contoh laporan 1

LAPORAN AKHIR PANWASLU PILGUB JABAR 2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang  – Undang. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah propinsi atau Kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab, bertanggungjawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara berjenjang ( Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten , Panwas Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan ). Panitia Pengawas Pemilihan Umum melakukan Pengawasan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum menerima Laporan pelanggaran perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Panitia Pengawas pemilihan Umum meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran Administratif kepada KPUD serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada penyidik. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyelesaikan sengketa sesuai tahapan yang ditentukan undang – undang. Laporan Akhir hasil pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kecamatan Leuwisari Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya ini diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal tanggal 24 Februari 2013. Secara umum dari hasil Pengawasan Panwaslukada Kecamatan Leuwisari terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 khususnya di Kecamatan Leuwisari telah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilu tersebut, serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang berjalan dengan aman dan tentram.

1.2

Maksud dan Tujuan

1.2.1

Maksud

Berdasarkan latar belakang diatas, Kami Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 menyusun Laporan Akhir hasil pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. sehingga kita bisa memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013. 1.2.2

Tujuan

Penyusunan laporan akhir hasil pangawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 ini bertujuan : a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa bakti. b. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kecamatan Leuwisari. c. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. d. Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan perundang-undangan tentang Pengawasan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 mengenai laporan pertanggungjawaban. pertanggungjawaban. e. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan di masa yang akan datang.

1.3 Sistem Penulisan Laporan BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan laporan akhir, maksud dan tujuan, dan sitematika isi laporan sebagai kerangka pemikiran tiap-tiap bab. BAB II : GAMBARAN UMUM PANITIA PENGAWAS Berisikan keberadaan Panwas Pemilihan berdasakan Perundang-undangan, Tugas dan Wewenang Panwas, Struktur Organisasi, Program Kerja, Pembinaan dan Kerja Sama serta Fasilitas dan Pendanaan yang dimiliki oleh Panwas. BAB III : TAHAPAN PILGUB DAN WAGUB JABAR 2013 Berisikan tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 diantaranya Tahap Pemutakhiran Data Pemilih, Tahap Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon, Tahap Kampanye dan masa Tenang dan Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil.

BAB IV : PENGAWASAN TAHAPAN PILGUB DAN WAGUB JABAR 2013. Berisikan pengawasan pada tahap Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran dan Penetapan Calon, Kampanye dan Masa Tenang serta pengawasan terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil. BAB V : PELANGGARAN DAN SENGKETA Berisikan pelanggaran-pelanggran yang terjadi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 berikut penaganannya. Selain itu juga berisikan sengketa yang timbul pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 berikut penyelesainnya. BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berisikan kesimpulan dari laporan akhir hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 disertai dengan rekomendasi.

BAB II GAMBARAN UMUM PANITIA PENGAWAS

2.1

Panwas Berdasarkan Perundangan

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum. Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Sedangkan pasal 70 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

2.2

Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang Panwaslu menurut undang-undang, sesuai tingkatannya adalah sebagai berikut : 2.2.1 Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Dasar : Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 79 bahwa Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

2. pelaksanaan kampanye. 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya. 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu.

5. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK. 6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS, dan 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu Lanjutan. b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti . d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang..

e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. f. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2.2.2 Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Dasar : Pasal 81 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa “ Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi: 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. 2. pelaksanaan kampanye. 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya. 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS. 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS. 7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan

8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan f.

mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

2.3

Struktur Organisasi Gambar.2.1 Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan



Ketua



Anggota : 2 orang



Kepala Sekretariat

: 1 orang



Bendahara

: 1 orang

Pegawai Sekretariat

: 2 orang

Pengawas Pemilu Lapangan ( PPL )

: 7 orang





: 1 orang

Sedangkan mempermudah kelancaran dalam melaksanakan tugas, Panwaslukada kecamatan Leuwisari melakukan pembagian tugas diatur sebagai berikut : 

Ketua

: Divisi Umum



Anggota

: Divisi Pengawasan



Anggota

: Divisi Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran



Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan bertugas membantu kelancaran tugas dan wewenang

Panwaslu Kecamatan. Kepala Sekretariat Panwaslu kecamatan bertanggungjawab kepada Panwaslu Kecamatan.

