CSR Versi Bapepam

Buletin Akuntansi Staf No. 8

BULETIN AKUNTANSI STAF BAPEPAM dan LK BAS No. 8 :

PEMBERIAN TANTIEM DAN BONUS SERTA TANGGUNG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Ikhtisar: Interpretasi dalam Buletin Akuntansi Staf ini menyajikan pandangan staf mengenai perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas pemberian tantiem dan bonus serta tanggung CSR) dalam Laporan Keuangan   jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR Emiten dan Perusahaan Publik. Tanggal Release : (berdasarkan tanggal penerbitan) Penjelasan Lebih Lanjut: Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan (62 21) 3857901; Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa (62 21) 3857822; Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil (62 21) 3857823; Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (62 21) 3857902, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK), Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710. Info Tambahan: Pernyataan dalam Buletin Akuntansi Staf bukan merupakan peraturan atau interpretasi yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK atau mendapat persetujuan resmi dari Bapepam dan LK. Pernyataan tersebut merupakan interpretasi dan praktik yang diikuti oleh staf di Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor J asa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, dan Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dalam melaksanakan tugasnya. BULETIN AKUNTANSI STAF NO. 8

Buletin Akuntansi Staf ini merupakan pedoman atas implementasi PSAK No. 24 tentang “Imbalan Kerja” dan ISAK No. 3 tentang “Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan” yang terkait dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas pemberian tantiem dan bonus serta tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk diantaranya pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Konsekuensi penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan dari pembebanan pemberian tantiem dan bonus serta tanggung jawab sosial perusahaan akan diuraikan lebih lanjut. Kejelasan mengenai hal tersebut diharapkan akan meningkatkan keandalan dan daya banding laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Fakta: 1. PT A Tbk memperlakukan pemberian tantiem dan bonus serta tanggung jawab sosial perusahaan sebagai pengurang pengurang dari saldo saldo laba. Pengungkapan Pengungkapan yang dilakukan dilakukan PT A pada catatan atas laporan keuangan tahun 2007 (dengan perbandingan tahun 2006) adalah sebagai berikut: Distribusi laba bersih

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diadakan diadakan tanggal 28 Mei 2007 dan tanggal 29 Mei 2006 pemegang saham menyetujui distribusi laba bersih tahun 2006 dan 2005 sebagai berikut:

Dividen Tantiem dan bonus Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PKBL)

1

2006 2005 (Dalam Jutaan Rupiah) 1.000 500 500 350 700 500 2.200 1.350

Buletin Akuntansi Staf No. 8

Dividen yang berasal dari laba bersih tahun 2006 dan 2005 dibayarkan kepada pemegang saham masing-masing pada tanggal 29 Juni 2007 dan 25 Juni 2006. Berdasarkan keputusan RUPS tahun buku 2006 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2007 diputuskan untuk membagikan tantiem dan bonus kepada komisaris dan direksi sebesar Rp. 500 juta serta alokasi dana untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (termasuk PKBL) yang berasal dari laba bersih tahun buku 2006 sebesar Rp. 700 juta. Tantiem dan bonus serta dana untuk program tanggung jawab sosial Perusahaan dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2007. Sedangkan pada RUPS tahun buku 2005 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2006 diputuskan untuk membagikan tantiem dan bonus kepada komisaris dan direksi sebesar Rp. 350 juta serta alokasi dana untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (termasuk PKBL) yang berasal dari laba bersih tahun buku 2005 sebesar Rp. 500 juta, yang dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2006. 2. PT B memperlakukan pemberian tantiem dan bonus serta pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai beban pada periode berjalan. Pengungkapan yang dilakukan PT B pada catatan atas laporan keuangan tahun 2007 (dengan perbandingan tahun 2006) adalah sebagai berikut: Beban usaha & beban lainnya 2007

2006

(Dalam Jutaan Rupiah) Beban Umum dan Administrasi

Beban Gaji dan Tunjangan

3.225

3.070

Sewa dan penyusutan

500

400

Promosi

300

250

80

60

Utilitas, perbaikan dan pemeliharaan Tanggung jawab sosial perusahaan

 

500

300

Jamuan, representasi dan direksi

20

10

Perlengkapan kantor

40

30

250

200

50

30

4.965

4.350

Asuransi Bahan bakar dan transportasi Jumlah beban Umum dan Administrasi Rincian beban gaji dan tunjangan adalah sebagai berikut:

2007

2006

(Dalam Jutaan Rupiah) Beban Gaji dan Tunjangan

Gaji, upah, pensiun dan tunjangan pajak

2.500

2.400

Pendidikan dan pelatihan

250

200

Beban kompensasi atas opsi saham

100

150

25

20

Bonus Karyawan & lainnya Penyisihan cadangan tantiem dan bonus

 

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan

3.225

350

3.070

Perusahaan membentuk penyisihan cadangan tantiem dan bonus untuk pembayaran tantiem kepada komisaris dan direksi untuk tahun buku 2007 sebesar Rp. 350 juta yang dihitung berdasarkan ketentuan internal Perusahaan yang dilakukan pada akhir tahun 2007

