Buku Panduan Rapat Koordinasi TIK dan Sosialisasi P2KTD PID
December 12, 2018 | Author: Jamu Desa | Category: N/A
Short Description
Buku Panduan Rapat Koordinasi TIK dan Sosialisasi P2KTD PID...
Description
BUKU PANDUAN SOSIALISASI P2KTD DAN RAPAT KOORDINASI TIM INOVASI KABUPATEN (TIK) KABUPATEN KUDUS
HOTEL PROLIMAN KUDUS 25-28 OKTOBER 2018
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________2
DAFTAR ISI
KAK Sosialisasi P2KTD Dan Rakor TIK Program P rogram Inovasi Desa Kabupaten Kudus ........................ .................................. ...................... ...................... ................... ......... Daftar Isitailah dan Singkatan
4
..................... ................................. ........................ .................... ........
20
Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa (PID) .................... ....................
28
Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) ..................... .....................
24
Fasilitasi Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
................ ................
37
.................. ..................
43
Panduan Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID) Konsep Penyedia Pe nyedia Peningkatan Kapasitas Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)
............................................................. ...................................................................................... .........................
49
Fasilitasi Pemanfaatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) ............................................ .................... .................................... ............
63
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________3
KERANGAK ACUAN KEGIATAN SOSIALISASI P2KTD DAN RAKOR TIK PROGRAM INOVASI DESA KABUPATEN KUDUS A.
Pendahuluan Program Inovasi Desa (PID) hadir sebagai upaya mendorong peningkatan peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa (DD) dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan Desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusai serta infrastruktur Desa. Melalui Program Inovasi Desa (PID) diharapkan mampu memicu munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatif. Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan DD sebagai investasi dalam peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan PID adalah 1) Pengarusutamaan kegiatan-kegiatan inovasi yang dapat mendorong efektivitas penggunaan atau investasi dana di Desa menuju peningkatan produktivitas Desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif; 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dan pengelolaan program. Proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis meliputi proses identifikasi inovasi, validasi, dokumentasi, proses pertukaran pengetahuan atau eksposisi dan replikasi. Melalui proses ini diharapkan adanya bursa pengetahuan dan inovasi desa pembangunan perdesaan. Program Inovasi desa dalam pelaksanaannya pasti membutuhkan perangkat koordinasi yang efektif untuk menunjang efektivitas gerak serta peran antar bagian di dalamnya. Koordinasi dalam Program Inovasi Desa (PID) telah menjadin agenda rutin yang dituangkan dalam rencana kerja pada setiap tingkatan mulai dari desa sampai dengan nasional, dan menjadi sangat penting karena dalam rapat koordinasi diharapkan terjadi kesinambungan yang sinergis antar pihak untuk keberlangsungan kegiatan baik aspek keproyekan maupun keprogramannya. Pada momen rapat koordinasi tersebut terutama juga dimanfaatkan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekaligus mencari upaya penyelesaiannya, pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas bagi pelaku – pelaku program dan penyampaian informasi program terkini. Khusus pelaksanaan koordinasi di tingkat Kabupaten, Tim Inovasi Kabupaten (TIK) disediakan alokasi khusus Dana rakor TIK di tingkat Kabupaten. Dalam pelaksanaanya TIK dan Tenaga Ahli Kabupaten bertanggungjawab terhadap kualitas penyelenggaraan rapat koordinasi dimaksud. Tenaga Ahli Kabupaten bertanggungjawab terhadap substansi forum rapat koordinasi Kabupaten dengan mendasarkan pada situasi kondisi
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________4
pelaksanaan program di lapangan. Rapat koordinasi dirancang untuk dapat dimanfaatkan menjadi wahana refleksi dan evaluasi terhadap kinerja program, mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi, memetakan berbagai kekuatan dan kelemahan, merumuskan isu-isu utama, serta menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat diimplementasikan di kabupaten maupun kecamatan secara operasional. B.
Dasar Hukum a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; e. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Na sional Tahun 2015-2019; h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; i. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Negara/Lembaga; j. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi; k. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa; l. Keputusan Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 36 Tahun Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________5
2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018; m. Keputusan Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Program Pembangunan Dan pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018; n. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Kegiatan Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Tahun Anggaran 2018; o. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa; dan p. Keputusan Bupati Kudus Nomor 412.2/156/2018 tanggal Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2018 C.
Tema Rakor Rapat koordinasi TIK tingkat Kabupaten merupakan rapat kordinasi tematik yang merefleksikan semangat dan tujuan yang hendak dicapai sehingga tercermin dalam agenda pokok yang akan dibahas/dilakukan dalam rapat tersebut. Tema dibahas dan disusun pada pertemuan persiapan rapat koordinasi TIK yang melibatkan tenaga ahli Kabupaten dan TIK Kabupaten. Adapun tema rapat koordinasi yang diselenggarakan pada bulan Oktober ini adalah Rapat Koordinasi TIK adalah “Mewujudkan Program Inovasi Desa di Kudus yang mampu mengaktivasi kesejahteraan masyarakat Desa”.
D.
Materi Materi dan pokok bahasan rapat koordinasi mendasarkan pada tema rapat koordinasi serta pemenuhan kebutuhan peningkatan kinerja Program Inovasi Desa (PID) berkaitan dengan progres dan situasi kondisi pelaksanaan Program Inovasi desa.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________6
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
E.
Sosialisasi tentang PID khususnya P2KTD Struktur Organisasi dalam PID Peran TIK dalam PID di tingkat Kecamatan Membangun Tim Kerja di Tingkat T ingkat Kabupaten Konsep dan alur mekanisme P2KTD Identifikasi dan verifikasi kebutuhan P2KTD d i Desa Penyusunan Direktori P2KTD Pemanfaatan, pemantauan, pelaporan kegiatan P2KTD di Desa Pokok – pokok evaluasi pelaksanaan penyaluran, dan penggunaan DOK Bantuan Pemerintah PPID Pokok-pokok evaluasi pelaksanaan PID Strategi penanganan masalah pada pelaksanaan PID Konsolidasi Rencana Tindak Lanjut Pengelolaan Pengetahuan – Bursa Inovasi Desa – Replikasi Posyandu Integrasi : menjawab tantangan kegiatan inovatif Desa Pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan TPID Pelaksanaan Pelatihan TPID Pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan TPID Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa
Metode dan Pendekatan Dalam setiap pembahasan materi rapat akan dilakukan pendekatan yang terpadu antara Pembelajaran Orang Dewasa (POD) dengan berbagai pendekatan yang relevan melalui proses diskusi, pemaparan, penugasan, maupun kombinasi dari ketiganya. Setiap materi yang outputnya berupa rumusan implementatif dipertimbangkan dengan mengembangkan pendekatan pengembangan potensi pelaku dan pendamping Program Inovasi Desa (PID). Teknis dan metode lainnya dapat digunakan untuk pelaksanaan rapat koordinasikan dengan memperhatikan tujuan dan capaian rapat koordinasi TIK.
F.
Tujuan Sesuai Keputusan Keputusan Direktur Jendral PMD Kementerian Desa Nomor 37 Tahun 2018 bahwa Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK bertujuan : 1. Memperkenalkan keberadaan P2KTD kepada stakeholder terkait terkait dalam mendukung pelaksanaan PID khususnya bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, bidang pengembangan SDM (PAUD, POSYANDU), serta pembangunan infrastruktur Desa:
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________7
2. Menjelaskan pentingnya P2KTD dalam pelaksanaan UU Desa serta mempersiapkan penyusunan profil P2KTD dalam mendukung PID: 3. Melakukan analisa dan evaluasi reguler atas penyaluran dan penggunaan DOK Bantuan Pemerintah PPID Tahun 2018: 4. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID): 5. Perencanaan kegiatan pelaksanaan Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018, terutama kegiatan DOK Bantuan Pemerintah PPID: 6. Merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan Program Inovasi Desa: 7. Pengendalian dan konsolidasi Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) Dan rapat koordinasi berikutnya bertujuan : 1. Secara umum rapat koordinasi adalah Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan Program Inovasi desa; 2. Penyampaian Laporan Program secara Rutin dan Berkala; 3. Mengkonsolidasikan/mengkoordinasikan jajaran fungsional dengan struktural dalam sebuah forum sehingga muncul sinergisitas dalam pelaksanaan Program inovasi Desa di Kabupaten, Kecamatan dan Desa; 4. Menyampaikan informasi kebijakan program sekaligus merumuskan langkah secara konkrit pelaksanaan kebijakan Program Inovasi Desa 5. Membahas kemajuan dan pencapaian target kegiatan; 6. Menyampaikan hasil supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan program; program; 7. Meningkatkan kapasitas Tim Inovasi desa, Tenaga Ahli Kabupaten, pendamping Desa, dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) G.
Keluaran/ Output 1. Memahami konsep P2KTD 2. Mampu memfasilitasi TPID dalam memperoleh layanan P2KTD: 3. Mampu memberikan dukungan atas terlaksananya P2KTD: 4. Teranalisa dan terevaluasinya pelaksanaan penyaluran dan penggunaan DOK Bantuan Pemerintah TPID: 5. Teranalisa dan terevaluasinya pelaksanaan PID TPID TPID 6. Terbentuknya pola perencanaan PID khususnya Bantuan Pemerintah PPID 7. Adanya langkah-langkah penyelesaian masalah yang timbul selama pelaksanaan Program Inovasi Desa: 8. Adanya hasil pengendalian dan konsolidasi
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________8
Adapun hasil yang diharapkan pada rapat koordinasi berikutnya adalah : 1. Dirumuskannya risalah hasil rapat yang disepakati bersama yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan program sampai dengan periode rapat koordinasi berikutnya; 2. Dihasilkan panduan-panduan teknis yang secara operasional dapat membantu Pendamping Desa maupun pelaku program lainnya dalam melaksanakan Program Inovasi Desa; 3. Tersampaikannya umpan balik pelaksanaan kegiatan di Kecamatan dan hasil supervisimonitoring oleh Kabupatensecara tertulis; 4. Modul, panduan dan kebijakan dapat dideseminasikan kepada Pendamping desa/ TIK kabupaten serta dipastikan mekanisme deliveri lanjutannya pada tingkatan di bawahnya; 5. In service training sebagai bagian dari proses capacity building dapat dilakukan oleh Tenaga Ahli Kabupaten/TIK Kabupaten kepada Pendamping Desa dan TPID; 6. Terjalinnya komunikasi yang harmonis antara jajaran struktural dengan fungsional dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa. H.
Indikator Kinerja 1. Tersosialisasinya PID khususnya P2KTD P2KTD 2. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan arah, dan tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi TIK: 3. Tersusunnya pola perencananaan (time Schedule) Program Inovasi Desa: 4. Disepakatinya Rencana Kegiatan Tindak Lanjut
I.
Pengendali Rapat Koordinasi/Person In Charge Dalam rangka menjamin pelaksanaan rapat koordinasi dapat berlangsung secara tertib dan teratur sehingga optimal dalam pencapaian tujuannya maka perlu dikendalikan pelaksanaanya oleh seorang penanggungjawab kegiatan. Yang bersangkutan berkewajiban mengendalikan waktu, kesiapan moderator, narasumber serta panitia pada pada saat rapat berlangsung. berlangsung.
J.
Jadwal dan Kisi-Kisi Jadwal dan kisi-kisi sebagaimana sebaga imana terlampir
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________9
K.
Risalah
Setiap penyelenggaraan rapat koordinasi TIK wajib disusun hasil rumusan akhir, rekomendasi serta kesepakatan forum yang dibacakan di depan peserta dan disepakati bersama. Dokumen ini selanjutnya dikirim ke seluruh Kecamatan, dan pada awal pelaksanaan rapat berikutnya direview dan dievaluasi sejauh mana rekomendasi serta kesepakatan tersebut ditindaklanjuti di lapangan.
L.
Penyelenggara Penyelenggara rapat koordinasi TIK adalah TIK yang melekat pada instansi Dinas pemberdayaan masyarakat Kabupaten/nama lain bersama tenaga Ahli Kabupaten.
M.
Pembiayaan Rapat Koordinasi Dekonsentrasi
N.
TIK
ini
didanai
sepenuhnya
melalui
DIPA
Pelaporan 1. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun oleh TIK Kabupaten 2. Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pembahasannya disusun oleh TA Kabupaten
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________10
JADWAL KEGIATAN SOSIALISASI PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS TEKNIS DESA (P2KTD) DAN Rapat KOORDINASI TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA TAHUN ANGGARAN 2018 KUDUS, 25 s/d 28 OKTOBER 2018
HARI/ TGL
JAM 08.00-08.30
08.30-10.00
10.00-10.15
Kamis, 25 Oktober 2018
10.15-10.30
10.30-12.00
12.00-13.30 13.30-15.00 15.00-15.30 15.30-17.00 08.00-09.30 09.30-10.30 10.30-10.45
Jum’at, 26 Oktober 2018
10.45-12.15 12.15-13.30 13.30-15.00 15.00-15.30 15.30-17.00
08.00-09.30
Sabtu, 27 Oktober 2018
09.30-10.00 10.00-10.15 10.15-11.00
MATERI Registrasi Peserta PEMBUKAAN - Lagu Indonesia Raya - Do’a - Laporan Panitia - Sambutan dan Pembukaan Penjelasan Alur Coffe Break Sosialisasi tentang PID khususnya P2KTD dan sinergi dengan arah pembangunan Kudus ISHOMA DOK Bantuan Pemerintah PPID dan Bantuan Operasional TIK Coffe Break Peran TIK dan TPID
PIC / NARASUMBER Panitia
Kepala Dinas PMD Kudus selaku Koordinator TIK
Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah KPW IV Jateng
Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) Coffe Break Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (2KTD) ISHOMA Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (2KTD) Coffe Break Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (2KTD)
TIK/TAPMD/ TATTG
Posyandu Integrasi : menjawab tantangan kegiatan inovatif Desa
TIK (Kepala Bidang Kesehatan masyarakat Dinkes Kudus) TIK (Dr.Dra. Mamik Indaryani,MS)
Strategi penanganan masalah pada pelaksanaan PID Coffe Break Strategi penanganan masalah pada pelaksanaan PID
KET
TIK/TAPMD/ TATTG
TIK/TAID/TAPSD
TIK/TAID/TAPSD
TIK/TAID/TAPSD
TIK (Dr.Dra. Mamik Indaryani,MS)
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________11
HARI/ TGL
JAM 11.00-11.45 11.45-13.30
13.30-15.00
15.00-15.30
15.30-17.00
08.00-09.30
Minggu, 28 Oktober 2018
09.30-10.30
10.30-10.45 10.45-11.30
MATERI Monitoring dan Evaluasi
PIC / NARASUMBER TIK (Dr.Dra. Mamik Indaryani,MS)
KET
ISHOMA Pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan TPID Pelaksanaan Pelatihan TPID dan Bursa Inovasi Desa Coffe Break
Kepala Dinas PMD Kudus selaku Koordinator TIK – TPID
Pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan TPID Pelaksanaan Pelatihan TPID dan Bursa Inovasi Desa Konsolidasi Rencana Tindak Lanjut (RKTL) PID Clossing Ceremony - Lagu Indonesia Raya - Laporan Panitia - Sambutan dan Pembukaan - Do’a Coffe Break Penyelesaian administrasi
Kepala Dinas PMD Kudus selaku Koordinator TIK – TPID
TPID bawa stempel
TIK/TAPM P3MD
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________12
PROGRAM INOVASI DESA
KISI – KISI SOSIALISASI P2KTD DAN RAKOR TIK KABUPATEN KUDUS KUDUS, 25 - 28 OKTOBER 2018
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
2
1. Memperkenalkan keberadaan P2KTD kepada stakeholder terkait dalam mendukung pelaksanaan PID khususnya bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, bidang pengembangan pengembangan SDM (PAUD, POSYANDU), serta pembangunan infrastruktur infrastruktur Desa:
1. Sosialisasi tentang PID khususnya P2KTD dan sinergi dengan arah pembangunan Kudus
2. Menjelaskan pentingnya P2KTD dalam
2. Penyedia Peningkatan
3
METODE
4
5
a. Kebijakan Umum PID
Peserta rapat memahami pokok-pokok pokok-pokok kebijakan PID
b. Arah pembangunan Kudus
Peserta rapat memahami arah kebijakan Pembangunan Kudus
c. Konsep dan alur mekanisme P2KTD
ALOKASI
TUJUAN PEMBELAJARAN
peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep dan alur Penyedia Peningkatan Peningkatan Kapasitas Teknis Desa
NARASUMBER WAKTU 6
7
90 menit
Kepala Dinas PMD Kudus
270 Menit
Dian Hanafi Nur
Ceramah Tanya Jawab
(P2KTD) dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) a. Identifikasi dan verifikasi
peserta diharapkan dapat:
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________13 ______________13
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
pelaksanaan pelaksanaan UU Desa serta mempersiapkan mempersiapkan penyusunan profil P2KTD dalam mendukung PID:
2
Kapasitas Teknis Desa (2KTD)
3
kebutuhan P2KTD di Desa
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
1. Menjelaskan mekanisme P2KTD di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID); 2. Memfasilitasi Memfasilitasi P2KTD di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pelaksanaan Program Inovasi Desa.
