Buku Saku Korupsi KPK PDF

 

MEMAHAMI NTUK  EMBASMI MU   BUKU S AKU UNTUK  MEMAHAMI   TINDAK  P  PIDANA  K   K ORUPSI ORUPSI

 

MEMAHAMI

NTUK  U   MEMBASMI BUKU S AKU UNTUK  M  MEMAHAMI   TINDAK  P  PIDANA  K   K ORUPSI ORUPSI

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Penyusun  Komisi Pemberantasan Korupsi Desain Sampul & Tata Letak Isi  MPRCons Indonesia

Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,  Jakarta, Agustus 2006 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Memahami untuk membasmi : buku saku untuk    memahami tindak pidana korupsi / penyusun   Komisi Pem Pemberantasan berantasan Korupsi. – Jakarta :   Komisi Pem Pemberantasan berantasan Korupsi, 2006.   116 hlm. ; 15 cm   ISBN 979-15134-0-6      

1. Korupsi (Dalam politik) – Aspek hukum. I. Komisi Pemberantasan Korupsi. 345.023 23

 www.kpk.go.id  www.kpk.go.id  Jl. Veteran Veteran III No. No. 2, Jakarta 10110, Indonesia  T  Telp elp.. (021) 385 7579 Fax. (021) 384 6122 Email. [email protected] infor [email protected] .id

 Jl. Ir. H. H. Juanda No. No. 36, Jakarta 10110, Indonesia  T  Telp elp.. (021) 352 2546-50 Fax. (021) 352 2625

 

D AFTAR  ISI Kata Pengantar    Apa yang Dimaksud dengan Korupsi?

1   3

 Tindak Pidana Korupsi   - Korupsi yang terkait dengan Kerugian Keuangan Negara   - Korupsi yang terkait dengan Suap-Menyuap   - Korupsi yang terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan   - Korupsi yang terkait dengan Perbuatan Pemerasan   - Korupsi yang terkait dengan Perbuatan Curang - Korupsi yang terkait dengan Benturan Kepentingan   dalam Pengadaan   - Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi

6 8 14 40 52 60 74 78

 Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

82

Pasal-pasal tentang Tindak Pidana Korupsi

96

Pasal-pasal tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan  Tindak Pidana Korupsi

108

 Ada Korupsi, Laporkan!

114

 

K  ATA  PENGANTAR  Pada tahun 2005, menurut data Pacific Economic and Risk Consultancy, Consultancy , Indonesia menempati per pertama tama sebagaikorupsi negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam urutan kenyataan sehari-hari hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.  Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang diang  Tanpa dianggap gap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Kebiasaan berperil Kebiasaan berperilaku aku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan karena masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. kor upsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana sebag aimana dimaksud oleh undang-undang. Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinya di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Selanjutnya, rumusan-rumusan korupsi tersebut terseb ut dimuat lagi di dalam Undang-Undang Nomor 31 1

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

 Tahun 1999 yang kemudian dipertegas diperteg as lagi di dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. pengertian Namun, sampai dengan ini pemahaman masyarakat terhadap korupsi masihsaat sangat kurang. Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak K Korups orupsi,i, kkebiasaan ebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti pemberian gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi. Buku ini sengaja diterbitkan dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dengan den gan lebih mudah dan lebih tepat tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. undang-undang. Format buku ini dibuat dalam bentuk Buku Saku agar mudah dibawa sehingga setiap saat kita semua bisa memahami perbuatan yang harus kita hindari, yaitu korupsi. Salam Anti Korupsi.

Pimpinan KPK 

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Kor upsi

2

 

 A PA  PA   YANG YANG DIMAKSUD DENGAN K ORUPSI ORUPSI? Menu Menurut rut perspektif defini definisi si korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 hukum, buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001. Berdasar Berdasarkan kan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut: 1) Pasal 2; 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)) 10 11)) 11

Pasal 3; Pasal 5 aayyat (1) h hu uru ruff a; Pasal 5 ayat (1) huru ruff b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huru ruff a; Pasal 6 ayat (1) huru ruff b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 7 ayat (1) huru ruff a; Pas asal al 7 aaya yatt ((1) 1) hu huruf ruf b; Pas asal al 7 aaya yatt ((1) 1) hu huruf ruf c;

12)) 12 13 13) 14) 15) 16)) 16 17)) 17 18)) 18 19)) 19 20)) 20 21)) 21 22)

Pas asal al 7 aaya yatt (2) (1) (2); 1);hu huruf ruf d; Pasa sall 88;; Pasa sall 99;; Pas asal al 10 hu huruf ruf a; Pasa sall 1100 h hur uruf uf b; Pasa sall 1100 h hur uruf uf c; Pasa sall 11; 11; Pasa sall 1122 h hur uruf uf a; Pasa sall 12 12 hur huruf uf b; Pasal Pa sal 12 huruf c;

3

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30)

Pasal 12 12 hu huru ruff d; Pasal 12 12 hu huru ruff e; Pasal 12 12 hu huru ruff f; Pasal 12 12 hu huru ruff g; Pasal 12 12 hu huru ruff h; Pasal 12 12 hu huru ruff i; Pasa asall 12 12 B jo jo.. Pasa Pasall 12 C; dan dan Pasal 13.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara: - Pasal 2 - Pasal 3 2. Suap-menyuap: -- Pasal Pa aya Pasal Pasal sal 55 ayat ayatt (1) ayat (1) huruf huruf ab - Pasal 13 - Pasal 5 ayat (2) - Pasal Pasal 12 huruf a - Pasal Pasal 12 12 huruf b - Pasal 11 - Pasal Pasal 6 ayat ayat (1) huruf a - Pasal Pasal 6 ayat ayat (1) huruf b - Pasal 6 ayat (2) - Pasal Pasal 12 12 huruf c - Pasal Pasal 12 12 huruf d 3. Penggelapan dalam jabatan: - Pasal 8 - Pasal 9 - Pasal Pasal 10 huruf a - Pasal Pasal 10 huruf b - Pasal Pasal 10 huruf c 4. Pemerasan:   - Pa Pasal sal 12 huruf e - Pasal Pasal 12 huruf g  - Pasal Pasal 12 huruf f 

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

4

 

5. Perbuatan curang: - Pasal Pasal 7 ayat ayat (1) huruf a - Pasal Pasal 7 ayat ayat (1) huruf b - Pasal Pasal 7 ayat ayat (1) huruf c - Pasal Pasal 7 ayat ayat (1) huruf d - Pasal 7 ayat (2) - Pasal Pasal 12 huruf h 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: - Pasal Pasal 12 huruf i 7. Gratifikasi: - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah s udah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan deng an tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang ter tuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas: 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi: - Pasal 21 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar: - Pasal 22 jo. Pasal 28 3. Bank yang tidak memberik memberikan an keter keterangan angan rekeni rekening ng tersangk tersangkaa - Pasal 22 jo. Pasal 29 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu: - Pasal 22 jo. Pasal 35 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu: - Pasal 22 jo. Pasal 36 6. Saksi yang membuka identitas pelapor: - Pasal 24 jo. Pasal 31

5

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

 TINDAK  IDANA  P   K ORUPSI ORUPSI

 

7

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

ORUPSI  YANG  YANG  TERKAIT  TERKAIT DENGAN K ORUPSI

K ERUGIAN ERUGIAN  K EUANGAN EUANGAN NEGARA  Pasal 2 Pasal 3

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Kor upsi

8

 

MELAWAN HUKUM UNTUK   MEMPERKAYA  D  DIRI DAN  D APAT MERUGIKAN K EUANGAN EUANGAN NEGARA   ORUPSI   ADALAH K ORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No No.. 3 T Tahun ahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan “mer ugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. kor uptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap o orrang; 2. Mempe Memperk rkay ayaa d dir irii ssen endi diri, ri, or orang ang lain lain atau atau su suat atu u kkorp orpora orasi si;; 3. De Deng ngan an ca cara ra me mela law wan hu huku kum; m; 4. Dapa Dapatt me merugi rugika kan n ke keua uanga ngan n ne negar garaa at atau au p pere ereko konom nomia ian n ne negara gara..

