Dasar Hukum Sekber Kartamantul Dan 6 Sektor

SEKBER KARTAMANTUL DAN KERJASAMA 6 SEKTOR : SEKBER KARTAMANTUL Dasar Hukum : •

•

Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor 04/Perj/RT/2001, 38/Kep.KPH/2001, dan 03 TAHUN 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor 152a TAHUN 2004, 02/SKB.KDH/A/2004, dan 01TAHUN 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor 04/Perj/RT/2001, 38/Kep.KPH/2001, dan 03 TAHUN 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Subtansi Kerjasama : Pembentukan Sekretariat Bersama sebagai forum yang membantu menyelaraskan dan menyerasikan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang merupakan kesatuan fungsi yang meliputi wilayah Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman, dan sebagian Kabupaten Bantul). Tugas Sekber Kartamantul melakukan fasilitasi, koordinasi, dan mediasi (FKM). Kerjasama Sekber Kartamantul meliputi 6 sektor yakni : persampahan, limbah, jalan, drainase, transportasi, dan air bersih. Permasalahan : Kelembagaan Sekber Kartamantul masih belum jelas, sehingga sedikit menyulitkan dalam penentuan kebijakan-kebijakan internal. Perlu kajian lebih lanjut. 1. SEKTOR PERSAMPAHAN Dasar Hukum : • Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 1/PERJ/Gub/II/2015, 11.2/PK/Bt/2015, 07/PK-KDH/A/2015, 31/Perj.YK/2015 tentang Kontribusi Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir Dan/Atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Piyungan Kabupaten Bantul. Subtansi Kerjasama : Mengatur pembiayaan operasional dan pemeliharaan TPA dan/atau TPST Piyungan secara terpadu terutama pada masa transisi (2015). Obyek kerjasamanya kontribusi pembiayaaan operasional dan pemeliharaan TPA dan / atau TPST Piyungan meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya kompensasi lingkungan, dan biaya tim teknis.

Permasalahan : pada masa transisi direncanakan banyak program dan kegiatan rutin maupun baru dalam rangka peningkatan pelayanan sehingga diperlukan banyak koordinasi. Perlu dipikirkan rencana pengelolaan setelah masa transisi. 2. SEKTOR AIR LIMBAH Dasar Hukum : • Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PERJ/GUB/IV/2015, 116.1/PK/Bt/2015, 17.1/PK.KDH/A/2015, 39/Perj.YK/2015 tentang Pengelolaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Subtansi Kerjasama : mewujudkan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah terpusat untuk memenuhi standar pelayanan yang berlaku. Kerjasama meliputi pengelolaan, pengembangan dan pembiayaan sarana dan prasarana air limbah sistem terpusat yakni IPAL terpusat dan jaringannya. Pembiayaan meliputi biaya operasional dan pemeliharaan IPAL terpusat dan jaringan, biaya pemantauan dan pengendalian, biaya kompensasi lingkungan, dan biaya tim teknis. Pembiayaan yang disharingkan merupakan pemeliharaan dan operasional dengan proporsi 70% DIY, 30% kabupaten/kota yang didasarkan pada jumlah SR. Permasalahan : kerjasama baru bisa dilaksanakan tahun 2016. Perlu pemilihan lebih lanjut terkait item pembiayaan yang disepakati untuk disharingkan. 3. SEKTOR JALAN Dasar Hukum : • Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 18/PK/Bt/2014, 62.1/PK.KDH/A/2014, 51/Perj.YK/2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perbatasan. Subtansi Kerjasama : Sinkronisasi pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perbatasan kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Kerjasama meliputi penyusunan rencana dan program, pengelolaan prasarana dan sarana jalan dan pengawasan. Ada 36 pasang ruas jalan yang diperbatasan 3 kabupaten/kota yang kerjasamakan. Kegiatannya meliputi pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan. Permasalahan : Belum semua jalan yang dikerjasamakan telah dilakukan penanganan, jangkauan pengawasan jalan yang dikerjasamakan dirasa masih kurang dan belum rutin dilakukan. 4. SEKTOR DRAINASE

Dasar Hukum : • Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 19/PK/Bt/2014, 62.2/PK.KDH/A/2014, 51/Perj.YK/2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase di Wilayah Perkotaan Yogyakarta. Subtansi Kerjasama : Sinkronisasi pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Perkotaan Yogyakarta. Kerjasama meliputi penyusunan rencana dan program, pengelolaan dan pengawasan prasarana dan sarana drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta. Ada 9 kawasan sistem drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta yang dikerjasamakan. Penentuan 9 kawasan didasarkan kerawanan terhadap genangan, arah aliran, inlet dan outlet drainase. Kegiatannya meliputi penyusunan rencana, pengelolaan dan pengawasan. Pengelolaan meliputi identifikasi dan penanganan masalah, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase, serta pembangunan sumur resapan. Permasalahan : Belum semua saluran drainase yang dikerjasamakan telah dilakukan penanganan, beberapa tempat yang jauh dari perkotaan kurang terpantau. 5. SEKTOR TRANSPORTASI Dasar Hukum : • Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor 10/Perj/Bt/2001, Nomor 08/PK.KDH/2001, dan Nomor 05/PK/2001 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sistem Transportasi. Subtansi Kerjasama : Pengelolaan prasarana dan sarana sistem transportasi di wilayah perkotaan Yongyakarta meliputi 5 Kecamatan di Kabupaten Sleman, 9 Kecamatan di Kota Yogyakarta dan 4 Kecamatan di Kabupaten Bantul Pengelolaan siatem transportasi: 1. Sub sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan 2. Sub sistem manajemen angkutan orang 3. Sub sistem manajemen angkutan barang 4. Sub sistem manajemen simpul/terminal transportasi jalan 5. Sub sistem jaringan transportasi jalan rel kereta api perkotaan 6. Sub sistem pembinaan, penyuluhan dan pengawasan 7. Dampak lingkungan Permasalahan : Perkembangan perkotaan Yogyakarta yang sangat pesat sehingga mulai banyak muncul permasalahan transportasi. 6. SEKTOR AIR BERSIH Dasar Hukum :

•

Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor 09/Perj/Bt/2001, 07/PK.KDH/A/2001, 04/PK/2001 tentang Pengelolaan Air Bersih

Subtansi Kerjasama : Pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan bersama bersih di wilayah perkotaan Yongyakarta meliputi 8 Kecamatan di Kabupaten Sleman, 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta dan 5 Kecamatan di Kabupaten Bantul. Pengelolaaan dan pelayanan air bersih meliputi : 1. Pengembangan penyediaan air bersih 2. Pembangunan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolahan air bersih, pipa transmisi dan reservoir air bersih 3. Pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipa transmisi dan instalasi dilaksanakan berdasarkan prinsip ppengelolaan perusahaan 4. Pembentukan lembaga, organisasi dan tata kerja 5. Pembiayaan 6. Penerapan tarif dasar harga air bersih 7. Pengelolaan lingkungan hidup Permasalahan : Perlu arahan kejelasan tindalanjut yang seharusnya dilakukan kab/kota terkait pembangunan SPAM Regional .