cek 3

CHECK LIST TUPOKSI BIDANG PEMASYARAKATAN PENERIMAAN/PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN NARAPIDANA/ TAHANAN DI LAPAS/ RUTAN KEGIATAN

DASAR HUKUM

Cek apakah telah mencocokkan data narapidana/ tahanan baru dengan surat dari instansi menyerahkan.

- U.U No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Bab II dan III - P.P No. 58 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Kep. Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pem-binaan Narapidana/ Tahanan - Kep. Dirjen Pemasyarakatan No. E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan mengenai Protap Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Tahanan dan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan - JUKLAK dan JUKNIS Dirjen Pemasyarakatan No. E.76UM.01.06 Tahun 1986

Cek apakah masuknya narapidana/ tahanan dilakukan pencatatan dalam buku laporan penjagaan. Cek apakah telah melaksanakan penggeledahan badan dan barang bawaan yang dituangkan dalam berita acara penggeledahan.

Cek apakah telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan, pembuatan medical report, test urine untuk wanita, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kesehatan.

UNIT KERJA TERKAIT LAPAS RUTAN Portir/P2U, Kepala Regu Pengamana n.

Portir/P2U, Kepala Regu Pengamana n. Unit Perawatan, dokter atau paramedis.

Portir/P2U, Kepala Regu Pengaman an.

Portir/P2U, Kepala Regu Pengaman an. Unit Pelayanan Tahanan (Yantah), dokter atau paramedis . Unit Unit Registrasi Yantah dan pihak dan pihak yang yang menyerahk menyerah

SUMBER DATA Berkas/ file masing-masing narapidana/ tahanan : Surat keputusan/vonis untuk narapidana, berita acara pelaksanaan putusan (BA.8) dari Kejaksaan, surat penahanan untuk tahanan dari instansi yang menahan, berita acara penerimaan tahanan/ narapidana baru. Buku Jaga

Berita acara penggeledahan

Medical report, hasil test urine untuk wanita, berita acara pemeriksaan kesehatan.

Page 1

Cek apakah dibuat berita acara penerimaan narapidana/ tahanan yang ditandatangani bersama-sama dengan petugas pengawal asal narapidana/ tahanan.

Cek apakah telah melaksanakan pencatatan : - Data narapidana/ tahanan dalam daftar identitas - Register A untuk tahanan, B untuk narapidana - Register D untuk mencatat barang/ uang bawaan serta melaksanakan penyimpanan barang di gudang penyimpanan dan uang diserahkan kepada bendaharawan. Cek apakah telah melaksanakan pengambilan foto kemudian ditempel pada daftar identitas dan register A atau B. Cek apakah telah melaksanakan pengambilan sidik jari : - Tiga jari tengah pada surat perintah penetapan dan surat keputusan (vonis). - Sepuluh jari pada kartu daktiloskopi Cek apakah telah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan bagi Tahanan paling lama 7 (tujuh) hari dan bagi Narapidana paling lama 30 (tigapuluh hari) dalam blok/ kamar khusus.

tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara. - S.E. Dirjen Pemasyarakatan No. PAS.07.PK.04.01 tanggal 6 Januari 2011 tentang Peningkatan Kecer-matan Dalam Menerima Dan Mengeluarkan Tahanan/ Narapidana

an Unit Registrasi dan pihak yang menyerahk an

kan Unit Yantah dan pihak yang menyerah kan

Unit Registrasi diketahui oleh pejabat yang berwenang

Unit Yantah diketahui oleh pejabat yang berwenan g.

Daftar Identitas, Jurnal harian, Register A, B dan D yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Unit Registrasi

Unit Yantah.

Daftar Identitas, Register A atau B.

Unit Registrasi

Unit Yantah

Surat Keputusan/ Vonis atau Surat perintah penetapan, kartu daktiloskopi.

KPLP

KPR

Check on the spot ke blok/ kamar khusus Penaling, interviu dengan tahanan/ narapidana yang ada disana : sejak kapan berada disana dan sebelumnya dari mana.

Berkas/ file masing-masing narapidana/ tahanan : Surat keputusan/vonis untuk narapidana, berita acara pelaksanaan putusan (BA.8) dari Kejaksaan, surat penahanan untuk tahanan dari instansi yang menahan, berita acara penerimaan tahanan/ narapidana baru.

Page 2

Cek apakah tersedia buku/ papan penempatan penghuni di dalam kamar dan buku mutasi kamar Cek apakah terhadap narapidana/ tahanan baru telah ditempatkan sesuai dengan : jenis kelamin, umur, status yang bersangkutan narapidana atau tahanan, jenis kejahatan : pemisahan kasus narkoba, terorisme, pidana mati, pidana seumur hidup dan berpotensi menimbulkan gangguan kamtib.

KPLP

KPR

Buku penempatan tahanan

KPLP

KPR

Buku penempatan narapidana/ tahanan, kartu yang berada disisi luar kamar narapidana/ tahanan, check langsung ke dalam blok/ kamar hunian

Cek apakah terhadap narapidana/ tahanan baru yang sakit/ menderita sakit menular telah ditempatkan di ruang karantina/ isolasi/ ruang rawat inap.

Unit Perawatan, dokter atau paramedis.

Unit Yantah, dokter atau paramedis . KPR

Register G, check langsung ke kamar karantina/ isolasi/ ruang rawat inap.