Ceramah
peserta diharapkan dapat :
b. Penyusunan Direktori P2KTD
ALOKASI
1. Menjelaskan maksud, tujuan dan tata cara penyusunan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD); 2. Menyusun Direktori
NARASUMBER WAKTU
Tanya Jawab Diskusi
6
7
Tamziz, S.Stp.,M.M.
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
pelaksanaan pelaksanaan UU Desa serta mempersiapkan mempersiapkan penyusunan profil P2KTD dalam mendukung PID:
2
Kapasitas Teknis Desa (2KTD)
3
kebutuhan P2KTD di Desa
ALOKASI
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
1. Menjelaskan mekanisme P2KTD di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID); 2. Memfasilitasi Memfasilitasi P2KTD di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pelaksanaan Program Inovasi Desa.
Ceramah
NARASUMBER WAKTU 6
7
Tamziz, S.Stp.,M.M.
Tanya Jawab Diskusi
peserta diharapkan dapat :
b. Penyusunan Direktori P2KTD
c. Pemanfaatan P2KTD di Desa
1. Menjelaskan maksud, tujuan dan tata cara penyusunan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD); 2. Menyusun Direktori Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD). 1. Memahami hal ihwal pentingnya P2KTD 2. Mengetahui jenis layanan P2KTD Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________14 ______________14
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
2
3
ALOKASI
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
NARASUMBER WAKTU 6
7
90 Menit
Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah
3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban P2KTD
3. Melakukan analisa dan evaluasi reguler atas penyaluran dan penggunaan penggunaan DOK Bantuan Pemerintah PPID Tahun 2018:
3. DOK Bantuan Pemerintah PPID dan Bantuan Operasional TIK
a. Pokok – pokok evaluasi pelaksanaan penyaluran DOK Bantuan Pemerintah PPID dan Bantuan Operasional TIK b. Pokok – pokok penggunaan penggunaan DOK Bantuan Pemerintah PPID dan Bantuan Operasional TIK
Mengetahui Pokok – pokok evaluasi pelaksanaan penyaluran DOK Bantuan Pemerintah PPID dan Bantuan Operasional TIK Ceramah Mengetahui Pokok – pokok penggunaan DOK Bantuan Pemerintah PPID dan Bantuan Operasional TIK
Tanya Jawab Diskusi
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
2
3
ALOKASI
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
NARASUMBER WAKTU 6
7
90 Menit
Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah
3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban P2KTD
3. Melakukan analisa dan evaluasi reguler atas penyaluran dan penggunaan penggunaan DOK Bantuan Pemerintah PPID Tahun 2018:
3. DOK Bantuan Pemerintah PPID dan Bantuan Operasional TIK
a. Pokok – pokok evaluasi pelaksanaan penyaluran DOK Bantuan Pemerintah PPID dan Bantuan Operasional TIK b. Pokok – pokok penggunaan penggunaan DOK Bantuan Pemerintah PPID dan Bantuan Operasional TIK c. Mekanisme Pertanggungjawab an DOK Bantuan Operasional TIK dan DOK Bantuan Pemerintah TPID
Mengetahui Pokok – pokok evaluasi pelaksanaan penyaluran DOK Bantuan Pemerintah PPID dan Bantuan Operasional TIK Ceramah Mengetahui Pokok – pokok penggunaan DOK Bantuan Pemerintah PPID dan Bantuan Operasional TIK
Tanya Jawab Diskusi
Mengetahui Mekanisme Pertanggungjawaban DOK Bantuan Operasional TIK dan DOK Bantuan Pemerintah TPID
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________15 ______________15
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
4.
Melakukan analisa dan evaluasi terhadap Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID):
2
4. Peran TIK dan TPID
3
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
a. Struktur Organisasi dalam PID
Memahami Struktur Organisasi dalam PID
b. Peran TIK dalam PID di tingkat Kecamatan
Memahami Peran TIK dalam PID di tingkat Kecamatan
c. Membangun Tim Kerja di Tingkat Kabupaten
Memahami bagaimana Membangun Tim Kerja di Tingkat Kabupaten
d. Peran TPID di tingkat Kecamatan
Memahami Peran TPID di tingkat Kecamatan
e. Analisa dan dan evaluasi terhadap Tim Pelaksana Inovasi Desa
ALOKASI
Memahami Analisa dan evaluasi terhadap Tim Pelaksana Inovasi Desa
NARASUMBER WAKTU 6
7
90 Menit
KPW IV Jateng
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
4.
Melakukan analisa dan evaluasi terhadap Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID):
2
4. Peran TIK dan TPID
3
5. Perencanaan kegiatan pelaksanaan pelaksanaan Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018, 2018, terutama kegiatan DOK Bantuan Pemerintah PPID:
5. Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
a. Struktur Organisasi dalam PID
Memahami Struktur Organisasi dalam PID
b. Peran TIK dalam PID di tingkat Kecamatan
Memahami Peran TIK dalam PID di tingkat Kecamatan
c. Membangun Tim Kerja di Tingkat Kabupaten
Memahami bagaimana Membangun Tim Kerja di Tingkat Kabupaten
d. Peran TPID di tingkat Kecamatan
Memahami Peran TPID di tingkat Kecamatan
e. Analisa dan dan evaluasi terhadap Tim Pelaksana Inovasi Desa
a. Capturing
ALOKASI NARASUMBER WAKTU 6
7
90 Menit
KPW IV Jateng
Memahami Analisa dan evaluasi terhadap Tim Pelaksana Inovasi Desa 1. Menjelaskan pengertian, tujuan, makna dan tahapan dalam menangkap (capturing) inovasi desa; 2. Menjelaskan Peran TIK
180 menit
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________16 ______________16
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
2
3
ALOKASI
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
dalam Capturing
b. Bursa Inovasi Desa
c. Replikasi
Memahami hal ihwal pentingnya BID, dan tata cara penyelenggaraan BID 1. Menjelaskan pentingnya tindak lanjut paska Bursa Inovasi Desa sampai pada Musrenbang Desa 2. Mengidentifikasi kebutuhan Kepala Desa dan para pelaku di desa 3. Memberikan rekomendasi dan
NARASUMBER WAKTU
Ceramah dan Tanya Jawab, Sharing Pengalaman, Diskusi Kelompok
6
7
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
2
3
ALOKASI
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
NARASUMBER WAKTU 6
7
dalam Capturing
b. Bursa Inovasi Desa
c. Replikasi
Memahami hal ihwal pentingnya BID, dan tata cara penyelenggaraan BID 1. Menjelaskan pentingnya tindak lanjut paska Bursa Inovasi Desa sampai pada Musrenbang Desa 2. Mengidentifikasi kebutuhan Kepala Desa dan para pelaku di desa 3. Memberikan rekomendasi dan menindaklanjuti dukungan pada Kepala Desa untuk dapat mewujudkan kartu ide dan komitmen masuk dalam musrenbang desa dan APBDesa
Ceramah dan Tanya Jawab, Sharing Pengalaman, Diskusi Kelompok dan Diskusi Pleno
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________17 ______________17
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
6. Merumuskan langkahlangkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan pelaksanaan Program Inovasi Desa:
2
6. Strategi penanganan masalah pada pelaksanaan PID 7. Monitoring dan Evaluasi
3
Merumuskan langkahlangkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan Program Inovasi Desa:
Monitoring dan Evaluasi
ALOKASI
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
6
7
Diskusi tanya jawab dan curah pendapat
90 Menit
Dr. Dra. Mamik Indaryani, M.S.
Terumuskannya langkahlangkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan Program Inovasi Desa dan alternatif langkah penyelesaiannya Teruraikannya kegiatankegiatan tahapan Pelaksanaan PID yang diperlukan untuk di monitoring dan evaluasi dan langkah Tindak yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak
NARASUMBER WAKTU
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
6. Merumuskan langkahlangkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan pelaksanaan Program Inovasi Desa:
2
6. Strategi penanganan masalah pada pelaksanaan PID 7. Monitoring dan Evaluasi
3
Merumuskan langkahlangkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan Program Inovasi Desa:
Monitoring dan Evaluasi
7. Pengendalian dan konsolidasi Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)
8. Konsolidasi Rencana Tindak Lanjut (RKTL) PID 9. Pembahasan dan
Konsolidasi Rencana Tindak Lanjut (RKTL) PID Kudus
ALOKASI
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
6
7
Diskusi tanya jawab dan curah pendapat
90 Menit
Dr. Dra. Mamik Indaryani, M.S.
Terumuskannya langkahlangkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan Program Inovasi Desa dan alternatif langkah penyelesaiannya Teruraikannya kegiatankegiatan tahapan Pelaksanaan PID yang diperlukan untuk di monitoring dan evaluasi dan langkah Tindak yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak Tersusunnya RKTL yang akurat dalam pelaksanaan Tahapan PID di Kabupaten Kudus
NARASUMBER WAKTU
90 Menit Diskusi dan penarikan kesepakatan
TIK/TAPM P3MD
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________18 ______________18
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
2
penandatangana n Nota Kesepakatan TPID Pelaksanaan Pelatihan TPID dan Bursa Inovasi Desa
(Tambahan Muatan Lokal)
Posyandu Integrasi : menjawab tantangan kegiatan inovatif Desa
3
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
Pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan TPID Pelaksanaan Pelatihan TPID dan Bursa Inovasi Desa
Di tandatanganinya Nota Kesepakatan TPID Pelaksanaan Pelatihan TPID dan Bursa Inovasi Desa
Pengertian Posyandu Integrasi
Dipahaminua Pengertian Posyandu Integrasi, Lembaga/ kelompok yang dapat berintegrasi,
Lembaga/kelompok yang berintegrasi Pengelolaan Posyandu Integrasi Strategi penganggaran
ALOKASI
Pengelolaan Posyandu Integrasi, dan Strategi penganggaran untuk mendukung
NARASUMBER WAKTU
Diskusi pleno
Diskusi tanya jawab dan curah pendapat
6
7
180 Menit
Kepala Dinas PMD Kudus selaku Koordinator TIK –TPID
90 Menit
TIK (Kepala Bidang Kesehatan masyarakat Dinkes Kudus)
PROGRAM INOVASI DESA
TUJUAN KEGIATAN MATERI
URAIAN MATERI
(KEPDIRJEN 37/2018) 1
2
(Tambahan Muatan Lokal)
TUJUAN PEMBELAJARAN
METODE
4
5
3
penandatangana n Nota Kesepakatan TPID Pelaksanaan Pelatihan TPID dan Bursa Inovasi Desa
Posyandu Integrasi : menjawab tantangan kegiatan inovatif Desa
Pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan TPID Pelaksanaan Pelatihan TPID dan Bursa Inovasi Desa
Di tandatanganinya Nota Kesepakatan TPID Pelaksanaan Pelatihan TPID dan Bursa Inovasi Desa
Pengertian Posyandu Integrasi
Dipahaminua Pengertian Posyandu Integrasi, Lembaga/ kelompok yang dapat berintegrasi,
Lembaga/kelompok yang berintegrasi Pengelolaan Posyandu Integrasi Strategi penganggaran untuk mendukung penyelenggaraan posyandu integrasi
ALOKASI
Pengelolaan Posyandu Integrasi, dan Strategi penganggaran untuk mendukung penyelenggaraan posyandu integrasi
NARASUMBER WAKTU
Diskusi pleno
Diskusi tanya jawab dan curah pendapat
6
7
180 Menit
Kepala Dinas PMD Kudus selaku Koordinator TIK –TPID
90 Menit
TIK (Kepala Bidang Kesehatan masyarakat Dinkes Kudus)
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________19 ______________19
PROGRAM INOVASI DESA
Daftar Istilah dan Singkatan 1.
2.
3.
4.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
PROGRAM INOVASI DESA
Daftar Istilah dan Singkatan 1.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. 7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 20
PROGRAM INOVASI DESA
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. 20.
21.
22.
23.
24.
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program dan program Satuan Kerja Perangkat (OPD) atau lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RPJM Desa. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Program Inovasi Desa disingkat PID merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan p elaksanaan pembangunan desa secara berkualitas. Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa disingkat P2KTD adalah lembaga profesional yang menyediakan jasa keahlian teknis tertentu di bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Desa. Tim Inovasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan kegiatan Inovasi dalam program Inovasi Desa di kabupaten/kota. Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 21
PROGRAM INOVASI DESA
Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten PID ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran. 25. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa disingkat Pokja PPID adalah tim yang dibentuk dibawah koordinasi Tim inovasi Kabupaten bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Inovasi melalui pengelolaan pertukaran pengetahuan. 26. Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang disingkat Pokja P2KTD, adalah Tim yang dibentuk dibawah koordinasi Tim Inovasi Kabupaten bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan Teknis (P2KTD) dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang professional
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 22
PROGRAM INOVASI DESA
Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa (PID) A.
