Buku Seluk Beluk Hukum Pidana

,43K>021

PrC\

GUSE PRAYUDI, SH

~

c -t(

SELUKBELUK

HUKUM PIDANA YANG PENTINGUNTUK DIKETAHUI ;~

Il'1HoS Dalam bentuk tanya jawab disertai dengan dasar hukumnya dan dilengkapi dengan Yurisprudensi

~

SELUK BELUK HUKUM PIDANA YANG PENTING UNTUK DIKETAHUI GUSE PRAYUDI, SH Tata Letak: Nachel Kulit Muka: simple design Dicetak oleh: Royyan, Zaidan, Razan Cetakan Pertama, Februari 2008 ISBN 978-979-16234-5-7

Boya Book Radio Dalam JI. H. Agus Salim III Kebayoran Baru Jakarta Selatan Distributor : Mitra Setia Alamat : Gedongan RT 3 RW I No. 66 Kel. Purbayan Kota Gede Yogyakarta, Telp. / Fax. : (0274) 451739

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta ada pada penulis, dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin dari penulis

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku ini adalah usaha untuk memudahkan dalam memahami asas-asas dan hal-hal mendasar dari hukum pidana. Untuk hal tersebut maka Penyusun menguraikan 3 (tiga) segi pokok Hukum Pidana yakni perbuatan, pembuat dan pidana dalam bentuk tanya jawab yang dalam jawabannya dicantumkan dasar hukum serta dilengkapi pula dengan yurisprudensi. Penyusun menyadari penyusunan buku ini jauh dari sempuma, karenanya kritik dan saran hal yang dinanti. Akhirnya Penyusun mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang berkenan untuk menerbitkan buku ini, semoga buku sederhana ini dapat bermanfaat.

Poso, Desember 2007

Penyusun, Guse Prayudi, SH

DAFTARISI

KATA PENGANTAR

5

DAFTAR ISI

7

BAB I PENDAHULUAN

11

BAB 11 PERBUATAN A. Istilah Tindak Pidana B. Bentuk Tindak Pidana C. Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana

13 13 17 .24

BAB III PEMBUAT

39

A. Subjek Tindak Pidana B. Kualifikasi Pembuat Tindak Pidana C. Wujud Tindak Pidana

39 .43 .53

BAB IV PIDANA A. Syarat Pemidanaan .B. Pengertian Pidana

C. Pidana Pokok Pidana Mati Pidana Penjara Pidana Kurungan Pidana Denda Pidana Tutupan D. Pidana Tambahan E. Hal-hal yang Menghapuskan Pidana F. Hal-hal yang Mengurangi Pidana G. Hal-hal yang Memberatkan Pidana H. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana 1. Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana

57 .57 59 62 62 64 .72 76 80 81 .86 101 103 110 115

BAB V JENIS-JENIS PELANGGARAN DALAM KUHP

117

DAFTAR PUSTAKA

135

8

Guse Prayudi, SH

BABI

PENDAHULUAN

1.

Apakah pengertian dari Hukum Pidana ? Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat berupa pidana (Mezger dalam Sudarto, 1990: 7).

2.

Dengan demikian, apakah hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dari hukum pidana ? Segi pokok hukum pidana terdiri dari tiga hal yakni perbuatan, pembuat dan pidana, dan perkembangan akhirakhir ini juga memperhatikan masalah korban.

3. Terdapat dimanakah aturan tentang hukum pidana di Indonesia? Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP (kodifikasi) dan di luar KUHP (di luar kodifikasi). 4.

Berasal darimanakah sumber aturan pidana yang terdapat dalamKUHP? KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yakni Wetboek van

Strafrecht voor Nederlandsch-lndie (Staatsblad Tahun 1915 .

nomor 732), sehingga sebenamya teks resmi KUHP adalah dalam bahasa Belanda. 5.

Sejak kapan Wetboek van Strafrecht voor NederlandschIndie yang menjadi sumber aturan KUHP diberlakukan ? Mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, jadi KUHP tersebut pertanggal1 [anuari 2008 sudah berlaku selama 90 (sembilan puluh) tahun.

6.

Apakah sudah ada usaha untuk memperbaiki dan merubah KUHP yang dibuat pada zaman kolonial tersebut? Sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha perbaikan dengan pembuatan Rancangan KUHP yakni sebanyak delapan konsep.

7. Terangkan mengenai Rancangan KUHP yang telah dibuat selama ini tetapi sampai sekarang tetap belum disahkan menjadi VU? Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968, tahun 1971, Konsep Tim Harris, Basaroeddin dan Situmorang tahun 1981 yang isinya sama dengan konsep tahun 1968 dan 1971, Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yang diketuai Prof. Soedarto, Konsep RKUHP tahun 1982/1983, Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan, Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil penyempumaan tim sampai dengan 27 April 1987 dan disempumakan lagi sampai pada November 1987, Konsep RKUHP tahun 1991/1992 yang diketuai oleh Prof. Marjono Reksodiputro (Makarao, 2005: 107-113).

12

Guse Prayudi, SH

BABII

PERBUATAN

A. Istilah Tindak Pidana 1. Apakah istilah yuridis yang dipakai untuk menyebut kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, misalnya pembunuhan, pencurian dan sebagainya ? Perbuatan-perbuatan tersebut dinamakan dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Strafbaarfeit. 2. Apakah ada istilah lain yang sepadan dengan istilah "tindak pidana" ? Dalam perundang-undangan negara kita, dapat ditemukan istilah-istilah yang maksudnya sama dengan tindak pidana (strafbaarfeit), antara lain peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat 1), perbuatan pidana (Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951), hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951).

·Sekarangpada umumya di dalam peraturan perundangundangan negara Indonesia menggunakan istilah tindak pidana. 3. Apakah pengertian dari "tindak pidana" itu sendiri menurut para ahli ? Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para ahli, ada dua pandangan yaitu yang bersifat monistis dan pandangan yang bersifat dualistis dan dijelaskan oleh Moeljatno dalam Sudarto (1990: 36) sebagai berikut: - Aliran dualistis membedakan dengan tegas "dapat dipidanaya perbuatan" dan "dapat dipidananya pembuat", sejalan dengan ini memisahkan antara pengertian "perbuatan pidana" dan "pertanggungan jawab pidana" - Aliran monistis adalah melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. 4.

Jelaskan pengertian "tindak pidana" menurut ahli dalam dua aliran tersebut ? Pendapat para ahli yang berpandangan monistis : - Simons dalam Moeljatno (1983: 56), menyatakan bahwa Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. - Prodjodikoro dalam Sudarto (1990: 38), mengemukakan definisi pendek mengenai pengertian tindak pidana yakni berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Pendapat para ahli yang berpandangan Dualistis :

14

Guse Prayudi, SH

- Moeljatno dalam Sudarto(1990: 39) menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. 5. Ap ak ah syarat untuk dikatakannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana ? Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur yang menjadi rumusan terlarang yan g diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). 6.

Salah satu syarat perbuatan untuk dinamakan sebagai tindak pidana adalah perbuatannya harus bersifat melawan hukum. Jelaskan tentang istilah "bersifat melawan hukum" tersebut? Unsur tersebut merupakan penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap sipelaku. Unsur sifat melawan hukum biasanya disebut dengan perkataan "melawan hukum" (Wederechtelijke), tetapi disana-sini Undang-undang mempergunakan istilah-istilah lain, seperti dengan tidak berhak, tanpa izin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam Undang-undang umum.

7.

Apakah pengertian dari "bersifat melawan hukum" tersebut? Dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum (wederrechtelijkeheid), yaitu sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) dan sifat melawan hukum formal (formale wederrechtelijkeheid). - Sifat melawan hukum materiil adalah merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan

SELUK BELUK HUKUM PIDANA

15

hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). [adi walaupun Undang-undang tidak menyebutkannya, maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. - Sedangkan sifat melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur daripada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana. 8.

Apakah sifat melawan hukum materiil bisa dibedakan menurut fungsinya ? Benar, dengan melihat fungsinya "sifat melawan hukum materiil" bisa dibedakan dalam dua yakni: - Fungsinya yan g negatif, ajaran ini mengakui kemungkinan adanya haI-haI yang ada di Iuar Undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. - Fungsinya yang positif, ajaran ini menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu tindak pidana, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran lain di Iuar Undangundang (Sudarto, 1990: 73)

9.

Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi apakah yang dianut oleh hukum pidana Indonesia ? Hukum pidana Indonesia menganut pendirian sifat melawan hukum yang materiil dalamfungsinya yang negatif, haI ini adalah sebagai konsekuensi dari asas Iegalitas. Hal

16

Guse Prayudi, SH

tersebut temyata dalam yurisprudensi antara lain dalam Putusan No. 81jK/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977. Mengenai pengertian asas legalitas lihat pertanyaan dalam bagian C. Baias-Batas Berlakunya Atumn Pidana.

10. Apakah ada aturan hukum pidana Indonesia yang menganut sistem melawan hukum materiil dalam fungsi positif? Ada, yakni dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU tersebut melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (sifat melawan hukum formal dan materil dalam fungsi positif). Tetapi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/ PUU-IV/2006 tanggal25 Juli 2006,rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materil dinyatakan bertentangan dengan . UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Bentuk Tindak Pidana 11. Apakah bentuk tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia? Tindak pidana dibedakan dalam dua bentuk yakni kejahatan dan pelanggaran. Pembedaan tindak pidana dalam bentuk kejahatan dan SElUK BElUK HUKUM PIDANA

17

pelanggaran dianut oleh KUHP yakni dalam buku II KUHP dirumuskan tentang berbagai bentuk kejahatan (dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488) dan dalam buku III dirumuskan tentang berbagai bentuk pelanggaran (dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569). 12. Apakah perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran itu sendiri ?

Secara teoritis sulit sekali membedakan antara kejahatan .dengan pelanggaran, tetapi pada pokoknyaj secara sederhana dapat dikatakan : - Pelanggaran, orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut wetsdelict (delik undang-undang). - Kejahatan, meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut rechtsdelict (delik hukum). Perkembangan selanjutnya dalam Rancangan KUHP pembedaan tindak pidana dalam bentuk kejahatan sebagai "rechisdelict" dan pelanggaran sebagai "wetsdelict" dihapuskan. 13. Sebutkan contoh dari tindak pidana dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP?

Contoh dari tindak pidana kejahatan adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasa1285 KUHP). Contoh dari tindak pidana pelanggaran adalah mabuk di tempat umum (Pasa1492 KUHP j 536 KUHP), berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan 18

Guse Prayudl, SH

cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP) (Jenis pelanggaran lainnya lihat Bab V). 14. Apakah berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran tersebut hanya tersebut dalam KUHP ? Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) tidak hanya yang disebutkan dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga yang dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundangan-undangan lainnya misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah (di luar kodifikasi). 15. Sebutkan contoh jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam aturan di luar KUHP? Contoh kejahatan di luar KUHP, melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga (Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak (Pasal 81 dan 82 UU No . 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika (Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika). Contoh pelanggaran d i luar KUHP, mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan SIM (Pasal 59 UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan [alan Raya), mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label (Pasal 84 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan) . 16. Jika kita menyebut istilah "tindak pidana kejahatan", maka hal apa saja yang termasuk di dalamnya ? Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, SELUK BELUK HUKUM PIDANA

19

maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 86 KUHP). [adi dalam tindak pidana kejahatan dikenal bentuk percobaan melakukan kejahatan dan membantu melakukan kejahatan. 17. Apakah dalam tindak pidana pelanggaran dikenal bentuk percobaan dan pembantuannya ? Dalam Pasal 86 KUHP hanya disebut kualifikasi dari percobaan dan pembantuan kejahatan, tidak disebutkan percobaan dan pembantuan pelanggaran. Apalagi dalam Pasal 54 KUHP disebutkan mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana, dan dalam Pasal 60 KUHP disebutkan orang yang membantu melakukan pelangaran tidak dipidana. Dengan demikian hukum tidak mengenal istilah mencoba melakukan tindak pidana pelanggaran dan membantu melakukan tindak pidana pelanggaran. 18. Bagaimanakah suatu tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dapat diketahui oleh pihak yang berwenang ? Karena adanya laporan, pengaduan atau karena diketahui sendiri (tertangkap tangan). 19. Apakah pengertian dari laporan, pengaduan dan tertangkap tangan terse but ? Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undangundang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP). Pengaduan adalah pernberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang 20

Guse Prayudi, SH

untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP). Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal1 angka 19 KUHAP). 20. Apakah perbedaan antara Laporan dan Pengaduan? Laporan terjadinya tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri tindak pidana, d imana tindak pidananya adalah harus terkuali£ikasi sebagai delik biasa. Contohnya : Perkara pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah delik bias a, dimana korban pencurian maupun pihak lain dapat membuat laporan. Pengaduan terjadinya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dan atas tindak pidana tertentu. Contohnya : dalam perkara perzinahan (Pasal 284 KUHP) merupakan delik aduan, dimana tindak pidana tersebut dapat diproses apabila ada aduan dari pihak suami atau istri yang pasangannya berzinah tersebut, tidak bisa aduan misalnya dilakukan oleh orang yang melihat perzinahan tersebut. 21. Apakah dengan demikian tindak pidana tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis yakni delik biasa clan delik aduan ? SElUK BElUK HUKUM PIDANA

21

Benar, tindak pidana yang berbentuk delik aduan dapat diproses lebih lanjut apabila ada pengaduan dari pihak yang ditentukan undang-undang/korban tindak pidana tersebut, dimana hukum membagi delik aduan dalam dua bentuk yakni delik aduan absolut dan relatif. Sedangkan delik biasa tidak diperlukan adanya aduan, cukup dengan laporan dari pihak manapun atau karena diketahui sendiri oleh pihak yang berwenang perkara tersebut dapat diproses. 22. Sebutkan contoh dari tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan ? Perzinahan, pencurian dalam keluarga, penghinaan. Dimana menurut Putusan Mahkamah Agung tgl. 19 - 3 1955 No . 52 K/Kr/1953, perkara perzinahan (Pasal 284 K.U .H.P.) merupakan "absoluut klachidelict" sehingga pengaduan terhadap lelaki yang melakukan perzinahan merupakan juga pengaduan terhadap isteri yang berzinah, sedang [aksa berwenang untuk atas azas opportuniteit hanya mengadakan penuntutan terhadap salah seorang dari mereka. 23. Dalam hal tindak pidana penghinaan, apakah orang yang dihina harus melakukan pengaduan yang isinya agar peristiwa tersebut dituntut ? Hams ada pengaduan, tetapi pengaduan tersebut tidak perlu dengan bentuk surat tertentu yang isinya hams ada katakata permintaan agar perbuatan tersebut dituntut, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-2-1972 No . 76 K/Kr/1969 yang menyatakan Keberatan yang diajukan pemohon kasasi bahwa perkara ini termasuk "delik aduan yang absolut" maka hams ada pengaduan dari yang terhina dan dalam surat pengaduan hams ada kata-kata permintaan 22

Guse Prayudi, SH

agar peristiwa itu dituntut, Tidak dapat diterima, karena klachtdelict tidak terikat pada bentuk yang tertentu (vormvrij). Dan menurut Putusan Mahkamah Agung tgL 11 April 1978 No. 35 K/Kr/1977, Surat saksi yang ditujukan kepada Polisi, yang pada pokok suratnya menyebutkan "sanggahan dan tuntutan", merupakan suatu pengaduan dalam arti pasal 319 K.D.H.P. Pasal 319 KUHP menyatakan Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasa1316 KUHP. 24. Dalam hal korban tindak pidana yang termasuk delik aduan adalah anak-anak, siapa yang dapat mengajukan pengaduan? Apabila korban belum cukup enam belas tahun dan belum dewasa, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu (Pasal 72 ayat 1 KUHP). Apabila tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka pengaduan dapat diajukan wali pengawas, keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika tidak ada, oleh keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga (Pasal72 ayat 2 KUHP). 25. Apabila korban tindak pidana yang termasuk delik aduan meninggal dunia, apakah aduannya dapat diteruskan dan diajukan oleh pihak lain? Penuntutan dapat dilakukan oleh orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan dengan syarat yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan. 26. Apakah batas jangka waktu orang mengadukan tindak SELUK BELUK HUKUM PIDANA

23

pidana? Ada batas waktunya, yakni pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu : - 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia. - 9 (sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (Pasal74 KUHP) . Putusan Mahkamah Agung tgL15-2-1969No. 57 K/Kr/1968 menyatakan bahwa dalam delik aduan, tempo yang dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 K.U.H.P. dihitung sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatanyang dilakukan, bukan sejak fa mengetahui benar/tidaknya perbuatan yang dilakukan. 27. Apakah orang yang mengadukan tindak pidana dapat mencabut kembali aduannya ? Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP). Hal inilah yang membedakan lagi dengan Laporan, oleh karena Laporan tidak dapat dicabut kembali Putusan Mahkamah Agung tgL 29 Januari 1979 No . 140 K/ Kr/1978 menyatakan karena perkara ini bukan mengenai delik aduan, terdakwa tetap dapat dituntut sekalipun saksi yang mengadukannya telah mencabut pengaduannya. C. Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana

28. Apakah syarat mutlak suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) ? Suatu perbuatan dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana dengan syarat mutlak harus dirumuskan 24

