D. Tanggapan Dan Saran Terhadap KAK

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

Pihak Konsultan telah menelaah secara seksama serta mempelajari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tercantum tercantum dalam dokumen dokumen lelang pengadaan pengadaan jasa konsultasi. Dalam dokumen lelang tersebut telah diuraikan berbagai hal yang berkaitan dengan aspek administrasi, aspek biaya dan aspek teknis serta contoh format yang harus dibuat oleh konsultan, dimana dalam penjelasannya memberikan gambaran yang cukup jelas dan singkat mengenai maksud dan tujuan kegiatan, ruang lingkup kegiatan, serta lokasi kegiatan yang yang menjadi bagian atau atau tugas konsultan selaku penyedia penyedia jasa jasa

dalam

kegiatan dimaksud. Pemahaman yang lebih mendalam telah dipahami dan diperoleh konsultan setelah menghadiri rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing  (aanwijzing ). ). Sebagai dari hasil penjelasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Aanwijzing  Rapat  Aanwijzing   yang merupakan bagian dari dokumen tak terpisahkan dari dokumen pelelangan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal dalam KAK yang perlu untuk ditanggapi, meliputi: (1) latar belakang dan rumusan persoalan; (2) maksud, tujuan, dan sasaran; (3) ruang lingkup kegiatan; (4) tenaga ahli yang terlibat; dan (5) jangka waktu pelaksanaan kegiatan. Tanggapan terhadap kelima hal tersebut diperlukan dalam kaitannya untuk: 

Memperjelas poin-poin yang disampaikan dalam KAK untuk kemudian menjadi dasar dalam menjelaskan apreasiasi dan inovasi,



Menentukan pendekatan dan metodologi yang digunakan,



Merumuskan rencana kerja, serta



Merumuskan penjadwalan.

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D|1

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

Secara ringkas keterkaitan poin-poin tanggapan tersebut dalam kaitannya untuk memperkuat pemahaman dapat dilihat dalam Gambar berikut. PEMAHAMAN TERHADAP PERSOALAN DAN ARAH KEGIATAN  PEMAHAMAN TERHADAP 

Poin (a)

TANGGAPAN TERHADAP 

LATAR BELAKANG dan PERSOALAN

LATAR BELAKANG dan PERSOALAN

Poin (1) Poin (b)

TANGGAPAN TERHADAP 

PEMAHAMAN TERHADAP 

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

PEMAHAMAN TERHADAP  Poin (2)

KELUARAN KEGIATAN

KEBUTUHAN PENANGANAN PERSOALAN  (apresiasi dan inovasi, serta pendekatan dan metodologi)

PEMAHAMAN TERHADAP  Poin (4)

RUANG LINGKUP KEGIATAN

memperjelas

Poin (c)

TANGGAPAN TERHADAP 

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Poin (3)

PEMAHAMAN TERHADAP MEKANISME PENANGANAN KEGIATAN  PEMAHAMAN TERHADAP 

memperjelas

TAHAPAN & METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

KEBUTUHAN PENYELESAIAN KEGIATAN 

Poin (5)

PEMAHAMAN TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN KEGIATAN  PEMAHAMAN TERHADAP 

PEMAHAMAN TERHADAP 

TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Poin (6)

Poin (7)

(rencana kerja dan  penjadwalan)

PEMAHAMAN TERHADAP 

PELAPORAN Poin (8)

Poin (d)

TANGGAPAN TERHADAP 

TENAGA AHLI  YANG DIBUTUHKAN

Gambar D.1

Poin (e)

TANGGAPAN TERHADAP 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Keterkaitan Tanggapan KAK Dalam Memperjelas Kebutuhan Penanganan Persoalan dan Kebutuhan Penyelesaian Kegiatan

Pihak Konsultan telah menelaah secara seksama serta mempelajari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tercantum dalam dokumen lelang pengadaan jasa konsultasi. Dalam dokumen lelang tersebut telah diuraikan berbagai hal yang berkaitan dengan aspek administrasi, aspek biaya dan aspek teknis serta contoh format yang harus dibuat oleh konsultan, dimana dalam penjelasannya memberikan gambaran yang cukup jelas dan

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D|2

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

singkat mengenai maksud dan tujuan kegiatan, ruang lingkup kegiatan, serta lokasi kegiatan yang menjadi bagian atau tugas konsultan selaku penyedia jasa

dalam

kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2031.