Latar Belakang Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), memberikan berbagai kewenangan kepada Desa antara lain : Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa. Untuk mendukung kewenangan tersebut agar Desa- Desa meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, negara mengalokasi- kan Dana Desa melalui APBN setiap tahunnya. Konsekswensi logis atas kewenanganan tersebut, memunculkan adanya pendekatan baru dalam pembanguan Desa yang disebut dengan “Desa Membangun”, disamping pendekatan “Pembangunan Desa”. Namun disadari bahwa kapasitas Desa dan rendahnya dukungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif “Desa Membangun”, masih terbatas. Keterbatasan itu dapat dideteksi pada aras pelaku Pembangunan Desa (kapasitas aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat), kualitas tata kelola Desa dan support system yang mewujud melalui regulasi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Desa. Hal itu, pada akhirnya mengakibatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengedalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan kurang optimal menjadikan lambannya upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Merespon kondisi tersebut dan untuk melaksanakan UU Desa secara konsisten, Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendesa PDTT ), menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU Desa; oleh karenanya penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi agenda strategis Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Berbagai upaya perbaikan dan peningkatan peningkatan kualitas kualitas terkait terkait isu-isu isu-isu diatas terus dilakukan oleh Kemendesa PDTT secara pro aktif ; Salah satunya dengan meluncurkan Program Inovasi Desa (PID) yang dirancang untuk mendorong penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendesa PDTT yang terumuskan dalam kebijakan Program prioritas Menteri Desa PDTT, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada tiga bidang kegiatan utama : 1. Pengembangan
kewirausahaan,
baik
pada
ranah
pengembangan
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 23
PROGRAM INOVASI DESA
usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Badan Usaha Milik antar Desa, Produk unggulan desa guna mendinamisasi perekonomian Desa. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk merangsang sensitivitas Desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, dan 3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan yang memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan. Aspek lain yang harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan Desa adalah ketersediaan data yang memadai dan up to date, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan Desa-Desa yang menunjukkan pencapaian pembangunan Desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pegelolaan Pegelolaan data dimaksud dalam skala nasional, dengan kondisi wilayah, khususnya Desa-Desa di Indonesia yang sangat beragam tentunya memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang besar; Oleh karenanya Program Inovasi Desa (PID) akan mendukung dalam upaya penguatan Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa. Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah inovasi/ kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas / hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas. PID juga memberikan perhatian terhadap dukungan teknis dari Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa secara professional. Dua unsur itu dirasa akan memberikan kontribusi signifikan terhadap investasi Desa, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), khususnya Dana Desa (DD). Dengan demikian, PID diharapkan dapat menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan teknis yang berkualitas dan merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan serta solusi inovatif untuk menggunakan Dana Desa secara tepat dan seefektif mungkin.
B.
Tujuan Kegiatan PID bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi pembangunan desa Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 24
PROGRAM INOVASI DESA
dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membangun kapasitas desa yang y ang berkelanjutan. C.
Sasaran 1. Menguatkan Program Pendampingan yang fokus pada kualitas hasil 2. Memperkuat kualitas pengelolaan program P3MD, Program Inovasi Desa (PID) dan Pengelolaan Data. 3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengelola pembangunan dan kegiatan produktif yang didanai melalui Dana Desa untuk hal-hal yang bersifat inovatif. 4. Mendukung peningkatan produktivitas ekonomi desa dan kawasan perdesaan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif
D.
Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pengelolaan Program Inovasi Desa (PID) didasarkan pada prinsip-prinsip: 1. 2. 3. 4. 5.
E.
Taat hukum; Transparansi; Akuntabilitas; Partisipatif; Kesetaraan Jender.
Ruang Lingkup Secara skematis ruang lingkup Program Inovasi Desa (PID) digambarkan sebagai berikut:
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 25
PROGRAM INOVASI DESA
1. Kegiatan Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa. Merupakan kegiatan pengelolaan pengetahuan untuk mendorong munculnya inovasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan pengetahuan dilakukan secara sistematis, terencana dan partisipatif meliputi proses, identifikasi, validasi, dokumentasi, pertukaran pengetahuan atau eksposisi dan replikasi. Kegiatan ini didukung dengan Dana Operasional Kegiatan (DOK) bantuan Pemerintah pengelolaan pengetahuan inovasi desa. 2. Kegiatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (d/h Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa -P2KTD) adalah organisasi atau lembaga yang berbadan hukum yang memiliki keahlian tertentu dan diakui secara profesional serta berkomitmen membantu desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur. Jenis layanan teknis yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang kegiatan utama yang tidak dapat diberikan oleh pendamping profesional dalam mendukung kemandirian desa, antara lain: (1) Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan sosial) dan (3) infrastruktur desa. P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, dan studi sesuai dengan kebutuhan Desa, P2KTD dapat memfasilitasi Desa dalam mengidentifikasi, mengorganisir dan memanfaatkan jaringan kerja yang mendukung meningkatkan produktivitas dan hasil guna kegiatan di Desa. 3. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa Sistem Informasi Pembangunan desa merupakan solusi bagi percepatan pengelolaan, evaluasi dan Analisa data desa, untuk tujuan percepatan pembangunan desa dan produktivitas desa berbasis pada pengelolaan data pembangunan desa. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pembangunan desa tidak terlepas dengan data dasar yang selama ini dihasilkan di kementerian desa dan aplikasi pengolah data yang sudah berjalan di desa. Pengelolaan dan pengendalian data bertujuan untuk menyediakan model dan platform untuk mendukung pengolahan data program Inovasi Desa. Sistem informasi pengelolaan data ditujukan untuk penyediaan data dan informasi tentang desa dan pengolahan data untuk tujuan penyajian data peningkatan kapasitas desa, dengan mengolah data-data berdasarkan variable Key Performance Indicator (KPI) data (target output data) desa yang akan diolah untuk melihat status dan peningkatan level desa serta Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 26
PROGRAM INOVASI DESA
melihat secara utuh dampak intervensi program terhadap desa (program inovasi desa, program pendampingan dan dana desa) terhadap perubahan dan dinamika partumbuhan desa dalam skala indeks ukur status desa serta perubahan kondisi desa atas pertumbuhan peluang kerja di desa, pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan di tingkat desa. F.
Bidang Kegiatan Bidang kegiatan Program Inovasi Desa (PID), meliputi: 1) Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Badan Usaha Milik antar Desa, Produk unggulan desa guna mendinamisasi perekonomian Desa; 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas Produktivitas perdesaan, perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk merangsang sensitivitas Desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa; dan 3) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan yang memiliki dampak menguat-rekatkan menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat m asyarakat perdesaan.
G.
Daftar Larangan Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) antara lain: 1) Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis. 2) Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang mempekerjakan anak. 3) Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berdampak merusak lingkungan hidup.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 27
PROGRAM INOVASI DESA
Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) A.
Latar Belakang Banyak kegiatan inovatif di desa yang dapat menjadi inspirasi pembangunan bagi desa lain yang selama ini belum terdokumentasi dan dikelola secara sistematis dengan baik sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembangunan di desa. PPID dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan contoh kegiatan inovasi desa melalui pendokumentasian dan penyebar- luasan kegiatan inovasi pembangunan desa. Tahapan PPID tahun 2018 didasarkan atas hasil pelaksanaan tahapan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Alur tahapan pelaksanaan PPID terdiri atas 2 tingkatan yaitu: (1). kegiatan di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh TIK, dan (2) kegiatan di tingkat kecamatan dan Desa yang dilakukan oleh TPID.
B.
Orientasi dan Persiapan TAPM, PD dan PLD bersama TIK dan TPID (jika sudah terbentuk) melakukan orientasi dan evaluasi atas pelaksanaan PID tahun 2017 sebagai langkah persiapan pelaksanaan tahun 2018. Langkah-langkah fasilitasi yang dilakukan adalah : 1. Melakukan pertemuan dengan TIK atau TPID untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2018 (jika sudah terbentuk). Jika belum terbentuk segera difasilitasi pembentukan TIK dan mengadakan MAD-1 untuk pembentukan TPID. 2. Pada lokasi yang sudah menyelenggarakan Bursa Inovasi Desa (BID) perlu memastikan sejauhmana tindak lanjut kartu komitmen untuk replikasi telah dimasukkan dalam APB Desa tahun 2018. Bersama TIK-Pokja PPID menyiapkan dan dan mengelompokkan kartu-kartu Ide hasil BID sebagai dokumen yang akan diverifikasi kelayakan inovatifnya oleh TIK dan akan dikembalikan kepada TPID untuk dilakukan proses “capturing “capturing”” / pendokumentasian. 3. Mengidentifikasi dan menyusun direktori keberadaan P2KTD.
C.
Musyawarah Antar Desa (MAD)-1 TAPM Kabupaten/Kota bersama PD dan PLD serta TPID (bagi yang sudah terbentuk) memfasilitasi pelaksanaan MAD-1 melalui koordinasi dengan Camat. MAD-1 merupakan forum di tingkat kecamatan yang yang dihadiri oleh maksimal 6 orang perwakilan desa, yaitu Kepala Desa, Unsur BPD, tokoh masyarakat, dan keterwakilan perempuan minimal 2 orang). MAD 1 juga melibatkan perwakilan UPTD tingkat kecamatan yang relevan seperti Puskesmas, UPTD Pendidikan, PU kecamatan, dan lain-lain.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 28
PROGRAM INOVASI DESA
Tujuan MAD-1: 1. Sosialisasi konsep PID dan penggunaan Bantuan Pemerintah PPID, termasuk kebutuhan Desa akan jasa layanan teknis; 2. Diseminasi informasi kegiatan-kegiatan inovasi yang sudah teridentifikasi sebelumnya, baik yang ada di lokasi dampingan maupun tempat lain; 3. Pembentukan TPID (bagi yang belum atau ada pergantian pengurus). Pengurus TPID disyahkan oleh Camat; 4. Kesepakatan pokok-pokok kegiatan yang akan dibiayai melalui dana operasional kegiatan (Kebijakan umum penggunaan dana diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DOK PPID). 2.
Rapat TPID Rapat TPID dilakukan untuk menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Pemerintah PPID. Sebelum merumuskan kegiatan dan RAB, TPID mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dari TAPM Kabupaten/Kota dan atau PD. TPID mengadakan pertemuan untuk menyusun detail proposal kegiatan dan RAB berdasarkan hasil keputusan MAD. Selanjutnya Camat menerbitkan Surat Penetapan Camat (SPC) yang berdasarkan Berita Acara MAD dan hasil rapat perumusan kegiatan.
D.
Pencairan dan Penyaluran Dana 1. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID Mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID, secara umum diatur sebagai berikut: a. TPID menyusun dan mengajukan proposal yang disertai RAB penggunaan dana Bantuan Pemerintah PPID kepada TIK untuk diverifikasi sebelum dikirim kepada Satker Provinsi; b. TIK melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen dokumen-dokumen pencairan yang diajukan oleh TPID, dan setelah dinyatakan lengkap dilanjutkan kepada Satker Provinsi untuk proses pencairan dana tahap I; c. Satker Provinsi melakukan verifikasi, dan setelah kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap, maka dilakukan penerbitan SPM kepada KPPN; d. KPPN setelah menerima SPM dari satker Provinsi akan melakukan pengecekan administrasi dan selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D untuk meminta bank operasional membayar kepada rekening TPID; e. Setelah bank operasional mentransfer dana ke Rekening TPID, maka tidak lebih dari 7 hari kerja, dana tersebut harus dibelanjakan sesuai proposal dan RAB yang telah diajukan; f. Pengajuan pencairan dana tahap II oleh TPID hanya dapat dilakukan apabila penggunaan dana dari tahap I (50%) telah mencapai minimal 90%. Pengajuan pencairan dana tahap II wajib dilampiri dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II. Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 29
PROGRAM INOVASI DESA
Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pencairan dan penyaluran dana Bantuan Pemerintah PPID diatur melalui Petunjuk Teknis Bantuan Pemerinth PPID Tahun Anggaran 2018.
2. Dana Operasional TIK Pada TA 2018 TIK mendapatkan dana operasional dan administrasi kegiatan untuk menunjang proses kegiatan dari PPID. Tata cara pengajuan pencairan dan penyaluran serta penggunaan Dana Operasional TIK dimaksud, akan diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018. E.
Identifikasi Inovasi Identifikasi inovasi dilakukan untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di masyarakat dan desa pada bidang infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal berdasarkan kriteria yang termasuk dalam kategori inovatif. Identifikasi dibedakan pada dua kategori lokasi berdasarkan pelaksanaan PID tahun 2017, yaitu: 1. Lokasi yang sudah tersedia Kartu Ide melalui Bursa Inovasi Desa pada tahun sebelumnya Pada lokasi ini identifikasi inovasi didasarkan atas kartu ide yang sudah tersedia, yaitu dengan mengumpulkan seluruh kartu ide hasil bursa dan mengelompokkan ide-ide tersebut ke dalam 3 bidang, yaitu bidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan sumber daya manusia. Tahapan ini dilakukan oleh Pokja PPID pada TIK dengan difasilitasi oleh TAPM. Pengelompokan dilakukan melalui pemilahan ide inovasi mana saja yang memenuhi kriteria kategori inovatif. 2. Lokasi yang belum tersedia Kartu Ide atau yang belum melakukan Bursa Inovasi Desa Pada lokasi ini, TPID terutama yang menangani bidang PPID dengan dibantu difasilitasi oleh PD, melakukan identifikasi ke desa-desa atas beberapa kegiatan di bidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan sumber daya manusia, yang sudah dilakukan dan dinilai berpotensi sebagai kegiatan yang inovatif sesuai kriteria. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke desadesa dan melakukan pengamatan dan wawancara dengan pelaku-pelaku pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan setelah TPID mendapatkan pelatihan terlebih dahulu tentang PID dan memahami apa saja kriteria kegiatan yang dinilai di nilai sebagai kegiatan inovatif.
F.
Identifikasi Kebutuhan P2KTD TPID bidang P2KTD melakukan proses identifikasi ke desa-desa tentang Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 30
PROGRAM INOVASI DESA
apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan melalui APB Desa yang memerlukan jasa layanan teknis di 3 bidang yaitu infrastruktur, kewirausahaan/pengembangan ekonomi lokal, dan pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) maupun oleh tenaga Tenaga Pendamping Profesional karena membutuhkan keahlian khusus. Hasil identifikasi kebutuhan P2KTD dikelompokkan sebagai berikut : Pelaksanaan identifkasi Kebutuhan P2KTD secara lebih detail dapat dilihat pada bab tentang Kegiatan P2KTD G.