2.4

Program Kerja Panwas Pilgub dan Wagub Jabar Tahun 2013

Untuk mempermudah dan memperlancar dalam melaksanakan pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 kecamatan Leuwisari menyusun program kerja yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan

dalam

 pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh KPUD Provinsi Jawa Barat. 2.4.1 Visi dan Misi Visi dan Misi

: “Terselenggaranya

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan “ 2.4.2 Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut : a.

mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan

 b.

menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a .

c.

menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti .

d.

meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang  berwenang..

e.

mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

f.

memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.4.3 Strategi Pengawasan

Pengawasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 menggunakan strategi : a.  pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal  pelanggaran.  b. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap Temuan/Laporan dugaan pelanggaran. 2.4.4 Program Pengawasan

Sebelum melaksanakan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Panwaslu Kecamatan Leuwisari melakukan : a. Identifikasi dan pemetaan pada setiap tahapan Pemilukada  b. Identifikasi dan pemetaan titik rawan pda aspek lainnya misalnya pengadaan dan pendistribusian  perlengkapan Pemilukada dan sosialisasinya. c. Menyusun kegiatan pengawasan berdasarkan fokus pengawasan yang telah ditentukan.

2.5

Pembinaan dan Kerjasama 2.5.1 Program Intern

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Panwas kecamatan Leuwisari selalu mendapat bimbingan dan pengarahan dari Panwas Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan melalui kunjungan,

 pertemuan rutin, rapat kerja, pemberian informasi dan kegiatan lainnya sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. 2.5.2 Program Ekstern

Disamping itu untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 kecamatan Leuwisari selalu melakukan koordinasi yang baik diantaranya dengan : a.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec.Leuwisari.

 b. Unsur Muspika Kecamatan Leuwisari. c.

Tim Kampanye pasangan calon, Tokoh masyarakat

2.7 Fasilitas dan Pendanaan

Untuk menujang kelancaran tugas dan wewenang Panwaslukada kecamatan, kami menyewa kantor sekretariat panwas yang berlokasi di Jalan Raya Arjasari No.25, lokasi tersebut  berdekatan dengan Kantor Polsek Leuwisari dan berdekatan pula dengan Kantor Kecamatan dan kantor Sekretariat PPK Leuwisari. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan koordinasi, baik dengan Penyelenggara Pemilu (PPK) maupun dengan Pemerintah Daerah (Kecamatan). Fasilitas yang dimiliki oleh Panwaslukada kecamatan Leuwisari pada Pemilihan Umum Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

Jawa

Barat

Tahun

2013

sebagian

menggunakan

fasilitas/inventaris barang Panwas Pilgub Jabar tahun 2008. disamping itu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang merupakan hasil dari dana/anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 , diantaranya : a.

Kantor sekretariat.

 b. 1 (satu) unit Laptop c.

1 (satu) unit Komputer.

d. 7 (tujuh) buah meja staf. e.

7 (tujuh) buah kursi staf.

f.

7 (tujuh) buah kursi lipat.

g. Sarana lainnya ( papan data dll ) Sementara dana/anggaran yang diperoleh oleh Panwaslu kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  JAWA BARAT TAHUN 2013

3.1

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Dasar hukum Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Pemilu. Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat , digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi oleh

PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) untuk digunakan sebagai  bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Hasil pemutakhiran DP4 tersebut disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian DPS

tersebut diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah terjangkau oleh

masyarakat untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan kepada hak pilih yang belum terdaftar sebagai pemilih. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang telah diperbaiki disahkan dan diumumkan oleh PPS untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari hasil pemutakhiran data pemilih di wilayah kecamatan Leuwisari diketahui bahwa jumlah hak pilih berdasarkan DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah sebanyak 29487 hak pilih yang terdiri dari 14819 laki-laki dan 14668 perempuan. 3.2

Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon 3.2.1 Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon

Bahwa

untuk

mewujudkan

kepemimpinan

daerah

yang

demokratis

yang

memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi  persyaratan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik/ gabungan Partai Politik didaftarkan oleh Partai Politik / gabungan Partai Politik kepada KPUD selama masa pendaftaran dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pimpinan Parpol atau gabungan Parpol sekaligus mendaftarkan Tim Kampanye, sedangkan untuk

calon

Kepala

Daerah

dan

Wakil

Kepala

Daerah

yang

Perseorangan/Independen dapat secara langsung mendaftar ke KPUD.

berasal

dari

Calon

3.2.2 Penetapan Pasangan Calon

KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan serta melakukan klarifikasi  pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. Apabila dari hasil penelitian telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan KPUD, selanjutnya KPUD menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mengumumkannya. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 KPUD Provinsi Jawa Barat menetapkan 5 (lima) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan. 1(satu) pasang Calon dari Perseorangan dan 4 (empat)  pasang calon yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

3.3

Kampanye dan Masa Tenang 3.3.1 Tahapan Kampanye Kampanye merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Tim Kampanye masing-masing  pasangan calon. Kampanye merupakan salah satu upaya dari pasangan calon untuk meyakinkan  para pemilih dengan cara menyampaikan visi, misi dan program msing-masing pasangan calon yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal  pemungutan suara (masa tenang). Kampanye dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka/dialog/ rapat umum,  pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dan sebagain ya Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 kampanye berlangsung mulai tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan 20 Februari 2013. 3.3.2 Tahapan Masa Tenang

3 (tiga) hari sebelum Pemungutan dan Penghitungan suara merupakan masa tenang, dan seluruh alat peraga kampanye harus dibersihkan serta Pasangan Calon tidak dibenarkan untuk melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, tanggal 21-23 Februari 2013 merupakan masa tenang.

