Demokrasi Pancasila Dan Civil Society

Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Pancasila  dan Civil Society ANGGOTA KELOMPOK 1.

AMALI REZA

(120533430793 )

2.

IIN CH CHOI OIRI RIYA YAW WAT ATII

(12 1205 0533 3343 4301 0131 31 )

3.

INTAN SOLIKHATUL M (120533 (120533430993 430993 )

4.

M. RI RIZK ZKII IR IRW WAN ANTO TO

5. 6.

  RAT RATIH IH SE SETI TIAW AWAT ATII

(12 1205 0533 3343 4309 0983 83 ) (12 1205 0533 3343 4310 1001 01 )

SUGENG ICHWANTO (120533 (120533430967 430967 )

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti memerintah.   Abraham

Lincoln mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang diselenggarakan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ”

  Demokrasi

merupakan kedaulatan rakyat seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Pelaksanaanya di atur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”

Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Pelaksanaan Demokrasi

Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 –  11 Maret 1966) Demokrasi Pancasila (11 Maret 1966 –  21 Mei 1998) Reformasi (21 Mei 1968 Sekarang)

Demokrasi Pancasila

Menurut Prof. Dardji Darmadihardja, S.H. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

Lanjutan … Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Demokrasi pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk  mencapai tujuan Negara. Dimana tujuan Negara tersebut seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Lanjutan … Inti dari demokrasi pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakil an yang dijiwai dan diintegrasikan dengan silasila lainnya

Sejarah Demokrasi Pancasila 1.

Demokrasi pancasila dimulai dari orde baru yang dicikal bakali oleh salah satu kejadian sejarah penting yaitu super semar yang merupakan surat dari Soekarno kepada Soeharto untuk  mengambil tindakan kepemerintahan Negara Republik  Indonesia.

2.

Awal pelaksanaan sistem demokrasi pancasila dilakukan sebuah penyederhanaan sistem kepartaian. Kemudian muncul lah kekuatan yang dominan yaitu golongan karya (Golkar) dan ABRI.

3.

Selama orde baru, pilar-pilar  demokrasi seperti partai politik, lembaga perwakilan rakyat, dan media massa berada pada kondisi lemah dan selalu dibayangi oleh mekanisme reccal, sementara partai politik  tidak mempunyai otonomi internal.

4.

kebijakan pemerintah akan pengesahan Undangundang Penanaman Modal Asing (UU No. 1-1968) dan  juga melalui pinjaman luar  negeri (foreign loan) dan bantuan luar negeri (foreign aid).

Ciri khas demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan kegotongroyongan 1.

Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.

Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas.

3.

Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

4.

Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum, rakyat sebagai subjek  demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara.

Asas Demokrasi Pancasila

Kerakyatan

 

Musyawarah

Sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila menurut prinsipprinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, yaitu, sebagai berikut: a.

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum

b.

Sistem konstitusional

c.

Kekuasaan Negara tertinggi di tangan MPR

d.

Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis

e.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

f.

Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas

Fungsi Demokrasi Pancasila   Terdapat

fungsi dari demokrasi pancasila yaitu, sebagai berikut:

1.

Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

2.

Menjamin tetap tegaknya negara RI.

3.

Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional

4.

Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila

5.

Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga Negara

6.

Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab

Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia

Perkembangan demokrasi PraOrde Baru

1

2

3

Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru

Perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 sampai dengan sekarang)

1. Perkembangan Demokrasi PraOrde Baru

Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan

Perkembangan demokrasi PraOrde Baru

Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)

Perkembangan demokrasi demokrasi terpimpin (1959-1965)

Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan 

 Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik diparlemen



 Pada masa pemerintahan masa ini Pers mendukung revolusi kemerdekaan.

Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959) 

 Pada masa ini masa kejayaan demokrasi di indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di indonesia.



 Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalamproses yang berjalan.

Perkembangan demokrasi demokrasi terpimpin (1959-1965) 

Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, presiden soekarno menunjukkan ketidak senangannya kepada partai-partai politik.



Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu yaitu : presiden soeharto, partai komunis indonesia dan angkatan darat

2. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru 

Awal pemerintahan Orde baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar.



Presiden Soeharto menggantikan Ir.Soekarno sebagai Presiden ke-2 dan menerapkan model Demokrasi Pancasila (Orba)



Negara orde baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom sedangkan masyarakat semakin teralienasi.

Menurut M.Rusli Karim rezim Orde Baru ditandai oleh : 

Dominannya peranan ABRI



Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politikpembatasan peran dan fungsi partai politik 



Campur tangan pemerintah dalampersoalan partai politik dan publik 

 

Masa mengambang Monolitisasi ideologi negara dan ikorporasi lembaga non pemerintah

3. Perkembangan demokrasi pada masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang) 

Sejak runtuhnya orde baru bersamaan dengan lengsernya presiden soeharto, maka NKRI memasuki suasana kenegaraan yang baru



Hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya.



Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 ( bagian batang tubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatan kehidupan kenegaraan di era orde baru

Civil Society

Pengertian Civil Society 

Civic society atau masyarakat madani. Kata madani berasal dari kata Madinah.

  Madinah

berasal dari kata “madaniyah ” yang berarti peradaban. Oleh karena itu masyarakat madani berarti masyarakat yang beradap.

  Masyarakat

madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis, dimana masyarakat madani lahir dari proses penyemaian demokrasi

Ciri-Ciri Civil Society 

Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi.

  Mempunyai

peradaban yang tinggi ( beradab ).

   Mengedepankan

kesederajatan dan transparasi ( keterbukaan ).   Demokratisasi

  Free

public sphere (ruang publik yang bebas)

  Toleransi    Pluralisme   Keadaan 

Sosial

Partisipasi Sosial

  Supremasi

Hukum

Masyarakat Madani di Indonesia Strategi atau paradigm agar masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia :



Pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak  mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara

  Kedua,

pandangan reformasi sistem politk demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak bergantung pada pembangunan ekonomi, pembangunan institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi.

  Ketiga,

paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi, pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik  warga negara, khususnya kalangan kelas menengah.

Sumber   

http://www.zonasiswa.com/2014/11/demokrasi-pancasilapengertian-ciri-ciri.html

   https://books.google.co.id/books?id=I9qaaz_CBE8C&pg=PA81&dq

=ciri-ciri+demokrasi+pancasila&hl=en&sa=X&ei=0pkKVbGKtHjuQTguIH4BQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false    https://books.google.co.id/books?id=Qu6oWuZ2xLcC&pg=PA20&d

q=ciri-ciri+demokrasi+pancasila&hl=en&sa=X&ei=0pkKVbGKtHjuQTguIH4BQ&redir_esc=y#v=onepage&q=demokrasi%20panca sila&f=false  

http://bidariayu92.blogspot.com/2014/01/makalah-demokrasipancasila.html