December 24, 2018 | Author: YudiMariandiAimanura | Category: N/A
Suksesnya kegiatan operasi penanggulangan bencana sangat tergantung pada kemampuan menerapkan pengetahuan manajemen bencana. Jika prinsip-prinsip manajemen bencana dapat diaplikasikan dengan baik, tentu perangkat pengendali operasi menjadi hal yang prinsip dan mutlak diperlukan. Pengendalian operasi yang efektif dan terstruktur merefleksikan kinerja yang baik dan untuk dapat mencapai hal tersebut perlu adanya tempat pengendalian operasi yang disebut Posko.
Pedoman Posko Penanggulangan Bencana PMI bertujuan untuk mambantu personil Posko dalam memahami tugas pokok dan fungsi serta mampu mengelola posko standar PMI dengan baik.
Petunjuk Pelaksanaan
POSKO
PENANGGULANGAN BENCANA Markas PusatPalangMerahIndonesia Jl. Jend. Gatot SubrotoKav. 96, Jakarta12790- Indonesia Telp.+6221 7992325, Fax. +6221 7995188 Email:
[email protected] website: www.palangmerah.org
Petunjuk Pelaksanaan
POSKO
Petunjuk Pelaksanaan
POSKO PENANGGULANGAN BENCANA
2008
Judul buku:
PETUNJUK PELAKSANAAN POSKO PENANGGULANGAN BENCANA Juklak Posko PB PMI ini merupakan acuan yang dipergunakan sebagai standar penetapan posko PMI di berbagai tingkatan di seluruh Indonesia.
Penyusun: Palang Merah Indonesia (PMI) Desain sampul & Layout: Redshop, Jakarta Penerbit: Palang Merah Indonesia (PMI) Didukung oleh: Palang Merah Perancis Copyright 2008 All right reserved Cetakan 1, Februari 2008 ISBN : 978-979-3575-26-1
Kata Pengantar
KATA PENGANTAR Penyelenggaraan penanggulangan bencana PMI yang cepat, tepat dan terkoordinasi sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah tujuan utama pelayanan tanggap darurat bencana PMI. Beberapa mekanisme penanganan bencana telah dibuat sebagai pedoman penyelenggaraan di setiap jenjang PMI. Petunjuk pelaksanaan pengelolaan posko penanggulangan bencana PMI ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari isi Protap tanggap darurat bencana PMI dala m pengorganisasian Tanggap Darurat Bencana. Juklak ini berisikan petunjuk tata cara pelaksanaan sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan dalam Protap secara terkoordinir sehingga tindakan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang maksimal secara berdayaguna dan berhasil guna. Beberapa hal yang tertuang di dalam juklak ini antara lain jenis, fungsi dan tugas posko; persyaratan standar posko PB (Penanggulangan Bencana)PMI; struktur organisasi dan mekanisme kerja dan anggaran posko. Kita bersama menyadari dalam operasi tanggap darurat bencana di lapangan sampai saat ini, koordinasi serta pengelolaan informasi menjadi ham batan yang selalu ditemui. Sampai saat ini kita telah mempunyai produk kebijakan penanggulangan bencana, penyiapan sumber daya manusia melalui pelatihan berstandar serta perlengkapannya. Perangkat operasional tersebut kesemuanya membutuhkan tempat pengendalian operasi untuk menjamin efektifitas kinerja secara terstruktur yang disebut Posko. Buku ini diharapkan menjadi pedoman penyelenggaraan posko di setiap jenjang PMI sehingga koordinasi serta pengelolaan informasi terkait penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif dan terstruktur guna menunjang operasional di lapangan. Kami menyadari bahwa Juklak Pengelolaan Posko Penanggulangan Bencana ini jauh dari sempurna sehingga dibutuhkan masukan dan saran dari semua pihak sebagai bahan penyempurnaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Juklak ini, semoga Juklak Pengelolaan Posko PB ini dapat menjadi a cuan yang baik bagi PMI dalam upaya peningkatan kapasitas PMI dal am hal penanggulangan bencana.
