Contoh Soal Uud 1945
January 15, 2019 | Author: Sucie Sutawiratmaja | Category: N/A
Short Description
1945...
Description
CONTOH SOAL-SOAL LOMBA CERDAS CERMAT UUD NRI 1945 DAN TAP MPR 1. Jela Jelaska skann bagi bagian an dan dan mate materi ri dala dalam m Unda Undang ng-U -Und ndan angg Dasa Dasarr Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indone Indonesia sia Tahun ahun 1945 1945 ang ang tidak tidak dapat dapat diubah diubah dan mengap mengapaa terhad terhadap ap hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan! "agian an dan dan mate materi ri #asal #asal ang ang tida tidakk dapa dapatt dila dilaku kukan kan peru peruba baha hann Jawaban: "agi -#embukaan UUD 1945 $ menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar %#R sebelum melakukan perubahan UUD 1945 $ #embukaan memuat dasar &iloso&is dan normati& ang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945 $ mengandung staatsidee berdirina N'RI( tu)uan dan dasar negara ang harus tetap dipertahankan. $ #asal *+ aat ,5 aitu tentang "entuk Negara 'esatuan Repu Republ blik ik Indo Indone nesia sia $ memp mempert erteg egas as komi komitm tmen en bang bangsa sa Indo Indone nesia sia terh terhad adap ap #embukaan UUD 1945 dan bentuk N'RI sekaligus melestarikan putusan pendiri negara negara se)ak tahun 1945( dimana bentuk bentuk inilah ang dipandang tepat meadahi meadahi ide ide persa persatu tuan an pada pada bang bangsa sa ang ang ma)e ma)emu muk. k. $ meng mengga gamb mbar arka kann kons konsist isten ensi si terhadap kesepakatan dasar %#R sebelum melakukan perubahan UUD 1945. /. Jelaskan Jelaskan 0iri-0iri 0iri-0iri sistem sistem pemeri pemerintaha ntahann presidensi presidensill Jawaban: 1 adana masa )abatan #residen ang bersi&at pasti ,&i2ed term3 / #resi #reside denn di sampi samping ng seba sebaga gaii kepala kepala nega negara ra(( sekal sekalig igus us sebag sebagai ai kepa kepala la pemerintahan3 * adana mekanisme saling mengaasi dan saling mengimbangi3 4 adana mekanisme impea0hment. *. Jelaskan Jelaskan latar belakan belakangg dibentukna dibentukna %ahkamah %ahkamah 'onstit 'onstitusi usi Implikasi si dari dianutn dianutna a paham paham negara negara hukum dalam dalam UUD 1945( 1945( Jawaban Implika dimana dalam negara hukum harus di)aga paham konstitusionalisme aitu tidak boleh boleh Untuk Untuk men)ag men)agaa ada undangundang-und undang ang ang bertent bertentang angan an dengan dengan UUD 1945. prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus ang men)aga kemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang ang bertentangan dengan UUD 1945. 4. Jela Jelaska skann makn maknaa ang ang terka terkand ndun ungg dala dalam m rumu rumusa sann #asa #asall 1 aat aat ,/ ,/ Unda Undang ng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945 ang ang menegaskan baha( kedaul kedaulata atann berada berada di tangan tangan rakat rakat dan dilaksan dilaksanaka akann menuru menurutt pen)ab pen)abara arann langsung paham kedaulatan undang-undang dasar6
rakat ang se0ara se0ara tegas tegas dinatak dinatakan an pada #embuk #embukaan aan Undang Undang-Jawaban: rakat Undang Undang Dasar meneguhkan meneguhkan baha Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 1945( alinea alinea I7 kedaul kedaulata atann rakat rakat di)alank di)alankan an melalui melalui 0ara-0a 0ara-0ara ra dan oleh oleh berbag berbagai ai lembaga ang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai pen)abaran langsung paham Implikasi 'edaulatan tidak di)alankan kedaulatan rakat se0ara tegas. 8leh satu lemb lembag agaa nega negara ra(( ait aituu %#R %#R dan dan meng mengub ubah ah sist sistem em keta ketata tane nega gara raan an dari dari supremasi %#R kepada sistem kedaulatan rakat. 'etentuan ini meneguhkan bah baha keda kedaul ulat atan an tetap etap di tan tangan gan rak rakat at(( seda sedanngka gkan lem lembaga baga nega negara ra melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan UUD 1945. 