Cek apakah dalam penempatan narapidana/ - Instruksi Menteri Hukum dan KPLP tahanan terdapat barang-barang yang HAM No. M.HH-01.OT.02.02 berlebihan Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara - Surat Dirjen Pemasyarakatan tanggal 13 Januari 2010 No. PAS-PK.01.04.01-04 perihal penertiban LAPAS/ RUTAN/ Cabang RUTAN

narapidana/

Cek Blok

Page 3

PERAWATAN NARAPIDANA/ TAHANAN DI LAPAS/ RUTAN KEGIATAN

DASAR HUKUM

Cek apakah telah melaksanakan pemeriksaan - U.U No. 12 Tahun 1995 kesehatan baik secara rutin maupun berkala. tentang Pemasyarakatan Bab II dan III - P.P. Nomor 32 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Syarat dan Tata Cek apakah telah tersedia sarana poliklinik Cara Pelaksanaan Hak termasuk obat-obatan dan sarana kesehatan, Warga Binaan petugas kesehatan dokter dan atau paramedis, Pemasyarakatan ruang rawat inap infeksi dan non infeksi. - P.P. Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 Cek terhadap narapidana/tahanan yang tentang Syarat-Syarat dan memerlukan pengobatan di RS luar Lapas/ Rutan

UNIT KERJA TERKAIT LAPAS RUTAN Unit Perawatan, dokter atau paramedis

Unit Yantah, dokter atau paramedis

-sda-

-sda-

Unit Perawatan,

Unit Yantah,

SUMBER DATA Register G, interviu langsung dengan petugas kesehatan dan narapidana/ tahanan. Check langsung ke ruang poliklinik, check stok obat, observasi ruangan rawat inap, interviu dengan narapidana/tahanan yang sakit. Surat rujukan berobat/ rekomendasi dari petugas Page 4

: Tata Cara Pelaksanaan - Apakah ada rekomendasi dari petugas Wewenang, Tugas dan kesehatan Tanggung Jawab Perawatan - Apakah dirujuk di Rumah Sakit Pemerintah Tahanan setempat - Kep. Menteri Kehakiman RI - Apakah dilakukan pengawalan sesuai dengan No. M.02-PK.04.10 Tahun surat perintah pengawalan, serta telah 1990 tanggal 10 April 1990 memperhatikan lamanya waktu pengobatan tentang Pola Pembinaan (bagi Tahanan bagaimana pengawalannya). Narapidana/ Tahanan Kep. Dirjen Pemasyarakatan Cek apakah program Jamkesmas telah No. E.22.PR.08.03 Tahun terlaksana dengan baik bagi narapidana/tahanan 2001 tanggal 9 April 2001 yang memerlukan rawat lanjutan di RS luar tentang Prosedur Tetap Lapas, dan bagi tahanan Cek apakah sudah Pelaksanaan Tugas mendapatkan ijin dari instansi yang menahan. Pemasyarakatan mengenai Cek apakah terhadap narapidana/ tahanan yang berobat ke Rumah Sakit menderita TB dan atau HIV/AIDS serta ketergantungan narkoba sudah dilaksanakan - JUKLAK dan JUKNIS Dirjen Pemasyarakatan No. E.76pengobatan/ terapi bekerjasama dengan instansi UM.01. 06 Tahun 1986 lain terkait. tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara Bagaimana kondisi umum kesehatan narapidana/ tahanan serta kebersihan dalam - Kep. MenKes RI No. 1185/ Menkes/SK/XII/2009 tanggal maupun luar lingkungan Lapas/Rutan 4 Desember 2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas Bagi Panti Sosial, Penghuni LP dan Rutan serta Korban Bencana. - S.E. Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-PK.01.04-172 tanggal 25 Nopember 2010 perihal izin keluar bagi narapidana/ tahanan Cek apakah ada narapidana/ tahanan yang S.E. Dirjen Pemasyarakatan

dokter/paramedis, Ka.Lapas, Seksi Adm Kamtib, KPLP

dokter/par a-medis, Ka.Rutan, KPR.

kesehatan, register G, surat perintah pengawalan, laporan hasil pelaksanaan berobat ke RS.

Unit Yantah, petugas kesehatan . Unit Unit Perawatan, Yantah, petugas petugas kesehatan, kesehatan instansi lain , instansi terkait. lain terkait. Unit Unit Perawatan, Yantah, petugas petugas kesehatan, kesehatan KPLP. , KPR.

Register G, laporan hasil pelaksanaan berobat ke RS, surat ijin dari instansi yang menahan bagi tahanan.

Unit

Observasi lapangan dan interviu

Unit Perawatan, petugas kesehatan.

Unit

Buku pencatatan/ berkas kegiatan pengobatan/ terapi terkait, interviu dengan petugas kesehatan, observasi kegiatan apabila sedang berlangsung di Lapas/Rutan. Register G, Buku catatan berobat di luar RS, interviu narapidana/tahanan, check lingkungan dalam dan luar Lapas/Rutan.

Page 5

berpenyakit permanen (seperti gila, stroke dan lain-lain) dan lanjut usia dan anak pidana dibawah usia 18 tahun dan apakah telah diusulkan untuk mendapatkan grasi.