Guse Prayudi, SH

·terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, hal ini yang dinamakan dengan asas legalitas yang dianut dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yakni suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 29. Jelaskan berlakunya asas legalitas tersebut dalam perkara konkrit? Asas legalitas mengatur bahwa seseorang tidak dapat dihukum melakukan tindak pidana apabila ternyata perbuatan tersebut sebelumnya tidak dirumuskan sebagai tindak pidana dalam aturan perundang-undangan yang tertulis. Misalnya yang dapat dihukum karena melakukan perzinahan (Pasal 284 KUHP) syaratnya adalah yang melakukan perbuatan tersebut salah satu atau dua-duanya harus terikat perkawinan, jadi jika yang melakukan perzinahan dua-duanya belum kawin maka pelakunya tidak dapat dihukum, dan jika pelaku perzinahan yang duaduanya belum kawin dihukum hal ini bertentangan dengan asas legalitas. 30. Apakah dengan demikian tidak dapat dihukum jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak disebut dalam aturan sebagai tindak pidana ? Ya, karenanya muncul pameo bahwa KUHP adalah kitab undang-undangnya para penjahat, karena para pelaku kejahatan dapat melakukan perbuatan apapun kecuali yang disebutkan dalam KUHP supaya tidak dapat dihukum dan lepas dari jeratan hukum. 31. Apakah pelaku tindak pidana dapat dihukum apabila ternyata pelaku terse but tidak mengetahui bahwa SELUK BELUK HUKUM PIDANA

25

perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana ? Bahwa pada asasnya setiap orang dianggap mengetahui undang-undang, sehingga pelaku tidak dapat berlindung dari alasan "bahwa ia tidak mengetahui kalau perbuatan tersebut terlarang". Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi yakni Putusan MahkamahAgungtgL 14-11-1961 No. 77K/Kr/1961, bahwa keberatan yang diajukan oleh penuntut-kasasi bahwa ia tidak tahu akan adanya Undang-undang yang melarang membeli atau memperoleh uang perak, tidak dapat diterima, karena tiap-tiap orang dianggap mengetahui Undangundang setelah Undang-undang itu diundangkan dalam Lembaran Negara. 32. Jika seseorang melakukan perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, kemudian dibuatkan aturan yang mengancam perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, apakah dibenarkan orang tersebut dihukum dengan aturan yang baru tersebut ? Hal di atas dinamakan dengan aturan yang berlaku surut (retroaktif) dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tegas dalam Pasal1 ayat 1 KUHP dikatakan suatu perbuatan hanya dapat dihukum berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan dan bukan setelah perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga apabila setelah perbuatan dilakukan baru dibuat aturan pidananya maka pelaku perbuatan tersebut tidak dibenarkan untuk dihukum. 33. Sebutkan contoh aturan hukum pidana yang bersifat retroaktif atau diberlakukan mundur ? Aturan yang retroaktif dikenal dalam KUHP Jerman tahun 1936 ketika zaman Hitler, dalam perundang-undangan di

26

Guse Prayudi, SH

Indonesia asas retroaktif pemah dikenal dalam Pasal 46 Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 34.

Bagaimana akibatnya apabila suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana dalam suatu aturan, kemudian aturan tersebut dirubah ? Apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya (Pasal1 ayat 2 KUHP). Misalnya ada perubahan tentang ancaman pidananya, apabila dalam aturan lama diancam pidana 1 tahun sedangkan dalam aturan baru diancam pidana 1 bulan, maka aturan yang digunakan adalah aturan yang baru yakni 1 bulan dan sebaliknya jika aturan lama ancaman pidananya 1 bulan sedangkan aturan baru 1 tahun maka aturan yang digunakan adalah aturan lama.

35. Bagaimanakah yurisprudensi yang mengartikan dan menjelasakan tentang adanya perubahan dalam perundang-undangan ? Putusan MA tgL 23-5-1970 No. 27 K/Kr/1%9, Dicabutnya Undang-undang Pengendalian Harga tahun 1948 dengan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangNo. 9tahun 1962, bukanlahmerupakan perubahan perundang-undangan, karena prinsip bahwa harga-harga dan jasa dari barang-barang hams diawasi tetap dipertahankan. - Putusan MA tgl. 1-3-1969 No. 136 K/Kr/1966, Penggantian Undang-undang Deoiezen tahun 1940 dengan Undang-undang tahun 1964 No . 32 tidak SElUK BElUK HUKUM PIDANA

27

merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 KD.H.P. Putusan MA tgl. 27-5-1972 No. 72 K/Kr/1970, Karena Undang-undang No. 17/1964 (tentang cheque kosong) telah dicabut dengan Undang-undang No. 12/1971 dan terhadap terdakwa-terdakwa diperlakukan pasal1 ayat 2 KU.H.P., terdakwa-terdakwa dilepaskan dari Segala tuntutan hukum. Putusan MA tgl. 22-10-1963 No. 118 K/Kr/1963, Perubahan yang terjadi karena peraturan "Dekon" tidak merupakan perubahan dalam perundangundangan dalam arti pasal1 ayat 2 KU.H.P. - Putusan MA tgl. 13-2-1962 No. 93 K/Kr/1961, Perubahan nilai Rp. 25,- termaksud dalam pasal 364, 373, 379 dan 407 K.U.H.P. menjadi Rp. 250,berdasarkan P.P.P.U. No. 16 tahun 1960 merupakan suatu perubahan dalam perundang-undangan dalam arti pasal1 ayat 2 KU.H.P. - Putusan MA tgl. 7-4-1963 No. 37 K/Kr/1963, Karena pada waktu perkara terdakwa diadili oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Semarang Undang-undang Beras 1948 telah dicabut dengan Perpu No . 8 tahun 1962, perbuatan terdakwa yang dilakukannya dalam tahun 1960-1961, berdasarkan pasal 1 ayat 2 KU.H.P. tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran. - Putusan MA tgl. 2-6-1946 No. 13 K/Kr/1946, Karena berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Maret 1963 semua peraturan tentang kewajiban mengadakan catatan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan pasal 9 Prijsbeheersching verordening 1948 dicabut, maka perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam tahun 1959, pada waktu perkaranya diadili oleh 28

Guse Prayudl, SH

Pengadilan Tinggi Ekonomi Semarang pada bulan April 1963 berdasarkan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran. - Putusan MA tgl. 19-11-1974 No. 54 K/Kr/1973, Keberatan yang diajukan penuntut kasasi: "bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan mempergunakan Undang-undang No. 24/PRP/1960, sedang Undangundang tersebut telah dicabut sejak tanggal29 Maret 1971 dengan berlakunya Undang-undang No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterima karena dalam pasal36 Undang-undang No. 3/1971 ditentukan bahwa yang harus diperlakukan adalah Undang-undang yang berla-ku pada saat tindak pidana dilakukan; sedang dalam hal ini tindak pidana dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. 3/ 1971 Putusan MA tgl. 22-12-1964 No. 22 K/Sip/1964, Pada penggantian P.P. No . 20/1962 dengan P.P. No.20/1963 tidak ada perubahan mengenai norma-normanya, sehingga dalam hal ini pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. tidak dapat diperlakukan. - PutusanMA tgl. 7-1-1964 No. 143 K/Kr/1963, Walaupun keadaan bahaya sudah dicabut dan dengan demikian semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya juga turut hapus, namun karena masih ada peraturanperaturan lain yang memuat larangan mengenai perhimpunan-perhimpunan tertentu, "grand idee" dari pada Undang-undang Keadaan Bahaya tidaklah berubah, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa dalam hal ini telah ada perubahan penundang-undangan. SELUK BELUK HUKUM PIDANA

29

- Putusan MA tgl. 24-11-1964 No. 144 K/Kr/1963, Keberatan dalam memori kasasi : - bahwa dengan dicabutnya Peraturan Faktur mengenai barang-barang dalam perkara ini, yakni ban-ban oto, oleh surat keputusan Menteri Perdagangan tgL 12-6-1953 No. 499/ M/1963 haruslah diperlakukan pasal1 ay at 2 KU.H.P. Tidak dapat dibenarkan, karena Peraturan Faktur masih berlaku bagi 13 jenis barang, jadi perlunya faktur masih diakui sehingga tidak terdapat perubahan perundanganundangan menurut pasal1 ayat 2 KU.H.P. - Putusan MA tgL 19-9-1964 No. K/Kr/1964, Keberatan yang diajukan dalam memori kasasi : - bahwa karena dengan berlakunya Perpu No.8 tahun1962, Rijstordonnantie 1948 tidak berlaku lagi, penuntut kasasi seharusnya dilepaskan dari tuduhan; Tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal ini tidaklah terjadi perubahan perundang-undangan dalam arti pasal1 ayat 2 K U.HP. - Putusan MA tgL 1-9-1964 No. 114 K/Kr/1963, Dengan dikeluarkannya P.P. No . 20 tahun 1963 norma-norma yang terkandung dalam prijsbeheerschingsordonnantie 1948 tidaklah berubah sehingga tidaklah terjadi perubahan perundang-undangan dalam arti pasal1 ayat 2 KU.H.P. 36. Seperti tersebut di atas, aturan hukum pidana Indonesia terdapat di daIam KUHP dan di Iuar KUHP, kepada siapakah aturan hukum pidana tersebut diberlakukan ? Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia (Pasal2 KUHP), dan juga berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di daIam kapal air atau pesawat udara Indonesia (Pasal3 KUHP) . 30

Guse Prayudi, SH

Dengan demikian setiap orang (warga negara Indonesia maupun warga negara asing) yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia maka hukum pidana Indonesia yang diberlakukan (asas tentorial). 37. Jelaskan pengertian dari kapal dan pesawat udara Indonesia? Yang disebut kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia (Pasa195 KUHP). Yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia, termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia (Pasal 95 a KUHP). 38. Pihak manakah yang berhak memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang terjadi di suam wilayah Indonesia? Yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut terjadi (locus delicti) merupakan wilayah hukumnya (Pasal84 ay at 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Dengan demikian jika terjadi tindak pidana pembunuhan di Poso maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Poso. 39. Apakah mutlak Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut terjadi hanya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ? Hal tersebut tidak mutlak, karena dimungkinkan pemeriksaan perkara tidak dilaksanakan di Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut terjadi tetap bisa SELUK BELUK HUKUM PIDANA

31

dilakukan di Pengadilan Negeri lain apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat pada tempat pengadilan negeri lain tersebut daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2 KUHAP). Dengan demikian jika tindak pidana pembunuhan terjadi di Poso akan tetapi saksi sebagian besar berada di Jakarta Selatan maka dibenarkan pemeriksaan perkaranya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 40. Apakah ada hallainnya yang memungkinkan pemindahan pemeriksaan perkara dari pengadilan negeri dimana tindak pidana tersebut terjadi ke pengadilan negeri lainnya ? Dalam hal keadaan daerah tidal< mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain untuk mengadili perkara yang dimaksud (Pasal 85 KUHAP). 41. Apabila seseorang melakukan tindak pidana diberbagai wilayah hukum pengadilan negeri maka pengadilan mana yang berhak memeriksa dan mengadilinya ? Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu akan tetapi apabila beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri denganketentilan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut (Pasal84 ayat 3 dan 4 KUHAP). 32

Guse Prayudi, SH

42. Apakah dengan demikian ketentuan pidana daIam perundang-undangan Indonesia tidak berlaku bagi seseorang yang meIakukan tindak pidana di Iuar Indonesia? Tidak dernikian, oIeh karena dimungkinkan setiap orang yang berada di Iuar wilayah teritoriaI Indonesia meIakukan suatu tindak pidana dapat dipidana dengan aturan pidana Indonesia, yakni daIam haI yang diatur daIam Pasal4 dan Pasal5 KUHP. 43. Bagaimana aturan PasaI4 KUHP sehingga bisa disebutkan tindak pidana yang terjadi di Iuar wilayah Indonesia bisa dipidana dengan aturan pidana Indonesia? Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang (WNI maupun WNA) yang melakukan tindak pidana tertentu di luar Indonesia yakni : 1. Kejahatan membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah (Pasal 104 KUHP), Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh (Pasall06 KUHP), Makar denganmaksud untuk mengguIingkan pemerintah (Pasal 107 KUHP), yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata (Pasal 108 KUHP), penyerangan terhadap diri presiden atau Wakil Presiden (PasaI131 KUHP). 2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeIuarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia. 3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk SELUK BELUK HUKUM PIDANA

33

pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu. 4. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasalpasal 438, 444 sampai dengan 446 ten tang pembajakan laut dan pasal447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan 0 tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. (Pasa14 KUHP). 44. Seperti tersebut di atas, Pasa15 KUHP memberikan aturan dapat dipidananya orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia dengan aturan pidana Indonesia, jelaskan mengenai hal tersebut? Pasa15 ayat (1) KUHP mengatur bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan: 1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan 11 Buku Kedua dan Pasal-Pasa1160, 161, 240, 279, 450, dan451. 2. Salah satu perbuatan Yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. 45. Apakah ketentuan Pasal 5 KUHP tersebut berlaku bagi WNI maupun WNA atau berlaku bagi WNI saja yang 34

Guse Prayudi, SH

meIakukan tindak pidana yang memenuhi syarat ? Aturan Pasal 5 ayat (1) KUHP (asas nasional aktif) ditujukan bagi WNI dan WNA yang memenuhi syarat. Rumusan PasaI5 KUHP menyebutkan "warga negara yang di Iuar Indonesia", jadi artinya yang dituju adaIah WNI maupun WNA. Tetapi yang perlu diperhatikan WNA baru dapat dipidana dengan aturan pidana Indonesia jika WNA tersebut teIah menjadi WNI sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (2) KUHP yang menyatakan "Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud daIam butir 2 dapat dilakukan juga jika tersangka menjadi warga negara sesudah meIakukan perbuatan", 46. Dengan demikian, apakah yang menjadi syarat bahwa perbuatan yang dilakukan WNI dan WNA (yang memenuhi syarat) di Iuar negeri untuk dapat dipidana dengan aturan pidana Indonesia ? Syaratnya adaIah : - Di negara tempat terjadinya perbuatan : Perbuatan tersebut diancam dengan pidana. - Di negara Indonesia: Perbuatan tersebut saIah satu kejahatan tersebut daIam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasaI160, 161, 240, 279,450, dan 451 dan perbuatan kejahatan. Contohnya jika WNI di Singapura meIakukan perkawinan tanpa izin isteri maka jika WNI tersebut kembaIi ke Indonesia WNI tersebut dapat didakwa meIakukan tindak pidana perkawinan terlarang menurut hukum Indonesia (Pasa1279 KUHP), tetapi WNI tersebut tidak dapat dihukum karena meIakukan perkawinan terlarang jika temyata di Singapura perbuatan kawin Iagi tanpa izin isteri adaIah hal yang dibenarkan dan bukan merupakan tindak pidana kejahatan. SELUK BELUK HUKUM PIDANA

35

47. Jika di Belanda Aborsi adalah dibenarkan, kemudian jika ada WNI yang melakukan aborsi di Belanda jika ia kembali ke Indonesia apakah WNI tersebut dapat dipidana ? Dalam kasus di atas syarat pertama tidak dipenuhi yakni di negara tempat terjadinya perbuatan (aborsi) tersebut diancam dengan pidana, sehingga WNI tersebut tidak dapat dipidana. 48. Bagaimana konstruksinya jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah WNA? Maka WNA tersebut tidak dapat dipidana kecuali WNA tersebut sesudah melakukan perbuatan tersebut menjadi WNI (Pasal5 ayat 2 KUHP). Contohnya jika Warga Thailand melakukan perbuatan kawin tanpa izin isteri (perkawinan terlarang) dan di Thailand perkawinan terlarang diancam dengan pidana maka apabila warga Thailand tersebut menjadi WNI maka perbuatan melakukan perkawinan terlarang tersebut dapat di hukum menurut Hukum Indonesia (KUHP) dan sebaliknya warga Thailand yang menjadi WNI tersebut tidak dapat dihukum karena melakukan perkawinan terlarang dengan hukum Indonesia jika ternyata di Thailand kawin tanpa izin isteri adalah hal yang dibenarkan dan bukan merupakan tindak pidana kejahatan. 49. Bagaimanakah bentuk hukuman (pidana) bagi WNAyang melakukan tindak pidana di luar Indonesia yang kemudian menjadi WNI ? Bentuk hukuman dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati (Pasal6 KUHP). Jadi jika WNA dinegara asalnya melakukan pembunuhan berencana dan dinegara asalnya tidak dikenal hukuman 36

Guse Prayudi, SH

mati, maka jika WN A tersebut menjadi WNI maka dia tidak dapat dijatuhkan pidana mati meskipun hukum Indonesia mengancam pidana mati bagi peIaku pembunuhan berencana (PasaI340 KUHP). 50. Apakah aturan hukurn Indonesia dapat diterapkan terhadap setiap pejabat yang di Iuar Indonesia rneIakukan tindak pidana ? Ketentuan pidana daIam perundang-undangan Indonesia berIaku bagi setiap pejabat yang di Iuar Indonesia meIakukan saIah satu tindak pidana kejahatan jabatan (bab XXVIII Buku Kedua) (PasaI 7 KUHP). Dan menurut PasaI 92 KUHP yang dinamakan dengan pejabat adaIah orang-orang yang dipilih daIam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakiIan rakyat, Hakim termasuk juga Hakim wasit, semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat. 51. Apakah seIain pejabat ada orang khusus Iainnya yang dapat dihukurn dengan aturan pidana Indonesia jika rneIakukan tindak pidana di Iuar Indonesia? Ada, yakni Nakhoda dan penumpang perahu Indonesia, dimana ketentuan pidana daIam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di Iuar Indonesia, sekalipun di Iuar perahu, meIakukan saIah satu tindak pidana Kejahatan PeIayaran (Bab XXIX Buku Kedua), dan peIanggaran peIayaran (Bab IX Buku ketiga KUHP); begitu puIa yang tersebut daIam peraturan mengenai surat Iaut dan pas kapaI di Indonesia, maupun daIam Ordonansi PerkapaIan (PasaI8 KUHP). SELUK BELUK HUKUM PIDANA

37

52. Di pengadiIan negeri manakah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimana tindak pidana tersebut dilakukan di Iuar negeri ? Apabila seorang meIakukan tindak pidana di Iuar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya (Pasa186 KUHAP). 53. Apakah yang menjadi batasan berlakunya aturan hukum pidana Indonesia ? Diterapkannya pasaI-pasa12-5, 7, dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum intemasional (Pasa19 KUHP).