5. Jela Jelask skan an kedu kedudu duka kann sert sertaa tuga tugass dan dan ee eena nang ng %#R %#R sebe sebelu lum m peru peruba baha hann Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'edudukan %#R adalah adalah pen)elmaan pen)elmaan seluruh seluruh rakat dan merupakan merupakan Jawaban 'edudukan lembag lembagaa tertin tertinggi ggi negara negara pemegang pemegang dan pelaksana pelaksana Tugas ugas dan eenan eenangg mene meneta tapk pkan an dan dan sepe sepenu nuhn hna a keda kedaul ulat atan an raka rakatt meng mengub ubah ah UUD UUD 1945 1945 mene meneta tapk pkan an ":N ":N memi memililihh dan dan meng mengan angk gkat at #resid #residen en dan dan ;akil akil #resi #reside denn %embuat #utusan ang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainna %emberikan pen)elasanelain untuk nilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa religius men0erd men0erdaska askann kehidu kehidupan pan bangsa bangsa(( )uga )uga memben membentuk tuk manusi manusiaa ang ang berima beriman( n( %en)un)ung %en)un)ung tinggi tinggi nilai-nilai nilai-nilai berta?a( berta?a( dan berakhlak berakhlak mulia. kemanusiaan kemanusiaan dan I#T@'( sehingga arga negara mampu men)aga harkat dan martabat( berpihak kepada kebenaran untuk men0iptakan kemaslahatan dan kema)uan sesuai nilainilai agama dan budaa. +. Jelaskan Jelaskan apa ang dimaksud dimaksud dengan dengan etika politik politik dan pemerintahan pemerintahan sebagaim sebagaimana ana ter0antum dalam 'etetapan %#R Nomor 7Iebutka kann subst substan ansi si dan dan aman amanat at dari dari 'ete 'eteta tapa pann %#R %#R Nomo Nomorr 7II# D@%8'RC>I dan :C' C>C>I "erkeadilan dan menghormati hukum Tidak ada dosa turunan %CNU>IC. #rinsip Demokrasi dan :ak Csasi %anusia Tidak menghilangkan hak untuk ikut dalam penelenggaraan negara dan mendapat perlakuan ang sama dengan arga negara lainna ang terkait dengan hak asasi manusia. 1/. Jelaskan latar belakang dibentukna 'omisi Gudisial Jawaban :akim agung optimalisasi pelaksaan &ungsi kekuasaan kehakiman. merupakan &igur dalam per)uangan menegakkan hukum dan keadilan( sehingga men)adi tumpuan bagi pen0ari keadilan. Untuk itu( diperlukan adana institusi khusus ang memiliki keenangan untuk men)aga &igur hakim agar %erupakan bagian dari upaa dapat berlaku adil dan pro&esional. penelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan negara hukum( dimana sesuatu ang si&atna strategis untuk menegakkan keadilan harus senantiasa dikaal se0ara khusus. 1*. >ebutkan indikator "ersatu dalam 7isi Indonesia %asa Depan sebagaimana ter0antum dalam 'etetapan %#R Nomor 7IItalin( %ao Tse Tung dan lain-lain( mengandung benih-benih Faham dan unsur-unsur ang bertentangan dengan &alsa&ah #an0asila. 'omunismeubstansi #asal 4 'etetapan %#R RI Nomor I dan 'etetapan %#R RI dari tahun 19=A sampai dengan tahun /AA/ merupakan amanat dari #asal I Cturan #eralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah *A.#embentukan sebuah proHinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitna 5 ,lima kabupaten No. EE7etiap 'egiatan untuk %enebarkan atau %engembangkan Faham atau C)aran 'omunismeesuai dengan 'etetapan %#R RI Nomor 7IIetelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945( %#R hana dapat mengeluarkan 'etetapan %#R ang bersi&at penetapan ,bes0hikking Jawab: bena 5=.>alah satu latar belakang dilakukanna perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena #residen memiliki eenang ang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Jawab: Salah 5+.#residen menatakan keadaan bahaa. >arat-sarat dan akibatna keadaan bahaa ditetapkan dengan #eraturan #emerintah. Jawab: Salah 5B.Negara 'esatuan Republik Indonesia T@RDIRI DCRI daerah-daerah proHinsi dan daerah proHinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota( ang tiap-tiap proHinsi( kabupaten( dan kota itu mempunai pemerintahan daerah( ang diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah 59.>ubstansi #asal = 'etetapan %#R RI Nomor Iesuai dengan 'etetapan %#R Nomor III sa)a ang dinatakan tidak berlaku lagi. Jawab: Salah =5.;alaupun masih ada 'etetapan %#R> dan 'etetapan %#R RI ang dinatakan masih berlaku( tetapi dengan adana Undang-Undang Nomor 1A Tahun /AA4 tentang #embentukan #eraturan #erundang-undangan( 'etetapan %#R> dan 'etetapan %#R RI tidak dapat lagi di)adikan sebagai ru)ukan se0ara uridis. Jawab: Salah ==.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ang diberlakukan kembali melalui Dekrit #residen 5 Juli 1959 di0antumkan dalam embaran Negara Nomor +5 Tahun 1959. Jawab: Bena =+.>alah satu sebab #residen danalah satu eenang %ahkamah 'onstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ang putusanna bersi&at &inal untuk mengu)i seluruh peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar. Jawab: Salah
