Buku Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas Di Jawa Timur.

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Sistem pendokumentasian adalag salah satu unsur penting dan sangat vital yang menentukan keberhasilan akreditasi Puskesmas. Pengaturan sistem pendokumentasian dalam satu proses implementasi akreditasi Puskesmas dianggap penting, karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti pelaksanaan dan penerapan kebijakan, serta bagian dari salah satu persyaratan Akreditasi Puskesmas. Dengan adanya sistem pendokumentasian yang baik dalam suatu institusi/organisasi diharapkan fungsi-fungsi setiap personil maupun bagian-bagian dari organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan bersama dalam upaya mewujudkan kinerja yang optimal. Dokumen yang dimaksud dalam Akreditasi Puskesmas secara garis besar dibagi atas dua bagian yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen tersebut digunakan untuk membangun dan membakukan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen pelayanan. Regulasi internal tersebut berupa Kebijakan, Pedoman, Standart Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen lain disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoma-pedoman (regulasi) eksternal yang berlaku. Agar para pemangku kebijakan Akreditasi Puskesmas memiliki acuan dan memudahkan alam melakukan proses pembuatan dokumen maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas di wilayah Provinsi Jawa Timur.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN 1.

Maksud Pedoman ini dimaksudkan agar semua pemangku kebijakan memiliki acuan dalam menetapkan tata naskah terkait akreditasi Puskesmas di Jawa Timur.

2.

Tujuan a. Tersedianya Pedoman bagi Puskesmas dalam menyusun dokumendokumen yang dipersyaratkan dalam standart akreditasi. b. Tersedianya Pedoman bagi pendamping akreditasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan Puskesmas.

C.

SASARAN 1.

Pendamping Akreditasi

2.

Puskesmas di wilayah Provinsi Jawa Timur

1

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

D.

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116; 2. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

36

Tahun

2009

tentang

Kesehatan, Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan asional (perubahan PMK 99 Tahun 2015); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi FKTP; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

2

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

BAB II DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS A. Dokumen Berdasarkan Sumber 1. Dokumen Internal Sistem manajemen mutu, sistem penyelenggara pelayanan upaya kesehatan perorngan, dan sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat perlu dibakukan berdasarkan regulasi internal yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Regulasi internal tersebut disusun dan ditetpkan dalam bentuk dokumen yang harus disediakan oleh Puskesmas untuk memenuhi standart akreditasi. 2. Dokumen Eksternal Regulasi eksternal yang berupa peraturan perundangan dan pedomanpedoman yang diberlakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehataan, serta Kementerian lain yang bisa digunakan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi profesi, yang merupakan acuan bagi Puskesmas dalam menyelenggarakan administrasi manajemen dan upaya kesehatan perorangan serta khusus bagi Puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.

Dokumen-dokumen eksternal sebaiknya ada di Puskesmas, sebagai dokumen yang dikendalikan, meskipun dokumen eksternal tersebut tidak merupakan persyaratan dalam penilaian akreditasi.

B. Jenis Dokumen Akreditasi Puskesmas 1. Dokumen Induk Dokumen asli dan telah disahkan oleh Kepala Puskesmas. 2. Dokumen Terkendali Dokumen yang didistribusikan kepada sekretariat/ tiap unit/ pelaksana, terdaftar dalam Daftar Distribusi Dokumen Terkendali, dan menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat ditarik bila ada perubahan (revisi). Dokumen ini harus ada tanda/ stempel “TERKENDALI”. 3. Dokumen Tidak Terkendali Dokumen yang tidak didistribusikan untuk kebutuhan eksternal atau atas permintaan pihak di luar Puskesmas digunakan untuk keperluan isidentil, tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan memiliki tanda/ stempel “TIDAK TERKENDALI”. Yang berhak mengeluarkan dokumen ini adalah Penanggungjawab Manajemen Mutu dan tercatat pada Daftar Distribusi Dokumen Tidak Terkendali. 4. Dokumen Kedaluwarsa Dokumen yang dinyatakan sudah tidak berlaku oleh karena telah mengalami perubahan/revisi sehingga tidak dapat lagi menjadi acuan dalam melaksanakan 3

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

pekerjaan. Dokumen ini harus ada tanda/ stempel “KEDALUWARSA”. Dokumen induk diidentifikasi dan dokumen sisanya dimusnahkan.

C. Jenis Dokumen Yang Perlu Disediakan Dokumen-dokumen yang perlu disediakan di Puskesmas adalah sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas: a. Kebijakan Kepala Puskesmas b. Rencana Lima Tahunan Puskesmas c. Pedoman/ Manual mutu. d. Pedoman/ panduan teknis yang terkait dengan manajemen. e. Standart Operasional Prosedur(SOP). f. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP): -

Rencana Usulan Kegiatan (RUK), dan

-

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).

g. Kerangka Acuan Kegiatan 2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM): a. Kebijakan Kepala Puskesmas. b. Pedoman untuk masing-masing UKM (esensial maupun pengembangan) c. Standart Operasional Prosedur (SOP). d. Rencana Tahunan untuk masing-masing UKM, e. Kerangka Acuan Kegiatan pada tiap UKM. 3. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP): a. Kebijakan tentang Pelayanan Teknis. b. Pedoman Pelayanan Teknis. c. Standart Operasional Prosedur (SOP) klinis, d. Kerangka Acuan terkait dengan Program/ Kegiatan Pelayanan Klinis dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. Sebagai

bukti

pelaksanaan

kegiatan

dan

pelayanan,

Puskesmas

perlu

menyiapkan rekam implementasi (bukti tertulis kegiatan yang dilaksanakan) dan dokumen-dokumen pendukung lain, seperti fotocopy ijazah, sertifikat pelatihan, sertifikat kalibrasi, dan sebagainya.

4

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI A. Kebijakan Kepala Puskesmas Kebijakan adalah Peraturan/ Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang merupakan garis besar yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab maupun pelaksana.Berdasarkan kebijakan tersebut, disusun pedoman/panduan dan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan kejelasan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas. Penyusunan Peraturan Keputusan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundangan, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Peraturan/ Surat Keputusan Kepala Puskesmas dapatdituangkan dalam pasalpasal dalam keputusan tersebut atau merupakan lampiran dari peraturan/ keputusan. Format Peraturan/ Surat Keputusan disesuaikan dengan Peraturan Daerah setempat tentang Tata Naskah Daerah atau mengacu pada Buku Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP dari Kementerian Kesehatan RI sebagai berikut : 1. Pembukaan ditulis dengan huruf capital a. Kebijakan

: Peraturan/ Keputusan Kepala Puskesmas,

b. Nomor

: ditulis sesuai sistem penomoran di Puskesmas,

c. Judul

: ditulis judul Peraturan/ Keputusan tentang,

d. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa e. Jabatan pembuatan keputusan ditulis simetris, diletakkan di tengah margin diakhiri dengan tanda koma ( , ). 2. Konsideran, meliputi : a. Menimbangn kepu 1) Membat urairan singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan, 2) Huruf awal kata “menimbang” ditulis dengan huruf capital diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ), dan diletakkan dibagian kiri, 3) Konsideran menimbang diawali dengan penomoran menggunakan huruf kecil dan dimulai dengan kat “bahwa” dengan “b” huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda baca ( ; ). b. Mengingat 1) Memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuat Peraturan/ Surat Keputusan tersebut, 5

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

2) Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum adalah peraturan yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi, 3) Kata “mengingat” diletakkan di bagian kiri sejajar kata menimbang, 4) Konsideran yang berupa peraturan perundangan diurutkan sesuai dengan hirarki tata perundangan dengan tahun yang lebih awal disebut lebih dulu, diawali dengan nomor 1, 2, dst, dan diakhiri dengan tanda baca ( ; ). 3. Diktum a. Diktum “MEMUTUSKAN” ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan huruf kapital; b. Diktum Menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan sejajar dengan kata menimbang dan mengingat, huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ); c. Nama keputusan sesuai dengan judul keputusan (kepala), seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik ( . ). 4. Batang Tubuh a. Batang tubuh memuat semua subtansi Peraturan/ Surat Keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum, misalnya: Kesatu

:

Kedua

:

Dst b. Dicantumkan saat berlakunya Peraturan/Surat Keputusan, perubahan, pembatalan, pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya, dan c. Materi

kebijakan

dapat

dibuat

sebagai

lampiran

Peraturan/Surat

Keputusan, dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan Peraturan/Surat Keputusan. 5. Kaki Kaki Peraturan/Surat Keputusan merupakan bagian akhir subtansi yang memuat

penanda

tangan

penerapan

Peraturan/

Surat

Keputusan,

pengundangan peraturan/keputusan yang terdiri dari: a. Tempat dan tanggal penetapan, b. Nama jabatan diakhiri dengan tanda koma ( , ), c. Tanda tangan pejabat, dan d. Nama lengkap pejabat yang menanda tangani. 6. Penandatanganan Peraturan/Surat Keputusan Kepala Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Puskesmas, dituliskan nama, gelar/ non gelar, dan NIP (Nomor Induk Pegawai) tergantung dengan Peraturan Bupati di wilayah masing-masing Kabupaten/ Kota. 7. Lampiran Peraturan/ Surat Keputusan. a. Halaman pertama harus dicantumkan nomor dan judul Peraturan/Surat Keputusan, b. Halaman terakhir harus ditandatngani oleh Kepala Puskesmas. 6

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen Peraturan/Surat Keputusan yaitu: 1. Kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Puskesmas tetap berlaku meskipun terjadi penggantian Kepala Puskesmas hingga adanya kebutuhan revisi atau pembatalan. 2. Untuk Kebijakan berupa Peraturan, pada Batang Tubuh tidak ditulis sebagai diktum dalam bentuk Bab-bab dan Pasal-pasal.

B.

Manual Mutu Manual mutu adalah dokumen yang memberi informasi yang konsisten ke dalam maupun ke luar tentang sistem manajemen mutu. Manual mutu disusun, dietapkan, dan dipelihara oleh organisasi. Manual mutu tersebut dengan sistematika sebagai berikut: 1. Kata Pengantar 2. Pendahuluan a. Latar Belakang 1) Profil Organisasi 2) Kebijakan Mutu 3) Proses Pelayanan (Proses Bisnis) b. Ruang Lingkup c. Tujuan d. Landasan hukum dan acuan e. Istilah dan definisi 3. Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan a. Persyaratan umum b. Pengendalian dokumen c. Pengendalian rekaman 4. Tanggungjawab Manajemen a. Komitmen Manajemen b. Fokus pada sasaran/pasien c. Kebijakan mutu d. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Pencapaian Sasaran Kinerja/ Mutu. e. Tanggungjawab, wewenang dan komunikasi f. Wakil Manajemen/Penanggungjawab Manajemen Mutu g. Komunikasi Internal 5. Tinjauan Manajemen a. Umum b. Masukan Tinjauan Manajemen c. Luaran tinjauan 6. Manajemen Sumber Daya a. Penyediaan sumber daya b. Manajemen sumber daya manusia 7

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

c. Infrastruktur d. Lingkungan kerja 7. Penyelengaraan Pelayanan a. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas: 1) Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, akses dan pengukuran kinerja 2) Proses yang berhubungan dengan sasaran: a. Penetapan persyaratan sasaran b. Tinjauan terhadap persyaratan sasaran c. Komunikasi dengan sasaran 3) Pembelian (Jika ada) 4) Penyelenggaraan UKM: a. Pengendalian proses penyelenggaraan upaya b. Validasi proses penyelenggaraan upaya c. Identifikasi dan mampu telusur d. Hak dan Kewajiban sasaran e. Pemeliharaan barang milik pelanggan (jika ada) f. Manajemen resiko dan keselamatan 5) Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan sasaran kinerja UKM a. Umum b. Pemantauan dan pengukuran: 1. Kepuasan pelanggan 2. Audit internal 3. Pemantauan dan pengukuran proses 4. Pemantauan dan pengukuran hasil layanan c. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai d. Analisis data e. Peningkatan berkelanjutan f. Tindakan korektif g. Tindakan preventif b. Pelayanan klinis (Upaya Kesehatan Perorangan) 1) Perencanaan Pelayanan Klinis 2) Proses yang berhubungan dengan pelanggan 3) Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis : a. Proses pembelian b. Verifikas barang yang dibeli c. Kontrak dengan pihak ketiga 4) Penyelenggaraan pelayanan klinis: a. Pengendalian proses pelayanan klinis b. Validasi proses pelayanan c. Identifikasi dan ketelusuran d. Hak dan kewajiban pasien

8

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

e. Pemeliharaan

barang

milik

pelanggan

(spesiemen,

rekam

medis,dsb) f. Manajemen risiko dan keselamatan pasien 5) Peningkatan Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien: a. Penilaian indikator kinerja klinis b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien c. Pelaporan insiden keselamatan pasien d. Analisis dan tindak lanjut e. Penerapan manajemen resiko 6) Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan: 1) Umum 2) Pemantauan dan pengukuran: a. Kepuasan planggan b. Audit internal c. Pemantauan dan pengukuran proses, kinerja d. Pemantauan dan pengukuran hasil layanan 3) Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai 4) Analis data 5) Peningkatan berkelanjutan 6) Tindakan korektif 7) Tindakan preventif 8. Penutup Lampiran (Jika ada)

C. Rencana Lima Tahunan Puskesmas Sejalan dengan

rencana

strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota,

Puskesmas perlu menyusun rencana kinerja lima tahunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Rencana lima tahunan tersebut harus sesuai dengan visi,misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dalam menyusun rencana kerja lima tahunan, Kepala Puskesmas bersama seluruh jajaran karyawan yang bertugas di Puskesmas melakukan analisis situasi yang meliputi analisis pencapaian kinerja, mencari faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja, sehingga dapat menyusun program kerja lima tahunan yang dijabatkan dalam kegiatan dan rencana anggaran.

1. Sistematika Rencana Kerja Lima Tahunan Puskesmas dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut: Kata Pengantar BAB I. Pendahuluan 9

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

a. Keadaan umum Puskesmas b. Tujuan penyusunan rencana lima tahunan. BAB II. Kendala Masalah a.

Indentifikasi keadaan dan masalah 1) Tim mempelajari kebijakan, RPJMN, rencana strategis Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten, target kinerja lima tahunan yang harus dicapai oleh Puskesmas. 2) Tim Pengumpul Data: a) Data umum b) Data wilayah c) Data penduduk sasaran d) Data cakupan e) Data Sumber daya 3) Tim melakukan analisis data 4) Alternatif pemecahan masalah

b. Penyusunan Rencana 1) Penetapan tujuan dan sasaran 2) Penyusunan rencana: a) Penetapan strategi pelaksanaan b) Penetapan kegiatan c) Pengorganisasian d) Perhitungan sumber daya yang diperlukan c. Penyusunn Rencana Pelaksanaan 1) Penjadwalan 2) Pengalokasian sumber daya 3) Pelaksanaan kegiatan 4) Penggerak pelaksanaan d. Penyusunan Pelengkapan Dokumen

BAB III. Indikator dan standart kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan upaya Puskesmas BAB IV.

Analisis Kinerja

a. Pencapaian Kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan upaya Puskesmas b. Analisis

Kinerja:

menganalisis

faktor

pendukung

dan

penghambat

pencapaian kinerja. BAB V.

Rencana Pencapaian Kinerja Lima Tahun

a. Program Kerja dan Kegiatan: erisi program-program kerja yang akan dilakukan yang meliputi antara lain: 1) Program Kerja Pengembangan SDM, yang dijabarkan dalam kegiatakegiatan, misalnya:pelayihan, pengusulan penambahan SDM, seminar, Workshop,dsb.

10

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

2) Program

Kerja

Pengembangan

sarana,

yang

dijabarkan

dalam

kegiaran-kegiatan, misalnya: pemeliharaan sarana, pengadaan alat-alat kesehatan,dsb. 3) Program Kerja Pengembangan Manajemen, dan seterusnya. b. Rencana Anggaran : yang merupakan program kerja dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara garis besar. BAB VI.

Pemantauan dan Penilaian

BAB VII.