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. No . 20 Tahun Tahun 2001 200 1 : (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau  perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. di jatuhkan. 9

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

10

 

MENYALAHGUNAKAN K EWENANGAN EWENANGAN  UNTUK  M  MENGUNTUNGKAN  DIRI SENDIRI DAN D APAT MERUGIKAN  ORUPSI  K EUANGAN EUANGAN NEGARA   ADALAH ADALAH K ORUPSI Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No No.. 3  Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun Tahun 1999. Sampai dengan ssaat aat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap o orrang; 2. De Denga ngan n tuj tujua uan n mengu mengunt ntun ungka gkan n dir dirii sen sendi diri ri ata atau u ora orang ng la lain in atau suatu korporasi; 3. Me Menya nyala lahg hguna unaka kan n ke kewe wenan nangan gan,, kes kesemp empat atan an at atau au sa saran ranaa 4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 5. Da Dapa patt meru merugi gika kan n ke keua uanga ngan n nega negara ra at atau au pe perek rekono onomia mian n negara negara..

Pasal 3 UU No. 31 3 1 Tahun Tahun 199 19999 jo. UU No. No . 20 Tahun Tahun 2001 200 1 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau  perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah). 11

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

12

 

13

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

ORUPSI  YANG YANG  TERKAIT TERKAIT DENGAN K ORUPSI

SUAP - MENYUAP Pa Pasal sal 5 ayat ayat (1) huruf a Pasal Pas al 5 ayat ayat (1) huruf huruf b Pasal 13 Pasal 5 ayat (2) Pasal 12 huruf huruf a Pasal 12 huruf huruf b Pasal 11 Pasal Pa sal 6 ayat ayat (1) huruf a Pasal Pas al 6 ayat ayat (1) huruf huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 12 huruf huruf c Pasal 12 huruf huruf d

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

14

 

MENYUAP PEGAWAI NEGERI  ORUPSI  ADALAH K ORUPSI

[1]

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 T Tahun ahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 T Tahun ahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Me Membe mberi ri ssesu esuat atu u at atau au m menj enjan anji jika kan n se sesu suat atu; u; 3. Kepa pada da p pega egawa waid i ne neger geri i at atau au p peny enyel enggara radak n nega egara ra;; uat sesu 4. Ke Den Dengan gan m maksu aksud su supaya paya berb berbuat uatelengga ata atau u ti tidak berb berbuat sesuatu atu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 :

(1) Dipidana Dipidana dengan dengan pidana pidana penjara penjara paling paling singkat 1 (satu) (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. membe memberi ri atau atau menja menjanjik njikan an sesuatu sesuatu kepa kepada da pegaw pegawai ai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatanny jabatannya, a, yang bertentangan ber tentangan dengan kewajibannya; atau b. .... 15

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Kor upsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

16

 

MENYUAP PEGAWAI NEGERI   ADALAH K ORUPSI ORUPSI

[2]

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 T Tahun ahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Memberi sseesuatu; 3. 4.

Kepad Kepada pega pegawa i neg neger eri i aata tau ude p peny enyel elengga enggara rau negara neg ara; ;ertent Karena Kare naa aata tau u wai be berhu rhubu bungan ngan dengan ngan se sesu suat atu ya yang ng b berte ntan angan gan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahu Tahun n 2001 : ( 1) 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. ..... b. member i sesua tu k epa da peg awa a wa i neg er i ata a ta u  penyelenggara  penyeleng gara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 17

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Kor upsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

18

 

MEMBERI H ADIAH K EPADA  EPADA   PEGAWAI NEGERI KARENA  J  J ABATANN  ABATANNYA  YA    ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf d UU No. No. 3 Tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah rumusannya pada UU No. 31  Tahun  Ta hun 1999.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Membe berri h haadiah aattau ja janji; 3. Kep epaada p peega gaw wai n neege gerri; 4. Den Dengan gan m meng engin ingat gat ke keku kuas asaa aan n aata tau uw wew ewen enan angg ya yang ng mel melek ekat at pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Pasal 13 UU No. 31 31 T Tahun ahun 199 19999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 200 1 : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 19

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

20

 

PEGAWAI NEGERI MENERIMA  S  SUAP   ADALAH K ORUPSI ORUPSI [1] Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun Tahun 20 2001. 01.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegaw egawai ne neger gerii aata tau up pen enye yele lengga nggara ra ne negar gara; a; 2. Me Mene neri rima ma pe pemb mber eria ian n aata tau u jjan anjji ; 3. Seb Sebaga agaima imana na dima dimaksu ksud d dal dalam am Pasa asall 5 ay ayat at (1 (1)) h huru uruff a aata tau u huruf hu ruf b.

Pasal 5 ayat (2) UU No. No . 31 Tahun Tahun 199 19999 jo. UU No. No . 20 Tahun Tahun 2001 200 1 : ( 1) 1) Dipidan Dipidanaa den dengan gan pi pidan danaa pen penjar jaraa pali paling ng singk singkat at 1 (satu (satu)) tahun tahun dan dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. ... b. ... (2) Bagi pegawai pegawai negeri atau atau penyelenggara penyelenggara negara yang menerima  pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dipidana dengan dengan pidana pidana yang yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 21

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

22

 

PEGAWAI NEGERI MENERIMA  S  SUAP  ORUPSI  ADALAH K ORUPSI [2] Rumusan korups korupsii pada Pasal 12 huruf a UU No No.. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No 3 Tahun 1971, dan P Pasal asal 12 UU No No.. 31  Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pega egaw wai ne neger gerii aata tau u pe peny nyel elen enggar ggaraa ne negar gara; a; 2. Men ener erim imaa ha hadi diah ah atau atau janj janjii; 3.

4.

Dik Diketa etahui huinya nya bah bahwa waagar had hadiah iah ata atau u jjanj anjii tterse ersebut dib diberik erikan an untuk untuk menggerakkannya melakukan ataubut tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawa pegawaii negeri atau penyeleng penyelenggara gara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. ... 23

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

24

 

PEGAWAI NEGERI MENERIMA  S  SUAP  ORUPSI  ADALAH K ORUPSI [3] Rumusan korups korupsii pada Pasal 12 huruf b UU No No.. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 T Tahun ahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31  Tahun  Ta hun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pega egaw wai ne neger gerii aata tau u pe peny nyel elen enggar ggaraa ne negar gara; a; 2. Menerima hadiah; 3. 4.

Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagaisesuatu akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan deng an kewajibannya; Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan deng an kewajibannya.

Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a. .... b. pegawai negeri atau penyelenggara penyelenggara negara yang menerim menerima a hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang ber bertentan tentangan gan dengan kewajibannya; kewajibannya; c. ... 25

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

26

 

PEGAWAI NEGERI MENERIMA  H  H ADIAH   YANG BERHUBUNGAN DENGAN  ORUPSI  J ABATANN  ABATANNYA  YA   ADALAH ADALAH K ORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun Tahun 20 2001. 01.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pega egawa waii n nege egeri ri atau atau pen penyel yelen enggara ggara ne negar gara; a; 2. Men ener erim imaa ha hadi diah ah atau atau janj janjii; 3. Diketahuinya; 4. Patu atutt d didu iduga ga ba bahwa hwa had hadiah iah ata atau u jjanj anjii tterse ersebut but dib diberi erikan kan kar karena ena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU U U No. 20 Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)  pegawai negeri atau penyeleng penyelenggara gara negara  yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 27

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

28

 

MENYUAP H AKIM  ADALAH ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 T Tahun ahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Me Memb mber erii aata tau um men enja janj njik ikan an se sesu suat atu; u; 3. Kepada hakim; 4. De Denga ngan n ma maks ksud ud u unt ntuk uk memp mempeng engaruh aruhii pu putu tusan san per perka kara ra yyan angg diserahkan kepadanya untuk diadili.

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang  yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada kepada hakim hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya kepadanya untuk diadili; atau b. .... 29

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

30

 

ORUPSI MENYUAP A DVOKAT DVOKAT  ADALAH ADALAH K ORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 T Tahun ahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap o orrang; 2. Me Memb mber erii aata tau um men enja janj njik ikan an se sesu suat atu; u; 3. Ke Kepa pada da aadv dvok okat at yan yangg me mengh nghad adir irii si sida dang ng pen pengad gadil ilan; an; 4. De Denga ngan n ma maks ksud ud u unt ntuk uk memp mempeng engaruh aruhii na nasih sihat at aata tau u pe penda ndapat pat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahu Tahun n 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. ...  b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang  pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan  perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 31

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

32

 

H AKIM & A DVOKAT DVOKAT MENERIMA  S  SUAP  ORUPSI  ADALAH K ORUPSI Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Ta Tahun hun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Hakim at atau ad advokat; 2. Yan angg me mene neri rima ma pe pemb mber eria ian n aata tau u jjan anji ji;; 3.

Se Seba bagai gaima mana na d dim imak aksud sud da dala lam mP Pas asal al 6 ayat ayat (1 (1)) hu huruf ruf a aata tau u huruf b. huruf

Pasal 6 ayat (2) UU No. No . 31 Tahun Tahun 199 19999 jo. UU No. No . 20 Tahun Tahun 2001 200 1 : (2) Bagi hakim hakim yang yang menerima pemberian atau janji janji sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat ayat (1) huruf a atau advokat advokat yang menerima  pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf hu ruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 33

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

34

 

H AKIM MENERIMA  S  SUAP  ORUPSI  ADALAH K ORUPSI Rumusan korups korupsii pada Pasal 12 huruf c UU No. No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka ang ka 1 KUHP, KUHP, yang dir dirujuk ujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No No.. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Hakim; 2. Me Mene neri rima ma ha hadi diaah aata tau u jjan anji ji;; 3. Dik Diketa etahui hui ata atau up patu atutt di didug dugaa ba bahwa hwa hadi hadiah ah aatau tau janji janji tersebut tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) b. ... c. hakim yang yang menerima hadiah atau atau janji, padahal diketahui diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. ... 35

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

36

 

 A DVOKAT DVOKAT MENERIMA  S  SUAP  ORUPSI  ADALAH K ORUPSI Rumusan korupsi padaayat Pasal huruf d UU No No. . 20dirujuk T Tahun ahundalam 2001 berasal darikorups Pasali 420 (1) 12 angka 2 KUHP yang Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 T Tahun ahun 1971, dan Pasal 12 UU No No.. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Ad Advvoka okatt yyan angg m men engha ghadi diri ri si sida dang ng di pengad pengadil ilan an;; 2. Men ener erim imaa ha hadi diah ah atau tau jjan anji ji;; 3.

Dik Diketa etahui hui ata atau u pa patut tut did diduga uga bahw bahwaa ha hadia diah h aatau tau janji janji tersebu tersebutt untuk mempengaruhi mempengar uhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 12 huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) c. ..... d. seseorang yang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. .... 37

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

38

 

39

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

K ORUPSI ORUPSI  YANG YANG  TERKAIT TERKAIT DENGAN 

PENGGELAPAN DALAM J ABATAN Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf huruf a Pasal 10 huruf huruf b Pasal 10 huruf huruf c

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

40

 

PEGAWAI NEGERI MENGGELAPKAN U ANG   ATAU MEMBIARKAN PENGGELAPAN   ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No No.. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun Tahun 20 2001. 01.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pega egawa waii n nege egeri ri atau atau or orang ang se sela lain in pe pegaw gawai ai neger negerii yyan angg ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus mener us atau untuk sementara waktu; 2. Dengan sengaja; 3. Me Menggel nggelap apka kan n aata tau um memb embia iark rkan an orang orang la lain in menga mengambi mbill ata atau u membiarkan orang lain menggelapkan mengg elapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu; 4. Uang aattau su surat b beerharga ga;; 5. Yan angg d diisimp simpaan kkar aren enaa jjaaba bata tann nnya ya..

Pasal 8 UU No. 31 3 1 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. No . 20 Tahun Tahun 2001 200 1 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawa  pegawaii negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 41 Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Kor upsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

42

 

PEGAWAI NEGERI MEMALSUKAN BUKU   PEMERIKSAAN A DMINISTRASI UNTUK  P DMINISTRASI    ADALAH K ORUPSI ORUPSI

 Pasal 9 UU No. 20 Tahun Tahun 2001 berasal dari Pasal 416 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 T Tahun ahun 1971, dan Pasal 9 UU No. No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 T Tahun ahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:  1. Pega egawa waii neg negeri eri aata tau u ora orang ng se sela lain in pe pega gawa waii neg negeri eri yan yangg ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus mener us atau untuk sementara waktu; 2. Dengan sengaja; 3. Memalsu; 4. Buk Buku-b u-buku uku atau atau daftar daftar-da -dafta ftarr yyang ang khu khusus sus unt untuk uk peme pemerik riksaa saan n administrasi.