Jakarta, Desember 2007 Pengurus Pusat PALANG MERAH INDONESIA Sekretaris Jenderal
IYANG D. SUKANDAR
i
Daftar Isi
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi
Halaman i iii
BAB I
PENDAHULUAN A. Umum B. Maksud dan Tujuan C. Dasar D. Pengertian Pokok
1 1 1 2 2
BAB II
JENIS, FUNGSI, DAN TUGAS POSKO PB PMI A. Jenis B. Tugas dan Fungsi 1. Posko PB PMI Pusat 2. Posko PB PMI Daerah 3. Posko PB PMI Cabang 4. Posko PB Darurat Lapangan
3 3 3 3 3 4 4
BAB III
PERSYARATAN STANDAR POSKO PB PMI A. Persyaratan B . Peralatan Standar Posko PB 1. Posko PB PMI Pusat 2. Posko PB PMI Daerah 3. Posko PB PMI Cabang 4. Posko PB Darurat Lapangan C. Kegiatan Posko PB 1. Dalam Situasi Normal 2. Dalam Situasi Darurat D. Personil Posko PB
5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7
BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA A. Struktur Organisasi 1. Posko PB PMI Pusat 2. Posko PB PMI Daerah 3. Posko PB PMI Cabang 4. Posko PB Darurat Lapangan
9 9 9 9 9 9
iii
iii
Daftar Isi
iv
iv
B. Mekanisme Kerja 1. Posko PB PMI Pusat 2. Posko PB PMI Daerah 3. Posko PB PMI Cabang 4. Posko PB Darurat Lapangan
10 10 10 11 11
BAB V
ANGGARAN POSKO PB
13
BAB VI
PENUTUP
15
Pendahuluan
BAB
I
A.
PENDAHULUAN
Umum Suksesnya kegiatan operasi penanggulangan bencana sangat tergantung pada kemampuan menerapkan pengetahuan manajemen bencana. Jika prinsip-prinsip manajemen bencana dapat diaplikasikan dengan baik, tentu perangkat pengendali operasi menjadi hal yang prinsip dan mutlak diperlukan. Pengendalian operasi yang efektif dan terstruktur merefleksikan kinerja yang baik dan untuk dapat mencapai hal tersebut perlu adanya tempat pengendalian operasi yang disebut Posko. PMI sesuai dengan mandatnya, dituntut harus mampu menyediakan pelayanan kepada masyarakat korban bencana secara efektif dan efisien serta sesuai dengan Prinsipprinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Untuk mencapai penyediaan pelayanan yang efektif dan efisien, telah banyak usaha yang dilakukan seperti penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, peralatan yang standar, manual atau guideline yang jelas, demikian pula beberapa Protap telah diberlakukan. Yang kurang mendapat perhatian PMI adalah ide pembentukan Posko PMI. Hingga sejauh ini hanya satu atau dua PMI Daerah yang telah mengelola posko yang beroperasi 24 jam. Bagi PMI Daerah dan PMI Cabang yang belum memiliki posko, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana operasional. Sedangkan beberapa PMI Daerah yang memiliki cukup dana belum memahami pentingnya keberadaan Posko di tingkat PMI Daerah dan PMI Cabang. Untuk hal tersebut, PMI Pusat memandang perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Posko Penanggulangan Bencana (PB) PMI yang selanjutnya diharapkan mampu menjadikan panduan bagi PMI Daerah dan PMI Cabang dalam mendirikan posko, baik posko untuk menunjang usaha kesiapsiagaan maupun posko tanggap darurat. Dengan diterbitkannya Juklak Posko PB PMI ini, PMI Daerah dan PMI Cabang memiliki kesamaan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan standar posko PB PMI dan bagaimana mengoperasikannya secara efektif dan efisien.
B.
Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud diterbitkannya buku ini adalah untuk menjadikan panduan bagi PMI dalam mengelola posko PB. 2.
Tujuan Juklak Posko PB PMI bertujuan untuk mambantu personil Posko dalam memahami tugas pokok dan fungsi serta mampu mengelola Posko standar PMI dengan baik.