38

Guse Prayudi, SH

BABIII

PEMBUAT ILlK PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GADJAH MADA YO GYAKA RTA

A. Subjek Tindak Pidana 1. Siapakah yang dapat menjadi pembuat atau subjek tindak pidana menurut KUHP ? Pada dasamya menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (naturlijke persoonen), dimana menurut memori penjelasan (MvI) Pasal59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia". 2.

Dilihat dari segi apalagi sehingga bisa dinyatakan pelaku tindak pidana menurut KUHP hanya manusia ? - Dilihat dari cara merumuskan tindak pidana dalam KUHP, yaitu dengan awalan kata : "Barang siapa (hij die). Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa " (Hij die) adalah manusia. - Dilihat dari bentuk pidana yang terdapat dalam KUHP.

3.

Apakah terdapat penyimpangan terhadap asas dalam

KUHP bahwa hanyamanusia(natuurlijke persoon) sebagai subjek tindak pidana ? Dalam aturan pidana di luar KUHP terdapat beberapa penyimpangan,yakrri: - Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana masih dibebankan pada pengurus korporasi (antara lain Pasal35 UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). - Sebagai variasi dari a. pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada "mereka yang memberikan perintah" dan atau "mereka yang bertindak sebagai pimpinan" (Pasal4 ayat (1) UU No. 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). - Variasi yang lain tetapi belum melimpahkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah dengan merumuskan lebih rind mereka yang harus bertanggungjawab, yaitu : pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan bersangkutan (Pasal34 Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal). - Korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (antara lain Pasal15 Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal49 Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika) (Pohan dalam Reksodipuro, 1994: 69-70). 4. 40

Apakah pengertian dari korporasi itu sendiri ? Guse Prayudi, SH

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban anggota masing-masing (Utrech dan M. Soleh Djindang dalam Chidir Ali, 1987: 64). Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disarnakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat merniliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan dan dituntut di depan pengadilan. Oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi, biasanya mempunyai tiga organ, yaitu RUPS, Dewan Kornisaris dan Dewan Direksi (rnisalnya perseroan terbatas). Batas umur dari korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar (Regar, 2000: 9). 5.

Dengan demikian, siapakah yang dapat menjadi pembuat tindak pidana menurut aturan pidana Indonesia? Di samping manusia juga badan hukum, perkumpulanperkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana apabila secara khusus ditentukan dalam Undangundang untuk tindak pidana tertentu. Selain itu mayat atau benda mati lain, tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dituntut pidana.

6. Dalam praktek, pelaku tindak pidana biasa disebut dengan tersangka, terdakwa bahkan terpidana, apakah istilah tersebut ada perbedaannya ? SELUK BELUK HUKUM PIDANA

Y 0 G Y A

Istilah tersebut dikenal dalam Hukum Acara Pidana dimana istilah tersangka, terdakwa dan terpidana memiliki pengertian dan konstruksi hukum yang berbeda, yakni : - Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal1 angka 14 KUHAP). - Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal1 angka 15 KUHAP). - Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal1 angka 32 KUHAP). 7.

Selain istilah terpidana juga dikenal namanya narapidana, apakah keduanya sama atau berbeda ? Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Pasal 1 angka 6 dan 7 UU No. 12 Tahun 1995). Dengan demikian terpidana yang menjalani hukumannya di Lapas dinamakan dengan Narapidana, karena ada kalanya terpidana tidak menjadi narapidana, misalnya terpidana denda yang membayar dendanya, terpidana dengan pidana percobaan/bersyarat.

8. Dalam masyarakat dikenal pula istilah resedivis / penjahat kambuhan untuk pelaku tindak tindak pidana, apa sebenarnya pengertian resedivis menurut hukum ? Dalam hukum yang dikenal adalah istilah Recidive, yakni pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana 42

Guse Prayudi, SH

dengan suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. [adi dalam Recidive seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana, dan dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut dinamakan dengan resedivis.

B. Kualifikasi Pembuat Tindak Pidana 9.

Jelaskan kualifikasi dari pembuat yang mewujudkan terjadinya tindak pidana menurut hukum ? Istilah yang digunakan untuk menyebut hal tersebut adalah penyertaan, dimana menurut KUHP, penyertaan dibagi dalam dua bentuk yakni : a. Pembuat (Pasal 55 KUHP) , yang terdiri dari : - Pelaku. - Yang menyuruh melakukan. - Yang turut serta melakukan. - Penganjur. b. Pembantu (Pasal56 KUHP), yang terdiri dari : - Pembantu saat kejahatan dilakukan. - Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

10. Apakah pengertian dari "pelaku atau mereka yang melakukan perbuatan" menurut hukum ? Yaitu orang yan g melakukan se n d iri perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. 11. Apakah pengertian dari "yang menyu ruh melak ukan perbuatan" menurut hukum? Orang yang melakukan perbuatan d en gan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat semata. SElUK BElUK HUKUM PIDANA

43

Dengan demikian dalam "menyuruh melakukan" ada dua pihak yakni pembuat langsung dan pembuat tidak langsung (aktor intelektual). Tetapi "pembuat langsung" tersebut harus memenuhi syarat yakni harus manusia yang berbuat dan yang berbuat langsung tersebut "tidak dapat dipertanggungjawabkan" . 12. Dengan demikian apa yang menjadi ciri utama dari "yang menyuruh melakukan perbuatan" menurut hukum? Ciri utamanya adalah pembuat materiil/langsung tindak pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, Hal ini semakin temyata dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-12-1956 No. 137 K/Kr/1956, bahwa menyuruh melakukan (doen plegen) suatu tindak pidana, menurut ilmu hukum pidana syaratnya adalah, bahwa orang yang disuruh itu menurut hukum pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum. 13. Dalam hal-hal apakah pembuat materiil tindak pidana dalam "menyuruh melakukan" tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya tersebut? - Dalam hal tidak sempuma pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP). Misalnya B yang gila disuruh memecahkan jendela rumah B oleh A, maka A terkualifikasi sebagai orang yang menyuruh melakukan. - Dalam hal berbuat karena daya paksa (Pasal48 KUHP). Misalnya A karena ditodong senjata oleh B disuruh untuk memalsukan sural. - Dalam hal berbuat atas perintah jabatan yang tidak sah (Pasal5 ayat 2 KUHP). - Dalam hal ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur 44

Guse Prayudi, SH

tindak pidananya. Misalnya B disuruh untuk menguangkan pos wesel yang tandatangannya dipalsu oleh A, sedang B tidak mengetahui pemalsuan itu. - Dalam hal ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan tersebut. Misalnya B (kuli) disuruh A untuk mengambil barang dari satu tempat, B mengambilnya untuk diserahkan kepada A dan B sama sekali tidak mempunyai maksud untuk memiliki barang tersebut untuk dirinya sendiri. 14. Apakah pengertian dari "turut serta melakukan perbuatan" menurut hukum ? Menurut MvT (memori penjelasan) KUHP, orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dimana menurut Pompe, dalam turut serta melakukan terdapat tiga kemungkinan : - Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misalnya dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian di sebuah gudang beras. - Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misalnya dua orang pencopet (A dan B)saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran sedang B yang mengambil dompet orang itu. - Tidak seorangpun me menu hi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misalnya dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP), salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barangbarang yang kemudian diterimakan kepada SELUK BELUK HUKUM PIDANA

45

kawannya yang menggangsir tadi. 15. Dengan demikian apakah yang menjadi syarat adanya "turut serta melakukan perbuatan" ? Adanya kerjasama yang sadar dan ada adanya pelaksanaan bersama secara fisik. 16. Sebutkan contoh kasus yang menjelaskan tentang kualitas orang sebagai "yang turut serta melakukan perbuatan" ? Perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur dalam pasal339 K. D.H.P. terdakwa I lah yang memukul si korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan meninggalnya si korban. Karena itu untuk terdakwa II kwalifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak pidana (medeplegen) sedangkan pembuat materiilnya ialah terdakwa I (vide Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-61971 No. 15/K/Kr/1970). 17. Apakah untuk dipidananya "orang yang turut serta melakukan tindak pidana" hams bersama-sama dengan pelaku utamanya ? Dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-11-1969 No. 7 K/ Kr/1969 dinyatakan Keberatan yang diajukan penuntut kasasi : - bahwa dalam perkara ini pelaku utamanya tidak diadili; Tidak dapat diterima, karena untuk memeriksa perkara terdakwa Pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu pelaku utama dalam perkara itu. (i.e. Terdakwa dipersalahkan atas kejahatan "5ebagai Pegawai Negeri turut serta membujuk orang lain melakukan penggelapan dalam jabatan"). Dengan demikian "yang turut serta melakukan tindak pidana" dapat dipidana walaupun pelaku utamanya belum ditangkap/belum diproses. J

46

Guse Prayudi, SH

18. Apabila pelaku tindak pidana materiilnya telah meninggal . dunia, apakah orang yang turut serta melakukan tindak pidana tetap dapat dipidana ? Tentunya yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut tetap dapat dipidana, hal ini terlihat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-5-1959 No. 52 K/Kr/1959, yakni Keberatan yang diajukan dalam memori kasasi : - bahwa kesalahan penuntut kasasi tidak terbukti karena kawan pelaku pencuri telah meninggal dunia sehingga penuntut kasasi tidak dapat dinyatakan sebagai "medepleger" dari orang mati; Tidak dapat dibenarkan, karena soal apakah terdakwa bersama orang lain melakukan tindak pidana yang dituduhkan, harus disandarkan pada saat tindak pidana itu dilakukan dan apakah hal termaksud di sidang dapat dibuktikan; bahwa kawan pesertanya kemudian meninggal dunia tidak mempengaruhi hal tersebut.

19. Apakah pengertian dari "yang menganjurkan melakukan perbuatan (penganjur)" menurut hukum ? Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. 20. Dengan demikian apakah persamaan antara "penganjur"

dengan "yang menyuruh melakukan perbuatan" ? Persamaannya adalah adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pembuat materiil/langsung tindak pidana. Sedangkan perbedaannya : - Dalam penganjuran mengerakkan orang lain dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) sedang dalam "yang menyuruh melakukan" sarana menggerakkan orang lain tidak ditentukan (tidak limitatif). SELUK BELUK HUKUM PIDANA

47

- Dalam penganjuran pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam "menyuruh melakukan" pembuat materiil tidak dapat dipertanggunggjawabkan. 21. Dengan demikian, apakah yang menjadi syarat suatu penganjuran dapat dipidana ? - Adanya kesengajaan untuk menggerakan orang lain melakukan perbuatan terlarang. Menggerakkannya dengan menggunakan upaya/sarana yang ditentukan Undang-undang yakni dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Putusan kehendak dari sipembuat materiil ditimbulkan karena dua hal di atas. Pembuat materiil melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana. Pembuat materiil tersebut dapat dipertangungjawabkan dalam hukum pidana. 22. Seperti tersebut di atas, dalam terjadinya tindak pidana kadang kala selain pelaku terdapat pula orang yang membantu terjadinya tindak pidana tersebut, bagaimankah jenis dari pembantu kejahatan menurut hukum ? Menurut Pasal56 KUHP yang dinamakan dengan pembantu kejahatan : 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian membantu kejahatan adalah membantu 48

Guse Prayudi, SH

sebelum dan pada saat kejahatan tersebut terjadi. 23. Jelaskan pengertian tentang dua jenis pembantuan tersebut? Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan cara yang ditentukan secara limitatif dalam Undang-undang yakni dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. - Pembantuan pada saatkejahatan dilakukan dengan cara yang tidak ditentukan secara limitatif dalam undangundang. Dengan demikian sekali lagi ditekankan hukum tidak mengenal bentuk membantu melakukan pelanggaran dan juga tidak mengenal konstruksi membantu setelah kejahatan dilakukan sebagai pembantuan. 24. Kenapa KUHP tidak menyebutkan kualifikasi membantu setelah tindak pidana ? Menurut KUHP membantu setelah tindak pidana selesai bukan disebut sebagai membantu tindak pidana te tapi menjadi bentuk tindak pidana tersendiri/khusus. Misalnya membantu menyembunyikan pelaku tindak pidana merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, atau membatu setelah dilakukan suatu kejahatan bermaksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi a tau mem persukar penyidikan merupakan tindak pidana menurut Pasal 221 ay at (1) ke-2 KUHP. 25. Apakah menurut hukum semua orang dilarang untuk membantu menyembunyikan pelaku tindak pidana atau menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana ? Dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa aturan di atas (Pasal221 ayat (1) ke-I dan ke-2 KUHP) tidak berlaku SELUK BELUK HUKUM PIDANA

49

bagi orang yang melakukan perbuatan ters ebut dengan maksu d untuk menghind ar k an atau menghalaukan bahaya penun tutan te rhadap seorang keluarga sedarah atau semen da garis Iu rus atau dalam garis menyimpang derajat ke dua atau ketiga, atau terh adap suami/istrinya atau bekas suami / istrinya. Dengan de mikian bukan merupakan tindak pidana jika seseorang menyembunyikan seorang keluarga sedarah atau semenda garis Iurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap su ami/ istrinya atau bekas su ami/ istrinya yang melakukan suatu tindak pidana. 26 Dalam hal "pembantuan pada saat kejadian" pengertiannya hampir sama dengan "tu rut serta melakukan ", apakah yang menjadi perbedaan kedua hal tersebut ? Dalam "pembantuan" perbuatannya hanya merupakan perbuatan menunjang, sedang d alam " turu t serta melakukan" perbuatannya merupakan perbuatan pelaksanaan. - "Pembantuan" melakukan pelanggaran tidak dipidana, sedang "turut serta" melakukan kejahatan dan pelanggaran dapat dipidana. - Maksimun pidana penjara bagi "pembantu" kejahatan dikurangi sepertiganya, dalam "turut serta" maksimum pidananya sama dengan si pembuat. 27. Dalam "pembantuan sebelum kejadian" pengertiannya mirip dengan "penganjuran", apakah yang menjadi perbedaan kedua hal tersebut ? Pada "pembantuan" kehendak jahat pembuat rnateriil sudah ada sejak semula (tidak ditimbulkan oleh si pelaku), sedang dalam "penganjuran" kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat rnateriil ditimbulkan oleh si penganjur. 50

Guse Prayudi, SH

28 . Ke n a p a hukum membedakan antara pelaku d a n pembantu tindak pidana ? Pembedaan tersebut dalam kaitannya dengan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan pembantu. 29. Seperti tersebut di atas, pembuat tindak pidana salah satunya adalah manusia. Apakah dikenal bentuk khusus dari "manusia" tersebut ? Dalam beberapa aturan pidana, barang siapa yang menunjuk manusia tersebut dibuat dalam bentuk khusus yakni ditujukan kepada pejabat/pegawai negeri, pengusaha, nakhoda, anak, orang yang telah dewasa. 30. Apakah pengertian dari pejabatfpegawai negeri menurut hukum? - Menurut Pasal 92 KUHP yang disebut pejabat adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah, Hakim termasuk juga Hakim wasit (yang menjalankan peradilan administratif, serta ketuaketua dan anggota-anggota pengadilan agama), Semua anggota Angkatan Perang. - Menurut Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung tg1. 1-12-1962 No. 81 K/Kr/1962 dinyatakan Pasal92 K.U.H.P. tidak memberi penafsiran mengenai siapakah yang harus dianggap sebagai pegawai negeri, tetapi memperluas arti pegawai negeri sedangkan menurut pendapat Mahkamah Agung yang merupakan pegawai negeri ialah setiap orang yang diangkat oleh Penguasa yang dibebani dengan jabatan Umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas SELUK BELUK HUKUM PIDANA

51

Negara atau bagian-bagiannya; i.e. terdakwa diangkat Menteri Keuangan RI. dalam jabatan Direktur Percetakan R.I. Yogyakarta. Menurut Pasal1 Angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri meliputi: - Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; Menurut Pasal1 angka 1 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; - Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; - Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau - Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 31.

Siapakah yang disebut dengan pengusaha ?

Yang disebut pengusaha ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan (Pasal 92 bis KUHP). 52

Guse Prayudi, SH

32. Siapakah yang disebut dengan nakoda, penumpang dan ABK? Yang disebut nakoda ialah orang yang memegang kekuasaan di kapal atau yang mewakilinya. Penumpang ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakoda, sedangkan anak buah kapal ialah semua perwira atau kelasi yang ada di dalam kapal (Pasal 93 KVHP). 33. Siapakah yang dinamakan dengan "anak/orang yang belum dewasa" ? Menurut Pasal 45 KVHP, orang yang belum dewasa adalah sebelum umur enam belas tahun - Menurut Pasal1 angka 1 VV No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delap an) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun dan belum pemah kawin" . - Menurut Pasal1 angka 1 VV No . 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak ad alah seseoran g yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasu k anak . yang masih dalam kandungan" . - Menurut Pasal1 angka 5 VV No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya" . If

If

If

C. Wujud Tindak Pidana.

34. Dalam bentuk apakah pelaku tindak pidana dapat mewujudkan tindak pidana tersebut ? Tindak pidana terwujud karena kesalahan pelaku dalam bentuk karena kesengajaan dan karena kealpaaan. SELUK BELUK HUKUM PIDANA

53

Jadi

pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana tersebut dalam dua bentuk kesalahan yakni : sengaja melakukan tindak pidana tersebut dan karena kealpaannya menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi.