Penutup

Lampiran : matriks rencana kerja lima tahunan Puskesmas. 2. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Kinerja Lima Tahunan Puskesmas. Adapun tahapan penyusunan rencana kinerja lima tahunan Puskesmas adalah sebagai berikut : Membentuk tim penyusunan rencana kinerja lima tahun yang terdiri dari Kepala Puskesmas bersama dengan penanggungjawab upaya Puskesmas dan Pelayanan Klinis. a. Tim mempelajari RJPMN, rencana strategis Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten, target kinerja lima tahunan yang harus dicapai oleh Pusekesmas. b. Tim mengumpulkan data pencapaian kinerja. c. Tim melakukan analisis kinerja. d. Tim menyusun pentahapan pencapaian indikator kinerja untuk tiap upaya Puskesmas dengan penjabaran pencapaian untuk tiap tahun. e. Tim menyusun program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target pada tiap-tiap indikator kinerja. f. Tim menyusun dokumen rencana kinerja lima tahunan untuk disahkan oleh Kepala Puskesmas. g. Sosialisasi rncana pada seluruh jajaran Puskesmas. Matriks Rencana Kinerja Lima Tahunan (lihat form excel) Panduan dalam mengisi matriks rencana lkinerja lima tahunan. a. Nomor diisi dengan nomor urut. b. Pelayanan/ Upaya Puskesmas diisi dengan Pelayanan Klinis (Upaya Kesehatan

Perorangan),

dan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

yang

dilaksanakan di Puskesmas tersebut, misalnya Upaya KIA, Upaya KB, Upaya PKM, dan seterusnya. c. Indikator diisi dengan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur kinerja Upaya/ Pelayanan. d. Standart diisi dengan standart inerja untuk tiap indikator. e. Pencapaian diisi dengan pencapaian kinerja tahun terakhir. f. Target pencapaian diisi dengan target-target yang aan dicapai pada tiap tahap tahunan. g. Program Kerja diisi dengan program Kerja yang akan dilakukan untuk mencapai target pada tiap tahun berdasarkan hasil analisis kinerja, misalnya

11

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

program kerja pengembangan SDM, program kerja pengembangan sarana, dsb. h. Kegiatan

meruapakan

rincian

kegiatan

unntuk

tiap

program

yang

direncanakan. Misalnya, untuk program pengembangan SDM, kegiatan Pelatihan Perawat, Pelatihan Tenaga PKM, dan sebagainya. i.

Volume diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan untuk tiap tahapan tahunan.

j.

Harga Satuan: harga satuan untuk tiap kegiatan.

k. Pemeriksaan biaya diisi dengan perkalian antara volume dengan hrga satuan. 3. Penutup. Panduan ini disusun dengan harapan akan membantu Kepala Puskesmas dalam menyusun rencana kinerja lima tahunan, yang kemudian diuraikan dalam rencana tahunan dalam bentuk Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pencapaian Kegiatan(RPK). Lampiran. Lampiran 1. Matriks Rencana Kinerja Lima Tahunan Puskesmas.

D. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Tahunan Perencanaan adalah suatu proses kegiatan secara urut yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) diartikan sebagai proses penyusunan rencana kegiatan Puskesmas pada tahun yang akan datang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya. Perencanaan Puskesmas mencaku semua kegiatan uapaya Puskesmas yang dilakukan Puskesmas baik dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, UKM baik esensial, maupun pengembangan sebagai rencana tahunan Puskesmas yang dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta sumber dana lain. 1. Mekanisme Perncanaan Tingkat Puskesmas. Langkah pertama dalam mekanisme Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) adalah dengan menyusun Renacana Usulan Kegiatan (RUK) yang meliputi usulan mencakup seluruh kegiatan Puskesmas. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, baik secara global, nasional maupun daerah sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang tersedia di Puskesmas. Puskesmas perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat melalui kajian maupun asupan dari lintas sektoral Puskesmas.

12

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

Rencana Usulan Kegiatan harus dilengkapi usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin, sarana, prasana dan operasional Puskesmas. RUK yang disusun merupakan RUK tahun mendatang (H+1). Penyusunan RUK tersebut dilakukan pada bulan Januari tahun berjalan (H) berdasarkan hasil kajian pencapaian

kegiatan tahun

sebelumnya

(H-1) dan

diharapkan proses

penyusunan RUK telah selesai dilaksanakan di Puskesmas pada akir bulan Januari tahun berjalan (H), RUK kemudian dibahas di Dinas Kesehatan Kabupaten selanjutnya terangkum dalam usulan Dinas Kesehatan Kabupaten akan diajukan ke DPRD untuk memperoleh persetujuan pembiayaan dan dukungan politis. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya diserahkan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten. Berdasarkan alokasi biaya yang telah disetujui tersebut, secara rinci RUK dijabarkan ke dalam rencana pelaksanaan kegiatan (RPK). Penyusunan RPK dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalab dalam forum Lokakarya Mini yang pertama. 2. Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) a. Tahap Persiapan. Tahap ini mempersiapkan staf Puskesmas yang terlibat dalam proses penyusunan RUK agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk

melaksanakan

tahap-tahap

perencanaan.

Kepala

Puskesmas

membentuk Tim Penyusun PTP yang anggotanya terdiri dari staf Puskesmas. b. Tahap Analisis Situasi Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan permaslahan yang dihadapi Puskesmas melalui proses analisis terhadap daya yang dikumpulkan tim yang telah ditunjuk oleh Kepala Puskesmas. Data-data tersebut mencakup data umum, dan data khusus hasil penilaian kinerja Puskesmas). c. Penyusunan RUK Penyusunan RUK memperhatikan hal-hal untuk mempertahankan kegiatan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya dan memperhatikan program/upaya yang masih bermasalah, menyusun rencana kegiatan baru yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan di wilayah tersebut dan kemampuan Puskesmas. Penyusunan RUK: a. Analisis Masalah dan Kebutuhan Masyarakat. Analisis

masalah

dan

kebutuhan

masyarakat

dilakukan

melalui

kesepakatan Tim Penyusun PTP dan lintas sektoral Puskesmas melalui : 1) Identifikasi masalah dan kebutuhan mayarakat akan pelayanan kesehatan, melalui analisis kesehatan masyarakat (community health analysis), 2) Menetapkan urutan prioritas masalah, 3) Merumuskan masalah, 13

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

4) Mencari akar penyebab, dapat mempergunakan diagram sebab akibat, pohon masalah, curah pendapat, dan alat lain yang dapat digunakan. b. Penyusunan RUK. Penyusunan RUK meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama, UKM esensial dan pengembangan yang meliputi: 1) Kegiatan tahun yang akan datang, 2) Kebutuhan sumber daya, 3) Rekapitulasi rencana usulan kegiatan. 3. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Rencana Pelaksanaan Kegiatan baik Upaya Kesehatan mAsyarakat (UKM) dan Upaya Kesehata Perorangan (UKP) tingkat pertama, UKM esensial dan pengembangan secara bersama-sama, terpadu dan terintegrasi dengan langkah-langkah: a. Mempelajari alokasi kegiatan, b. Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK, c. Menyusun rancangan awal secara rinci, d. Mengadakan lokakarya mini, e. Membuat Reacan Pelaksanaan Kegiatan. Proses

penyusunan

Perencanaan

Tingkat

Puskesmas

dengan

menggunakan format-format sesuai dengan pedoman Pelaksanaan Manajemen Puskesmas yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Direktoral Jenderal Bina Upaya Kesehatan tahun 2012. Adapun format-fomat untuk dilihat didalam lampiran buku panduan penusunan dokumen ini.

E. Pedoman/ Panduan Pedoman/ Panduan adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah-langkah yang harus dilakukan. Pedoman merupakan dasar untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan. Panduan

adalah petunjuk dalam

melakukan kegiatan, sehingga dapat diartikan pedoman mengatur beberapa hal, sedangkan panduan hanya mengatur 1 (satu) kegiatan. Pedoman/ panduan dapat diterapkan dengan baik dan benar melalui penerapan SOP. Mengingat sangat bervariasinya bentuk dan isi pedoman/ panduan maka Puskesmas menyusn/ membuat sistematika buku pedoman/ panduan sesuai kebutuhan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen atau panduan yaitu: 1. Setiap pedoman atau panduan harus dilengkapi dengan peraturan atau keputusan Kepala Puskesmas untuk pemberlakuan pedoman/ panduan tersebut. 2. Peraturan Kepla Puskesmas tetap berlaku meskipun terjadi penggantian Kepala Puskesmas.

14

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

3. Setiap Pedoman/panduan sebaiknya dilakukan evaluasi minimal setiap 2-3 tahun sekali. 4. Bila kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman/ Panduan untuk suatu kegiatan/ pelayanan tertentu, maka Puskesmas dalam membuat pedoman/ panduan wajib mengacu pada pedoman/ panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. 5. Format baku sistematika pedoman/ panduan yang lazim digunakan sebagai berikut: a. Format Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja, yang berisi antara lain: Kata Pengantar BAB I

Pendahuluan

BAB II

Gambaran Umum Puskesmas

BAB III

Visi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan Puskesmas

BAB IV Struktur Organisasi Puskesmas BAB V

Struktur Organisasi Unit Kerja

BAB VI

Uraian Jabatan

BAB VII Tata Hubungan Kerja BAB VIII Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil BAB IX Kegiatan Orientasi BAB X

Pertemuan/ Rapat

BAB XI Pelaporan 1. Laporan Harian. 2. Laporan Bulanan. 3. Laporan Tahunan. b. Format Pedoman Pelayanan Unit Kerja, yang berisi antara lain: Kata Pengantar BAB I

Pendahuluan a. Latar Belakang b. Tujuan Pedoman c. Sasaran Pedoman d. Rung Lingkup Pedoma e. Batasan Operasional

BAB II

Standart Ketenagaan a. Kualifikasi Sumber Daya Manusia b. Distribusi Ketenagaan c. Jadwal Kegiatan

BAB III

Standart Fasilitas a. Denah Ruang b. Standart Fasilitas

BAB IV

Tata Laksana Pelayanan a. Lingkup Kegiatan b. Metode c. Langkah Kegiatan 15

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

c.

BAB V

Logistik

BAB VI

Keselamatan Sasaran Kegiatan/ Program

BAB VII

Keselamatan Kerja

BAB VIII

Pengendalian Mutu

BAB IX

Penutup

Panduan Pelayanan BAB I

Definisi

BAB II

Ruang Lingkup

BAB III

Tata Laksana

BAB IV

Dokumentasi

Sistematika pedoman/ panduan pelayanan Puskesmas dapat dibuat sesuai dengan materi/isi pedoman/ panduan. Pedoman/ Panduan yang harus dibuat adalah pedoman/ oanduan minimla yang harus ada di Puskesmas yang dipersyaratkan sebagai regulasi yang diminta dalan elemen penilaian. Bagi Puskesmas yang telah menggunakan e-file tetap harus mempunyai hardcopy pedoman/ panduan yang dikelola oleh tim akreditasi Puskesmas atas bagian Tata Usaha Puskesmas.

F. Penyusunan Kerangka Acuan Program/ Kegiatan Kerangka acuan disusun untuk program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Puskesmas. Program/ kegiatan yang dibuat kerangka acuan adalah sesuai dengan Standart Akreditasi, antara lain: Program Pengembangan SDM, Program Peningkatan Mutu Puskesmas dan Keselamatan Pasien, Program Pencegahan Bencana, Program Pencegahan Kebakaran, kegiatan pelatihan triase gawatdarurat dan sebagainya. Dalam menyusun kerangka acuan harus jelas tujuan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan secara garis besar dari keseluruhan program/ kegiatan, dan tujuan khusus yang merupakan tujuan dari tiap-tiap kegiatan yang akan dilakukan. Dalam kerangka acuan harus dijelaskan bagaimana cara melaksanakan kegiatan agar tujuan tercapai, dengan penjadwalan yang jelas, dan evaluasi serta pelaporan. Kerangka acuan dapat menggunakan format yang diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota masing-masing atau contoh Sistematika Kerangka Acuan sebagai berikut: a. Pendahulan Yang ditulis dalam pendahulan adalah hal-hal yang bersifat umum yang masih terkait dengan upaya/ kegiatan. b. Latar Belakang Latar belakang adalah merupakan justifikasi atau alasa mengapa program tersebut disusun. Sebaiknya dilengkapi dengan data-data sehingga alasan diperlukan program tersebut dapat lebih kuat. c. Tujuan umum dan tujuan khusus 16

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

Tujuan ini adalah merupakan tujuan Program/ Kegiatan. Tujuan umum adalah tujuan secara garis besarnya, sedangkan tujuan khusus adalah tujuan secara rinci. d. Kegiatan Pokok dan rincian kegiatan Kegiatan pokok dan rincian kegiatan adalah langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan sehingga tercapainya tujuan Program/kegiatan. Olh karena itu antara tujuan dan kegiatan harus berkaitan dan sejalan. e. Cara melaksanakan kegiatan Cara melaksanakan kegiatan adalah metode untuk melaksanakan kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Metode tersebut bisa antara lain dengan membentuk tim, melakukan rapat, melakukan audit, dan lain-lain. f. Sasaran Sasaran program adalah target pertahun yang spesifik dan terukur untuk mencapai

tujuan-tujuan

upaya/

kegiatan.

Sasaran

Program/

kegiatan

menunjukan hasil antara yang diperlukan untuk merealisir tujuan tertentu. Penyusunan sasaran program perlu memperhatikan hal sebagai berikut: Sasaran yang baik harus memenuhi “SMART” yaitu: 1) Specific: sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, bukan cara pencapaiannya. Sasaran harus memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk penyusunan strategi dan kegiatan yang spesifik. 2) Measurable:

sasaran

harus

terukur

dan

dapat

dipergunakan

untuk

memastikan apa dan kapan pencapaiannya. Akuntabilitas harus ditanamlkan ke dalam proses perencanaan. Oleh karenanya metodologi untuk mengukur pencapaian sasaran (keberhasilan upaya/ kegiatan) harus ditetapkan sebelum kegiatan yang terkait dengan sasaran tersebut dilaksanakan. 3) Agressive but Attainable: apabilasasaran dijadikan standart keberhasilan, maka sasaran harus menantang, amun tidak boleh mengandung target yang tidak layak. 4) Result oriented: sedapat mungkin sasaran harus menspesifikkan hasil yang ingin

dicapai.

Misalnya:

mengurangi

komplain

masyarakat

terhadap

pelayanan rawat inap sebesar 50%. 5) Time bound: sasaran sebaiknya dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek, mulai beberapa minggu sampai beberapa bulan (sebaiknya kurang dari 1 tahun). Kalau ada Program/ kegiatan 5 (lima) tahun dibuat sasaran antara. Sasaran akan lebih mudah dikelola dan dapat lebih serasi dengan proses anggaran apabila dibuat sesuai dengan batas-batas tahun anggaran di Puskesmas. g. Jadwal pelaksanaan kegiatan Jadwal adalah merupakan perencanaan waktu untuk tiap-tiap rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang digambarkan dalam bentuk bagan Gantt. h. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan 17

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

Yang dimaksud dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan terhadap jdwal yang direncanakan. Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap beberapa bulan sekali (kurun waktu tertentu), sehingga apabila dari evaluasi diketahui ada pergeseran jadwal atau penyimpangan jadwal, maka dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu program/ kegiatan secara keseluruhan. Karena itu yang ditulis dalam kerangka acuan adalah kapan (setiap kurun waktu berapa lama) evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dan siapa yang melakukan. Yang dimaksud dengan pelaporannya adalah bagaimana membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan kapan laporan tersebut harus dibuat. Jadi yang harus dituli didalam kerangka acuan adalah cara bagaimana membuat laporan evaluasi dan kapan laporan tersebut harus dibuat dan ditujukan kepada siapa. i.

Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan. Pencatatan adalah catatan kegiatan dan yang ditulis dalam kerangka acuan adalah bagaimana melakukan pencatatan kegiatan atau membuat dokumentasi kegiatan. Pelaporan adalah bagaiman membuat laporan program dan kapan laporan harus diserahkan dan kepada siapa saja laporan tersebut harus diserahkan. Evaluasi kegiatan adalah evaluasi pelaksanaan Program/ kegiatan secara menyeluruh. Jadi yang ditulis di dalam kerangka acuan, bagaimana melkukan evaluasi dan kapan evaluasi hrus dilakukan. Jikan diperlukan, dapat ditambahkan butir-butir lain sesuai kebutuhan , tetapi tidak diperbolehkan mengurangi, misalnya rencana pembiayaan dan anggaran.