No. PAS-PK.01.07.01-49 Perawatan, tanggal 27 Mei 2010 perihal KPLP. Pelayanan Kesehatan bagi WBP Penyakit Gangguan Jiwa. Cek apakah telah memiliki sumber air bersih Unit yang memadai untuk kebutuhan memasak, Perawatan, mandi dan cuci narapidana/ tahanan. KPLP. Cek apakah seluruh narapidana/ tahanan telah Unit memiliki peralatan makan, mandi, tidur, ibadah Perawatan. yang disediakan oleh pihak Lapas/ Rutan. Cek apakah telah membentuk panitia pengadaan - UU No. 12 Tahun 1995 Unit dan panitia penerima bahan makanan. tentang Pemasyarakatan Perawatan - P.P No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Petugas Cek apakah telah membuat rekapitulasi Cara Pelaksanaan Hak Dapur, unit kebutuhan bahan makanan yang disesuaikan Warga Binaan Pemasya- perawatan. dengan daftar menu yang akan dimasak setiap rakatan hari dan diserahkan kepada rekanan. - P.P Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 Petugas Cek apakah bahan makanan telah diterima tepat tentang Syarat-syarat dan dapur, waktu oleh panitia penerima bama dan tata cara pelaksanaan panitia dicocokkan baik kualitas maupun kuantitas wewe-nang, tugas dan penerima dengan daftar permintaan harian/ manage bon tanggung jawab perawatan bama, unit serta dicatat/ dituangkan dalam berita acara tahanan penerimaan bahan makanan. perawatan. - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HM- Petugas Cek apakah telah dibentuk Panitia Pengadaan 01.PK.07.2 Tahun 2009 dapur, dan Penerimaan BAMA. tentang Pedoman panitia Penyelenggaraan Makanan penerima bagi WBP di Lapas/ Rutan bama, unit - S.E Menteri Kehakiman RI perawatan. No. M. 02-UM.01.06 Tahun 1989 tentang Petunjuk Petugas Cek apakah BAMA yg dipesan kpd rekanan BAMA Pelaksanaan Biaya Bama dapur, diterima oleh Panitia Penerima BAMA terdiri dari bagi Napi/ Tahanan/ Anak panitia Unsur Perawatan (bertugas utk menentukan

Yantah, KPR.

dengan narapidana/ tahanan.

Unit Yantah, KPR. Unit Yantah

Observasi lapangan dan interviu dengan narapidana/ tahanan. Buku distribusi peralatan, interviu dengan narapidana/ tahanan.

Unit Yantah

SK Panitia Pengadaan dan SK Panitia Penerimaan Bahan Makanan. Petugas File rekam manage bon 1 tahun dapur, terakhir, data jumlah penghuni unit harus sesuai dengan data dalam Yantah buku laporan penjagaan pada hari yang sama. Petugas Check langsung pada hari dapur, pemeriksaan, berita acara panitia penerimaan bahan makanan, penerima buku catatan penerimaan bahan bama, unit makanan (jika ada). perawatan . Petugas Check langsung pada hari dapur, pemeriksaan, berita acara panitia penerimaan bahan makanan, penerima buku catatan penerimaan bahan bama, unit makanan (jika ada). perawatan . Petugas Check langsung pada hari dapur, pemeriksaan, berita acara panitia penerimaan bahan makanan, Page 6

standar makanan, jml kalori BAMA), Petugas Pengamanan (bertugas utk mengawasi & mencatat keluar masuknya BAMA), Petugas Registrasi (bertugas memberikan data jumlah penghuni pada Manage Bon dan dibuat B.A Penerimaan BAMA serta mencocokkan kembali kesesuaian jumlah penghuni pada saat diterimanya BAMA) dan Petugas Pengelola BAMA (bertugas membuat Papan Kontrol Makanan pada Ruang Kepala. Cek apakah pendistribusian makanan untuk penghuni ke dalam blok dengan menganut prinsip sentralisasi dan disentralisasi, serta dibuatkan tanda terima.

Cek apakah menu makanan sudah sesuai menu untuk 10 hari dan contoh makanan matang pagi, siang & sore di tempatkan di ruang Kepala.

Cek apakah narapidana/ tahanan yang berpuasa sudah diberikan makanan & minuman tambahan sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

Cek apakah telah ada petugas khusus peracik bumbu masakan

Negara.

penerima penerima buku catatan penerimaan bahan bama, unit bama, unit makanan (jika ada). perawatan. perawatan .

Petugas dapur, panitia penerima bama, unit perawatan.

Petugas dapur, panitia penerima bama, unit perawatan . Petugas Petugas dapur, dapur, panitia panitia penerima penerima bama, unit bama, unit perawatan. perawatan . Petugas Petugas dapur, dapur, panitia panitia penerima penerima bama, unit bama, unit perawatan. perawatan . Petugas Petugas dapur, dapur, petugas petugas peracik peracik bumbu, unit bumbu,

Check langsung pada hari pemeriksaan, berita acara penerimaan bahan makanan, buku catatan penerimaan bahan makanan (jika ada). Check langsung pada hari pemeriksaan, berita acara penerimaan bahan makanan, buku catatan penerimaan bahan makanan (jika ada). Check langsung pada hari pemeriksaan, berita acara penerimaan bahan makanan, buku catatan penerimaan bahan makanan (jika ada). Check langsung proses pengolahan makanan dan peyajian makanan yang telah matang.