35. Apakah perigertian dari kesengajaan menurut hukum?

Di dalam KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Tapi dalam MvT (Memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa "Kesengajaan" (opzet) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en uiettensv (Sudarto, 1990: 16). Menurut Sudarto kesengajaan ini terdapat tiga corak yang menunjukkan tingkatan atau bentuk yaitu: (1). Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); Dolus Directus. Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. la menghendaki perbuatan beserta akibatnya. (2). Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustxijn). Dalam hal ini perbuatannya mempunyai 2 akibat : (a). Akibat yang memang dituju sipembuat. lni tidak dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. (b). Akibat yang diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam nomor 1 tadi, akibat ini pasti timbulj terjadi. 54

Guse Pravudl, SH

(3). Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voonvaardelijk opzet). Dalamhal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi (Sudarto, 1990: 17-18). 36. Sebutkan contoh tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja? Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) kualifikasinya adalah "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan" . 37. Apakah pengertian dari kelalaian menurut hukum? KUHP tidak memberi definisi seperti juga halnya pada kesengajaan. Menurut MvT, kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dilain fihak dengan hal yang kebetulan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan. Menurut Pompe ada tiga macam yang masuk kealpaan (onachtzlijkheid) yaitu dapatmengirakan (kunnenvenvachten) timbulnya akibat, mengetahui adanya kemungkinan (kunnen dermegelijkheid) dan dapat mengetahui adanya kemungkinan (kunnen van demogelijkheid). 38. Sebutkan contoh tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan? Misalnya karena kealpaan menyebabkan orang lain mati (Pasal 359 KUHP), kualifikasinya adalah "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahunatau pidana kurungan paling lama satu tahun" .

li~

SELUK BELUK HUKUM PIDANA

~

,~ ;- ,\)...

.s

HUKU M

UNIV Ei{ ~ 1 1 1'\3 G/\~., H ,V~qDA

Y 0 G YA K AR T A

BABIV

PIDANA MllIK PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKU M

UNIVERSITAS GAD JAH MAD A

Y 0 G YAK ART A A. Syarat Pemidanaan 1. Apakah yang menjadi dasar untuk menentukan benar tidaknya seseorang telah melakukan tindak pidana ? Untuk itu diperlukan pemeriksaan perkara di Pengadilan, dimana untuk membuktikan suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya maka hams diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim meyakininya (Pasal 183 KUHAP). Dimana alat-alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (Pasal184 KUHAP). 2.

Apabila terbukti tindak pidana tersebut terjadi, apakah pelakunya dapat dikenakan pidana ? Untuk adanya pemidanaan maka tidak cukup dengan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, tapi diperlukan syarat-syarat

lainnya yakni orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). 3.

Dengan demikian syarat apakah yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pidana ? Perbuatannya memenuhi rumusan Undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). Orangnya melakukan kesalahan yakni mampu bertanggung jawab dan adanya kesengajaan (Dolus) atau keaalpaan (culpa) (tidak ada alasan pemaaf).

4.

Apakah yang menjadi dasar bahwa orang yangdipidana harus mempunyai kesalahan ? Karena pada asasnya tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan ("TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN" / Keine Straf Ohne Schuld atau Geen Straf Zonder Schuld atau Nulla Peona, Sine Culpa).

5.

Dimanakah asas kesalahan tersebut diatur ? Asas kesalahan tersebut tidak diatur secara normatif dalam KUHP, akan tetapi as as as as kesalahan diakui sebagai prinsip umum dan berlakunya asas ini tidak diragukan lagi, bahkan dikatakan oleh Idema asas kesalahan adalah jantungnya hukum pidana.

6. Apakah akibat hukumnya jika seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana dan pelakunya mempunyai kesalahan atas tindak pidana tersebut ? Pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman yang dinamakan dengan pidana (straf) .

58

Guse Prayudi, SH

B. Pengertian Pidana 7.

Jadi dengan demikian, apakah yang menjadi definisi dari pidana tersebut ? Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik (Menurut Oemar Seno Adji dalam Muladi dan B. N. Arief, 1984 : 2). Sedangkan Sudarto (1990 : 7) mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

8. Apakah bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti di Pengadilan ? Pidana yang dapat dijatuhkan dalam bentuk pidana pokok dan pidana tambahan. 9.

Apa saja bentuk dari pidana pokok ? Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan (Pasal10 huruf a KUHP).

10. Apa saja bentuk dari pidana tambahan? Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan Hakim (Pasal10 huruf b KUHP). 11. Bagaimanakah cara untuk menentukan bentuk pidana pokok dan pidana tambahan yang paling berat ? Dengan melihat urutannya, dimana urutan pidana dalam Pasal10 KUHP dibuat menurut beratnya pidana, sehingga yang disebut lebih dahulu adalah yang lebih berat. Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada Pasal10 KUHP dicanturnkan pidana tutupan sebagai SELUK BELUK HUKUM PlDANA

59

pidana pokok bagian akhir di bawah pidana denda. Pencantuman ini didasarkan kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. 12. Mengenai pidana pokok dalam KUHP. Apakah dikenal pidana pokok dalam bentuk lainnya dalam aturan pidana diluar KUHP ? Dalam aturan pidana diluar KUHP pidana pokoknya adalah sama dengan pidana pokok dalam KUHP, jadi tidak ada bentuk pidana pokok lainnya selain daripada pidana mati, penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan. 13. Dengan demikian apakah Hakim dapat menjatuhkan pidana pokok selain pidana yang tersebut dalam Pasal10 KUHP? Hal tersebut tidak dibenarkan, karena sesuai yurisprudensi yakni : Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-3-1970 No. 59 K/Kr/1969. Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 K.U.H.P. tidak dibenarkan. Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-9-1970 No. 74 K/Kr/1969. Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan yang lain dari pada yang ditentukan dalam pasal 10 K.U.H.P. sepertinya putusan yang tersebut dalam dictum ke 3 yaitu : "Menghukum lagi Tertuduh untuk meninggalkan tanah/ sawah terperkara naina Djum/ sawah Laukeibo guna pakai oleh saksi Pengadu". - Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-5-1972 No. 11 K/Kr/ 1971. Dalam perkara pidana Pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman yang isinya: 60

Guse Prayudi, SH

Menghukum terdakwa untuk meninggalkan tanah terperkara. - Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-8-1974 No. 61 K/Kr/1973. Hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri: "Menghukum atas tertuduh-tertuduh untuk meninggalkan hutan yang digarap guna dihijaukan kembali" dan "Menghukum lagi atas tertuduh-tertuduh untuk membayar kerugian Negara masing-masing besamya 1/29 x Rp. 1.485.700,-" harus dibatalkan karena bertentangan dengan pasal10 K.D.H.P. 14. Mengenai pidana tambahan dalam KUHP. Apakah dikenal pidana tambahan dalam bentuk lainnya dalam aturan pidana diluar KUHP ? Berbeda dengan pidana pokok, dalam aturan di luar KUHP dikenal bentuk lainnya dari pidana tambahan, misalnya : - UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 18 ay at (1) dinyatakan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari .tin d ak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barangbarang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana SELUK BELUK HUKUM PIDANA

61

korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. - UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal50 dinyatakan selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. - UU No . 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dalam Pasal 70 dikenal pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

C. Pidana Pokok Pidana Mati 15. Jenis pidana pokok yang pertama adalah pidana mati, tindak pidana apakah dalam KUHP yang diancam dengan pidana mati ? . Kejahatan terhadap negara (Pasa1104, 111 ayat (2), 124 ay at (3), 140 ayat (3) KUHP). - Pembunuhan dengan berencana (Pasa1340 KUHP).

62

Guse Prayudi, SH

- Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan (Pasal 369 ayat (4) dan Pasal368 ayat (2) KUHP). - Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal444 KUHP. 16. Selain dalam KUHP, dalam aturan apakah pidana mati dikenal dan dapat dijatuhkan ? - DalamPasaI6,9,14 PerpuNo.l Tahun 2002 [o, UUNo. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme - Dalam Pasal 59 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. - Dalam Pasal 80 dan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. - Dalam Pasal2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 17. Bagaimana pelaksanaan pidana mati menurut KUHP ? Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tall yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri (Pasalll KUHP). 18. Apakah pelaksanaan hukuman m a ti denga n ca r a digantung masih dilaksanakan ? Dengan Penpres No. 2 Tahun 1964 yang ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 5 Tahun 1969, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan ya n g menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. [adi jika A diputus pidana mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian A dalam menunggu putusan SELUK BELUK HUKUM PIDANA

63

tersebut berkekuatan hukum tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, kalau pidana mati terhadap A akan dilaksanakan maka harus dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. 19. Apakah diatur tentang permintaan terakhir dari seseorang yang akan dieksekusi mati ? Hal tersebut di atur, yakni terpidana diberitahukan akan dilaksanakan pidana mati itu oleh Jaksa tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan, dan pada terpidana diberikan kesempatan untuk mengemukakan sesuatu keterangan atau pesanan pada hari hari terakhir. 20. Apakah terhadap wanita hamil dapat dilakukan pidana mati? Apabila terpidanaadalah seorang wanita sedang harnil maka pelaksanaan pidana mati barn dilakukan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. 21. Siapakah yang melaksanakanj mengeksekusi pidana mati tersebut menurut Penpres No. 2 Tahun 1964? Untuk pelaksanaan pidana mati itu dibentuk sebuah regu tembak, semuanya dari Brigade Mobile, terdiri dari seorang Bintara, dua belas tamtama di bawah pimpinan seorang perwira, untuk tugasnya ini regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya dan sampai selesainya tugas itu regu penembak berada di bawah perintah [aksa TinggiIJaksa.

Pidana Penjara 22. Jenis pidana pokok yang kedua adalah pidana penjara, apa artinya pidana penjara ? 64

Guse Prayudi, SH

Pidana penjara (dan begitupula pidana kurungan) adalah pidana dalam bentuk hukuman berupa kehilangan kemerdekaan. 23. Bagaimana bentuk dari pidana penjara tersebut? Pidana penjara terdiri dari dua bentuk yakni: Pidana penjara seumur hidup Pidana penjara selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat 1 KUHP). 24. Berapa batasan lamanya dari pidana penjara selama waktu tertentu ? Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP). Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan selama dua puluh tahun dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena tindak pidana yang dilakuan oleh pejabat (Pasal12 ayat 3 KUHP). [adi lama pidana penjara minimal 1 (satu) hari dan maksimal 20 (dua puluh tahun) tahun. 25. Bagaimanakah pencantuman lamanya pidana penjara dalam putusan ? Lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dalam putusan dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun; tidak boleh dengan pecahan (Pasal27 KUHP). 26. Apakah aturan yang mengatur masalah teknis pelaksanaan SElUK BElUK HUKUM PIDANA

65

pidana penjara ? Aturannya adalah UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dengan diundangkannya UU tersebut maka orang yang dipidana penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAP AS). Dengan demikian menurut hukum istilah dihukum di penjara salah yang betul adalah dihukum penjara di Lembaga Pemasyarakatan. 27. Apakah yang menjadi sebutan bagi petugas penjaga narapidana yang berada di Lapas ? Penjaga tersebut dahulu dinamakah dengan sipir penjara tetapi dengan adanya UU Pemasyarakatan penjaga tersebut sekarang dinamakan dengan petugas pemasyarakatan. 28. Apakah sama antara LAPAS dengan RUT AN ? Beda, karena Rumah Tahanan Negara/RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Pasal1 angka 2 pp No . 27 Tahun 1983), selanjutnya Pasal 19 ayat (1) menyatakan di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dengan demikian pelaku tindak pidana yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan jika ditahan ditempatkan di RUTAN, dan jika pelaku tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di tempatkan di LAPAS. 29. Apakah mutlak seseorang yang dijatuhi pidana penjara harus menjalani pidana tersebut dalam Lembaga Pemasyarakatan ?

66

Guse Prayudi, SH

Hal tersebut tidak mutlak, seseorang yang dijatuhi pidana penjara tidak perlu menjalani pidana tersebut dalam Lapas apabila pidana penjara tersebut dijatuhkan dalam bentuk pidana percobaan/pidana bersyarat. Dimana menurut yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agungtgl.17-10-1970 No . 52 K/Kr/1970 dinyatakan bahwa Hukuman percobaan hanya dapat diberikan dalam hal dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun. 30. Bagaimanakah bentuk dari pidana percobaan/pidana bersyarat? [adi biasanya dalam amar putusan / vonis disebutkan: - Menjatuhkan pidana kepada A oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. - Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan. Dengan demikian jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (harus ada putusan pengadilan) maka pidana penjara yang 2 (dua) bulan tersebut harus dijalani, dan begitupun sebaliknya jika selama tenggang waktu tersebut terdakwa tidak melakukan tindak pidana maka pidana 2 (dua) bulan tersebut menjadi hapus. 31. Apakah yang menjadi dasar hukum dari pidana percobaan/ pidana bersyarat tersebut ? Dasar hukumnya adalah Pasal 14a KUHP, dinyatakan bahwa Apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, ,

SELUK BELUK HUKUM PIDANA Va-i\

l

t•

TA

L'

'Kl61

o

kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. 32. Berapakah lama tenggang waktu yang dapat dijatuhkan dalam pidana percobaan/pidana bersyarat? Bagi pelaku tindak pidana kejahatan tenggang waktunya paling lama 3 (tiga) tahun. Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran mabuk di muka umum mengganggu ketertiban umum (Pasal 492 KUHP), mengemis dimuka umum (Pasal504 KUHP), bergelandangan tanpa pencarian (Pasal 505 KUHP), mucikari (Pasal 506), dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (Pasal 536), tenggang waktunya paling lama tiga tahun. Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. (Pasal14 b ayat 1 KUHP). 33. Bagaimanakah cara untuk menentukan waktu dimulainya masa percobaan tersebut? Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang (Pasal14 b ayat 2 KUHP). Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah (Pasal14 b ayat 3 KUHP). 34. Apakah syarat dapat dijatuhkannya pidana percobaan/ pidana bersyarat terse but hanya terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi ataukah ada syarat khusus lainnya? Pidana percobaan selain menetapkan syarat umum bahwa

68

Guse Prayudi, SH

terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi (Pasal 14c ayat 1 KUHP). Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-51963 menyatakan dalam menjatuhkan hukuman bersyarat, Hakim dapat menetapkan sebagai syarat bahwa terdakwa harus mengganti kerugian yang disebabkan karena tindak pidana yang telah dilakukannya. 35. Selain mengganti kerugian, apakah syarat khusus lainnya? Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasa1492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan (Pasal 14c ayat 2 KUHP). 36. Apakah bentuk konkrit dari syarat khusus lainnya yang dikenal dalam yurisprudensi ? Syarat terdakwa harus mengembalikan tanah kepada saksi, hal ini temyata dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 252-1975No. 66 K/Kr/1974, yang menyatakan Keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi : - bahwa Pengadilan dengan ponis pidana menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut, sedang hal ini adalah wewenang Hakim Perdata; bahwa disini Hakim Pidana telah keliru menafsirkan hukuman tambahan yang d imaksudkan oleh pasal 14 K.U.H.P, tidak dapat diterima, karena ketentuan yan g dimaksudkan itu adalah bukan hukuman tambahan, tetapi SElUK BElUK HUKUM PIDANA

69

hukuman bersyarat dengan syarat khusus sesuai dengan pasal14 c. K.D.H.P. (Penuntut kasasi oleh Pengadilan Negeri dijatuhi hukuman bersyarat dengan syarat khusus : tertuduh harus mengembalikan tanah tersebut kepada saksi). 37. Apakah yang menjadi batasan dari syarat-syarat yang dapat dibebankan dalam hal dijatuhkannya pidana percobaan ? Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana (Pasal14c ayat 3 KUHP). 38. Pihak manakah yang mengawasi pelaksanaan pidana percobaan tersebut ? [aksa, dan jika ada alasan, Hakim dapat mewajibkan lembaga yang berbentuk badanhukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus (pasal14d KUHP). 39. Apakah dimungkinkan selama masa pidana percobaan, syarat khusus tersebut diubah ? Atas usul pejabat yang berwenang, atau atas permintaan terpidana, Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syaratsyarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan (Pasal 14eKUHP). 40. Apabila seseorang dijatuhi pidana penjara selama waktu

70

Guse Prayudi, SH

tertentu, apakah dibenarkan apabila orang tersebut dilepaskan padahal waktunya pemidanaannya belum selesai? Hal tersebut dapat dibenarkan dalam hal adanya pelepasan bersyarat, yakni terpidana dilepaskan dari pidana penjara dengan persyaratan khusus. 41. Apakah yang menjadi syarat untuk dapat dilakukannya pelepasan bersyarat ? Syaratnya terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang hams dipenuhi selama masa percobaan (Pasal15 KUHP) , dimana syarat tersebut berbentuk : Syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik (Pasal 15a ayat 1 KUHP). Syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik (Pasal15a ayat 2 KUHP) . 42. Jika A dipidana penjara selama 2 tahun, kemudian setelah menjalani 8 (delapan) bulan penjara A dilepaskan secara bersyarat, apakah pelepasan bersyarat tersebut benar menurut hukum ? Pelepasan A tersebut tidak benar secara hukum karena untuk adanya pelepasan bersyarat A minimal A telah menjalani dua pertiga pidana penjaranya dan sekurang kurangnya telah menjalani minimal 9 (sembilan) bulan penjara . Dalamkasus di atas A belummenjalani dua pertiga pidananya dan barn menjalani 8 bulan penjara. SELUK BELUK HUKUM PIDANA

71

43.