G. Standart Operasional Prosedur (SOP) Terdapat sejumlah pengertian istilah prosedur, diantaranya: a. Standart Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan (Permenpan No. 035 Tahun 2012). b. Instruksi kerja adalah petunjuk kerja trdokumentasi yang dibuat secara rinci, spesifik dan bersifat instruktif, yang dipergunakan oleh pekerja sebagai acuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan spesifik agara dapat mencapai hasil kerja sesuai persyaratan yang telah ditetapkan (Susilo, 2003). c. Langkah didalam penyusunan instruksi kerja, sama dengan pnyusunan prosedur, namun ada perbedaan, instruksi kerja adalah suatu proses yang melibatkan satu bagian/ unit/ profesi, sedangkan prosedur adalah suatu proses yang melibatkan lebih dari satu bagian/ unit/ profesi. Prinsip dalam penyusunan prosedur dan instruksi kerja adalah kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan, buktikan dan tindak-lanjut, serta dapat ditelusur hasilnya. d. Istilah Standart Prosedur Operasional (SPO) digunakan di UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit. 18

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

e. Beberapa istilah Prosedur sering digunakan yaitu: 1) Prosedur yang telah dotetapkan disingkat Protap, 2) Prosedur untuk panduan kerja (prosedur kerja, disingkat PK), 3) Prosedur untuk melakukan tindakan, 4) Prosedur penatalaksanaan, 5) Prosedur pelaksanaan disingkat Juklak, 6) Petunjuk pelaksanaan secara teknis, disingkat Juknis, 7) Prossedur untuk melakukan tindakan klinis: protokol klinis, Algoritma/ Clinical Pathway. Karena beraneka ragamnya istilah tentang prosedur dan untuk menghindari salah tafsir serta dalam rangka menyeragamkan istilah maka dalam pedoman penyusunan dokumen ini digunakan istilah “Stndart Operasional Prosedur” (SOP) sebagaiman yang tercantum dalam Permenpan Nomor 35 tahun 2012. Prosedur yang dimaksud dalam istilah “Standart Operasional Prosedur (SOP)” bersifat institusi maupun perorangan sebagai profesi sehingga dianggap lebih tepat karena prosedur yang dimaksud dalam pedoman penyusunan dokumen akreditasi. Puskesmas ini adalah prosedur yang bersifat institusi maupun perorangan sebagai profesi, sementara istilah “Standart Prosedur Operasional” (SPO) yang digunakan dalam undang-undang Praktik Kedokteran maupun dalam undang-undang kesehatan lebih bersifat perorangan sebagai profesi. f. Tujuan Penyusunan SOP Agar berbagai prose kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/ seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standart yang berlaku. g. Manfaat SOP 1) Memenuhi persyaratan standart pelayanan Puskesmas 2) Mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan 3) Memastikan

staf

Puskesmas

memahami

bagaimana

melaksanakan

pekerjaannya. Contoh : SOP Pemberian informasi, SOP Pemasangan infus, SOP Pemindahan pasien dari tempat tidur ke kereta dorong. h. Format SOP a. Jika sudah terdapat Format baku SOP berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing, maka Format SOP dapat disesuaikan dengan Perda tersebut. b. Jika belum terdapat Fomat baku SOP berdasarkan Perda, maka SOP dapat dibuat mengacu Permenpan No. 35/2012 atau pada contoh format SOP yang ada dalam buku Pedoman Penyusunan Dokumen ini. c. Prinsipnya adalah “Format” SOP yang digunakan dalam satu institusi harus “seragam”.

19

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

d. Contoh yang dapat digunakan di luar format SOP Permenpan terlampir dalam Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas ini. e. Format merupakan format minimal, oleh karena itu format ini dapat diberi tambahan materi/ kolom misalnya, nama penyusun SOP, unit yang memeriksa SOP. Untuk SOP tindakan agar memudahkan di dalam melihat langkah-langkahnya dengan bagian alir, persiapan alat dan bahan dan lainlain, namun tidak boleh mengurangi item-item yang ada di SOP. Format SOP sebagai berikut: 1) Kop/ headling SOP a) Puskesmas Judul No Dokumen : No. Revisi

Logo Kab/Kota

:

Logo Puskesmas

SOP Tanggal Terbit : Halaman

: Nama Kepala

Nama

Tanda tangan Kepala Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas NIP

b) Jika SOP ddisusun lebh dari satu halaman, pada halaman kedua dan seterusnya SOP dibuat tanpa menyertakan kop/ heading. 2) Komponen SOP 1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Prosedur/ Langkah-langkah 6. Diagram Alir (jika dibutuhkan) 7. Unit Terkait

Penjelasan Penulisan SOP yang harus tetap di dalam tabel/ kotak adalah nama Puskesmas dan logo, judul SOP, nomor dokumen, tanggal terbit dan tanda tangan Kepala Puskesmas, sedangkan untuk pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur/ langkahlangkah, dan unit terkait boleh tidak diberi tabel/ kotak. f. Petunjuk Pengisian SOP 1) Logo Bagi Puskesmas, Logo yang

dipakai adalah logo Pemerintahan

kabupaten/ kota, dan lambang Puskesmas. 2) Kotak Kop/ heading diisi sebagai berikut: a) Heading hanya dicetak halaman pertama. 20

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

b) Kotak Puskesmas diberi Logo Pemerintah daerah, dan nama Puskesmas. c) Kotak Judul diberi Judul/ nama SOP sesuai proses kerjanya. d) Nomor Dokumen: diisi sesuai dengan ketentuan penomeran yang berlaku di Puskesmas yang bersangkutan, dibuat sistematis agar ada keseragaman. e) No. Revisi: diisi dengan status revisi, dapat menggunakan huruf. Contoh: dokumen baru diberi huruf A, dokumen revisi pertama diberi huruf B dan seterusnya. Tetapi dapat juga dengan angka, misalnya untuk dokumen baru dapat diberi nomor 1, dan seterusnya. f) Tanggal terbit: diberi tanggal sesuai tanggal terbitnya atau tanggal diberlakukannya SOP tersebut. g) Halaman: diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga total halaman selanjutnya dibuat footer

misalnya pada halaman kedua:

2/5, halaman terakhir: 5/5. h) Ditetapkan

Kepala

Puskesmas:

diberi

tanda

tangan

Kepala

Puskesmas dan nama jelasnya. 3) Isi SOP Isi dari SOP setidaknya adalah sebagai berkut : a) Pengertian: diisi definisi judul SOP, dan berisi penjelasan dan atau definisi

tentang

istilah

yang

mungkin

sulit

dipahami

atau

menyebabkan salah pengertian/ menimbulkan multi persepsi. b) Tujuan: berisi tujuan pelaksanaa SOP secara spesifik. Kata kunci: “sebagai acuan penerapan langkah-angkah untuk...”. c) Kebijakan: berisi kebijakan Kepala Puskesmas yang menjadi dasar dibuatnya SOP tersebut, misalnya untuk SOP imunisasi pada bayi, pada kebijakan dituliskan: Keputusan Kepala Puskesmas No. 005/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. d) Referensi: berisi doku men eksternal sebagai acuan penyusunan SOP, bisa berbentuk buku, peraturan perundang-undangan, ataupun bentuk lain sebagai bahan pustaka. e) Langkah-langkah prosedur: bagian ini merupakan bagian utama yang menguaikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tersebut. f) Unit terkait: berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut. Dari keenam isi SOP sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditambahkan antara lain: bagian alir, dokumen terkait. g) Diagram Alir/ bagan alir (Flow Chart) Di dalam penyusunan prosedur maupun instruksi kerja sebaiknya dalam langkah-langkah kegiatan dilengkapi dengan diagram alir/ bagan

alir

untuk

memudahkan

dalam

pemahaman

langkah-

langkanya. Adapun bagan alir makro dan diagram alir mikro. 21

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

(1) Diagram Alir Makro, menunjukkan kegiatan-kegiatan secara garis besar dari proses yang ingin kita tingkatkan, hanya mengenal satu simbol, yaitu simbol balok:

(2) Diagram Alir Mikro, menunjukkan rincian kegiatan-kegiatan dari tiap tahapan diagram makro, bentuk simbol sebagai berikut: •

Awal kegiatan:

•

Akhir Kegiatan:

•

Simbol Keputusan:

•

Penghubung:

•

Dokumen:

•

Arsip:

?

g. Syarat penyusunan SOP 1) Perlu ditekankan bahwa SOP harus ditulis oleh mereka yang melakukan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut. Tim atau panitia yang ditunjuk oelh Kepala Puskesmas hanya untuk menanggapi dan mengkoreksi SOP tersebut. Hal tersebut sangatlah penting, karena komitmen terhadap pelaksanaan SOP hanya diperoleh dengan adanya keterlibatan personel/ unit kerja dalam penyusunan SOP.

22

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

2) SOP harus merupakan flow charting dari suatu kegiatan. Pelaksana atau unit kerja agar mencatat proses kegiatan dan membuat alurnya kemudian Tim Mutu diminta memberikan tanggapan. 3) Di dalam SOP harus dapat dikenali dengn jelas siapa melakukan apa, dimana, kapan dan mengapa. 4) SOP jangan menggunakan kalimat majemuk . Subjek, predikat dan objek SOP harus jelas. 5) SOP harus menggunakan kalimat perintah/ instruksi bagi pelaksana dengan bahasa yang dikenal pemakai. 6) SOP harus jelas, ringkas, dan mudah dilaksanakan. Untuk SOP Pelayanan pasien maka harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan pasien. Untuk SOP profesi harus mengacu kepada standart profesi, standart pelayanan, mengikuti pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kesehatan, dan memperhatikan aspek keselamatan pasien.

h. Evaluasi SOP Evaluasi SOP dilakukan terhadap isi maupun penerapan SOP 1) Evaluasi penerapan/ kepatuhan terhadap SOP dapat dilakukan dengan menilai tingkat kepatuhan terhadap langkah-langkah dalam SOP. Untuk evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar tilik/check list. a) Daftr tilik adalah daftar urutan kerja (actions) yang dikerjakan secara konsisten, diikuti dalam pelaksanaan suatu rangkaian kegaiatan, untuk diingat, dikerjakan dan diberi tanda (check-mark). b) Daftar tilik merupakan bagian dari sistem manajemen mutu untuk mendukung standarisasi suatu proses pelayanan. c) Daftar tilik tidak dapat digunakan untuk SOP yang kompleks. d) Daftar tilik digunakan untuk mendukung, mempermudah pelaksanaan dan memonitor SOP, bukan untuk menggantikan SOP itu sendiri. e) Langkah-langkah menyusun daftar tilik: Langkah awal menyusun daftar tilik dengan melakukan identifikasi prosedur yang membutuhkan daftar tilik untuk mempermudah pelaksanaan dan monitoringnya. 1) Gambarkan flow-chart dari prosedur tersebut. 2) Buat daftar kerja yang harus dilakukan, 3) Susun urutan kerja yang harus dilakukan, 4) Masukkan dalam daftar tilik sesuai dnegan format tertentu, 5) Lakukan uji-coba, 6) Lakukan perbaikan daftar tilik, 7) Standarisasi daftar tilik. f) Daftar tilik untuk mengecek kepatuhan terhadap SOP dalam langkahlangkah kegiatan, dnegan rumus sebagai berikut:

23

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

∑ Ya

Compliance rate (CR) =

X 100 %

∑ Ya + Tidak 2) Evaluasi isi SOPsa dilaku a) Evaluasi SOP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan minimal dua tahun sekali yang dilakukan oleh masing-masing unit keja. b) Hasil evaluasi SOP masih tetap bisa dipergunakan atau SOP tersebut perlu dierbaiki/ direvisi. Perbaiki/ direvisi isi SOP bisa dilakukan sebagian atau seluruhnya. c) Perbaikan/ revisi bisa dilakukan bila: 1) Alur SOP sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada. 2) Adanya perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) pelayanan kesehatan. 3) Adanya perubahan organisasi atau kebijakan baru. 4) Adanya perubahan fasilitas. d) Peratuan

Kepala

Puskesmas

tetap

berlaku

meskipun

terjadi

penggantian Kepala Puskesmas.

H. Prosedur Pengendalian Dokumen di Puskesmas. Prosedur Pengendalian Dokumen di Puskesmas harus ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang dijadikan acuan oleh seluruh unit i Puskesmas. Tujuan Pengendalian Dokumen adalah terkendalinya kerahasiaan dokumen, proses perubahan, penerbitan, distribusi dan sirkulasi dokumen. 1. Identiikasi Penyusunan/ Perubahan Dokumen. Identifikasi

kebutuhanm

dilakukan

pada

tahap

self-assesment

dalam

Pendampingan Akreditasi. Hasil self-assessment digubakan sebagai acuan untuk mengidentiikasi dokumen sesuai Standart Akreditasi yang sudah ada di Puskesmas. Bila dokumen sudah ada, dapat diidentifikasi dokumen tersebut masih efektif atau tidak. 2. Penyusunan Dokumen Kepala Subag Tata Usaha Puskesmas, Penanggungjawab admen dan Penanggungjawab UKM dan UKP bertanggungjawab terhadap pelaksanaan identifikasi/ perubahan serta penyusunan dokumen. Penyusunan dokumen secara keseluruhan dikoordinir oleh tim mutu/ tim akreditasi Puskesmas dengan mekanisme sebagai berikut: a) SOP yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja disampaikan ke tim mutu/ tim akreditasi. b) Fungsi tim mutu/ tim akreditasi Puskesmas di dalam penyusunan dokumen adalah : 1) Memberikan tanggapan, mengkoreksi dan memperbaiki dokumen yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja baik dari segi bahasa maupun penulisan.

24

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

2) Mengkoordinir proses pembuatan dokumen sehingga tidak terjadi duplikasi/ tumpang tindih dokumen antar unit. 3) Melakukan cek ulang terhadap dokumen yang akan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. 3. Pengesahan Dokumen Dokumen disahkan oleh Kepala Puskesmas. 4. Sosialisasi Dokumen Agar dokumen dapat dikenali oleh seluruh pelaksana mala perlu dilakukan sosialisasi dokumen tesebut, khusus bagi SOP, bila rumit maka untuk melaksanakan SOP tersebut perlu dilakukan pelatihan. 5. Pencatatan Dokumen, Distribusi, dan Penarikan Dokumen Kepala Puskesmas menunjuk salah satu anggota Tim mutu/ Tim Akreditasi sebagai Petugas Pengendali Dokumen. Petugas tersebut bertanggung jawab atas: a) Penomoran dokumen 1) Tata cara penomoran dokumen Penomoran diatur pada kebijakan pengendalian dokumen, dengan ketentuan: a. Semua dokumen harus diberi nomor, b. Puskesmas agar membuat kebijakan tentang pemberian nomor sesuai dengan tata naskah yang dijadikan pedoman, c. Pemberian nomor mengikuti tata naskah Puskesmas, atau ketentuan penomoran (bisa menggunakan garis miring atau dengan sistem digit), d. Pemberian nomor sebaiknya dilakukan secara terpusat. b) Pencatatan dalam Daftar Dokumen Eksternal atau Internal. c) Menyerahkan dokumen kepada pengusul untuk menggandakan. d) Mendistribusikan dokumen yang sudah diberi stempel terkendali. 1) Tata Cara Pendistribusian Dokumen a. Distribusi adalah kegiatan atau usaha menyampaikan dokumen kepada unit upaya atau pelaksana yang memerlukan dokumen tersebut

agar

dapat

digunakan

sebagai

panduan

dalam

melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan oleh tim mutu atau bagian Tata Usaha Puskesmas sesuai pedoman tata naskah. b. Distribusi harus memakai ekpedisi dan/ atau formulir tanda terima. c. Distribusi dokumen bisa haya untuk unit kerja tertentu tetapi bisa juga untuk seluruh unit kerja lainnya. d. Bagi Puskesmas yang sudah menggunakan e-file maka distribusi dokumen bisa melalui jejaring area lokal, dan diatur kewenangan otorisasi di setiap unit kerja, sehingga unit kerja dapat mengetahui batas kewenangan dalam membuka dokumen. e) Menarik dokumen lama apabila dokumen ini adalah dokumen pengganti, serta mengisi format usulan penambahan/ penariakn dokumen. 25

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

f) Mengarsipkan

dokumen

induk

yang

sudah

tidak

berlaku

dengan

mebubuhkan stempel “Kadaluwarsa” dan kemudian menyimpan dokumen tersebut selama 2 tahun. g) Memusnahkan dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 6. Tata Cara Penyimpanan Dokumen a. Dokumen asli (master dokumen yang sudah dinomori dan sudah ditandatangani) agar disimpan di sekretariat Tim Akreditasi Puskesmas atau Bagian Tata Usaha Puskesmas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi tersebut tentang tata cara pengarsipan sehingga mudah dicari kembali bila diperlukan. b. Dokumen fotocopy disimpan di masin-masing unit upaya Puskesmas dimana dokumen tersebut dipergunakan. Bila tidak berlaku lagi atau tidak dipergunakan maka unit kerja wajib mengembalikan dokumen yang sudah tidak berlaku tersebut ke sekretariat Tim Mutu atau Bagian Tata Usaha sehingga di unit kerja hanya ada dokumen yang masih berlaku saja. Sekretariat

Tim

Mutu

atau

Bagian

Tata

Usaha

organisasi

dapat

memusnahkan fotocopy dokumen yang tidak berlaku tersebut, namun untuk dokumen yang asli agar tetap disimpan, dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan dalam ketentuan retensi dokumen yang berlaku di Puskesmas. c. Dokumen di unit upaya Puskesmas harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat, mudah diambil, dan mudah dibaca oleh pelaksana. 7. Penataan Dokumen Untuk memudahkan di dalam pecarian dokumen akreditasi Puskesmas dikelompokan masing-masing bab/ kelompok pelayanan/ UKM dengan diurutkan setiap urutan kriteria dan eleman penilaian, dan diberikan daftar secara berurutan. 8. Revisi atau perubahan dokumen a. Dilakukan setelah proses pengkajian serta mendapat pengesahan sesuai pejabat yang berwenang. Setiap kali revisi seluruh halaman akan mengalami perubahan. b. Isi revisi atau perubahan harus tercatat pada Riwayat Perubahan Dokumen. c. Tanggal terbit pada sudut kanan atas cover merupakan tanggal terbit dokumen terkini (untuk dokumen selain kebijakan dan SOP).

