CG SAP 10

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas

hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata ( single bottom line), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut triple bottom line. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi, berbagai kalangan swasta, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan. amun saat ini perubahan sedang melanda dunia kalangan usaha juga tengah dihimpit oleh berbagai tekanan, mulai dari kepentingan untuk meningkatkan daya saing, tuntutan untuk menerapkan corporate governance, hingga masalah kepentingan stakeholder yang makin meningkat. !leh karena itu, dunia usaha perlu mencari pola"pola kemitraan (partnership) dengan seluruh stakeholder agar dapat berperan dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dan bahkan berkembang menjadi perusahaan yang mampu bersaing. #paya tersebut secara umum dapat disebut sebagai Corporate SocialResponsibility (CSR) dan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan akti$itasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha.

1.2

%. *. +. . .

Rumusan Masalah &pa yang dimaksud dengan 'S  &pa manfaat dari 'S  &pa yang dimaksud dengan motif 'S  -agaimana peraturan hukum terkait 'S  -agaimana tahapan pelaksanaan dari 'S 

/. &pa program dari 'S  0. -agaimana Peran in$estor institusional, in$estor asing, dan Kreditur  1.3

Tujuan %. #ntuk mengetahui 'orporate Sosial esponsibility ('S) 1

*. +. . . /. 0.

#ntuk mengetahui manfaat dari 'S #ntuk mengetahui motif dari 'S #ntuk mengetahui peraturan hukum terkait 'S #ntuk mengetahui tahapan pelaksanaan dari 'S #ntuk mengetahui program dari 'S #ntuk mengetahui Peran in$estor institusional, in$estor asing, dan Kreditur

BAB II PEMBAHAAN 2.1

De!"n"s" # $r%$rate  $&"al Re s%$ns"'"l"t( 2

1alaupun konsep 'S dewasa ini sangat popular, namun belum dijumpai ke seragaman dalam mendefinisikan konsep 'S. 2stilah 'S diperkenalkan pertama kali dalam tulisan Social esponsibility of the -ussinessman tahun %3+. 'S digagas 4oward othman -rowen untuk mengeleminasi keresahan dunia bisnis. 'S adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintregasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka. 'S bisa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berprilaku seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. 5lkington mengemukakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan mencakup tiga dimensi, yang lebih popular dengan singkatan +P, yaitu6 mencapai keuntungan ( profit) bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat (people), dan memelihara kelestarian alam ( planet). -erdasarkan dari konsep +P yang dikemukakan 5lkington, konsep 'S sebenarnya ingin memadukan + fungsi perusahaan secara seimbang yaitu 6 a. 7ungsi ekonomis. 7ungsi ini merupakan tradisional perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan (profit) bagi perusahaan. b. 7ungsi sosial. Perusahaan menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusianya, yaitu para pemangku kepentingan (people) baik pemangku kepentingan primer maupun pemangku kepentingan sekunder. Selain itu, melalui fungsi ini perusahaan berperan menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari akti$itas perusahaan. c. 7ungsi alamiah. Perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam (planet), Perusahaan hanya merupakan salah satu elemen dalam sistem kehidupan bumi ini. -ila bumi ini rusak maka seluruh bentuk kehidupan dibumi ini terancam musnah. 2.2

Man!aat #R 8erdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggunggjawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku

kepentingan lainnya. 1ibisono (*990, hal 33) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan 'S, diantaranya6 %. -agi Perusahaan. 8erdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan 'S. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal ( capital). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal"hal yang kritis ( critical decision making ) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management). *. -agi masyarakat, praktik 'S yang baik akan meni ngkatkan nilai tamba h adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak"haknya sebagai pekerja. :ika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek 'S akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. 3

+. -agi lingkungan, prak tik 'S akan mence gah ekspl oitasi berleb ihan atas sumb er daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannnya. . -agi neg ara, praktik 'S yang baik akan men cegah apa yang disebut ; corporate misconduct< atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. 2.3