Jika A dipidana penjara selama 12 tahun, kemudian setelah menjalani 7 (tujuh) tahun penjara A dilepaskan secara bersyarat, apakah pelepasan bersyarat tersebut benar menurut hukum ? Tidak benar karena meskipun A telah menjalani 7 (tujuh) tahun penjara tetapi A belum menjalani dua pertiga dari masa pidananya yakni minimal sudah menjalani 8 (delapan) tahun.

44. Dokumen apakah yang dipegang oleh orang yang dilakukan pelepasan bersyarat ? Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru. 45. Dalam hal-hal apakah pelepasan bersyarat dapat dicabut ? Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya (Pasal15b ayat 1 KUHP) .

Pidana Kurungan 46. Jenis pidana pokok yang Ketiga adalah pidana kurungan, bagaimana bentuk dari pidana kurungan tersebut ? Pidana kurungan dalam bentuk pengekangan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu. 47. Berapa batasan lamanya dari pidana kurungan selama waktu tertentu ? Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika ada pidana y an g disebabkan karena p erbaren gan 72

Guse Prayudl, SH

atau pengulangan atau karena ketentuan pasal52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Dengan demikian pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. (Pasal18 KUHP). 48. Bagaimanakah pencantuman lamanya pidana kurungan dalam putusan ?

Lamanya pidana pidana kurungan dalam putusan dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun; tidak boleh dengan pecahan (Pasal27 KUHP). [adi apabila pidana kumngan selama 35 hari, maka dalam putusan tidak disebutkan selama 35 hari tetapi disebutkan dalam bentuk 1 bulan dan 5 hari.

49. Apakah ada perbedaan perlakuan antara orang yang dipidana penjara dengan yang dipidana kurungan ? Pada pokoknya orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan tetapi ia diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara (Pasal 19 KUHP).

50. Dimanakah pidana kurunganharus dijalanioleh Terpidana? Pidana kurungan hams dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan Hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain (Pasal21 KUHP).

51. Apakah orang yang dijatuhi pidana kurungan dibenarkan memakai fasilitas pribadi pada waktu menjalankan pidananya tersebut? Hak tersebut secara yuridis di atur yakni dalam Pasal23 SELUK BELUK HUKUM PIDANA

73

KUHP, dimana dinyatakan orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak tersebut dinamakan dengan hak pistole. 52. Apakah dibenarkan orang yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan dipekerjakan ? Orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan boleh diwajibkan bekerja di dalam atau di Iuar tembok tempat orang-orang terpidana (PasaI 24 KUHP) . Dengan demikian dalam praktek jika terdapat narapidana yang dipekerjakan di dalam dan di Iuar Lapas adalah dibenarkan oIehhukum. 53. Apakah ada narapidana yang tidak diperbolehkan bekerja di Iuar Lapas ? Narapidana yang tidak boleh diserahi pekerjaan di Iuar tembok tempat tersebut ialah : 1. Orang-orang yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup. ·2. Para wanita. 3. Orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh menjalankan pekerjaan demikian. (PasaI25 KUHP) . 4. Jikalau mengingat keadaan diri terpidana atau masyarakat, Hakirn menirnbang ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja di Iuar tembok tempat orang-orang terpidana (PasaI26 KUHP). 54. Dengan demikian apakah yangmenjadi perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan ? Dilihat dari lama maksimaI pidananya. 74

Guse Prayudi, SH

Dilihat dari cara pelaksanaan pidananya. 55. Bagaimanakah untuk menentukan batas waktu dari pidana penjara atau pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ? Untuk menentukan batas waktu pidana yang bisa dijatuhkan dapat dilihat dari rumusan pasal yang dilanggar oleh pelaku tersbut. Dalam hal ini KUHP membuat rumusan acaman pidana dengan sistem pidana maksimal, contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP) diancam dengan pidana penjara pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun 56. Apakah sistem rumusan ancaman pidana dalam KUHP yakni sistem maksimal dianut oleh seluruh aturan pidana di Indonesia ? Sistem dalam KUHP tersebut pada dasarnya dianut oleh aturan hukum pidana Indonesia akan tetapi ada pengecualinnya yakni dengan diatumya mengenai batas minimal pidana yang dapat dijatuhkan, hal ini dianut misalnya dalam UU No. 31 Tahun 1999jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan tindak pidana korupsi dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 57. Sebutkan contoh dari rumusan pasal yang menganut sistem ancaman pidana minimal? Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara SELUK BELUK HUKUM PIDANA

75

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" . - Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan palingsingkai 3 (tiga) tahun dan denda palingbanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan palingsedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Pidana Denda 58. Jenis pidana pokok yang keempat adaIah pidana denda, bagaimana bentuk pidana denda tersebut ? Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen (Pasal30 ayat 1 KUHP) . 59. Bagaimanakah untuk menentukan jumIah maksimaI pidana denda yang dapat dijatuhkan ? Hal tersebut dapat dilihat dari aturan pasal yang didakwakan, contohnya pelaku tindak pidana pencemaran nama baik (Pasa1310 KUHP) dapat dijatuhi pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan demikian KUHP memberikan aturan pemberian denda dalam bentuk maksimal. 60. Apakah ada aturan di Iuar KUHP yang memberikan aturan

76

Guse Prayudi, SH

pidana denda dalam bentuk minimal ? Ada misalnya dalam : - Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan "denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (sa tu milyar rupiah)". Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)". 61. Apakah akibat hukumnya apabila terpidana tidak membayar pidana denda tersebut? Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan (Pasal30 angka 2 KUHP) dan hal tersebut dinamakan dengan pidana kurungan pengganti. 62. Berapa batasan lamanya dari pidana kurungan pengganti selama waktu tertentu ? Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan (Pasal30 ayat 3 KUHP) . Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan (Pasal30 ayat 5 KUHP) Dengan demikian pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan (Pasal30 ayat 6 KUHP). 63. Bagaimanakah cara menghitung lamanya pidana kurungan pengganti apabila pidana denda tidak dibayar ? Dalam putusan Hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; SElUK BElUK HUKUM PIDANA

77

jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; - jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen (Pasal30 ayat 4 KUHP). 64. Bagaimanakah teknis pelaksanaan dari pembayaran denda dengan pelaksanaan pidana kurungan pengganti ? Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda dan ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya (Pasal31 ayat 1 dan 2 KUHP). 65. Apabila terdakwa hanya membayar sebagian pidana dendanya, apakah terdakwa tetap hams menjalani pidana kurungan pengganti ? Menurut Pasal31 ayat 3 KUHP, Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayamya. Dengan demikian lamanya kurungan pengganti dihitung dari jumlah denda yang tidak dibayar tersebut. 66. Pada saat apakah pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku ? Pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah di dalam tahanan sementara, pada hari ketika putusan Hakim menjadi tetap, dan bagi terpidana lainnya pada hari ketika putusan Hakim mulai dijalankan (Pasal32 ayat 1 KUHP). 67. Apabila seseorang pada saat yang sama melakukan

78

Guse Prayudi, SH

beberapa tindak pidana dan kemudian dijatuhi pidana penjara dan kurungan sekaligus, bagaimanakah cara menjalani kedua pidana tersebut ? Jika dalam putusan Hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan atas beberapa perbuatan pidana, dan kemudian putusan itu bagi kedua pidana tadi menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada dalam tahanan sementara karena kedua atau salah satu perbuatan pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan Hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis (Pasa 32 ayat 2 KUHP). Dengan demikian yang dijalani terlebih dahulu adalah pidana penjara, kalau lamanya pidana penjara telah selesai barn pidana kurungan yang dijalankan. 68. Apakah lamanya pidana penjara dan pidana kurungan dapat dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan ? Hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu terdakwa ada dalam tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian di potong dari pidana penjara selama waktu tertentu dari pidana kurungan atau dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya (Pasal 33 ayat 1 KUHP). Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal22 ayat (4) KUHAP yang menyatakan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 69. Apakah pengurangan pidana dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa mutlak hams dilakukan Hakim? Pengurangan tersebut tidak wajib, hal ini sesuai dengan yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung tgl. 13SELUK BELUK HUKUM PIDANA

79

12-1960 No . 48 K/Kr/1960 yang menyatakan Pasal32 dan 33 K.D.H.P. tidak mewajibkan, tetapi hanya mewenangkan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa yang ditahan sementara untuk mengurangkan waktu tahanan sementara itu dari hukuman. 70. Bagaimana cara menghitung lama pidana penjara atau kurungan yang hams dijalani oleh Terpidana yang pada saat menjalani pidana tersebut melarikan diri ? [ika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana (Pasal34 KUHP) . 71. Siapakah yang menanggung biaya untuk pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan ? Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara (Pasal42 KUHP). 72. Diserahkan kepada siapakah uang hasil dari pidana denda ? Segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara (Pasal42 KUHP) . 73. Bagaimanakah untuk menentukan batas waktu dari pidana penjara atau pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ? Untuk menentukan batas waktu pemidanaan dapat dilihat dari rumusan pasal yang dilanggar oleh pelaku tersebut.

Pidana Tutupan 74. Pada KUHP terjemahan BPHN disebutkan pidana tutupan, bagaimana bentuk pidana tersebut? Berdasarkan VU No. 20 Tahun 1946, pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan 80

Guse Prayudi, SH

kejahatan yang dianeam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan oleh ideolog yang dianutnya. 75. Bagaimana penerapan dalam praktek tentang penjatuhan pidana tutupan ? Dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pemah ketentuan tentang pidana tututan diterapkan, sehingga belum pernah ada terdakwa yang dijatuhi pidana tutupan.

D. Pidana Tambahan 76. Seperti tersebut di atas, jenis pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan, dimana jenis pidana tambahan yang pertama adalah pencabutan hak-hak tertentu, hak-hak apakah yang dapat di cabut menurut KUHP ? Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dieabut, adalah : 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata. 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. 6. hak menjalankan mata penearian tertentu. (Pasal 35 ayat 1 KUHP). SElUK BElUK HUKUM PIDANA

81

77. Apakah Hakim dapat menjatuhkan putusan untuk memeeat seorang pejabat apabila pejabat tersebut melakukan suatu tindak pidana ? Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan - aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu (Pasa135 ayat 2 KUHP). 78. Dalam hal apakah hak memegang jabatan memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, dapat di eabut? . Hak tersebut dapat dicabut dalam hal pelaku melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya (Pasal36 KUHP). 79. Dalam hal apakah Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat die abut ? Hak tersebut dapat dicabut dalam hal : - Orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya - Orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan terhadap Asal-Usul dan Perkawinan, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Penganiayaan (Pasal 37 ayat 1 KUHP). 80. Apakah seorang bapak yang bersama-sama dengan anaknya mabuk di temp at umum dan menggangu ketertiban umum, jika perkaranya diadili apakah bapak 82

Guse Prayudi, SH

tersebut dapat dieabut kekuasaan bapaknya terhadap anak tersebut ? Hak Bapak tersebut tidak dapat dicabut karena yang dapat dicabut adalah dalam hal tindak pidana kejahatan sedangkan dalam kasus di atas tindak pidananya hanya berbentuk pelanggaran. 81. Apakah yang menjadi batasan dari peneabutan kekuasaan orangtua? Pencabutan tidak boleh dilakukan oleh Hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya diterapkan Undangundang hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampun (Pasal 37 aya t 2 KUHP). 82. Apakah peneabutan hak tersebut dibatasi jangka waktu dalam pengertian die abut selamanya atau dieabut dalam jangka waktu tertentu ? - Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup. - Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. - Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. (Pasal38 ayat 1 KUHP). 83. Pada saat kapan peneabutan hak tersebut mulai berlaku ? Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan (Pasal38 ayat 2 KUHP). 84. Jenis pidana tambahan yang kedua adalah perampasan barang-barang tertentu, dalam hal apakah barang-barang SELUK BELUK HUKUM PIDANA

83

tersebut dapat dirampas ? Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 ayat 1 KUHP). [adi barang yang dapat dirampas adalah : Barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan Barang dari hasil kejahatan. 85. Apakah yang menjadi ketentuan khusus dari pidana berupa perampasan barang-barang tersebut? - Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapatjuga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. - Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. (Pasal39 ayat 2 dan 3 KUHP). - [ika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barangbarang denga melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun (Pasal40 KUHP). 86. Apabila terjadi kasus terpidana tidak menyerahkan barangbarang yang oleh putusan pengadilan hams dirampas, 84

Guse Prayudi, SH

bagaimana akibat hukumnya ? Apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan pengadilan tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan (Pasal 41 ayat 1 KUHP) . 87. Bagaimanakah teknis dari pidana kurungan karena tidak meyerahkan barang yang diputuskan untuk dirampas ? - Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. - Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan Hakim ditentukan sebagai berikut: tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang di hitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. - [ika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga di hapus. (Pasal42 anga 2,3,5 KUHP). 88. Jenis pidana tambahan yang ketiga adalah pengumuman putusan Hakim, bagaimanakah bentuk pidana tersebut ? Apabila Hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana (Pasal 43 KUHP). 89. Apakah yang menjadi tujuan dari pidana tambahan pengumuman putusan Hakim? Kalau melihat jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana tambahan pengumuman putusan Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini SELUK BELUK HUKUM PIDANA

85

ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatankejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, merugikan yang berpiutang atau berhak, menjual barang yang membahayakan nyawaatau kesehatan orang. 90. Bagaimana dalam praktek penerapan pidana berupa pengumuman putusan Hakim? Dalam praktek jarang sekali penjatuhan pidana tersebut, bahkan sebaliknya media masa sering memuat berita tentang putusan Hakim tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. 91. Dengan demikian, apa perbedaan dan persamaan antara pidana pengumuman putusan Hakim dan pemberitaan di mediamasa? Dalam pidana pengumuman putusan Hakim, biaya dibayar oleh terpidana, sedang dalam media masa tidak dibebankan kepada terpidana. Persamaannya yakni sama-sama merugikan nama baik terpidana. 92. Apakah terpidana mati atau terpidana penjara seumur hidup dapat dijatuhkan pidana tambahan ? Dapat dijatuhkan pidana tambahan tetapi hanya dalam bentuk pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan Hakim (Pasal 67 KUHP), pidana tambahan dalam bentuk lainnya tidak dapat dijatuhkan.

E. Hal-hal yang menghapuskan Pidana. 93. Apakah seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana mutlak harus dijatuhi pidana ?

86

Guse Prayudi, SH

Seperti tersebut di atas syarat penjatuhan pidana adalah selain pelaku terbukti melakukan tindak pidana (tidak ada alasan pembenar) juga harus disertai pelaku memiliki kesalahan (alasan pemaaf). Dengan demikian pidana menjadi hapus apabila ada halhal yang menghapuskan pidana (ada alasan pembenar atau alasan pemaaf).

94. Dengan demikian, hal-hal apa sajakah yang dapat menghapuskan pidana ? -

-

-

-

-

Apabila pelaku tindak pidana tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal44 KUHP). Apabila melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa (Pasal48 KUHP). Apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain (Pasal49 ayat 1 KUHP). Apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu (Pasal49 ayat 2 KUHP). Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang (Pasal50 KUHP). Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal51 ayat 1 KUHP). Apabila dengan itikad baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP). Apabila pelakunya masih anak di bawah umur (Pas al 45 KUHP).

SELUK BELUK HUKUM PIDANA

87

95. Secara teoritis, alasan penghapus pidana tersebut dikelompokan dalam berapa bentuk ? Dalam dua bentuk yakni sebagai alasan pemaaf dan alasan . pembenar. 96. Apakah yang dinamakan dengan alasan pemaaf ? Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 . (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah), dan Pasal 48 (daya paksa) yang ada kemungkinan merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. 97. Apakah yang dinamakan dengan alasan pembenar ? Alasan pembenar yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Dimana menurut Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-3-1958 No. 263 K/Kr/1957, Kekhilafan terdakwa mengenai sifat melawan hukum dari pada perbuat-annya tidaklah menghilangkan pertanggungan jawab kepidanaannya. Alasan pembenar dalam KUHP adalah Pasa149 (pembelaan terpaksa), Pasa150 (menjalankan perintah undang-undang) . 98. Hal pertama yang dapat menghapuskan pidana adalah apabila pelaku tindak pidana tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, jelaskan mengenai hal tersebut?

