Contoh Laporan OJT DJP

LAPORAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAN / ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEPARA

IFAN HARRY KURNIAWAN 810203041

PROGRAM ON THE JOB TRAINING PEGAWAI BARU/CPNS KPP PRATAMA JEPARA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2016

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN LAPORAN OJT

Pada hari ini tanggal ………… bulan …….. tahun……, Mengesahkan, Kepala Seksi Pelayanan

Tri Agung Hidayat Putro NIP : 196911091995031002

Menilai, Nilai (1-100) Laporan Tugas Akhir Presentasi Workshop

2

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN .................................................................. DAFTAR ISI.................................................................................................................... BAB I.............................................................................................................................. PENDAHULUAN ........................................................................................................... A. Latar Belakang........................................................................................................... 1. Kondisi Ideal...................................................................................................... 2. Kondisi saat ini.................................................................................................. B. Sasaran...................................................................................................................... BAB II ............................................................................................................................ PEMBAHASAN...............................................................................................................

i ii iii 1 1 1 1 3 3 4 4

A. Permasalahan............................................................................................................ B. Analisis Penyebab Timbulnya Permasalahan Utama................................................. BAB III............................................................................................................................ PENUTUP...................................................................................................................... A. Kesimpulan................................................................................................................ B. Saran.........................................................................................................................

4 4 5 5 5 5

3

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak masih menjadi ujung tombak dalam hal sumber pendapatan Negara dengan persentase sekitar 80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat mengandalkan pajak dalam membiayai Negara. Untuk mencapai target penerimaan pajak yang terus meningkat di setiap tahun, pemerintah terus melakukan pembenahan di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983 dengan mengubah sistem official assessment menjadi self assessment. Dengan self assessment ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dalam perkembangannya, semakin banyak muncul Wajib Pajak baru, dimana ditandai dengan semakin banyaknya orang yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) baru. Namun mereka yang datang ke KPP tidak hanya mereka yang ingin mendaftar NPWP baru, tapi ada juga yang melapor pajak, berkonsultasi seputar masalah perpajakan yang belum mereka mengerti, dan juga melakukan perbaikan atas kesalahan data mereka. Bagi mereka yang datanya terdapat kesalahan atau ada data yang ingin dirubah dan / atau ditambahkan, mereka dapat mengajukan perubahan data Wajib Pajak dan / atau pengusaha kena pajak. 1. Kondisi Ideal Menurut Pasal 28 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak , dijelaskan jika : a. Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak menurut keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak baru dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak baru. b. Termasuk dalam perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: A. perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi; B. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan masih dalam wilayah kerja KPP yang sama; C. perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi; D. perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi; 4

E. perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti CV MAKMUR TANJUNG berubah namanya menjadi CV TANJUNG MULIA atau PT ABADI JAYA berubah nama menjadi PT ABADI JAYA MAKMUR; dan/atau F. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti PT ALAM JAYA semula status permodalannya sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT ALAM JAYA dengan permodalan sebagai Penanaman Modal Asing. c. Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: A. atas permohonan Wajib Pajak; atau B. secara jabatan. Standard Operating Procedure (SOP) Tata Cara perubahan data Wajib Pajak dan / atau pengusaha kena pajak adalah : (1) (2) (3) (4)

(5)

(6)

(7)

a. Secara Elektronik ( Pasal 29 ) : Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a diajukan melalui permohonan dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak. Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Perubahan Data Wajib Pajak pada Aplikasi eRegistration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan perubahan data secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. b. Secara Manual / tertulis ( Pasal 30 ):

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan permohonan perubahan data secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), permohonan perubahan data dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 5

(3) (4)

(5)

(6) (7) (8)

mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak. Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir perubahan data tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 29 ayat (4) adalah dokumen yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara: a. langsung ke KPP atau melalui KP2KP; b. melalui pos; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa. Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, KP2KP meneruskan permohonan perubahan data Wajib Pajak ke KPP. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan: a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

2. Kondisi Saat Ini Secara umum, pelaksanaan perubahan data Wajib Pajak dan / atau Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jepara sudah sesuai dengan SOP Tata Cara Perubahan data Wajib Pajak dan / atau Pengusaha Kena Pajak. B. Sasaran Sasaran penulis laporan ini adalah untuk meninjau apakah proses perubahan data Wajib Pajak dan / atau Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Jepara sesuai dengan SOP tata cara perubahan data Wajib Pajak dan / atau Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi jika terjadi masalah dalam pelaksaan tata cara perubahan data Wajib Pajak dan / atau Pengusaha Kena Pajak beserta saran atas masalah tersebut.

BAB II PEMBAHASAN A.

Permasalahan

6

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis dengan salah satu seorang pelaksana di KPP Pratama Jepara, terdapat permasalahan dalam proses perubahan data Wajib Pajak dan / atau Pengusaha Kena Pajak, antar lain: 1. Data Wajib Pajak tidak Valid. 2. Wajib Pajak terdaftar di KPP lain. 3. Sistem yang digunakan masih terjadi kesalahan / error B. Analisis Penyebab Timbulnya Permasalahan Utama Dari permasalahan yang telah disebutkan dalam perubahan data WP dan / atau PKP, dapat dilakukan analisis sebagai berikut : 1. Data Wajib Pajak tidak valid. Terkadang WP kurang benar dalam melakukan pengisian perubahan data, sehingga data tidak ditemukan dan harus dikembalikan ke WP lagi agar diperbaiki. 2. Wajib Pajak terdaftar di KPP lain. Dalam kasus di KPP Pratama Jepara, ada WP yang terdaftar di KPP Pratama Kudus yang ingin melakukan perubahan data dirinya dan badan usaha miliknya yang terdaftar di KPP Pratama Jepara . Sebelum merubah data badan usahanya, ia harus terlebih dahulu elakukan perubahan data pada NPWP nya, sehingga harus merubah dulu ke KPP Pratama Kudus, baru bisa merubah data badan usahanya. 3. Dikarenakan dulu masih menggunakan Sistem Informasi Perpajakan, lalu migrasi data ke SIDJP, lalu ke e-reg, maka ada beberapa data WP yang hilang diakrenakan adanya error. Untuk itu harus ada perbaikan dari sistem pusat agar error sistem bisa diminimalisasi.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan

7

Berdasarkan hasil pembahasan masalah tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan data Wajib Pajak dan / atau Pengusaha Kena Pajak apabila data yang dimilikinya tidak benar, kurang lengkap, dan / atau sudah berubah. Hal ini dilakukan agar informasi yang dimilikinya dan informasi yang ada di sistem DJP sesuai, dan benar saat dilakukan pengecekan. B. Saran Saran yang dapat penulis berikan terkait proses penyelesaian perubahan data WP dan / atau PKP antara lain : 1. Memberikan informasi selengkap lengkapnya terkait perubahan data WP dan / atau PKP. 2. Memastikan kebenaran informasi tentang data baru yang akan diinput. 3. Jika memang terjadi kesalahan sistem, menjelaskan kepada WP mengenai kesalahan yang mengakibatkan terganggunya proses perubahan data.

8