1 1
Pendahuluan
B. Dasar 1. Undang-Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. KEPPRES RI no. 25 tahun 1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan atas pendirian Perhimpunan Palang Merah Indonesia. 3. KEPPRES RI no. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia dan Tugas Pokok PMI. 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI. 5. Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI tahun 2004 - 2009. 6. Program kerja PMI. C. Pengertian Umum 1. Posko adalah ruang pusat pengendalian kegiatan yang dilaksanakan PMI dalam penyebaran informasi kepada masyarakat dan Pemerintah. 2. Posko Penanggulangan Bencana (PB) adalah ruang pusat pengendalian kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan meren canaka n, mengkoordinasikan dan pemantauan (monitoring). 3. Posko Darurat Lapangan adalah pusat pengendalian kegiatan operasional tanggap darurat di lokasi bencana.
2 2
Jenis, Fungsi dan Tugas Posko
BAB
II
JENIS, FUNGSI DAN TUGAS POSKO
A.
Jenis Jika dilihat dari aspek tingkatan penanganan bencana oleh PMI dan kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana, maka Posko dibagi menjadi 4 jenis yaitu: 1. Posko PB PMI Pusat 2. Posko PB PMI Daerah 3. Posko PB PMI Cabang 4. Posko PB Darurat Lapangan
B.
Tugas dan Fungsi 1. Posko PB PMI Pusat a. Mengkordinasikan seluruh Posko PB PMI Daerah. b. Membantu perencanaan operasional di tingkat pusat. c. Meningkatkan peran dan fungsi Posko PB PMI Daerah . d. Menyediakan dan membagi informasi yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat nasional kepada mitra-mitra dan instansi-instansi terkait. e. Menyediakan dan memutakhirkan database. f. Mengambil alih tugas dan fungsi apabila Posko PB PMI Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya. g. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan di lapangan dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak yang terkait baik secara internal dan eksternal apabila diperlukan. h. Membuka akses komunikasi dan berbagi informasi kepada instansi lintas sektoral terkait di tingkat nasional. i. Melalui Posko PB PMI Daerah, Posko PB PMI Pusat senantiasa memberikan pembinaan teknis serta motivasi demi kemajuan kegiatan yang dilaksanakan. 2. Posko PB PMI Daerah a. Mengkordinasikan seluruh Posko PB PMI Cabang. b. Membantu perencanaan operasional tingkat daerah. c. Meningkatkan peran dan fungsi Posko PMI Cabang. d. Menyediakan dan membagi informasi yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat daerah. e. Mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana melalui Posko PB PMI Cabang f. Mengambil alih tugas dan fungsi apabila Posko PB PMI Cabang tidak dapat melaksanakan fungsinya.
3 3
Jenis, Fungsi dan Tugas Posko
g. h.
i. j.
Menyediakan dan memutakhirkan database. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan di lapangan dengan mengkoordinasikan kepada pihak-pihak yang terkait baik secara internal (menyampaikan kepada Posko PB PMI Pusat) dan eksternal (lintas sektoral tingkat daerah). Membuka akses komunikasi dan berbagi informasi kepada Instansi lintas sektoral terkait di tingkat daerah. Melalui Posko PB PMI Cabang, Posko PB PMI Daerah senantiasa memberikan pembinaan teknis serta motivasi demi kemajuan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Posko PB PMI Cabang a. Secara langsung mengkoordinasikan dan mengendalikan posko darurat lapangan. b. Membuat perencanaan operasional tingkat cabang. c. Menyediakan dan membagi informasi vertikal (PMI Daerah yang ditembuskan ke PMI Pusat) dan horizontal (dengan dinas-dinas terkait) mengenai kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat Cabang dan instansi-instansi lintas sektoral. d. Menyediakan dan memutakhirkan database. e. Membuat perencanaan operasi tanggap darurat (Renops) f. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan di lapangan dengan mengkoordinasikan kepada pihak-pihak yang terkait baik secara internal (menyampaikan kepada Posko PB PMI Daerah) dan eksternal (lintas sektoral terkait tingkat kabupaten/kota). g. Membuka akses komunikasi dan berbagi informasi kepada instansi lintas sektoral terkait di tingkat kabupaten/kota. 4. Posko PB Darurat Lapangan a. Secara langsung mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasi tanggap darurat lapangan. b. Menyediakan informasi selengkap mungkin yang berkaitan dengan operasi yang dilaksanakan kepada PMI Cabang, PMI Daerah, dan PMI Pusat. c. Pusat sumber informasi kegiatan yang dilaksanakan PMI di lapangan. d. Pusat kegiatan operasi tanggap darurat di lapangan.
