Dana Pinjaman

DANA PINJAMAN HUTANG LUAR NEGERI OBLIGASI

Dasar Hukum • • • • •

•

• •

•

•

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara; Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Perbendaharaan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 33 Tahun Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang tentang Tata Tata Cara Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Negeri dan Penerimaan Hibah PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Nasional/Kepal a Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah; Peraturan Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang tentang Tatacara Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Dasar Hukum • • • • •

•

• •

•

•

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara; Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Perbendaharaan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 33 Tahun Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang tentang Tata Tata Cara Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Negeri dan Penerimaan Hibah PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Nasional/Kepal a Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah; Peraturan Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang tentang Tatacara Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Prinsip Pinjaman Daerah Daerah Luar Negeri Pihak lain

X

Tidak boleh langsung Pemerintah daerah

RESOURCES

Swasta

XX

PAD

Tidak Tidak bisa bisa digunak digunakan an sebagai  sebagai   jaminan

Aset

1. Inisiatif Pemda Pemda untuk untuk urusan kewenangan Pemda 2. Berdasar Berdasar kesepakat kesepakatan an 3. Sebagai Sebagai sumber sumber APBD, APBD, penutup penutup defisit anggaran  perjanjian

Masyarakat

Persyaratan Peminjaman (1) 60% Sisa Peminjaman Daerah

+

Pinjaman yang akan ditarik

x

 

PDRB

atau

<

 

75%

 x

Jangka Panjang

Penerimaan APBD tahun sebelumnya

PAD Keseluruhan – (DAK + Dana Darurat + Dana Pinjaman Lama + Penerimaan Lain dengan penggunaan terbatas) Ditentukan Mentri Keuangan (paling lambat Agustus)

Persyaratan Peminjaman (2) Rasio kemampuan pengembalian hutang (Debt Services Coverage Ratio)

DCSR

(PAD +

(DBH - DBHDR) + DAU)

 – 

BW

Angsuran pokok pinjaman + bunga + biaya lain Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Dana Alokasi Umum Belanja Wajib

≥

2,5

Persyaratan Peminjaman (3) •

•

•

Khusus jangka pendek: telah dianggarkan, mendesak Persetujuan dari DPRD Bebas tunggakan untuk peminjaman ke pemerintah pusat

Pinjaman menurut Jangka Waktu dan Pemanfaatannya • paling

Pendek

lama 1 (satu) tahun anggaran • harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan

• jangka

waktu lebih dari satu tahun anggaran • harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak Menengah melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan

• harus

Panjang

dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan

hanya untuk menutup kekurangan arus kas

pelayanan publik (tidak menghasilkan penerimaan) investasi prasarana dan/atau sarana dalam penyediaan pelayanan publik

Khusus Pinjaman Jangka Panjang Sarana-Prasarana yang dibiayai:  menghasilkan penerimaan langsung,  menghasilkan penerimaan tidak langsung, memberikan manfaat ekonomi dan sosial • •

•

KHUSUS OBLIGASI JANGKA PANJANG

kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD (diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut)

Prosedur Pengajuan Pinjaman Daerah (1) •

Pinjaman dari dana Pemerintah Kepala Daerah

Mentri Keuangan

Mentri Dalam Negeri

Usulan Pinjaman Dana Penerusan Pinjaman Dalam Negeri

Daftar Kegiatan Prioritas yang dapat dibiayai

Dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Daftar Rencana Pinjaman LN jangka menengah

1. Lap. Keuangan 3 thn 2. APBD tahun berjalan 3. DCSR 4. Rencana Pinjaman 5. Surat Persetujuan DPRD

Penilaian

Persetujuan

Kontrak

Pertimbangan

Prosedur Pengajuan Pinjaman Daerah (2) •

Dana selain dana Pemerintah Pemda

Mentri Keuangan

Mentri D. Negeri

Kreditur

Usulan

Penilaian

Pemilihan persyaratan

Pengajuan syarat Persetujuan

Jangka Pendek Laporan Rencana Pinjaman Jangka Menengah/panjang

Kontrak Pertimbangan

Penilaian Usulan Pengajuan syarat Pemilihan persyaratan

Jangka Panjang

1. Lap. Keuangan 3 thn 2. APBD 3. DCSR

Persetujuan

Kontrak

Prinsip Pelaporan Pinjaman Mentri Keuangan / Mendagri

Pemerintah Daerah Pencatatan dalam APBD dan lembar Daerah

Pinjaman Luar Negeri •

•

 Pinjaman LN: setiap penerimaan negara  baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri  yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu   Hibah: setiap penerimaan negara  baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali

PPLN •

 Kemanfaatan Hutang Luar Negeri:  membiayai defisit APBN

 –

 membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga

 –

 mengelola portofolio utang

 –

 diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah / BUMD

 –

 diteruspinjamkan kepada BUMN

 –

 dihibahkan kepada Pemerintah Daerah / BUMD.