I. Rekam Implementasi 1. Rekam implementasi adalah dokumen yang menjadi bukti obyektif dari kegiatan yang dilakukan atau hasil yang dicapai didalam kegiatan Puskesmas dalam melaksanakan regulasi internal atau kegiatan yang direncanakan. 2. Catatan/ rekam implementasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan juga harus dikendalikan. Organisasi harus menetapkan SOP terdokumentasi untuk mendefinisikan pengendalian yang dipelukan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, lama simpan dan pemusnahan. Catatan/ rekam implementasi dan dapat diakses kembali. 26

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

Untuk

memperjela,

buku

pedoman

Penyusunan

Dokumen

Akreditasi

Puskesmas dilengkapi dengan contoh-contoh dokumen sebagai lampiran dari pedoman ini.

BAB IV PENUTUP Pada prinsipnya dokumen akreditasi adalah “TULIS YANG DIKRJAKAN DAN KERJAKAN

YANG

DITULIS,

BISA

DIBUKTIKAN

SERTA

DAPAT

DITELUSURI DENGAN BUKTINYA”. Namun pada penerapannya tidaklah semudah itu. Penyusunan kebijakan, pedoman/ panduan, standart operasional prosedur dan program selain diperlukan komitmen Kepala Puskesmas, juga diperlukan staf yang mampu dan mau menyusun dokumen akreditasi tersebut. Dengan

tersusunnya

Buku

Panduan

Penyusunan

Dokumen

Skreditasi

diharapkan dapat membantu Puskesmas dalam menyusun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh standart akreditasi.

27

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tantang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemenritahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Kedokteran;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

10. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Perubahan PMK 99 Tahun 2015);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;

13. Tentang Panduan Klinik bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;

28

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi FKTP; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 201 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 17. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia , 2015, Jakarta. 18. Standart Puskesmas, Dinas Keshatan Provinsi Jawa Timur, 2013, Surabaya. 19. Dasar-dasar Statistik, Drs. Ridwan,MBA, Alfa Beta, 2008, Bandung. 20. Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Tahun 2006, Jakarta. 21. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan, Badan PPSDM Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006, Jakarta. 22. Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medik Rumah Sakit di Indonesia Revisi II, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006, Jakarta. 23. Pedoman Pelaksanaan Universal Precaution di Puskesmas, Instlatives Inc, 2000. 24. Buku Pedoman Nasional Kselamatan Pasien Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006, Jakarta.

29

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

30

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

Lampiran 1

KEBIJAKAN/ SURAT KEPUTUSAN YANG DIPERSYARATKAN

1

Jenis Pelayanan

1.1.1.EP.1.2.1.EP.1

yang disediakan

.

berdasar prioritas 2

Indikator dan

1.3.2.EP.3.

3.1.6.EP1.

4.3.1.EP.1

7.6.4.EP.1

9.1.1.EP2

standart kinerja 3

Kebijakan

2.2.2.EP.2

pengelolaan SDM

2.3.4.EP.1

Puskesmas (klinis

2.3.4.EP3

dan non klinis),

2.3.5.EP.1

5.1.1.EP1

termasuk Pola Ketenagaan, persyaratan kompetensi dsb 4

Struktur Organisasi

2.3.1.EP2

5

Penanggungjawab

2.3.1.EP2

UKM dan UKP Puskesmas 6

Alur komunikasi dan

2.3.1.EP3

koordinasi

31

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

5.1.1.EP2

8.7

KEBIJAKAN/ SURAT KEPUTUSAN YANG DIPERSYARATKAN

1

Jenis Pelayanan

1.1.1.EP.1.2.1.EP.1

yang disediakan

.

berdasar prioritas 2

Indikator dan

1.3.2.EP.3.

3.1.6.EP1.

4.3.1.EP.1

7.6.4.EP.1

9.1.1.EP2

standart kinerja 3

Kebijakan

2.2.2.EP.2

pengelolaan SDM

2.3.4.EP.1

Puskesmas (klinis

2.3.4.EP3

dan non klinis),

2.3.5.EP.1

5.1.1.EP1

termasuk Pola Ketenagaan, persyaratan kompetensi dsb 4

Struktur Organisasi

2.3.1.EP2

5

Penanggungjawab

2.3.1.EP2

UKM dan UKP Puskesmas 6

Alur komunikasi dan

2.3.1.EP3

koordinasi 7

Visi,Misi, Tujuan,

2.3.6.EP.1

32

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

5.1.1.EP2

8.7

Tata nilai 8

Visi,Misi, Tujuan,

5.1.3.EP1.

Tata nilai tiap upaya

6.1.1. EP2

Puskesmas 9

Pendelegasian

2.3.9.EP2.

wewenang 10

Peran stakeholders

2.3.1.EP2

(pihak terkait) 11

5.4.1.EP1. 5.4.1.EP2

Pengendalian

2.3.1.1.EP4

6..5.E

dokumen dan

.

P1

rekaman 12

Komunikasi Internal

2.3.12.EP1

13

Pengelolaan resiko

2.3.13.EP2

akibat program/ kegiatan Puskesmas 14

Tahapan

2.3.14.EP3

Pencapaian Target Kinerja 15

16

Penanggungjawab

2.3.15.EP2

Keuangan

2.3.16.EP1

Hak dan Kewajiban

2.4.1.EP

33

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

5.7.1.EP1

RENCANA/ PERENCANAAN YANG DIPERSYARATKAN

1

RENCANA STRATEGI BISNIS atau RENCANA LIMA TAHUNAN

2

RBA/ RKA/ RUK

1.1

3

RPK DAN RENCANA KEGIATAN

1.1

4

BULANAN 4

RENCANA PENGEMBANGAN SDM

5

RENCANA PERBAIKAN MUTU DAN

2.3 3.1

KESELAMATAN PASIEN 6

RENCANAN KEGIATAN TAHUNAN

4

TIAP UKM PUSKESMAS 7

RENCANA KEGIATAN BULANAN

4

TIAP UKM PUSKESMAS 8

RENCANA KEGIATAN BULANAN

4

TIAP UKM PUSKESMAS 9

RENCANA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

10

RENCANA KAJI BANDING

3

11

RENCANA AASUHAN, RENCANA RUJUKAN

34

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

6

PEDOMAN YANG DIPERSYARATKAN

1

PEDOMAN (MANUAL) MUTU

2.3.11.E P1

2

PEDOMAN PENGELOLAAN SDM

2.2

3

PEDOMAN KERJA UNTUK TIAP

2.3.11.E

PELAYANAN/ UKM & UKP

3.1.1.EP4

P2

PUSKESMAS 4

PEDOMAN PELAYANAN KLINIS

7.6.1.EP1

PUSKESMAS 5

PEDOMAN PENDIDIKAN PASIEN

7.8.1.EP2

6

PEDOMAN PELAYANAN LAB

8.1

7

PEDOMAN PELAYANAN OBAT

8.2

8

PEDOMAN PELAYANAN RADIOLOGI

8.3

(kalau ada pelayanan radiodiagnostik) 9

PEDOMAN PELAYANAN REKAM

8.4

MEDIS

35

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

PEDOMAN YANG DIPERSYARATKAN

1

PEDOMAN (MANUAL) MUTU

2.3.11.E P1

2

PEDOMAN PENGELOLAAN SDM

2.2

3

PEDOMAN KERJA UNTUK TIAP

2.3.11.E

PELAYANAN/ UKM & UKP

3.1.1.EP4

P2

PUSKESMAS 4

PEDOMAN PELAYANAN KLINIS

7.6.1.EP1

PUSKESMAS 5

PEDOMAN PENDIDIKAN PASIEN

7.8.1.EP2

6

PEDOMAN PELAYANAN LAB

8.1

7

PEDOMAN PELAYANAN OBAT

8.2

8

PEDOMAN PELAYANAN RADIOLOGI

8.3

(kalau ada pelayanan radiodiagnostik) 9

PEDOMAN PELAYANAN REKAM

8.4

MEDIS

36

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

KERANGKA YANG DIPERSYARATKAN

1

Identifikasi kebutuhan masyarakat akan upaya/ pelayanan Puskesmas

2

Kerangka acuan umpan balik

1.1.1 EP4

4.1.1.EP2

1.1.2 EP1.EP2. EP4 1.1.2 EP2

4.1.2.EP1

5

masyarakat 3

Kerangka acuan penilaian kinerja

1.3.2.EP3

5.5.2.EP1

Puskesmas 4

Kerangka acuan penilaian kinerja

5.3.2.EP,EP2,

penanggungjawab dan pelaksana

EP3,EP4

berdasarkan uraian tugas 5

Kegiatan orientasi karyawan

2.3.5.EP2

6

Kerangka

2.3.9.EP1

37

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

5.1.2.EP2

REKAMAN/ ARSIP YANG DIPERSYARATKAN SEBAGAI BUKTI

1

Jenis-jenis pelayanan yang disediakan

1.1.1.EP1

7.1.4.EP3

termasuk jadual, dsb(brosur, leaflet, papan pengumumaan,dsb) 2

Hasil identifikasi kebutuhan dan

1.1.1.EP4

5.1.6.EP3

1.1.2.EP3

5.2.2.EP1,E

harapan pengguna (hasil survey, smd, mmd,dsb) 3 Hasil analisis thd identifikasi kebutuhan

P2,EP3,EP 4

4

Bukti kegiatan inovatf

1.1.3.EP3

5

Bukti Pelaksanaan perbaikan mutu dan

1.1.3.EP3

kinerja 6

Bukti pelaksanaan monitoring thd

1.1.5.EP1.EP3,

pelayanan/ upaya Puskesmas dan

1.2.2.EP2

hasilnya

1.2.5.EP5

38

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

Lampiran 2

CROSS REFERENCE STANDART AKREDITASI PUSKESMAS Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

Bab IX

2.1 2.1.4

7.1.5

2.1.5

8.6.1, 8.6.2

2.2 2.2.1

8.7.1, 8.7.2, 8.7.3

2.3 2.3.1

5.3.1, 5.3.2, 5.3.3

2.3.2 2.3.3 2.3.4

5.1.1, 5.7.1

2.3.5

5.1.2

2.3.6

5.1.3

2.3.8

5.1.6

2.3.10

5.4.1, 5.4.2

2.3.11

8.1.1, 8.2.2, 8.3.3, 8.71, 8.7.2, 8.7.3

6.1.1, 6.1.2,

3.1.1

6.1.5

2.3.12

5.1.4

2.3.13

5.1.5

2.3.14

5.1.6

2.3.17

8.1.2, 8.1.4, 8.1.7, 8.18, 8.2.2, 8.2.4

8.2.4

1.1.

4.1

39

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

9.2.2

Lampiran 3 PEDOMAN MUTU PUSKESMAS DAN KESELAMATAN PASIEN Sistematika pedoman peningkatan mutu : 1. Pendahuluan a. Latar Belakang b. Tujuan c. Pengertian d. Ruang Lingkup 2. Kebijakan 3. Pengorganisasian 4. Kegiatan 5. Metode 6. Pencatatan dan Pelaporan 7. Monitoring dan Evaluasi

1. Pendahuluan: a. Latar belakang profil organisasi 1) Gambaran umum organisasi 2) Visi organisasi 3) Misi organisasi 4) Struktur organisasi 5) Motto 6) Tata Nilai b. Tujuan : menjadi acuan upaya peningkatan mutu Puskesmas dan keselamatan pasien. c. Pengertian: (jelaskan pengertian-pengertian yang digunakan dalam pedoman ini) d. Ruang Lingkup : Pedoman ini disusun berdasarkan standart akreditasi Puskesmas yang meliputi pedoman dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan UKM, UKP, dan Administrasi manjemen, dan Keselamatn Pasien. 2. Kebijakan Mutu : (tuliskan kebijakan mutu seperti yang disusun dalam SK. Kebijakan Mutu Puskesmas dan Keselamatan Pasien. . 3. Pengorganisasian : (gambarkan bagan organisasi Tim Mutu Puskesmas, dan jelaskan uraian tugas masing-masing).

40

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

PENANGGUNG JAWAB MUTU SEKRETARIS

TIM AUDIT INTERNAL

TIM MUTU ADMEN

TIM MUTU UKM

TIM MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN

Uraian Tugas: 4. Kegiatan Perbaikan Mutu Puskesmas dan Keselamatan Pasien: (Jelaskan garis besar program mutu Puskesmas dan Keselamatan Pasien) a. Peningkatan Pemahaman dan Komitmen tentang mutu dan keselamatan pasien Perbaikan mutu Puskesmas dan Keselamatan Pasien hanya dapat terlaksana jika didukung oleh komitmen dan peran aktif seluruh pimpinan dan karyawan Puskesmas, maka upaya perbaikan mutu diawali dengan penggalangan workshop pemahaman mutu dan penggalangan komitmen. Upaya peningkatan pemahaman dilakukan dengan mengirimkan karyawan untuk pelatihan atau mengadakan pelatihan di Puskesmas (in-house). Tata nilai dan budaya mutu dan keselamatan perlu disepakati. b. Keterlibatan masyarakat dan pengguna pelayanan Puskesmas, serta lintas sektor terkait. Masyarakat dan pengguna perlu dilibatkan dalam upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien. Masukan dari masyarakat dan pengguna didapatkan melalui workshop dengan masyarakat dan lintas sektor terkait, adanya kotak saran, survey kebutuhan dan kepuasan, umpan balik masyarakat baik melalui sms maupun complain yang diajukan. c. Program peningkatan mutu dan kinerja manajerial. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu disusun program peningkatan mutu dan kinerja manajerial, yang meliputi: 1) Penilaian mutu dan kineja manajerial: a) Penyusunan indikator mutu/ kinerja manajerial b) Pengumpulan data kinerja dengan menggunakan indikator yang telah disusun. c) Analisis data kinerja dan tindak lanjut

41

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

d) Kaji banding kinerja dengan Puskesmas lain dan tindak lanjut. 2) Audit Internal: Audit internal dilakukan untuk menilai dan memperbaiki mutu dan kinerja baik pelayanan UKM, UKP dan manajerial yang dilakukan oleh tim audit internal dengan rencana program audit yang terjadwal selama satu tahun dan periodik. 3) Pertemuan Tinjauan Manajemen: Pertemuan tinjauan manajemen dilakukan dengan input tinjauan yang meliputi : ........, dengan outpu tinjauan yang meliputi :..... Pertemuan ini dilakukan minimal dua kali setahun. 4) Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga: Kinerja pihak ketiga yang bekerja sama dengan Puskesmas perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa produk/ jasa yang diberikan pihak ketiga memenuhi persyaratan mutu dan keselamatan pasien. d. Program Peningkatan Mutu dan Kinerja UKM 1) Penilaian mutu dan kinerja UKM: a) Penyusunan indikator mutu/ kinerja manajerial. b) Pengumpulan data kinerja dengan menggunakan indikator yang telah disusun. c) Analisis data kinerja dan tindak lanjut. d) Kaji banding kinerja dengan Puskesmas lain dan tindak lanjut. 2) Perbaikan mutu dan kinerja UKM: Perbaikan mutu dan kinerja UKM dilakukan berdasarkan analisis kinerja. Capaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang diharapkan dianalisis dan ditindaklanjuti. Adanya umpan balik dan keluhan sasaran UKM dan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti. e. Program Peningkatan Mutu dan Kinerja UKP 1) Penerapan area prioritas perbaikan pada pelayanan UKP 2) Pemantauan kinerja pada area prioritas dengan indikator yang diterapkan. Penerapan manajemen resiko (FMEA) pada area prioritas 3) Monitoring dan penilaian kinerja pelayanan klinis pada masing-masing unit pelayanan, dan tindak lanjutnya. 4) Monitoring, penilaian dan perilaku sdm klinis, dan tindak lanjut. 5) Upaya perbaikan mutu pelayanan klinis pada masing-masing unit kerja berdasarkan hasil penilaian kinerja maupun umpan balik pelanggan. 6) Pelaporan dan tindak la 7) njut insiden Keselamatan Pasien 8) Penyusunan dan penerapan panduan paraktik klinis. 9) Monitoring dan tindak lanjut terhadap 6 sasaran keselamatan pasien f. Implementasi Manajemen Resiko baik pada pelayanan UKM maupun pelayanan UKP. Manajemen resiko dilakukan baik sebagai upaya reaktif maupun preventif. Resiko yang diperkirakan dapat ditimbulkan baik akibat pelayanan UKM maupun UKP hars diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Jika terjadi kejadian baik akibat pelayanan UKM maupun UKP harus ditindaklanjuti dengan mitigasi dan upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi. Puskesmas wajib menyusun register resiko baik resiko fasilitas, maupun resiko yang mungkin diakibatkan oleh pelayanan yang disediakan.