M$t"! #R Selain manfaat yang telah diuraikan sebelumnya, tidak ada satu perusahaan pun yang menjalankan 'S tanpa memiliki moti$asi. Karena bagimanapun tujuan perusahaan melaksanakan 'S terkait erat dengan moti$asi yang dimiliki. 1ibisono (*990, hal 0=) menyatakan bahwa sulit untuk menentukan benefit perusahaan yang menerapkan 'S, karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa bila perusahaan yang telah mengimplementasikan 'S dengan baik akan mendapat kepastian benefit"nya. !leh karena itu terdapat beberapa motif dilaksanakanya 'S, diantaranya6 %. Salah satu motif peru sahaan dalam mel aksanakan 'S adala h menjalin hubungan yang baik dengan regulator. Perusahaan berdiri berdasarkan i>in yang diberikan

pemerintah, dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran kewajiban berupa pajak dan lainnya, juga secara sadar turut membangun kepedulian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. . *. Dalam konteks hubungan kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program"program 'S bisa membantu menyelesaikan permasalaha n sosial seperti 6 masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. 4al ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional yang diimplementasikannya. +. 4al terpe nting dari cara pandang perusahaan sehingga melaksanakan 'S adalah upaya untuk memenuhi kewajiban ( compliance). Kewajiban bisa bersumber dari aturan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, baik yang ditetapkan melalui #ndang"undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah, ataupun peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar perusahaan maupun lembaga yang melakukan standarisasi produk. Kepatuhan terhadap hukum menjadi penting, karena dimensi dibuatnya aturan bertujuan agar perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis semata, melainkan mampu memberikan kontribu si positif bagi pembangunan. 2.)

Peraturan Hukum Terka"t #R 8erdapat empat peraturan yang mewajibkan perusahaan menjalankan program 'S,

ahmatullah (*9%%) menyatakan yaitu 6 a. Keputusan ?enteri -#? tentang Program Kemitraan -ina @ingkungan (PK-@) b. #ndang"#ndang Penanaman ?odal omor * 8ahun *990 tentang Penanaman ?odal 4

c. #ndang"#ndang ?inyak dan Aas -umi omor ** 8ahun *99% tentang ?inyak dan Aas -umi d. Auidance 2S9 */999 yang menyediakan panduan mengenai tanggungjawab sosial kepada semua bentuk organisasi.

2.*

Taha%an Pelaksanaan #R ?engacu pada tahapan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dalam pengembangan masyarakat, menurut 4urairah (*99=) terdapat / (enam) tahapan, yaitu6 assessment, plan of treatment, treatment action, monitoring and evaluation, termination dan after care. Dari keenam tahapan tersebut, penelitian ini hanya mendeskripiskan tiga tahapan awal, dikarenakan 'S baru berdiri satu tahun, baru sampai pada tahapan treatment action atau implementasi program. Ketiga tahapan tersebut sebagai berikut6 . !sssessment. Proses mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan atau felt needs) ataupun kebutuhan yang diekspresikan (ekspressed needs) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Dalam proses ini masyarakat dilibatkan agar mereka dapat

merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar"benar keluar dari pandangan mereka sendiri. ". Plant of #reatment. ?erupakan rencana tindakan yang dirumuskan seharusnya, berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan"kebutuhan dan penanganan"penanganan masalah yang dirasakan masyarakat. 1acana mengenai program program berbasis masyarakat mendorong berkembangnya metodologi perencanaan dari bawah. $. #reatment action. 8ahap pelaksanaan merupakan tahap paling krusial dalam pelaksanaan 'S. Sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat menyimpang dalam pelaksanaannya dilapangan jika tidak terdapat kerjasama antara masyarakat, fasilitator dan antar warga. 2.+

Pr$gram #R ?enurut Philips Kotler, / Program ini adalah langkah"langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan 'S, yaitu 6 %) 'ause Promotions Perusahaan menyediakan sejumlah dana atau kontribusi lainnya atau menggelar sebuah kegiatan dengan tujuan membantu meningkatkan awareness masyarakat dalam suatu program 'S. 'ontoh untuk hal ini mungkin adalah -ody Shop. ?elalui produknya dan promotion atau marketing kit"nya, mereka tak henti"hentinya menghimbau masyarakat untuk menentang tes obat dan kosmetik terhadap binatang, menjaga kelestarian alam dan isu lingkungan lainnya. *) 'ause"elated ?ark eting