 –

Jenis Pinjaman di Indonesia • Public

Debt Berdasarkan • Private Debt Penerima

• Multilateral

Sumber dananya

• Bilateral • Sindikasi

• Concessional

Persyaratan

Loan • Semi Concessional Loan • Commercial Loan

Multilateral

Exp: World Bank, Islamic Bank, etc

Bilateral

CGI atau secara langsung

Sindikasi

Jenis Pinjaman Berdasarkan Kegunaan Pinjaman Tunai

Pinjaman Kegiatan

• Berupa devisa/rupiah untuk menutup defisit

anggaran APBN dan pengelolaan portfolio utang

• Pinjaman

untuk membiayai kegiatan tertentu

Bentuk Praktisnya: pinjaman program, stand by loan, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontinjensi, pembiayaan untuk permodalan, dan lain-lain, yang pencairannya bersifat tunai Bentuk Praktisnya: berupa pinjaman proyek, credit line, dan lain-lain, yang pencairannya terkait dengan kegiatan

Jenis pinjaman dan kegunaannya •

•

‘Kegiatan’ 

bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa ‘Pengelolaan  Portfolio’  kegiatan dalam rangka mencapai komposisi utang yang optimal baik dari sisi instrumen, mata uang, tingkat bunga, jenis suku bunga, sumber, dalam upaya untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali

Eligibilitas Pinjaman

Jangka Panjang, syarat ringan dan rasional Tidak disertai ikatan politik dan saling menguntungkan Jumlah pinjaman dan persyaratannya sesuai setimbang

ELIGIBLE LOAN

Prosedur penggunaan dan penarikan tidak terlalu ketat Kreditor bereputasi baik Diversifikasi Untuk proyek pengembangan industri dan lapangan kerja Tidak memunculkan dominasi impor barang/sumber daya

Jalur Mendapatkan Bantuan Luar Negeri oleh Daerah Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Mekanisme Pinjaman Daerah

KREDITUR LN

PEMDA

OBLIGASI

Elemen Penentuan Batas Pinjaman LN Daerah Batas Maksimal Kumulatif hutang Kebutuhan Riil Pembiayaan

Resiko Hutang

Kapasitas sumber pinjaman

Rencana Batas Maksimal Mentri Keuangan + (Gubernur BI)

Alat Pengendali Pinjaman LN

Kemampuan Pembayaran Hutang

Beban tertanggung selain nilai hutang •

•

• • •

Bunga Pinjaman, merupakan biaya bunga atas fasilitas pinjaman luar negeri yang telah disediakan yang telah ditarik (disburshed loan). Besarnya bunga pinjaman telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman (loan agreement) tergantung pada jenis pinjaman, yaitu pinjaman lunak, semi lunak, komersial. Commitment Fee, yaitu fee yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman (lender) atas komitmen pinjaman yang telah diberikan dan telah dituangkan dalam loan agreement. Besarnya commitment fee dihitung berdasarkan plafond pinjaman yang belum ditarik (undisburshed loan). Administration Fee, Front End Fee, Agent Fee, adalah fee yang dibayarkan kepada agen yang ditunjuk oleh Pemerintah RI dalam rangka perolehan pinjaman sindikasi. Agen tersebut berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah RI dengan seluruh member dapam kredit sindikasi.

Restrukturisasi •

•

Penyesuaian atau penyusunan kembali struktur hutang yang mencerminkan  kesempatan kepada debitur merencanakan pemenuhan kewajiban keuangannya Penyusunan kembali struktur hutang didasarkan pada keputusan manajemen keuangan sukarela, misalnya untuk mengubah hutang jangka pendek menjadi jangka panjang.

(Sumber: http://id.shvoong.com/businessmanagement/accounting/219445 7-pengertian-restrukturisasi-hutang/#ixzz2hVvie28i)

OBLIGASI

•

•

Obligasi adalah surat utang dengan jangka waktu tertentu dan suku bunga / bagi hasil tertentu Obligasi dibagi ke dalam unit - unit, dimana setiap unit nilainya ditentukan

Bagian dari efek •

 Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial , saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari efek

Elemen Obligasi

Pembagian Unit dengan nilai nominal (par/ face value / principle amount / maturity value)

Sumber pembayaran

suku bunga yang tertera pada sertifikat obligasi dan harus dibayarkan oleh emiten obligasi