42

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

5. Metoda Metoda daalam peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien adalah sebagai berikut: a. Penilaian kinerja dan tindak lanjut dengan melalui analisis terhadap capaian kinerja kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana perbaikan, pelaksanaan perbaikan, memonitoring dan menilai hasil perbaikan, dan tindak lanjut, mengikuti siklus PDCA. b. Menindaklanjut masukan dan keluhan pengguna dan masyarakat mengikuti siklus PDCA. c. Menerapkan manajemen resiko baik pada pelayanan manajerial, UKM dan UKP dengan tahapan sebagai berikut : menetapkan lingkup manajemen resiko, melakukan analisis resiko dan menindak lanjuti. Manajemen resiko diterapkan baik secara reaktif maupun proaktif. Upaya proaktif dilakukan sebelum ada kejadian dengan menganalisis kemungkinan terjadinya resiko dengan menggunakan metoda FMEA, sedangkan upaya reaktif dilakukan untuk mengatasi kejadian yang sudah terjadi dan mencegah terulangnya kejadian dengan menggunakan metoda RCA.

6. Pencatatan dan Pelaporan Seluruh kegiatan perbaikan mutu dan keselamatan pasien dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas setiap bulan, dan oleh Kepala Puskesmas dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setiap tiga bulan sekali. 7. Monitoring dan Evaluasi Monitoring keseluruhan upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien dilakukan oleh para penanggungjawab UKM dan UKP. Penanggungjawab mutu berkewajiban memonitor keseluruhan pelaksanaan program mutu. Evaluasi keseluruhan upaya perbaikan mutu Puskesmas dan keselamatan pasien dilakukan minimal setahun sekali, dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.

43

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS ABCD BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesahatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan prevalensi gizi kurang pada balita menjadi masalah di Kecamatan ABCD, yang tidak dapat ditangani sendiri oleh sector kesehatan, melainkan perlu ditangani bersama dengan sector di luar kesehatan dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat penting sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga sebagai berikut 1) Dari hasil kajian ternyata 70% sumber daya pembangunan nasional berasal kontribusi/ partisipasi masyarakat; 2) Pemberdayaan masyarakat/ partisipasi masyarakat berazaskan gotong royong, merupakan budaya masyarakat Indonesia yang perlu dilestarikan; 3) Perilaku masyarakat merupakan factor penyebab utama, terjadinya permasalahan kesehatan, oleh sebab itu masyarakat sendirilah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan pendampingan/ bimbingan pemerintah; 4) Pemerintah mempunyai keterbatasan sumber daya dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang semakin kompleks di masyarakat, sedangkan masyarakat mempunyai potensi yang cukup besar untuk dapat dimobilisasi dalam upaya pencegahan di wilayahnya; 5) Potensi yang dimiliki masyarakat diantaranya meliputi community leadership, community organization, community financing, community material, community knowledge, community technology, community decision making process, dalam upaya peningkatan kesehatan, potensi tersebut perlu dioptimalkan; 6) Upaya pencegahan lebih efektif dan efisien disbanding upaya pengobatan, dan masyarakat juga mempunyai kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan apabila dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama untuk ber-perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Untuk keberhasilan penyelenggaraan berbagai upaya perberdayaan masyarakat bidang kesehatan lebih difokuskan pada: a) meningkatnya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, b) meningkatnya kemandirian masyarakat dalam system peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana, serta terjadinya wabah/KLB, c) meningkatnya keterpaduan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada

income

generating.Disamping itu, upaya pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari masalah

44

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

dan potensi spesifik daerah, oleh karenanya diperlukan pendelegasian wewenang lebih besar keapda daerah. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilaksanakan dengan pripsip-pripsip: 1. Kesukarelaan,

yaitu keterlibatan

seseorang dalam

kegiatan pemberdayaan

masyarakat tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakan. 2. Otonom,

yaitu

kemampuannya

untuk

mandiri

atau

melepaskan

diri

dari

ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok maupun kelembagaan yang lain. 3. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar. 4. Partisipasif, yaitu keikutsertaan semua pemangku kepetingan sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya. 5. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepetingan dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan. 6. Demokratis, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan diantara sesame pemangku kepentingan. 7. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling memperdulikan. 8. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme. 9. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun. 10. Desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumber daya kesehatan bagi sebesarbesar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan kesehatan.

BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Semua karyawan Puskesmas wajib berpatisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai di Kepala Puskesma, Penanggungjawab UKP, Penanggungjawab UKM, seluruh karyawan.Penanggungjawab UKM Promosi Kesehatan merupakan

45

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan ABCD. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan sector terkait yaitu: Camat, PKK, Penanggung jawab KB, agama, pendidikan pertanian, dan sektor terkait lainnya dengan kesepakatan peran masing-masing dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

B. Distribusi Ketenagaan Pengaturan dan penjadwalan Penanggungjawab UKM, UKP, dan karyawan Puskesmas dikoordinir oleh Penanggungjawam UKM Promosi Kesehatan sesuai dengan kesepakatan.

C. Jadwal Kegiatan. Jadwal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disepakati dan disusun bersama dengan sektor terkait dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektor tiap tiga bulan sekali.

BAB III STANDART FASILITAS A. Denah Ruang: Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh penanggungjawb UKM Promosi kesehatan yang menempati ruang C dari gedung Puskesmas.Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan di aula Puskesmas ABCD yang terletak di sebelah utara ruang C.

B. Standart Fasilitas 1. Panduan pemberdayaan masyarakat : 1 buah 2. Panduan PHBS : 1 buah 3. Kit Penyuluhan Kesehatan Masyarakat : 1 Kit 4. Kit audividual, yang terdiri dari : a. Wireless microphone : 4 buah b. Speaker : 2 buah c. LCD projector

BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN A. LINGKUP KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mencakup: 1. Upaya membangun kesadaran kritis masyarakat dimana masyarakat diajak untuk berpikir serta menyadari hak dan kewajibannya dibidang kesehatan. Membangun

kesadaran

masyarakat

merupakan

awal

dari

kegiatan

pengorganisasian masyarakat yang dilakukan dengan membahasa bersama

46

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

tentang harapan mereka, berdasarkan prioritas masalah kesehatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. 2. Perencanaan partisipatif merupakan proses untuk mengidentifikasi masalah kesehatan serta potensi selanjutnya menerjemahkan tujuan ke dalam kegiatan nyata dan spesifik yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan segala hal dalam kesehatan. Kegiatan ini dilakukan sendiri oleh masyarakat didampingi oleh fasilitator. Hal ini, selain dapat menimbulkan rasa percaya akan hasil perncanaan juga membuat masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap kegiatan yang dilakukan. Perencanaan partisipasif ini berbasis pada hasil survey dan pemetaan mengenai potensi, baik kondisi fisik lingkungan dan social masyarakat, yang digali oleh masyarakat sendiri. 3. Pengorganisasian masyarakat sendiri merupakan proses yang mengarah pada terbentuknya kader masyarakat yang bersama masyarakat dan fasilitator berperan aktif ddalam lembaga berbasis masyarakat (Forum Masyarakat Desa) sebagai representasi masyarakat yang akan berperan sebagai penggerak masyarakat dalam melakuakn kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 4. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pengelola pemberdayaan dengan menggunakan metode dan waktu yang disepakati bersama secara berkesinambungan untuk mengetahui dan menilai pencapaian kegiatan yang dijalankan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kegiatan yang berkelanjutan.

B. METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan diperlukan

peran

fasilitator,

mengkomunikasikan inovasi di

dimana

fasilitator

bertanggungjawab

dalam

bidang kesahatan kepada masyarakat penerima

manfaat. Tujuannya adalah agar penerima manfaat tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi tersebut demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya di bidang kesehatan. Perlu diingatkan bahwa keberadaan masyarakat penerima manfaat sangat beragam dalam hal budaya, social, kebutuhan, motivasi, dan tujuan yang diinginkan. Mengingat keberadaan masyarakat penerima manfaat pemberdayaan yang sangat beragamnya maka metode yang digunakan dalam pemebrdayaan tersebut tidaklah paten dengan menggunakan suatu metode tertentu saja, bahwa tidak ada satupun metode yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.Bahkan banyak kasus penerapan metode dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat harus menggunakan beragam metode sekaligus yang saling menunjang dan melengkapi.Untuk itu, seorang fasilitator harus bisa memilih metode yang paling sesuai dan tepat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengkontekstualisasikan inovasi yang dimiliki ke dalam budaya masyarakat

47

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

penerima manfaat untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakannya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, seorang fasilitator harus bisa memilih metode yang paling sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat setempat,

dalam

pemilihan

metode

tersebut

seorang

fasilitator

harus

memperhatikan beberapa prinsip berikut : 1. Pengembangan untuk berpikir

kreatif dimana masyarakat harus diajak untuk

berpikir kreatif, bisa mencari solusi sendiri atas masalah yang dihadapinya. 2. Tempat yang paling baik adalah di tempat kegiatan penerima manfaat sehingga tidak banyak menyita waktu kegiatan rutinnya, fasilitator bisa memahami betul keadaan penerima manfaat dan penerima manfaat dapat ditunjukkan beberapa contoh nyata tentang potensi masalah dan peluang dapat ditemukan di lingkungan pekerjaannya sendiri sehingga penerima manfaat mudah memahami dan mengingatnya 3. Setiap

individu

terikat

dengan

lingkungan

sosialnya

sehingga

kegiatan

pemberdayaan akan lebih efisien jika diterapkan kepada masyarakat khususnya kepada mereka yang diakui masyarakat setempat sebagai panutan atau tokoh masyarakat. 4. Menciptakan hubungan yang akrab antara fasilitator denga penerima manfaat karena suasana akrab akan memperlancar kegiatan pemberdayaan masyarakat. 5. Memberikan suasana untuk terjadinya perubahan agar terjadi perbaikan mutu dan kualitas hidup baik diri, keluarga dan masyarakatnya.

Metode yang digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Puskesmas ABCD adalah : 1. Metode Rapid Rural Apprasial (RRA) atau penilaian desa secara partisipatif. Merupakan teknik penilaian yang relative terbuka, cepat dan bersih dibanding dengan teknik kunjungan singkat sebagai sebuah metode penilaian. RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari : a) Review atau telaah data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapangan, b) Observasi lapangan secara langsung, c) Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya d) Pemetaan dan pembuatan diagram/ grafik, e) Studi kasus, sejarah lokal dan biografi, f) Pembuatan kuisioner sederhana dan singkat, serta g) Pembuatan laporan lapangan secara tepat. 2. Metode Participatory Rapid Appraisal (PRA) Merupakan metode pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang lebih banyak melibatkan pihak dalam yang terdiri dari pihak stakeholder (pemangku kepentingan kegiatan) dengan difasilitasi pihak luar yang berfungsi sebagai

48

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

narasumber atau fasilitator.PRA merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan. Dalam PRA terdapat 5 kegiatan pokok yaitu penjajakan/ pengenalan kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan/ pengorganisasian kegiatan, pemantauan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Adapun langkah-langkah metode PRA meliputi: 1) Penelusuran sejarah desa 2) Pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan 3) Penyusunan kalender musin dan profil perubahan 4) Analisis pola penggunaan waktu (jadwal sehari-hari) 5) Observasi langsung terhadap dinamika social 6) Transect (penelusuran desa) dan pembuatan gambar lingkungan (pemetaan prasarana, bangunan, ruangan sumber daya alam lokasi) 7) Pembuatan diagram kajian lembaga desa 8) Pembuatan bagan alur input-output 9) Bagan hubungan antar pihak (diagram venn) 10) Mengkaji mata pencaharian masyarakat 11) Membuat matrik dan pengikat permasalahan yang dihadapi dan ditemukan masyarakat 12) Wawancara semi-testruktur atau diskusi kelompok terarah 13) Analisis pola keputusan 14) Studi kasus atau cerita tentang kehidupan, peta mobilisasi masyarakat 15) Pengurutan potensi atau kekayaan 16) Pengorganisasian masalah

C. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 1. Persiapan a. Desiminasi informasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan tingkat Kecamatan dan pihak lain yang terkait. b. Membentuk dan mengaktifkan kelembagaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan tingkat Kecamatan. 2. Perencanaan a. Merencanakan teknis kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan lintas sector terkait. b. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana pemberdayaan masyarakat dari masing-masing sector untuk kegiatan terintegrasi. 3. Pelaksanaan a. Menetapkan mekanisme koordinasi antar sector terkait dengan leading sector dari Puskesmas (penanggung jawab promosi kesehatan). b. Membentuk dan mengaktifkan kelembagaan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di tingkat Kecamatan.

49

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun kepada Kecamatan.

5. Monitoring evaluasi a. Monitoring pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB V LOGISTIK Kebutuhan dana dan logistic untuk pelaksanaa kegiatan pemberdayaan masyarakat direncanakan dalam pertemuan lokakarya mini lintas sector sesuai dengan tahapan kegiatan dan metoda pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

BAB VI KESELAMATAN SASARAN Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perlu diperhatikan keselamatan sasaran dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan resiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB VII KESELAMATAN KERJA Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perlu diperhatikan keselamatan kerja karyawan Puskesmas dan lintas sector terkait dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan resiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU Kinerja pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indicator sebagai berikut: a.i.0.0.i.1.

Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal

a.i.0.0.i.2.

Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan

a.i.0.0.i.3

Ketepatan metoda yang digunakan

a.i.0.0.i.4.

Tercapainya indicator PHBS

Permasalahan dibahas pada tiap pertemuan lokakarya mini tiap tribulan.

50

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

BAB IX PENUTUP Pedoman ini sebagai acuan bagi karyawan Puskesmas dan lintas sector terkait dalam pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan tetap memperhatikan prinsip proses pembelajaran dan manfaat. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergantung pada komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang kesehatan.

51

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN 4

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ABCD Nomor : 005/KAPUS/IX/2015

TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI PUSKESMAS ABCD

KEPALA PUSKESMAS ABCD Menimbang

: a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat. b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas. c.

bahwa

agar

kineja

Puskesmas

dapat

ditingkatkan

secara

berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi Puskesmas dengan indikator-indikator kinerja yang jelas.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1457/MENKES/SK/X2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS

TENTANG

KEBIJAKAN

PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI PUKSESMAS ABCD.

Kesatu

: Kebijakan perencanaa, akses, dan evaluasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tida terpisahkan dari surat keputusan ini.

52

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

Kedua

: Surat keputusan ini berrlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan

diadakan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ....................... Pada tanggal : 1 September 2016 KEPALA PUSKESMAS ABCD,

Nama

53

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR .... TENTANG : PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI

A. PERENCANAAN PUSKESMAS 1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas harus disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. 2. Jenis pelayanan dan informasi tentang pelayanan wajib disediakan bagi masyarakat. 3. Perencanaan Puskesmas harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait, dan sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas. 4. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, sektor terkait, SMD, MMD, analisa data kesakitan, data kematian, analisa data survailans, capaian kinerja pelayanan UKM, dan UKP. 5. Rencana Puskesmas disusun dalam bentuk rencana lima tahunan, rencana usulan kegiatan, dan rencana pelaksanaan kegiatan. 6. Rencana Puskesmas merupakan perencanaan yang terintegrasi baik untuk pelayanan UKM maupun UKP. 7. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat, hasil monitoring capaian kinerja dalam pelaksanaan pelayanan, atau jika terjadi perubahan peraturan/ kebijakan pemerintah, rencana Puskesmas dapat ditinjau kembali dan diperbaiki (revisi). Peninjauan dan revisi dilakukan melalui lokakarya mini Puskesmas. 8. Kepala Puskesmas wajib melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Puskesmas. 9. Monitoring dilakukan melalui memeriksa laporan, lokakarya mini bulanan, dan supervisi pelaksanaan kegiatan.

B. AKSES MASYARAKAT TERHADAP MASYARAKAT 1. Informasi tentang jenis-jenis pelayanan yang disediakan Puskesmas wajib disediakan bagi masyarakat. 2. Informasi tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan Puskesmas wajib disampaikan pada masyarakat, lintas sektor, dan lintas program. 3. Komunikasi dengan masyarakat termasuk akses untuk menyampaikan umpan balik, dilaksanakan dnegan cara tertulis maupun dengan cara lisan (verbal). Komunikasi tertulis dilakukan melalui SMS, ketersediaan kotak saran, pengumuman, flyer, sedangkan komunikasi lisan dilakukan melalui media telepon, temu muka dengan masyarakat, menyampaikan secara langsung ,dsb. 4. Keluhan dan umpan balik masyarakat wajib ditindak lanjuti. 5. Tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik wajib dievaluasi.

54

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

6. Seluruh karyawan wajib mematuhi peraturan tata tertib, peraturan internal, dan standart operasional prosedur ketika melaksanakan pelayanan.

C. EVALUASI KINERJA PUSKESMAS 1. Kinerja Puskesmas wajib dimonitor dan dievalusi oleh Kepala Puskesmas maupun penanggungjawab baik UKP dan UKM. 2.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap semua jenis pelayanan yang ada di Puskesmas, baik kinerja manajerial, kinerja pelayanan UKM maupun kinerja pelayanan UKP.