Perusahaan mendukung suatu program 'S tertentu dengan cara menyumbangkan dana hasil penjualan produk perusahaan, biasanya dilakukan untuk jenis produk tertentu dan untuk periode tertentu saja. 'ontoh, ?isalnya, jika anda membeli produk &, maka sekian persennya akan otomatis disumbangkan untuk Bayasan -. ?ungkin contoh paling gress yang ada di 2ndonesia adalah program air mineral &Cua. Dimana 5

setiap membeli seliter &Cua akan digunakan untuk menghasilkan %9 liter air bersih buat warga yang kekeringan di 88. +) 'orporate Social ?arketing Perusahaan mendukung program 'S yang sifatnya kampanye perubahan perilaku yang tidak baik menjadi baik atau lebih baik seperti peningkatan kesehatan masyarakat, keselamatan kerja, kerusakan lingkungan, dll. -isa dilakukan sendiri atau mencari mitra yang mempunyai kepedulian terhadap isu yang sama. 'ontoh ?isalnya, produk popok sekali pakai Pampers yang melalui kemasannya mengkampanyekan tips"tips mencegah terjadinya S2DS (Sudden 2nfant Death Syndrome), atau kalau di 2ndonesia mungkin sabun @ifebuoy yang selalu mengajak kita untuk cuci tangan. ) 'orporate Ph ilanthropy Program 'S ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan langsung, baik dana maupun tenaga terhdap isu sosial tertentu. 'ontoh, ?icrosoft memberikan bantuan uang tunai dan software gratis kepada sekolah"sekolah. ) 'ommunity Eolunteering Perusahaan memberikan bantuan untuk isu tertentu dengan cara memberikan bantuan tenaga sukarela yang diperlukan dalam program 'S tersebut. 'ontoh, misalnya karyawan bergiliran menjadi guru tamu di sekolah"sekolah lokal, karyawan dan pelanggan bekerja bakti membersihkan taman kota, dan banyak contoh lainnya /) Socially esponsible -usiness Practices Program 'S ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara memilih cara"cara operasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. 'ontoh, produk Kraft yang menghentikan penjualan beberapa produknya di sekolah" sekolah di &merika karena mereka memandang produk itu kurang sehat untuk anak" anak.

2., 2.,.1

Peran In-est$r Inst"tus"$nal In-est$r As"ng Dan /re0"tur In-est$r Inst"tus"$nal 'ara in$estor institusional untuk berperan serta dalam mendorong penerapan A'A adalah dengan in$estasi yang bertanggung jawab. :adi yang dimaksud dengan in$estasi bertanggung jawab adalah dengan membuat kebijakan hanya akan melakukan penempatan in$estasi pada perusahaan"perusahaan yang menerapkan A'A, dan tentu secara konsisten menerapkan kebijakan tersebut dalam melakukan in$estasi. Dengan cara ini, institusi tersebut bertanggung jawab terhadap masyarakat karena penempatan yang salah menjadi lebih kecil, dan di lain pihak perusahaan yang sahamnya menjadi lirikan in$estor dan masuk dalam daftar saham yang desirable atau ingin dimiliki oleh in$estor, lebih jauh hal ini akan menaikan nilai saham yang secara tidak langsung juga menaikan nilai perusahaan. 8entu untuk bisa menerapkan in$estasi yang bertanggung jawab dibutuhkan usaha tambahan oleh in$estor institusional, karena harus ada fungsi di dalam institusi tersebut yang bertanggung jawab melakukan analisis secara berkesinambungan terhadap penerapan A'A perusahaan"perusahaan target dengan menggunakan acuan yang benar sebagai dasar 6

penerapan A'A. 4al ini bukan sesuatu yang mustahil jika memang sudah menjadi sebuah itikad dalam melakukan in$estasi yang bertanggung jawab, dalam mengelola dana masyarakat. 2.,.2