Verifikasi Inovasi oleh Pokja PPID - TIK Pokja PPID-TIK, setelah mendapatkan hasil identifikasi kegiatan dari Kartu Ide atau TPID selanjutnya melakukan proses verifikasi apakah kegiatankegiatan tersebut masuk dalam kriteria inovatif atau tidak. Hasil verifikasi berupa rekomendasi kelayakan sebagai kegiatan inovatif yang bisa dilanjutkan proses berikutnya, yaitu capturing atau pendokumentasian kegiatan inovasi. Verifikasi merujuk pada kriteria kegiatan inovatif sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Bab I Ketentuan Dasar. Rekomendasi kelayakan kelay akan ini ditujukan kepada TPID.
H.
Verifikasi Kebutuhan P2KTD oleh Pokja P2KTD- TIK Verifikasi kebutuhan P2KTD dimaksudkan untuk menilai kelayakan terhadap usulan kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa yang membutuhkan layanan P2KTD. Verifikasi dilakukan oleh Pokja P2KTD-TIK berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan disampaikan kepada TPID berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan layanan teknis serta P2KTD yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
I.
Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD Hasil verifikasi kebutuhan P2KTD yang telah diterima TPID selanjutnya dirumuskan berdasarkan jenis kegiatan dan keahlian yang dapat diberikan oleh P2KTD. Prioritas kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID sesuai dengan kriteria yang telah te lah dirumuskan.
J.
Pendokumentasian Inovasi TPID terutama bidang PPID, dengan didukung oleh PD dan PLD melakukan proses pendokumentasian kegiatan-kegiatan yang telah diverifikasi oleh TIK dan direkomendasikan sebagai kegiatan inovatif yang bisa dilakukan capturing. 1.
Proses “capturing “capturing”” Hasil identifikasi dari masing-masing desa terutama yang masuk kriteria kegiatan inovatif dan direkomendasikan oleh TIK, selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk media visual/ video, album photo, artikel/tulisan dan media cetak lainnya. lainnya. TIK dan TPID akan diberi pelatihan terkait metode capturing terlebih dahulu sebelum proses capturing Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 31
PROGRAM INOVASI DESA
dilakukan. 2.
Penyusunan Dokumen Pembelajaran Hasil capturing yang sudah dilakukan, selanjutnya dilakukan proses analisa sesuai dengan kearifan lokal untuk disusun sebagai dokumen pembelajaran atas praktik cerdas di wilayah lokasi sasaran. Dokumen pembelajaran tersebut menjelaskan petunjuk dan proses langkah demi langkah terhadap praktik cerdas atau inovasi yang te lah terjadi.
K.
Verifikasi Dokumen Pembelajaran dan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Pokja PPID-TIK selanjutnya melakukan proses verifikasi atas dokumendokumen pembelajaran yang sudah dibuat oleh TPID-TPID. Setelah verifikasi, dokumen-dokumen pembelajaran tersebut dimasukkan dalam wadah atau platform, kegiatan inovasi (sistem pengelolaan pengetahuan) berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh desa secara luas. Platform kegiatan inovasi inilah yang selanjutnya disampaikan kepada kecamatan- kecamatan untuk dipilih sebagai bahan penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID).
L.
Peluncuran Bursa Inovasi Desa di Kabupaten/Kota Kegiatan ini merupakan pertemuan untuk meluncurkan akan adanya Bursa Inovasi Desa (BID) yang akan diselenggarakan di setiap kecamatan.
M.
Bursa Inovasi Desa di Kecamatan Sebelum penyelenggaraan BID di kecamatan, desa sudah menyiapkan data-data sebagai berikut: 1.
2.
Bidang Sumber Daya Manusia: a. Ibu Hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik (KEK), yaitu ibu hamil yang memiliki ukuran lingkar lengan atas (LILA) di bawah standar kesehatan ibu hamil; b. Bayi atau Balita yang jarang dibawa ke posyandu, yaitu bayi atau balita yang tidak pernah dibawa ke Posyandu berturut-turut dalam 3 bulan terakhir; c. Bayi atau Balita yang berat badanya masih di bawah garis merah (indikasi gizi buruk atau gizi kurang) pada Kartu Menuju Sehat (KMS); d. Anak usia SD dan SMP yang tidak bersekolah, yaitu anak yang pada saat pendataan berusia minimum 8 tahun dan maksimal 14 tahun tidak bersekolah SD atau SMP, termasuk mereka yang masuk kategori berkebutuhan khusus; e. Anak usia SD atau SMP (8 s/d 14 tahun) yang putus sekolah, termasuk yang berkebutuhan khusus. f. Tingkat pendidikan pelaku pengembangan usaha ekonomi desa g. Anak usia 3 s/d 6 tahun yang yang tidak terdaftar di PAUD h. Jumlah pengangguran di Desa i. Tingkat urbanisasi masyarakat Bidang Infrastruktur: Infrastruktur: a. Akses masyarakat dalam mendapatkan listrik (prosentase Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 32
PROGRAM INOVASI DESA
masyarakat menggunakan listrik) b. Akses masyarakat dalam mendapatkan air bersih (prosentase masyarakat menggunakan air bersih) c. Akses masyarakat dalam sanitasi (prosentase penggunaan jamban atau MCK)
3.
d. Akses masyarakat dalam irigasi pertanian dan perikanan e. Akses masyarakat terhadap ruang public dan sarana olah raga f. Akses prasarana terhadap perekonomian desa f. Akses komunikasi dan informasi Desa g. Keberadaan perumahan yang tidak layak huni (Jumlah rumah tidak layak huni) Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal a. Data potensi unggulan Desa b. Data kegiatan BUMDesa c. Data kelompok usaha ekonomi masyarakat dan kewirausahaan d. Akses masyarakat ke lembaga keuangan
Alur pelaksanaan Bursa Inovasi Desa adalah sebagai berikut: a. b.
c.
TPID menggelar rapat untuk persiapan penyelenggaraan bursa inovasi desa; Dalam rapat persiapan ini, akan disiapkan dokumen pembelajaran kegiatan inovasi yang telah direkomendasikan oleh TIK. Dokumen pembelajaran ini dalam bentuk video dan atau tulisan atas kegiatan-kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, di bidang pengembangan ekonomi lokal, sumberdaya manusia dan prasarana infrastruktur; Lokasi yang belum menyelenggarakan BID, dokumen pembelajaran yang digunakan sebagai rujukan adalah sebanyak 50 inovasi yang telah disiapkan dan diverifikasi sesuai kriteria inovatif.
Penyelenggaraan BID dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk: a. b. c. d.
Memberikan masukan/ide terhadap perencanaan pembangunan desa; Membagi kegiatan inovasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk video maupun tulisan; Membangun komitmen desa untuk melakukan adaptasi inovasi; Membagi informasi direktori P2KTD
Hasil dari BID berupa Kartu Komitmen sebagai wujud keseriusan Desa untuk melakukan replikasi. Kartu Ide juga menjelasakan bahwa terdapat terdapat kegiatan yang inovasi yang telah dilaksanakan, namun belum terdokumentasikan. TPID akan melakukan pendataan dalam bentuk daftar usulan dari Kartu Komitmen dan Kartu Ide untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut tentang BID dapat dilihat dalam Panduan Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa. Desa .
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 33
PROGRAM INOVASI DESA
Contoh Format Rekapitulasi Kartu Komitmen dan Kartu Ide
( 1 )
N o P r o v i n s i
( 2 )
K a b u p a t e n
( 3 )
P e l a k s a n a a n
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
I n f r a s t r u k t u r K e w i r a u s a h a a n
B u r s a A
S D M
B u r s a B
2 0 1 8
( 8 )
( 9 )
( 9 )
( 1 0 )
( 1 1 )
( 1 2 )
T g l .
d i A P B D e s
I n f r a s t r u k t u r K e w i r a n u s a h a a
B u r s a A
S D M
B u r s a B
( P J L T )
T e k n i s
L a y a n a n
R e k a p i t u l a s i K a r t u K o m i t m e n
R e a l i s a s i
R e k a p i t u l a s i K a r t u I d e
J a s a
K e b u t u h a n
K e t
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________ 34
PROGRAM INOVASI DESA
N.
Proses Capturing Kartu Ide Hasil Bursa Inovasi Desa Dari Kartu Ide hasil BID selanjutnya dilakukan proses capturing atau pendokumentasian kegiatan inovasi mengikuti alur sebagaimana disampaikan di atas. Proses capturing menggunakan metode dan format yang akan dilatihkan kepada TIK dan TPID sebagaimana disebutkan disebutkan di atas. Capturing dilakukan terhadap inovasi yang merupakan hasil rekapitulasi ide inovasi yang diusulkan Desa dalam Kartu Ide dari BID dan telah diverifikasi sebagai inovatif oleh TIK.
O.
Proses Replikasi Inovasi melalui Forum Desa Dari Kartu komitmen yang sudah ditandatangani Kepala Desa selanjutnya difasilitasi kegiatan yang akan direplikasi untuk dimasukkan dalam APB Desa melalui forum Desa. Forum ini dilakukan melalui proses perencanaan desa secara reguler sebagai media untuk pengarusutamaan replikasi program-program inovasi dalam APB Desa. Pengarusutamaan dilakukan melalui proses pengelolaan inovasi dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat dan Desa dan diharapkan kegiatan replikasi dapat dilakukan pada tahun berikutnya. Contoh: Beberapa instrumen dasar untuk memfasilitasi pertukaran inovasi desa yang dapat dimodifikasi dan digunakan di gunakan sesuai kebutuhan replikasi:
Kelompok Belajar
Pertemuan kelompok secara regular dan memiliki kesamaan minat untuk saling belajar satu dengan lain, misalkan sebulan sekali atau sesuai kesepakatan
Konferensi
Mengirim perwakilan desa/daerah untuk menghadiri pertemuan dimana sejumlah besar peserta datang bersama-sama untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang topik/ tema khusus, khusus, terutama pengetahuan pengetahuan yang dimiliki desa/daerah atau y ang mungkin dibutuhkan desa/ daerah.
Kunjungan pakar
Mengirim atau mengundang praktisi atau pakar khusus dari sebuah desa/ kabupaten/ organisasi penyedia pengetahuan ke sebuah desa/ kabupaten/ organisasi yang membutuhkannya untuk menilai kondisi riil saat ini dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian masalah atau tantangan yang dihadapi
Dialog Pengetahuan
Memfasilitasi perbincangan antara pihak yang memiliki pengetahuan dengan pihak yang membutuhkan (agen perubahan) guna menggali akar masalah dan membuka wawasan hingga menghasilkan sebuah tindakan atau hasil nyata
Studi tur
Kunjungan atau serangkaian kunjungan, baik oleh individu atau group, ke satu atau lebih desa/ kecamatan/ kabupaten atau tempattempat di kecamatan/ kabupaten yang sama, dengan tujuan untuk mempelajari dan mendalami hal/ bidang khusus secara langsung dari sumbernya, misalkan bagaimana satu hal dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________35
PROGRAM INOVASI DESA
Tandem
Menggandeng desa/ lembaga dengan potensi sama, namun lebih matang dan berpengalaman, untuk bermitra guna menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak
Workshop
Kegiatan terstruktur untuk mendorong peserta memecahkan sebuah isu atau permasalahan dengan cara bekerjasama. Dapat dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi
P.
Pelaksanaan Kegiatan P2KTD Setelah ada prioritas kegiatan pemberian Jasa layanan teknis, selanjutnya dilakukan proses pelaksanaan kegiatan P2KTD
Q.
Musyawarah Antar Desa (MAD)-2 TIPD menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PPID melalui MAD II-2. Laporan pertanggungjawaban selanjutnya selanjutnya disampaikan kepada TIK yang ditembuskan kepada Satker Provinsi.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________36
PROGRAM INOVASI DESA
Fasilitasi Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa A.
Pendahuluan Pada umumnya pengelolaan pengetahuan diarahkan untuk tujuan organisasional organisasional seperti peningkatan kinerja, memacu inovasi, mempertahankan atau mengembangkan keuntungan komparatif, serta berbagi informasi dan pengetahuan dalam organisasi. Intinya adalah bahwa jika pengetahuan orangorang dalam organisasi, baik secara perseorangan maupun bersama-sama merupakan modal suatu organisasi, maka sebaiknya pengetahuan itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di sejumlah lokasi, banyak pengetahuan dan kegiatan inovatif yang telah dilakukan atas inisiatif masyarakat, Pemerintah Desa maupun Kabupaten dalam menjawab sebuah tantangan atau dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Pertukaran pengetahuan dan pembelajaran antar-desa maupun dengan dengan kabupaten pun telah terjadi. Inisiatif tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan mendapat dukungan dari berbagai program. Meski demikian, seiring berhentinya sebuah program, tidak sedikit inisiatif yang hilang. Untuk itu, perlu ada sistem pengelolaan inisiatif yang memiliki nilainilai inovasi. Selain untuk menjamin keberlanjutan inisiatif tersebut, pengelolaan yang baik dapat memungkinkan pihak lain mengakses informasi terkait inisiatif atau inovasi tersebut, menjadikan inspirasi atau bahkan rujukan bagi penyelesaian masalah mereka atau pengayaan kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan inovatif.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________37
PROGRAM INOVASI DESA
B.
Pengertian Pengelolaan pengetahuan adalah upaya yang sadar dan sengaja untuk mengelola informasi dan pengetahuan sebagai aset, menjaga keberlanjutan keberadaan pengetahuan itu dalam kehidupan masyarakat di Desa, termasuk didalamnya upaya mengembangkan dan menangkap (knowledge generation dan knowledge capture) pengetahuan, pembelajaran dan pengalihan pengetahuan (knowledge transfer), serta pemanfaatan pengetahuan itu. Upaya itu mencakup pula identifikasi tacit knowledge (pengetahuan tersirat), yang kerakali tidak diketahui pembawa pengetahuan sendiri, untuk menjadikannya pengetahuan yang tersurat (explicit knowledge) agar dapat didokumentasikan dan diteruskan kepada pihak lainnya. Inovasi tidak sama dengan praktik cerdas (best practice). Inovasi disini merujuk pada cara atau pendekatan yang berbeda dari biasanya (apakah itu cara baru atau cara yang dikembangkan dari yang sudah ada sebelumnya) yang ditempuh oleh (kelompok) masyarakat atau instansi, dalam menjawab suatu masalah/tantangan yang dihadapi atau dalam mengerjakan sesuatu, aplikatif dan terbukti berhasil.
C.
Kriteria Kriteria Inovasi adalah segala bentuk inisiatif atau “gebrakan” dari masyarakat, kelompok, satuan kerja, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan keberlanjutan pembangunan sebagai akibat dari intervensi Program Inovasi Desa maupun aktivitas lainnya. Kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Sangat Dibutuhkan (ada permintaan) di masyarakat 2. Terdefinisi dengan baik 3. Dapat direkam 4. Dapat/layak untuk dibagikan 5. Dapat diulang dan dikembangkan 6. Relevan
D.