Catatan: Penetapan Posko PB darurat lapangan disesuaikan dengan kebutuhan, apabila tidak dibutuhkan maka Posko PB PMI Cabang sekaligus berfungsi sebagai posko pengendali kegiatan di lapangan.
4
Persyaratan Standar Posko PB PMI
BAB
III
PERSYARATAN STANDAR POSKO PB PMI
A.
Persyaratan Fisik 1. Posko PB PMI Pusat, Daerah dan Cabang terletak pada bagian bangunan kantor masing-masing. 2. Ukuran ideal ruangan Posko PB PMI Pusat adalah 10 x 15 m, Posko PB PMI Daerah 5 x 10 m, Posko PB PMI Cabang 5 x 10 m. 3. Ruangan/bangunan layak untuk ditempati, aman, cukup ventilasi, mudah diakses, tersedia penerangan listrik, dll. 4. Tersedia kamar istirahat untuk regu jaga. 5. Tersedia lapangan parkir. 6. Khusus untuk posko PB darurat lapangan dapat mempergunakan tenda pleton atau memanfaatkan bangunan yang masih layak dihuni.
B.
Peralatan Standar Posko PB 1. Posko PB PMI Pusat a. Peralatan komunikasi, minimal 3 sambungan telepon dan 1 mesin fax, internet dapat diakses 24 jam, radio band (rig) menjangkau wilayah nasional dan lokal, Handy Talky (HT) minimal 5 buah, telepon satelit. b. Peralatan kantor, minimal 5 desktop, 3 unit laptop, 2 unit printer ( fix dan portable), meubeler untuk meja kerja staf, meja pertemuan, lemari untuk arsip, Alat Tulis Kantor (ATK), foto copy portable. c. Piranti keras (hardware): Hazard map masing-masing daerah versi cetak, data base hazard dan kapasitas daerah versi cetak, data base contact person internal dan eksternal versi cetak, data base informasi transportasi, data base instansi terkait, 1 unit white board ukuran besar, TV, LCD, screen dan 10 unit papan flip chart, dan alat Global Positioning System (GPS) untuk sejumlah cabang yang ada di daerah. d. Piranti lunak (Software): Hazard map masing-masing daerah, data base hazard dan kapasitas daerah, data base contact person internal dan eksternal, data base informasi transportasi, data base instansi terkait. e. Standar personil kits sejumlah regu jaga. 2. Posko PB PMI Daerah a. Peralatan komunikasi, 1 sambungan telepon dan mesin fax, internet dapat diakses 24 jam, radio band menjangkau wilayah daerah dan lokal, dan HT. b. Peralatan kantor, minimal 1 komputer desktop, meja kerja staf, meja
1 5 5
Persyaratan Standar Posko PB PMI
c.
d. e.
2.
pertemuan, lemari arsip, dan ATK. Peta rawan bencana masing-masing kabupaten/kota versi cetak, data base hazard dan kapasitas kabupaten/kota versi cetak, data base contact person internal dan eksternal versi cetak, data base informasi transportasi, data base instansi terkait, 1 unit white board ukuran besar, TV, dan 1 unit papan flip chart, dan .... Standar personil kits sejumlah regu jaga yang dimiliki dan loker. 1 unit kendaraan operasional yang setiap saat dapat dipergunakan.
Posko PB PMI Cabang a. Peralatan komunikasi, 1 sambungan telepon dan mesin fax, dapat akses internet, radio komunikasi menjangkau wilayah cabang setempat dan lokal dan HT. b. Peralatan kantor, minimal 1 desktop, meja kerja staf, meja pertemuan, cup board untuk arsip dan ATK. c. Peta rawan bencana masing-masing kecamatan versi cetak, data base hazard dan kapasitas kecamatan versi cetak, data base contact person internal dan eksternal versi cetak, data base informasi transportasi, database instansi terkait, 1 unit white board ukuran besar, 1 komputer desktop, TV, screen dan 10 unit papan flip chart. d. Standar personil kits sejumlah regu yang dimiliki. e. 1 unit kendaraan operasional.
