan dan memp mempun unya yaii keku kekuata atan n executoriaal. c) Pendapat MA, Hanya akta pengakuan hutang notariil yang dibuat secara sepihak dapat dikeluarkan dalam bentuk grosse dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

29. Grosse Akta Hipotik  Dalam Pasal 224 HIR maupun Pasal 440, diatur tentang kekuatan eksekutoriaal dari grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang. 30. Pelaksanaan Grosse Akta Hipotik  Untuk pelaksanaan grosse akta hipotik, debitur harus sudah wanprestasi dan harus ada fiat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 31. Janji untuk tak menyewakan (huurbeding  ( huurbeding ) 1) Pasal 1185 BW Pemega Pemegang ng hipoti hipotik k berhak berhak memper memperjan janjik jikan an secara secara tegas, tegas, bahwa bahwa kekuas kekuasaan aan pemili pemilik k untuk  untuk  menyewakan benda-benda jaminan dibatasi. 2) Pelaksanaan janji ex Pasal 1185 BW. Janji Pasal 1845 BW, sudah tertuang dalam Akta Hipotik ex PMA 11/1961, sehingga janji yang demikian ini selalu diperjanjkan dalam hipotik. 32. Janji Asuransi. Untuk menjaga nilai dan jaminan barang hipotik, maka kreditur boleh meng-ansuransikan barangbarang tersebut. 33. Masalah pembersihan. 1) Tuntutan pembersihan Pasal 1210 BW. Pasal tersebut mengatakan;” siapa yang membeli benda yang dibebani hipotik, baik pada suatu pelela pelelanga ngan n atas atas perint perintah ah Hakim Hakim maupun maupun dalam dalam penjua penjualan lan scara scara sukarel sukarela, a, dapat dapat menunt menuntut ut supaya supaya persil persil yang yang dibeli dibeli itu dibeba dibebaska skan n dari dari segala segala beban beban hipoti hipotik k yang yang melebi melebihi hi harga harga pembelian..” 2) Manfaat pembersihan. Syarat untuk tuntutan pembersihan dalam penjual-an secara sukarela Pasal 1211 BW. 3) Syarat dalam pasal 1211 adalah: - Penjualan diakukan di depan umum. - Mengindahkan kbiasaan-kebiasaan setempat. - Di hadapan pejabat umum. - Rencana penjualan harus diberitahukan kepada para kreditur. 4) Janji untuk tidak dibersihkan Pasal 1210 ayat (2).

Penjualan mengadakan persekongkolan dengan pembeli, maka tuntutan pembersihan hanya dibenarkan dalam penjualan di depan umum. 34. Akibat hipotik terhadap Pihak ketiga Pasal 1199 BW. Pasal tersebut menegaskan menegaskan ciri-ciri ciri-ciri hipotik hipotik sebagai sebagai hak kebendaan dengan menyataka menyataka bahwa: kreditur pemegang hipotik yang hipotiknya telah didaftarkan, mempunyai hak hipotik atas benda jaminan tak perduli di tangan siapa benda tersebut berada. Hipotik dan pihak ketiga Bezitter Pasal 1199 BW. Kreditur pemegang hipotik berhak untuk, setelah memberikan sommatie kepada debitur, menjual benda jaminan yang di-kuasai pihak ketiga. Perimbangan besarnya beban hipotik. Yaitu sebanding dengan nilai jaminan milik debitur terhadap nlai keseluruhan benda jaminan sbelum dilunasi. 35. Berakhirnya hipotik  Hipotik berakhir karena hapusnya perikatan pokok, sedangkan perikatan hapus karena pembayaran, penawaran pembayaran, novatie , percampuran hutang, pemebebasan hutang, dilepasnya hak hipotik, musnahnya benda, berakhir-nya hak memberi hipotik, berakhirnya jangka waktu, ter-penuhinya syarat batal, pencabutan hak, karena adanya pe-netapan tingkatan-tingkatan kedudukan kreditur oleh Hakim. 36. Pelaksanaan Roya hipotik yang diberikan untuk bank. Pelaksanaan Roya dilakukan oleh kantor Agraria, sekarang kantor Pertahanan setempat setelah ada permohon-an untuk itu. 37. Liku-liku roya. Adanya prinsip hipotik tak dapat dibagi-bagi, adakalanya mengharuskan kita untuk berhati-hati dalam meroya beban hipotik. J. Hak Tanggungan Dalam Hukum Perdata kita mengenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak  kebendaan yang memberi jaminan. Hak kebendaan yang memberi jaminan itu senantiasa tertuju terhadap bendanaya orang lain, mungkin terhadap benda bergerak atau benda tak bergerak. Jika benda jaminan itu tertuju pada benda tak bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa hipotik, sedang jika benda jamin-an itu tertuju pada benda bergerak maka hak kebendaan tersebvut berupa Gadai. Kedua macam hak kebendaan tersebut memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Oleh karena hipotik dan gadai tersebut merupakan hak kebendaan maka juga mempunyai sifat-sifat selalu mengikut mengikutii bend bendanya anya (dro ( droit it de suite suite)), yang dari dari hak kebend kebendaan aan yaitu: yaitu: selalu yang terjadi terjadi dahulu dahulu didahulukan dalam pemenuhannya ( droit de preference , azas prioriteit ) dapat dipindahkan dan lain-lain. Selain itu baik hipotik maupun gadai mempunyai kedudukan preferensi yaitu didahulukan dalam pe-menuhannya melebihi kreditur-kreditur lainnya. 62