Pasal 9 UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)  pegawa  pegawaii negeri atau orang o rang selain se lain pegawai negeri  yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 43

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

44

 

PEGAWAI NEGERI MERUSAKKAN BUKTI   ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korupsi korupsi pada Pasal 10 hur huruf uf a UU No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 T Tahun ahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pega egawa waii ne neger gerii at atau au o ora rang ng se sela lain in p pega egawa waii neg neger erii ya yang ng ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus mener menerus 2. D engaus n satau engauntuk ja; sementara waktu; 3. Me Menggel nggelap apka kan, n, me mengh nghan ancu curk rkan, an, m merus erusak akka kan, n, at atau au m memb embua uatt tidak dapat dipakai; 4. Ba Bara rang, ng, aakt kta, a, su sura rat, t, at atau au d daf afta tarr yan yangg di digu guna naka kan n unt untuk uk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang; 5. Yan angg di diku kuas asai ainy nyaa ka kare rena na jaba jabata tan. n.

Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)  pegawa  pegawaii negeri atau orang selain pegawai negeri  yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara s ementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar  yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b. ... 45

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

46

 

PEGAWAI NEGERI MEMBIARKAN  ORANG L AIN MERUSAKKAN BUKTI   ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korupsi korupsi pada Pasal 10 huruf b UU No No.. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. 2. 3. 4.

Pega egawa waii ne neger geri i at atau au o ora rang ngsuatu ssel elai ain n pe pegaw gawai ai n nege egeri ri yyan anggterusditugaskan menjalankan jabatan umum secara menerus mener us atau untuk sementara waktu; Dengan sengaja; Me Membi mbiark arkan an o ora rang ng llai ain n me meng nghil hilang angka kan, n, m men engha ghanc ncurk urkan an,, merusakkan,, atau membuat tidak dapat dipakai; merusakkan Ba Bara rang, ng, aakt kta, a, ssura urat, t, aata tau u da daft ftar ar sseba ebagai gaima mana na d dis isebu ebutt pa pada da Pasal Pa sal 10 huruf a.

Pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)  pegaw  pegawai ai negeri atau orang selain pegaw pegawai ai negeri  yang diberi tugas menjalankan suatu jabata jabatan n umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. ... b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. ... 47

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Kor upsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

48

 

PEGAWAI NEGERI MEMBANTU  ORANG L AIN MERUSAKKAN BUKTI   ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korups korupsii pada Pasal 10 huruf c UU No. No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. P ega egawa waii ne neger geri i at atau au o ora rang ngsuatu ssel elai ain n pe pega gawa wai i ne neger geri i ya yang ngterusditugaskan menjalankan jabatan umum secara menerus atau untuk sementara waktu; 2. Dengan sengaja; 3. Me Memba mbantu ntu ora orang ng llai ain n me mengh nghil ilan angk gkan, an, me mengh nghan ancu curka rkan, n, merusakkan, atau membuat memb uat tidak dapat dipakai; 4. Bar Barang, ang, akt akta, a, ssura urat, t, aatau tau daf daftar tar seba sebagaim gaimana ana dise disebut but pad padaa P Pasa asall 10 huruf huruf a.

Pasal 10 huruf c UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)  pegawai negeri atau orang selain pegaw pegawai ai negeri  yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: b. ... c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang barang,, akta, surat, atau daftar tersebut. 49

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Kor upsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

50

 

51

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

K ORUPSI ORUPSI  YANG YANG  TERKAIT TERKAIT DENGAN 

PERBUATAN PEMERASAN huruf e Pasal 12 huruf Pasal 12 huruf huruf g Pasal 12 huruf huruf f 

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

52

 

PEGAWAI NEGERI MEMERAS  ADALAH K ORUPSI ORUPSI

[1]

Rumusan korupsi padaKUHP Pasal 12 huruf e UU No. Pasal 20 T Tahun ahun 2001 berasal darikorup Pasalsi 423 yang dirujuk dalam 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pega egaw wai ne neger gerii aata tau up pen enye yele lengga nggara ra negar negara; a; 2. Den Dengan gan m mak aksu sud d me mengu ngunt ntun ungk gkan an d dir irii se sendi ndiri ri aata tau u or oran angg la lain in;; 3. Secara m meelawan h hu ukum; 4. Me Mema maksa ksa ses seseor eoran angg mem member berik ikan an ssesu esuat atu, u, me memb mbaya ayarr, at atau au menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan menger jakan sesuatu bagi dirinya; 5. Me Meny nyaalahg lahgu una naka kan n kek ekua uasa saan an..

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): d. ... penyelenggara gara negara yang dengan dengan e. pegawai negeri atau penyeleng maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. ... 53

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Kor upsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

54

 

PEGAWAI NEGERI MEMERAS  ADALAH K ORUPSI ORUPSI

[2]

Rumusan korupsi padaangka Pasal2 12 hurufyang g UU No No.. 20 T Tahun ahun 2001 berasal darikorupsi Pasal 425 KUHP dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 T Tahun ahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pega egaw wai ne nege geri ri aata tau up pen enye yele lengga nggara ra ne negar gara; a; 2. Pad adaa wak waktu tu me menj njal alan anka kan n ttug ugas as;; 3. Me Memi mint ntaa at atau au m mene eneri rima ma p pek ekerj erjaa aan, n, aata tau u pe penye nyerah rahan an b bara arang; ng; 4. 5.

Se Seol olah ah-o -ola lah h me merup rupak akan an u uta tang ng kkep epad adaa diri diriny nya; a; Di Dike keta tahui huinya nya b bah ahwa wa h hal al te terse rsebu butt bukan bukan me merup rupak akan an ut utan angg.

Pasal 12 huruf g UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 T Tahun ahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling pal ing lama 20 (dua puluh) tahun dan pi pidana dana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): f. .... g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. .... 55

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

56

 

PEGAWAI NEGERI MEMERAS PEGAWAI NEGERI  YANG YANG L AIN ORUPSI  ADALAH K ORUPSI Rum Rumusan usan pad pada a Pasa Pasal1l 12 hurufyang f UU No No. . 20 Ta Tahun hun 2001 berasal darikorupsi Pasal 425 angka KUHP dir dirujuk ujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 T Tahun ahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pega egaw wai ne nege geri ri at atau au pe peny nyel elen enggar ggaraa n nega egara ra;; 2. Pad adaa wak waktu tu me menj njal alan anka kan n ttug ugas as;; 3. Memin Meminta ta,, men meneri erima ma,, atau atau mem memoto otong ng pem pemba baya yara ran; n; 4. Kepa Kepada da p pega egawa waii ne neger gerii aata tau u pe penye nyele lenggar nggaraa ne negar garaa ya yang ng llai ain n atau kepada kas umum; 5. Seo Seola lahh-ola olah h pe pegaw gawai ai n nege egeri ri aata tau u pe penye nyelen lenggara ggara neg negara ara ya yang ng lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya; 6. Dik Diket etah ahui uinya nya ba bahw hwaa ha hall te terse rsebu butt buka bukan n me merupa rupaka kan n ut utang ang..