2

300

Buletin Akuntansi Staf No. 8

dan pembayarannya akan dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS yang dilakukan pada tahun 2008. Pada tahun 2006 Perusahaan membentuk penyisihan cadangan tantiem dan bonus untuk  pembayaran tantiem kepada komisaris dan bonus kepada direksi sebesar Rp. 300 juta yang dilakukan pada akhir tahun 2006. Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar penyisihan cadangan tersebut setelah mendapat persetujuan RUPS pada tanggal 10 Juni 2007. Pertanyaan:

1. Apakah pemberian tantiem dan bonus diperlakukan sebagai beban atau pengurang saldo laba dan bagaimana penyajian serta pengungkapannya pada laporan keuangan? 2. Apakah pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (termasuk PKBL) diperlakukan sebagai beban atau pengurang saldo laba dan bagaimana penyajian serta pengungkapannya pada laporan keuangan? Jawaban:

1. Perlakuan akuntansi atas pemberian tantiem dan bonus perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) PSAK No. 24 tentang Imbalan Kerja. Berdasarkan paragraf 18 dinyatakan bahwa: “Perusahaan harus mengakui prakiran biaya atas pembayaran bagi laba dan bonus ... jika, dan hanya jika: (a)   perusahaan mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas  pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu; dan (b) kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. ....”

Dan pada paragraf 21 dinyatakan: “Perusahaan dapat mengestimasi secara andal jumlah kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif dalam program bagi laba atau bonus jika, dan hanya jika: (a) bentuk formal program tersebut memuat suatu rumus untuk menentukan jumlah imbalan; (b)  perusahaan menentukan jumlah yang harus dibayar sebelum laporan keuangan diselesaikan; atau (c)  praktek masa lalu memberikan bukti jelas mengenai jumlah kewajiban konstruktif   perusahaan”

Disamping itu, pada paragraf 22 dinyatakan bahwa: “Kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat dari   jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik perusahaan. Oleh karena itu,   perusahaan mengakui bagi laba dan bonus ini sebagai beban tahun berjalan dan bukan sebagai distribusi laba bersih.”

3

Buletin Akuntansi Staf No. 8

2) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal Perseroan membagikan tantiem untuk anggota direksi dan komisaris serta pembagian bonus kepada karyawan, wajib memperhatikan pasal 71 ayat (1) sebagai berikut: “Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.”

Penjelasan atas pasal 71 ayat (1) adalah: “Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajaran.  Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tansiem dan bonus dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.”

Kesimpulan Dengan memperhatikan ketentuan pada paragraf 18, 21 dan 22 PSAK 24, serta pasal 71 ayat (1) UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa Emiten dan Perusahaan Publik harus mengakui biaya tantiem dan bonus sebagai beban pada tahun berjalan dimana kewajiban konstruktif tersebut telah timbul dan dapat diestimasi secara andal. Dengan demikian, PT A seharusnya memperlakukan pemberian tantiem dan bonus sebagai beban pada tahun berjalan dan bukan sebagai distribusi laba bersih. Pembebanan tersebut disajikan pada laporan laba rugi dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang dilakukan oleh PT B. 2. Tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (termasuk PKBL). Akan tetapi alokasi dana tersebut dapat dianalogikan dengan pemberian sumbangan. Perlakuan akuntansi atas pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diperlakukan sebagaimana sumbangan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) ISAK No. 03: Interpretasi Tentang Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan. Pada paragraf 1 dinyatakan bahwa: “Sumbangan atau bantuan diakui sebagai beban dalam penetapan laba rugi bersih   periode berjalan, kecuali apabila pemberian sumbangan atau bantuan tersebut  berkaitan dengan perolehan suatu aktiva”. Disamping itu, pada paragraf 3 dinyatakan juga: “Pemberian suatu sumbangan atau bantuan diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Saat terjadinya pemberian suatu sumbangan atau bantuan adalah pada saat kondisi tertentu yang disyaratkan untuk pemberian sumbangan atau bantuan telah terpenuhi, atau bila kegiatan atau transaksi tertentu  yang mendasarinya telah dilakukan, atau pada saat dijanjikan atau dibayar…”

4

Buletin Akuntansi Staf No. 8

2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 74 ayat (1) dan (2) dinyatakan: “(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan  Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Kesimpulan Dengan memperhatikan ketentuan ISAK 03 dan pasal 74 ayat (1) dan (2) UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwa Emiten dan Perusahaan Publik harus mengakui pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai beban dalam periode berjalan yaitu pada saat terjadinya dan bukan sebagai distribusi laba bersih. Dengan demikian, PT A seharusnya memperlakukan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai beban pada tahun berjalan, yaitu pada tahun 2006 dan 2005, meskipun persetujuan RUPS diberikan pada tahun 2007 dan 2006. Pembebanan tersebut disajikan pada laporan laba rugi serta diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang dilakukan oleh PT B.

5