In-est$r As"ng Sesuai dengan teori stakeholder, semakin banyak dan kuat posisi stakeholder, semakin

besar kecenderungan perusahaan untuk mengadaptasi diri terhadap keinginan stakeholdernya. 4al tersebut diwujudkan dengan cara melakukan akti$itas pertanggungjaawaban terhadap sosial dan lingkungan atas akti$itas yang dilakukan perusahaan tersebut. Perusahaan yang berbasis asing kemungkinan memiliki stakeholder yang lebih banyak dibanding perusahaan berbasis nasional sehingga permintaan informasi juga lebih besar dan dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar juga, sehingga 6 a. 2n$estasi asing aka n menciptakan perusahaan"perusahaan baru, mem perluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru. b. 2n$estasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor, dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasaFpelayanan). c.

2n$estasi asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal atau nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor.

2.,.3

/re0"tur Perusahaan yang mempunyai le$erage tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Dengan semakin tinggi le$erage, yang mana akan menambah beban untuk program corporate social responsibility menjadi terbatas atau semakin tinggi le$erage, maka semakin rendah program 'S.

7

BAB III PENUTUP 3.1

"m%ulan

KP' memiliki proporsi untuk pemberian dana 'S pada masyarakat dan pemerintah daerah di sekitar tempat produksinya. Strategi penyaluran 'S yang dilakukan KP' masih disusun dari satu pihak, yakni dari pihak KP' sendiri sehingga ada beberapa ketidaksesuaian antara apa yang dibutuhkan pemda dan masyarakat dengan kegiatan yang dilakukan dari realisasi anggaran. ?asyarakat dan Pemda merasa tidak puas dengan tidak terpenuhinya janji"janji yang dilontarkan stockholders juga KP' seringkali menggembar"gemborkan komunikasi publikasi di media luar sehingga akhirnya mendapatkan banyak penghargaan, akan tetapi kurang meningkatkan keeratan hubungan dan frekuensi komunikasi dengan pihak yang bersentuhan langsung dengan mereka, yaitu masyarakat sekitar dan pemda bersangkutan. 3.2

aran Dari analisis dan kesimpulan yang bisa didapatkan, ada beberapa saran yang bisa disampaikan yaitu6 a. Perumusan strategi pengalokasian dana 'S yang harus mengikutsertakan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. b. Proses penjelasan bagaimana sistem penyaluran dana 'S dilakukan pada forum bersama dan forum yang akhirnya dilaksanakan secara berkala untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang dicanangkan pada perumusan jangka pendek maupun jangka panjang alokasi dana 'S. c. Proses e$aluasi dan pertanggungjawaban yang tidak hanya dilakukan melalui media luar dan berbentuk laporan semata, tetapi juga berbentuk forum yang mengundang masyarakat dan pemerintah daerah untuk ikut menge$aluasi dan memberikan masukan terhadap kinerja penggunaan dana 'S selama tahun berjalan.

DATAR PUTA/A 8

Sutojo Siswanto,*99=,%ood Corporate %overnance,:akarta6P8.D&?& ?#@2& P#S8&K& https6FFid.scribd.comFdocF*=3%%+F'S"Peran"2n$estor"dan"Kreditur https6FFdwiandi.wordpress.comF*9%9F%*F%Fkaltim"prima"coal"corporate"social"responsibility" caseF

LAMPIRAN /AU PT. /ALTIM PRIMA #AL

Pr$!"l Perusahaan

P8 Kaltim Prima 'oal (KP') adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pemasaran batubara untuk pelanggan industri baik pasar ekspor maupun domestik. 8ahun %3=* P8 Kaltim Prima 'oal (KP') didirikan di 2ndonesia dengan masing" masing -P dan '& 9G memegang saham. KP' lisensi untuk melakukan eksplorasi dan pertambangan batubara berdasarkan Kontrak Karya -atubara (Kontrak Karya) dengan 4P4 seluas 39.09/ ha. egara 2ndonesia Perusahaan -atubara (P8-&) untuk menerima hak %+,G 9

dari produksi semua. @okasi dari P8. K&@82? P2?& '!&@ terletak di sekitar Sangatta, ibukota Kabupaten Kutai 8imur (Kutim), di pro$insi Kalimantan 8imur 2ndonesia.