88

Guse Prayudi, SH

Hal tersebut di atur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana" . Pasal44 ayat (1) KUHP ini termasuk alasan pemaaf, jadi perbuatan orang tersebut terkualifikasi sebagai tindak pidana tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena dianggap tidak memiliki kesalahan. 99. Dari Pasal 44 KUHP ternyata yang tidak dapat dipidana adalah orang yang "jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit", jelaskan mengenai hal ini ? Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya contohnya gila, idiot, imbiciel, jadi merupakan cacat biologis. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut psycnose, misalnya kleptomania (penyakit mengambil barang orang lain), pyromanie (penyakit suka melakukan pembakaran tanpa -alasan ), claustrophobia (ketakukan di ruang yang sempit). lOO.Sebutkan contoh kasus mereka yang tidak mampu bertanggung jawab melakukan tindak pidana ? Contohnya orang gila membunuh, penderita claustrophobia memecah-memecah kaca jendela, maka perbuatannya tersebut tetap dikatakan sebagai tindak pidana, tetapi mereka tidak dapat dipidana (dimaafkan). lOl.Dengan demikian, tindakan apa yang bisa diterapkan kepada orang yang tidak mampu bertangung jawab tersebut yang terbukti melakukan tindak pidana ? Hakim (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri) dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun SELUK BELUK HUKUM PIDANA

89

sebagai waktu percobaan (Pasal44 ayat 2 dan 3 KUHP). l02.Apakah mutlak orang yang tidak mampu bertanggung jawab ketika melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana ? Tidak semua orang yang tidak mampu bertanggung jawab tersebut ketika melakukan tindak pidana tidak dikenakan pidana (hapus pidanannya), ini terjadi dalam hal "tidak mampu bertanggung jawab sebagian", contoh kasus seorang kleptomania melakukan pemalsuan surat atau yang punya penyakit claustrophobia melakukan perkosaan, dalam hal ini orang tersebut dapat dipidana. l03.Apakah orang mabuk karena minuman keras jika melakukan tindak pidana termasuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab ? -

Apabila mabuknya merupakan disengaja sebelum melakukan tindak pidana maka orang tersebut dipidana. - Apabila mabuknya tidak atas kehendak sendiri, misalnya dicekoki oleh orang lain sehingga mabuk berat, jika dia kemudian memecahkan kaca, dia tidak dipidana karena dianggap dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab.

l04.Hal kedua yang dapat menghapuskan pidana adalah melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, jelaskan mengenai hal tersebut? Dalam Pasal48 KUHP dinyatakan "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". Pasal 48 KUHP ini dalam praktek masih menimbulkan perdebatan apakah termasuk alasan pembenar atau alasan pemaaf. 90

Guse Prayudi, SH

lOS.Apakah yang menjadi bentuk secara umum dari daya paksa tersebut? -

Daya paksa yang absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan. Contoh : tangan A dipegang oleh B dan dipukulkan pada kaca sehingga kaca pecah, maka A tidak dapat dikatakan telah melakukan perusakan benda. Daya paksa yang relatif, paksaan tersebut sebenamya dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan tersebut tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan. Contoh : A kasir bank diancam B dengan pistol agar menyerahkan uang yang disimpannya kepada B. A Sebenamya dapat menolak keinginan B tetapi apabila A tetap menyerahkan uang tersebut karena nyawanya terancam, hal tersebut dinamakan dengan daya paksa.

l06.Daya paksa dalam bentuk apakah yang dianut oleh pasal 48 KUHP? Daya paksa yang relatif, hal ini temyata dalam MvT bahwa daya paksa sebagai setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan yang mutlak, kalimat "tidak dapat ditahan" menunjukan bahwa menurut aka! sehat tidak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan. l07.Dalam daya paksa dikenal pula istilah keadaan darurat, jelaskan mengenai hal tersebut ? KUHP sebenamya tidak mengenal adanya keadaan darurat. Tetapi keadaan darurat (noodtoestand) hidup dalam yurisprudensi, yakni : SElUK BElUK HUKUM PIDANA

91

- Putusan Mahkamah Agung tgl. 20~9-1967 No. 30 K/ Kr/1967, Bahwa ten tang keadaan darurat (noodtoestand) pada umumnya dapat disimpulkan bahwa fa adalah keadaan yang merupakan salah satu bentuk dari pada "overmacht" yang umumnya didapati dalam salah satu bentuk kejadian seperti berikut : 1. Dalam hal adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum (bij bot-sing van wee rechtsbelangen). 2. Dalam hal adanya pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum (bij botsingvan een rechtsbelang en een rechtsplicht). 3. Dalam hal adanya pertentangan antara dua kewajiban hukum (bij botsing van twee rechtsplichten). - Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-7-1969 No . 117 K/ Kr/1968, dimana yang dikatakan dengan dalam keadaan darurat (noodtoestand) harus dilihat adanya: 1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum. 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban. 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum. l08.Jelaskan contoh kasus dari 3 (tiga) bentuk "dalam keadaan darurat" tersebut ? Pertentangan antara dua kepentingan hukum. Misalnya ada dua orang terapung di laut dalam satu papan, karena papan tersebut keeil dan tidak bisa digunakan untuk dua orang maka seorang diantaranya mendorong temannya sehingga temannya mati dan dia hidup (eerita dari CICERO). - Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Misalnya orang yang sedang menghadapi -

92

Guse Prayudi, SH

bahaya kebakaran rumahnya lalu masuk atau melewati rumah orang lain tanpa izin guna menyelamatkan barang-barangnya. - Pertentangan antara dua kewajiban hukum. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi di dua tempat pada saat yang bersamaan. l09.Sebutkan dalam yurisprudensi hal yang tidak termasuk sebagai daya paksa ? Dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-5-1961 No. 121 K/Kr/1960, dinyatakan keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi : - bahwa pelanggaran itu (mengangkut penumpang lebih dari maximum) dikarenakan terpaksa dan terdorong oleh rasa pribadinya yakni ia setelah mengangkut penumpang maximum yang terdiri dan orang-orang biasa la membolehkan seorang anggota tentara naik, tentara mana toch tentara negerinya yang ia kenal bertugas di daerah itu dan tentara itu juga tidak dipungut bayaran. Tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut bukanlah dorongan yang bersandar pada "rasa pribadi penuntut kasasi" dan merupakan "paksaan" termaksud dalam pasal 48 K.U.H.P. sehingga perbuatan penuntut kasasi tetap merupakan tindak pidana. llO.Hal ketiga yang dapat menghapuskan pidana adalah apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa, jelaskan mengenai hal tersebut? Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dinyatakan "Barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana" . SELUK BELUK HUKUM PIDANA

93

Pasal49 ayat (1) KUHP ini termasuk alasan pembenar, jadi apabila pelaku melakukan perbuatan maka perbuatan tersebut dibenarkan dan dianggap bukan sebagai tindak pidana. l11.Apakah pengertian dari pembelaan terpaksa itu sendiri menurut hukum ? Dalam pembelaan terpaksa ada dua hal pokok yakni adanya serangan dan adanya pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. 112.Dengan demikian apakah setiap orang apabila terkena serangan kejahatan dapat main hakim sendiri ? Hal tersebut tidak dibenarkan, karena dalam pembelaan terpaksa ada syarat-syaratnya, yakni: - Dalam serangan, tidak semua serangan dapat diadakan pembelaan, hanya serangan yang seketika, yang langsung mengancam, melawan hukum dan sengaja ditujukan pada badan, peri kesopanan dan harta benda. Dalam pembelaannya, harus dipenuhi syarat, pembelaan hams dan perlu diadakan, pembelaan hams menyangkut kepentingan badan, perikesopanan dan harta benda. 113.Bagaimanakah bentuk dari serangan yang seketika ? Serangan itu berarti sedang berlangsung dan juga bahaya serangannya. Misalnya pembunuh dengan pisau menghunus menyerbu korbannya. 114.Sebutkan contoh kasus yang tidak termasuk pembelaan terpaksa? Misalnya A menembak B tetapi tidak kena dan A tidak menunjukkan akan menembak lagi, tapi B lalu membalas, maka perbuatan B tersebut bukanlah pembelaan terpaksa 94

Guse Prayudi, SH

karena disini serangan A telah selesai. Dalam Putusan Mahkamah Agung tgL 9-2-1959 No. 193 K/ Kr/1958, Perbuatan penuntut kasasi menembak mati si korban tidak dapat dianggap sebagai dilakukan demi pembelaan termaksud dalam pasal 49 K.U .H .P. karena menurut Mahkamah Agung tidak ada keseimbangan antara serangan yang dilakukan oleh si korban dengan perbuatan penuntut kasasi. 115.Apakah terhadap serangan yang tidak melawan hukum -dapat timbul pembelaan terpaksa ? Tidak diperbolehkan, contohnya bila tersangka ketika akan ditangkap polisi kemudian lari, dan polisi melepaskan anjing polisi untuk menangkapnya, kemudian tersangka memukul mati anjing tersebut, maka disini tidak ada pembelaan terpaksa. 116.Hal keempat yang dapat menghapuskan pidana adalah apabila melakukan tindak pidana karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, j elaskan mengenai hal tersebut? Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu (Pasal49 ayat 2 KUHP) . [adi syaratnya adalah : - Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan. - Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat. - Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan tersebut. 117.Apakah orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat dipidana ? Tidak dipidana, syarat mutlak tidak dapat dipidananya SELUK BELUK HUKUM PIDANA

95

perbuatan tersebut adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut disebabkan oleh kegoncangan jiwa yanghebat. Pasal49 ayat (2) KUHP dan merupakan alasan pemaaf, dimana perbuatannya tersebut tetap merupakan tindak pidana tetapi pelakunya hapus kesalahannya (dapat dimaafkan). llB.Hal kelima yang dapat menghapuskan pidana adalah melakuan tindak pidana karena melaksanakan ketentuan undang-undang, jelaskan mengenai hal tersebut? Dalam Pasal50 KUHP, dinyatakan "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana". Alasan ini menjadi alasan pembenar, yakni perbuatan pelaku tersebut dibenarkan sehingga bukan merupakan tindak pidana lagi. 119.Sebutkan contoh kasus orang melakukan tindak pidana karena perintah Undang-undang ? Misalnya Polisi yang melaksanakan tugas sebagai regu tembak untuk menembak mati seorang terpidana mati, Polisi itu tidak bisa diajukan melakukan pembuhunan atau pembunuhan berencana. 120.Apakah batasannya dari perintah Undang-undang sehingga perintahnya tersebut menghapuskan dapat dipidananya pembuatnya ? Batasannya keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara pelaksanaannya. Misalnya Polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm karena tidak mau berhenti atas tanda peluitnya, tidak dapat berlindung di bawah Pasal50 KUHP ini. 96

Guse Prayudi, SH

121.Apakah orang yang melakukanpembunuhan untuk memenuhi hukum adat termasuk sebagai melakukan perintah Undang-undang ? Pembunuhan yang dilakukan untuk memenuhi hukum adat tidak merupakan hal yang membebaskan seperti yang dimaksud dalam pasal50 K.U.H.P (Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-11-1971 No. 20 K/Kr/1970). 122.Hal keenam yang dapat menghapuskan pidana adalah melakukan tindak pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang sah, jelaskan mengenai hal tersebut? Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dinyatakan "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana" . Alasan ini merupakan alasan pembenar sehingga perbuatan pembuat dibenarkan dan bukan merupakan tindak pidana lagi. 123.Sebutkan contoh dari melaksanakan perintah jabatan yang sah? Seorang Polisi yang melakukan penangkapan (perampasan kemerdekaan) terhadap tersangka kejahatan atas perintah atasannya. 124.Sebutkan contoh kasus yang tidak termasuk sebagai melaksanakan perintah jabatan yang sah ? - Dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 7-7-1964No. 166 K/Kr/1963, Suatu perintah dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera mengenai hal yang terletak di luar lingkungan pekerjaannya sebagai panitera, bukanlah perintah yang dimaksudkan dalam pasal 51 K.U.H.P. dan bagaimanapun juga penuntut kasasi SELUK BELUK HUKUM PIDANA

97

sebagai Panitera adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas penggunaan uang kas Pengadilan Negeri tersebut. - DalamPutusanMahkamahAgungtgl. 9-2-1960 No. 181 K/Kr/1959, Perintah dari pimpinan R.M.5. kepada terdakwa tidak merupakan suatu perintah jabatan yang dimaksudkan oleh pasa151 K.U.H.P. karena perintah menurut pasal ini harus diberikan oleh pembesar yang berwenang untuk itu. 125.Hal ketujuh yang dapat menghapuskan pidana adalah melakukan tindak pidana karena melakukan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik? Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasa151 ayat 2 KUHP) . Alasan ini merupakan alasan pemaaf, perbuatannya merupakan tindak pidana tetapi pelakunya tidak memiliki kesalahan (dimaafkan). 126.Dengan demikian apakah yang menjadi syarat tidak dapat dipidananya orang yang melaksanan perintah jabatan yang tidak sah tersebut? [ika pelaku mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah. Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah. 127.Sebutkan contoh kasus seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah tetapi perbuatannya tersebut tetap dipidana ? - Misalnya seorang Kepala Polisi yang memerintahkan

98

Guse Prayudi, SH

anak buahnya untuk memukul tahanan, andaikata bawahannya tersebut mengira perintah itu sah maka ia tetap dapat dipidana karena memukul tahanan tidak termasuk wewenang dari seorang Polisi. - Dalam Putusan Mahkamah Agung tgL 27-1-1971 No. 63 K/Kr/1970, Keberatan yang diajukan penuntut kasasi : - bahwa penuntut kasasi tidak merasa bersalah karena sebagai anggota Hansip fa hanya melakukan perintah dari Pamong Desa; Tidak dapat dibenarkan karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam "perintah atasan". Dan keberatan yang diajukan penuntut kasasi: - bahwa sebagai Kamituwo ia berwenang memerintahkan untuk menjaga keamanan desa; Tidak dapat diterima karena wewenang dan tanggung jawab Kamituwo tidaklah meliputi kewenangan melakukan perbuatan-perbuatan penganiayaan. 128.Hal kedelapan yang dapat menghapuskan pidana adalah apabila pelaku tindak pidana adalah anak di bawah umur, jelaskan mengenai hal tersebut? Dalam hal pelaku tindak pidana adalah orang yang belum dewasa (sebelum umur enam belas tahun), Hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun (Pasal45 KUHP). 129.Apakah syarat dad orang yang belum dewasa tersebut tidak dikenakan pidana ? [ika orang yang belum dewasa tersebut melakuan kejahatan atau salah satu pelanggaran pasal-pasal 489, SELUK BELUK HUKUM PID ANA

99

490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP dan belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap (Pasal 45 KUHP). 130.Apakah Hakim dapat pula menjatuhkan pidana terhdap pelaku tindak pidana yang belum berumur 16 tahun ? Hakim dapatmenjatuhkan pidana kepada anaktersebut karena dalam rumusan Pasal 45 KUHP Hakim juga diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tersebut. Hal ini ternyata dalam yuisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-2-1958 No. 324 K/Kr/1957, Menurut pasal 45 K.U.H.P. Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada anak yang belum berumur 16 tahun yang melakukan suatu tindak pidana. 131.Dari uraian di atas dijelaskan tentang hal-hal yang menghapuskan pidana yang diatur dalam Undang-undang (KUHP), apakah selain yang diatur dalam KUHP tersebut terdapat alasan penghapus pidana lainnya ? Di luar undang-undangpun terdapat alasan penghapus pidana misalnya : - Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya. - Hak yang timbul dari pekerjaan seorang dokter, apoteker, bidan. - Ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan. - Mewakili urusan orang lain. - Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil. - Tidak ada kesalahan sama sekali.

100

Guse Prayudi, SH

F. Hal-hal yang mengurangi Pidana 132.Selain hal-hal yang menghapuskan pidana, apakah ada hal-hal yang dapat mengurangi pidana ? . Ada, yakni pidana tersebut dapat dikurangi dalam hal: pelaku tindak pidana tersebut adalah anak yang belum dewasa. percobaan melakukan tindak pidana. membantu melakukan tindak pidana. 133.Hal pertama yang dapat mengurangi pidana adalah jika pelakunya adalah anak yang belum dewasa, bagaimana pengaturannya ? Jika Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga, dan jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal47 ay at 1 dan 2 KUHP). 134.Selain dapat dikurangi pidana pokoknya, apakah terhadap anak pelaku tindak pidana ada hal yang khusus mengenai penjatuhan pidana tambahannya? Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 (pencabutan hak-hak tertentu) dan 3 (pengumuman putusan Hakim), tidak dapat diterapkan. 135.Hal kedua yang dapat mengurangi pidana adalah dalam percobaan melakukan tindak pidana, bagaimanakah konstruksi yuridis dari percobaan atau mencoba melakukan tindak pidana ? Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika mat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata SELUK BELUK HUKUM PIDANA

101

disebabkan karena kehendaknya sendiri (Pasal 53 ay at 1 KUHP). 136.Bagaimanakah sistem penjatuhan pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana ? Dalam hal pidana pokok : [ika pelaku mencoba melakukan tindak pidana kejahatan maka pidana pokoknya dikurangi sepertiganya. Jika kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam hal pidana tambahan : Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. 137.Seperti tersebut di atas, pelaku percobaan kejahatan ancaman pidananya dikurangi sepertiganya, bagaimana halnya bagi pelaku percobaan melakukan pelanggaran ? Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54 KUHP). 138.Hal ketiga yang dapat mengurangi pidana adalah bagi pembantu sebelum dan pada saat kejahatan terjadi, bagaimana aturannya ? Dalam hal pidana pokok : - Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. - Jika diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam ha! pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. (Pasal57 ayat 1 si d 3 KUHP).

102

Guse Prayudi, SH

139.Bagaimanakah dasar penentuan pidana bagi pembantu pelaku tindak pidana ? Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya (Pasa157 ayat 4 KUHP). 140.Seperti tersebut di atas, pidana bagi pembantu kejahatan adalah dikurangi sepertiganya, bagaimana dengan orang yang membantu melakukan pelanggaran ? Menurut Pasa160 KUHP orang yang membantu melakukan pelangaran tidak dipidana.

G. Hal-hal yang memberatkan Pidana 141.Apakah hal-hal yang dapat memberatkan penjatuhan pidana menurut KUHP ? -

Dalam hal yang diatur Pasa152 KUHP. Dalam hal yang diatur Pasal 52 a KUHP. Dalam hal terjadinya perbarengan tindak pidana. Dalam hal terjadinya Recidive.

142.Hal pertama yang dapat memberatkan pidana adalah jika terpenuhinya Pasal 52 KUHP, apakah isi ketentuan pasal tersebut? Pemberatan pidana dilakukan bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga (Pasal 52 KUHP) . .