Pasal 12 huruf huruf f UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) e. ..... f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong  pembayaran kepada pegawa pegawaii negeri atau penyeleng penyelenggara gara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah  pegawai  pegaw ai negeri atau penyeleng penyelenggara gara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadan kepadanya, ya, padahal diketahui bahwa bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. .... 57

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

58

 

59

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

K ORUPSI ORUPSI  YANG YANG  TERKAIT TERKAIT DENGAN 

PERBUATAN CURANG Pasal 7 ayat Pasal ayat (1) huruf Pasal Pa sal 7 ayat ayat (1) huruf huruf Pasal Pas al 7 ayat ayat (1) huruf huruf Pasal Pa sal 7 ayat ayat (1) huruf huruf Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf huruf h

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

a b c d

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

60

 

PEMBORONG BERBUAT CURANG   ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korupsi pada387 Pasal ayat (1) huruf UU No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal ayat7 (1) KUHP yangadirujuk dir ujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 T Tahun ahun 1971, dan Pasal 7 UU No No.. 31  Tahun  Ta hun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pemb emboro orong, ng, aahl hlii ban bangu gunan nan,, ata atau u pen penju jual al ba bahan han b ban angu guna nan; n; 2. Mel elaaku kuka kan n pe perb rbua uata tan n cu cura rang ng;; 3. Pad adaa wakt waktu u mem membu buat at ba bangu nguna nan n ata atau u men menye yerah rahka kan n bah bahan an bangunan; 4. Yang dapat dapat m memba embahay hayaka akan n kkeam eamana anan n or orang ang ata atau u kkeam eamanan anan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang perang..

Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pembor pemborong, ong, ahli banguna bangunan n yang pada pada waktu waktu membuat membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada  waktu menye menyerah rahkan kan bah bahan an ban bangun gunan, an, mel melaku akukan kan  perbuatan curang yang dapat membahayakan membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. .... 61

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

62

 

PENGAWAS PROYEK  M  MEMBIARKAN  PERBUATAN CURANG  ADALAH ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korupsi pada387 Pasal ayatKUHP (1) huruf UU No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal ayat7 (2) yangbdirujuk dir ujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 T Tahun ahun 1971, dan Pasal 7 UU No No.. 31  Tahun  Ta hun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Penga engawa wass ban bangu gunan nan aata tau u pen penga gawa wass pen penyer yerah ahan an ba bahan han bangunan; 2. Me Membi mbiark arkan an di dila laku kuka kanny nnyaa perb perbua uata tan n cur curang ang pa pada da w wak aktu tu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; 3. Di Dila laku kuka kan n de deng ngaan se seng ngaj aja; a; 4. Seb Sebaga agaima imana na dima dimaksu ksud d pad padaa P Pas asal al 7 aya ayatt (1) (1) hu huruf ruf a.

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 T Tahun ahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. ..... b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan  perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf hur uf a; c. .... 63

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

64

 

R EKANAN EKANAN TNI/POLRI BERBUAT CURANG   ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korups korupsii pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 388 ayat (1) KUHP yang dirujuk dir ujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 T Tahun ahun 1971, dan Pasal 7 UU No No.. 31  Tahun  Ta hun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah/dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. P Me Mela laku nu p per erbu buat atan ankan cu cura ng;;angg ke 3. ad ada a kuka wakt wakan ktu men menyer yerah ahka nrang bar baran keper perlu luan an TN TNII dan aata tau u Kepolisian Negara RI; 4. Dap Dapat at me memba mbaha haya yaka kan n ke kesel selama amata tan n nega negara ra da dala lam m ke kead adaa aan n perang.

Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo UU No. 20 Tah Tahun un 2001 :

(1)

65

Dipidan Dipidanaa dengan dengan pidana pidana pen penjar jaraa pa paling ling singkat singkat 2 (dua) (dua) tahun tahun dan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah): b. ..... c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang  yang dapat membahayaka membahayakan n keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. .....

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

66

 

PENGAWAS R EKANAN EKANAN TNI/POLRI  MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG   ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 388 ayat (2) KUHP yang dirujuk dir ujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 T Tahun ahun 1971, dan Pasal 7 UU No No.. 31  Tahun  Ta hun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah/dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Or Oran angg yyan angg b bert ertuga ugass m men engaw gawas asii p peny enyera eraha han nb bara arang ng keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI; 2. Me Membi mbiark arkan an p perb erbua uata tan n cu cura rang ng ((seb sebaga agaim iman anaa di dima maksu ksud d pa pada da Pasal Pa sal 7 ayat (1) hu huruf ruf c); 3. Dilakukan d deenga gan n sseeng ngaaja.

Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 31 T Tahun ahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): c. ..... d. setiap orang orang yang yang bertugas bertugas mengawas mengawasii penyeraha penyerahan n barang barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan  perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

67

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

68

 

PENERIMA  B  B ARANG TNI/POLRI  MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG   ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun Tahun 20 2001. 01.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Orang Orang yan yangg me mene nerim rimaa pe penye nyera rahan han bah bahan an b bang angun unan an atau atau orang yang menerima penyerahan barang b arang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI; 2. Me Memb mbia iark rkan an pe perb rbua uata tan n ccur uran ang; g; 3. Sebaga Sebagaim iman anaa d dim imak aksu sud dp pad adaa P Pas asal al 7 aya ayatt (1) (1) huruf huruf a aata tau u huruf hu ruf c.

Pasal 7 ayat (2) UU U U No. 31 Tahun Tahun 1999 199 9 jo. UU No. No . 20 Tahun Tahun 2001 200 1 : ( 2) 2) Bagi orang yang menerima penyeraha penyerahan n bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dimak sud dalam dalam ayat ayat (1) huruf huruf a atau huruf c, dipidana dengan

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 69

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

70

 

PEGAWAI NEGERI MENYEROBOT   T ANAH NEGARA  SEHINGGA   MERUGIKAN ORANG L AIN  ADALAH ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korups korupsii pada Pasal 12 huruf h UU No. No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 3 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 T Tahun ahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pega egaw wai n nege egeri ri aata tau u pe peny nyel elen enggar ggaraa ne nega gara ra;; 2. Pad adaa wakt waktu u men menja jala lank nkan an tu tugas gas m mengg enggun unak akan an ta tana nah h nega negara ra yang di atasnya ada hak pakai; 3. Seo Seola lahh-ola olah h sesu sesuai ai de denga ngan n pera peratu tura ran n perun perunda dangng-un unda danga ngan; n; 4. Tel elah ah me meru rugi gika kan n yyan angg b ber erha hak; k; 5. Dik Diketa etahui huinya nya bah bahwa wa perb perbuat uatan an ters tersebu ebutt bertenta bertentangan ngan denga dengan n peraturan perundang-undang perundang-undangan. an.

Pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 2 0 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): g. .... pegawaii negeri atau penyeleng penyelenggara gara negara yang pada waktu h. pegawa menjalankan tugas, telah menggunak menggunakan an tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan  peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang  yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau i. .... 71

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

72

 

73

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

 YANG  TERKAIT  TERKAIT DENGAN  ORUPSI  YANG ORUPSI K  BENTURAN K EPENTINGAN EPENTINGAN

D ALAM PENGADAAN Pasal 12 huruf huruf i

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

74

 

PEGAWAI NEGERI TURUT SERTA   DALAM  PENGADAAN  YANG YANG DIURUSNYA    ADALAH K ORUPSI ORUPSI Rumusan korups korupsii pada Pasal 12 huruf i UU No. No. 20 T Tahun ahun 2001 berasal dari Pasal 435 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 T Tahun ahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 T Tahun ahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No No.. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pega egawa waii neg negeri eri atau atau pen penyel yelengga enggara ra negara negara;; 2. Dengan sseengaja; 3. La Langs ngsun ungg ata atau u tid tidak ak la langs ngsun ungg turut turut sert sertaa dal dalam am pe pemb mboro oronga ngan, n, pengadaan atau persewaan; 4. Pa Pada da saa saatt d dila ilakuk kukan an perb perbuat uatan an unt untuk uk selu seluruh ruh ata atau u sseba ebagia gian n ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. meng awasinya.

Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 T Tahun ahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) h. ..... i. pegawa pegawaii negeri atau penyelenggara penyelenggara negara baik baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam  pemborongan, pengadaan, atau persewaan, pe rsewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus mengur us atau mengawasinya. mengawasinya. 75

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

76

 

77

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

ORUPSI  YANG YANG  TERKAIT TERKAIT DENGAN  K ORUPSI

GRATIFIKASI

Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

78

 

PEGAWAI NEGERI MENERIMA  G  GRATIFIKASI  ORUPSI DAN TIDAK  L  L APOR  KPK  KPK  ADALAH K ORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20  Tahun 2001.  Tahun Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pega egaw wai n nege egeri ri aata tau u pe peny nyel elen enggar ggaraa ne nega gara ra;; 2. Mener eriima gr graatifikasi si;; 3. Yan angg ber berhu hubun bungan gan denga dengan n jab jabat atan an da dan n ber berla lawa wana nan n den dengan gan kewajiban atau tugasnya; 4. Pe Peneri nerimaa maan n grati gratifik fikasi asi ter tersebu sebutt tid tidak ak dil dilapo aporka rkan n kep kepada ada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. g ratifikasi. Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap  pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan denga n ketentuan sebagai berikut: a. yang ni nilainya lainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang n nilain ilainya ya kur kurang ang dar darii Rp 110.000. 0.000.000,00 000,00 (se (sepuluh puluh juta rupiah), rupiah), p pembuk embuktian tian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidan Pidanaa bag bagii pe pegawai gawai neger negerii at atau au p penye enyelenggara lenggara negara seba sebagaimana gaimana dimak dimaksud sud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 T Tahun ahun 2001 : (1) Ket Ketent entuan uan se sebag bagaim aimana ana di dimak maksud sud da dalam lam p pasa asall 12 B ayat ((1) 1) ti tidak dak berla berlaku, ku, jika  peneri  pen erima ma mel melapo apork rkan an gr grati atifi fikas kasii yan yang g dit diteri erimany manya a kepa kepada da Ko Komi misi si Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyamp Penyampaian aian lapor laporan an ssebagai ebagaimana mana dimak dimaksud sud d dalam alam ayat (1) waji wajib b dil dilakukan akukan oleh penerima gratifikasi  paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Kom Komisi isi Pember Pemberantas antasan an Ti Tindak ndak P Pidana idana Korup Korupsi si d dalam alam wakt waktu u pali paling ng la lambat mbat 30 (t (tiga iga puluh) hari kerja sejak tanggal tang gal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik milik penerima atau milik n negara. egara. (4) Kete Ketentuan ntuan menge mengenai nai tata cara peny penyampai ampaian an llaporan aporan sebagai sebagaimana mana dimak dimaksud sud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur

dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

79

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

80

 

81

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

 TI  TINDAK    AIIN  PIDANA  L A

 YANG BERKAITAN   YA DENGAN TINDAK   ORUPSI PIDANA  K ORUPSI

 

MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN  ORUPSI  PERKARA  K ORUPSI Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 21 merupakan bentuk pemidanaan yang dimuat pada UU No N o. 31 Tahun 1999.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Denga gan n sengaja; 3. Me Menc nceg egah ah,, me meri rint ntan angi gi aata tau u me mengga nggagal galka kan; n; 4. Se Seca cara ra lan langs gsun ungg atau atau ttid idak ak llan angs gsun ung; g; 5. Penyi enyidik dikan, an, pen penunt untuta utan n da dan n pe pemeri meriksa ksaan an d dii si sidan dangg te terda rdakwa kwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Pasal 21 UU No. No . 31 Tahun Tahun 199 19999 jo. UU No. No . 20 Tahun Tahun 2001 200 1 : Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,  penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, kor upsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah). 83

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

84

 

 TERSANGKA  T  TIDAK  M  MEMBERIKAN  K ETERANGAN ETERANGAN MENGENAI K EKAYAANNYA  EKAYAANNYA   Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 28 UU No. 31 T Tahun ahun 1999. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Tersangka; 2. Dengan senga gajja; 3. Ti Tida dakk memb memberi erika kan n ke kete tera rangan ngan atau atau m memb emberi erika kan n ke kete teran rangan gan palsu; 4. Tent entang ang ke keter teranga angan n h harta arta ben benda danya nya ata atau u h hart artaa b bend endaa isteri/suaminya atau harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 22 UU No. No . 31 Tahun Tahun 199 19999 jo. UU No. N o. 20 Tahun Tahun 2001 200 1 : Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 600.000.000 ,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 28 UU No. No . 31 Tahun Tahun 199 19999 jo. UU No. No . 20 Tahun Tahun 2001 200 1 : Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan terhadap seluruh harta bendanya dan harta har ta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. 85

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

86

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

B ANK   YANG YANG TIDAK  M  MEMBERIKAN K ETERANGAN ETERANGAN R EKENING EKENING TERSANGKA  Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 29 UU No. 31 T Tahun ahun 1999.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Or Oran angg ya yang ng di ditu tugas gaska kan n ol oleh eh Ba Bank nk;; 2. Dengan sseengaja; 3. Ti Tida dakk member memberik ikan an kket etera eranga ngan n ata atau u mem membe beri rika kan n ket ketera eranga ngan n palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU U U No. 20 T Tahun ahun 2001 : Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 150.000.000,0 (enam ratus juta rupiah). Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU U U No. 20 T Tahun ahun 2001 : (1 (1)) Unt Untuk uk ke kepen pentin tingan gan peny penyidi idikan kan,, penunt penuntuta utan, n, at atau au pe peme merik riksaa saan n di sid sidang ang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundangper undangundangan yang berlaku. (3) Gubernur Bank Indonesia berkew berkewajiban ajiban untu untukk m memenuhi emenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan permintaan diterima secara lengkap lengkap.. (4) Penyidik, Penyidik, p penuntut enuntut umum umum,, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank

pada hari itu juga mencabut pemblokiran. 87

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

88

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

S AKSI  ATAU ATAU A HLI HLI  YANG YANG TIDAK   MEMBERI K ETERANGAN ETERANGAN  ATAU ATAU  MEMBERI K ETERANGAN ETERANGAN P ALSU Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal Pasal 22 ini harus dikaitkan dengan P Pasal asal 35 UU No No.. 31 Tahun 1999.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Saksi atau ahli; 2. Dengan sseengaja; 3. Ti Tida dakk member memberik ikan an ke keter teran angan gan at atau au me membe mberi rika kan n ket ketera eranga ngan n yang isinya palsu.