BA.'etetapan %#R RI Nomor 7 Nomor EEIEalah satu pertimbangan ditetapkanna 'etetapan %#R RI Nomor 7Ialah satu rekomendasi dari 'etetapan %#R RI Nomor 7IIIedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar adalahL Jawab: Dewan Pewalan Ra*a+# #enin)auan Terhadap %ateri dan >tatus :ukum 'etetapan %#R> dan 'etetapan %#R RI dari Tahun 19=A sampai dengan Tahun /AA/ dituangkan dalam 'etetapan %#R RI NomorL Jawab: 3e+e+a2an MPR RI N/ IMPR!))'# 'etetapan %a)elis #ermusaaratan Rakat Republik Indonesia Nomor E7Iementara Republik Indonesia Nomor EEIE dan 'etetapan %#R berdasarkan #asal = 'etetapan %#R Nomor Iedangkan pengelompokkan #asal 1 adalahL. Jawab: 3e+e+a2an Mael$ Pe/.$*awaa+an Ra*a+ Se/en+aa (an 3e+e+a2an Mael$ Pe/.$*awaa+an Ra*a+ Re2.bl In(ne$a *an, (0ab.+ (an (n*a+aan +(a bela.# >alah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan 0ara adendum. Gang dimaksud dengan 0ara Madendum adalahL Jawab: Na$ah a$l Un(an,-Un(an, Da$a 1945 (2e+ahanan& (an na$ah 2e.bahan ba. (lea+an 2a(a na$ah a$l# #erubahan 'edua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam embaran Negara Republik Indonesia nomorL Jawab: Le/baan Ne,aa N/ 1! +ah.n !)) 'etetapan %a)elis #ermusaaratan Rakat Republik Indonesia Nomor IEesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar( asas penelenggaraan pemilihan umum adalahL Jawab: Pe/lhan ././ (la$anaan $e0aa lan,$.n,& ././& beba$& aha$a& ..& (an a(l# #engelompokkan 'etetapan %#R> dan 'etetapan %#R berdasarkan #asal 4 'etetapan %#R Nomor Iedangkan pengelompokkan #asal 5 adalahL. Jawab: 3e+e+a2an Mael$ Pe/.$*awaa+an Ra*a+ Re2.bl In(ne$a *an, (n*a+aan /a$h bela. $a/2a (en,an (+e+a2ann*a Pea+.an Ta+a Te+b *an, ba. leh Mael$ Pe/.$*awaa+an Ra*a+ Re2.bl In(ne$a ha$l 2e/lhan ././ +ah.n !))4# #embukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Clinea 'etiga adalahL Jawab: A+a$ bea+ ah/a+ Allah =an, Maha 3.a$a (an (en,an ((n,an leh en,nan l.h.& $.2a*a beeh(.2an eban,$aan *an, beba$& /aa a*a+ In(ne$a /en*a+aan (en,an n e/e(eaann*a# >ebelum diubah( Undang-Undang Dasar dimuat dalam embaran Negara Republik Indonesia nomor% Jawab: Le/baan Ne,aa N/ "5 +ah.n 1959. #erubahan 'etiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam embaran Negara Republik Indonesia nomorL Jawab: Le/baan Ne,aa N/ 1' +ah.n !)) #erubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan %a)elis ang mempunai 0iri-0iriL Jawab: /e/2.n*a e.a+an h../ $eba,a Un(an,Un(an, Da$a Ne,aa Re2.bl In(ne$a& $e+a +(a /en,,.naan n/ 2.+.$an Mael$# #engelompokkan 'etetapan %#R> dan 'etetapan %#R berdasarkan #asal 4 'etetapan %#R Nomor Iedangkan pengelompokkan #asal 5 adalahL. Jawab: 3e+e+a2an Mael$ Pe/.$*awaa+an Ra*a+ Re2.bl In(ne$a *an, (n*a+aan /a$h bela. $a/2a (en,an (+e+a2ann*a Pea+.an Ta+a Te+b *an, ba. leh Mael$ Pe/.$*awaa+an Ra*a+ Re2.bl In(ne$a ha$l 2e/lhan ././ +ah.n !))4# >alah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan 0ara adendum. Gang dimaksud dengan 0ara Madendum adalahL Jawab: Na$ah a$l Un(an,-Un(an, Da$a 1945 (2e+ahanan& (an na$ah 2e.bahan ba. (lea+an 2a(a na$ah a$l#
9+.
9B.
99.
1AA.
1A1. 1A/.
1A*.
1A4. 1A5. 1A=.
1)"#
1)#
%enurut ketentuan Undang-Undang Dasar( Cnggaran pendapatan dan belan)a negara sebagai u)ud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan se0araL Jawab: +eb.a (an be+an,,.n, awab .n+. $ebe$a-be$an*a e/a/.an a*a+ >arat untuk men)adi :akim Cgung adalahL Jawab: ha.$ /e/l n+e,+a$ (an e2ba(an *an, +(a +e0ela& a(l& 2 dan 'etetapan %#R berdasarkan #asal 1 'etetapan %#R Nomor Iedangkan pengelompokkan #asal / adalahL. Jawab: 3e+e+a2an Mael$ Pe/.$*awaa+an Ra*a+ Se/en+aa (an 3e+e+a2an Mael$ Pe/.$*awaa+an Ra*a+ Re2.bl In(ne$a *an, (n*a+aan +e+a2 bela. (en,an e+en+.an. #engertian @tika 'ehidupan "erbangsa menurut 'etetapan %#R RI No. 7I
View more...
Comments