62

Undang-undang KUH Perdata Pasal 1133.

BAB V HUKUM PERIKATAN A. Pengaturan dalam Buku III BW Hukum Hukum Perika Perikatan tan ialah ialah suatu suatu perhub perhubung ungan an hukum hukum antara antara dua orang orang atau dua pihak, pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak  yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hukum perikatan terdiri atas : 1. Perihal perikatan dan sumber-sumbernya sumber-sumbernya 2. Macam-macam perikatan 3. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang undang-undang 4. Perikatan yang lahir dari perjanjian 5. Perihal resiko, wanprestasi dan keadaan memaksa memaksa 6. Perihal hapusnya hapusnya perikatan-perikatan 7. Beberapa perjanjian khusus khusus yang penting Buku II BW terdiri atas suatu bagian umum dan satu bagian khusus. Bagian umum memuat memuat pertauran-per pertauran-peraturan aturan yang berlaku berlaku bagi perikatan pada umumnya, umumnya, misalnya ten-tang ten-tang bagaim bagaimana ana lahir lahir dan hapusn hapusnya ya perika perikatan tan,, macam-m macam-maca acam m perika perikatan tan dan sebaga sebagainy inya. a. Bagian Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyar masyaraka akatt dan yang yang sudah sudah mem-pu mem-punya nyaii nama-na nama-nama ma terten tertentu, tu, misaln misalnuya uya jual-be jual-beli, li, sewasewamenyewa, perjanjian perburuhan, maatschap, pemberian (schenking), dsb. Buku III menganut asas kebebasan dalam dalam hal membua membuatt perjan perjanjia jian n (beginsel beginsel der  contractsvrijheid ). Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang  Sebenarny rnyaa yang yang dimaks dimaksudk udkan an oleh oleh pasal pasal tersebu tersebut, t, tidak tidak lain lain dari dari pernya pernyataa taan n membuatnya . Sebena bahwa tiap perjanjian mengikat  kedua belah pihak . Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik  kesimp kesimpula ulan n bahwa bahwa orang orang leluas leluasaa untuk untuk membua membuatt perjan perjanjia jian n apa saja, saja, asal asal tidak tidak melang melanggar  gar  keter keterti tiba ban n umum umum yang yang diat diatur ur dala dalam m bagi bagian an khus khusus us Buku Buku III, III, teta tetapi pi pada pada umum umumny nyaa juga juga dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III itu. Dengan kata lain peraturan-peraturan yang di-tetapkan dalam Buku III BW itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain petaruranperaturan dalam Buku III, pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap (aanvullend  ), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. recht ), Sistem yang dianut oleh Bukuk III itu juga lazim dinamakan system terbuka yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh uku II perihal hokum perbendaan. Di situ orang tidak dibolehkan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam BW sendiri, di situ dianut suatu system tertutup.63 B. Sumber Perikatan Menurut Pasal 1233, menyatakan bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Maka sumber perikatan itu adalah: 1. Karena suatu Kesepakatan Kesepakatan atau Perset Persetujuan ujuan.. 2. Karena Undang-und Undang-undang ang C. Syarat-Syarat Perikatan Sahnya suatu perikatan atau perjanjian terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi adalah : 1.Sepakat mereka yang mengikatkan diri 2.Cakap untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. 3.Mengenai suatu hal tertentu 4.Suatu sebab yang halal. 64 63 64

Subekti. 1995. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Hal. 127-128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320.