Page 7

perawatan. Cek apakah beras dan bahan makanan kering lainnya disimpan di gudang yang tertutup, kering dan bersih. Beras terbungkus rapat diletakkan diatas rak tidak menempel ke dinding maupun lantai dan sesuai dengan kapasitas gudang, serta penggunaannya sesuai dengan sitim FIFO (first in first out). Cek apakah telah memperhatikan kebersihan dapur, peralatan masak, memisahkan tabung gas dari sumber api, dan menyediakan alat pemadam kebakaran di dapur. Cek apakah contoh menu masakan pagi, siang dan sore sebelum didistribusikan pada hari tersebut diperiksa oleh tim pemeriksa dan disimpan di ruang Ka. Lapas/Rutan. Cek apakah sudah melaksanakan distribusi makanan kepada narapidana/ tahanan dengan menganut prinsip sentralisasi dan desentralisasi.

Cek apakah terhadap narapidana/ tahanan yang sakit, hamil dan menyusui serta anak dari tahanan/ narapidana wanita yang berada dalam Lapas/ Rutan (umur dibawah 2 tahun) telah diberikan makanan tambahan. Cek apakah telah membuat pencatatan dan pelaporan penggunaan bahan makanan.

unit Yantah Petugas Petugas dapur, unit dapur, perawatan unit Yantah.

Petugas Petugas dapur, unit dapur, perawatan unit Yantah. Petugas Petugas dapur, unit dapur, perawatan unit Yantah Petugas Petugas dapur, unit dapur, perawatan, unit petugas Yantah, penjagaan petugas di blok. penjagaan di blok. petugas Petugas kesehatan/ kesehatan petugas , petugas dapur, unit dapur, perawatan. unit Yantah. Unit Unit pembinaan, Yantah bimkemasw at

Check langsung di dapur maupun gudang penyimpanan.

Check langsung di dapur.

Adanya alat ukur/ timbangan.

Buku/ catatan tanda distribusi makanan.

terima

Daftar pemesanan makanan/ manage bon, berita acara penerimaan bahan makanan, buku distribusi makanan. Buku laporan penjagaan, Pencatatan Harian yaitu pencatatan jumlah WBP dan tahanan berdasarkan data dalam buku laporan penjagaan,serta pencatatan harian penerimaan Page 8

dan penggunaan bahan makanan; Pencatatan Bulanan penerimaan dan penggunaan bama; Laporan Triwulanan : penerimaan, pemakaian, penyusutan & stok beras

PEMBINAAN NARAPIDANA/ TAHANAN DI LAPAS/ RUTAN KEGIATAN Cek apakah pada ruang pembinaan terpasang Papan Pengamat yang memuat nama Tahanan (AI sampai dengan AV ) guna mendapatkan perkembangan tahanan selama proses peradilan sesuai tingkat pemeriksaan, tanggal habis masa penahanan dan tanggal mengingatkan perpanjangan kepada pihak yang menahan Cek apakah memberitahukan/ mengingatkan pihak instansi penahan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dan 3 (tiga) hari sebelum habisnya Surat Perintah Penahanan

DASAR HUKUM

UNIT KERJA TERKAIT LAPAS RUTAN

SUMBER DATA

Surat Direktur Jenderal Unit Pemasyarakatan tanggal 20 Pembinaan Mei 1987 No. E-UM.01.06-80, perihal Penegasan Pelaksanaan Juklak & Juknis RUTAN dan Pemasangan Papan Pengamat.

Unit Pelayanan Tahanan

Ruang Registrasi

- P.P. No. 27 Tahun 1983 Unit tentang Pelaksanaan Pembinaan KUHAP - JUKLAK dan JUKNIS Dirjen Pemasyarakatan No. E.76UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan - S.E Dirjen Pemasyarakatan tanggal 31 Agustus 1987 No. E.203-PK.02.03 Tahun 1987 perihal perpanjangan penahanan dan pembebasan ”Demi Hukum”.

Unit Pelayanan Tahanan

Buku Register dan berkas yang bersangkutan

Page 9

Cek apakah : - Terdapat Tahanan yang bebas demi hukum - Terdapat Tahanan melebihi 400 hari

Cek apakah telah melaksanakan kegiatan pendidikan kelompok belajar (Kejar) Paket A dan atau B. Cek apakah telah melaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan, jenis kegiatan apa saja dan berapa jumlah tenaga kerja yang terserap Cek apakah telah melaksanakan kerjasama dengan intansi lain terkait dengan bidang peningkatan keterampilan bagi warga binaan. Cek apakah telah tersedia sarana dan prasarana

- S.E Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 31 Maret 2010 No. PASHM.02.02-09 Tahun 2010 tentang Koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan perpanjangan penahanan, pelaksanaan putusan dan ekstrak vonis - P.P. No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP - JUKLAK dan JUKNIS Dirjen Pemasyarakatan No. E.76UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan - S.E Dirjen Pemasyarakatan tanggal 31 Agustus 1987 No. E.203-PK.02.03 Tahun 1987 perihal perpanjangan penahanan dan pembebasan ”Demi Hukum”. - U.U No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - P.P No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP tanggal 19 Mei 1999 - P.P No. 57 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan

Unit Pembinaan

Unit Pelayanan Tahanan

Buku Register dan berkas yang bersangkutan

Unit Pembinaan, Kegiatan Kerja, TPP, bendaharaw an

Unit Pelayanan Tahanan, TPP, bendahara wan

Laporan bulanan, papan laporan kegiatan bengkel kerja, pembukuan : buku jenis produksi, buku tenaga kerja, buku hasil produksi dan penjualannya, buku pembayaran upah narapidana, buku penyetoran hasil bengkel kerja ke kas Negara, buku bukti setoran dan nomor tabanas masing-masing narapidana, buku inventaris bengkel kerja, buku Page 10

yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Bagaimana penggalian minat, bakat dan potensi yang dimiliki oleh warga binaan. Cek apakah telah ada instruktur kegiatan kerja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan instruktur. Cek apakah kualitas hasil kegiatan kerja mampu bersaing dengan hasil produksi yang ada dipasaran. Cek apakah telah melaksanakan kegiatan pemasaran hasil kerja secara optimal, misalnya melalui kerjasama dengan instansi lain, mengikuti pameran, memiliki ruang pamer/ show room. Cek apakah terhadap warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja telah dibayarkan upah/ premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cek apakah terhadap hasil kegiatan kerja baik hasil produksi, jasa maupun upah telah disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cek apakah Narapidana yang dipekerjakan di dapur telah di sidang TPP dan dibuatkan S.K.nya.

Pembimbingan WBP - Kep . Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan - Kep. Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tanggal 13 April 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha bagi Narapidana - S.E Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.03.01 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 tentang Tata Laksana Pengolahan dan Pengadministrasian Kegiatan Bengkel Kerja - Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH01.OT.02.02 Tahun 2010 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Cek apakah telah dilaksanakan perhitungan S.E Dirjen Pemasyarakatan masa pidana (1/3, ½, 2/3) dalam buku tanggal 9 Januari 2007 No. pentahapan, No. daftar penghuni. E.PK.04.05-02 perihal rekapitulasi Narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat selama tahun 2006

penerimaan anggaran dan penggunaannya, check langsung ke bengkel kerja/ kegiatan kerja baik di dalam maupun di luar Lapas, check show room (kalau ada).

Unit Pembinaan, Bimkemasw at

Unit Pelayanan Tahanan

Buku Pentahapan

Page 11

Cek apakah telah melaksanakan kegiatan asimilasi dalam bentuk kegiatan pendidikan, bimbingan kerja, latihan keterampilan, kerja pihak ketiga ataupun kerja mandiri. Berapa jumlah warga binaan yang terserap, Cek apakah telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cek apakah ada WBP yang mengikuti kegiatan asimilasi bimbingan kerja menginap di luar Lapas (open camp), Cek apakah sudah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku. Cek jumlah warga binaan yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, Cek apakah telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cek berapa jumlah SK. PB yang belum turun dari Dirjen Pemasyarakatan.

- U.U No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - P.P 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP - Permen Hukum dan HAM Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Asimilasi, PB, CMB dan CB - S.E. Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK.04.10-75 tanggal 3 Septem-ber 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permen Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Asimilasi, PB, CMB dan CB - Peraturan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS.131.03.01 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan juklak Permen Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Asimilasi, PB, CMB dan CB. Cek orang WBP yang mendapatkan remisi - U.U No. 12 Tahun 1995 dalam tahun terakhir dan Cek apakah telah tentang Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - P.P No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP

Unit Pembinaan, Bimkemasw at

Unit pembinaan.

Unit Pelayanan Tahanan

Unit pelayanan tahanan.

Laporan bulanan, Buku sidang TPP, Buku pentahapan, SK Ka.Lapas/Rutan hasil sidang TPP, berkas usulan asimilasi terutama kerja luar Lapas dan kerja pihak ketiga, sampling berkas usulan PB, CB, CMB, CMK, buku kegiatan kerja, buku pengawalan kegiatan kerja.

Usulan remisi, check sampling kelengkapan berkas dan penghitungan pemberian remisi, data dan alasan WBP yang tidak Page 12

-

-

-

-

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP Keppres Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi Kep. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.04HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana Kep. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi bagi Narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara Kep. Menteri Kehakiman RI No. M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.

diusulkan remisi.

Page 13

Cek apakah ada warga binaan melaksanakan ijin alasan penting sesuai dengan ketentuan : 1. Apakah maksud izin tersebut karena meninggal/ sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, isteri, adik atau kakak kandung, menjadi wali atas pernikahan anaknya dan membagi warisan 2. Apakah ada permohonan secara tertulis diatas materai dan diketahui oleh Aparat Desa/Lurah setempat dengan melampirkan surat keterangan sakit/meninggal dunia atau sebagai wali dan atau membagi warisan dibuat oleh pejabat yang berwenang 3. Apakah telah mengecek ke lapangan atas kebenaran permohonan dimaksud 4. Apakah waktunya melebihi jangka waktu 24 jam dan bila terpaksa menginap dimana menginapnya 5. Bagi Tahanan apakah ada izin dari instansi yang menahan 6. Apakah ada rekomendasi dari TPP Lapas/ Rutan 7. Apakah Pengawalan bagi Tahanan dilakukan oleh Kepolisian 8. Apakah narapidana yang dijatuhi pidana mati dan seumur hidup diberi izin keluar karena alasan penting

- U.U No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - P.P No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP - P.P No. 58 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan - Kep. Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan - Kep. Dirjen Pemasyarakatan No. E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan mengenai Protap Pengeluaran Narapidana/ Tahanan/ Andik Pas - S.E Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-PK.01.04.01-172 tanggal 25 Nopember 2010 perihal : Izin keluar bagi Narapidana/ Tahanan.

Unit pembinaan, Ka. Lapas, TPP, Adm.Kamtib, KPLP.

Unit Pelayanan Tahanan, Ka. Rutan, TPP, Adm.Kamti b, KPR.