Pasal 22 UU No. 31 3 1 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Tahun 2001 200 1 : Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus ratus juta rupiah). Pasal 35 UU No. 31 3 1 Tahun Tahun 199 19999 jo. UU No. No . 20 Tahun Tahun 2001: 200 1: (1) Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (2), mereka mereka dapat memberikan keterangan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah. 89

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

90

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

ORANG  YANG YANG MEMEGANG R   AHASIA    J ABATAN TIDAK  M  MEMBERIKAN  K ETERANGAN ETERANGAN  ATAU ATAU MEMBERI  ETERANGAN P ALSU K ETERANGAN Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal Pasal 22 UU No. No. 31 T Tahun ahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 T Tahun ahun 1999.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Or Orang ang yan yangg ka karen renaa p pek ekerja erjaan, an, har harkat kat,, ma marta rtabat bat,, at atau au jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia; 2. Dengan sseengaja; 3. Ti Tida dakk memberi memberika kan n ket ketera eranga ngan n ata atau u mem member berik ikan an ke kete teran rangan gan yang isinya palsu.

Pasal 22 UU No. 3 1 Tahun 31 Tahun 199 1999 9 jo. UU No. No . 20 Tahun T ahun28, 2001: 200Pasal 1: 29, Pasal Pasal Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam 35, atau Pasal 36, yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 36 UU No. 31 3 1 Tahun Tahun 199 19999 jo. UU No. No . 20 Tahun Tahun 2001: 200 1: Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas

agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. 91

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

KPK

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

92

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

S AKSI  YANG YANG MEMBUKA   IDENTITAS PELAPOR  Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 31 UU No. 31 T Tahun ahun 1999.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Saksi; 2. Me Menye nyebut but n nama ama aata tau u al alam amat at pe pela lapo porr at atau au h hal al-h -hal al llai ain n yang yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor.

Pasal 24 UU No. 31 Tahun Tahun 1999 199 9 jo. UU No. N o. 20 Tahun Tahun 2001: 200 1: Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling pali ng lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 31 UU No. 31 3 1 Tahun Tahun 199 19999 jo. UU No. No . 20 Tahun Tahun 2001: 200 1: (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. 93

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

C ATATAN:

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

94

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

95

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

 AS SAL-P A  AS SAL  TE TENTANG P A

 TINDAK  PIDANA  K ORUPSI ORUPSI D ALAM UU NO 31 T AHUN 1999  JO. UU NO 20 T AHUN 2001

 

 PIDANA  K ORUPSI B AB II TINDAK  P ORUPSI UU NO 31 T AHUN 1999  JO. UU NO 20 T AHUN 2001

Pasal 2 (1)) Seti (1 Setiap ap orang orang yang secara secara melaw melawan an hukum hukum melakuka melakukan n perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dal Dalam am hal tindak tindak pidana pidana korupsi korupsi sebagaim sebagaimana ana dimaksu dimaksud d dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 5 (1) Dipida Dipidana na dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) (satu) tahun tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memb memberi eri atau atau menjan menjanjik jikan an sesuatu sesuatu kepad kepadaa pegawa pegawaii negeri negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai 97

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. membe memberi ri sesuatu sesua tu kepada kepa da pegawai pegaw ai negeri atau a tau penyelenggara negara karenadengan atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2)) Bagi pegawai (2 peg awai negeri atau penyelenggara penyeleng gara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (1) huruf a atau huruf huruf b, dipidana dipidana dengan pidana pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 (1) Dipida Dipidana na dengan dengan pidana pidana penjara paling singkat 3 (tiga) (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. membe memberi ri atau atau menjan menjanjika jikan n sesuatu sesuatu kepada kepada haki hakim m dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk

menghadiri sidangnasihat pengadilan maksud mempengaruhi atau dengan pendapat yang untuk akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (2) Bagi hakim yang menerima pemberia pemberian n atau atau janji sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

98

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

Pasal 7 (1) Dipida Dipidana na dengan dengan pidana pidana penjara penjara paling singkat 2 (dua) (dua) tahun tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada  wakt  wa ktu u m e n y e r a h k an b a h a n b an angg un unaa n , m e l ak aku u ka kan n perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan perbuat an curang sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam dal am huruf huruf c. (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yangIndonesia menerimadan penyerahan barang keperluan Tentara Nasional atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dimaks ud ayat (1) (1) huruf a atau huruf c, dipidana dipidana dengan pidana pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 99

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara  waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau atau daftar-daftar daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 10 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara  waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau

membuat d a f t a r y atidak n g ddapat i g u n a kdipakai a n u n tbarang, u k meakta, y a k i nsurat, k a n aatau tau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. m e m b i a r k a n o r a n g l a i n m e n g h i l a n g k a n , menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

100

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

250.000.000,00 ratus yang lima menerima puluh jutahadiah rupiah)atau pegawai negeri atau penyelenggara penyelengg(dua ara negara janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara pe njara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga

bahwa d i se b a bhadiah k a n k atersebut re n a t e diberikan l a h m e l a ksebagai u k a n aakibat t a u t iatau dak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. ha haki kim m yang yang meneri menerima ma had h adia iah h atau atau janji ja nji,, pada pa dahal hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. s e s eo e o r an a n g y an a n g me m e n ur u r u t ke k e t e nt n t u an a n p er e r a tu t u r an an perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah 101

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. pe pegaw gawai ai neg negeri eri at atau au pe penye nyele lenggar nggaraa negar negaraa yang yang den dengan gan maksud menguntungkan diri dengan sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada  wakt  wa ktu u me menj njal alan anka kan n tu tugg as as,, me memi mint nta, a, me mene neri rima ma,, at atau au memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada  wakk t u m e n j a l a n k a n t u g a s, m e m i n t a a t a u m e n e r i m a  wa pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada  wakt  wa ktu u me menj njal alan anka kan n tu tugg as, te tela lah h me meng ng gu guna naka kan n ta tana nah h

i.

negara di peraturan atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai yang dengan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau pegawai negeri atau penyeleng penyelenggara gara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

102

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

Pasal 12 B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap diang gap pemberian suap, suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya, dengan sebagai berikut: a. yan yangg nilain nil ainya ya ketentuan Rp 10.00 10.000.0 0.000, 00,00 00 (sepuluh (sepu luh juta juta rupiah) rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilain nilainya ya kurang kurang dari dari Rp Rp 10.000.00 10.000.000,00 0,00 (sepuluh (sepuluh juta juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawa pegawaii negeri atau penyelenggara penyelengg ara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 12 C (1) Keten Ketentuan tuan sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Pe Penyampai nyampaian an laporan laporan sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud dalam aya ayatt (1)  wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga

puluh) diterima.hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi terebut (3) Komi Komisi si Pemberant Pemberantasan asan Tindak Tindak Pidana Ko Korupsi rupsi dalam dalam waktu waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal tangg al menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ket Ketentu entuan an mengenai mengenai tata tata cara penyampaia penyampaian n laporan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam UndangUndang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 103

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai peg awai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji

dianggap, melekat pada paling jabatanlama atau3kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

PENJELASAN P ASAL DEMI P ASAL Pasal 2  Ayat (1)  Yang  Y ang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini

mencakup perbuatan melawan hukum dalamtersebut arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, for mil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Catatan: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal tang gal 24 Juli 2006 MENGADILI: - .... - Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

104

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomo r 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun  perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat; ....