D. Prestasi dan wanprestasi wanprestasi Beriku Berikutt adalah adalah ketent ketentuan uan Undan Undang-u g-unda ndang ng KUH Perdata Perdata yang yang mengat mengatur ur bila bila terjadi terjadi wanprestasi dalam suatu per-ikatan: Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan Adalah : 1. Penggantian biaya, kerugian dan bunga bunga karena tak di-penuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan diwajibkan,, bila debitur, walaupun telah dinyatakan dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, itu, atau jika jika sesuat sesuatu u yang yang harus harus diberi diberikan kan atau atau dilaku dilakukan kannya nya hanya hanya dapat dapat diberi diberikan kan atau atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. 2. Debitu Debiturr harus harus dihuku dihukum m untuk untuk mengga mengganti nti biaya, biaya, kerugi kerugian an dan bunga. bunga. bila bila ia tak dapat membuk membuktika tikan n bahwa bahwa tidak tidak dilaks dilaksana anakan kanny nyaa perika perikatan tan itu atau atau tidak tidak tepatn tepatnya ya waktu waktu dalam dalam melaks melaksana anakan kan perika perikatan tan itu diseba disebabka bkan n oleh oleh sesuat sesuatu u hal yang yang tak terduga terduga,, yang yang tak dapat dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. 3. Tidak ada penggant penggantian ian biaya. kerugian kerugian dan bunga. bunga. bila karena keadaan keadaan memaksa memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. 4. Biaya, Biaya, ganti rugi dan bunga, bunga, yang bo!eh dituntut dituntut kreditur, kreditur, terdiri terdiri atas atas kerugi kerugian an yang yang telah telah dideritanya dan keuntung-an yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini. 5. Debitur Debitur hanya diwajibkan diwajibkan mengganti mengganti biaya, kerugian kerugian dan bunga, bunga, yang diharap atau sedianya sedianya dapat dapat diduga diduga pada pada waktu waktu perika perikatan tan diadak diadakan, an, kecual kecualii jika jika tidak tidak dipenu dipenuhin hinya ya perika perikatan tan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya. 6. Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehila kehilanga ngan n keuntu keuntunga ngan, n, hanya hanya mencak mencakup up hal-ha hal-hall yang yang menjad menjadii akibat akibat langsu langsung ng dari dari tidak  tidak  dilaksanakannya perikatan itu. 7. Jika dalam suatu suatu perikatan perikatan ditentukan ditentukan bahwa pihak yang lalai lalai memenuhinya memenuhinya harus membayar  membayar  suatu suatu jumlah jumlah uang uang tertent tertentu u sebaga sebagaii ganti ganti kerugi kerugian, an, maka maka kepada kepada pihak pihak lain-lai lain-lain n tak boleh boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu. 8. Dalam perikatan perikatan yang hanya berhubungan berhubungan dengan pem-bayaran pem-bayaran sejumlah sejumlah uang, penggantian penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum. 9. Bunga Bunga uang uang pokok pokok yang dapat dapat ditagi ditagih h dapat dapat pula pula mengha menghasil sil-ka -kan n bunga, bunga, baik karena suatu permoh permohona onan n di muka muka Pengad Pengadila ilan, n, maupun maupun karena karena suatu suatu perset persetuju ujuan an yang yang khusu khusus, s, asal asal saja saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun. 10. Walaupun Walaupun demikian, demikian, penghasilan penghasilan yang dapat ditagih, ditagih, seperti uang upah tanah dan uang sewa lain, lain, bunga bunga abadi abadi atau bunga bunga sepanj sepanjang ang hidup hidup seseor seseorang ang,, mengha menghasil silkan kan bunga bunga mulai mulai hari hari dilakukan penuntutan atau dibuat persetujuan. Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian hasil-hasil sewa dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada kreditur  untuk pem-bebasan debitur. 65 E. Keadaan Memaksa dan Risiko Resiko merupakan kewajiabn kewajiabn memikul memikul kerugian yang yang disebabkan disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalaha kesalahan n salah satu satu pihak. pihak. Tentang Tentang resiko resiko telah diatur diatur dalam KUH KUH Perdata Perdata Pasal 1237 1237 yang berbunyi berbunyi dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu suatu barang tertentu, tertentu, maka barang itu se-menjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si ber-piutang. Perkataan tanggungan dalam pasal ini adalah resiko. 65