3. Penilaian kinerja juga dilakukan terhadap penanggungjawab tiap Upaya Puskesmas. 4. Monitoring dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik, baik bulanan, tribulanan, semester, dan tahunan. 5. Monitoring dan penilaian kinerja dapat dilakukan melalui mekanisme mini lokakarya bulanan, audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Rapat tinauan manajemen dilakukan minimal dua kali setahun secara periodik. 6. Monitoring dan penilaian kinerja tiap-tiap unit pelayanan UKP dan UKM dilakukan melalui rapat oleh masing-masing unit pelayanan ataupun penanggung jawab. 7. Hasil monitoring dan penilaian kinerja haus diumpan balikkan pada pihakpihak terkait (catatan : bisa hardcopy atau softcopy lewat email). 8. Hasil

analisis

kinerja

dibandingkan

dengan

standart

dan

dilakukan

kajibanding dengan Puskesmas yang lain. 9. Kaji banding kinerja dilakukan tiap tiga bulan sekali melalui rapat tribulan perbandingan kinerja yang dihadiri oleh 5 (lima) Puskesmas secara bergantian. 10. Jika diperlukan dapat dilakukan kajibanding dengan Puskesmas lain yang mempunyai unggulan untuk belajar pengalaman terbaik dari Puskesmas tersebut. 11. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja, serta hasil kaji banding harus ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan. 12. Hasil monitoring dan penilaian kinerja wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

55

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ABCD Nomor : 006/KAPUS/IX/2015

TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN PUSKESMAS ABCD KEPALA PUSKESMAS ABCD Menimbang

: a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat. b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas. c.

bahwa

agar

kineja

berkesinambungan,

maka

Puskesmas perlu

dapat

disusun

ditingkatkan

kebijakan

secara

pengelolaan

Puskesmas dengan indikator-indikator kinerja yang jelas.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS

TENTANG

KEBIJAKAN

PENGELOLAAN PUKSESMAS ABCD.

Kesatu

: Kebijakan pengelolaan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tida terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua

: Surat keputusan ini berrlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan

diadakan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ....................... Pada tanggal : 1 September 2016 KEPALA PUSKESMAS ABCD,

Nama

56

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR .... TENTANG : PENGELOLAAN PUSKESMAS

A. TATA KELOLA SARANA PUSKESMAS 1. Pendirian Puskesmas memprhatikan tata ruang daerah, rasio jumlah penduduk, dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan. 2. Puskesmas harus memiliki ijin operasional yang berlaku. 3. Bangunan Puskesmas adalah bangunan permanen, tidak bergabung dengan tempat tinggal atau instansi lain. 4. Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat. 5. Tata ruang Puskesmas diatur untuk memnuhi kebuthan pelayanan dengan memperhatikan akses, keamanan, dan kenyamanan. 6. Pengaturan tata ruang harus mengakomodasikan kepentingan penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut. 7. Peralatan Puskesmas harus disediakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan sesuai standart pelayanan. 8. Sarana, prasarana, dan peralatan Puskesmas harus dipelihara dengan baik dan diupayakan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan dan kelancaran pelayanan. 9. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan ijin harus memiliki ijin yang berlaku.

B. TATA KELOLA KETENAGAAN PUSKESMAS. 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan. 2. Ketentuan persyaratan Kepala Puskesmas adalah a. Memiliki ijazah tenaga kesehatan. b. Pernah mengikuti pelatihan administrasi dan manajemen Puskesmas. c. Dst. 3. Harus disusun pola ketenagaan berdasarkan analisis kebutuhan tenaga. 4. Analisa kebutuhan tenaga Puskesmas dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat. 5. Kompetensi tiap-tiap tenaga kesehatan haus ditetapkan. 6. Uraian tugas tiap-tiap tenaga kesehatan harus disusun dan disosialisasikan. 7. Tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas harus memenuhi persyaratan perijinan yang ditentukan.

C. PENGELOLAAN PUSKESMAS 1. Struktur organisasi Puskesmas ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 2. Penanggungjawab baik UKM dan UKP ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan kejelasan alur komunikasi dan koordinasi.

57

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

3. Uraian tugas masing-masing penanggungjawab dan pelaksana harus disusun. 4. Struktur organisasi harus dikaji paling lambat dua tahun sekali. 5. Pelaksanaan uraian tugas harus dievluasi paling lambat setiap tahun sekali. 6. Karyawan baru wajib mengikuti orientasi yang meliputi orientasi umum dan orientasi khusus. 7. Karyawan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. 8. Kepala Puskesmas wajib menyampaikan informasi tentang peluang bagi karyawan untuk mengikuti seminar, workshop dan pelatihan. 9. Visi, misi, dan tata nilai disusun bersama dengan memperhatikan visi, misi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 10. Tata nilai Puskesmas disusun berdasarkan kesepakatan bersama. 11. Tata nilai yang berlaku di Puskesmas adalah : a. Kejujuran b. Keterbukaan c. Intgrasi, dll. 12. Kinerja Puskesmas harus dinilai apakah sejalan dengan visi, misi, dan tata nilai yang berlaku di Puskesmas. 13. Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab UKM dan UKP wajib memberikan pengarahan pada karyawan untuk kelancaran tugas. 14. Pengarahan dilakukan melalui forum lokakarya mini dan apel pagi, dan mekanisme lain jika diperlukan. 15. Kepala Puskesmas, penanggungjawab/ koordinator upaya Puskesmas dan pelaksana bertanggungjawab untuk memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 16. Fasilitasi

pembangunan

berwawasan

kesehatan

dan

pemberdayaan

masyarakat dilakukan melalui SDM dan MMD, memberikan konsultasi ketika diminta oleh masyarakat atau lintas sektor terkait dengan pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas. 17. Kepala Puskesmas wajib menilai kinerja penanggungjawab UKM dan UKP sebagai wujud akuntabilitas. 18. Pendelegasian wewenangan diatur sebagai berikut : a. Jika Kepala Puskesmas berhalangan, maka tugas dapat didelegasikan kepada ... b. Jika .... berhalangan maka tugas dapat didelegasikan kepada .... c. Dst. 19. Pengaturan penyampaian umpan balik dari pelaksana ke penanggungjawab, dari penanggungjawab ke Kepala Puskesmas, diatur sebagai berikut : a. Pelaporan tertulis dalam bentuk laporan bulanan. b. Rapat bulanan... c. .....

58

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

20. Monitoring kegiatan Puskesmas dilakukan melalui : a. Laporan kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. b. Laporan pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana kepada penanggungjawab. c. Lokakarya mini bulanan merupakan forum untuk monitoring kinerja Puskesmas. 21. Dalam penyelenggaraan UKM dan UKP harus diidentifikasi peran lintas program dan lintas sektor. 22. Peran lintas program dan lintas sektor dievaluasi paling lambat setahun sekali. 23. Penyusunan dan pengendalian dokumen diatur dalam pedoman penyusunan dan pengendalian dokumen. 24. Pedoman (manual) mutu harus disusun sebagai dasar dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas. 25. Pedoman atau panduan kerja harus disusun untuk tiap uapaya Puskesmas baik UKM maupun UKP. 26. Komunikasi internal dilakukan melalui loka karya mini, pertemuan-pertemuan pada tiap penanggungjawab baik UKM maupun UKP, konsultasi dengan Kepala Puskesmas, konsultasi dengan penanggungjawab, ...dst. 27. Resiko akibat kegiatan Puskesmas baik UKM maupun UKP bak terhadap pengguna, pelaksana, maupun terhadap lingkungan, harus diidentifikasi, dianalisis dan ditindaklanjuti. 28. Jika terjadi insiden keselamatan pasien dalam pelayanan klinis wajib dianalisi dan diindaklanjuti. Insiden keselamatan klinis yang termasuk kategori resiko sangat tinggi harus ditindaklanjuti dengan Root Cause Analysis (RCA), sedang yang termasuk kategori sedang dan rendah harus dilakukan investigasi sederhana. 29. Puskesmas wajib melakukan pembinaan pada jaringan dan jejaring Puskesmas. 30. Keuangan Puskesmas wajib dikelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 31. Data dan informasi wajib dikelola dan dievaluasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA 1. Hak-hak pengguna adalah : a. ....... b. ......... c. ........ d. .dst 2. Kewajiban pengguna Puskesmas adalah : a. ...

59

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

b. ... c. .... d. ...dst. 3. Dalam

penyelenggaraan

pelayanan

baik

UKM

maupun

UKP

harus

memerhatikan hak dan kewajiban pengguna. 4. Setiap petugas Puskesmas wajib memahami hak dan kewajiban pengguna dan memberikan pelayanan dengan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna. 5. Peraturan internal disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi dalm berperilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 6. Peraturan internal disusun berdasarkan visi, misi, dan tata nilai dan tujuan Puskesmas.

E. KONTRAK PIHAK KETIGA 1. Sebagian kegiatan Puskesmas yang dikontrakkan kepada pihak ketiga harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama. 2. Pihak ketiga harus dievaluasi paling lambat setahun sekali dan ditndaklanjuti.

F. PEMELIHARAAN SARANA DAN PERALATAN 1. Penanggungjawab pemeliharaan sarana dan penanggungjawab peralatan wajib menyusun dan melaksanakan program kerja pemeliharaan. 2. Pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua menjadi kewajiban dari pemegang kendaraan.

60

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR .... TENTANG : KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PUSKESMAS ABCD 1. Kepala Puskesmas dan seluruh penanggungjawab UKP dan penanggungjawab UKM wajib berpartisipasi dalam program mutu/ kinerja Puskesmas dan keselamatan pasien mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 2. Para pimpinan wajib melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien yang diselenggarakan di seluruh jajaran Puskesmas. 3. Tata nilai dalam menyediakan pelayanan baik UKM maupun UKP disepakati bersama dan menjadi acuan dalam pemberian pelayaanan kepada masyarakat. 4. Tata nilai tersebt adalah .................................................... 5. Kebijakan mutu dan tata nilai Puskesmas dalam memberikan pelayanan disusun secara bersama dan dituangkan dalam pedoman mutu dan kinerja. 6. Pedoman mutu dan perencanaan mutu/ kinerja disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan Puskesmas. 7. Perencanaan mutu disusun oleh seluruh jajaran Puskesmas ABCD dengan pendekatan multidisiplin, dan dikoordinasikan oleh Penanggungjawab Manajemen Mutu. 8. Perencanaan mutu/ kinerja meliputi perencanaan mutu/ kinerja manajemen, perencanaan mutu/ kinerja UKM, dan perencanaan mutu pelayanan klinis. 9. Perencanaan mutu/ kinerja manajemen meliputi paling tidak : a. Penilaian kinerja manajemen b. Pelaksanaan audit internal c. Pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen d. Kaji banding kinerja dengan Puskesmas lain e. Penilaian perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga 10. Perencanaan mutu/ kinerja UKM meliputi paling tidak : a. Penilaian kinerja UKM dan tindaklanjutnya. 11. Perencanaan mutu/ kinerja pelayanan klinis dan keselamatan pasien berisi paling tidak : a. Area prioritas berdasarkan data dan informasi, baik dari hasil monitoring dan evaluasi

indikator,

maupun

keluhan

pasien/

keluarga/

staf

dengan

mempertimbangkan kekritisan, resiko tinggi dan kecenderungan terjadinya masalah. b. Salah satu area prioritas adalah sasaran keselamatan pasien c. Kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengendalian mutu dan keselamatan pasien yang terkoordinasi dari semua unit kerja dan unit pelayanan d. Pengukuran mutu dan keselamatan pasien dilakukan dengan pemilihan indikator, pengumpulan data, untuk kemudian dianalisis dan ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. e. Indikator meliputi indikator manajerial, indikator kinerja UKM, dan indikator klinis, yang meliputi indikator struktur, proses, dan outcoms. f.

61

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

f. Upaya-upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien melalui standarisasi, perancangan sistem, rancang ulang sistem untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. g. Penerapan manajemen resiko pada semua lini pelayanan baik pelayanan klinis maupun penyelenggaraan UKM. h. Manajemen resiko klinis untuk mencegah terjadinya kejadian sentinel, kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, dan keadaan potensial cedera. i. Program dan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien, termasuk di dalamnya program peningkatan mutu laboratorium dan program peningkatan mutu pelayanan obat. j. Program pelatihan yang terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. k. Rencana pertemuan sosialisasi dan koordinasi untuk menyampaikan permasalahan, tindak lanjut, dan kemajuan tindak lanjut yang dilakukan. l. Rencana monitoring dan evaluasi program mutu dan keselamatan pasien. 12. Dalam upaya perbaikan mutu/ kinerja Puskesmas dan keselamatan pasien melibatkan/ memberdayakan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan untuk berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindaklanjut program-program kegiatan mutu/ kinerja Puskesmas dan keselamatan pasien. 13. Perancangan sistem/ proses pelayanan memperhatikan butir-butir dibawah ini : a. Konsisten dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas, dan perencanaan Puskesmas. b. Memenuhi kebutuhan pasien, keluarga, masyarakat dan staf. c. Menggunakan pedoman penyelenggaraan UKM, pedoman praktik klinis, standart pelayanan klinis, kepustakaan ilmiah dan berbagai panduan dari profesi maupun panduan dari Kementerian Kesehatan. d. Sesuai dengan praktik bisnis yang sehat e. Mempertimbangkan informasi dari manajemen resiko. f. Dibangun sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan yang ada di Puskesmas. g. Dibangun berbasis praktik klinis yang baik. h. Menggunakan informasi dari kegiatan peningkatan yang terkait. i. Mengintegrasikan serta menggabungkan berbagai proses dan sistem pelayanan. 14.

Seluruh kegiatan mutu/ kinerja Puskesmas dan keselamatan pasien harus didokumentasikan.

15. Hasil-hasil peningkatan mutu dan keselamatan pasien harus disosialisasikan kepada pihak-pihak tekait yang membutuhkan.

62

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

16. Penanggungjawab manajemen Mutu wajib melaporkan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien kepada Keapal Puskesmas tiap tribulan. 17. Berdasarkan pertimbangan hasl keluhan pasien/ keluarga dan staff, serta mempertimbangkan kekritisan, resiko tinggi, dan potensial bermasalah, maka area prioritas yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan mutu/ kinerja pelayanan klinis dan keselamatan pasien adalah : a. Pencapaian 6 sasaran keselamtan pasien b. Pelayanan Rawat Jalan c. Pelayanan Farmasi d. Pelayanan Gawat Darurat.

63

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ABCD Nomor : 009/KAPUS/III/2014

TENTANG KEBIJAKAN MUTU PUSKESMAS DAN KESELAMATAN PASIEN DI PUSKESMAS ABCD

KEPALA PUSKESMAS ABCD Menimbang

: a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman. b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di PUSKESMAS ABCD perlu disusun kebijakan mutu dan keselamatan pasien.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1457/MENKES/SK/X2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN MUTU PUSKESMAS DAN KESELAMATAN PASIEN DI PUKSESMAS ABCD. Kesatu

: Kebijakan Mutu Puskesmas Dan Keselamatan Pasien Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tida terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua

: Surat keputusan ini berrlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan

diadakan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ....................... Pada tanggal : 1 April 2014 KEPALA PUSKESMAS ABCD,

Nama

64

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ABCD Nomor : 005/KAPUS/IX/2015

TENTANG KEBIJAKAN ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT, AKSES, INDIKATOR DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN UKM PUSKESMAS ABCD

KEPALA PUSKESMAS ABCD Menimbang

: a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat. b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas. c.

bahwa

agar

kineja

Puskesmas

dapat

ditingkatkan

secara

berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi Puskesmas dengan indikator-indikator kinerja yang jelas.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1457/MENKES/SK/X2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 5. PMK-PMK yang terkait dengan UKM-UKM yang ada;

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS

TENTANG

KEBIJAKAN

ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT, AKSES, INDIKATOR DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN UKM PUSKESMAS ABCD.

Kesatu

: Kebijakan Analisis Kebutuhan Masyarakat, Akses, Indikator Dan Evaluasi Penyelenggaraan UKM Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tida terpisahkan dari surat keputusan ini.

65

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

Kedua

: Indikator dan target kinerja tiap-tiap UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

Ketiga

: Surat keputusan ini berrlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan

diadakan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : ....................... Pada tanggal : 1 September 2016 KEPALA PUSKESMAS ABCD,

Nama

66

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR .... TENTANG : KEBIJAKAN ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT, AKSES, INDIKATOR DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN UKM PUSKESMAS ABCD

A. ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELANGGARAAN UKM. 1. Analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait, dan sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas wajib dilakukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan UKM Puskesmas. 2. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, sektor terkait, SMD,MMD analisis data surveilans, capaian kinerja pelayanan, dan umpan balik masyarakat. 3. Umpan balik dari masyarakat diperoleh melalui SMD dan MMD, survey kepuasan, survey kebutuhan masyarakat,

keluhan masyarakat

yang

disampaikan scara langsung baik melalui lisan maupun melalui media SMS dan kotak saran, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan sasaran. 4. Hasil analisis kebutuhan dan umpan balik dari masyarakat dibahas secara kolaboratif oleh Kepala Puskesmas, pelaksana, lintas program, dan lintas sektoral, melalui pertemuan mini lokakarya lintas program dan lintas sektor. 5. Rencana

penyelenggaraan

masing-masing

UKM

Puskesmas

harus

diintegrasikan dalam perencanaan tingkat Puskesmas. 6. Upaya-upaya inovatif dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, usulan atau masukan dari masyarakat, perubahan regulasi pemerintah, dan perkembangan teknologi kesehatan, dan dibahas dalam pertemuan dengan masyarakat, pertemuan lintas program maupun lintas sektor.

B. AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN UKM PUSKESMAS 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan tiap UKM dilaksanakan sesuai dengan rencana, disepakati dan diinformasikan kepada kelompok sasaran. 2. Jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM harus disepakati dengan cara pembahasan dalam mini lokakarya lintas program dan lintas sektor, kesepakatan dengan kader atau kepala kelurahan melalui telepon dan surat menyurat. 3. Pelaksanaan kegiatan UKM harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan oleh pelaksana yang kompeten. 4. Kesepakatan jadwal pelaksanaan kegiatan UKM dilakukan dengan cara kesepakatan lewat telepon, pe,beritahuan lewat surat dinas, kesepakatan pada waktu lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor.

67

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

5. Penanggungjawab UKM wajib memonitor dan mengevaluasi ketepatan waktu ketepatan sasaran dan ketepatan tempat pelaksanaan UKM. 6. Kajian terhadap masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM harus diidentifikasi oleh penanggungjawab dan pelaksana UKM sebagai dasar untuk perbaikan. 7. Informasi tentang kegiatan UKM harus disampaikan pada masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program, lintas sektor terkait. 8. Penyampaian informasi kepada masyarakat, lintas program, dan lintas sektor wajib dievaluasi dan ditindaklanjuti. 9. Akses masyarakat terhadap pelayanan UKM Puskesmas dan informasi tentang UKM wajib dievaluasi. 10. Umpan balik dan keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan UKM didapatkan melalui kotak saran, SMS pelayanan pengaduan, telepon, keluhan langsung yang disampaikan pada petugas. 11. Keluhan dan umpan balik dari masyarakat wajib ditindaklanjuti. 12. Tanggapan terhadap keluhan dan umpan balik masyarakat disampaikan melalui papan informasi tanggapan keluhan di Puskesmas, SMS, dan WEB Puskesmas.

C. EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN DAN UKM PUSKESMAS 1. Kinerja penyelenggaraan ukm Puskesmas wajib dimonitor dan dievaluasi. 2. Penilaian kinerja penyelenggaraan UKM Puskesmas dilakukan dengan indikator yang jelas sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM dan Standart Pelayanan Minimal dengan target yang jelas. 3. Indikator dan target kinerja untuk tiap-tiap UKM ditetapkan sesuai dengan lampiran II dari surat keputusan ini. 4. Capaian indikator kinerja wajib dianalisis dibandingkan dengan Puskesmas lain (kajibanding)dan ditindaklanjuti.

68

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

KEPALA PUSKESMAS ABCD Nomor : 007/KAPUS/IX/2015

TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN UKM PUSKESMAS ABCD

KEPALA PUSKESMAS ABCD Menimbang

: a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat. b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas. c.

bahwa

agar

kineja

Puskesmas

dapat

ditingkatkan

secara

berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi Puskesmas dengan indikator-indikator kinerja yang jelas. d. bahwa agar penyelenggaraan UKM Puskesmas dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan pedoman, dan ketentuan perundangan, maka perlu disusun kebjakan pengelolaan UKM Puskesmas.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1457/MENKES/SK/X2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 5. (lengkapi dengan PERMENKES tentang pedoman-pedoman yang terkait dengan UKM yang diselenggarakan di Puskesmas...);

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS

TENTANG

KEBIJAKAN

PENGELOLAAN UKM PUSKESMAS ABCD.

Kesatu

: Kebijakan pengelolaan UKM Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tida terpisahkan dari surat keputusan ini.

69

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

Kedua

: Surat keputusan ini berrlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan

diadakan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : ....................... Pada tanggal : 1 September 2016 KEPALA PUSKESMAS ABCD,

Nama

70

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR ... TENTANG : PENGELOLAAN UKM

A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN UKM 1. Penanggungjawab

UKM

harus

memenuhi

persyaratan

kompetensi

sebagaimana pada pedoman tiap-tiap UKM. 2. Analisis kompetensi wajib dilakukan untuk tiap penaggungjawab. 3. Jika kompetensi belum terpenuhi maka harus dilakukan tindaklanjut untuk memenuhi kompetensi yang dipersyaratan. 4. Penanggungjawab dan pelaksanaan UKM yang baru wajib mengikuti program orientasi. 5. Penyelenggaraan UKM dilaksanakan sesuai dengan tata nilai yang disepakati dan rencana yang disusun. 6. Kepala Puskesmas wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada tiap-tiap penanggungjawab UKM dalam pelaksanaan kegiatan UKM. 7. Penanggungjawab UKM wajib melakukan pembinaan dan arahan keada pelaksana kegiatan UKM. 8. Penanggungjawab UKM wajib melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam penyelenggaraan UKM. 9. Dalam penyelenggaraan kegiatan UKM harus diidentifikasi resiko yang mungkin terjadi terhadap lingkungan, dan dilakukan upaya untuk mencegah dan atau meminimalisasi akibat resiko yang terjadi. 10. Dalam penyelenggaraan UKM penanggungjawab UKM wajib melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran, dan mengupayakan pembangunan berwawasan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan, keluhan, umpan balik, aktif dalam pelaksanaan kegiatan UKM sampai dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan UKM. 11. Dalam pelaksanaan kegiatan UKM, penanggungjawab dan pelaksana dipandu oleh uraian tugas yang jelas yang dikaji secara regular miniml setahun sekali. 12. Lintas program dan lintas sektor terkait harus diidentifikasi untuk tiap UKM dengan kejelasan peran masing-masing. 13. Akuntabilitas penyelenggaraan UKM dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi kinerja UKM. 14. Monitoring sebagai wujud akuntabilitas dilakukan dengan cara analisis terhadap laporan kegiatan UKM, supervisioleh Kepala Puskesmas maupun penanggungjawab UKM dan pertemuan monitoring kegiatan UKM oleh penanggungjawab UKM dan monitoring bulanan melalui lokakarya mini bulanan. 15. Monitoring meliputi capaian kinerja dan proses pelaksanaan kegiatan.

71

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

16. Evaluasi kinerja UKM dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui lokakarya mini, tiap semester melalui pertemuan tinjauan manajemen, dan setiap tahun melalui evaluasi kinerja tahunan. 17. Pelaksanaan uraian tugas wajib dimonitor. Kepala Puskesmas melakukan monitoring pelaksanaan uraian tugas dari semua penanggungjawab UKM. Masing-masing

penanggungjawab

UKM

wajib

melakukan

monitoring

pelaksanaan uraian tugas dari tiap-tiap pelaksana. 18. Waktu pelaksanaan monitoring uraian tugas dilakukan palinglambat tiga bulan sekali. 19. Monitoring kinerja UKM wajib dilakukan oleh penanggung jawab tiap program UKM

terhadap

pelaksana

oleh

Kepala

Puskesmas

terhadap

tiap

penanggungjawab UKM. 20. Monitoring minimal dilakukan setiap bulan sekali. 21. Monitoring dapat dilakukan melalui pertemuan mingguan, lokakarya mini, supervisi langsung maupun pertemuan konsultasi. 22. Evaluasi kinerja UKM secara periodik dilakukan minimal tiga bulan sekali. 23. Evaluasi kinerja dilakuka melalui lokakarya mini triwulan, enam bulan sekali, dalam pertemuan/rapat tinjauan manajemen dan evaluasi tahunan. 24. Hak dan kewajiban sasaran harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan UKM. 25. Hak –hak sasaran meliputi :... 26. Kewajiban sasaran meliputi :... 27. Perilaku dalam penyelenggaraan UKM diatur sebagaimana tertuang dalam peraturan tata kelola Puskesmas.

72

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

KEPALA PUSKESMAS ABCD Nomor : 008/KAPUS/IX/2015

TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS ABCD

KEPALA PUSKESMAS ABCD Menimbang

: a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan pasien. b. bahwa pelayanan klinis Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien.. c. bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien. Maka perlu disusun kebijakan pelayan klinis di Puskesmas ABCD.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1457/MENKES/SK/X2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS

TENTANG

KEBIJAKAN

PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS ABCD.

Kesatu

: Kebijakan pelayanan klinis Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tida terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua

: Surat keputusan ini berrlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan

diadakan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : ....................... Pada tanggal : 1 September 2016 KEPALA PUSKESMAS ABCD,

Nama

73

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR .... TENTANG : KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS ABCD A. PENDAFTARAN PASIEN 1. Pendaftaran pasien harus dipandu dengan prosedur yang jelas. 2. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang kompeten yang memenuhi kriteria sebagai berikut ; ......dst. 3. Pendaftaran pasien memperhatikan keselamatan pasien. 4. Identitas pasien harus dipastikan minimal dengan dua cara dari cara identifikasi sebagai berikut : nama pasien, tanggal lahir pasien, alamat/tempat tinggal, dan nomor rekam medis. 5. Informasi tentang jenis pelayanan klinis yang tersendir, dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat yang meliputi : tarif, jenis pelayanan, ketersediaan tempat tidur, dan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang lain harus dapat disediakan di tempat pendaftaran. 6. Hak dan kewajiban pasien harus diperhatikan pada keseluruhan proses pelayanan yang dimulai dari pendaftaran. 7. Hak-hak pasien meliputi : .... 8. Kewajiban pasien meliputi :... 9. Kendala fisik, bahasa, dan budaya serta penghalang lain wajib diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

B. PENGKAJIAN, KEPUTUSAN DAN RENCANA LAYANAN. 1. Kajian awal dilakukan secara paripurna dilakukan oleh tenaga yang kompeten melakukan pengkajian. 2. Kajian awal meliputi kajian medis, kajian keperawatan, kajian kebidanan, dan kajian lain oleh tenaga profesi keshatan sesuai dengan kebutuhan. 3. Proses kajian dilakukan mengacu standar profesi dan standart asuhan. 4. Proses kajian dilakukan dengan memperhatikan tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu. 5. Informasi kajian baik medis, keperawatan, kebidanan, dan profesi kesehatan lain wajib diidentifikasi dan dicatat dalam rekam medis. 6. Proses kajian dilakukan sesuai dengan langkah-langkah SOAP 7. Pasien dengan kondisi gawat atau darurat harus diprioritaskan dalam pelayanan. 8. Kajian dan perencanaan asuhan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang kompeten. 9. Jika dilakukan pelayanan secara tim, tim kesehatan antar profesi harus tersedia. 10. Pendelegasian wewenang baik dalam kajian maupun keputusan layanan harus dilakukan melalui proses pendelegasian wewenang.

74

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

11. Pendelegasian wewenang diberikan kepada tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan. 12. Proses kajian, perencanaan, dan pelaksanaan layanan dilakukan dengan peralatan dan tempat yang memadai. 13. Peralatan dan tempat pelayanan wajib menjamin keamanan pasien dan petugas. 14. Rencana layanan dan pelaksanaan layanan dipandu oleh prosedur klinis yang dibakukan. 15. Jika dibutuhkan rencana layanan terpadu, maka kajian awal, rencana layanan, dan pelaksanaan layanan disusun secara kolaboratif dalam tim layanan yang terpadu. 16. Rencana awal disusun untuk tiap pasien dan melibatkan asien. 17. Penyusunan rencana layanan mempertmbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spirital dan memperhatikan tata nilai budaya pasien. 18. Rencana layanan disusun dengan hasil dan waktu yang jelas dengan memeperhatikan efisiensi sumber daya. 19. Resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan layanan harus siidentifikasi. 20. Efek samping dan resiko pelaksanaan layanan dan pengobatan harus diinformasikan kepada asien. 21. Rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis. 22. Rencana layanan harus memuat pendidikan/penyuluhan pasien.

C. PELAKSANAAN LAYANAN. 1. Pelaksanaan layanan dipandu dengan pedoman dan prosedur pelayanan klinis. 2. Pendoman dan prosedur layanan klinis meliputi : pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, dan pelayanan profesi kesehatan yang lain. 3. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai rencana layanan. 4. Pelaksanaan layanan dan perkembangan pasien harus dicatat dalam rekam medis. 5. Jika dilakukan perubahan rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis. 6. Tindakan medis/ pengobatan yang beresiko wajib diinformasikan pada pasien sebelum mendapatkan persetujuan. 7. Pemberian informasi dan persetujuan pasien (informed consent) wajib didokumentasikan. 8. Pelaksanaan layanan klinis harus dimonitor, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. 9. Evaluasi harus dilakukan terhadap evaluasi dan tindak lanjut. 10. Kasus-kasus gawat darurat harus diprioritaskan dan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan pasien gawat darurat. 11. Kasus-kasus beresiko tinggi harus ditangani sesuai dengan prosedur pelayanan kasus beresiko tinggi.

75

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

12. Kasus-kasus yang perlu kewaspadaan universal terhadap terjadinya infeksi harus ditangani dengan memperhatikan prosdur pencegahan (kewaspadaan universal). 13. Pemberian obat/cairan intravena harus dilaksanakan dengan prosedur pemberian obat/cairan intravena yang baku dan mengikuti prsedur aseptik. 14. Kinerja pelayanan klinis harus dimonitor dan dievaluasi dengan indikator yang jelas. 15. Hak dan kebutuhan pasien harus diperhatikan pada saat pemberian layanan. 16. Keluhan

[asien/keluarga

wajib

diidentifikasi,

didokumentasikan

dan

ditindaklanjuti. 17. Pelaksanaan layanan dilaksanakan secara tepat dan terencana untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. 18. Pelayanan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penujang, perencaaan layanan, pelaksanaan layanan, pemberian obat/ tindakan sampai dengan pasien pulang atau dirujuk harus dijamn berkesinambunganya. 19. Pasien berhak untuk menolak pengibatannya. 20. Pasien berhak untuk menolak jika dirujuk ke sarana kesehatan lain. 21. Penolakan untuk melanjutkan pengobatan maupun untuk rujukan dipandu oleh prosedur yang baku. 22. Jika pasien menolak untuk pengobatan atau rujukan, wajib diberikan informasi tentang hak pasien untuk membuat keputusan. Akibat dari keputusan dan tanggungjawab mereka berkenaan dengan keputusan tersebut. 23. Pelayanan anestesi dan pembedahan harus dipandu dengan prosedur baku. 24. Palayanan anestesi dan pembedahan dilakukan oleh petugas yang kompeten. 25. Sebelum melakukan anestesi da pembedahan harus mendapatkan nformed consent. 26. Status pasien wajib dimonitor setelah pemebrian anestesi dan pembedahan. 27. Pendidikan/ penyuluhan kesehatan pada pasien dilaksanaan sesuai dengan rencanan layanan.

D. RENCANA RUJUKAN DAN PEMULANGAN 1. Pemulangan pasien rawat inap dipandu oleh prosedur yang baku. 2. Dokter yang menangani bertanggungjawab untuk melaksanakan proses pemulangan/ rujukan. 3. Umpan balik dari fasilitas rujukan wajib ditindak lanjuti oleh dokter yang menangani. 4. Jika pasien tidak mungkin dirujuk, Puskesmas wajib memberikan alternatif pelayanan. 5. Rujukan pasien harus disertai dengan resume klinis.

76

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

6. Resume klinis meliputi : nama pasien, kondisi klinis, prosedur/ tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan akan tindaklanjut. 7. Pasien diberi informasi tentang hak untuk memilih tempat rujukan. 8. Pasien dengan kebutuhan khusus perlu didampingi oleh petugas yang kompeten. 9. Kriteria merujuk pasiesn meliputi .... dst. 10. Pada saat pemulangan, asien/ keluarga pasien harus diberi informasi tentang tindaklanjut.

77

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

KEPALA PUSKESMAS ABCD Nomor : 008/KAPUS/IX/2015

TENTANG KEBIJAKAN PENUNJANG PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS ABCD

KEPALA PUSKESMAS ABCD Menimbang

: a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan pasien. b. bahwa pelayanan klinis Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. c. bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien. Maka perlu disusun kebijakan pelayan klinis di Puskesmas ABCD.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1457/MENKES/SK/X2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS

TENTANG

KEBIJAKAN

PENUNJANG PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS ABCD.

Kesatu

: Kebijakan penunjang pelayanan klinis Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tida terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua

: Surat keputusan ini berrlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan

diadakan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : ....................... Pada tanggal : 1 September 2016 KEPALA PUSKESMAS ABCD,

Nama

78

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS NOMOR ... TENTANG : KEBIJAKAN PENUNJANG PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS ABCD

A. PELAYANAN LABORATORIUM 1. Jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan di Puskesmas meliputi : a. .... b. .... c. ...dst 2. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas yang kompetens yaitu analis kesehatan dan petugas dengan minimal lulusan .... dan telah mendapatkan pelatihan.... 3. Hasil pemeriksaan harus diinterpretasikan oleh petugas yang terlatih. 4. Pemeriksaan laboratorium untuk tiap-tiap jenis pemeriksaan harus dipandu dengan prosedur mulai dari permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen, pemeriksaan sampai penyerahan hasil. 5. Jika ada permintaan pemeriksaan diluar jam kerja maka ... 6. Untuk pemeriksaan kasus-kasus beresiko tinggi diatur sebagai berikut : a. Untuk pemeriksaan pasien dengan riwayat penyakit hepatitis B, maka... b. Untuk pemeriksaan pasien dengan riwayat HIV/AIDS, maka .... c. Dst. 7. Petugas pemeriksa laboratorium wajib menggunakan APD. 8. Bahan-bahan berbahaya beracun harus disimpan secara aman menurut ketentuan yang berlaku. 9. Limbah laboratorium sebagai akibat pemeriksaan laboratorium harud dikelola sebagai limbah infeksius. 10. Reagensia harus tersedia sesuai dengan jenis pemeriksaan yang disediakan.