Laporan bulanan, Buku sidang TPP, SK Ka.Lapas/ Ka.Rutan atas hasil sidang TPP, sampling kelengkapan berkas pengajuan, surat perintah pengawalan, buku laporan penjagaan dan atau buku portir/ P2U.

Page 14

Cek apakah telah membentuk Tim Pengamat - UU No. 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan dan telah melaksanakan tugas tentang Pemasyarakatan pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan - Kep. Menteri Kehakiman RI yang berlaku. No. M.02-PK.04.10 Tahun Dalam Buku Sidang TPP : 1990 tanggal 10 April 1990 - Apakah ada daftar hadir tentang Pola Pembinaan - Apakah sudah tercantum agenda sidang TPP Narapidana/ Tahanan - Apakah setiap anggota TPP memberikan - Kep. Menteri Hukum dan pendapat masing-masing Perundang-Undangan RI - Apakah hasil TPP ada kesimpulan dan No. M.13.PR.07-03 Tahun rekomendasi dari Kepala 1999 tanggal 3 Desember - Apakah hasil sidang yang disetujui dibuatkan/ 1999 tentang Pembentukan diterbitkan SK oleh Kepala Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan - Kep. Dirjen Pemasyarakatan No. E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan mengenai Protap Pelaksanaan Tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Dalam pembebasan dan pemindahan - Kep.Menteri Kehakiman RI narapidana, cek apakah : No. M.02-PK.04.10 Tahun - Bagi narapidana yang bebas menjalani 1991 tanggal 10 April 1990 pidana telah diberikan surat bebas/ keluar tentang Pola Pembinaan - Sebelum narapidana bebas/ keluar diambil Narapidana/ Tahanan sidik jari tengah tangan kiri pada Buku - Kep.Dirjen Pemasyarakatan Register No. E.22.PR.08.03 Tahun - Narapidana yang dipindahkan ke LAPAS lain 2001 tanggal 9 April 2001 dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tentang Prosedur Tetap diambil sidik jari tengah tangan kiri pada Pelaksanaan Tugas Buku Register Pemasyaraka-tan mengenai

Unit Pembinaan, Tim Pengamat Pemasyarak atan

Unit Yantah, Tim Pengamat Pemasyara katan

SK TPP, Buku sidang TPP, SK Ka. Lapas/Ka. Rutan hasil sidang TPP.

Page 15

-

Pemindahan narapidana dilengkapi dengan Protap Pemindahan surat-surat dan dibuatkan Berita Acara Narapidana/ Anak Didik Penyerahannya Pemasyara-katan Bagi narapidana yang bebas menjalani - Kep.Dirjen Pemasyarakatan pidana dan narapidana yang dipindahkan ke No. E.22.PR.08.03 Tahun LAPAS lain pada Buku Register B dilakukan 2001 tanggal 9 April 2001 pencoretan. tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyaraka-tan mengenai Protap Pembebasan Narapidana/ Anak Didik Pemasyara-katan (Habis Manjalani Pidana/ Pembebasan)

Page 16

BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN KEGIATAN

DASAR HUKUM

UNIT KERJA TERKAIT LAPAS RUTAN

Cek apakah pada ruang portir terdapat papan Surat Direktur Jenderal Bina P2U, KPLP. Lalu lintas penghuni Tuna Warga Kementerian Kehakiman No. DP.3.3/17/1 Tanggal 27 Januari 1975 tentang PPLP Cek apakah tersedia buku P2U Peraturan Dirjen P2U, KPLP. Pemasyarakatan Nomor : PAS.12.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengaman Pintu Utama (P2U) Lapas dan Rutan. Cek apakah dalam timbang terima regu jaga : - KepMenKeh No. M02- P2U, KPLP. - Telah tertulis daftar ínvetaris PK.04.10 Tahun 1990 - Jumlah penghuni secara riil baik di dalam / di tanggal 10 April 1990 luar tentang Pola Pembinaan - Instruksi pimpinan Narapidana/ Tahanan - Surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Kementerian Kehakiman No. DP.3.3/17/1 Tanggal 27 Januari 1975

SUMBER DATA

P2U, KPR.

P2U, KPR.

Buku P2U

P2U, KPR.

Buku Jaga

Page 17

Cek apakah penyimpanan kunci2 blok/ kamar hunian, kantor, gudang, lemari senpi telah disimpan di tempat tertentu yg cukup aman.

Cek apakah pencatatan buku jaga telah dilaksanakan dg tertib yaitu narapidana/ tahanan yg keluar masuk dicatat namanya, jam keluar & jam masuknya yg tdk boleh melebihi dr ketentuan yg berlaku yaitu pembukaan kamar pd pukul 06.00 waktu setempat oleh regu pengamanan malam & penutupan kamar pukul 17.30 waktu setempat oleh regu pengamanan siang. Cek apakah dalam kegiatan kunjungan terhadap WBP/ Tahanan : - Apakah pengunjung dan barang bawaan pengunjung dilakukan Penggeledahan - Apakah identitas pengunjung dilakukan pencatatan secara lengkap sesuai kartu identitas (KTP, SIM) - Apakah kunjungan dilakukan sesuai dengan jadwal, berapa lama waktu berkunjung - Apakah pada hari Minggu menerima

tentang PPLP - Kep. Dirjen No. E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyara-katan mengenai Protap Serah Terima Regu Pengamanan S.E Dirjen Pemasyarakatan P2U, KPLP. tanggal 10 September 1996 No. E.PK.01.10-101 tentang penggunaan dan penyimpanan anak kunci kamar penghuni LAPAS/RUTAN Surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Kementerian Kehakiman No. DP.3.3/17/1 Tanggal 27 Januari 1975 tentang PPLP

- U.U No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - P.P. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan - P.P No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP - KepMenKeh No. M02PK.04.10 Tahun 1990

Unit Pembinaan, Portir/P2U, KPLP.