Katagori Kategori inovasi Desa sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan p engembangan sumber sumbe r daya Manusia, dan da n infrastruktur Desa yang memberi manfaat secara luas bagi masyarakat dan diketahui oleh masyarakat; b. Upaya yang berhasil mendorong terwujudnya kegiatan pembangunan berkualitas, serta mendorong partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan; Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________38
PROGRAM INOVASI DESA
c. Kegiatan pengembangan sistem yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial budaya; d. Kegiatan pembangunan yang memiliki nilai keunikan karena mengadopsi unsur budaya/potensi lokal dan pemanfaatan yang lebih luas serta memiliki nilai keberlanjutan; e. Kegiatan yang mempunyai sifat kebaruan atau penggabungan unsur baru dengan yang sudah ada dan memberikan perubahan yang signifikan dari caracara sebelumnya dan memiliki nilai keberlanjutan; f. Kegiatan pembangunan yang dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap kondisi geografis, keberadaan sumberdaya dan fasilitas yang tersedia. E.
Model Pengelolaan
1.
Pengelolaan Inovasi di Tingkat Kabupaten/Kota Model pengelolaan inovasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan inovasi mencakup diseminasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi yang melibatkan pemangku kepentingan serta dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota. Tujuan pengelolaan inovasi di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu: a. Mendorong Kabupaten mengelola inovasi, serta menjadikannya sebagai Aset Daerah yang bermanfaat bagi percepatan pembangunan desa melalui penggunaan dana desa yang lebih efektif dan inovatif; b. Mendorong Kabupaten memiliki media dan forum komunikasi dan belajar melalui pertukaran inovasi secara regular dan berkelanjutan. Dalam mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa, akan dilakukan pembentukan Tim Inovasi Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD terkait yang dibantu oleh TA-PID dan TA- P3MD. Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh dalam mengelola inovasi di tingkat Kabupaten/Kota, sebagai berikut: a) Pengidentifikasian, verifikasi dan pemilihan minimal satu praktik cerdas yang memiliki muatan inovasi per kecamatan; b) Pendokumentasian inovasi-inovasi terpilih dalam berbagai format, baik dokumen pembelajaran tertulis, gambar, audio atau video; c) Pengemasan inovasi menjadi materi sosialisasi, publikasi atau promosi dan pelatihan; d) Pengunggahan dan penyimpanan dokumen pembelajaran (inovasi-inovasi yang telah didokumentasikan) pada aplikasi; e) Pengidentifikasian media promosi/publikasi/penyebaran dokumen inovasi dan materi lainnya, serta penjalinan kerjasama promosi/publikasi/penyebaran dokumen inovasi dan materi lainnya; f) Penyebaran dokumen pembelajaran antar-desa dan kabupaten melalui berbagai saluran komunikasi (Lihat Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi) g) Pengelolaan, penyelenggaraan, dan pendokumentasian pelaksanaan Bursa Inovasi; h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta dampak pelaksanaan Bursa Inovasi; Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________39
PROGRAM INOVASI DESA
i) j)
2.
Tindak lanjut pasca-Bursa Inovasi–follow up komitmen desa, fasilitasi kebutuhan replikasi desa (Lihat Lampiran: Instrumen dasar kegiatan belajar), fasilitasi kebutuhan pengelolaan inovasi di tingkat kecamatan
Pengelolaan Inovasi di Tingkat Kecamatan Model pengelolaan inovasi di tingkat Kecamatan merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan inovasi mencakup diseminasi dan sosialisasi yang melibatkan pemangku kepentingan serta dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Tujuan pengelolaan inovasi di Kecamatan, yaitu: a) Melanjutkan dan mengembangkan upaya inovatif yang lahir dari masyarakat dalam mendorong kemandirian Desa melalui penggunaan Dana Desa secara efektif dan inovatif; b) Mendokumentasikan praktik cerdas yang memiliki muatan inovasi dari setiap desa yang akan menjadi aset a set Kecamatan; c) Menyediakan media pembelajaran atau forum pertukaran inovasi di tingkat kecamatan untuk kemajuan bersama. Dalam mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa, akan dilakukan pembentukan Tim Inovasi Kecamatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Camat dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan dibantu Pendamping Desa. Secara umum, langkahlangkah yang ditempuh dalam mengelola inovasi di tingkat Kecamatan, sebagai berikut: a) Pengidentifikasian dan pemilihan inisiatif yang bermuatan inovasi dari desa-desa; b) Pendokumentasian secara sederhana dari inisiatif atau kegiatan-kegiatan inovatif di desa-desa, dalam berbagai bentuk yang memungkinkan. Bisa dalam bentuk tulisan, gambar, video, maupun audio; c) Pengemasan inovasi sesuai tema menjadi materi sosialisasi dan komunikasi sederhana; d) Penyimpanan dokumen-dokumen pembelajaran dalam tempat/ruangan tertentu; e) Penyebaran dokumen-dokumen pembelajaran ke desa-desa melalui berbagai saluran komunikasi (Lihat Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi) dan/atau melalui forum-forum pertemuan masyarakat antar-desa f) Penentuan minimal satu inovasi per kecamatan untuk diajukan, diverivikasi dan dikelola oleh Tim Inovasi Kabupaten/Kota.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________40
PROGRAM INOVASI DESA
F.
Instrumen Kegiatan Belajar
Berikut ini ditampilkan beberapa instrumen dasar kegiatan peningkatan kapasitas Desa yang dapat dimodifikasi dan digunakan sesuai kebutuhan dalam memfasilitasi mereplikasi inovasi. Kelompok Belajar Konferensi
Kunjungan pakar
Bincang Pengetahuan
Study tour
Tandem
Workshop
G.
Pertemuan kelompok secara regular dan memiliki kesamaan minat untuk saling belajar satu dengan lain, misalkan sebulan sekali atau sesuai kesepakatan Mengirim perwakilan desa/ daerah untuk menghadiri pertemuan dimana sejumlah besar peserta datang bersama-sama untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang topik/ tema khusus, terutama pengetahuan yang dimiliki desa/ daerah atau yang mungkin dibutuhkan desa/ daerah. Mengirim atau mengundang praktisi atau pakar khusus dari sebuah desa/ kabupaten/ organisasi penyedia pengetahuan ke sebuah desa/ kabupaten/ organisasi yang membutuhkannya untuk menilai kondisi riil saat ini dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian masalah atau tantangan yang dihadapi Memfasilitasi perbincangan antara pihak yang memiliki pengetahuan dengan pihak yang membutuhkan (agen perubahan) guna menggali akar masalah dan membuka wawasan hingga menghasilkan sebuah tindakan atau hasil nyata Kunjungan atau serangkaian kunjungan, baik oleh individu atau group, ke satu atau lebih desa/ kecamatan/ kabupaten atau tempat-tempat di kecamatan/ kabupaten yang sama, dengan tujuan untuk mempelajari dan mendalami hal/ bidang khusus secara langsung dari sumbernya, misalkan bagaimana satu hal dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil Menggandeng desa/ lembaga dengan potensi sama, namun lebih matang dan berpengalaman, untuk bermitra guna menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak Kegiatan terstruktur untuk mendorong peserta memecahkan sebuah isu atau permasalahan dengan cara bekerjasama. Dapat dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi
Media
Berikut ini diberikan beberapa contoh media yang data digunakan sebagai sarana sosialisasi, promosi, publikasi dan pelatihan di Desa yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan inovasi Desa. 1) 2) 3) 4)
Baliho/backwall Backdrop Spanduk Banner
9) 10) 11) 12)
Buletin Website Cerita bergambar Infografik
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________41
PROGRAM INOVASI DESA
5) 6) 7) 8)
Brosur/flier Poster Press release Infokit
13) Videografik/animasi/dokumenter 14) Buku Pembelajaran 15) Dll
Kegiatan sosialisasi, promosi atau publikasi yang dapat dilakukan diantaranya: (1)
Penyebaran informasi dan materi/dokumen inovasi melalui berbagai saluran komunikasi, sosialisasi/promosi/publikasi antar-desa dan kabupaten, baik yang dimiliki sendiri maupun dimiliki pihak lain melalui jalinan kerjasama kerjasama (Lihat (Lihat Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Sosialisasi; Sosialisasi; (2) Pembuatan dan mengiriman press release kegiatan ke media massa; (3) Penyelenggaraan jumpa pers terkait kegiatan tertentu; (4) Pemasangan baliho, spanduk, banner, poster, umbul-umbul kegiatan; (5) Pendistribusian soft copy dan hardcopy dokumentasi inovasi ke berbagai pihak; (6) Kontribusi konten atau pengisian acara di media massa lokasl: talkshow, running text, dll; (7) Kerjasama peliputan kegiatan dengan media local; (8) Penayangan dokumen inovasi pada website dan media tay ang lain; (9) Kerjasama sosialisasi, promosi, publikasi dengan berbagai be rbagai instansi; (10) Media field visit –mengundang media atau pihak terte ntu ke salah satu desa innovator, dan lain-lain.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________42
PROGRAM INOVASI DESA
Panduan Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID) A.
Pendahuluan Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa. Kegiatan BID dapat diselenggaran di tingkat Kabupaten/Kota sebagai kegiatan peluncuran untuk mendukung pelaksanaan inovasi Desa dan di tingkat Kecamatan sebagai wahana pertukaran pengetahuan dan inovasi Desa. BID merupakan bagian tak terpisahkan dari Model Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) mulai dari tinggjat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Perlu ditekankan bahwa BID merupakan media belajar bagi Desa untuk memperoleh informasi dan kegiatan inovasi yang dapat mendukung pembangunan Desa. BID bukan a jang pertukaran “jual-beli” cara-cara atau solusi yang telah dinilai inovatif, terutama terkait kegiatan pembangunan Desa. BID bukan juga kegiatan pameran barang tapi ide-ide kreatif dalam pembangunan Desa. BID dilaksanakan untuk membantu Desa dalam meningkatkan kualiatas pembangunan melalui pertukaran pengetahuan kegiatan yang inovatif untuk memberi inspirasi dan alternatif pilihan kegiatan bagi pembangunan Desa.
B.
Maksud dan Tujuan Maksud diselenggarakannya BID untuk menjembatani kebutuhan Pemerintah Desa akan solusi bagi penyelesaian masalah, serta inisiatif atau alternatif kegiatan pembangunan desa dalam rangka penggunaan Dana Desa yang lebih efektif dan inovatif. Sedangkan tujuan diselnggarakan BID sebagai berikut: 1. Mendiseminasikan informasi pokok terkait Program Inovasi Desa (PID) dan Hibah Dana Desa; 2. Menginformasikan rencana kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa kepada pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa; 3. Menginformasikan pelaku yang terlibat dalam Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa 4. Memperkenalkan inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di Desa dalam menyelesaikan masalah dan mendukung peningkatan kualitas pembangunan. 5. Menjaring komitmen Pemerintah Desa untuk mengadopsi atau mereplikasi inisiatif atau inovasi yang diperoleh dalam BID.
C.
Hasil yang Diharapkan 1. Terdiseminasikan informasi penitng terkait Program Inovasi Desa (PID); 2. Terdesiminasikan rencana kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) kepada pemangku kepentingan di tingkat Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________43
PROGRAM INOVASI DESA
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa; 3. Terbangunnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah dan Desa dalam penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan; 4. Tersedianya dokumen pembelajaran tentang inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di Desa dalam menyelesaikan masalah dan mendukung peningkatan kualitas pembangunan. 5. Terbangunnya komitemen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengadopsi dan mereplikasi kegiatan Inovasi Desa. D.
Waktu Pelaksanaan BID sebaiknya dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) atau pengesahan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa dan APB Desa). Agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat mewujudkan komitmennya dalam bentuk kebijakan dan dukungan pembiayaan melalui APBD dan APB Desa.
E.
Ruang Lingkup Pelaksanaan 1.
Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kabupaten/Kota BID di tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam rangka mendorong dukungan Pemerintah Daaerah dalam penyelenggraan kegiatan BID di tingkat Kecamatan. Peluncuran BID di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang membuka secara formal dan mengantarkan mengantarkan rangkaian pelaksanaan BID di seluruh kecamatan, serta memberikan ruang bagi pemangku kepentigan yang lebih luas dengan mengundang pelaku di tingkat Kecamatan dan Desa sebagai diseminasi, pertukaran pengalaman dan pembelajaran inovasi desa antar Kecamatan.
2.
Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan BID di tingkat Kecamatan diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi Desa dalam lingkup kecamatan untuk melakukan pertukaran inovasi desa dan membangun komitmen desa dalam replikasi. Secara teknis BID di tingkat Kecamatan diselenggarakan di lokasi kecamatan yang memadai untuk menampung jumlah peserta yang akan diundang. Pelaksanaan BID dibagi dalam beberapa ruang, antara lain: o o
o
o
Ruang Pleno untuk menampung seluruh peserta; Ruang Bursa A (Infrastruktur dan Kewirausahaan/Ekonomi) untuk menampung minimal 50% peserta, dengan beberapa sudut untuk display inovasi; Ruang Bursa B (Sumberdaya manusia) untuk menampung minimal 50% peserta, dengan beberapa sudut untuk display inovasi; Setiap ruang bursa dilengkapi 3-5 meja konsultasi.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________44
PROGRAM INOVASI DESA
F.
Peserta Peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan BID yaitu: •
•
•
•
•
•
G.
Perwakilan Desa: Tiga orang per desa (pihak yang dapat memberikan keputusan atau komitmen), minimal Kepala Desa dan BPD sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan desa. Camat untuk sebagai pembina penyelenggaraan BID di tingkat kecamatan Kepala Daerah/ Bupati (untuk pembukaan) Kepala Dinas PMD Kabupaten Perwakilan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD/P2KTD) Pihak lain sebagai pemantau
Penyelenggara dan Pemandu Penyelenggara dan pemandu Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat Kabupaten/Kota adalah Tim Inovasi Kabupaten (TIK-PID). Penyelenggara BID di tingkat Kecamatan adalah Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID). Proses fasilitasi BID di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh TPID dibantu TIK-PID dan pendamping profesional (TAPM, PD PD dan PLD).
H.
Metode Penyelenggaraan BID menggunakan pendekatan bursa atau expose/pertukaran gagasan dan inovasi desa, pemaparan, pengamatan, unit belajar (learning unit) atau jendela bursa, multi media, bimbingan serta konsultasi.
I.
Materi o o o o
J.
Panduan Teknis Operasional Program Inovasi Desa (PID) Panduan Teknis Operasional Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Panduan Teknis Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID) Daftar inovasi Desa, dll.