3.4

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Penetapan Hasil 3.4.1 Tahapan Pemungutan Suara

Beberapa hari menjelang Pemungutan dan Penghitungan suara, Logistik Pemilu untuk Pemungutan Suara khususnya di Kecamatan Leuwisari telah didistribusikan oleh Tiap-tiap PPS ke Tiap TPS 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pendistribusian

 perlengkapan pemungutan suara di Kecamatan Leuwisari berjalan sesuai dengan aturan yang  berlaku dan tidak ada kekurangan logistik yang diterima oleh TPS. Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Provinsi Jawa Barat yaitu tanggal 24 Februari 2013. Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB 3.4.2 Tahapan Penghitungan Suara

Penghitungan suara di setiap TPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dilaksanakan mulai pukul 13.00 sampai selesai. Jumlah TPS di wilayah Kecamatan Leuwisari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 berjumlah 61 TPS yang tersebar di 7 (tujuh) desa. Hasil rekapitulasi suara dari TPS dikirim ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk selanjutnya dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan.

Tabel 3.1 Data Jumlah TPS

 NO

DESA

JUMLAH TPS

1

ARJASARI

12

2

CIAWANG

10

3

MANDALAGIRI

9

4

CIGADOG

7

5

JAYAMUKTI

9

6

LINGGAWANGI

7

7

LINGGAMULYA

7

Jumlah

KET

61

3.4.3 Tahapan Penetapan Hasil

Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013, dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dilaksanakan tanggal 25-26 Februari 2013. Adapun pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di PPK dilaksanakan pada

hari Rabu,27 Februari 2013 yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan

Leuwisari. .BAB IV PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

4.1

Tahapan pemutakhiran Data Pemilih

Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

kepada KPU Provinsi Jawa Barat dilaksanakan tanggal 27 September 2012. Pemutakhiran DP4  berlangsung selama 1 (satu) bulan yaitu mulai dari tanggal 5 Nopember 2012 sampai dengan 4 Desember 2012. Tabel 4.1 Daftar DP4 Kecamatan Leuwisari

DP4  NO

DESA

JUMLAH LAKI-LAKI

PEREMPUAN

1

ARJASARI

2859

2832

5691

2

CIAWANG

2431

2467

4998

3

MANDALAGIRI

1986

2105

4091

4.

CIGADOG

1663

1644

3307

5.

JAYAMUKTI

2103

2139

4242

6,

LINGGAWANGI

1767

1784

3551

7.

LINGGAMULYA

1896

1509

3405

14705

14580

29285

JUMLAH

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Kami (Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan) melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dengan cara mendampingi Petugas PPDP pada saat melakukan pemutakhiran data pemilih. Dari hasil pengawasan di lapangan masih ditemukan hal-hal sebagai berikut : a.

Ditemukan Data Pemilih yang sudah meninggal dunia

 b.

Ditemukan Data Pemilih Ganda

c.

Masih terdapat warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tapi belum terdaftar. Dalam hal ini kami memberikan rekomendasi baik kepada PPK maupun PPS agar

Warga Masyarakat yang terlewat untuk segera dapat dimasukan pada Daftar Pemilih. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 jumlah Daftar Pemilih Tetap di wilayah kecamatan Leuwisari adalah 29487 orang. Tabel 4.2 DPT Kecamatan Leuwisari

DPT  NO

DESA

JUMLAH LAKI-LAKI

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 , 7 .