D.1 Tanggapan Terhadap Latar Belakang Kebutuhan akan penataan ruang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya masalah yang timbul dalam pembangunan. Perkembangan yang pesat di berbagai

sektor

perlu

difasilitasi

secara

spasial,

sehingga

pembangunan

yang

direncanakan diharapkan memberikan hasil yang lebih besar dan lebih baik bagi wilayah secara keseluruhan. Meskipun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2031 telah tersedia, namun proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi tidak selalu berjalan seperti yang telah direncanakan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ekternal dan internal. Untuk faktor eksternal diantaranya terdapat perubahan perundang-undangan dan kebijakan baik tingkat pusat maupun provinsi. Sedangkan untuk faktor internal diantaranya adalah munculnya pusatpusat/ bangkitan ekonomi baru yang diakibatkan oleh pembangunan jalan baru, perkembangan industrialisasi, serta perlunya penyesuaian RTRW terhadap aspirasi dan dinamika perkembangan masyarakat yang terjadi. Terkait dengan kedua faktor tersebut, pada tahun 2016 dilakukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 20112031. Kegiatan PK RTRW Kabupaten Sukabumi dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap RTRW Kabupaten Sukabumi, terutamaterhadapaspek-aspek berikut, yaitu: (1) Kualitas RTRW, (2) Kesahihan RTRW, dan (3) Simpangan implementasi RTRW (Kesesuaian Terhadap Rencana Pola Ruang). Sedangkan terhadapsisimateri/substansi, dilakukan penilaian terhadap muatan RTRW. Tanggapan konsultan terhadap latar belakang yaitu sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 11 ayat 2, bahwa pemerintahan daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang.

Dalam

hal

perencanaan

tata

ruang,

pemerintahan daerah kabupaten perlu menyusun RTRW Kabupaten. Untuk menjaga kualitas RTRW Kabupaten yang disusun guna mendukung pencapaian tujuan penataan

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D|3

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

ruang nasional dan penataan ruang kabupaten, maka beberapa hal penting dalam penyusunan RTRW Kabupaten perlu dibakukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kewenangan penataan ruang pemerintah memiliki kewenangan dalam penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang. Dalam pelaksanaan penataan ruang, pemerintah memiiki kewenangan dalam hal perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal

16

Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2007

tentang

Penataan

Ruang

megamanatkan bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. Peninjauan kembali rencana tata ruang tersebut dapat menghasilkan rekomendasi berupa: (a) rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau (b) rencana tata ruang yang ada perlu direvisi. Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan

lingkungan

strategis

dan

dinamika

internal,

serta

pelaksanaan

pemanfaatan ruang. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tetang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga menyebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan dan/atau batas teritorial negara dan/atau wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam penjelasan, ditegaskan bahwa peninjauan kembali dan revisi RTRW tersebut dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. Pedoman peninjauan RTRW Provinsi dan Kabupaten yang ada saat ini yaitu Kepmenkimpraswil No. 327 Tahun 2002. Pedoman ini menguraikan secara jelas proses penijauan kembali yang dilakukan dalam RTRW Provinsi Dan Kabupaten. Namun yang harus di evaluasi dalam pedoman ini adalah tata cara peninjauan yang ada masih mengacu terhadap UUPR No. 24 Tahun 1992 belum mengacu terhadap UUPR No. 26 Tahun 2007 yang berlaku saat ini.

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D|4

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

Beberapa hal yang perlu digaris bawahi didalam latar belakang sebagaimana tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja yaitu sebagai berikut: 1. Produk dari pekerjaan ini harus bersifat aplikatif dan mempunyai legitimasi yang kuat. Terkait dengan hal itu konsultan memandang bahwa produk kegiatan tidak hanya berhenti hingga tersusunnya suatu buku laporan, tetapi lebih daripada itu indikator kinerja ini perlu memiliki kekuatan hukum yang dilengkapi dengan sistem

informasi

yang

dapat

diperbaharui

sebagai

alat

pengendalian

pembangunan infrastruktur . 2. Keterlibatan pemerintah daerah sangat berperan penting terhadap kebutuhan infrastruktur yang akan dibangun. 3.  Adanya keterpaduan dan sinkronisasi program mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sendiri. 4. Bahwasannya pekerjaan Penyusunan pekerjaan ini harus bersifat aplikatif dan mempunyai legitimasi yang kuat, supaya implementasi kebijakan dan program yang sudah dibuat akan dilaksanakan sesuai tahapan pembangunan.