Media dan Alat Pendukung o o o o o
o o o
o o o o
Daftar hadir Agenda Peta Alur Kegiatan Bursa Inovasi Poster dan Brosur Inovasi Daftar Inovasi per bidang (Infrastruktur, Kewirausahaan/Ekonomi, Sumberdaya Manusia) Daftar Inovasi per Ruang Bursa (Ruang Bursa A, Bursa B) Video tentang PID dan pembelajaran inovasi Desa Kartu untuk penjaringan Komitmen (Kartu Komitmen) yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi dua bagian yang dapat disobek: 1 untuk Panitia dan 1 untuk desa Kartu untuk penjaringan ide-ide (Kartu IDE) Sertifikat Stempel PID Kabupaten di meja konsultasi Stiker (pemilihan inovasi terbaik) di meja konsultasi Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________45
PROGRAM INOVASI DESA o o
K.
Alat bantu lain: sound system, projector/in focus, screen, laptop Kamera untuk dokumentasi foto bersama seluruh kepala desa
Tahapan Kegiatan Persiapan
:
(1) Tim Inovasi kabupaten melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan OPD tekait mengenai rencana Bursa; (2) Penyusunan Kepanitiaan; (3) Penentuan Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Bursa Inovas Desa (BID); (4) Menyiapkan undangan, daftar undangan dan daftar hadir undangan; (5) Menyiapkan undangan untuk peserta pameran (jika diperlukan); (6) Penyusunan Agenda Bursa Inovasi Desa (BID; (7) Penghitungan RAB Logistik yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID); (8) Penyiapan materi dan alat yang dibutuhkan; (9) Pengaturan pembagian ruangan Bursa Inovasi Desa (BID); 10) Pengaturan pembangian stand untuk pameran (jika perlu); (11) Skenario mobilisasi peserta. Proses
:
Peserta mengisi daftar hadir dan diberikan Agenda Kegiatan, salinan dokumen pembelajaran dan video, Kartu Komitmen, Kartu IDE.
Jendela Pertama (Pleno – Penjelasan Umum) (1) Seluruh peserta memasuki ruang pleno (2) Panitia menyampaikan secara singkat Agenda Kegiatan (3) Pembukaan (4) Foto Bersama seluruh peserta (5) Pemandu yang ditunjuk oleh Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) sebagai panitia menyampaikan informasi-informasi informasi-informasi pokok terkait: PID, PPID, Mekanisme Bursa/ alur belanja di dua ruang Bursa yang berbeda (Bursa A dan Bursa B) serta menu inovasi yang disajikan, Penggunaan Kartu Komitmen dan Kartu IDE, Pemberian rating untuk inovasi terbaik dan diminati, serta Pengambilan Sertifikat dan Foto. (6) Peserta dipersilakan menuju “Jendela Kedua” untuk “berbelanja” inovasi dan melakukan konsultasi di setiap ruang Bursa yang dibuka secara parallel (7) Jendela Kedua (Belanja di Bursa A dan/atau Bursa B) •
•
•
Panitia mengarahkan peserta untuk berbelanja di Ruang Bursa A dan juga ruang Bursa B Di setiap ruang bursa, pemandu yang ditunjuk oleh TPID menyampaikan: (a) Mekanisme belanja inovasi dan (b) Sekilas menu inovasi yang tersedia di ruang Bursa A atau Bursa B Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________46
PROGRAM INOVASI DESA •
•
•
•
•
•
•
•
Penayangan video-video inovasi Tanya jawab Peserta menuliskan inovasi-inovasi (minimal 1 inovasi) yang diminati dan kebutuhan-kebutuhan dalam mereplikasinya pada Kartu Komitmen Peserta menyampaikan informasi inovasi lain yang diketahui telah dilakukan di desanya namun belum tersedia di Bursa, dan menuliskannya di Kartu IDE Peserta melakukan konsultasi di meja konsultasi yang disiapkan guna menggali informasi lebih dalam mengenai inovasi yang diminati dari menu yang disediakan dan kebutuhan untuk replikasi Peserta melengkapi Kartu Komitmen dengan inovasi yang diminatinya untuk direplikasi di desanya Panitia di meja konsultasi akan memberikan stempel sesuai Ruang Bursa pada kartu Komitmen Peserta diberikan satu stiker dan dipersilakan memberi rating inovasi yang diminatinya pada display yang disediakan, dan peserta dipersilakan menuju ke “Jendela Ketiga”
(8) Jendela Ketiga (Komitmen) •
•
Peserta menyerahkan Kartu Komitmen dan Kartu IDE kepada panitia untuk ditukarkan dengan Sertifikat Komitmen Replikasi dan Foto Panitia mengumpulkan dan mendata Kartu Komitmen, Kartu IDE, dan Inovasi yang diminati peserta
Hal-hal yang harus diperhatikan diperhatikan 1. 2.
3.
Pastikan kehadiran perwakilan seluruh Desa untuk mengikuti Bursa Inovasi Persiapkan secara secara baik dan lengkap media atau atau alat serta ma eri (dibuat dalam ppt yang menarik atau ditulis pada kertas besar dengan desain menarik) Atur setiap ruang/ bursa dengan baik sehingga memungkinkan peserta Pastikan setiap ruangan Pleno, Bursa A dan Bursa B berinteraksi dengan baik dan merasa Penukaran Kartu Komitmen diberi tanda petunjuk yang jelas nyaman.
4.
Hindari hal–hal yang bersifat dominasi terhadap proses pertemuan dari dan oleh siapapun juga
5.
Fasilitator jangan memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan yang belum diketahui persis kepastiannya, apalagi yang berkaitan dengan kebijakan PID/VIG Dokumentasikan secara baik proses dan hasil Bursa Inovasi
6. 7.
Pastikan setiap wakil Desa sudah memahami betul tentang konsep PID/PPID dan Tujuan Bursa Inovasi, serta memberi- kan Komitmen untuk replikasi
8.
Hindari penggunaan bahasa asing atau singkatan-singkatan, pergunakan bahasa dan kebiasaan lokal Mempersiakan jalur komunikasi pasca bursa untuk pertanyaan lanjutan dari pihak desa.
9.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________47
PROGRAM INOVASI DESA
Kepanitiaan • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pembina Penanggung jawab Koordinator Bursa Inovasi Bagian Umum (Perlengkapan, Perizinan, Tempat dan Alat) Bagian Korespondensi (Undangan, Koordinasi, Konfirmasi) Bagian Substansi (penyiapan materi) PIC Registrasi peserta/undangan PIC Protokol & Pembukaan PIC Pleno PIC Ruang Bursa A PIC Ruang Bursa B PIC Konsultan untuk meja-meja konsultasi PIC Pameran (jika perlu) PIC Ruang Penukaran Kartu Komitmen Bagian Konsumsi Bagian dokumentasi
Display (1)
Luar Ruang Daftar Inovasi desa per Bidang – @3 rangkap (Plano) Spanduk Kegiatan Denah Alur dan Petunjuk Petunjuk ruangan (plano) Poster inovasi desa - @3 rangkap rangkap Dalam Ruang Bursa: Daftar inovasi desa per Ruang Bursa – 3 rangkap (plano) Daftar inovasi desa untuk diberikan rating oleh peserta Brosur inovasi desa Daftar P2KTD (direktori) Displai Inovasi desa (bila perlu) Penayangan video inovasi desa •
•
•
•
(2)
•
•
•
•
•
•
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________48
PROGRAM INOVASI DESA
Konsep Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) A.
Dasar Pemikiran Program Inovasi Desa merupakan salah satu upaya Kemendesa PPDT dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas dengan strategi pengembangan kapasitas desa secara berke- lanjutan khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia: Pelayanan Sosial Dasar , serta Infrastruktur Desa. Dana Desa menumbuhkan kebutuhan jasa layanan teknis yang beragam yang tidak dapat dipenuhi oleh OPD terkait dan pemangku kepentingan professional. Sementara itu, Desa memiliki keterbatasan dalam mengakses Penyedia Peningkatan Peningkata n Kapasitas Teknis Desa professional yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat, Universitas, Asosiasi profesi dan perusahaan. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan pasar akan penyedia peningkatan kapasitas teknis desa dalam mendukung pembangunan desa. Di sisi lain, lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang professional belum memanfaatkan peluang jasa layanan ini karena keterbatasan informasi serta kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan terkait. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendekatkan kebutuhan desa dengan pihak penyedia peningkatan kapasitas teknis desa dan menjamin tersedianya jasa layanan yang berkualitas berkualita s diperlukan sistem layanan yang dapat diakses dengan mudah oleh desa. Oleh karena itu, jasa layanan teknis yang sudah ada perlu diorganisir dan diperkuat kapasitasnya agar dapat memberikan pelayanan secara lebih berkualitas dan berkelanjutan sesuai kebutuhan Desa. Desa diharapkan memiliki pilihan untuk mendapatkan jasa layanan teknis yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa.
B.
Dasar Hukum 1.
2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________49
PROGRAM INOVASI DESA
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97); Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012, Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 201 2 Tentang Tenta ng Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Ke rja Nasional Nasiona l (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemangku kepentinganan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Nomor 1359).
Maksud dan Tujuan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (p2KTD) dimaksudkan untuk membantu desa mewujudkan kegiatan inovasi desa yang membutuhkan keahlian teknis tertentu dalam meningkatkan kualitas pembangunan Desa, di bidang pengembangan pengembanga n ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan pengembanga n sumber daya manusia, serta infrastruktur Desa. Secara khusus tujuan P2KTD yaitu: 1. Mewujudkan kegiatan pembangunan desa yang inovatif dan lebih berkualitas. 2. Membantu pemerintah daerah dalam menyediakan layanan teknis yang dibutuhkan desa. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kader pemberdayaan masyarakat desa.
D.
Pengertian Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam Program Inovasi Desa adalah lembaga profesional yang menyediakan jasa keahlian teknis tertentu di bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Infrastrukt ur Desa. P2KTD bersifat mendukung pendampingan teknis yang dilakukan oleh OPD kabupaten/kota dan Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________50
PROGRAM INOVASI DESA
tenaga Pendamping Profesional. E.
Kedudukan Kedudukan dan Lokasi P2KTD berkedudukan di Kabupaten/kota, Kabupate n/kota, diorganisir oleh Tim Inovasi Kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan teknis pembangunan desa dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, dan infrastruktur desa serta terdaftar dalam direktori P2KTD kabupaten/kota. kabupate n/kota. Keberadaaan Keberadaaa n P2KTD diharapkan dapat mempercepat pencapaian target RPJMN 2015-2019 dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus. Lokasi P2KTD di 33 provinsi dan 434 kabupaten/kota, kabupaten/k ota, dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
F.
Target Capaian
Dalam rangka mendukung Program Inovasi Desa (PID) perlu disediakan 2.604 P2KTD meliputi bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, pengembangan pengembanga n sumber daya manusia, dan infrastruktur desa yang diharapkan dapat mendampingi 14,000 desa.
G.
Prinsip-Prinsip Dalam menjalankan perannya, P2KTD bekerja atas dasar prinsip-prinsip, sebagai berikut: 1. Profesional, Profesional, memberikan pelayanan teknis berkualitas teknis sesuai standar safeguard dan peraturan yang berlaku. 2. Tanggungjawab Sosial, pelayanan didasarkan atas komitmen menumbuhkan kewirausahaan sosial (sosial entrepreneurship); 3. Inklusi Sosial (Social Inclusion), menghormati kesetaraan, berpihakan pada perempuan, berkebutuhan berkebutuhan khusus, khusus, dan mendorong kohesi sosial; sosial; 4. Ramah Lingkungan, mendorong penerapan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan; 5. Tata kelola, Jasa layanan yang diberikan harus bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel.
H.
Pemangku Kepentingan 1.
Satker Dekonsentrasi P3MD/PID Provinsi Satker Dekonsentrasi Dekonsentrasi P3MD/PID dalam d alam Program Inovasi Desa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: (a) Mensosialisasikan P2KTD. (b) Menyelenggarakan orientasi P2KTD. (c) Menyelenggarakan orientasi Pokja P2KTD. (d) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengendalian P2KTD. (e) Melaporkan kegiatan orientasi dan layanan teknis P2KTD. (f) Melaporkan seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana dekonsentrasi P2KTD. Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________51
PROGRAM INOVASI DESA
2.
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait memiliki tugas dan tanggungjawab tanggungjawab sebagai berikut: (a) Memfasilitasi pembentukan Pokja P2KTD; (b) Melakukan sosialisasi P2KTD; (c) Memberikan dukungan regulasi untuk keberlanjutan P2KTD; (d) Menyelenggarakan rapat koordinasi P2KTD; (e) Melakukan pembinaan dan pengendalian kepada P2KTD dalam memberikan layanan teknis kepada desa; (f) Melaporkan kegiatan P2KTD ke provinsi.
3.
Pokja P2KTD Pokja P2KTD merupakan struktur dibawah Tim Inovasi Kabupaten yang dibentuk oleh pemerintah pemerinta h kabupaten/kota kabupaten/kot a untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa. Pokja Pokja P2KTD terdiri dari OPD OPD terkait terkait dan mempunyai tugas sebagai berikut: (a) Melaksanakan identifikasi dan verifikasi P2KTD untuk kebutuhan direktori yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD. Kriteria P2KTD meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga, serta pengalaman. (b) Mempersiapkan penyusunan direktori P2KTD per bidang kegiatan secara off-line dan on-line. Melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan TPID terhadap kebutuhan desa akan jasa layanan teknis. Memberikan rekomendasi kepada Satker Provinsi untuk peserta pelatihan. Melakukan updating direktori P2KTD. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan P2KTD. •
•
•
•
4.
Tenaga Ahli PID Provinsi Tenaga ahli PID Provinsi untuk peningkatan kapasitas program Inovasi Desa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: (a) (b) (c) (d) (e)
Mengkoordinasikan identifikasi,verifikasi, dan publikasi direktori P2KTD. Membantu tugas-tugas Satker Dekonsentrasi Provinsi terutama dalam kegiatan sosialisasi, publikasi P2KTD dan pelatihan. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap TAPM dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan P2KTD. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress dan hasil pelaksanaan kegiatan P2KTD . Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________52
PROGRAM INOVASI DESA
5.
Tenaga Ahli Pemberdayaa Masyarakat (TAPM) TAPM yang memfasilitasi P2KTD terdiri dari TA Infrastruktur, TA Pelayanan Sosial Dasar dan TA Pengembangan Ekonomi Desa. TAPM tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: (a)
(b)
(c) (d) (e) (f) (g)
(h)
6.
Melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PID temasuk pembentukan Pokja P2KTD Tim Inovasi Kabupaten, dan orientasi kepada Pokja P2KTD; Membantu Tim Inovasi Kabupaten (TIK) khususnya Pokja P2KTD dalam kegiatan sosialisasi, seleksi P2KTD, orientasi dan rapat koordinasi P2KTD; Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan P2KTD sesuai bidang layanan teknis. Memfasilitasi penyusunan Direktori P2KTD; Memastikan layanan jasa P2KTD sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa; Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap PD dan PLD terkait dengan P2KTD; Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress dan hasil pengembangan kapasitas P2KTD termasuk penyediaan data dan informasi terkait P2KTD; Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD.
Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa memiliki tugas dan tanggungjawab tanggungjawab sebagai berikut: (a) (b) (c) (d)
I.
Memfasilitasi kegiatan sosialisasi P2KTD di Kecamatan dan Desa; Memfasilitasi TPID dalam proses identifikasi, perumusan dan prioritas, serta penetapan P2KTD sesuai kebutuhan Desa; Memfasilitasi forum Musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban hasil kerja P2KTD; Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD.
Ruang Lingkup Jenis layanan teknis yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang kegiatan utama dalam mendukung kegiatan inovasi desa yang tidak dapat diberikan oleh pendamping profesional prof esional dalam mendukung kemandirian desa. Bidang kegiatan dimaksud terdiri dari: (1) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta (3) Infrastruktur Desa. P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, dan studi sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa. Layanan P2KTD dapat diberikan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi. Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________53
PROGRAM INOVASI DESA
1.
Layanan Jasa Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan Jasa layanan teknis kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal disesuaikan dengan kebutuhan dan karekteristik desa dalam pendukung pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (prukades) serta BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Bentuk layanan teknis pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan dapat berupa analisis dan identifikasi sumberdaya lokal, analisis keberlanjutan usaha, pengembangan SDM dan kelembagaan, pengembangan produksi, dan mata rantai usaha (market ( market chain) chain) yang dikelola secara mandiri, serta pengelolaan keuangan mikro.
2.
Layanan Jasa Teknis Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jasa layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diberikan P2KTD disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan SDM khususnya layanan sosial dasar (antara lain: PAUD, Posyandu, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan lokal berskala desa) dan kewirausahaan kewirausahaan sosial. Wirausahawan Sosial adalah individu yang memberikan memberika n solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat masyarakat Desa Desa dengan menawarkan ide-ide kreatif berorientasi berorientasi bisnis. Misalnya: pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, pemanfaatan biogas, dan produk daur ulang, dan Desa Wisata. Bentuk kegiatan layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Manusia dapat berupa pelatihan dan bimbingan untuk mendorong kemandirianDesa dalam memberikan pelayanan sosial dasar yang berkualitas (seperti: Posyandu Mandiri, Pengelolaan PAUD), serta menumbuhkan kewirausahaan sosial di Desa.
3.
Layanan Jasa Teknis Infrastruktur Desa Jasa layanan teknis yang diberikan P2KTD mencakup semua jenis sarana prasarana skala desa dan antardesa yang memiliki dampak ekonomi. Prioritas layanan jasa teknis infrastruktur Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa yang meliputi: a. Jasa layanan teknis pengembangan dan pemeliharaaan sarana prasarana Embung Desa untuk kebutuhan air rumah tangga, irigasi, dan kebutuhan air lainnya yang mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi; b. Jasa layanan teknis pengembangan dan pemeliharaan Sarana Olah Raga di Desa yang mendukung peningkatan ekonomi dan ikatan sosial; c. Jasa layanan teknis pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________54
PROGRAM INOVASI DESA
lainnya yang memiliki dampak ekonomi besar, seperti: jalan, jembatan, pasar desa, pengelolaan air bersih. J.
Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan P2KTD di dalam Program Inovasi Desa meliputi: (1) sosialisasi di Provinsi dan Kabupaten, (2) Pembentukan Pokja P2KTD, (3) Pelatihan Pokja P2KTD-TIK (4) Penyusunan Penyusunan direktori P2KTD, (5) Pemanfaatan P2KTD. P2KTD.
Alur Mekanisme Kegiatan P2KTD
1.
Sosialisasi Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan arti penting keberadaan P2KTD kepada OPD Provinsi dan Kabupaten, calon-calon potensial P2KTD maupun kepada Desa sebagai calon pengguna jasa layanan teknis. Secara khusus, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk: (a) mensosialisasikan program PID, (b) menginfomasikan adanya kebutuhan desa akan P2KTD kepada lembaga penyedia jasa professional (LSM, Perusahaan, lembaga penelitian, Universitas dan perusahaan, (c) menginfomasikan kepada desa mengenai keberadaaan jasa layanan teknis untuk meningkatkan kualitas perencananaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________55
PROGRAM INOVASI DESA
a.
Sosialisasi di provinsi Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di provinsi dan akan difasilitasi oleh Satker Propinsi dengan dibantu oleh tenaga ahli provinsi. Peserta sosialisasi terdiri dari OPD terkait dan calon P2KTD dari provinsi dan kabupaten.
b.
Sosialisasi di Kabupaten/kota Kabupaten/kota Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota dan akan difasilitasi oleh Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dengan dibantu oleh tenaga ahli kabupaten. Peserta sosialisasi terdiri dari OPD terkait, Camat, TPID, kepala desa dan BPD, perguruan tinggi, LSM, organisasi profesi, organisasi sosial dan pihak swasta.
2.
Pembentukan Pokja P2KTD - TIK Pokja P2KTD dapat terdiri dari perwakilan OPD (Dinas PMD/Bappeda), OPD Teknis, Asosiasi Profesi terkait. Susunan Pokja P2KTD Tim Inovasi Kabupaten terdiri dari : a. b.
c.
d.
3.
Ketua Pokja: OPD yang membidangi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Koordinator bidang peningkatan peningkata n ekonomi lokal dan kewirausahaan: OPD yang membidangi bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan, dan dibantu oleh maksimal 2 orang anggota dari unsur perwakilan asosiasi dunia usaha/perbankan. Koordinator bidang PSDM: OPD yang membidangi bidang pendidikan atau kesehatan, dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari unsur OPD Pendidikan/Kesehatan, asosiasi PAUD, Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten/Kota Koordinator bidang Infrastruktur Desa: OPD yeng membidangi bidang dinas pekerjaan umum, dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari unsur asosiasi jasa konstruksi, asosiasi profesi pemberdayaan masyarakat dan perwakilan dewan inovasi sejauh tersedia di tingkat kabupaten.
Pelatihan Pokja P2KTD – TIK Pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada Pokja P2KTDTIK dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan dilaksanakan di provinsi selama 3 hari efektif. Peserta pelatihan terdiri dari 3 orang anggota P2KTD yang mewakili bidang Kewirausahaan dan Pengembangan ekonomi Lokal, Pengembangan SDM dan Infrastruktur serta 2 – 3 orang TA yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan P2KTD.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________56
PROGRAM INOVASI DESA
4.
Penyusunan Direktori P2KTD Inventarisasi dan verifikasi penyusunan direktori P2KTD Pokja P2KTD dengan dibantu Tenaga Ahli Kabupaten P3MD/PID akan melakukan inventarisasi ketersediaan P2KTD untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam bidang: pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan/pengembangan sumber daya manusia/infrastruktur. Hasil inventarisasi digunakan untuk menentukan P2KTD potensial yang akan diundang untuk mengikuti verifikasi P2KTD. Pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk memilih P2KTD yang akan ditetapkan dalam direktori P2KTD. Pelaksanaan verifikasi dilakukan terhadap aspek lembaga dan aspek keahlian teknis dengan cara pemeriksaan profil lembaga P2KTD maupun kunjungan lapangan. Pelaksanaan Verifikasi Verifikasi untuk 3 jenis bidang P2KTD dilaksanakan oleh masing-masing bidang Pokja P2KTD sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Hasil verifikasi P2KTD yang memenuhi kriteria disusun dalam bentuk direktori sesuai dengan 3 bidang kegiatan oleh masing-masing bidang Pokja P2KTD. Selanjutnya daftar tersebut disahkan oleh BPMD Kabupaten. Penyusunan dan Publikasi Direktori P2KTD Direktori P2KTD adalah koleksi rujukan yang memuat nama-nama atau organisasi penyedia layanan teknis yang disusun secara sistematis yang dilengkapi dengan alamat, kompetensi atau keahlian, pengalaman organisasi, kegiatan dan data lainnya yang bermanfaat sebagai infomasi bagi desa. Direktori P2KTD meliputi bidang layanan P2KTD yaitu : Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Desa. Penyusunan direktori dilakukan oleh Pokja P2KTD bersama TA Kabupaten untuk dicetak dan dipublikasikan oleh Satker Dekonsentrasi Provinsi. .
5.
Pemanfaatan P2KTD Identifikasi Kebutuhan P2KTD ke Desa-Desa (TPID) Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan Desa yang membutuhkan Jasa layanan teknis. Identifikasi dilakukan oleh TPID yang menangani kegiatan P2KTD dengan mengecek APB Desa 2017 khususnya untuk bidang kegiatan ekonomi lokal dan kewirausahaan, kewirausahaa n, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur. Kegiatan yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh Kader Pembangunan Desa maupun oleh tenaga Pendamping profesional karena membutuhkan keahlian khusus. Kegiatan jasa layanan teknis yang dapat diberikan oleh P2KTD meliputi pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, studi kelayakan dan pengembangan jejaring sesuai sesuai dengan kebutuhan kebutuhan inovasi inovasi Desa. Desa.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________57
PROGRAM INOVASI DESA
Verifikasi Kebutuhan P2KTD dalam APB APB Desa Verifikasi kebutuhan P2KTD dimaksudkan untuk menilai kelayakan terhadap usulan kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa membutuhkan layanan P2KTD. Verifikasi dilakukan dilakuka n oleh TIK-Pokja P2KTD berdasarkan berdasarka n hasil identifikasi kebutuhan layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD disampaikan kepada TPID berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan layanan teknis serta P2KTD yang direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan Desa. Jika P2KTD yang dibutuhkan tidak tersedia dalam direktori, maka TIK dapat merekomendasikan P2KTD dari luar wilayah kerjanya. Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD Hasil verifikasi kebutuhan P2KTD yang telah diterima TPID selanjutnya dirumuskan berdasarkan jenis jenis kegiatan kegiatan dan keahlian keahlian yang dapat diberikan diberikan oleh P2KTD. Prioritas kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID dengan kriteria sebagai berikut: (a) Desa berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan replikasi; (b) kegiatan inovasi yang selaras dengan kebijakan kebijaka n pemerintah; (c) kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat; (d) kegiatan yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat; (e) mendukung prioritas layanan sosial dasar khususnya PAUD dan Posyandu. Pelaksanaan Kegiatan P2KTD Berdasarkan kontrak kerjasama dengan TPID, P2KTD akan mulai melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan bimbingan, capaian hasil kegiatan dalam memberikan layanan teknis kepada desa. Dalam menjalankan tugasnya P2KTD wajib mendorong pelibatan masyarakat dan mempersiapkan kader desa untuk keberlanjutan kegiatan pembangunan. Orientasi P2KTD Orientasi P2KTD bertujuan untuk mempersiapkan P2KTD dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan program inovasi desa. Penyelenggaraan orientasi dilaksanakan di provinsi. Peserta orientasi P2KTD terdiri dari maksimal 6 orang per kabupaten yang mewakili 6 P2KTD. Pemilihan peserta orientasi dilakukan oleh TIK- Pokja P2KTD berdasarkan usulan TPID dengan mempertimbangkan jasa layanan teknis yang paling banyak dibutuhkan oleh desa dalam skala kabupaten. Pertanggungjawaban kegiatan P2KTD P2KTD wajib menyusun laporan hasil kegiatan dan disampaikan kepada TPID dengan tembusan pada desa-desa penerima jasa layanan. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan kemajuan kegiatan dan hasil jasa layanan teknis P2KTD. Selain itu TPID selaku pengelola dana operasional P2KTD pada DOK PPID wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dalam forum musyawarah antar desa (MAD) dengan tembusan kepada TIK.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________58
9 5 |
Daftar Usulan Keg iatan Yang Membutuhka n P2KTD
i s a r g i m s n a r
TA …………
A S E D I S A V O N I M A R G O R P
n a k h u t u b m e M g n a y n a s a e t a D i i g e d s K i n n k a e l u s T U n r a i l n u a y a m L r o F n a i s i g n e P h o t n o C
Desa SEKARSARI Kecamatan : DEPOK Kabupaten : SLEMAN
Jenis layanan
No
Usulan Kegiatan
Lokasi
Tujuan Kegiatan Penerima manfaat
teknis yang
Biaya dalam
Ketersediaan
APBdes
Calon Kader
dibutuhkan
Ketersediaan SDM lokal yang memiliki keahlian
Meningkatkan 1
Peningkatan kapasitas guru PAUD
Dsn. Sukajaya
2
Pembangunan tenaga mikro hidro
Dsn. Sukamakmur
profesionalitas guru PAUD Tersedianya listrik dusun
5 orang guru PAUD
Pelatihan
Rp.7,500,000,-
Bimbingan teknis dan 50 kepala keluarga
pendampingan
Rp.75,000,000,-
pemeliharaan
2 orang
tidak ada
belum ada, tapi
PP tidak mempunyai
akan disediakan
keahlian
m e K
Kepala Desa
)
PROGRAM INOVASI DESA
Contoh Pengisian Formulir Rekapitulasi Usulan dan Penilaian Kegiatan Desa yang membutuhkan P2KTD
Rekapitulasi Usulan Dan Penilaian Kegiatan Desa Yang Membutuhkan P2KTD TA ………… Kecamatan
DEPOK
Kabupaten
SLEMAN
No
Nama Desa
1
Sekarsari
Usulan Kegiatan
Tujuan Kegiatan
Penerima manfaat
Jenis layanan teknis yang dibutuhkan
Biaya dalam Ketersediaan Kader APBdes (Rp.)
Hasil Ketersediaan Penilaian SDM lokal yang memiliki keahlian (layak/tidak)
meningkatkan Peningkatan kapasitas guru PAUD
profesionalitas guru
5 orang guru PAUD
Pelatihan
2.500.000,-
50 kepala keluarga
Bimbingan teknis dan pendampingan 75.000.000,-
2 orang
tidak ada
layak
PAUD
2
Sekarsari
Pembangunan tenaga mikro hidro
Tersedianya listrik
dusun
pemeliharaan
belum ada, tapi PP tidak mempunyai akan disediakan keahlian
layak
Agar lingkungan yang 3
Makmurjaya
Pengelolaan sampah desa berbasis
masyarakat
lebih nyaman dan
meningkatkan pendapatan masyarakat
10 orang
Pelatihan
25.000.000
1 orang
h a e a D n a n u g n a b m e P a s D n a i e t n
……………., …………………………………………
(
n a d l a g g n i t r e
PP tidak mempunyai
keahlian
layak
PROGRAM INOVASI DESA
Contoh Pengisian Formulir Rekapitulasi Usulan dan Penilaian Kegiatan Desa yang membutuhkan P2KTD
Rekapitulasi Usulan Dan Penilaian Kegiatan Desa Yang Membutuhkan P2KTD TA ………… Kecamatan
DEPOK
Kabupaten
SLEMAN
No
Nama Desa
1
Sekarsari
Usulan Kegiatan
Tujuan Kegiatan
Jenis layanan teknis yang dibutuhkan
Penerima manfaat
Biaya dalam Ketersediaan Kader APBdes (Rp.)