P2U, KPR.

Kotak kunci

Unit Pelayanan Tahanan, Portir/P2U, KPR.

Register E, petugas portir, petugas khusus kunjungan, jadwal kunjungan di depan pintu portir/ di tempat yang mudah dibaca.

Page 18

kunjungan - Bagaimana prosedur kunjungan; sarana ruangan yang representatif - Bagi tahanan apakah ada ijin dari instansi yang menahan.

tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan - Surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Kementerian Kehakiman No. DP.3.3/17/1 Tanggal 27 Januari 1975 tentang PPLP - Kep. Dirjen No. E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyara-katan mengenai Protap Kunjungan - Surat Dirjen Pemasyarakatan tanggal 27 Januari 2010 No. PASPK.01.04.01-10 perihal peningkatan kewaspadaan dan sistem pengamanan pada LAPAS/ RUTAN/ Cabang RUTAN yang menyatakan antara lain tidak memberlakukan kunjungan pada hari Minggu. Cek apakah ada Narapidana/ Tahanan yang Kep. Menteri Kehakiman RI P2U, KPLP. keluar dpinjam oleh petugas, Ka.UPT dan Instansi No. M.02-PK.04.10 Tahun lain untuk kepentingan pribadi 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, antara lain menyatakan “Tidak dibenarkan untuk mempekerjakan/ memanfaatkan tenaga

P2U, KPR.

Buku Jaga.

Page 19

Cek apakah telah dibentuk Satgas P2U, dan telah melaksanakan tugas pokoknya Mengamankan pintu utama dari masuk/ keluarnya orang/barang scr tidak sah, memeriksa/menggeledah semua orang/barang yang masuk/ keluar, menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat yang sah, memeriksa dan menggeledah tamu dan mencatat dalam buku tamu, mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lain dalam lingkungan pintu utama.

Cek apakah petugas penjagaan telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku : hadir tepat waktu, menggunakan seragam lengkap, melaksanakan apel serah terima dan penghitungan jumlah penghuni, menempati posnya masing-masing, melaksanakan penguncian, pencatatan secara kronologis seluruh kegiatan dalam buku laporan penjagaan, pengawasan kegiatan dalam dan luar Lapas, pengawasan/ kontrol rutin ke dalam lingkungan Lapas pada waktu-waktu rawan.

Tahanan/ Narapidana untuk kepentingan pribadi oleh siapapun termasuk oleh Kalapas/ Karutan/ Kacabrutan” Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH01.03.02 Tahun 2008 tentang Bulan Tertib Pemasyarakatan jo SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS.14.OT.03.01 Tahun 2008 tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.03.02 Tahun 2008 tentang Bulan Tertib Pemasyarakatan jo Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor : PAS.12.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengaman Pintu Utama (P2U) Lapas dan Rutan. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jo SK Menteri Kehakiman RI Nomor M-02.PR.08.10 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Departemen kehakiman jo PPLP jo Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH01.03.02 Tahun 2008 tentang

P2U, KPLP.

P2U, KPR.

Buku laporan tugas pintu utama, buku tamu, laporan bulanan.

Petugas Pengamana n, KPLP, Adm. Kamtib.

Petugas Pengaman an, KPR, Adm Kamtib.

Laporan bulanan, laporan/ daftar hadir khusus petugas pengamanan, buku laporan penjagaan, buku apel penghuni.

Page 20

Bulan Tertib Pemasyarakatan jo SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS.14.OT.03.01 Tahun 2008 tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.03.02 Tahun 2008 tentang Bulan Tertib Pemasyarakatan UU Nomor 12 Tahun 1995 jo Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan/ Tahanan jo PPLP jo Petunjuk Pelaksanaan Teknis Nomor E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara jo Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan mengenai Protap Penggeledahan.

Cek apakah telah melaksanakan penggeledahan secara rutin yaitu: WBP/tahanan yang melewati pos penjagaan, WBP/tahanan yang masuk dan keluar dari bengkel kerja, barang/ makanan dan kendaraan; penggeledahan secara insidentil : secara mendadak bila ada kecurigaan atau petunjuk adanya barang terlarang. Melakukan pencatatan dan menyerahkan hasil penggeledahan kepada unit Kamtib dan membuat berita acara pelaksanaan penggeledahan. Unit Kamtib menerima hasil penggeledahan dan membuat berita acara serah terima, terhadap barang terlarang hasil penggeledahan dilakukan pemusnahan dan dibuat berita acaranya, barang yang berlebihan disimpan di gudang dan dicatat dalam register D melalui unit pendaftaran, narkotika dan sejenisnya diserahkan kepada kepolisian dengan berita acara penyerahan terhadap pemilik/pemakainya (barang buktinya). Melakukan pencatatan dalam buku penggeledahan mengenai kepemilikan, jenis pelanggaran dan proses pelanggaran disiplin (register F). Cek apakah telah melaksanakan penjatuhan UU Nomor 12 Tahun 1995 tindakan disiplin dan hukuman disiplin terhadap tentang Pemasyarakatan jo

Kasi Adm Kamtib, KPLP, Pembinaan.