D.2 Tanggapan Terhadap Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pekerjaan Jasa Konsultasi Revisi RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 2031 adalah untuk mewujudkan ruang kota yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya

kesejahteraan

masyarakat

dan

menyiapkan

dokumen

revisi

untuk

penyempurnaan substansi RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2031. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran : 1. Terumuskannya tindak lanjut atas butir-butir rekomendasi Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2031. 2. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan. 3. Tersusunnya Dokumen Laporan Revisi RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 20112031. 4. Tersusunnya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2031

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D|5

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

Tanggapan konsultan terhadap tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut:

Konsultan memahami bahwa untuk mengoperasionalisasikan tujuan yang telah ditetapkan maka perlu disusun sasaran sebagai penjabaran dari tujuan. Berdasarkan tujuan di atas maka beberapa sasaran yang diharapkan tercapai dari pekerjaan ini adalah : a.

Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi serta intensitas penggunaan ruang bagian-bagian wilayah kota.

b.

Menciptakan kelestarian lingkungan permukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungannya, yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang pada umumnya dan bagian wilayah kota pada khususnya.

c.

Sesuai dengan prioritas pengendalian pengembangan dan program pembangunan wilayah kota, maka pada kawasan-kawasan tertentu yang mampu dijadikan pedoman bagi tertib pembangunan dan tertib pengaturan ruang secara terinci.

d.

Menciptakan pola tata ruang yang teratur dan terintegrasi dengan seluruh bagian wilayah kecamatan dalam rangka mengoptimumkan peran yang dibebankan pada wilayah Kota.

Konsultan memahami bahwa melalui Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011  – 2031 ini dapat menjadi pedoman dalam : a.  Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). b.  Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten; c.  Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten; d.  Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, Masyarakat, dan swasta; e.

Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;

f.

Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan Wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian Insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan

g.  Acuan dalam administrasi pertanahan.

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D|6

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

Rincian dari sasaran tentang kegiatan ini, konsultan sudah memahami apa yang akan dilakukan dan hasil keluaran dari kegiatan ini. Namun pada pelaksanaanya tim konsultan mengharapkan proses saling membantu yang semua terlibat dalam pekerjaan ini agar bisa berkerjasama dengan baik.

D.3 Tanggapan Terhadap Kerangka Konseptual Revisi RTRW D.3.1

Kedudukan Revisi Dalam Sistem Penataan Ruang

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa review rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang berupa: a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang; atau b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang.  Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi, dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran rencana tata ruang. Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi

perlunya

dilakukan

revisi

terhadap

rencana

tata

ruang

wilayah

kabupaten/kota dilakukan apabila: a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan kabupaten/kota yang menuntut perlunya dilakukan

peninjauan

kembali

dan

revisi

rencana

tata

ruang

wilayah

kabupaten/kota. Dengan demikian, revisi rencana tata ruang (RTR) merupakan kegiatan dalam sistem penataan ruang sebagai upaya memperbaiki rencana agar rencana selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan. Dalam konteks penataan ruang secara keseluruhan, revisi merupakan bagian dari proses perencanaan tata ruang sebagai proses untuk memperbaiki RTR yang telah ada, namun bukan berarti penyusunan rencana baru secara keseluruhan. Mengingat kinerja penataan ruang dipengaruhi bukan hanya faktor internal wilayah, kualitas rencana, dan ketepatan tata cara pemanfaatan, tapi juga faktor eksternal seperti

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D|7

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

adanya paradigma baru dalam pembangunan atau penataan ruang nasional dan provinsi, perubahan peraturan atau rujukan baru, maka penyempurnaan RTR juga dilakukan setelah memperhatikan faktor eksternal wilayah. Revisi RTRW merupakan upaya memperbaiki rencana agar rencana selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan. Dalam Penyusunan RTR dikaji aspek-aspek sumberdaya alam, manusia dan buatan, dirumuskan konsepsi, strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Dalam perjalanan penyusunan rencana sebagai dasar pemanfaatan ruang dapat terjadi berbagai kemungkinan yaitu antara lain: Perubahan faktor eksternal terhadap wilayah seperti perkembangan ekonomi nasional dan provinsi, perubahan wilayah sektor dan tata ruang wilayah nasional dan provinsi. a. Perubahan kondisi-kondisi enternal seperti keinginan daerah, perkembangan yang sangat pesat dari satu sektor atau kawasan dalam satu wilayah. b. Kekurangtepatan menggunakan rencana dan pengendalian sehingga terjadi simpangan.