Hasil Ketersediaan Penilaian SDM lokal yang memiliki keahlian (layak/tidak)
meningkatkan Peningkatan kapasitas guru PAUD
profesionalitas guru
5 orang guru PAUD
Pelatihan
2.500.000,-
50 kepala keluarga
Bimbingan teknis dan pendampingan 75.000.000,-
2 orang
tidak ada
layak
PAUD
2
Sekarsari
Tersedianya listrik
Pembangunan tenaga mikro hidro
dusun
belum ada, tapi PP tidak mempunyai akan disediakan keahlian
pemeliharaan
layak
Agar lingkungan yang 3
Makmurjaya
lebih nyaman dan
Pengelolaan sampah desa berbasis
meningkatkan pendapatan masyarakat
masyarakat
10 orang
Pelatihan
25.000.000
1 orang
10.000.000
belum ada
30.000.000
1 orang
20.000.000
3 orang
35.000.000
1 orang
75.000.000
belum ada
PP tidak mempunyai
keahlian
layak
Meningkatkan kemampuan 4
Sukaringin
Peningkatan kapasitas bagi perangkat desa
perangkat desa dalam membuat laporan
3 orang perangkat desa
Bimbingan teknis dan pendampingan
PP mempunyai
keahlian
tidak
pertanggungjawab an keuangan
5
Meranti
6
Karangrejo
Pembuatan sumur bor
Penyediaan air bersih 4 kepala keluarga
Peningkatan kapasitas perajin tas blok
Meningkatkan nilai
ransel
jual
20 orang
Pembuatan sumur
bor Pelatihan
ada 1 tenaga ahli di
desa ada 1 tenaga ahli di
desa
tidak
layak
Menciptakan lingkungan yang lebih 7
Karangrejo
Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah nyaman dan menigkatkan desa pendapatan
5 orang
Konsultasi, pendamping an
SDM lokal tidak ada
layak
SDM lokal ada
tidak
masyarakat Menyediakan rumah
8
Beringin
Rehab rumah sehat
9
Triwarno
Peningkatan distribusi penjualan produk kuningan
10
Warnawarni Pengadaaan sarana biopori
layak huni
3 orang
Meningkatkan produksi dan
15 orang
Pengembangan jejaring
30.000.000
belum ada
10 kepala keluarga
Bimbingan teknis
10.000.000
2 orang
pendapatan Mengurangi genangan air
Bimbingan teknis dan pendampingan
PP dan SMD lokal tdk
ada SDM dan PP tidak ada
layak
layak
……………., …………………………………………
Tim Pengelola Inovasi Desa
(
)
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________60
PROGRAM INOVASI DESA
Contoh Pengisian Tabel Rekomendasi P2KTD
TPID Kecamatan : DEPOK
No 1
Kegiatan Peningkatan guru PAUD
Lokasi
Jenis layanan
Sekarsari
Jumlah Dana
Pelatihan
Hasil Verifikasi
PJLT yang
direkomendasikan
2,500,000
layak
Himpaudi
75,000,000
layak
PT.Griya lestari
Bimbingan teknis dan 2
Pembangunan mikro hidro
Sekarsari
pendampingan pemeliharaan
3
4
5
Pengelolaan sampah berbasisi masyarakat masyarakat Peningkatan kapasitas perajin tas blok ransel Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah desa
Makmurjaya
Pelatihan
25,000,000
layak
LSM Pesona Alam
Karangrejo
Pelatihan
20,000,000
layak
LSM Bintang gading
35,000,000
layak
LSM Adikarya Abadi
Karangrejo
Konsultasi, pendampingan
Peningkatan distribusi 6
penjualan produk
Triwarno
Pengembangan jejaring
30,000,000
layak
Bina Kreatif
Warnawarni
Bimbingan teknis
10,000,000
layak
Banguncipta
kuningan 7
Pengadaan sarana biopori
……… Tim Inovasi Kabupaten ……… Kelompok Kerja PJLT
Ketua
(
Sekretaris
)
(
)
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________61
PROGRAM INOVASI DESA
Contoh Pengisian Hasil Perumusan dan Prioritas Pemanfataan P2KTD Kecamatan : DEPOK Kabupaten : SLEMAN Kriteria Prioritas Usulan
No
Kegiatan
Lokasi
Selaras
Komitmen kebijakan Replikasi
Pemerintah
1
1 2 3 4
2 Peningkatan guru
PAUD Pembangunan mikro
hidro Pengelolaan sampah berbasis masyarakat Peningkatan kapasitas perajin tas blok ransel
3
4
Sekarsari
Manfaat
Partisipasi
Masyarakat Masyarakat
Layanan
Sosial
Nilai
Ranking
Dasar
5
6
7
8
9
10
4
4
4
4
20
1
Sekarsari
4
1
4
3
1
13
5
Makmurjaya
3
3
4
3
1
14
4
Karangrejo
4
4
4
3
1
16
3
Karangrejo
2
3
3
2
1
11
7
Triwarno
3
3
3
3
1
12
6
Warnawarni
4
4
4
4
3
19
2
Peningkatan kapasitas 5
pengelolaan sampah
desa Peningkatan distribusi 6
penjualan produk
kuningan 7
Pengadaan sarana
biopori
Hasil Perangkingan Prioritas Kegiatan PJLT:
1. Peningkatan kapasitas guru PAUD 2. Pengadaaan sarana biopori 3. Peningkatan kapasitas perajin tas blok ransel 4. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat 5. Pembangunan mikro hidro 6. Peningkatan distribusi penjualan produk kuningan 7. Peningkatan pengelolaan sampah desa Tim Pengelola Inovasi Desa Ketua
(
)
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________62
PROGRAM INOVASI DESA
Fasilitasi Pemanfaatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) A.
Latar Belakang Pemanfaatan P2KTD merupakan serangkaian kegiatan pendayagunaan keahlian yang dimiliki oleh P2KTD dalam mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pembangunan Desa. Bentuk pemanfaatan P2KTD hampir sama dengan pola kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam mendampingi masyarakat desa. Dimana pihak ketiga dalam hal ini P2KTD memberikan layanan dan bimbingan teknis kepada Desa secara bervariasi, diantaranya, advokasi, peningkatan kapasitas, pendidikan, pembangunan infrastuktur, dan masih banyak aktifitas lain. Dalam kerangka dukungan P2KTD melalui pola kerjasama Desa dengan pihak ketiga baik dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan inovasi yang tidak dapat dilakukan sevara mandiri oleh Desa dan pendamping. Pemanfaatan P2KTD dilakukan dalam rangka membantu desa. Selama ini desa dipandang sebagai pihak yang ‘lemah’. Terlalu lamanya dibiarkan dan urusannya dipercayakan kepada pihak lain, maka desa sulit untuk berdaya. Desa menjadi obyek yang harus selalu dibantu. Para pegiat desa, akademisi, atau LSM, baik yang berasal dari atau luar desa, melakukan upaya guna memandirikan desa. Desa didorong untuk menjadi entitas yang kuat dalam berbagai hal. Kerjasama dan kerja bersama yang dilakukan mendapat apresiasi apresiasi masyarakat. Mereka antusias menyambut menyambut baik uluran tangan para pihak itu. Dalam bidang yang lain, pihak swasta pun ikut andil. Mereka dapat memberikan bantuan berupa uang dan atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung. Bentuk-bentuk kepedulian ini sedikit banyak membuka mata kita, bahwa desa perlu dikuatkan. Terbitnya UU Desa diharapkan mampu memperkuat desa. Modal sosial di desa yang selama ini menjadi andalan, bisa lebih optimal. Tidak menutup kemungkinan pada saatnya nanti, desa lah yang akan memberikan bantuan kepada pihak lain. Saat desa sejahtera, negara akan makmur. Persoalan-persoalan sosial yang terjadi bukan tidak mungkin akan teratasi oleh desa.
B.
Ruang Lingkup Pemanfaatan Jasa Layanan P2KTD Ruang lingkup pemanfaatan layanan teknis yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang kegiatan utama dalam mendukung kegiatan inovasi desa yang tidak dapat diberikan diberika n oleh pendamping pendampi ng profesional. Bidang kegiatan dimaksud terdiri dari: (1) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta (3) Infrastruktur Desa. P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, studi kelayakan dan pengembangan jejaring sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa. Layanan P2KTD dapat diberikan dalam tahapan Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________63
PROGRAM INOVASI DESA
perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi. 1.
Layanan Jasa Kewirausahaan
Teknis
Pengembangan
Ekonomi
Lokal
dan
Jasa layanan teknis kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik desa dalam pendukung pengembangan pengembanga n Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (prukades) serta BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Bentuk layanan teknis pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan dapat berupa analisis dan identifikasi sumberdaya lokal, analisis keberlanju ke berlanjutan tan usaha, pengembangan SDM dan kelembagaan, pengembangan produksi, dan mata rantai usaha (market ( market chain) chain) yang dikelola secara mandiri, serta pengelolaan keuangan mikro.
2.
Layanan Jasa Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Jasa layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diberikan P2KTD disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan layanan sosial dasar (antara lain: PAUD, Posyandu, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan lokal berskala desa) dan kewirausahaan sosial. Wirausahawan Sosial adalah individu yang memberikan solusi inovatif untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan permasalahan sosial di masyarakat Desa dengan menawarkan ide-ide kreatif berorientasi bisnis. Misalnya: pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, pemanfaatan biogas, dan produk daur ulang, dan desa wisata. Bentuk kegiatan layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat berupa pelatihan dan bimbingan untuk mendorong kemandirian Desa dalam memberikan pelayanan sosial dasar yang berkualitas (seperti: Posyandu Mandiri, Pengelolaan PAUD), serta menumbuhkan kewirausahaan sosial di desa.
3.
Layanan Jasa Teknis Infrastruktur Desa Jasa layanan teknis yang diberikan P2KTD mencakup semua jenis sarana prasarana skala desa dan antardesa yang memiliki dampak ekonomi. Prioritas layanan jasa teknis infrastruktur Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa yang meliputi: (1) Jasa layanan teknis pengembangan dan pemeliharaaan sarana prasarana Embung Desa untuk kebutuhan air rumah tangga, irigasi, dan kebutuhan air lainnya yang mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi; (2) Jasa layanan teknis pengembangan dan pemeliharaan Sarana Olah Raga di Desa yang mendukung peningkatan ekonomi dan ikatan sosial; (3) Jasa layanan teknis pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang memiliki dampak ekonomi besar, seperti : jalan, jembatan, pasar desa, pengelolaan pengelolaan air bersih. bersih.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________64
PROGRAM INOVASI DESA
C.
Tahapan Pemanfaatan P2KTD Pemanfaatan P2KTD dilakukan oleh Desa melalui pentahapan sebagai berikut: (1) identifikasi kebutuhan P2KTD yang dilakukan oleh TPID; (2) verifikasi kebutuhan P2KTD dalam APB Desa; (3) perumusan dan prioritas kegiatan P2KTD; (4) pelaksanaan kegiatan P2KTD; (5) orientasi P2KTD; (6) pertanggungjawaban P2KTD.
1.
Identifikasi Kebutuhan P2KTD di Desa (TPID) Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan Desa yang membutuhkan Jasa layanan teknis. Identifikasi dilakukan oleh TPID yang menangani kegiatan P2KTD dengan mengecek APB Desa 2017 khususnya untuk bidang kegiatan ekonomi lokal dan kewirausahaan, Pengembangan Pengembanga n Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur. Infrastruk tur. Kegiatan yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh Kader Pembangunan Desa maupun oleh tenaga Pendamping profesional karena membutuhkan keahlian khusus. Kegiatan jasa layanan teknis yang dapat diberikan oleh P2KTD meliputi pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, studi kelayakan dan pengembangan jejaring sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa.
2.
Verifikasi Kebutuhan P2KTD dalam APB Desa Verifikasi kebutuhan P2KTD dimaksudkan untuk menilai kelayakan terhadap usulan usulan kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa desa-desa membutuhkan layanan P2KTD. Verifikasi dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD disampaikan kepada TPID berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan layanan teknis serta P2KTD yang direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan Desa. Jika P2KTD yang dibutuhkan tidak tersedia dalam direktori, maka TIK dapat merekomendasikan P2KTD dari luar wilayah kerjanya.
3.
Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD Hasil verifikasi kebutuhan P2KTD yang telah diterima TPID selanjutnya dirumuskan berdasarkan jenis kegiatan dan keahlian yang dapat diberikan oleh P2KTD. Prioritas kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID dengan kriteria sebagai berikut: (a) Desa berkomitmen untuk untuk melaksanakan kegiatan replikasi; (b) kegiatan inovasi yang selaras dengan kebijakan kebijaka n pemerintah; (c) kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat; (d) kegiatan yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat; (e) mendukung prioritas layanan sosial dasar khususnya PAUD dan Posyandu. Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________65
PROGRAM INOVASI DESA
4.
Pelaksanaan Kegiatan P2KTD Berdasarkan kontrak kerjasama dengan TPID, P2KTD akan mulai melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan bimbingan, capaian hasil kegiatan dalam memberikan layanan teknis kepada desa. Dalam menjalankan tugasnya P2KTD wajib mendorong pelibatan masyarakat dan mempersiapkan kader desa untuk keberlanjutan kegiatan pembangunan.
5.
Orientasi P2KTD Orientasi P2KTD bertujuan untuk mempersiapkan P2KTD dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan program inovasi desa. Penyelenggaraan orientasi dilaksanakan di provinsi. Peserta orientasi P2KTD terdiri dari maksimal 6 orang per kabupaten yang mewakili 6 P2KTD. Pemilihan Pemilihan peserta orientasi dilakukan oleh TIK- Pokja P2KTD berdasarkan usulan TPID dengan mempertimbangkan jasa layanan teknis yang paling banyak dibutuhkan oleh desa dalam skala kabupaten.
6.
Pertanggungjawaban kegiatan P2KTD P2KTD wajib menyusun laporan hasil kegiatan dan disampaikan kepada TPID dengan tembusan pada desa-desa penerima jasa layanan. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan kemajuan kegiatan dan hasil jasa layanan teknis P2KTD. Selain itu TPID selaku pengelola dana operasional P2KTD pada DOK PPID wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dalam forum musyawarah antar desa (MAD) dengan tembusan kepada TIK.
Modul Sosialisasi P2KTD dan Rakor TIK Kudus 2018 ______________66
View more...
Comments