ARJASARI

2715

CIAWANG

2435

2.412

4847

MANDALAGIRI

2103

2.064

4167

CIGADOG

1663

1.644

3307

JAYAMUKTI

2216

2.251

4467

LINGGAWANGI

1776

1.793

3569

LINGGAMULYA

1911

1.802

3713

JUMLAH

4.2

PEREMPUAN

14.819

2.702

14.668

5417

29.487

Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon 4.2.1 Pengawasan Tahapan Pencalonan

Pada Tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 kecamatan Leuwisari selalu aktip melakukan pengawasan pada tahap Pendaftaran

dan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, yang berlangsung dari tanggal 29 September 2012 sampai dengan 18 Desember 2012. 4.2.2 Pelaksanaan

Pengawasan pada tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dilakukan yaitu dengan mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dukungan calon perseorangan yang dibuktikan dengan dukungan berupa foto copy KTP/kartu identitas lainnya. 4.2.3 Hasil Yang Dicapai

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 KPUD Provinsi Jawa Barat menetapkan 5 (lima) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang terdiri dari 4 (empat) pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan 1 (satu)  pasangan calon dari calon perseorangan/Independen. Hasil temuan dilapangan pada saat pelaksanaan verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap dukungan calon perseorangan diantaranya sebagai berikut : 

Ditemukan nama pendukung yang dalam daftar dukungan tercantum tapi tidak dilengkapi dengan identitas pendukung (KTP/Kartu identitas lainnya).



Ditemukan KTP/Identitas pendukung tapi nama tersebut tidak tercantum dalam daftar dukungan. Tabel 4.3 Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013

 NOMOR URUT

 NAMA PASANGAN CALON

KETERANGAN

1

DIKDIK ARIF MANSUR DAN CECEP N TOYIB

Calon Perseorangan

2

IRIANTO MS SAFFIUDIN DAN TATANG FARHANUL HAKIM

Calon dari Partai Politik

3

DEDE YUSUF DAN LEX LAKSAMANA

Calon dari Partai Politik

4.3

4

AHMAD HERYAWAN DAN DEDI MIZWAR

Calon dari Partai Politik

5

RIEKE DIAH PITALOKA DAN TETEN MASDUKI

Calon dari Partai Politik

Tahapan Kampanye dan Masa Tenang 4.3.1 Program Pengawasan Tahap Kampanye dan Masa Tenang

Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dilaksankan selama 14 (empat belas) hari yang berlangsung dari tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan 20 Februari 2013. Bersama-sama dengan PPL, Panwaslu kecamatan Leuwisari melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kampanye yang dilaksanakan di wilayah kecamatan Leuwisari maupun membantu pengawasan kegiatan kampanye yang berada di luar kecamatan Leuwisari. Pelaksanaan kampanye di wilayah kecamatan Leuwisari secara umum berjalan dengan tertib, aman dan terkendali. Tidak ditemukan kegiatan kampanye yang melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengawasan dilapangan, kegiatan kampanye diwilayah kecamatan Leuwisari pada umumnya dilakukan dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (baliho, stiker, spanduk) di tempat umum, ada juga yang melakukannya dalam bentuk rapat terbatas, atau kegiatan sosial. Sementara itu, pada masa tenang (3 hari sebelum pemungutan suara) yaitu tanggal 21 Februari sampai dengan 23 Februari 2013, berdasarkan hasil pengawasan dilapangan sama sekali tidak ditemukan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon maupun oleh Tim Kampanye pasangan calon, hanya saja masih terdapat alat peraga kampanye dari tiap pasangan calon yang masih terpasang. Pada tahap masa tenang kami bekerjasama dengan Satpol PP Kecamatan Leuwisari menertibkan/membersihkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di wilayah kecamatan Leuwisari.

4.3.2 Pelanggaran dan Penyelesaian

Pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, di wilayah kecamatan Leuwisari berjalan dengan aman dan tertib, tidak ada temuan maupun laporan pelanggaran kampanye yang serius. Hanya saja pada masa tenang masih terdapat alat peraga kampanye dari tiap pasangan calon yang masih terpasang, kami bekerjasama dengan Satpol PP Kecamatan Leuwisari menertibkan/membersihkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di wilayah kecamatan Leuwisari.

4.4

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 4.4.1 Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pada tahap Rekapitulasi hasil Penghitungan suara, baik di TPS, PPS maupun di PPK kami selalu mengadakan pengawasan yang optimal. Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan suara  pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 25-26 Februari 2013. Sementara pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di PPK dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Leuwisari. Pada tahap ini tidak ada laporan/Temuan dugaan pelanggaran. 4.4.2 Tahapan Penetapan Calon Terpilih

Pengawasan pada tahap penetapan calon terpilih, Kami Panwaslu tingkat kecamatan tidak memiliki peranan yang terlalu penting, pengawasan hanya dilakukan memantau

susana/kondisi yang berada di wilayah kecamatan Leuwisari pasca berlangsungnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 tanggal 24 Februari 2013.

Gambar.4.1 Kegiatan Rekapitulasi Perolehan Suara di PPK 

Pada pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi perolehan suara di PPK tersebut dihadiri oleh Muspika kecamatan Leuwisari, Panwas Kecamatan, dan juga saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. Semua saksi yang hadir pada kesempatan tersebut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan.