Jangka Waktu: Biasanya 3 tahun masa berlaku perjanjian penyertaan modal

Jenis OBLIGASI (1) •

Berdasarkan ada/tidaknya jaminan aset

Secure Bond Unsecure Bond

• Adanya

jaminan aset tertentu

• Tidak didukung dengan

adanya aset tertentu

Jenis OBLIGASI (2) •

Berdasarkan tanggal jatuh tempo

Term Bond Serial Bond Callable Bond

•  Satu tanggal jatuh

tempo

•

Beberapa tanggal jatuh tempo

•

Bisa ditarik sebelum jatuh tempo

Jenis OBLIGASI (3) •

 Berdasarkan alat penukarnya Convertible Bond Commodity Backed Deep discount Bond

•  Obligasi

yang dapat ditukarkan dengan produk securitas yang lain, mis: saham

•  Dapat

dilunasi dengan komoditas

•  Obligasi

yang tidak memberikan bunga

Jenis OBLIGASI (4) •

 Berdasarkan bunga yang dibayarkan

Income Bond Revenue Bond

• Tidak

memberikan bunga, kecuali ada keuntungan

• Bunganya dibayarkan dari

sumber tertentu

HARGA OBLIGASI •

•

Harga obligasi adalah suatu harga apabila kita ingin membeli atau menjual obligasi di pasar modal baik melalui transaksi bursa. Beberapa hal yang mempengaruhi harga obligasi adalah :  –

 –

 –

 –

 Nominal, yaitu harga obligasi sebagaimana pada waktu penerbitan.  Tingkat bunga, yaitu tingkat bunga yang umum berlaku dalam masyarakat sebagai pembanding kupon (bunga) obligasi.  Periode pembayaran bunga, yaitu periode waktu dimana penerbit melakukan pembayaran kupo . Biasanya 3 bulanan atau 6 bulanan.  Jangka waktu jatuh tempo yaitu jangka waktu sejak obligasi diterbitkan sampai dilunasi oleh penerbitnya.

HARGA OBLIGASI

1. Par (nilai Pari): Harga Obligasi sama dengan nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% x Rp 50 juta = Rp 50 juta. 2. at premium (dengan Premi): Harga Obligasi lebih besar dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal RP 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% x Rp 50 juta = Rp 51 juta. 3. at discount (dengan Discount): Harga Obligasi lebih kecil dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% x Rp 50 juta = Rp 49 juta

Peringkat Obligasi Peringkat

Rating

AAA

terbaik

Institusi Penilai (Indonesia)

Faktor Penentu •

AA A PT PEFINDO PT Kasnic Credit Rating

BBB BB B CCC

•

•

Junk bond •

Track record keuangan dan  proyeksi kemampuan  pembayaran utang  Kelayakan proyek untuk dibiayai oleh Obligasi Daerah  Usulan rencana penjaminan  Proses pengadaan kontraktor dan pemasok

Dasar hukum • •

• • •

•

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan,Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah Paket Peraturan Ketua Bapepam dan LK terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu:  –  –

 –

 –

 –

 –

•

a. Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah, b. Peraturan Nomor VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, c. Peraturan Nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, d. Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, e. Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, dan f. Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya No. SK-010 /Dir/BES/V/2007 tentang Peraturan Pencatatan Obligasi Daerah.

Latar Belakang trend OBLIGASI Pemerintah di Indonesia Cash Flow Pembiayaan Pembangunan 2007-2011

Total Utang Pemerintah

Sumber : DJPU Kementerian Keuangan yang diolah.

Khusus untuk Obligasi Pemerintah Debitur

Proyek/BARANG JAMINAN

Inisiatif proyek dan pembiayaan

Domestik Stock Exchange

OBLIGASI /GOVERNMENT BOND (5 tahun/rupiah)

Kreditur

Yang boleh dibiayai dengan OBLIGASI • • • • • • • • • • •

layanan air minum; penanganan limbah dan persampahan;   transportasi; rumah sakit; pasar tradisional; tempat perbelanjaan; pusat hiburan; wilayah wisata dan pelestarian alam; terminal dan sub terminal; perumahan dan rumah susun; pelabuhan lokal dan regional.

Pihak yang terkait

Dokumen Persyaratan •

• •

•

•

• •

Studi Kelayakan Kegiatan yang telah dinilai oleh penilai ( Appraisal); Kerangka Acuan Kegiatan (KAK); Perda APBD tahun yang bersangkutan dan 3 tahun sebelumnya; Perhitungan tentang kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali obligasi daerah/ proyeksi Debt Service Coverage Ratio   (DSCR) Surat persetujuan prinsip DPRD.

“penerbitan Obligasi Daerah dilakukan

melalui penetapan Peraturan Daerah” •

 Diperlukan untuk mengatur:  ketentuan mengenai jumlah Obligasi Daerah

 –

 nilai nominal Obligasi Daerah

 –

 –

penggunaan dana Obligasi Daerah

Penerbitan OBLIGASI DAERAH

Penata-keuangan pasca penawaran