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1243 sampai 1252

Dalam hal keadaaan keadaaan memaksa, memaksa, telah diatur diatur dalam Pasal 1553 yang yang menyebutkan menyebutkan:: Jika selama waktu sewa, barang yang dipersewaka dipersewakan n itu musnah musnah diluar diluar kesalahan kesalahan salah satu pihak, pihak, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Dari perkataan gugur itu, disimpulkan bahwa masing masing pihak itu tidak dapat menuntut sesuatu sesuatu apa dari pihak lain-nya. Dengan kata lain kerugian akibat kemusnahan itu dipikul dipikul seluruhnya oleh pemilik barang. barang. 66 F. Hapusnya perikatan Dalam Pasal 1381 Perikatan hapus:karena pembayaran; 1. karena penawaran pembayaran tunai, tunai, diikuti dengan pe-nyimpanan atau penitipan; 2. karena pembaruan pembaruan utang; utang; 3. karena perjumpaan utang atau kompensasi; 4. karena percampuran percampuran utang; utang; 5. karena pembebasan pembebasan utang; utang; 6. karena musnahnya barang yang terutang; 7. karena kebatalan kebatalan atau atau pembatalan; pembatalan; 8. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;dan ini;dan 9. karena lewat waktu, waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

66

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta, Intermasa: 1987) Hlm. 59-63

DAFTAR BACAAN Abdurrahman, H. SH. MH. 1990. Masalah Perwakafan Perwakafan dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ali Rido. 2001. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Alumni. Hal. 7-10. Anisitus Amanat. 2000. Membagi Warisan berdasaarkan Pasal-pasal BW. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 6-13 Basyir, Ahmad Azhar. 1987. Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Brinz. A. “Lehrbuch der Pandecten” , 1883. Chidir Ali. 1999. Badan Hukum. Bandung: Alumni. Drion, H. Compendium Van Het Nederlands Vermogensrecht . Friedrich Carl von Savigny/1985, System des heutigen romischen echts. Houwing, Ph A.N. Subjektiefrecht, Rechtssubject, Rechtpersoon, hoofstuk III. Hal. 153 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Oenyebaran Kompilasi Hukum Islam. Kansil, CST. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kranenburg, “De gronndslagen der rechtswetenscap”, 1952, hlm 62; Men staat nu, meen bij het  begrip rechtspersoon inderdaat niet voor een fictie, maar voor een connsrictie van het  juridisch denken . Marcel Planiol “Traitë elëmentaire de droit civil” 1982. 1982. Prof. Mr. W.L.P.A. W.L.P.A. Molengraaff Molengraaff “Leidraad “Leidraad bij de boefening van het Nederlndse handelsrecht, 1948, I, par. 28 Oemar Salim. 2000. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Otto von Gierke. 1873. “Das deutsche Geossenschafttsrecht” . Paul Scholten Bregtein van der Grinten. Mr, pada Asser’s Handleiding tot debeoefening van het  Nederlands Burgerlijk Recht, Eerste Deel Personenrecht, Tweede Stuk, Veertegen woordiging en Rechtpersoon, Hal. 88. tahun 1968. Pitlo. A. Het Zakenrecht. _____,1953. Het Persoonenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Ctakan ke-3. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1975. Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty. Sudarsono. 1999. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta Subekti, R. 1960. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ______, 1995. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa

______, 1987, Hukum Perjanjian , Jakarta, Intermasa. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.