3. Posko PB Darurat Lapangan a. Peralatan komunikasi. b. Peralatan kantor, komputer (desktop atau laptop), meja kerja, ATK sesuai kebutuhan di lapangan. c. Peta rawan bencana wilayah yang terkena bencana, data base hazard dan kapasitas wilayah operasi, data base contact person internal dan eksternal, data base informasi transportasi, data base instansi terkait, 1 unit white board ukuran besar, sangat efektif apabila tersedia LCD dan screen, papan flip chart sesuai kebutuhan. d. Format-format pelaporan. e. Alat transportasi Catatan: Peralatan yang dibutuhkan harus berdasarkan kebutuhan di lapangan. Pemenuhan persyaratan fisik disesuaikan dengan kapasitas setempat.
6 6
Persyaratan Standar Posko PB PMI
C. Kegiatan Posko PB Ditinjau dari aspek kegiatan, fungsi posko PB dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Dalam situasi normal a. Mencari, menerima, mengolah dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan upaya-upaya pengurangan risiko. b. Menyelenggarakan administrasi posko meliputi pencatatan, perencanaan dan pelaporan. c. Menyelenggarakan pengecekan perlengkapan pendukung posko dan perlengkapan operasional agar senantiasa siap pakai. 2. Dalam masa tanggap darurat a. Posko PB PMI Pusat melaksanakan dukungan kegiatan operasi posko PB PMI Daerah seperti pengumpulan data, hasil asesmen dan hal-hal yang perlu didukung oleh PMI Pusat. b. Posko PB PMI Daerah mengkoordinasikan kegiatan posko PB PMI Cabang seperti pengumpulan data, hasil asesmen dan hal-hal yang perlu didukung oleh PMI Daerah dan PMI Pusat. c. Posko PB PMI Cabang menyelenggarakan kegiatan operasi tanggap darurat sesuai dengan Rencana Operasional (Renops) tanggap darurat yang telah ditetapkan. d. Membangun komunikasi antar posko PB PMI. D. Personil Posko PB Yang dimaksud dengan personil posko PB adalah KSR/TSR/SATGANA PMI yang secara khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas jaga di posko. 1. Persyaratan Personil Posko a. Pada saat situasi normal personil posko adalah anggota KSR/TSR dan dalam situasi bencana dilaksanakan oleh Satgana. b. Telah mengikuti orientasi pengelolaan posko. c. Memiliki ketrampilan berkomunikasi yang baik. d. Menguasai komputer minimal Word dan Excel. e. Mampu mengoperasionalkan radio komunikasi. f. Memiliki disiplin, loyalitas dan integritas yang tinggi. g. Khusus untuk personil posko di lapangan sangat diharapkan memenuhi persyaratan dimaksud, jika tidak memungkinkan dapat menunjuk relawan, staf atau pengurus yang telah berpengalaman mengendalikan operasi atau terlibat dalam operasi tanggap darurat.
7 7
8
Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja
BAB
IV
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA
A. STRUKTUR ORGANISASI 1. Posko PB PMI Pusat a. Penanggung jawab b. Kordinator operasional c. Wakil d. Petugas posko PB yang terdiri dari: 1) Seksi administrasi dan pelaporan 2) Seksi informasi dan komunikasi e. Personil posko PB minimal berjumlah
: Sekretaris jenderal : Kepala divisi PB : Ka.Sub.Div Respon
: 4 orang
2. Posko PB PMI Daerah a. Penanggung jawab : Pengurus Daerah bidang PB b. Pelaksana Harian : Sekretaris/Kepala Markas c. Kordinator operasional : Kabid .Pelayanan/PB d. Petugas posko PB (terdiri dari staf posko yang ditunjuk secara khusus) 1) Seksi administrasi dan pelaporan 2) Seksi informasi dan komunikasi e. Personil posko PB minimal berjumlah : 4 orang 3. Posko PB PMI Cabang a. Penanggung jawab : Pengurus Cabang bidang PB b. Pelaksana Harian : Sekretaris/Kepala Markas c. Kordinator operasional : Kasi. Pelayanan/PB d. Seksi (terdiri dari staf posko yang ditunjuk secara khusus) 1) Seksi administrasi dan pelaporan 2) Seksi informasi dan komunikasi e. Personil posko PB minimal berjumlah : 2 orang 4.