HALAMAN 86 KOSONG

79

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

7. Pemberian obat narkotika dan psikotropika diatur sebagai berikut : a. Perespan obat narkotika dan psikotropika hanya boleh dilakukan oleh ... b. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus dilakukan sebagai berikut : ... c. Dst... 8. Jika ada obat yang dibawa oleh pasien, maka obat harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi dokter. 9. Penyediaan obat dilakukan oleh tenaga farmasi atau tanaga taknis kefarmasian dengan memperhatikan higiene dan kebersihan. 10. Penyimpanan obat dilakukan sesuai dengan ketentuan penyimpanan tiap-tiap obat. 11. Penyimpanan obat pada tiap pasien harus disertai labek yang berisi minimal : nama pasien, tanggal lahir, nomor rakm medis, aturan pakai, cara pemakaian, waktu menggunakan, ..dst. 12. Dalam pemberian obat harus memperhatikan ada tidaknya riwayat alergi, interaksi obat, dan efek samping obat. 13. Efek samping obat harus dilaporkan dan ditindaklanjuti dan dicatat dalam rekam medis. 14. Jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat maka harus dilaporkan dan ditindaklanjuti. 15. Obat-obat emergency harus tersedia di tempat pelayanan untuk mengatasi jika terjadi kedaruratan dalam pelayanan kesehatan. 16. Obat emergency harus disegel, dimonitor penggunaannya, dan segera diganti jika digunakan dan disegel kembali oleh petugas farmasi.

C.PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK 1. Jenis-jenis pelayanan radiodiagnostik yang disediakan adalah : a. ... b. ,... c.

Dst

2. Pelayanan radiodiagnostik dilakukan oleh tenaga kompeten yaitu radiografer. 3. Interpretasi hasil radiodiagnostik dilakukan oleh dokter umum yang telah mendapatkan pelatian radiodiagnostik. 4. Dst..

D.PENGELOLAAN INFORMASI DAN REKAM MEDIS 1. Kode klarifikasi diagnosis menggunakan ICD X 2. Kode klarifikasi tindakan menggunakan ICD IX/CM 3. Singkatan

yang

boleh

digunakan

dalam

pelayanan

di

Puskesmas

sebagaimana pada lampiran.... 4. Petugas Puskesmas yang boleh mengakses rekam medis adalah : a. ...

80

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

b. ... c. .. d. Dst 5. Jika ada mahasiswa atau peneliti yang membutuhkan akses terhadap rekam medis harus mendapat persetujuan dari Kepala Puskesmas, sesuai prosedur yang berlaku dan wajib menjaga kerahasiaan. 6. Rekam medis pasien diidentifikasi dengan cara penomoran sebagai berikut : a. ... b. ... 7. Rekam medis disimpan dnegan aturan sebagai berikut : 8. Masa retensi rekam medis adalah sebagai berikut : 9. Isi rekam medis mencakup : 10. Kelengkapan isi rekam medis harus dievaluasi dan ditindaklanjuti.

E. MANAJEMEN LINGKUNGAN 1. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan Puskesmas wajib dipntau secara rutin. 2. Prasarana Puskesmas, yang meliputi air, listrik dst... harus dipantau secara periodik, dipelihara, dan diperbaiki dan dipastikan berfungsi. 3. Hasil pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan harus didokumentasikan. 4. Bahan dan limbah berbahaya harus diidentifikasi, disimpan dengan benar, dimonitor penyimpanan dan penggunaannya dan ditidaklanjuti. 5. Harus disusun progrm menjamin lingkungan Puskesmas yang aman meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan, pemantauan dan evaluasi. 6. Harus disusun program pemeliharaan peralatan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindaklanjut. 7. Peralatan yang perlu dikalibrasi harus dikalibrasi tepat waktu. 8. Peralatan steril harus disterlkan dengan prosedur yang benar.

F. MANAJEMEN SDM YANG BEKERJA DALAM PELAYANAN KLINIS. 1. Pola ketenagaan SDM klinis harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan SDM. 2. Kredensial harus dilakukan untuk setiap tenaga klinis. 3. Tenaga klinis yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai surat ijin yang berlaku. 4. Evaluasi kinerja tenaga klinis harus dilakukan secara berkala paling lambat satu tahun sekali. 5. Peluang untuk melakukan pendidikan dan pelatihan harus diinformasikan kepada tenaga klinis. 6. Tiap tenaga klinis harus mempunyai uraian tugas dengan kejelasan kewenangan klinis untuk masingmasing petugas.

81

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

7. Pelaksanaan uraian tugas dan wewenangan setiap tenaga klinis harus dievaluasi dan ditindaklanjuti.

82

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

PEMERINTAH KAB/KOTA XXX DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS YYY JL. ....................

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX NOMOR : TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT

KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyaakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah; b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu pilar dalm memenuhi tuntutan reformasi birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan UPTD Puskesmas YYY Tahun TTT.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 entang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 tambahan lembaran negara Nomor 4431); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 29 tentang Pelayanan Publik (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 112); 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; 6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;

83

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

7. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operaional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT.

Kesatu

:

Jenis-jenis pelayanan UPTD Puskesmas YYY sebagaimana tercantum dalam lampiran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehtan diwilayah kerja UPTD Puskesmas YYY;

Kedua

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .... Pada Tanggal ... KEPALA UPTD PUSKESMAS YY

84

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY Nomor

:

Tanggal

:

JENIS-JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS YYY A. Pelayanan Medis Rawat Jalan 1. Pelayanan Poli Umum 2. Pelayanan Poli Gigi 3. Pelayanan Poli KIA/ KB 4. Pelayanan Poli Gizi 5. Pelayanan Spesialistik Mata 6. Pelayanan Poli Psikologi 7. Pelayanan Poli MTBS 8. Pelayanan Poli DDTK 9. Pelayanan Unit Sanitasi

B. Pelayanan Penunjang Medis 1. Pelayanan Unit Pendaftaran dan Kasir 2. Pelayanan Unit Laboratorium 3. Pelayanan Unit Obat

C. Penyelenggaraan Program Kesehatan 1. Program Pokok/ Wajib a. Upaya Promosi Kesehatan b. Upaya Kesehatan Lingkungan c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat e. Upaya Pnecegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular. 2. Program Pengembangan a. Upaya Kesehatan ARU (Anak, Remaja dan Usia lanjut) b. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat.

KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY

85

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

PEMERINTAH KAB/KOTA XXX DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS YYY JL. ....................

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX NOMOR : TENTANG

KEWAJIBAN ORIENTASI BAGI KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA UPAYA YANG BARU UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT

KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyaakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah; b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu pilar dalm memenuhi tuntutan reformasi birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kewajiban Orientasi Bagi Kepala Puskesmas, Penanggungjawab Dan Pelaksana Upaya Yang Baru UPTD Puskesmas YYY Tahun TTT.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 entang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 tambahan lembaran negara Nomor 4431); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 29 tentang Pelayanan Publik (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 112); 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; 6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;

86

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

7. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operaional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 11. Peraturan Daerah Kab/ kota XXX Nomor 59 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kab/Kota XXX Thaun 2003 Nomor 4/E); 12. Peraturan Daerah Kab/Kota XXX Nomor NNN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX

TENTANG

PUSKESMAS,

KEWAJIBAN

ORIENTASI

PENANGGUNGJAWAB

BAGI

DAN

KEPALA

PELAKSANA

UPAYA YANG BARU UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT.

Kesatu

:

Kewajiban untuk melakukan orientasi bagi Kepala Puskesmas, penanggungjawab, dan pelaksana upaya yang baru dilakukan selama 14 hari sesuai dengan kompetensinya;

Kedua

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .... Pada Tanggal ... KEPALA UPTD PUSKESMAS YY

87

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

PEMERINTAH KAB/KOTA XXX DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS YYY JL. ....................

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX NOMOR : TENTANG

TIM AKREDITASI UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT

KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyaakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah; b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu pilar dalm memenuhi tuntutan reformasi birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Akreditasi UPTD Puskesmas YYY Tahun TTT.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 entang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 tambahan lembaran negara Nomor 4431); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 29 tentang Pelayanan Publik (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 112); 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; 6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;

88

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

7. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operaional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX TENTANG TIM AKREDITASI UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT.

Kesatu

:

Menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Keanggotaan Tim Akreditasi UPTD Puskesmas YYY Tahun TT;

Kedua

:

Susunan Penanggungjawab Tim Akreditasi UPTD Puskesmas YYY tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

Ketiga

:

Susunan Keanggotaan Tim Akreditasi UPTD Puskesmas YYY tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

Keempat

:

Struktur Organisasi Tim Akreditasi UPTD Puskesmas YYY tercantum pada lampiran III Keputusan ini;

Kelima

:

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dbebankan pada APBD Pemerintah Kab/ Kota XXX dan Dana Operasional Puskesmas Tahun 2015;

Keenam

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .... Pada Tanggal ... KEPALA UPTD PUSKESMAS YY

89

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

PEMERINTAH KAB/KOTA XXX DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS YYY JL. ....................

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX NOMOR : TENTANG

PENINGKATAN KINERJA UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT

KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyaakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah; b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu pilar dalm memenuhi tuntutan reformasi birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peningkatan Kinerja UPTD Puskesmas YYY Tahun TTT.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 entang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 tambahan lembaran negara Nomor 4431); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 29 tentang Pelayanan Publik (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 112); 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; 6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;

90

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

7. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operaional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 11. Peraturan Daerah Kab/ kota XXX Nomor 59 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kab/Kota XXX Thaun 2003 Nomor 4/E); 12. Peraturan Daerah Kab/Kota XXX Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kab/ Kota XXX Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kab/Kota XXX) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab/Kota XXX Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kab/kota XXX Thaun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kab/Kota XXX Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX TENTANG PENINGKATAN KINERJA UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT.

Kesatu

:

Peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan hasil analisis evaluasi kinerja, dilakukan komunikasi dan koordinasi untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan;

Kedua

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .... Pada Tanggal ... KEPALA UPTD PUSKESMAS YY

91

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

PEMERINTAH KAB/KOTA XXX DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS YYY JL. ....................

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX NOMOR : TENTANG

PERSYARATAN KOMPETENSI PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT

KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyaakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah; b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu pilar dalm memenuhi tuntutan reformasi birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Persyaratan Kompetensi Penanggungjawab Dan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas YYY Tahun TTT.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 entang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 tambahan lembaran negara Nomor 4431); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 29 tentang Pelayanan Publik (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 112); 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; 6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;

92

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

7. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operaional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 11. Peraturan Daerah Kab/Kota XXX Nomor NNN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX

TENTANG

PERSYARATAN

PENANGGUNGJAWAB

DAN

KOMPETENSI

PELAKSANA

UPAYA

KESEHATAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT.

Kesatu

:

Menetapkan

persyaratan

kompetensi

penanggungjawab

dan

pelaksana upaya kesehatan masyarakat UPTD Puskesmas YYY. Kedua

:

Menetapkan

persyaratan

kompetensi

penanggungjawab

dan

pelaksana upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan standart dan analisa kompetensi karyawan Puskesmas YYY sebagaimana terlampir; Ketiga

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .... Pada Tanggal ... KEPALA UPTD PUSKESMAS YY

93

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY Nomor

:

Tanggal

:

PERSYARATAN KOMPETENSI PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT No.

JABATAN

1

Penanggungjawab UKM

2

Penanggungjawab Promkes

3

Penanggungjawab Program Kesehatan Lingkungan

4

Penanggungjawab Program Gizi

5

Penanggungjawab Program KIA-KB

STANDART KOMPETENSI Pendidikan : - Sarjana/ DIII Tenaga Kesehatan Pelatihan : - Diklat UKM Pendidikan : - Sarjana/ DIII Tenaga Kesehatan Pelatihan : - Diklat Penyuluhan Kesehatan Pendidikan : - Sarjana/ DIII Kesling Pelatihan : - Teknik Kesehatan Lingkungan - Entomologi - Fogging Pendidikan : - Sarjana/ DIII Gizi Pelatihan : - Tata Laksana Gibur - Pemantauan Pertumbuhan - Konselor ASI Pendidikan : - Sarjana/ DIII Kebidanan Pelatihan : - PONED - DDTK - APN - CTU - MTBS - Manajemen Asfiksia pada Bayi Keterampilan : - Pemeriksaan Kehamilan - Pemeriksaan KB - DDTK - Pendampingan Bumil Risti

KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY

94

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

PEMERINTAH KAB/KOTA XXX DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS YYY JL. ....................

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX NOMOR : TENTANG

VISI, MISI, KEBIJAKAN MUTU DAN TATA NILAI UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT

KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyaakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah; b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu pilar dalm memenuhi tuntutan reformasi birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Visi, Misi, Kebijakan Mutu Dan Tata Nilai UPTD Puskesmas YYY Tahun TTT.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 entang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 tambahan lembaran negara Nomor 4431); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 29 tentang Pelayanan Publik (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 112); 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; 6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;

95

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

7. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operaional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 11. Peraturan Daerah Kab/Kota XXX Nomor NNN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX TENTANG VISI, MISI, KEBIJAKAN MUTU DAN TATA NILAI UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT.

Kesatu

:

Visi, Misi, Kebijakan Mutu dan Tata Nilai UPTD Puskesmas YYY sebagaimana tercantum dalam Manual Mutu.

Kedua

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .... Pada Tanggal ... KEPALA UPTD PUSKESMAS YY

96

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY Nomor

:

Tanggal

:

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI UPTD PUSKESMAS YYY

A. VISI Visi UPTD Puskesmas YYY adalah ...

B. MISI Misi UPTD Puskesmas YYY adalah : 1. ... 2. ....

C. KEBIJAKAN MUTU Kebijakan mutu UPTD Puskesmas YYY adalah :

D. TATA NILAI/ BUDAYA KERJA Tata Nilai yang diterapkan pada UPTD Puskesmas YYY : 1. .... 2. .... 3. .... 4. ....

KEPALA UPTD PUSKESMAS YY

97

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

PEMERINTAH KAB/KOTA XXX DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS YYY JL. ....................

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX NOMOR : TENTANG

INDIKATOR MUTU DAN KINERJA UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT

KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyaakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah; b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu pilar dalm memenuhi tuntutan reformasi birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Indikator Mutu dan Kinerja UPTD Puskesmas YYY Tahun TTT.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 entang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 tambahan lembaran negara Nomor 4431); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 29 tentang Pelayanan Publik (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 112); 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lemabaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; 6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;

98

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

7. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operaional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY KAB/ KOTA XXX TENTANG INDIKATOR MUTU DAN KINERJA UPTD PUSKESMAS YYY TAHUN TTT.

Kesatu

:

Indikator mutu dan kinerja Puskesmas adalah penilaian kinerja pelayanan dan kegiatan program yang dievaluasi setiap periode, untuk UKP menggunakan Sasaran mutu, UKM menggunakan SPM dan PKP.

Kedua

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .... Pada Tanggal ... KEPALA UPTD PUSKESMAS YY

99

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS YYY Nomor

:

Tanggal

:

INDIKATOR MUTU PERBAIKAN KINERJA PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTDPUSKESMAS YYY XXX

No.

Indikator Capaian

Target

PROMKES 1

Pengkajian PHBS RT

2

Rumah Tangga Sehat (10 Indikator)

100%

3

Intervensi PHBS pada :

65%

4

a. RT

100%

b. Institusi Pendidikan

100%

c. Institusi Sarkes

100%

d. Tempat-tempat Umum

100%

e. Tempat-tempat kerja

100%

f.

100%

Pondok Pesantren

Penyuluhan Napza

200%

KESEHATAN LINGKUNGAN 1

Pengawasan SAB

85%

2

SAB yang memenuhi syarat kesehatan

67%

3

Pembinaan tempat pengelolaan makanan

95%

4

Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat

75%

5

Pembinaan sanitasi perumahan

90%

6

Jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan

85%

7

Pembinaan TTU

90%

8

TTU yang memenuhi syarat kesehatan

85%

9

Kelurahan ODF

90%

10

Jumlah jamban sehat

100%

GIZI 1

Pemberian kapsul vitamin A balita 2x pertahun

85%

2

Pemberian Fe 90 pada bumil

90%

3

Balita gizi buruk mendapatkan perawatan