D.3.2 Tindak Lanjut Hasil Review RTRW Kabupaten Sukabumi Berdasarkan kegiatan review RTRW yang dilaksanakan pada Tahun 2016, diperoleh rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut : a.

Kegiatan penyempurnaan RTRW Penyempurnaan

RTRW

Kabupaten

Sukabumi

2011-2031

dilakukan

berdasarkan hasil penentuan tipologi perubahan materi muatan RTRW, yakni Tipologi B (kondisi RTRW sah, terjadi simpangan kecil, namun terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal berpengaruh terhadap kinerja RTRW). Pada tipologi B, terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRW Kabuapten Sukabumi, sehingga tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan pembangunan karena tidak dapat mengakomodasi

perkembangan

yang

ada.

Secara

mendasar,

RTRW

Kabupaten Sukabumi ini memerlukan perubahan dalam tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang. Dengan demikian tindak lanjut yang harus dilakukan adalah penyesuaian terhadap materi RTRWK agar mampu mengakomodasi perubahan kebijaksanaan, tujuan, sasaran, dan

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D|8

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

dinamika pembangunan, serta mengkoreksi struktur dan pola ruang. Keluaran dari kegiatan ini adalah rumusan strategi pengembangan wilayah baru, dan rumusan struktur dan pola ruang yang baru termasuk mengakomodir tentang pola ruang kawasan industri ramah lingkungan di Kecamatan Japara, Kecamatan Cigandamekar, Kecamatan Cipicung, Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis, Kecamatan Luragung, Kecamatan Lebakwangi, dan Kecamatan Pancalang selain di kecamatan-kecamatan yang sudah disediakan kawasan peruntukan industri.

b.

Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Dalam kegiatan ini dilakukan : 1. Diseminasi RTRW Kabupaten Sukabumi hasil penyempurnaan ke setiap sektor, 2. Pemanfaatan RTRW Kabupaten Sukabumi hasil penyempurnaan sebagai alat koordinasi, sebagai acuan pembangunan, 3. Penyempurnaan

kegiatan

pemantauan

dan

pelaporan

evaluasi

dan

sebagainya yang dilakukan secara berkala terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang didasarkan informasi yang diperoleh dari proses pengawasan pemanfaatan ruang (pelaporan, pemantauan dan evaluasi) yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah kabupaten. 4. Penyempurnaan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi serta dalam hal pelaksanaan program pemanfaatan ruang dan perizinan. c.

Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian legitimasi hukum Revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan dan prosedur penetapan rencana tata ruang. Revisi terhadap rencana tata ruang yang materi perubahannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang. Jangka waktu rencana tata ruang hasil revisi berakhir sampai dengan berakhirnya jangka waktu rencana tata ruang yang direvisi tersebut.

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D|9

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

D.4 Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Revisi RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 - 2031, meliputi beberapa tahapan untuk mencapai tujuan pekerjaan, terdiri dari : 1.

Tahap Persiapan Tahap persiapan diawali dengan pertemuan dalam rangka penyempurnaan kerangka acuan kerja. Penyempurnaan KAK akan sangat mempengaruhi pekerjaan selanjutnya, dengan target penentuan metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis, muatan utama yang menjadi isu peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 - 2031 (sebagai bahan awal untuk tahap pengumpulan data dan informasi yang dilanjutkan dengan penentuan pihak yang akan dikunjungi dalam koordinasi dan konsultasi), dan rencana kerja terstruktur berdasarkan jangka waktu pekerjaan.

2.

Tahap Pengumpulan Data Data dan informasi yang dikumpulkan terutama terkait dengan hasil rekomendasi tindak lanjut review/peninjauan kembali RTRW. a.