Posko PB Darurat Lapangan a. Penanggung jawab b. Kordinator c. Wakil kordinator d. Seksi-Seksi 1) Seksi administrasi dan keuangan 2) Seksi bantuan/relief 3) Seksi infokom 4) Seksi logistik dan transportasi 5) Seksi mobilisasi relawan
: Kordinator Lapangan : Staf/Relawan yang ditunjuk : Staf/Relawan yang ditunjuk :
9 9
Persyaratan Standar Posko PB PMI
6) Lain-lain (sesuai kebutuhan) e. Jumlah personil posko PB darurat lapangan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan atau besarnya operasi tanggap darurat yang dilakukan.
B.
MEKANISME KERJA I. Posko PB PMI Pusat a. Informasi bencana yang diterima oleh personil posko diolah dan dikaji yang dipimpin oleh kordinator posko. b. Informasi yang masuk ke posko berupa informasi kejadian bencana di daerah. c. Informasi yang diterima dapat berupa laporan bencana yang memerlukan dan atau tidak memerlukan bantuan. d. Informasi relevan yang diterima oleh posko harus diteruskan kepada Pelaksana Harian secara berkala atau atas permintaan. e. Informasi yang sampai pada Pelaksana Harian selanjutnya dipelajari dan Pelaksana Harian segera menugaskan koordinator posko untuk menindaklanjuti informasi yang dimaksud. f. Informasi yang bersifat darurat dan memerlukan bantuan Posko PMI Pusat, maka Sekretaris Jenderal (Sekjen) selaku Pelaksana Harian menyiapkan kebijakan yang perlu ditetapkan. g. Informasi dimaksud pada point f diatas disampaikan kepada penanggung jawab posko dalam hal ini Sekjen dan dilaporkan ke Ketua Umum PMI dengan tembusan ke seluruh kepala divisi terkait. h. Jika informasi tersebut bersifat laporan kejadian bencana yang tidak memerlukan intervensi PMI Pusat, maka PMI Pusat berkewajiban memantau perkembangan di lapangan. i. Pelaksanaan operasi diputuskan oleh Pelaksana Harian dan disampaikan kepada penanggung jawab posko. 2.
10 10
Posko PB PMI Daerah a. Informasi bencana yang diterima oleh personil posko diolah dan dikaji yang dipimpin oleh kordinator posko. b. Informasi yang masuk ke posko berupa informasi kejadian bencana di daerah. c. Informasi yang diterima dapat berupa laporan bencana yang memerlukan dan atau tidak memerlukan bantuan. d. Informasi relevan yang diterima oleh posko harus diteruskan kepada Pelaksana Harian untuk selanjutnya di laporkan kepada penanggung jawab posko. e. Informasi yang bersifat darurat dan memerlukan bantuan posko PB PMI Pusat, maka Sekretaris atau Kepala Markas selaku Pelaksana Harian menyiapkan halhal yang perlu diinformasikan. f. Informasi dimaksud pada point f diatas dilaporkan penanggung jawab posko
Persyaratan Standar Posko PB PMI
g.
h.
3.
4.
dalam hal ini Ketua PMI Daerah. Jika informasi tersebut bersifat laporan kejadian bencana semata, maka PMI Daerah berkewajiban memantau perkembangan di lapangan dan menyampaikan informasi tersebut ke posko PB PMI Pusat. Keputusan melaksanakan operasi diputuskan oleh Pelaksana Harian (Sekretaris/Kepala Markas) dan dilaporkan kepada penanggung jawab posko (Ketua PMI Daerah).