Latar Belakang /asus

Dalam kurun waktu enam tahun (sampai *993) di keseluruhan kabupaten di Kalimantan telah terbit *.90 kuasa pertamban gan dan diperkirakan mengokupasi lahan seluas ,93 juta hektar. 8entunya angka itu akan semakin besar jika ditambah dengan pertambangan ilegal. -egitu pula dengan perusahaan Kaltim Prima 'oal (KP') yang bergerak di bidang pertambangan batubara di beberapa daerah seperti Pinang, ?elawan, dan Prima di Kalimantan 8imur. Dengan operasi yang bisa menjual +.00*.+*+ ton batubara hanya pada tahun *99= saja, perusahaan ini merasa memiliki tanggung jawab pada stakeholders lainnya. Permasalahan timbul saat masyarakat dan pemerintah kabupaten merasa belum merasakan hasil dari program 'S yang dilakukan oleh KP'. Selama sekian puluh tahun beroperasi di bawah pemerintahan kabupaten terkait, P8 -umi esources membeli KP' pada tahun *99+. #ntuk mendapatkan kepercayaan pemerintah daerah yang menjadi in$estor pada saat itu, P8 -umi esources memberikan beberapa janji untuk tetap ikut membangun daerah Kutai 8imur. :anji yang dilontarkan pada tahun *99+ tersebut ada beberapa, misalnya pembangunan rumah sakit, membangun kampus Stiper, dan jalan Soekarno"4atta dua jalur yang semuanya sampai sekarang belum terealisasi. - juga berjanji mengucurkan 'S sekira p 9 miliar per tahun. amun, menurut pihak masyarakat dan pemerintah daerah setempat pengelolaannya dinilai tidak transparan dan ditangani sendiri oleh KP'. 7orum ?ulti Stakeholder 'oorporate Social esponsibility (7orum ?S4" 'S) mengatakan bahwa dana yang mereka kelola belum maksimal dan masih di bawah dana yang dijanjikan. ?isalnya saja 'S tahun *993 untuk Kecamatan -engalon. Data itu adalah data yang dirilis oleh 7orum ?ulti Stakeholder (?S4) 'S. Dari dana 'S sekira p %,% miliar yang sampai ke rakyat hanya sekira p 99 juta. Dana sekira p /39 juta diberikan ke instansi $ertikal. amun, di sisi lain pihak KP' menyanggah hal tersebut dengan berdalih bahwa dana yang dikucurkan harus melalui prosedur yang sesuai dengan kelengkapan dokumen dan progress report pada tiap"tiap proyek. &khirnya, masyarakat menuntut adanya transparansi dan pertemuan rutin antara pihak KP' dengan 7orum ?S4"'S agar permasalahannya bisa didiskusikan bersama untuk dicari solusinya. Selain itu, masyarakat meminta agar dana 'S tersebut tidak semuanya dikelola oleh KP' tetapi juga bekerja sama dengan 7orum ?S4" 'S dalam pengalokasiaannya. 8untutan masyarakat ini bahkan disertai dengan ancaman bahwa operasi KP' mungkin akan terhambat keamanan dan ketertibannya jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Pihak pemerintah daerah pun juga setuju dengan tuntutan akan transparansi dan pendelegasian pengelolaan dana 'S tersebut. :ika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, pihak pemerintah daerah akan meninjau ulang i>in pertambangan di daerah tersebut.

10

Anal"s"s Masalah

:ika dianalisis satu per satu, pada aspek ekonomi maka KP' sudah memenuhi hal tersebut dengan memperoleh pendapatan sebesar #SD %.0%,3+ juta. 4al ini merupakan pendapatan yang cukup besar dengan pangsa pasar ekspor yang berada di beberapa negara di belahan dunia. 1alaupun begitu, aspek legal yang berada pada dimensi di atas economi sudah dibuat kontraknya. amun, hal ini pun masih dipertanyakan implementasinya sejak pembuatan kontrak ataupun pengucapan janji pembangunan pada tahun *99+ sampai pada *9%9 ini, walaupun pada laporan terkait pada tahun *99= sudah disebutkan community eHpenditure commitment sebesar #SD .999.999 dan biaya lingkungan sebesar #SD %=.00%,=3/. Pada dimensi ethical sebenarnya KP' sudah mulai memberikan berbagai bantuan dengan kegiatan yang berfokus pada tujuh pembangunan berkelanjutan, yakni pengembangan agribisnis, peningkatan kesehatan dan sanitasi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan infrastruktur masyarakat, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah (K#K?), pelestarian alam dan budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat. amun, pelaksanaan yang kurang terkoordinasi dari tahun ke tahun membuat pelaksanaannya cukup baik pada tahun"tahun awal sampai ke *99= akan tetapi agak terganggu pelaksanaannya pada tahun *993 dan *9%9 sehingga muncul masalah dengan 7orum ?S4"'S. &spek terakhir yang perlu diperhatikan adalah philanthropic yang sebenarnya nice to do meskipun bukanlah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. ?enjadi sebuah corporate citi>en yang menguntungkan masyarakat sekitar dan memenuhi berbagai aspek lainnya untuk dapat hidup berdampingan antara produsen ataupun pengusaha dan masyarakat sekitar serta stakeholders lainnya. KP' sudah memenuhi beberapa aspek yang disebutkan, misalnya untuk aspek ecological en$ironment dengan menutup tambang yang sudah tidak dipergunakan dan melakukan kegiatan dengan pemberdayaan pertanian dan perikanan. amun, masih timbul permasalahan dengan public interest group di mana di dalamnya juga termasuk masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, beberapa hal yang menyebabkan transfer informasi kurang maksimal adalah penerapan dari prinsip good corporate go$ernance seperti fairness, transparency, accountability, dan responsibility yang pada saat ini telah mendorong 'S semakin menjadi sesuatu hal yang krusial. -erdasarkan permasalahan tersebut, komunikasi menjadi sesuatu yang penting antara perusahaan dengan pihak terkait.

Anal"s"s 'er0asarkan %r"ns"% $$0 #$r%$rate $-ernan&e (ang 0"langgar PT. /alt"m Pr"ma #$al 4

%. 8ransparency, dalam kasu s P8. Kaltim Prima 'oal dari dana 'S yang suda h ditentukan oleh perusahaan batu bara ini sekira p %,% miliar, yang sampai ke rakyat hanya sekira p 99 juta. Dana sekira p /39 juta diberikan ke instansi $ertikal. &dapun informasi pembagian dana untuk ke masyrakat, hanya diketahui oleh satu pihak yaitu P8. Kaltim Prima 'oal , yang bebas menentukan besaran dana yang akan diturunkan ke masyarakat tanpa memberitahu detail persentase

11

dana untuk masyarakat disekitar lingkungan bisnisdan perhitungan"perhitungan lainnya yang mendukung dana 'S untuk masyarakat. *. esponsibility, P8. Kaltim Prima 'oal seja k tahun *9%9 mulai melepas tanggung jawabnya kepada lingkungan sekitar perusahaan, dimana seharusnya P8. Kaltim Prima 'oal membayar biaya perawatan lingkungan perusahaan kepada kepala daerah setempat sesuai dengan kontrak yang sudah dijanjikan, namun realisasinya justru dana yang seharusnya diberikan sepenuhnya kepada masyarakat, hanya 9G saja yan g sampai ke tangan masyarakat, tidak sesuai den gan data yan g disebarkan oleh 7orum ?S4"'S +. 7airness, Kalti m Prima 'oal harus mem perlakukan secar a adil seluruh golongan yang memiliki andil dalam kesuksesan perusahaan, baik yang internal maupun eksternal, tanpa mementingkan golongan tertentu. 1alaupun masyarakat sekitar tidak berperan langsung untuk kemajuan Kaltim Prima 'oal, namun perusahaan memiliki tanggung jawab untuk merawat lingkungan sekitar bisnis, karena tanpa persetujuan masyarakat daerah lokasi perusahaan, perusahaan bisa saja ditutup karena dianggap merugikan masyarakat dan tidak memelihara lingkungan perusahaan.

12