SELUK BELUK HUKUM PIDANA

103

143.Hal kedua yang dapat memberatkan pidana adalah jika terpenuhinya Pasal52 a KUHP, apakah isi ketentuan pasal tersebut? Pemberatan pidana dilakukan bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga (Pasa152a KUHP). 144.Hal ketiga yang dapat memberatkan pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana, apakah pengertian dari perbarengan itu sendiri ? Apabila pelaku tindak pidana pada saat yang sama melakukan beberapa tindak pidana lainnya baik yang sejenis maupun tidak sejenis. 145.Bagaimanakah bentuk perbarengan tindak pidana menurut hukum ? -

Pelaku melakukan perbuatan yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana (perbarengan aturan). Pelaku melakukan perbuatan berlanjut. - Pelaku melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (perbarengan perbuatan). 146.Jelaskan pengertian dari "perbarengan aturan"? Perbarengan disini artinya pelaku melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Contohnya, melakukan perkosaan di tempat umum, perbuatan tersebut melanggar pasal 285 KUHP (tentang perkosaan) dan juga melanggar Pasal281 KUHP (tentang melanggar kesusilaan di muka umum). 147.Bagaimanakah sistem penjatuhan pidana dalam hal 104

Guse Prayudl, SH

terjadinya "p erbarengan aturan" ? Pidana yang dikenakan hanya salah satu di antara aturanaturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. (Pasal 63 KUHP). Contohnya, jika orang melakukan perkosaan di muka umum, melanggar Pasal 285 KUHP (ancaman pidananya 12 tahun penjara) dan melanggar Pasal281 KUHP (ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan). Maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 12 tahun penjara. 148.Jelaskan pengertian dari "perbuatan berlanjut" ? Dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebutmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah : 1. Harus ada satu keputusan kehendak. 2. Masing-masing perbuatan harus sejenis. 3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama. 149.Sebutkan contoh dari "perbuatan berlanjut"? 1. Contoh dari Mr. H. M Tirtaamidjaja : A hendak berzina dengan seorang perempuan B yang telah bersuami, A melaksanakan maksudnya itu dengan beberapa kali berzina dengan perempuan itu dalam selang waktu yang tidak terlalu lama. SELUK BELUK HUKUM PIDANA

105

A menguasai kas N. V tempat ia bekerja, memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari kas itu. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu. 2. Contoh dari Mr. J. M van Bemmelen : Seseorang mencuri suatu tumpukan batu, akan tetapi tidak sanggup mengangkut batu itu sekali jalan. Jadi, ia terpaksa beberapa kali mondar mandir dengan gerobaknya untuk mengangkut batu itu semuanya. 150.Sebutkan contoh dari perbuatan yang tidak terkualifikasi sebagai "p erbuatan berlanjut" ? Penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap 5 orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (wilsbesluit), maka tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkaranya diberikan satu putusan (Vide Putusan Mahkamah Agung tgL 5-3-1963 No. 162 K/Kr/1962). 151.Bagaimanakah sistem penjatuhan pidana dalam hal terjadinya "p erbuatan berlanjut" ? -

106

Hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbedabeda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatankejahatan tersebut dalam pasal- pasal 364 (pencurian ringan),373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), dan 407 ayat 1 (perusakan barang ringan), sebagai perbuatan berlanjut maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal362 (pencurian), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), dan 406 (perusakan barang). Guse Prayudi, SH

[adi apabila pelaku melakukan tindak pidana penipuan ringan 3 kali berturut-turut dan sebagai perbuatan berlanjut maka terhadap pelaku tidak dikenakan Pasal 379 KUHP (ancaman pidananya 3 bulan penjara) tetapi yang digunakan adalah Pasa1378 KUHP yang ancaman pidananya adalah 4 tahun penjara. (Pasa164 KUHP). 152.Jelaskan pengertian dari "perbarengan perbuatan"? Ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, dimana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidan a (kejahatan/ pelanggaran) jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain. 153.Bagaimanakah sistem penjatuhan pidana dalam hal terjadinya "perbarengan perbuatan" ? -

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (Pasa165 KUHP). Dalam hal perbarengan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (Pasa166 KUHP) .

154.Bagaimana penjatuhan pidana tambahan dalam hal terjadinya "perbarengan perbuatan" yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP ? 1. pidana-pidana pencabutan hak yan g sama dijadikan sa tu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tah un melebihi pidana po kok atau pidanapidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidan a d enda saja, maka lamanya pencabutan h ak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun; SELUK BELUK HUKUM PIDAN A

107

2. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi; 3. pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. 4. pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan. (Pasa168 KUHP). lSS.Bagaimana sistem penjatuhan pidana bila terjadi perbarengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran, maupun perbarengan pelanggaran dengan pelanggaran ? Jika ada perbarengan baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendirisendiri tanpa dikurangi (Pasal 70 ayat 1 KUHP). - PutusanMahkamah Agung tgl.l1-1-1960 No. 26 K/Kr/ 1958, Dalam hal gabungan tindak pidana mengenai beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh seorang terdakwa dan diadili sekaligus, menurut pasal 70 K.D.-HP. untuk tiap pelanggaranharus diberihukuman tersendiri. - Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-S-1962 No. 178 K/ Kr/1962. Dalam hal ada gabungan pelanggaran dan kejahatan maka untuk tiap pelanggaran dijatuhkan hukuman dengan tidak dikurangi. Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkanjumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan (Pasal 70 ayat 2 KUHP). lS6.Hal keempat yang dapat memberatkan pidana adalah dalam hal terjadi Recidive, jelaskan mengenai hal ini ? 108

Guse Prayudi, SH

Recidive adalah pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. 157.Bagaimana aturan tentang Recidive tersebut dalam KUHP?

Recidive tidak diatur secara umum dalam aturan umum (buku I KUHP), tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam buku III dan dibuat dalam tenggang waktu pengulangan tertentu. Dengan demikian menurut KUHP, Recidive sebagai pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. 158.Jelaskan mengenai bentuk Recedive kejahatan menurut KUHP? Dibedakan dalam dua bentuk yakni: - Recedive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis, yang tersebut dalam 11 pasal yakni dalam 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 321 ayat 2, 393 ayat 2 dan 303 bis 2 KUHP. Pada pokoknya, apabila pelaku tindak pidana pasal tersebut setelah dipidana kemudian ia melakukan lagi tindak pidana sejenis tersebut terkualifikasi sebagai recedive. Recedive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dalam kelompok jenis, diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. SELUK BELUK HUKUM PIDANA

109

159.Jelaskan mengenai bentuk recedive pelanggaran menurut KUHP? Ada 14 (empat belas) jenis pelanggaran yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana yakni pelanggaran terhadap Pasa1489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP.

H. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana. 160.Dalam hal apakah kewenangan menuntut pidana menjadi hapus? -

Jika pelakunya sudah diputus dengan putusan Hakim yang tetap (Pasa176 KUHP). - Jika tersangka/ terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP). - Jika telah daluarsa (Pasal 78 KUHP). - Jika telah dibayamya pidana denda (Pasa182 KUHP). 161.Hal pertama yang menghapuskan penuntutan pidana adalah dalam Pasal 76 KUHP, jelaskan mengenai hal tersebut? Asasnya orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap (Pasa176 KUHP) (asas nebis in idem). Dengan demikian penuntutan kedua atas perkara yang sama yang telah diputus menjadi hapus, dan orang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama. Misalnya A pada tanggal 1 [anuari 2007 melakukan pencurian mobil B dan atas perbuatannya A dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun, dan perkara pencurian tanggall Januari 2007tersebut tidak bisa diajukan kembali, sehingga penuntutan pidana kedua kalinya terhadap A menjadi hapus. 110

Guse Prayudi, SH

162.Hal kedua yang menghapuskan penuntutan pidana adalah dalam Pasal 77 KUHP, jelaskan mengenai hal tersebut? Jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, maka penuntutan pidana terhadapnya menjadi hapus. Misalnya A tersangka pencurian, ketika di Kepolisian A meninggal, maka penyidika perkaranya dihentikan. 163.Bagaimana yurisprudensi tentang perkara yang terdakwanya meninggal dunia ? Dalam Putusan Mahkamah Agung tgL 30 - 9 -1975 No. 18 K/Kr/1975 dinyatakan karena ternyata tertuduh/ penuntut kasasi telah meninggal dunia, oleh Mahkamah Agung diputuskan Menyatakan gugur hak tuntutan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dituduhkan penuntut kasasi. - Dalam Putusan Mahkamah Agung tgL 19-11-1974 No. 29 K/Kr/1974 dinyatakan karena hak untuk menuntut hukuman gugur, permohonan kasasi yang diajukan oleh [aksa yang tertuduhnya meninggal dunia, harus dinyatakan tidak dapat diterima. -

164.Hal ketiga yang menghapuskan penuntutan pidana adalah dalam Pasal78 KUHP, jelaskan mengenai hal tersebut? Bahwa penuntutan pidana menjadi hapus apabila tindak pidana tersebut telah daluarsa. [adi suatu tindak pidana yang telah dilakukan terikat dengan jangka waktu tertentu untuk tetap dinyatakan sebagai tindak pidana. Dalam pengertian dalam jangka waktu tertentu tindak pidana tersebut menjadi terhapus dan dikategorikan bukan sebagai tindak pidana lagi. 165.Jelaskan jangka waktu tertentu dari tindak pidana untuk disebut sebagai tindak pidana yang telah daluarsa ? SELUK BELUK HUKUM PIDANA

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjarapaling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (Pasal 78 KUHP). 166.Mulai kapan tenggang waktu daluarsa tersebut dihitung? Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan: 2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasaI328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia; 3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaranpelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut. (Pasal 79 KUHP). 167.Apakah daluarsa tersebut berlaku untuk semua orang, baik itu yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa ? 112

Guse Prayudi, SH

Menurut Pasal 78 ayat (5) KUHP, dinyatakan bahwa bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umumya belum de lap an belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. 168.Apabila ada kasus : A pada tanggaI 1 Januari 1990 meIakukan perkosaan terhadap B, kemudian A meIarikan diri ke Iuar negeri dan barn kembali ke Indonesia pada tahun 2007, apakah A bisa diajukan ke pengadilan atas perbuatannya yang dilakukan pada tahun 1990 tersebut ? Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang ancaman pidananya adalah 12 (dua belas tahun), dimana menurut PasaI 78 ayat 3 KUHP, daluarsa tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 3 tahun adalah 12 tahun. Dengan demikian tindak pidana perkosaan yang dilakukan A daluarsanya adalah tahun 2002, dengan demikian pada tahun 2007 perbuatan A bukan lagi tindak pidana karena telah daluarsa. 169.Bagaimana jika A meIakukan pembuhunan berencana pada tahun 1992, kemudian A meIarikan diri ke Iuar negeri dan barn kembali ke Indonesia pada tahun 2007, apakah A bisa diajukan ke pengadilan atas perbuatannya yang dilakukan pada tahun 1992tersebut? Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam PasaI 340 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana mati, dimana menurut Pasal 78 ayat 4 KUHP, daluarsa tindak pidana yang ancaman pidananya pidana mati adalah 18 tahun. Dengan demikian tindak pidana pembuhuhan berencana yang dilakukan A daluarsanya adalah tahun 2020, dengan demikian pada tahun 2007 perbuatan A belum daluarsa dan SELUK BELUK HUKUM PIDANA

113

masih merupakan tindak pidana sehingga perkaranya masih bisa diajukan ke pengadilan. 170.Hal keempat yang menghapuskan penuntutan pidana adalah dalam Pasal 82 KUHP, jelaskan mengenai hal tersebut? Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat. 171.Apakah perdamaian antara korban dan pelaku dapat menjadi alasan untuk menghapus penuntutan pidana ? Perdamaian tidak dapat menghapus penuntutan pidana, hal ini temyata dalam yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-9-1972 No. 97 K/Kr/1971, yang menyatakan Keberatan yang dajukan penuntut kasasi bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan bahwa penuntut kasasi dengan saksi telah mengadakan perdamaian dengan jalan mengganti kerugian saksi, dan setelah perdamaian saksi tidak lagi menuntut penuntut kasasi; Tidak dapat diterima, karena perdamaian tidak dapat menghapuskan penuntutan atas suatu perkara dan delik ini bukan delik aduan sehingga pengaduan dari saksi tidak diperlukan. I. Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana. 172.Dalam hal apakah kewenangan untuk menjalankan p idana menjadi hapus ? - Jika terpidana meninggal dunia (Pasal 83 KUHP). 114

Guse Prayudi, SH

- Karena daluarsa (Pasal 84 KUHP). 173.Hal pertama yang menghapus kewenangan menjalankan pidana adalah jika terpidana meninggal dunia, jelaskan mengenai hal tersebut? Hal ini sudah sangat jelas, Pasal 83 KUHP menyatakan kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. 174.Hal kedua yang menghapus kewenangan menjalankan pidana adalah jika pidana tersebut daluarsa, jelaskan mengenai hal tersebut ? Kewenangan menjalankan pidana hapus jika pidana tersebut telah daluarsa, dimana tenggang daluwarsa : semua pelanggaran lamanya dua tahun, kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga (Pasal84 KUHP). 175.Mulai kapan tenggang waktu daluarsa tersebut dihitung? Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esak harinya setelah putusan Hakimdapat dijalankan (Pasal 85 ayat 1 KUHP). 176.Jika terpidana sewaktu menjalankan pidana tersebut lari dari LAPAS, bagaimana cara menghitung daluarsa menjalankan pidananya tersebut ? Maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa barn (Pasal85 ayat 2 KUHP) dan begitu pula jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa barn. SELUK BELUK HUKUM PIDANA

115

177.Apakah terhadap pidana mati juga dikenal daluarsa dalam menjalankan pidananya tersebut ? Dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP tegas dinyatakan Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa. [adi misalkan terpidana mati tersebut melarikan diri maka pidana mati terhadapanya tidak akan hapus karena daluarsa.

116

Guse Prayudi, SH

BABV

JENIS PELANGGARAN DALAM KUHP

1.

Apa sebabnya tindak pidana yang terrnasuk pelanggaran disebut dengan wetsdelict? Karena pada umumnya orang baru mengetahui pelanggaran adalah tindak pidana setelah perbuatannya tersebut dirumuskan dalam Undang-undang (wetsdelict). Dengan demikian, rasionya banyak orang yang tidak mengetahui bentuk-bentuk dari pelanggaran baik dalam KUHP maupun di luar KUHP.

2.

Sebutkan salah satu contoh jenis pelanggaran dimana banyak orang tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana ? Dewasa ini banyak pihak dalam media masa terutama televisi menawarkan jasa untuk mengadakan ramalan, padahal menurut Pasal545 KUHP pekerjaan tersebut adalah tindak pidana. Pasal 545 KUHP menyatakan :

1.

2.

3.

Barangsiapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Bagaimana bentuk umum dari pelanggaran menurut KUHP? Pelanggaran terdiri dari 9 (sembilan) bab yakni pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran terhadap penguasa umum, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan, pelanggaran jabatan dan pelanggaran pelayaran

4.

Sebutkan secara garis besar macam-macam pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan ? - Kenakalan terhadap orang atau barang (Pasal 489 KUHP) . Menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka kereta, atau sedang memikul muatan (Pasa1490 ayat 1 KUHP). Tidak mencegah hewan yang dijaganya sehingga hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta, atau sedang memikul . muatan (Pasa1490 ayat 2 KUHP).

118

Guse Prayudi, SH

- Tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya (Pasal490 ayat 3 KUHP). - Memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa .melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal490 ayat 4 KUHP). - Yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga (Pasal 491 ayat 1 KUHP). - Yang diwajibkan menjaga seorang anak, meninggaikan anak itu tanpa dijaga sehingga dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain (Pasal491 ay at 1 KUHP). - Dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain (Pasal492 ayat 1 KUHP). - Di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu (Pasal 493 KUHP). - Tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tandatanda pada penggalian atau menumpukkan tanah di jalan umum (Pasal494 ayat 1 KUHP). - Tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau dipinggir jalan umum untuk memberi tanda ada kemungkinan bahaya (Pasal494 ayat 2 KUHP). - Menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu bangunan, melempar atau menuangkan ke luar dari situ hingga dapat merugikan orang yang sedang menggunakan jalan umum (Pasal494 ayat 3 KUHP). SELUK BELUK HUKUM PIDANA

119

- Membiarkan di jalan umum, hewan untuk dinaiki atau hewan muatan tanpa dijaga (Pasa1494 ayat 4 KUHP). - Membiarkan temak berkeliaran di jalan umum tanpa dijaga (Pasal494ayat 5 KUHP). - Tanpa izin menghalangi sesuatau jalanan untuk umum di darat maupun di air (Pasa1494 ayat 6 KUHP). - Tanpa izin ditempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas (Pasal 495 ayat 1 KUHP). - Tanpa izin membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri (Pasa1496 KUHP). - Menyalakan api di jalan umum atau di pinggimya, ataupun di tempat dekat bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran (Pasa1497 -1 KUHP). - Melepaskan balon angin di mana digantungkan bahanbahan menyala (Pasa1497 ayat 2 KUHP). - Tanpa izin membikin obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api (Pasa1500 KUHP). - Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikanatau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang dipalsu atau yang busuk, ataupun air susu dari temak yang sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan (Pasa1501 ayat 1 KUHP). - Tanpa izin menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan daging temak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya (Pasa1501 ayat 1 KUHP) . - Tanpa izin memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin (Pasa1502 ayat 1 KUHP).

120

Guse Prayudl, SH

5.