Posko PB PMI Cabang a. Informasi bencana yang diterima oleh personil posko diolah dan dikaji yang dipimpin oleh koordinator posko. b. Informasi yang diterima oleh posko harus diteruskan kepada Pelaksana Harian. c. Pelaksana Harian akan mempelajari informasi dengan segera dan memerintahkan kepada koordinator posko untuk merespon informasi yang dimaksud. d. Informasi yang bersifat darurat dan memerlukan dukungan Markas PMI Daerah, maka Sekretaris atau Kepala Markas Cabang selaku Pelaksana Harian mengajukan permohonan dukungan kepada PMI Daerah. Apabila PMI Daerah tidak dapat menyiapkan hal-hal yang diperlukan, maka posko PB PMI Daerah dapat menyampaikan kepada posko PB PMI Pusat. e. Informasi dimaksud pada point f diatas dilaporkan kepada penanggung jawab posko dalam hal ini Ketua PMI Cabang. f. Jika informasi yang bersifat laporan kejadian bencana, maka PMI Cabang berkewajiban memantau perkembangan di lapangan dan meneruskan informasi tersebut ke posko PB PMI Daerah. g. Keputusan melaksanakan operasi diputuskan oleh Pelaksana Harian (Sekretaris/Kepala Markas) dan dilaporkan kepada penanggung jawab posko (Ketua PMI Cabang). Posko PB Darurat Lapangan a. Posko PB darurat lapangan dibentuk berdasarkan kebutuhan operasi dan struktur organisasinya merujuk pada struktur organisasi standar di atas. b. Semua kegiatan operasi yang dilaksanakan tetap di bawah koordinasi Pengurus PMI Cabang dan secara teknis Pengurus PMI Cabang dapa t menunjuk Koordinator Operasi Tanggap Darurat. c. Koordinator Operasi Tanggap Darurat bertanggung jawab terhadap Pengurus PMI Cabang. d. Semua bentuk kegiatan administrasi dan pelaporan ditujukan kepada Pengurus PMI Cabang berdasarkan hasil laporan masing-masing sektor di lapangan.
11 11
12
Anggaran Posko PB
BAB
V II
ANGGARAN POSKO PB
Yang dimaksud dengan anggaran posko PB adalah anggaran yang mencakup dana rutin dan dana operasional. 1. Belanja rutin terdiri dari insentif petugas posko, pemeliharaan peralatan, pengadaan ATK. 2. Belanja operasional terdiri dari mobilisasi personil, pengadaan peralatan, logistik dan transportasi. 3. Sumber dana: a. Dana yang dialokasi untuk operasional penanggulangan bencana. b. Sponsorship. c. Bantuan yang tidak mengikat.
13 13
14
BAB
VI II
PENUTUP Juklak posko PB PMI ini merupakan acuan yang dipergunakan sebagai standar penetapan posko PMI di berbagai tingkatan di seluruh Indonesia.
15 15
Dalam melakukan kegiatan dan pelayanan, PMI berpegang pada Tujuh Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu: 1.
KEMANUSIAAN Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Gerakan) lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran tanpa membeda-bedakan mereka dan untuk mencegah serta mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi di mana pun. Tujuannya ialah melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi antarsesama manusia.
2.
KESAMAAN Gerakan memberi bantuan kepada orang yang menderita tanpa membeda-bedakan mereka berdasarkan kebangsaan, ras, agama, tingkat sosial atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata ialah mengurangi penderitaan orang per orang sesuai dengan kebutuhannya dengan mendahulukan keadaan yang paling parah.
3.
KENETRALAN Gerakan tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama atau ideologi.
4.
KEMANDIRIAN Gerakan bersifat mandiri. Setiap Perhimpunan Nasional sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan harus menaati peraturan hukum yang berlaku di negara masing-masing, namun Gerakan bersifat otonom dan harus menjaga tindakannya agar sejalan dengan Prinsip Dasar Gerakan.
5.
KESUKARELAAN Gerakan memberi bantuan atas dasar sukarela tanpa unsur keinginan untuk mencari keuntungan apapun.
6.
KESATUAN Didalam satu negara hanya boleh ada satu Perhimpunan Nasional dan hanya boleh memilih salah satu lambang yang digunakan: Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Gerakan bersifat terbuka dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negara yang bersangkutan.
7.
KESEMESTAAN Gerakan bersifat semesta. Artinya, Gerakan hadir di seluruh dunia. Setiap Perhimpunan Nasional mempunyai status yang sederajat, serta memiliki hak & tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain.