Tahap pengumpulan data dan informasi melalui survey primer dan sekunder, meliputi :

-

koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan lain-lain yang diperlukan

-

SKPD Provinsi Jawa Barat

-

SKPD Kabupaten Sukabumi

-

Bappeda kabupaten/kota yang berbatasan

Data dan informasi berupa peta, kebijakan internal dan eksternal, peraturan perundang-undangan terbaru terkait penataan ruang, dan perkembangan pemanfaatan ruang, serta situasi dan kondisi global yang mempengaruhi penataan ruang Kabupaten Sukabumi. b.

Pengumpulan data dan informasi juga perlu dilaksanakan melalui focus group discussion   (FGD) dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang dan mendapatkan masukan substansi secara langsung (baik lisan maupun tertulis). FGD dilaksanakan dengan melibatkan

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D | 10

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

berbagai pihak perwakilan stakeholder penataan ruang dan masyarakat Kabupaten Sukabumi, antara lain :

-

Pemangku/pengelolaan kawasan strategis (KPH/Perhutani/ BP Taman Nasional/BKSDA

untuk

kehutanan,

PBS

untuk

perkebunan,

pertambangan, industri, BBWS untuk sumberdaya air, mitigasi bencana)

3.

-

Perguruan Tinggi

-

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

-

dan lain-lain yang dianggap perlu

Tahap Analisis Data dan informasi yang terkumpul akan diolah dan menjadi input dalam kajian Revisi RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2011  –  2031. Pada tahap ini, dikaji mengenai rumusan strategi pengembangan wilayah baru, rumusan struktur ruang dan pola ruang yang baru, penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan evaluasi, penyempurnaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perubahan ketentuan umum peraturan zonasi, penyiapan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian legitimasi hukum pada materi RTRW hasil revisi, dan perumusan perubahan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang. Pada tahap ini juga perlu dilaksanakan melalui focus group discussion   (FGD), konsultasi publik dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang dan mendapatkan masukan substansi secara langsung (baik lisan maupun tertulis).

4.

Penulisan Laporan Pekerjaan Seluruh hasil kegiatan pengolahan data dan analisis didokumentasikan dalam buku laporan Fakta dan Analisa. Pokok-pokok penting yang menggambarkan karakteristik tata ruang wilayah kota selanjutnya menjadi bagian awal dari dokumen Revisi RTRW Kabupaten Sukabumi.

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D | 11

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

D.5 Tanggapan Terhadap Metodologi Pekerjaan Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan melakukan analisa dan pengumpulan data sekunder dan primer melalui wawancara maupun studi literatur dan bahan-bahan sekunder Iainnya. Tanggapan terhadap Metodologi pekerjaan ini, menjelaskan di Bagian E Pemahaman Terhadap Kualitas Metodologi Proposal Teknis pekerjaan ini.

D.6 Tanggapan Terhadap Keluaran Pekerjaan Produk akhir pekerjaan Revisi RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 - 2031 meliputi : 1.

Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Revisi RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2011  – 2031 beserta album peta.

2.

Pelaporan hasil pekerjaan berupa :

3.

Dokumen Laporan Pendahuluan sebanyak 5 exemplar

4.

Dokumen Laporan Antara & album peta sebanyak 5 eksemplar

5.

Dokumen Laporan Akhir & album peta sebanyak 5 eksemplar

6.

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah RTRW beserta Naskah Akademiknya sebanyak 5 eksemplar

7.

Dokumen Executive summary sebanyak 10 eksemplar

8.

Back-up data digital berupa soft copy dalam 1 (satu) buah harddisk external minimal 1 (satu) Terra Bytes yang memuat seluruh peta dan hasil pekerjaan.;

D.7 Tanggapan Terhadap Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 5 bulan (150 hari kalender) secara konstruksi. Kami menyadari bahwa dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang baik adalah dapat menghargai waktu dan dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan dan berharap berjalan lancar tapa suatu halangan baik teknis maupun non teknis. Dalam konsultan hal ini konsultan memandang bahwa waktu yang disediakan akan sangat bergantung dari progres pekerjaan yang telah dilakukan. Mengingat waktu yang relatif singkat ini, konsultan mengaharapkan dukungan sepenuhnya dari pihak pemberi kerja dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan pekerjaan serta dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D | 12