Sebutkan secara garis besar macam-macam pelanggaran ketertiban umum ? - Membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu (Pasal 503 ayat 1 KUHP). Membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang (Pasal503 ayat 2 KUHP). - Mengemis di muka umum (Pasal 504 ayat 1 KUHP) - Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun (Pasa1504 ayat 2 KUHP) - Bergelandangan tanpa pencarian (Pasal 505 ayat 1 KUHP). - Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun (Pasal 505 ayat 2 KUHP). - Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian (Pasal 506) - Tanpa wenang memakai suatu gelar ningrat; atau suatu tanda kehormatan Indonesia (Pasal 507 ayat 1 KUHP). Tanpa izin Presiden, menerima suatu tanda kehormatan, gelar, pangkat atau derajat asing (Pasal 507 ayat 2 KUHP). - Ketika ditanya oleh penguasa yang berwenang tentang namanya, memberi nama yang palsu (Pasal 507 ayat 3 KUHP). - Tanpa wenang memakai dengan sedikit penyimpangan suatu nama atau tanda jasa yang pemakaiannya hanya untuk suatu dinas kesehatan tentara (Pasal 508 KUHP).

SELUK BELUK HUKUM PIDANA

121

- Di muka umum tanpa wenang memakai pakaian yang menyamai pakaian jabatan yang ditetapkan untuk pegawai negeri sehingga patut ia dapat dipandang orang sebagai pegawai atau pejabat itu (Pasal 508 bis KUHP). - Tanpa izin meminjamkan uang atau barang dengan gadai, atau dalam bentuk jual-beli dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk kontrak komisi, yang nilainya tidak lebih dari seratus rupiah (Pasal 509 KUHP). - Tanpa izin mengadakan pesta dan mengadakan arakarakan di jalan umum (Pasal Slf ayat (1) ke1 dan ke 2 KUHP) . - Di waktu ada pesta arak-arakan, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum (Pasal 511 KUHP). Tidak diwenangkan melakukan pencarian, melakukannya tanpa keharusan (Pasal 512 ayat 1 KUHP) . Diwenangkan melakukan pencarian, dalam melakukan pencarian tersebut melampaui batas kewenangannya (Pasal 512 ayat 2 KUHP). Sebagai mata pencarian, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin (Pasal 512a KUHP). - Menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain yang ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya, untuk pemakaian yang tidak diizinkan oleh pemiliknya (Pasal 513 KUHP). - Pekerja harian, pembawa bungkusan, pesuruh, 122

Guse Prayudi, SH

-

-

-

-

-

pemikul atau kuli, yang dalam menjalankan pencariannya melakukan kelalaian atau kekurungan dalam pengembalian perkakas yang diterima untuk dipakai, atau dalam penyampaian barang yang diterima untuk diangkut (Pasal 514). Pindah kediaman dari bagian kota, desa atau kampung di mana dia menetap, tanpa memberitahukan sebelumnya kepada penguasa yang berwenang dengan menyebut tempat menetap yang baru (Pasal 515 ayat 1 ke-I KUHP). Setelah menetap di bagian kota, desa atau kampung, tidak memberitahukan hal itu kepada penguasa yang berwenang dalam tenggang waktu empat belas hari (Pasal 515 ayat 1 ke-1 KUHP). Usaha penginapan yang tidak mempunyai register tamu, atau tidak mencatat atau menyuruh catat nama, pencarian atau pekerjaan, tempat kediaman, hari datang dan perginya orang yang bermalam di situ, atau atas permintaan kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, tidak memperlihatkan register itu (Pasal 516 KUHP) . Membeli, menukar, menerima untuk ibadah, gadai, pakai atau simpan dari seorang tentara di bawah pangkat perwira; atau menjualkan, menggadaikan, meminjamkan ata.u menyimpankan barang tersebut untuk seorang tentara di bawah pangkat perwira, yang diberikan tanpa izin dari atau nama perwira (Pasal 517 ayat 1 ke- 1 KUHP) . Pencariannya untuk membeli barang-barang yang demikian, tidak menaati peraturan mengenai pencatatan dalam register yang ditentukan dalam aturan-aturan umum (Pasal 517 ayat 1 ke- 1 KUHP).

SELUK BELUK HUKUM PIDANA

123

- Tanpa wenang memberi pada atau menerima dari seorang terpidana sesuatu barang (Pasal 518 KUHP) . - Membikin, menjual, menyiarkan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau disiarkan, ataupun memasukannya ke Indonesia, barang cetakan, potongan logam atau benda-benda lain yang bentuknya menyerupai uang kertas, mata uang, bendabenda emas atau perak dengan merek negara, atauperangko pos (Pasal519 KUHP). - Mengumumkan isi apa yang ditangkap lewat pesawat penerima radio yang dipakai olehnya yang sepatutnya harus diduganya bahwa itu tidak untuk dia atau untuk diumumkan, maupun memberitahukannya kepada orang lain, jika sepatutnya harus diduganya bahwa itu akan diumumkan dan memang lalu disusul dengan pengumuman (Pasal 519 bis ayat 1 KUHP) . - Barangsiapa mengumumkan berita yang ditangkap lewat pesawat penerima radio, jika ia sendiri, maupun orang dari mana berita itu diterimanya, tidak berwenang untuk itu (Pasal 519 bis ayat 1 KUHP). - Yang setelah mendapat pengunduran pembayaran hutang dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan, untuk mana menurut aturanaturan umum, diharuskan adanya kerjasama dengan penguruas (Pasal 520 ayat 1 KUHP). Pengurus atau komisaris perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, yang setelah mendapat pengunduran bayar hutang, dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan untuk mana menurut aturan-aturan umum, diharuskan adanya kerjasama dengan pengurus (Pasal 520 ayat 1 KUHP).

124

Guse Prayudi, SH

6.

Sebutkan secara garis besar macam-macam pelanggaran terhadap penguasa umum ? - Melanggar ketentuan penguasa umum yang telah diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna keperluan umum (Pasal 521 KUHP). Dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum (Pasal 522 KUHP). Tanpa alasan yang sah membiarkan tidak dikerjakannya pekerjaan rodi, pekerjaan desa atau pekerjaan perusahaan kebun negara (Pasal523 KUHP). Dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa, atau di bawah pengampuan, atau orang yang akan atau sudah dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, dipanggil untuk didengar selaku keluarga sedarah atau semenda, selaku suami/istri, wali atau wali pengawas oleh Hakim, tidak datang sendiri tanpa alasan yang dapat diterima (Pasal 524 ayat 1 KUHP) Dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dipanggil untuk didengar oleh kantor peninggalan harta, tidak datang sendiri tanpa alasan yang dapat diterima (Pasal 524 ayat 2 KUHP). Dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa dipanggil untuk didengar oleh majelis perwalian, tidak . datang sendiri tanpa alasan yang dapat diterima (Pasal 524 ayat 3 KUHP. Ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongannya oleh penguasa umum tetapi menolaknya, padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut tanpa menempatkan diri langsung

SELUK BELUK HUKUM PIDANA

125

-

-

-

7.

dalam keadaan yang membahayakan (Pasal 525 KUHP). Menyobek, membikin tak terbaca atau merusak suatu pemberitahuan di muka umum dari pihak penguasa yang wenang (Pasa1526 KUHP). Membikin salinan atau petikan dari surat-surat jabatan negara dan alat-alatnya, yang dengan perintah penguasa umum harus dirahasiakan (Pasal 528 ay at (1) ke-I KUHP). Mengumumkan seluruh atau sebagaian surat-surat tersebut dalam butir 1 (Pasa1528 ayat (1) ke-l KUHP). Mengumumkan hal-hal yang termakstub dalam suratsurat tersebut dalam butir 1, padahal sewajamya dapat diduga bahwa hal-hal itu harus dirahasiakan (Pasal 528 ayat (1) ke-l KUHP) .

Sebutkan secara garis besar macam-macam pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan ? - Tidak melaporkan pada pejabat Catatan Sipil tentang kelahiran dan kematian (Pasa1529 KUHP). Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat Catatan Sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat itu sudah dilakukan (Pasal 530 KUHP).

8.

Sebutkan secara garis besar jenis pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan ? Ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal (Pasal 531 KUHP).

126

Guse Prayudi, SH

9.

Sebutkan secara garis besar macam-macam pelanggaran kesusilaan ?

-

-

-

-

-

Di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan (Pasal 532 ayat 1 KUHP). Di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan (Pasal 532 ayat 2 KUHP). Di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan (Pasal 532 ayat 3 KUHP). Di tempat untuk lalu lintas umum dengan terangterangan mempertunjukkan atau menempelkan tu lisan , gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja (Pasal 533 ayat 1 KUHP). Di tempat untuk lalu lintas umum dengan terangterangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja (Pasal 533 ayat 2 KUHP) . Secara terang-terangan atau tanpa d iminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa di dapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja (Pasal 533 ayat 3 KUHP). Menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun (Pasal 533 ayat 4 KUHP). Memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh

SELUK BELUK HUKUM PIDANA

127

-

-

-

-

-

128

belas tahun (Pasal 533 ayat 5 KUHP). Terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (Pasal 536 ayat 1 KUHP). Di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan (Pasal 537 KUHP). Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun (Pasal 538 KUHP). Pada pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah (Pasal 539 KUHP) . Menggunakan hewan untuk pekerjaan yang melebihi kekuatannya (Pasa1540 ayat (1) ke- 1 KUHP). Tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut (Pasal 540 ayat (1) ke-2 KUHP). Menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-Iuka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut (Pasa1540 ayat (1) ke- 3 KUHP). Mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang Guse Prayudi, SH

-

-

-

-

-

-

-

merupakan siksaan bagi hewan tersebut (Pasal 540 ayat (1) ke- 4 KUHP). Mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum (Pasal 540 ayat (1) ke- 5 KUHP). Menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menganggit kedua gigi dalamnya di rahang bawah (Pasal540 ayat (1) ke- 4 KUHP). Memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan (Pasa1540 ayat (1) ke- 4 KUHP). Menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi mukanya, mengikutinya (Pasa1540 ayat (1) ke- 4 KUHP) . Tanpa izin mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggimya (Pasal 544 ayat 1 KUHP) . Pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian (Pasal 545 KUHP). Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib (Pasal 546 ayat 1 KUHP) Mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan

SELUK BELUK HUKUM PIDANA

129

bahaya bagi dui sendiri (Pasa1546 ayat 3 KUHP). - Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan dalam sidang pengadilan memakai jimatjimat atau benda- benda sakti (Pasa1547 KUHP). 10. Sebutkan secara garis besar macam-macam pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan ? - Tanpa wenang membiarkan unggas temaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami (Pasal 548 KUHP) . Tanpa wenang membiarkan temaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar ( Pasal 549 KUHP). Tanpa wenang berjalan atau berkendaraan di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami (Pasal 550 KUHP). Tanpa wenang, berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP) . 11. Sebutkan secara garis besar macam-macam pelanggaran jabatan? - Pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, jika mengeluarkan salinan atau petikan demikian itu sebelum putusan ditandatangani (Pasal 552 KUHP). - Bekas pejabat yang tanpa izin penguasa yang berwenang menahan surat-surat jabatan (Pasal 554 KUHP) . 130

Guse Prayudi, SH

- Kepala lembaga pemasyarakatan, tempat menahan orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau kepala rumah pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menerima atau menahan orang dalam tempat itu dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya lebih dahulu surat perintah penguasa yang berwenang, atau putusan pengadilan, atau yang alpa menuliskan menurut aturan dalam daftar hal penerimaan itu dan perintah atau keputusan yang menjadi alasan orang itu diterima (Pasa1555 KUHP). - Pejabat catatan sipil yang sebelum melangsungkan perkawinan tidak minta diberikan padanya bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang diharuskan (Pasal556 KUHP). - Pejabat catatan sipil yang bertindak berlawanan dengan ketentuan aturan- aturan umum mengenai register atau akta catatan sipil, mengenai tata cara sebelumnya perkawinan atau pelaksanaan perkawinan (Pasal 557 ayat 1 KUHP). - Penyimpan register itu yang bertindak berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum mengenai regiter dan akta catatan sipil (Pasal 557 ayat 2 KUHP). - Perantara catatan sipil yang bertindak berlawanan dengan ketentuan reglemen pemeliharaan register catatan sipil orang-orang Cina (Pasal 557a KUHP). Pejabat catatan sipil yang tidak memasukkan suatu akta dalam register atau menuliskan suatu akta di atas kertas lepas (Pasal 558 KUHP) . - Perantara catatan si pil yang tid ak membikin akta daripada suatu pemberitahuan kepadanya menurut ketentuan tentang pemeliharaan register catatan sipil bagi orang- orang Cina, atau menuliskan suatu akta SELUK BELUK HUKUM PIDANA

131

di kertas lepas (Pasal 558a KUHP). - Pejabat catatan sipil yang tidak melaporkan kepada penguasa yang berwenang sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Undang-undang (Pasal 559 ayat 1 KUHP). - Seorang pejabat yang tidak melaporkan kepada pejabat catatan sipil, sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Undang-undang (Pasal 559 ayat 2 KUHP). 12. Sebutkan secara garis besar macam-macam pelanggaran pelayaran? - Nakoda kapal Indonesia yang berangkat sebelum dibikin dan ditandatangani daftar anak buah (Pasal 560 KUHP). Nakoda kapal Indonesia yang tidak mempunyai dikapalnya kertas-kertas kapal, buku-buku dan surat-surat yang diharuskan (Pasa1561 KUHP) . Nakoda kapal Indonesia yang tidak menjaga supaya buku-buku harian di kapal dipelihara menurut aturanaturan umum, atau tidak memperlihatkan buku-buku harian itu di mana dan apabila menurut ketentuan Undang-undang itu diharuskan padanya (pasal562 ayat 1 KUHP). Nakoda kapal Indonesia yang tidak memelihara register pidana yang diharuskan oleh aturan-aturan umum menurut ketentuan undang-undang, atau tidak memperlihatkannya di mana dan apabila menurut ketentuan undangundang itu diharuskan padanya (Pasal 562 ayat 2 KUHP). Nakoda kapal Indonesia yang jika register pidana tidak ada, tidak memberi keterangan kepada Hakim sebagaimana diharuskan menurut ketentuan Undangundang (Pasal562 ayat 3 KUHP). 132

Guse Prayudi, SH

- Pengusaha pelayaran, pemegang buku atau nakoda kapal Indonesia yang menolak permintaan untuk memperlihatkan kepada yang berkepentingan bukubuku harian yang dipelihara di kapalnya, atau menolak untuk memberi salinan dari buku-buku itu, dengan membayar biayanya (Pasal 562 ayat 4 KUHP). - Nakoda kapal Indonesia yang tidak mencukupi kewajibannya menurut undang- undang mengenai pencatatan dan pemberitahuan kelahiran dan kematian selama perjalanannya (Pasal 563 KUHP). - Nakoda atau anak buah yang tidak memperhatikan ketentuan undang-undang untuk mencegah tabrakan disebabkan karena kapalnya melanggar atau terdampar (PasaI564 KUHP). - Tanpa wewenang menggunakan suatu tanda pengenal walaupun dengan sedikit perubahan, menurut ketentuan Undang-undang yang hanya boleh dipakai oleh kapal-kapal rumah sakit, sekoci-sekoci kapal-kapal yang demikian, maupun perahu- perahu yang digunakan untuk pekerjaan merawat orang sakit (Pasal 565 KUHP). - Nakoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya menurut Pasal 358a Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Pasal 566 KUHP). - Penguasa pelabuhan atau nakoda kapal Indonesia yang menggunakan untuk pekerjaan anak buah orangorang yang tidak mengadakan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pasal 395 Kitab Undangundang Hukum Dagang atau yang tidak menjalankan perusahaan di kapal atas biaya sendiri, ataupun SELUK BELUK HUKUM PIDANA

133

menggunakan orang-orang yang namanya tidak ada dalam daftar anak buah (Pasal 567 KUHP). - Menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan pasal 517b Kitab Undangundang Hukum Dagang, begitu pula orang untuk siapa dibutuhkan tanda tangan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 568 KUHP). - Barang siapa menandatangani surat jalan yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan pasal 533b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, begitu pula orang untuk siapa dibutuhkan tandatangan sesuai dengan kewenangannya, diancam, jika surat lalu dikeluarkan (Pasal 569 ayat 1 KUHP) . - Memberikan surat jalan yang tidak ditandatangani, begitu pula orang untuk siapa surat diberikan menurut kewenangannya (Pasal 569 ayat 2 KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku: - All, C. Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1987. - Arief, B. N. Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984. - Hamzah, A. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,1985. - Harnzah, A dan Rahayu. Sua tu Tinjauan Ringkas Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia; Akademika Pressindo, Jakarta, 1983. - Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984. - Mahkamah Agung. Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 - 2004, Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005. - Makarao M. T., Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan, Kreasi Wacana, 2005.

- Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni Bandung, 1985. - Muladi dan B. N. Arief. Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana, Alumni Bandung, 1984. - Prakoso, D. Nurwachid. Pidana Mati di Indonesia Deuiasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. - Regar, M, H. Deuian Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2000. Reksodiputro, M. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994. - Saleh, R. Perbuatan Pidana dan Pertanggung [auiaban Pidana (Dua pengertian dasar daam hukum pidana), Aksara Baru, Jakarta, 1983. - Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap, Politea, Bogor, 1976. - Soerodibroto, S. KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Rajawali Pers, Jakarta, 1994. - Sudarto. Hukum Pidana Jilid I A dan I B, Fakultas Hukum Unsoed Puwokerto, 1990. - Tresna. Asas-asas Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1956.

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Lalu Lintas [alan Raya.

136

Guse Prayudi, SH

-Undang-undangRepublikIndonesia Nomor23 Tahun 1992tentang Kesehatan. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan da1am Rumah Tangga.

SELUK BELUK HUKUM PIDANA

137