Unit Pelayanan Tahanan, KPR.

Buku penggeledahan, berita acara serah terima barang hasil penggeledahan dari Tim Penggeledahan/ KPLP kepada Kamtib, berita acara pemusnahan, berita acara serah terima Kamtib dengan unit Pembinaan, register D, register H/ F, berita acara serah terima dengan pihak Kepolisian

Ka.Lapas, KPLP,

Ka.Rutan, Register H, KPR, Adm pemeriksaan,

F, Berita acara Sidang TPP, SK Page 21

pelanggaran yang dilakukan oleh WBP/ Tahanan : Tutupan sunyi paling lama 6 hari dan atau menunda/ meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu, apabila mengulangi dapat dijatuhi hukdis tutupan sunyi paling lama 2 kali 6 hari.

Cek apakah telah melaksanakan tugas pengawalan sesuai dengan ketentuan untuk keperluan ke luar Lapas : rumah sakit, asimilasi, ijin alasan penting (keluarga yang sakit, bagi warisan, sebagai wali nikah), pemindahan WBP, serta telah memperhatikan lamanya berada di luar Lapas dan tempat tujuan sesuai dengan surat perintah.

PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP, PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP jo Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata tertib Rutan jo Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan/ Tahanan jo PPLP jo Juklak Juknis Nomor E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jo PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP, PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP jo Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola

Adm.Kamti b,TPP, Pembinaan.

Kamtib, TPP, Yantah.

Hukdis dari Ka.Lapas/Rutan, check langsung ke straff cell, interviu dengan WBP/ tahanan yang berada di straff cell : alasan ada disana dan sudah berapa lama (sampai kapan).

Ka.Lapas, Adm.Kamti b, Pembinaan, KPLP, petugas pengawal.

Ka.Rutan, Adm Kamtib, Yantah, petugas pengawal.

Buku pengawalan, Surat Perintah Pengawalan, buku laporan penjagaan, rekomendasi dokter/ perawat Lapas/Rutan untuk berobat ke RS, bagi ijin alasan penting ada permohonan dari keluarga yang disahkan oleh pejebat/ lurah setempat.

Page 22

Cek apakah telah melaksanakan program bebas peredaran uang (BPU) yaitu keadaan dimana Lapas/Rutan/ Cab.Rutan tidak beredar uang tunai dan atau bertransaksi langsung dengan uang tunai, melalui pengaturan mekanisme dan tata cara peredaran dan penggunaannya yang terkendali.

Pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan/ Tahanan jo PPLP. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.PR.06.10-70 tanggal 30 Juli 2004 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU).

Cek apakah alat bantu pengamanan telah - U.U No. 12 Tahun 1995 berfungsi dengan baik dan memadai, yaitu : tentang Pemasyarakatan senjata api dan amunisi (ada surat ijin dan buku - Kep. Menteri Kehakiman RI pas), gudang penyimpanan senpi, borgol, No. M.02-PK.04.10 Tahun lonceng, lampu penerangan, alat pemadam 1990 tanggal 10 April 1990 kebakaran, alat komunikasi (HT), CCTV, daftar tentang Pola Pembinaan nomor telepon penting, kunci, gembok dan Narapidana/ Anak Didik almari penyimpanan, kendaraan operasional. Pemasyarakatan/ Tahanan - Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rutan - Kep. Menteri Kehakiman RI No. M.07-PL.03.05 Tahun 1987 tanggal 23 Juni 1987 tentang Tatacara pengadaan, penyimpanan, pengunaan dan pemeliharaan senjata api dilingkungan Ditjen Pemasyarakatan

Unit Pembinaan, bendahara wan

Unit Pelayanan Tahanan, bendahara wan

Register D.

Adm Kamtib, petugas penjagaan, KPLP.

Adm Kamtib, petugas penjagaan , KPR.

Check gudang senjata, periksa surat ijin memakai senpi dan buku pas senpi, check fisik alat bantu keamanan, ruang komandan jaga/ ruang portir.

Page 23

Cek apakah setiap perawatan/ pemeliharaan senjata api dilakukan pencatatan dalam Buku Perawatan Senjata Api

Cek apakah warung/ asongan di dalam blok/ kamar-kamar hunian telah ditertibkan.

Cek apakah pemberdayaan wartelsus dan apakah penggunaan HP di dalam areal Blok telah ditertibkan.

Cek apakah dalam kamar hunian terdapat kompor yang digunakan untuk memasak

- Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH01.OT.02.02 Tahun 2010 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Kep.Menteri Kehakiman RI No. M.07-PL.03.05 Tahun 1987 tanggal 23 Juni 1987 tentang Tata Cara Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemeliharaan Senjata Api Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 4 Pebruari 2008 No. PAS.14.0T03.01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.OT.03.01 tanggal 1 Pebruari 2008, tentang Pencanangan Budaya Tertib Pemasyarakatan S.E. Dirjen Pemasyarakatan tanggal 5 Januari 2011 No. PAS.p06.PK.01.04 Tahun 2011 tentang Larangan Penggunaan Alat Komunikasi HP DI LAPAS/ RUTAN Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 4 Pebruari 2008 No. PAS.14.0T03.01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Page 24

No. M.HH.01.OT.03.01 tanggal 1 Pebruari 2008, tentang Pencanangan Budaya Tertib Pemasyarakatan

Page 25