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

Untuk menyikapi hal tersebut, maka strategi keunggulan yang ditawarkan oleh Pihak Konsultan adalah pengalokasian kegiatan dan tenaga ahli dirumuskan sedemikian rupa sehingga seefektif mungkin dapat menghemat waktu pelaksanaan kegiatan dan supervisi dengan Pihak Pemberi Kerja maupun pemerintah daerah. Pihak konsultan juga akan melakukan studi referensi sebanyak-banyaknya untuk memperoleh informasi dan data yang sekitarnya relevan didalam mencapai tujuan dan sasaran dalam pekerjaan ini. Untuk mengantisipasi padatnya waktu kegiatan, maka alokasi tenaga ahli dan proses dilapangan menjadi kunci penting. Alokasi tenaga ahli diatur sedemikian rupa sehingga proses trasfer ilmu dan pengetahuan proses ketataruangan melalui kegiatan ini dapat berjalan beriringan. Oleh karena itu, ketersediaan alat-alat pendukung juga menjadi faktor penentu keberhasilan proses pelaksanaan pekerjaan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

D.8 Tanggapan Terhadap Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan Mengacu pada pemahaman terhadap KAK terdapat 3 (tiga) tenaga ahli dan 4 (empat) asisten tenaga ahli yang terlibat yang teralokasikan dalam kegiatan ini. Dengan dukungan profesional staff dari berbagai disiplin ilmu yang sangat relevan dan dipimpin oleh seorang team leader dengan pengalaman yang cukup baik dan bantuan supporting staff, konsultan cukup merasa optimis tujuan pekerjaan ini tercapai dengan baik. Adapun Tenaga Ahli tersebut yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Tenaga Ahli: 1.  Ahli Perencanaan Wilayah 2.  Ahli Lingkungan 3.  Ahli Transportasi 4.  Ahli Perumahan 5.  Ahli Ekonomi 6.  Ahli Hukum/Kelembagaan 7.  Ahli Geodesi Tenaga Pendukung:

1.  Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D | 13

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

Tenaga pendukung teknis lainnya

1. Surveyor pencari data 2.  Ahli GIS 3. Tenaga Administrasi 4. Operator Komputer Dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab tenaga ahli, Konsultan merasa sudah memadai dan sesuai dengan latar belakang pendidikan tenaga-tenaga ahli tersebut. Masing-masing liingkup kajian memiliki tim yang terdiri dari tenaga ahli dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

D.9 Tanggapan Terhadap Sistem Pelaporan Laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah: 

Pembahasan awal dilaksanakan setelah pemasukan Buku Laporan Pendahuluan dengan substansi minimal berupa tanggapan terhadap hasil rapat konsolidasi awal dalam rangka penyempurnaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), metodologi pekerjaan, rencana kerja, dan gambaran isu awal hasil pendampingan koordinasi dan konsultasi.



Pembahasan Laporan Data dan Analisa dilaksanakan setelah pemasukan Buku Laporan Data dan Analisa dengan memenuhi substansi antara lain hasil pengolahan seluruh data dan informasi, baik dari hasil koordinasi/konsultasi dan FGD, serta hasil analisis.



Pembahasan Laporan Akhir dilaksanakan sebelum pemasukan Buku Laporan Akhir dengan memenuhi substansi Laporan Pendahuluan dan Laporan Data dan Analisa, hasil analisis, koordinasi/konsultasi, FGD, serta hasil analisis dan rekomendasi hasil peninjauan kembali.



Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah RTRW beserta Naskah Akademiknya dilaksanakan sebelum pemasukan Buku Laporan Akhir.

Sistem pelaporan pekerjaan pada prinsipnya terkait dengan skema serta progres pekerjaan yang telah dilakukan dan mencerminkan bobot penyerapan output yang telah dicapai pada setiap tahapan pelaporan. Kondisi tersebut menyiratkan bahwa setiap

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D | 14

USULAN TEKNIS

TANGGAPAN DAN SARAN

laporan merupakan milestone dari sebuah tahapan kegiatan yang telah dilewati yang selanjutnya dapat terukur dari muatan materi dari setiap laporan yang telah diserahkan.

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

D | 15