Gambar.4.2 Penandatanganan Berita Acara oleh Saksi

4.4.3 Program Kegiatan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pada tahap ini, pangawasan difokuskan pada TPS-TPS yang diduga rawan terjadi kecurangan, karena sangat tidak mungkin PPL melakukan pengawasan yang optimal untuk setiap TPS, mengingat jumlah PPL yang sangat terbatas.

4.4.4 Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Di wilayah kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya terdapat 7 (tujuh) desa, dimana pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 terdapat 61 (enam puluh satu) buah TPS. Mengingat jumlah TPS yang begitu banyak, sementara anggota Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sangat terbatas maka kami tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal. Pengawasan hanya difokuskan di TPS_TPS yang dimungkinkan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kecamatan Leuwisari berjalan dengan aman serta ada suasana yang kondusif. Dari hasil pengawasan dilapangan pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap TPS yang kami temukan ternyata kehadiran jumlah pemilih di setiap TPS tidak maksimal (± 55 % s/d 65 %). Hal ini mungkin dikarenakan masyarakat sudak merasa bosan dengan seringnya kegiatan pemilu, atau mungkin kurangnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. 4.4.5 Evaluasi Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Agar pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tiap-tiap TPS lebih maksimal diharapkan untuk Pemilu yang akan datang ada penambahan jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Karena dengan kondisi yang ada sekarang ini Kami Panwas sangat kesulitan untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan Pemilu yang lebih berkualitas.

BAB V PELANGGARAN DAN SENGKETA

5.1

Pelanggaran

5.1.1 Pelanggaran pada Tahap Pemutakhiran Data Pemilih

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pada tahap penyusunan daftar pemilih di wilayah kecamatan Leuwisari tidak ditemukan pelanggaran administrasi terhadap peraturan  perundang-undangan pemilu. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih oleh Petugas PPDP  berjalan sesuai aturan yang berlaku. 5.1.2 Pelanggaran pada Tahap Pendaftaran dan Penetapan Calon

Tidak ada laporan maupun temuan pelanggaran pada tahap Pendaftaran dan Penetapan Calon 5.1.3 Pelanggaran pada Tahap Kampanye dan Masa Tenang

Kegiatan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kecamatan Leuwisari berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPUD Provinsi Jawa Barat, tidak terjadi kegiatan kampanye yang melanggar perundang-undangan pemilu. Pada pelaksanaan kampanye di pernah ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran kampanye, namun setelah Panwaslukda kecamatan Leuwisari melakukan klarifikasi dan kajian terhadap laporan dan temuan tersebut, maka berdasarkan Pleno Panwaslu kecamatan Leuwisari menyimpulkan bahwa laporan dan temuan tersebut tidak termasuk kepada pelanggaran kampanye, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti/tidak memenuhi syarat (baik syarat formal maupun syarat material).

5.1.4 Pelanggaran pada Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Tidak ada laporan maupun temuan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. 5.2

Sengketa

Tidak ada sengketa yang muncul pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kecamatan Leuwisari.

BAB VI KESIMPULAN

6.1

Kesimpulan

Secara umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun khususnya di Kecamatan Leuwisari berjalan sesuai dengan tahapan Pemilu mulai dari tahap : 1).

Penyusunan Daftar Pemilih

2).

Pendaftaran dan Penetapan Pasangan calon

3).

Kampanye dan Dana Kampanye

4).

Masa Tenang

5).

Perlengkapan Pemungutan Suara

6).

Pemungutan dan Penghitungan

7).

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kecamatan Leuwisari sesuai Peraturan Perundang-undangan yang  berlaku. Hal ini berkat kerjasama serta koordinasi yang baik antara Penyelenggara Pemilu, Panwaslukada, Partai Politik, Tim Sukses serta semua pihak yang terkait, sehingga tetap terjaga suasana yang kondusif serta menghasilkan Pemilihan Umum yang demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.

6.2 

Rekomendasi.

Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan datang diharapkan KPUD maupun PPK dapat melakukan sosialisasi Pemilu yang lebih maksimal, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang akan datang lebih baik lagi.



Tahapan-tahapan Pemilu yang dijadikan pedoman bagi penyelenggara Pemilu seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan jadual dan waktu yang tepat supaya tidak mengganggu tahapan Pemilu yang lainnya.



Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan supaya dibentuk sesuai dengan jadual yang sudah ditentukan agar bisa melakukan Pengawasan secara menyeluruh.



Penegakan hukum terhadap para pelanggar Pemilu harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya, supaya Pemilu bisa dikatakan sukses dan berhasil serta berkualitas.