-

 Ayat (2)  Yang  Y ang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Pasal 3 Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan deng an penjelasan

Pasal 2. Pasal 5  Ayat (1) Cukup jelas  Ayat (2)  Yang  Y ang dimaksud dengan "penyeleng "penyelenggara gara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku 105

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Huru Hu ruff a Cukup jelas Huru Hu ruff b

Cukup jelas Huruff c Huru Cukup jelas Huruff d Huru  Yang  Y ang dimaksud dengan “advokat” adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan per undang-undangan yang berlaku.

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

106

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

Huruff e Huru Cukup jelas Huru Hu ruff f 

Cukup jelas Huruff g Huru Cukup jelas Huruff h Huru Cukup jelas Huruff i Huru Cukup jelas Pasal 12 B  Ayat (1)  Yang  Y ang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima diterim a di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan meng gunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.  Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 C Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas

107

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

 AS SAL-P A  AS SAL  TE TENTANG P A

 TINDAK  PIDANA  L A  AIIN

 YANG BERKAITAN   YA DENGAN TINDAK   ORUPSI PIDANA  K ORUPSI

D ALAM UU NO 31 T AHUN 1999  JO. UU NO 20 T AHUN 2001

 

B AB III  TINDAK  P  PIDANA  L  L AIN  YANG YANG BERKAITAN DENGAN   TINDAK  P  PIDANA  K ORUPSI ORUPSI UU NO 31 T AHUN 1999  JO. UU NO 20 T AHUN 2001 Pasal 21 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 22 Setiap orang sebagaimana dimaksud dim aksud dalam pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 23 Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit s edikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 24 Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) (tig a) 109

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangkadan wajib keterangan tentang seluruh harta bendanya hartamemberikan benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Pasal 29 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, peng adilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang-undang an yang berlaku. (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam  waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, ker ja, terhitung sejak dokumen permintaan per mintaan diterima secara lengkap. (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

(5) Dalam hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwahal tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran. Pasal 31 (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor pelap or.. 110

KPK

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. Pasal 35 orang wajib memberi keterangan (1) Setiap keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah. Pasal 36 Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

PENJELASAN P ASAL DEMI P ASAL Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas 111

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29  Ayat (1) Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait.  Ayat (2) Cukup jelas  Ayat (3) Cukup jelas  Ayat (4)  Yang  Y ang dimaksud dengan “rekening simpanan” adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian per janjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, de posito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safe deposit box). Rekening simpanan yang diblokir adalah adalah termasuk ter masuk bunga, deviden, bunga obligasi, oblig asi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan

tersebut.  Ayat (5) Cukup jelas Pasal 31  Ayat (1)  Yang  Y ang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang 112

KPK

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  Ayat (2) Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36  Yang  Y ang dimaksud dengan “petugas agama” dalam Pasal ini adalah hanya petugas agama agam a Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

113

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

 A DA  K ORUPSI ORUPSI,  AP PORKAN! L A

 

DA  K  ORUPSI, L APORKAN!  A DA   K ORUPSI Sekarang, Anda telah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Kemudian, apabila Anda sudah mengetahui dan mengerti tentang korupsi, lalu kemana dan bagaimana Anda melapor apabila ada korupsi disekitar Anda? Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pengaduan/ laporan Anda, yang perlu diperhatikan ketika melaporkan sebuah dugaan korupsi, adalah: 1. Uraikan kejadiannya. Ura i k a n s ed et a i l mu ng k i n kejadian yang Anda curigai sebagai bentuk perbuatan korupsi. Sebaiknya, uraian dibatasi pada hal-hal yang berdasarkan fakta dan kejadian nyata, hindari hal-hal yang berdasarkan perasaan kebencian, permusuhan atau fitnah. Usahakan keseluruhan uraian dapat menggambarkan SIABIDIBA (siapa, apa, bilamana, di mana, bagaimana) dari kejadian yang dilaporkan. 2. Pilih pasal-pasal yang sesuai. Kemudian cocokkan dengan pasal-pasal yang ada di buku ini, kira-kira pasalpasal mana yang sesuai untuk kejadian tersebut (dapat lebih dari satu pasal) . 3. Penuhi unsur-unsur tindak Lihat yang unsur-sesuai, unsur tindak pidana yang ada di pidana. dalam pasal kemudian pastikan bahwa informasi dalam uraian yang  Anda buat dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Semaksimal mungkin dapatkan informasi mengenai setiap unsur yang ada. Apabila terdapat unsur yang tidak bisa anda lengkapi uraiannya, maka jelaskan bahwa unsur tersebut belum dapat dilengkapi. 4. Sertakan bukti awal, bila ada. Apabila ada copy  dokumen  dokumen atau barang lain yang memperkuat uraian kejadian di atas agar disertakan dalam pengaduan/laporan peng aduan/laporan ke KPK.

115

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

5. Sertakan identitas Anda, bila tidak keberatan.  Akan sangat baik apabila Anda menyertakan identitas dan alamat atau nomor telepon Anda, sehingga bila KPK masih membutuhkan keterangan tambahan maka Anda akan mudah untuk dihubungi oleh KPK. 6. Kirimkan ke KPK. Apabila ur utan 1 s.d 5 telah Anda lakukan maka pengaduan/laporan Anda siap untuk disampaikan kepada KPK. Fokuskan pengaduan/laporan Anda pada korupsi kelas kakap  big fish  ( big  ), bukan yang kelas teri. Pengertian kelas kakap adalah: - Me Meli liba batka tkan n orang orang lev level tinggi tinggi atau atau yang yang memi memili liki ki peng pengaruh aruh besar; - Terkait dengan aspek yang strategis/menyangkut hajat hidup orang banyak; atau - Menyangkut nilai uang yang besar.

PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI Pos 575, Jakarta 10120 Surat: Kotak Email: [email protected]   Telepon:  T elepon: (021) 2350 8389 Fax: (021) 352 2623 SMS: 0811 959 575 (0811 959 KPK) 0855 8 575 575 (0855 8 KPKKPK)

116

KPK

Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

 

MEMAHAMI UNTUK   MEMBASMI BUKU S AKU UNTUK  M  MEMAHAMI   TINDAK  P  PIDANA  K   K ORUPSI ORUPSI

 Apa yang Dimaksud dengan Korupsi? Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasalpasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Pen Penggelapan ggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang  7. Benturan kepentingan dalam pengadaan 8. Gratifikasi Selain bentuk/ jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31  Tahun  T ahun 1999 jo. UU No. No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah: 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi 2. Tidak memberi memberi keterangan keterangan atau memberi keterangan yang yang tidak benar 3. Bank yang yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi memberi keterangan keterangan atau memberi memberi keterangan keterangan palsu 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor