Buku Panduan Pembangunan Berbasis RT

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Buku Panduan

Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Di Susun oleh : Team LEGITIMID

Diterbitkan oleh :

LEMBAGA PENELITIAN DAN ADVOKASI MASYARAKAT DESA (LEGITIMID) KABUPATEN SUMBAWA BARAT Cetakan Pertama, tahun 2007

 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Diperkenankan untuk memperbanyak, mencetak, mengcopy dan lain sebagainya sepanjang bukan untuk kepentingan komersial.

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam terbitan (KDT)

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

1

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

BAGIAN PERTAMA  Pada bagian ini akan dibahas tentang filosofi dasar pembangunan berbasis RT, maksud dan tujuan, program dan strategy umum dari pembangunan berbasis RT, peran para aktor dalam pembangunan berbasis RT, prasyarat-prasyarat keberhasilan program dan materi umum lainnya. Diharapkan dari pembahasan ini pembaca memahami secara komprehensif latar-belakang, maksud dan tujuan pembangunan berbasis RT, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam program pembangunan berbasis RT di KSB yang merupakan inovasi model pembangunan di Indonesia.

BAB I SEKILAS TENTANG KEBERADAAN RUKUN TETANGGA   Apa itu RT dan kapan RT itu ada?

Sebelum Belanda masuk ke Indonesia susunan struktur kekuasaan di Indonesia adalah dalam bentuk kerajaan, terdiri dari kerajaan besar dan kerajaan kecil. Dan setiap kerajaan dipimpin oleh seorang Raja. Belanda masuk ke Indonesia membawa pengaruh besar terhadap tatanan pemerintahan, salah satunya adalah diperkanalkan Istilah Demang . Demang adalah pamongraja pribumi yang tunduk kepada controleur . Demang membawahi kampung-kampung yang ada dalam suatu wilayah dan kampung-kampung tersebut di Ketua oleh Seorang Kepala Kampung. Kepala Kampung bertugas mengurus penduduk pribumi, dan untuk golongan orang Timur Asing, mempunyai Kepala dan wijk (aturan) tersendiri. Untuk golongan Cina, kepalanya diangkat dengan kedudukan seperti kepangkatan militer, yaitu Letnan, Kapten dan Mayor. Demikian pula dengan golongan Arab dan Keling (India/Pakistan) dengan kepalanya seorang Kapten. Untuk kedudukan kepala Bangsa Timur Asing, biasanya dipilih berdasarkan atas pernyataan jumlah pajak yang akan mereka pungut dan diserahkan bagi pemerintah disertai pula jaminan dana bagi kedudukannya. Pembentukan Demang dan Kepala Kampung dimasa Kolonial Belanda sebenarnya bukan ditujukan untuk memenuhi kepentingan pribumi, akan tetapi lebih kepada upaya Pemerintah Belanda mempermudah pengawasan, mempermudah dan memperluas memperluas penarikan pajak pribumi, pribumi, bahkan banyak  Demang dan Kepala Kampung yang dijadikan sebagai ”agen” pemerintah belanda mematai-matai setiap gerak perjuangan bangsa Indonesia. Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat digolongkan kedalam tiga susunan, yakni Timur Asing (Tiong Hoa), Pribumi dan Hindia-Belanda (Golongan Eropa). Konsep yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ini ternyata berdampak pada proses pembauran masyarakat yang tidak berjalan harmonis, bahkan kemudian melahirkan

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

2

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

konflik sosial berdasarkan ras, suku, dan keturunan, konsep pembangunan pemukiman dan sosial dengan pengkotak-kotakkan identitas sosial dan wilayah yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda inilah yang pada akhirnya telah melahirkan disintegrasi sosial dibanyak daerah, khususnya pada tahun 1998-2000.

Dimasa Penjajahan Jepang Jepang (1942-1945), (1942-1945), secara struktural tidak ada perubahan kedudukan kepala kampung. Hanya gelarnya saja yang dirubah, yaitu menjadi Ku - Co dan mereka dibawah koordinasi Gun - Co. Tugasnya dititik beratkan pada pembangunan ekonomi peperangan Jepang. Untuk merapatkan barisan di kalangan penduduk Indonesia, diperkenalkan suatu sistem lingkungan Jepang, Tonari - Gumi, yaitu Rukun Tetangga yang meliputi setiap 10 rumah di suatu kampung. Tonari - gumi dipimpin oleh seorang Ku - Mi - Co (Ketua RT) 1. Di Zaman Belanda tak ada RT. Yang ada hanyalah Lurah. Pada masa Jepang dibentuk  lembaga baru bernama  gumicok atau rukun tetangga alias RT. RT sengaja dibuat oleh tentara pendudukan Jepang sebagai kepanjangan tangan militer. Digunakan untuk  memantau segala sesuatu di kalangan rakyat paling bawah, pada satuan kelompok  keluarga serupa dengan lembaga yang ada di negara asalnya. Tujuan lainnya dapat digunakan sebagai mesin birokrasi, jalur informasi, perang urat saraf dan pelaksanaan propaganda Asia Timur Raya.

Sistem toniragumi (kelompok lingkungan ini merupakan cikal bakal terbentuk  RT/RW yang kita kenal sekarang) yang diterapkan pada zaman Jepang melahirkan organisasi keamanan Keibodan yang beranggotakan warga setempat. Para anggota Keibodan umumnya saling bekerja sama dalam semangat gotong royong dengan penjaga kampung di lingkungan mereka 2. Pembangunan permukiman sosial yang dibangun oleh Jepang (konsep Rukun Tetangga) atau RT memiliki keunggulan karena dalam komunitas RT tidak mengenal adanya pembedaan suku, agama, ras dan sebagainya. Sehingga di dalam komunitas RT berkembang heterogentas warga dan dengan heterogenitas inilah kemudian setiap warga masyarakat bisa saling mengenal mengenal dan belajar, bekerja sama dan pada akhirnya saling menghargai adanya perbedaan, kondisi ini mendorong pula munculnya proses demokratisasi dalam komunitas di tingkat RT.

Istilah-istilah yang digunakan pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang terus mengalami perubahan setelah Indonesia Indonesia merdeka, merdeka, terbitlah Undang-undang 1

Seluruh istilah yang berbau Belanda diganti dengan bahasa Jepang. Istilah-istilah itu, antara lain SYA untuk menyebut Keresidenan, KEN (Kabupaten), GUN (Kewedanaan) SON (Kecamatan) dan KU ( Desa/Kelurahan). Sedangkan pemegang pemerintahannya hanya ditambahkan sebutan CO, sehingga timbulah istilah SYUCO ( Residen), KENCO ( Bupati), GUNCO ( Wedana), SONCO (Camat) dan KUCO ( Kepala Desa/Lurah). Istilah Gemeente diganti Si sehingga untuk menyebut Burgemeenter (Walikota) disebut SICO sedangkan pemerintahan Propinsi dihapus. Suatu istilah baru pada waktu itu yang dibentuk Jepang dan sampai sekarang manfaatnya serta eksistensinya masih dirasakan adalah organisasi kemasyarakatan yakni TONARI KUMI atau Rukun Tetangga (RT) dan sebutan untuk ketua RT adalah KUMICO.

2

Achmad Sunjayadi Pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dan Erasmus Taalcentrum Jakarta, Mengupas Gardu di Perkotaan, Kompas Senin, 23 Juli 2007 

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

3

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

No. 1 tahun 1945 tentang pemerintahanyang mengatur pemerintahan di daerah, Sebutan untuk Pemerintah Daerah, pada mulanya Gemeente, Gemeente, kemudian menjadi Pemerintah Kota Praja, Pemerintah Kota Besar, Pemerintah Kotamadya dan kembali menjadi Pemerintah Kabupaten/Kota sampai sekarang. Sebutan RT sendiri yang kita kenal tidak banyak mengalami perubahan. Perjalanan RT dari masa Jepangan hingga dimasa sekarang pun tidak banyak mengalami perubahan, di masa Orde Baru peran dan fungsi RT ternyata sama halnya ketika pada masa penjajahan  Jepang. Dan kondisi ini ternyata masih terus berlanjut hingga masa sekarang ini. Menurut MM Billah keberadaan RT dan RW diciptakan penjajah Jepang tujuannya ialah untuk mengontrol keberadaan masyarakat sipil. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan organisasi RT dan RW lalu diadopsi pemerintah. Tapi tujuannya masih sama. Yakni mengontrol tingkah-laku masyarakat sekaligus juga menjadi agen pemerintah di dalam komunitas masyarakat di tingkat akar rumput. Dan Pada masa transisi politik kata Billah, keberadaan RT dan RW kemudian menjadi medan pertarungan kepentingan antara negara dan masyarakat sipil. Pertarungan ini lalu memunculkan konflik peran. Apakah pengurus RT dan RW mau menjadi agen pemerintah, atau memilih berpihak pada masyarakat yang memilihnya. Menurut Dr Paulus Wirutomo, Kualitas hubungan sosial budaya masyarakat cenderung merosot karena ikatan adat dilindas penyeragaman "budaya nasional", kemampuan masyarakat untuk berorganisasi secara mandiri dihambat, komunitas di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) tidak diberi peran sebagai unit pembangunan. Kelurahan terlalu dominan, sehingga partisipasi pembangunan hanya menjadi slogan. Di sisi lain, norma dan nilai hubungan sosial bangsa telah sedemikian dalam dan luas dihinggapi penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta ada kecenderungan hilangnya rasa bersalah, rasa malu, dan rasa takut untuk melakukan penyimpangan sosial. "Hal ini melumpuhkan kepercayaan antarwarga ( social trust), solidaritas sosial, sopan santun sosial, sehingga masyarakat mengalami krisis kecakapan bermasyarakat. Yaitu kemampuan individu untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban sosial dalam tindakan, sehingga menghasilkan aktivitas untuk kebaikan bersama," 3. Pola pembangunan, tidak memiliki konsep yang jelas, terukur, terpantau untuk  mengembangkan kualitas potensi manusia. "Tidak dikembangkan konsep community center  atau semacam gelanggang remaja sebagai suatu fasilitas penting bagi pengembangan bakat, hobi, kepribadian, serta kohesi sosial. Selain juga tidak  dikembangkan konsep pendidikan masyarakat yang mampu menyosialisasikan masyarakat untuk mengenal serta menanamkan kebudayaan dan peradabannya. Oleh sebab itu Menurut Paulus Wirutomo, perlunya Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya dan Kebijakan Sosial yang disusun secara demokratis dan partisipatif melibatkan masyarakat umum dan diberi kekuatan hukum. Dokumen ini harus menjadi dasar pertimbangan dalam proses pembangunan, masyarakat harus bisa memantau dan melaksanakan evaluasi proses pembangunan.

3

pakar sosiologi Universitas Indonesia Dr Paulus Wirutomo dalam temu pakar, pengamat dan ahli kependudukan secara interdisipliner yang diselenggarakan Badan Kependudukan Nasional hari kedua yang bertopik "Pembangunan Kependudukan dalam Era Reformasi", Kamis (25/10).

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

4

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Menurut Sri Edi Swasono, sudah saatnya pembangunan ekonomi rakyat-berupa usaha koperasi, usaha informal, usaha kecil dan menengah-yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Ekonomi rakyat sudah terbukti mampu bertahan di tengah hancurnya perekonomian nasional oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan serta mampu menghidupi masyarakat. Konsep pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan membuat rakyat tergusur dari tanah dan usahanya, serta memerosotkan nilai tukar produk ekonomi rakyat. Karenanya, pembangunan perekonomian rakyat dipandang sebagai strategi pembangunan yang tepat. Pembangunan perekonomian rakyat berarti meningkatkan sinergi dan posisi tawar kolektif rakyat yang selama ini tersubordinasi dan tereksploitasi ekonomi modern. Pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan upaya melibatkan rakyat dalam pembangunan ekonomi. Meningkatkan produktivitas, daya beli, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor ekonomi yang digeluti rakyat. Rakyat harus diberi kesempatan dan kemudahan untuk hidup melalui kegiatan ekonominya sebagai investasi dalam pembangunan nasional. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun ekonominya, demikian Sri Edi, harus dilihat sebagai investasi bukan pemborosan. Memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk  meningkatkan produktivitas sehingga rakyat lebih konkret menjadi aset pembangunan. Partisipasi aktif rakyat lebih menjamin nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dapat langsung mereka terima. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan. Pembangunan ekonomi rakyat akan menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber alam dalam negeri, mengurangi ketergantungan akan komponen impor, serta memperkokoh pasar dalam negeri sebagai dasar pengembangan pasar luar negeri. Beranjak dari hal tersebut diatas terlihat jelas bahwa arus bawah merupakan sumber kekuatan dalam membangun kemajuan dan kemandirian suatu daerah. Dan kedudukan RT begitu satrategis dalam rangka pencapaian tersebut. Sejarah telah membuktikan  Jepang pada akhirnya cukup berhasil dalam menggalang dukungannya dari rakyat Indonesia dalam rangka mendukung perang Asia Timur Raya. Dan Jepang sudah melihat bahwa RT merupakan komunitas yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya meraih kemenangan dalan perang dunia II. Dalam konteks itu, percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah KSB melalui program pembangunan berbasis RT merupakan indikasi awal untuk melahirkan potensi dan peluang pembangunan yang lebih partsisipatif, transparans, akuantebal dan berpihak  pada arus bawah yang pada akhirnya dimasa mendatang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

5

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

BAB II MENGENAL  PEMBANGUNAN BERBASIS RT  Apa itu Program Pembangunan Berbasis RT ? 

Pembangunan berbasis RT (Rukun Rumus Logika Pembangunan Tetangga) adalah pembangunan yang Berbasis RT adalah semakin dekat meletakkan locus pembangunan di tingkat dan besar ruang partisipasi yang  RT dan Ketua RT bersama warga setempat diberikan pemerintah kepada  yang merupakan unit komunitas terkecil masyarakat maka akan semakin (grass root) sebagai basis, sekaligus pelaku tinggi peran serta masyarakat Jika utama pembangunan, yang merencanankan, peran serta masyaraka meningkat melaksanakan, serta mengawasi berarti, masyarakat semakin peduli pembangunan dalam mencapai terhadap proses kemajuan kesejahateraan sosial masyarakat. Instrumen pembangunan. Jika kondisi ini partisipasi ditempatkan sebagai kekuatan berlangsung, maka seluruh komponen utama dalam pembangunan berbasis RT  yang ada berkewajiban untuk untuk mencapai tujuan karena memang merumuskan, melaksanakan dan pembangunan itu sesungguhnya berasal dari, mengawasi proses pembangunan oleh dan untuk masyarakat. Peran secara bersama sesuai dengan peran, pemerintah dalam konteks pembangunan  fungsi dan kapasitas yang  berbasis RT hanyalah sebagai fasilitaor dimilikinya. pembangunan yang memoderasi berlangsungnya proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dibutuhkan untuk membantu meningkatan kualitas pembangunan, pencapaian sasaran dan keterpaduan pembangunan serta keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah melakukan penguatan Ketua RT dan masyarakat setempat melalui pendidikan/pelatihan, pendampingan, pengembangan database dan informasi, kerjasama dan kegiatan lainnya. Indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut ditandai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti pendidikan, pendapatan masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

6

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Partisipasi masyarakat diharapkan juga Contoh Kasus Di Desa Labuhan Lalar; dapat mengurangi praktek  Ratusan massa yang kecewa terhadap penyimpangan, mengurangi kegiatan pemberian Bantuan Tunai Langsung BBM pembangunan yang kurang terarah dan melakukan aksi protes, mereka melakukan pengrusakan terhadap Kantor Desa. menyentuh kebutuhan real masyarakat, Tindakan ini selain telah menimbulkan mengurangi adanya resistensi serta dapat keresahan juga telah merugikan masyarakat mengurangi kemiskinan pada tingkat itu sendiri. Dana pembangunan yang  paling bawah (RT). Dukungan seyogyanya dapat digunakan untuk masyarakat dalam proses pembangunan pembangunan pada sector lain. Akhirnya, akan sangat membantu proses harus dipakai untuk memperbaiki kantor desa percepatan pembangunan, banyak   yang telah dirusak.. contoh program pembangunan yang kurang didukung masyarakat selain menyulitkan pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan juga telah melahirkan konflik sosial. Pemerintah dihadapakan pada berbagai aksi sehingga kondusifitas terganggu, dan potensi konflik sosial pun muncul di tengah-tengah masyarakat.. Contoh kasus pemberian Bantuan Tunai Langsung-BBM. Proses pembangunan yang belum sepenuhnya dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat disatu sisi masih banyak Perangkat Daerah (SKPD) yang masih merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan secara sendiri, serta ketidaktersediaan data dan informasi yang memadai melahirkan program pembangunan yang terkadang kurang terarah dan menyentuh langsung pada kebutuhan real masyarakat di tingkat paling bawah, bahkan terkadang menegasikan kepentingan masyarakat miskin. Salah satu kelemahannya adalah karena “miskinnya” database dan informasi yang memadai terhadap situasi dan kondisi real yang berlangsung di tingkat paling bawah.  Jumlah warga miskin dan ukuran ukura n kemiskinan yang selalu bergeser, serta adanya perbedaan antar intsansi dalam melihat melihat ukuran-ukuran (indikator) (indikator) dan varaibel tentang kemiskinan kemiskinan adalah faktor penyebabnya. penyebabnya. Dampaknya, Dampaknya, dalam banyak  banyak  kasus data kemiskinan menjadi pemicu terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat. Database kependudukanyang simpang siur juga melahirkan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, dibanyak  daerah terjadi kekcauan sosial. Ketiadaan data dan informasi kependudukan kependudukan yang memadai juga membuka peluang manipulasi pembangunan. Pembangunan berbasis RT merupakan langkah awal (entry point) untuk memulai adanya dialog atau ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan, serta peluang adanya kritik dan autokritik antara pemerintah sebagai ”pelayan” dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani atau ”konsumen”. Pemerintah dan masyarakat menyadari bahwa ketiadaan ruang komunikasi intensif antara masyarakat dengan pemerintah selama ini telah membuka adanya saling kecurigaan antar pihak. Pembangunan berbasis RT sebagai salah satu media pemerintah dan masyarakat untuk mendekatkan jarak komunikasi dalam proses pembangunan, pembangunan, serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakat miskin pada di tingkat paling bawah (RT).

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

7

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Peran kelembagaan RT (Rukun Tetangga), khususnya Ketua RT sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat paling bawah yang ada di desa/kelurahan, diharapkan menjadi ”kepanjangantanganan” pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten dalam proses pembangunan pembangunan karena Ketua RT adalah orang yang paling dekat dan mengetahui keadaan sesungguhnya dari setiap warganya. Selama ini masih banyak warga yang”keliru” memahami kedudukan, tugas dan fungsi RT. Seperti misalnya kedudukan RT sebagai perangkat desa, desa, sehingga Ketua RT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Padahal Ketua RT dipilih dan diangkat oleh warga setempat dalam suatu musyawarah warga. RT merupakan ”lembaga sosial” yang membantu Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena RT merupakan ujung tombak pelayanan, pemberdayaan, informasi dan sebagainya maka kedudukan RT menjadi sangat strategis dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Ibarat sebuah bangunan rumah, RT merupakan pondasi dan bila pondasi itu rapuh, maka bangunan yang diatasnya pun akan rapuh. Sebaliknya, jika pondasi RT kuat maka bangunan atasnyapun akan kuat. Program pembangunan seringkali mengalami kegagalan disebabkan oleh karena sejak awal Para Ketua RT tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Selama ini ada kecendrungan, kecendrungan, Ketua RT hanya dijadikan ”simbol” ”simbol” oleh masyarakat di berbagai kegiatan Ketua RT seringkali hanya dijadikan sebagai pengantar surat, pembawa hidangan, bahkan ”pencuci” piring. Padahal Ketua RT merupakan fasilitator pembangunan di tingkat paling bawah, hakim yang menyelesaikan perkara di tingkat warga, polisi dalam menjaga keamanan warga, pencerah dalam pemberdayaan masyarakat, manager dalam pengembangan usaha warga, public relation di tengah warga, numerator dalam pendataan penduduk dan seterusnya. Dalam konteks itulah, maka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) dilakukan dengan pendekatan program pembangunan berbasis RT (Rukun Tetangga). Arah kebijakan program pembangunan diantaranya adalah peningkatan partisipasi aktif masyarakat, perbaikan perbaikan kinerja pelayanan public, dan transparansi melalui serangkaian kegiatan seperti ; penguatan kelembagaan RT pendataan dan penataan adminitrasi kependudukan, penyusunan rencana pembangunan, pengembangan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Berbagai komponen yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan IPM akan dibenahi secara partisipatif dan bersama-sama yang dimulai dari tingkat terkecil yakni RT. Partisipasi masyarakat yang diharapkan bukan hanya dalam bentuk penyampian aspirasi tetapi masyarakat turut mengambil bagian dalam proses pembangunan daerah, merencakan, melaksanakan, dan menjaga keberlangsungan pembangunan melalui sarana atau media yang tersedia pada tingkat paling bawah. Banyak hal yang melandassi pemikiran atau gagasan pembangunan berbasis RT disamping hal tersebut diatas pembangunan berbasis RT merupakan komitmen pemerintah untuk  mewujudkan cita-cita atau visi Kabupaten Sumbawa Barat,  yakni sebagai Kabupaten Percontohan di NTB yang diridhoi Allah SWT. Visi ini

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

8

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

menunutut adanya kreatifitas dan inovasi yang kontsruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setelah, penerapan kebijakan pendidikan dan kesehatan secara gratis, perlu adanya sebuah terobosan baru dalam proses pembangunan, yakni model pembangunan berbasis RT sebagai langkah ini yang diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi kabupaten/kota lainnya di Indonesia, khususnya di NTB. Sebagai kabupaten baru, KSB masih tertinggal dan sejak awal banyak pihak yang meragukan kemampuan KSB. Ditengah sikap skeptis tersebut seluruh komponen pembangunan di KSB dituntut untuk maju, mengejar ketertinggalan. Proses percepatan pembangunan itu sendiri tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Perlu ada keterlibatan seluruh stakeholders secara aktif  mendorong peningkatan proses pembangunan. Metode yang digunakan adalah program pembangunan berbasis RT, melalui kebijakan ini diharapkan dapat mendorong semua pihak dari level atas hingga masyarakat pada tingkat paling paling bawah dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan kapasitasnnya. Langkah lainnya adalah memprioritas kebijakan pembangunan daerah pada peningkatan sumberdaya manusia melalui optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur. Kerangka program ini dibangun secara bersama dan partisipatif, seluruh stakeholder dapat berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan dasar yang efektif, efisien dan pro-rakyat miskin.  Apa yang ingin dicapai dari program pembanguna n berbasis RT? 

Secara umum tujuan pembangunan berbasis RT adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun perkotaan dengan cara mempercepat peningkatan IPM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, pendapatan dan komponen IPM lainnya yang dilaksanakan secara partisipatif, mandiri serta berkelanjutan, dan mendorong peningkatan transparansi kinerja pelayanan public dengan the closer the government, the better it serves.

Tujuan tersebut diatas, lebih sepesifik dijabarkan kedalam lima agenda sasaran utama dari tujuan pembangunan berbasis RT, yakni ; 1. Meningkatkan efektifitas pembangunan yang berbasis rakyat miskin serta meningkatkan kemampuan rakyat miskin dalam mengelola pembangunan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik ; 2. Meningkatkan pelayanan dasar dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin, khususnya pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja/peningkatan kerja/peningkatan ekonomi warga ; 3. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pembangunan bagi warga dan peningkatan kinerja pelayanan publik; 4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta seluruh stakeholder ; masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mengelola tata pemerintahan  yang baik serta ;

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

9

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

5. Meningkatkan kerjasama dan integrasi antar sektor pembangunan, antar pelaku pembangunan dan antar wilayah pembangunan secara sinergis dan berkelanjutan ; Strategy apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diatas? 

Strategy yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas adalah dengan cara : 1. Meningkatkan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat miskin.

Suatu pembangunan belum dapat dikatekan mencapai kemajuan atau keberhasilan manakala warga miskin jumlahnya masih sangat tinggi. Sebaliknya, pembangunan yang berhasil adalah Pendataan Penduduk seringkali di pembangunan yang mampu mengurangi lakukan oleh berbagai instansi tingkat kemiskinan dan mengurangi penderitaan warga miskin. Pembangunan pemerintah, mulai dari pendataan soal kemiksinan, pengangguran, kesehatan berbasis RT merupakan instrumen untuk  hingga soal pemilih. Hasil pendataan memperbaiki proses pembangunan dari basis elite ke basis warga miskin, dari ternyata seringkali berbeda. Fakta sosial sSeringkalibila ada bantuan untuk perencanaan yang top down kearah warga miskin data penduduk miskin perencanaan yang partisipatif, dari disuatu wilayah jumlahnya menjadi pegelolaan yang kurang transparans membengkak.Rramai-ramai warga menjadi transparans, dan kepentingan elite mendaftarkan dirinya sebagai warga kearah kebutuhan warga miskin. miskin. Sebaliknya, bila ada suatu lomba, seperti lomba desa, jumlah penduduk miskin menjadi sangat kecil. Kondisi ini yang terkadang memicu persoalan bahkan konflik, seperti dalam kaus BLT BBM.

Upaya untuk meningkatkan efektifitas program dan sasaran program kearah warga miskin dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya adalah ; pertama meningkatkan ketersediaan database dan sistem informasi orang susah (SIOS). Database warga miskin dibutuhkan untuk mengarahkan program kepada sasaran warga miskin, mengukur capaian keberhasilan program, serta sebagai media untuk pengembangan program pembangunan. Sedangkan sistem informasi warga miskin atau Sistem Informasi Orang Susah (SIOS) digunakan sebagai media informasi untuk membantu setiap warga melakukan pengawasan, meningkatkan sense of social seluruh stakeholders pembangunan daerah, dan mendorong pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri untuk  untuk terus meningkatkan perbaikan kehidupan bagi warga miskin. Kedua, memberdayakan masyarakat secara langsung (direct empowerment of civil society) melalui pemberdayaan Ketua RT dan warga setempat yang bertumpuh pada kekuatan partisipasi dan modal sosial yang dimiliki ditingkat desa (khususnya RT). Ketiga, mengintegrasikan rencana program pembangunan. Integrasi pembangunan diarahkan agar efektifitas pembangunan dapat berjalan dengan baik. Proses perencanaan pembangunan dimulai pada tingkat paling bawah (RT). Rencana pembangunan RT sebagai bahan dasar untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan SKPD, instrumen untuk mengukur tingkat sinergisitas rencana pembangunan SKPD dan kebutuhan warga RT (khususnya

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

10

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

 warga miskin), yang ada disetiap RT. Proses perencanaan pembangunan dari tingkat RT akan meningkatkan hasil perencanaan pembangunan dan pemerintah memperoleh gambaran (input) yang lebih detail tentang kebutuhan  warganya pada tingkat paling bawah dan memperluas keterlibatan peran serta masyarakat. Keuntungan lainnya, bila setiap RT memiliki perencanaan pembangunan (rencana strategis) , ditingat desa (APBD Desa) diharapkan dapat mengarah pada kebutuhan dan kepentingan warga miskin yang berada di setiap RT. Sehingga pembangunan menjadi lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan pelayanan dasar dan pemenuhan hak-hak warga miskin.

Komitmen dan political will Pemerintah untuk pemenuhan pelayanan dasar bagi  warga KSB tertuang dalam kebijakan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara gratis yang berlaku sejak tahun 2006. Peningkatan pelayanan dasar dan pemenuhan hak-hak dasar warga saat ini sedang dikembangkan pemerintah khususnya menyangkut aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan kesetaraan pelayanan dasar bagi warga miskin. Informasi tentang ketersediaan dan kebutuhan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan ekonomi bagi warga miskin pada tingkat paling bawah dibutuhkan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan. Melalui informasi langsung dari masyarakat pada tingkat paling bawah pemerintah dapat mengetahui permasalahan secara komprhensif, mengetahui kebutuhan dilapangan dan dapat membandingkan dengan dengan data dan laporan  yang tersedia pada perangkat daerah. Peningkatan pelayanan dasar ditempuh melalui peningkatan alokasi pengganggaran daerah pada rakyat miskin (pro-poor budgeting), peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar, peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan dasar, ketertersedian sistem yang memberikan ruang adanya mekanisme komplain bagi masyarakat dan akuntabilitas publik dalam layanan dasar. Program pembangunan berbasis RT diharapkan dapat mendekatkan peningkatan layanan dasar pada tujuan diatas. 3. Menegakkan prinsip good governance 

Secara umum terdapat 4 (empat) prinsip Upaya mewujudkan tata utama dalam tata kepemerintahan yang kepemerintahan yang baik  baik, yakni transparansi, partisipasi, membutuhkan komitmen kuat, tekad penegakan hukum dan akuntabilitas. untuk berubah menjadi lebih baik, Berbagai pihak telah mengembangkan dan sikap konsisten, dan waktu yang tidak  singkat. melakukan elaborasi lebih lanjut dalam Empat prinsip utama dalam tata berbagai prinsip turunan tata kepemerintahan yang baik, yakni kepemerintahan yang baik, seperti prinsip transparansi, partisipasi, penegakan  wawasan ke depan, supremasi hukum, hukum dan akuntabilitas. demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, keefisienan dan keefektifan, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha swastadan masyarakat, komitmen pada pengurangan

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

11

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

kesenjangan, komitmen pada lingkungan hidup, dan komitmen pada pasar yang  fair . Pengelolaan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dalam Pembangunan berbasis RT bersandarkan prinisp-prinsip tata kepemerintahan yang baik  sebagaimana diatas. 4. Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab sosial seluruh aktor   pembangunan 

Keberhasilan program pembangunan sangat tergantung dari sejauhmana partisipasi dan tanggung jawab seluruh aktor pembangunan. Perluasan Partisipasi masyarakat selain dalam perencanaan juga pada tahap implementasi pembangunan. Pola pendekatan implementasi pembangunan di tingkat RT menggunakan pendekatan swakelola secara terbuka dan partisipatif. diharapkan metode ini akan menghasilkan kuantitas dan kualitas pembangunan yang lebih baik. Contoh proyek swakelola yang cukup berhasil adalah pengelolaan dana kompensasi BBM untuk Bidang Infrastruktur. Di sejumlah Desa proyek ini ternyata cukup berhasil. Misalnya di Sekongkang Atas, masyarakat secara swadaya dan sukarela membantu membantu pengadaan pengadaan tanah urug untuk untuk menutupi menutupi kekurangan volume pembangunan jalan dan irigasi. Tanggung jawab sosial warga akan dibangun untuk mendorong keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan. Kekuatan ini sesungguhnya dimiliki oleh warga setempat. Contoh misalnya dalam berbagai acara atau event, seperti acara Peringatan Hari Besar Nasional, seperti Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, Peringatan Hari Besar Islam, seperti Isra Mi’raj, pembangunan mesjid dan sebagainya. Bahkan di salah satu Kecamatan, masyarakat secara bersama-sama menyumbangkan dana untuk pengadaan tanah pembangunan Sekolah Menengah Atas. Potensi swadaya masyarakat (gotong royong atau besiru) yang merupakan modal sosial dalam proses pembangunan di KSB. Peluang ini ditujukan untuk mempercepat akselerasi pembangunan. Pengelolaan proyek pembangunan di tingkat RT yang nilainya nilainya dibawah Rp. 50 juta akan diupakan dengan pengelolaan swakelola, model ini berpotensi melahirkan adanya dana stimulasi yang berasal dari warga setempat, ada sharing pembiyaan dalam pembangunan, dan akhirnya warga akan merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk memelihara atas hasil-hasil pembangunan yang telah dihasilkannya. Ketua RT bersama TKST diharapkan mampu memfasilitasi proses keberlangsungan pelaksanaan pembangunan. RT dibantu TKST diharapkan mampu menginisiasi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan, berada pada garis terdepan dalam memotivasi setiap pelaksanaan proyek pembangunan yang berada diwilayahnya. Pihak swasta (corporate) diharapkan dapat mendukung dan mengintegrasikan program community developmen kedalam bagian dari program pembangunan berbasis RT.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

12

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

4. Meningkatkan integrasi pembangunan 

Keterpaduan dan sinergisitas pembangunan diarahkan pada upaya untuk saling mendukung antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku pembangunan. Bukan sebaliknaya, saling bertabrakan atau tumpang tindih, dan tidak saling mendukung antar sektor/bidang, antar wilayah dan seterusnya. Keterputusan program ini akan melahirkan inefisiensi dan inefektifitas pembangunan. Oleh sebab itu pembangunan berbasis RT mendekatkan pada strategi sinkronisasi, sinergisitas dan integritas pembangunan secara berkesinambungan. Melalui RT diharapkan ketersediaan database dan informasi yang memadai, rencana program yang sistematis dapat terlaksana dengan baik.

5. Memperluas wilayah pembangunan, mendekatkan sasaran pembangunan  dan memperkuat kapasitas RT dan warga dalam proses pembangunan  Pertama, wilayah kabupaten terdiri dari kecamatan, wilayah kecamatan terdiri

dari desa, dan wilayah desa terdiri dari dusun, wilayah dusun terdiri dari RW  dan wilayah RW terdiri dari RT. Melalui program pembangunan berbasis RT jangkauan cakupan wilayah pembangunan semakin luas dan semakin banyak   warga yang terlibat dalam proses pembangunan disatu sisi dan pada sisi lain akan semakin luas jangkauan pengawasan yang dilakukan oleh warga. Sehingga berpotensi melahirkan perluasan distribusi pembangunan, memperluas partisipasi warga dan meningkatnya pengawasan pembangunan, dan berpotensi mendakatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kapasitas akan dilakukan bukan hanya untuk TKST atau Ketua RT, melainkan pula kepada Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa dan kelembagaan lainnya yang ada di desa secara bertahap sesuai dengan kebutuhan  warga setempat. Para Ketua RT yang selama ini telah bersedia bekerja ”secara sukarela” dalam memeberdayakan warganya akan tetap dijaga komitmennyadan kemampuanya dalam ”mengayomi” warganya. Prinsip-prinisp apasajakah untuk melaksanakan pembangunan berbasis RT? 

Pembangunan berbasis RT merupakan inisiasi pemerintah untuk mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan prinisp-prinsip dalam program pembangunan berbasis RT pada dasarnya berdasarkan ata s prinsip good governance secara umum, meliputi ; 1. Prinisip Sustainability (keberlangsungan Sustainability (keberlangsungan dan keberlanjutan)

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

13

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Program Pembangunan berbasis RT Kearifan lokal dijaga untuk  bukanlah sekedar lips services  yang sifatnya keberlangsung proses pembangunan sesaat. Program ini merupakan program sekaligus sarana transformasi sosial berkelanjutan dan diharapkan dapat antar generasi. Sumber Daya Alam  yang tersedia dijaga dan mendorong adanya keseimbangan antara kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan dimanfaatkan secara optimal untuk  generasi sekarang dan generasi untuk masa sekarang dan generasi masa mendatang. Keberlangsungan mendatang. Pengelolaan pembangunan Pembangunan dikelola secara dilakukan berdasarkan atas kearifan dan bersama dan merupakan tanggung kebijaksanaan seluruh komponen yang ada. jawab bersama. Generasi sekarang tidak boleh meninggalkan beban apalagi penderitaan bagi generasi mendatang. Seluruh stakeholders dituntut untuk saling bahu-membahu bahu-membahu untuk  mengatasi kemiskinan agar generasi mendatang tidak bertambah miskin. Semua pihak di dituntut untuk memiliki visi jangka panjang dan strategi pembangunan berkelanjutan, mampu mengorganisir segenap sumber daya dan dana untuk  tujuan bersama yang lebih baik hari ini dan dimasa mendatang. Para Ketua RT bersama warga dimasing-masing desa, diharapkan dapat berperan aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan program pembangunan berbasis RT, para aktor pembangunan di tingkat desa harus mulai merancang  visi pembangunan jangka panjang, menggali potensi dan kearifan lokal untuk  menjaga dan memelihara kelangsungan pembangunan. 2. Prinsip subsidiarty  s ubsidiarty (mendekatkan (mendekatkan pelayanan dan desentralsiasi kewenangan)

Semakin dekat dan mudah pelayanan, Salah satu gagasan pendekatan pelayanan yang dilakukan dalam maka akan semakin dekat keterjangkauan pembangunan berbasis RT adalah pelayanan. Pembangunan berbasis RT pemberian sejumlah kewenangan yang berpegang pada prinsip ini, dan untuk  sebelumnya berada pada tingkat desa mendekatkan pelayanan diberikan di desentralisasikan ketingkat RT. pendelegasian kewenangan dan sumber Misalnya pengusulan rekomendasi daya ke tingkatan yang terdekat dengan pemberian sertifikat Gerakan Sejuta penyediaan pelayanan dengan berpegang Pohon. Rekomendasi pemberian KTP pada prinsip pelayanan yang efisien dan atau Surat Keterangan Domisili. efektiv  (cost effective). Pendekatan ini Pelaporan pengaduan pelayanan diharapkan dapat mendorong keterlibatan kesehatan, dan lainnya. masyarakat dalam proses ’governance’ pelayanan. Melalui pembangunan berbasis RT diharapkan tercipta responsivitas (responsiveness) kebijakan dan usaha penyediaan pelayanan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat. Pembangunan berbasis RT merupakan upaya untuk mendekatkan proses pembangunan, memberikan ruang bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat yang lebih besar, dengan pelibatan para Ketua RT dan warga setempat dalam proses proses pembangunan, melakukan rekruitmen tenaga TKST sebagai pendamping, membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan sebagainya.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

14

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

3. Prinisp Equity (Persamaan) 

Pembangunan berbasis RT memberikan peluang bagi setiap warga, laki-laki maupun perempuan, penyandang cacat maupun bukan penyandang cacat, warga  yang kaya dan miskin, kelompok mayoritas dan minoritas, pejabat maupun  warga biasa memiliki kedudukan, hak dan akses yang sama untuk turut memutuskan program dan kegiatan pembangunan, pengelolaan sumber daya maupun pelayanan pelayanan dasar di masing-masing masing-masing RT. Aspek yang dikedepankan adalah kebersamaan dengan memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar  warga miskin yang lebih besar. 4. Prinsip Efisiensi (Hemat) 

Pendekatan proses pembangunan menggunakan prinisp efisiensi (hemat) sehingga dapat mengurangi kebocoran anggaran, dan meningkatkan cost effective dalam pembangunan.

5. Transparency and Accountability (terbuka dan bertanggung jawab) 

Belum efektifnya saluran aspirasi di satu sisi dan lemahnya akuntabilitas (tanggung gugat) pada sisilain dalam proses pembangunan, ternyata berpotensi melahirkan inefisiensi dalam proses pembangunan. Akuntabilitas publik  dibutuhkan untuk mendorong partisipasi masyarakat disatu pihak dan meningkatkan kinerja pelayanan oleh pemerintah. Ketiadaan akuntabilitas publik akan memiskinkan informasi dan mengurangi partisipasi warga serta membuka peluang buruknya pelayanan publik. Bahkan, s ebaik apapun pekerjaan  yang dilakukan oleh pemerintah akan selalu dinilai buruk karena masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh (komprehensif) serta valid atas apa yang akan, sedang dan telah dilakukan oleh pemerintah. Image buruk terhadap pemerintah ini berdampak pada berkurangnya tingkat legitimasi disatu sisi dan semakin meningkatkanya kekacauan. Dalam keadaan pemerintahan yang mengalami defisit legitimasi akan mudah untuk dijatuhkan dan instabilitas daerah berpotensi terus berlangsung. Pembangunan berbasis RT mendekatkan pertanggungjawaban Pemerintah kepada masyarakatnya. Mencegah dan mengurangi penyimpangan kekuasaan, khususnya praktek korupsi sehingga kredibilitas pemerintah tetap terjaga dan kemiskinan penduduk dapat berkurang. Transparansi dan akuntabilitas digunakan agar setiap warga mengetahui bagaimana, apa, dan siapa penerima manfaat dari pembangunan atau keputusan pemerintah, dengan cara membuka ruang konsultasi publik, baik yang berkaitan dengan proses penganggaran maupun dalam proses pembangunan sekaligus ruang mekanisme komplain (umpan balik) melalui saluran yang disediakan oleh pemerintah. 6. Civic Engagement and citizenship (memperkuat masyarakat ) 

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

15

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Pembangunan berbasis RT memberikan Penguatan peran masyarakat sipil ruang bagi warga pada tingkat paling bawah salah satunya ditempuh dengan untuk dapat berpartisipasi secara efektif  merekrut TKST dan melakukan dalam proses pembangunan di berbagai penguatan kapasitas TKST melalui tingkatan pembangunan. Program pelatihan dan supervisi, dan pembangunan berbasis RT juga mendorong penguatan kapasitas para Ketua RT lahirnya ’city watch’ groups di tingkat paling melalui pelatihan dan bawah melalui TKST dan citizen forum pendampingan secara diharapkan dapat mendorong lahirnya  good berkelanjutan yang dilakukan oleh  governace dan check and balance dalam proses TKST. pembangunan.

7. Security (keamanan) 

Setiap warga berhak memperoleh Kampung perdamaian adalah sebuah perlindungan keamanan. Prinsip kampung yang menghargai dan saling pendekatan keamanan yang digunakan menghormati adanya perbedaan (suku, melalui program pembangunan berbasis agama, ras dan adat), mengkedepankan RT adalah pengembangan pendekatan prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan lokal dalam menyelesaiakan perkara, metode persuasi berbasis pada security  sosial melalui penyadaran hukum, serta mencegah terjadinya konflik sosial. Disamping memiliki kesadaran hukum pengembangan sistem peringatan dini  yang tinggi serta seluruh warganya taat dalam konflik, dan peningkatan kapasitas Ketua RT dan warga dalam membangun dan patuh terhadap peraturan yang ada . resolusi konflik, penanganan permasalahan keamanan bagi kelompokkelompok rawan seperti perempuan, remaja melalui pelatihan, peningkatan fungsi-fungsi hansip, peningkatan kesadaran akan resiko dari bencana alam dan merumuskan rencana pencegahan bencana alam berbasis partisipasi masyarakat, serta upaya perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan keluarga berbasis partisipasi warga RT. Pendekatan keamanan yang menggunakan metode berbasis ”kearifan akar rumput” ini diharapkan dapat mendorong seluruh komponen warga pada tingkat komunitas terendah, secara bersama-sama menjaga dan mewujudkan kampung perdamaian secara mandiri dan berkelanjutan.  Apa saja program pembangunan berbasis RT? 

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

16

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Program pembangunan berbasis RT diharapkan dapat menjadi model pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat dimasa mendatang. Program Pembangunan berbasis RT, antara lain meliputi : 1. Penguatan Database dan Sistem Informasi Orang Susah (SIOS)

Program pengembangan sistem database dan sistem informasi orang susah adalah sebuah program penataan database kependudukan yang dilakukan oleh para Ketua RT di dampingi TKST secara partisipatif. Data kependudukan diupdate secara berkelanjutan dan data tersebut digunakan sebagai bahan untuk  merumuskan kebijakan tahunan pembangunan daerah. Pendataan kependudukan tersebut meliputi, antara lain ; 1. Buku I, terdiri atas ; 1. Data Induk Penduduk  2. Data Mutasi Penduduk  3. Data Tamu Ketua RT 4. Data Kejadian/Peristiwa 5. Data Pendidikan

2. Buku II, terdiri atas ; 1. Data kondisi ekonomi keluarga 2. Data kondisi perumahan penduduk  3. Data bencana sosial/alam 4. Data kondisi tenaga kerja 5. Data ketersedianaan sarana umum 6. Data potensi SDA  7. Data kelembagaan masyarakat 3. Buku III, terdiri atas 1. Data catatan Ibu hamil 2. Data Sarana Sanitasi 3. Data Status Keluarga Rawan Kesehatan 4. Data Status gizi balita umur 1-5 tahun 5. Data pemeriksaaan kelahiran, kematian bayi, kematian ibu hamil, ibu melahirkan dan nifas. Data yang dikumpulkan akan dilakukan analisis secara bersama dan berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan dan Kabupaten oleh Team  Analisis Data untuk menemukan masalah, kebutuhan, kecendrungan dan tingkat kemajuan dari setiap RT. Hasil analisis data tersebut akan dipublikasikan dalam database kependudukan pemerintah dalam webstite yang ada, dan pada tingkat RT dan Desa akan disediakan buku administrasi dan papan informasi  yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengetahui informasi dan mendorong partisipasi partisipasi warga. Pemerintah Pemerintah membentuk Sistem Informasi Orang Susah (SIOS). Sistem ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi para pemegang

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

17

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

kebijakan dalam pengembilan keputusan program pembangunan dan sebagai media informasi dan kontrol sosial masyarakat. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan desa 

Penguatan kapasitas kelembagaan desa dilakukan dengan cara melakukan pelatihan, pendampingan dan supervisi kepada para Ketua RT sebagai kelompok  sasaran utama program. Disamping itu penguatan kapasitas juga akan dilakukan kepada Ketua RW, Pemerintah Pemerintah Desa dan perangkat perangkat desa, BPD, LPM dan kelembagaan desa lainnya. Proses peningkatan peningkatan partisipasi warga akan dilakukan dilakukan dengan cara pendampingan, serangkaian kegiatan seperti diskusi ditingkat warga, pelatihan, pemberian dana stimulan untuk peningkatan ekonomi warga miskin dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan warga setempat. 3. Penguatan Pelayanan Dasar

Peningkatan pelayanan dasar diarahkan pada tiga bidang utama yang dibutuhkan  warga, yakni ; bidang pendidikan   , kegiatan

Dengan ketersediaan dan dan informasi yang memadai, Pemerintah dapat memantau dan memastikan apakah kebijakan pendidikan gratis selama ini bisa di akses warga miskin?. Seberapa besar pendidikan gratis telah mendorong peningkatan pendidikan masyarakat di KSB?

pertama yang dilakukan adalah menyiapkan database dan informasi tentang tingkat pendidikan masyarakat disetiap RT. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan tingkat pendidikan  warga KSB secara detail. Kebijakan program pendidikan akan disusun secara partisipatif, Para Ketua RT dan TKST bersama warga setempat diaharpkan dapat merumuskan dan mengusulkan program yang merupakan kebutuhan dalam rangka pengembagan pendidikan.

Rumusan kebutuhan dan prioritas kebijakan berdasarkan atas data, informasi dan kebutuhan yang diusulkan diusulkan pada masing-masing RT atau Desa, inatansi terkait akan melakukan konsultasi publik melalui perangkat pemerintah yang tersedia di tingkat paling bawah untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan telah tepat. Misalnya, kebijakan dalam pembentukan Taman Bacaan Mini di tingkat RT sebagai wadah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), play group atau program pengembangan minat belajar masyarakat melalui pembelajaran yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat setempat, Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan sebagainya. sebagainya. Berbagai rencana program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

18

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Dibidang Kesehatan, Kebijakan pendidikan gratis di Untuk meningkatkan KSB merupakan bentuk dari komitmen keberpihakan pelayanan kesehatan gratis, pemerintah terhadap warga. Pemenuhan-hak-hak dasar pemerintah telah  warga tersebut masih belum cu kup sempurna, manakala membentuk juru pemantau tidak ada peningkatan perbaikan pada layanan kesehatan masyarakat kesehatan. Pemerintah sesuangguhnya telah (Jumantara) yang berbasis menyediakan ruang bagi warga untuk melakukan masyarakat. Salah satu tuga pengawasan terhadap proses pelayanan kesehatan,  Jumantara adalah termasuk mekanisme komplain atas pelayanan membantu memberikan kesehatan hingga tingkat desa. Ketua RT dan warga layanan cepat dan sebenarnya dapat berpartisipasi dalam forum memantau perkembangan pemantauan kesehatan masyarakat, membantu melakukan pencatatan dan pelaporan tingkat kesehatan kesehatan disetiap desa. masyarakat, serta melakukan upaya advokasi dan fasilitasi terhadap pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan yang diterima oleh masyarakat. Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat juga diharapkan dapat merambah pada pengembangan kesehatan lingkungan dan pemukiman masingmasing RT. Dibidang pemberdayaan ekonomi keluarga, program pemberdayaan masyarakat diarahkan bagi peningkatan pendapatan keluarga melalui pendidikan ketrampilan khusus, pemanfataan lahan pekarangan, home industri dan program lainnya yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh setiap Kepala keluarga dan lingkungan RT. Ketua RT bersama TKST diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliiki disetiap desa dan merumuskan program ekonomi  yang ideal secara partisipatif bersama warga setempat. Potensi unggulan yang ada disetiap RT akan dijadikan sebagai dasar dan kekuatan dalam pengembangan kebijakan ekonomi.

4. Penguatan Partisipasi Warga 

Penguatan partisipasi warga dilaksanakan dengan mengembangkan proses pembangunan yang berbasis komunitas RT. Proses pembangunan yang berbasis komunitas RT adalah proses pembangunan yang pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dilaksanakan oleh komunitas RT. Proses tersebut meliputi ; perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan  yang dilaksanakan pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan sektor swasta  yang berada dalam lingkup RT. Penguatan partisipasi warga dilakukan melalui pendampingan warga yang dilakukan oleh TKST dimasing-masing desa. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program ? 1. Tahap Inisiasi

Tahap inisiasi ini terdiri dari beberapa agenda kegiatan, yakni antara lain ; perumusan dan finalisasi konsep model pembangunan berbasis RT, perumusan regulasi pembangunan berbasis RT, rekruitmen Tenaga Kerja Sukarela Terdidik  (TKST), Sosialisasi model pembangunan berbasis RT dan pelatihan untuk  TKST.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

19

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

2. Tahap Implementasi

Implementasi program didasarkan atas hasil perencanaan dan laporan program  yang dilaksanakan oleh TKST dan Team Kabupaten. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai leading sektor, akan melakukan kompilasi dan  verifikasi atas perencanaan pembangunan dimasing-masing RT dan mengintegrasikan rencana pembangunan di tingkat RT kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi Proses menoitoring akan dilaksanakan pada tiap item program untuk melihat secara obyektif perkembangan pelaksanaan program. Monitoring akan dibagi kedalam beberapa bentuk :

Monitoring secara partisipatif oleh masyarakat – Montoring yang efektif dan obyektif adalah monitoring yang dilakukan oleh penerima manfaat program,  yakni masyarakat. Proses monitoring akan melibatkan langsung masyarakat dan untuk melihat pelaksanaan dan keuangan program di lokasinya. Tenaga Kerjsa Sukarela Terdidik (TKST) di masing-masing desa berkewajiban untuk  melaporkan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana dan melaporkan kepada Ketua RT dan warga dalam forum “musyawarah pertanggungjawaban”. Monitoring oleh Pemerintah –pemerintah memiliki kewenangan untuk  memastikan bahwa kegiatan TKST telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku, serta memastikan program dan dana tersebut telah dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Semua jajaran pemerintah yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kegiatan TKST di  wilayah masing-masing. Pemantauan oleh konsultan –Koordinator TKST tingkat Kecamatan bersama konsultan kabupaten bertanggung jawab untuk memantau kegiatan TKST Desa. Para konsultan melakukan kunjungan rutin ke lokasi kegiatan untuk  memberikan pendampingan teknis dan supervisi. Mekanisme penanganan pengaduan dan masalah – Masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada TKST, staff  pemerintah, LSM atau mengirimkan keluhannya langsung ke kotak pos khusus. Pembangunan berbasis RT membentuk unit penanganan pengaduan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk mencatat dan menindaklanjuti pertanyaan dan pengaduan masyarakat. Pemantauan Independen oleh Masyarakat Madani – Kelompok masyarakat seperti LSM dan jurnalis turut melakukan pemantauan independen terhadap TKST. Jurnalis diundang untuk memantau dan memberitakan serta menyiarkan berita mengenai temuan – temuan mereka di lapangan. Siapa yang melaksanakan program pembangunan berbasis RT? 

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

20

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Program Pembangunan berbasis RT pada dasarnya dilaksanakan secara bersama, pemerintah daerah, masyarakat, swasta diharapkan dapat berpetan dalam mendukung program pembangunan berbasis RT. Dibawah ini adalah pembagian peran masingmasing stakeholder dalam pembangunan berbasis RT, sebagai berikut :

No 1

Pelaksana Program Bappeda

2

Dinas Sosial, Nakertans Pemberdayaan Masyarakat

3

Dinas Kesehatan

4

Dikpora

Peran Pemerintahan Daerah Peran 1. Koordinator Program 2. Mengintegrasikan program pembangunan berbasis RT kedalam RKPD dan 1. Leading Sektor pelaksana program pembangunan berbasis RT 2. Fasilitatator sosialisasi program 3. Fasilitasi penyusunan persiapan dan pelaksana program 4. Pelatihan perangkat RT bekerjasama dengan LSM 5. Rekruitmen tenaga pendamping kegiatan (Fasilitator desa) bekerjsama dengan LSM 6. fasilitasi kerjasama kemitraan 7. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masy  8. fasilitasi penyusunan SOP 9. optimalisasi peran dan fungsi Unit Pengaduan masyarakat 10. Pelaksanaan lomba RT 1. Fasilitasi dibidang kesehatan 2. Fasilitasi pembentukan Forum jumantara 3. pelatihan kader jumantara (RT) 4. pendampingan dan penguatan jumantara untuk  memback-up desa siga pada locus RT 5. sosialisasi PHBS kepada masyarakat

1. 2. 3.

5

Sekretariat Daerah

6

Dinas Kehuatanan, pertanian dan tanaman pangan

1. 2. 3. 1. 2.

7

Perindagkop dan UMKM

8

DPU dan Pertamanan

1. 2. 1. 2. 3.

9

Ducapil dan KB

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

4. 5. 1.

Melakukan koordinasi dan fasilitasi partisipasi masyarakat dibidang pendidikan fasilitasi wadah kegiatan belajar masyarakat penguatan partisipasi masyarakat dan RT dalam penyelenggaran PAUD (pendidikan Anak Usia Dini) dan kegiatan pengentasan keaksaraan fungsional Pembentukan perbut tentang Tupoksi RT Pembinaan kewilayahan dan administrasi pemerintahan desa Fasilitasi penganggaran program Fasilitasi penyediaan tanaman keras untuk  mendukung Gerakan Sejuta Pohon (GSP) Bantuan penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemanfataan rumah untuk  apotik hidup dan warung hiudp Pelatihan kewirausahaan Fasilitasi kelompok usaha rumah tangga Fasilitasi sistem penataan lingkungan pemukiman RT Fasilitasi rehabilitasi partisipatif rumah tidak layak  huni fasilitasi masyarakat dalam perbaikan saluran drainase dan sanitasi lingkungan penyediaan TPS untuk sampah fasilitasi pelaksanaan proyek padat karya Fasilitasi pemutakhiran database kependudukan

21

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

2. 3.

10

11

1

2

3

4

5

1

2

Fasilitasi bina keluarga Desiminasi peran PL-KB dan PPKBD kedalam fungsi RT Kecamatan, Kelurahan dan Desa 1. Menyiapkan perangkat administrasi perangkat RT 2. Pembinaan perangkat RT 3. Fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan di tingkat RT 4. pembinaan RT SKPD lain 1. Menunjang pelaksanaan program 2. mengintegrasikan program pembangunan berbasis RT dalam renja SKPD PERAN MASYARAKAT Lembaga Swadaya Masyarakat 1. Membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan program 2. Penjajakan dan identifikasi permasalahan di lingkungan RT 3. Fasilitasi perekrutan community organizer (CO) untuk pendamping RT 4. Fasilitasi pelatihan kader pendamping RT 5. Melakukan monitoring dan evaluasi Perangkat RT dan Tokoh 1. Fasilitator dan mediator dalam melakukan Masyarakat koordinasi dengan pemerintah dan pihak lain 2. Melakukan pendataan terhadap masyarakat di lingkungan RT untuk SIOS 3. Fasilitasi rapat bersama warga untuk menyusun rencana aksi pelaksanaan program 4. memediasi informasi dan pengaduan masyarakat 5. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Dewan Pendidikan 1. Melakukan identifikasi dan koordinasi dengan perangkat RT kaitannya dengan partisipasi yang diharapkan dari masyarakat untuk memajukan dunia pendidikan dan penguatan pendidikan para sekolah 2. Sosialiasi kebijakan pemerintah pada locus RT Tenaga Pendamping 1. Pendampingan masyarakat dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan melakukan evaluasi terhadap program 2. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat PKBM,PKK,LPM dan OMS 1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan keterampilan kepada masyrakat 2. Menyiapkan model pembelajaran masyarakat secara partisipatif  PERAN PIHAK SWASTA / DUNIA USAHA  BUMS 1. Koordinasi dengan Pemda dalam penyusunan rencana kegiatan pengembangan masyarakat secara terpadu sampai ketingkat RT 2. Integrasi program dan kegiatan pembangunan masyarakat dengan program pembangunan berbasi RT 3. Dukungan pendanaan untuk membantu stimulasi pembiayaan kegiatan masyarakat 4. Dukungan media ekspose dan fasilitasi kegiatan termasuk peningkatan kapasitas parapihak yang terlibat dalam kegiatan BUMD (Perusda) dan KJKS 1. Melaksanakan kegiatan dan usaha pemberdayaan masyarakat. 2. Optimalisasi pemanfaatan Dana Abadi Desa dalam rangka mempercepat kemandirian usaha bersama kelompok dilingkungan RT

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

22

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Struktur Program pembangunan berbasis RT? 

Model Kemitraan Program Pemerintah dan Masyarakat

RT

PEMKAB KSB Pemkan KSB

CONSULTAN PROGRAM KAB

KECAMATAN

TKST KECAMATAN

DESA

TKST DESA

RT

 Apa saja prasayarat pendukung keberhasilan prmbangunan berbasis RT? 

Program pembangunan berbasis RT akan berhasil bila ; Pertama, adanya dukungan dari seluruh warga diseluruh tingkatan. Dukungan warga dibutuhkan dalam pengembangan berbasis RT, karena pembangunan berbasis RT mensyaratkan adanya partisipasi seluruh warga. Tanpa ada dukungan warga program pembangunan berbasis RT sulit untuk dapat dilaksanakan. Partisipasi  warga berupa keterlibatan warga dalam proses pendataan penduduk miskin, perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Warga juga harus aktif menyalurkan aspirasi dan keluhannya, apabila menemukan berbagai ketimpangan dalam proses pembangunan. Saluran aspirasi harus disediakan pemerintah (Unit Pengaduan Masyarakat) sebagai sarana  feedback atas respon publik. Dengan adanya pengaduan ini Pemerintah dapat mengetahui sejauhamanakah respons masyarakat atas proses pembangunan. Sekaligus mendorong SKPD yang ada bertanggungjawab atas tiap program yang dilaksanakan dilingkungan RT. Program pembangunan berbasis RT membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat miskin. Dukungan anggaran dibutuhkan bukan hanya untuk keberlangsungan program, melainkan pula untuk  mendorong adanya peningkatan kesejahteraan bagi rakyat miskin yang ada disetiap lingkungan RT, dukungan tersebut misalnya berupa bantuan modal usaha bagi warga miskin untuk pengembangan usaha mandiri mereka. Perubahan terhadap pola kebijakan anggaranpun harus dirubah, dari basis SKPD menjadi basis kebutuhan warga miskin di tingkat RT. Upaya perubahan kebijakan anggaran ini harus didukung pula oleh DPRD—sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD harus peka terhadap kondisi kemiskinan yang ada disetiap RT. Upaya titip menitip anggaran, ketertutupan proses penganggaran serta minimnya akuntabilitas penganggaran harus segera direformasi.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

23

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Dalam konteks ini dibutuhkan komitmen dan political will seluruh komponen pemegang kebijakan. Tidak sekedar, retorika melainkan langkah nyata, sehingga rakyat akan semakin percaya. Para ketua RT akan termotivasi untuk  melaksanakan program dan kegiatan. Pembebanan program ketingkat desa, terlebih lagi RT justeru akan melahirkan beban yang semakin berat bagi masyarakat. Ketiga; adanya ketersediaan Sumber Daya Manusia serta upaya pengembangan

sumber daya manusia yang ada di tingkat RT. Upaya peningkatan kapasitas Ketua RT dan warga setempat, termasuk para sarjana pendamping desa dibutuhkan untuk memperkuat proses pelaksanaan program pembangunan berbasis RT. Pemerintah harus mampu mengarahkan anggaran pada prioritas pengembangan sumber daya manusia, mendorong seluruh komponen untuk  membangun fakta integritas. Penguatan kelembagaan RT sebagai salah satu jalan pembangunan berbasis RT harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu serta terukur. Bukan sekedar melaksanakan project semata. Keempat, dukungan sarana dan prasaran ditingkat RT. Pembangunan Pembangunan berbasis

RT tentu membutuhkan sarana dan prasarana pendukung, misalnya penyediaan kotak aspirasi ke tingkat RT, papan informasi pembangunan dan sebagainya kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan perangkat pendukung dalam mencapai partiisipasi masyarakat ditingkat RT. Kelima, perlu adanya kerjasama dan sinergisitas seluruh stakeholders dan bidang pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat), harus mampu saling bahumembahu dalam melaksanakan program. Basis program harus diarahkan pada tingkat RT dan SKPD harus mampu mengintegrasikan seluruh hasil database dan informasi pembangunan yang ada ditingkat RT sebagai bahan dalam perumusan kebijakan. Seluruh stakeholders harus mampu menjadi dan menghindari terjadinya konflik sosial. Sikap dan nilai-nilai demokrasi dan penghargaan atas HAM harus diddorong semua kalangan untuk menghidari lahirnya kecurigaan dan tindakan diskriminatif atas dasar SARA. Seluruh prasayarat tersebut diatas sangat pula ditentukan dari bagaimana para peemagang kebijakan daerah mampu memberikan suri tauladan kepada Ketua RT dan masyarakat. Bukan sebaliknya, melakukan tindakan-tindakan yang dapt menyimpang dari prinsip-prinisp yang telah disepakati dalam program pembangunan berbasis RT itu sendiri. Akhirnya, prasyarat keberhasilan program pembangunan berbasis RT memang banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun, beberapa prasayarat utama sebagaimana diatas merupakan kunci utama keberhasilan program pembangunan berbasis RT.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

24

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

25

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

BAGIAN KEDUA Pada bagian kedua ini akan dibahas tentang TKST/Kader Pemberdayaan Masyarakat, materi yang dibahas meliputi antara lain konsep dasar pendamping sosial, staretgy pendampaingan, pendampaingan, tahapan pendampingan dan dan sebagainya. Bagian kedua ini merupakan panduan untuk para pendamping masyarakat (TKST) untuk melaksanakan proses pendampingan dimasing-masing RT dalam desa/kelurahan dalam program pembangunan berbasis RT.

MENGENAL TKST  Apa itu TKST?  “Datanglah kepada rakyat, hiduplah Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TSKT) bersama mereka, belajarlah dari mereka, adalah pendamping sosial yang bekerja di cintailah mereka, mulailah dari apa yang  desa untuk melaksanakan program mereka tahu ; bangunlah dari apa yang  pembangunan berbasis RT (Rukun mereka punya : tetapi pendamping yang baik Tetangga). TKST direkrut oleh adalah ketika pekerjaan selesai dan tugas Pemerintah Daerah dari sarjana yang dirampungkan, rakyat berkata ; berada didesa dan belum bekerja. Para “kami sendirilah yang sarjana yang diangkat sebagai TKST lao Tse) mengerjakannya”. ( lao adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan uji kepatutan. Dikatakan TKST karena memang untuk melaksanakan program pembangunan berbasis RT, dibutuhkan seorang pendamping yang memiliki kapasitas, integritas, integritas, acceptabilitas, acceptabilitas, serta memiliki kejujuran, keihlasan dan komitmen kepedulian sosial yang tinggi terhadap t erhadap pemberdayaan masyarakat.

Persyaratan tersebut penting, karena memang dalam proses pendampingan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, mudah, butuh waktu, tenaga dan dana  yang ekstra, karena begitu kompleknsya persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat, dan terkadang ”membingungkan” darimana harus memulai pekerjaan pendampingan. Karena itu ada anggapan yang mengatakan bila seorang pendamping menyelami persoalan secara mendalam di tengah-tengah masyarakat, maka Ia baru akan menyadari bahwa air yang dilihatnya selama ini tenang, ternyata menyimpan segudang persoalan atau masalah dan mungkin pendamping tersebut mulai menyadari bahwa apa yang dikerjakannya sangat berat.  Apa tugas dan peran utama TKST? 

Tugas utama seorang TKST adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat berdaya, sejahtera dan mandiri secara ekonomi, sosial, budaya. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri, merupakan serangkaian tindakan sosial  yang dilakukan secara sistematis dan terukur, sehingga diharapkan komunitas mampu mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

26

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Sasaran pemberdayaan yang harus dilakukan TKST adalah masyarakat miskin, karena kelompok inilah yang selama tidak berdaya baik disebabkan karena hambatan internal yang dimiliknya maupun karena tekanan eksternal dari lingkungannya. Kehadiran TKST diharapkan dapat sebagai agen perubahahan dan turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat miskin. TKST dan kelompok masyarakat miskin secara secara bersama-sama melaksanakan serangkaian kegiatan anatara lain seperti; (a) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (b) memobilisasi sumber daya setempat (c) memecahkan masalah sosial, (d) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (e) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. TKST akan sangat menentukan kerberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan dalam kontek itupula ada tiga peran utama yang harus dimainkan oleh TKST, TKST, yaitu: sebagai fasilitator, sebagai pendidik, sebagai perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya. Peran Pertama TKST adalah sebagai seorang Fasilitator, TKST diharapkan mampu memberikan motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Peran kedua adalah sebagai Pendidik. TKST harus berperan aktif sebagai agen  yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. Peran ketiga adalah sebagai Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Dan peran terakhir adalah berkaitan dengan Peran-peran teknis. Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. TSKT dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer perubahan” yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

27

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

TKST diharapkan mampu menerapkan lima strategi pemberdayaan utama yang disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan 4;

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

2.

3.

4.

5.

masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Disamping hal tersebut TKST harus mampu menggerakkan partisipasi warga, melalui pengembangan sarana atau metode, seperti ; musyawarah pembangunan RT, focus group discussions, membuka forum konsultasi, dan sebagainya. Seorang TKST yang baik pada dasarnya adalah mampu membangun partisipasi  warga dan kemandirian warga, menjadikan mereka yang sebelumnya tidak  berdaya menjadi berdaya dan mampu secara mandiri dalam menata kehidupan mereka dimasa mendatang. Beberapa tugas TKST diantaranya, adalah ; 1. Melakukan penguatan kapasitas baik secara individu maupun kelembagaan kepada Ketua RT, Pemerintah dan Perangkat Desa, dan  warga setempat melalui pendidikan/pelatihan, diskusi komunitas, pengembangan media informasi dan lainnya agar masyarakat memiliki kemampuan dalam proses pembangunan ; 2. Memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara partisipatif yang dimulai dari tingkat RT hingga desa secara periodik dan berkelanjutan ;

4

(Suharto, 1997:218-219):

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

28

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

3. Merumuskan dan mendorong Sistem Informasi Orang Susah (SIOS)  yang efektif dan menemukan metode yang efektif untuk dikembangkan di tingkat komunitas ; 4. Melakukan pendataan dan updating  kependudukan secara rinci dan melakukan analisis atas data tersebut, serta merumuskannya dalam rencana pengembangan pembangunan RT ; 5. Memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan cara membantu dan bekerjasama dengan seluruh tenaga media baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten ; 6. Mendorong partisipasi warga untuk mewujudkan upaya pengembangan gerakan sejuta pohon melalui pendidikan kesadaran lingkungan, pemantauan lingkungan dan pengembangan kemitraan dengan pihak  lain ; 7. Merumuskan potensi pembangunan dimasing-masing RT, termasuk  potensi home indutsri ditiap RT yang dapat dikembangkan dimasa mendatang ; 8. Meningkatkan kesadaran pendidikan formal maupun informal untuk  mendukung proses percepatan peningkatan Sumber Daya Manusia di KSB melalui pengembangan pendidikan. 9. Mengkooordinasikan , menisnergiskan dan mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan yang ada di masing-masing RT untuk dirumuskan dalam program pembangunan RT 10. Mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, Desa dan seterusnya. 11. Menyampikan laporan secara periodik perkembangan keadaan dan siatusi dimasing-masing RT yang ada disetiap desa serta melakukan updating dan analisis data secara sistematis dan berkelanjutan. 12. dan tugas lainnya. Dalam kerangka pelaksanaan tugas sebagaimana keberadaan TSKT ditengahtengah masyarakat secara terus menerus menjadi salah satu faktor keberhasilan program pembangunan berbasis RT. Prinsip-prinsip apa yang harus dimiliki oleh seorang TKST sebagai   pendamping sosial ?

TKST lahir untuk mendorong dan membantu Pemerintah dan Warga dalam mencapai tujuan pembangunan berbasis RT atau TKST ”melayani dan dan memperlancar kegiatan pembangunan berbasis RT mencapai tujuannya. Dalam konteks tersebut, TKST sebagai fasilitator harus memiliki nilai-nilai umum seorang fasilitator, yakni; 

Demokratis : Nilai utama yang harus dalam pikiran seorang TKST adalah demokratis dalam melaksanakan setiap fasilitasi. Dalam hal ini seorang TKST memiliki asumsi setiap orang memiliki hak dan kesempatan dan perlakuan yang sama. Tanpa adanya prasangka dan diskriminatif . Perencanaan yang dibuat dilakukan secara bersama dan dirancang sedemikian rupa untuk kebutuhan  warga, khususnya warga miskin. Perencanaan dan rancangan yang telah dibuat masih terbuka peluang untuk dilakukan perubahan sepanjang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan warga . Dalam proses memfasilitasi interaksi antara

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

29

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

fasilitator dengan warga bukan struktuir yang hirarki tetapi fasilitator merupakan bagian yang setara dengan yang lain dalam mencapai suatu tujuan. 

Tanggung jawab : Pada prinsipnya setiap orang bertangguyngjawab kewajiban peran yang dibebankan kepadanya, termasuk perilaku dan pengalamanpengalaman hidupnya. Fasilitator memiliki peran dan kewajiban terhadap rencana yang telah disusun dan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu pertemuan. Harapan peran tersebut hanya mungkin dapat terealisasijika adanya komitmen yang kuat dan nilai tanggungjawab yang tinggi dalam kegiatan fasilitasi ini



Kerjsama  : suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam proses pelaksanaannya hanya mungkin dapat terealisasi jika adanya kerjasama yang solid di antara sesama pelaku kegiatan tersebut. Hal ini berarti nilai kerjasama berperan utama dalam suatu proses fasilitasi



Kejujuran : fasilitator harus memiliki nilai-nilai kejujuran dalam dirinya termasuk atas pikiran, perasaan , keprihatinan dan prioritas dalam mencapai tujuan. Artinya fasilitator harus jujur terhadap peserta dan terhadap dirinya sendiri terutama yang menyangkut kemampuan dan kelemahan yang dia miliki. Fasilitator harus mewakili dirinya sendiri secara adil dan tidak berusaha berbuat terlalu jauh diluar kemampuannya.



Kesamaan Derajat : Setiap orang pada dasarnya memiliki potensi diri yang mungkin dapat disumbangkan kepada orang lain untuk itu setiap peserta harus diberikan kesempatan yang adil tanpa haruis mempertimbangkan status yang dimilikinya. Fasilitator harus menyadari bahwa dia dapat saja belajar dari peserta sebagaimana peserta dapat belajar dari pengetahuan , ketrampilan dan pengalaman yang dimilikinya

Sikap mental apa yang harus dimiliki oleh seorang TKST? 





 

Empati : Suatu sikap membiarkan diri sendiri mengalami atau menyatu dalam pengalaman masyarakat, bersikap manusiawi tidak bereaksi hanya berdasarkan apa yang dilihat atau memahami masalah masyarakat hanya menggunakan logika dan intelektual belaka. Kewajaran : Bersikap jujur, apa adanya, terus terang , konsisten, mengungkapkan perasaan secara konkrit dan merespon masyarakat secara cepat Respek : Memiliki pandangan positif terhadap masyarakat, perhatian , pengertian, menghargai orang lain dengan penghargaan penuh, menghargai perasaan, pengalaman dan kemampuan orang lain Komitmen : Menghadirkan diri secara penuh, siap bersama kelompok  dampingan dalam segala keadaan Mengakui kehadiran orang lain : Mengakui adanya orang lain , tidak  menonjolkan diri, memberikan kesempatan pada orang lain untuk  mengungkapkan dirinya, bergaul dengan mereka, menunjukkan kepada mereka bahwa kita sadar akan kehadirannya, mengakui setiap individu adalah mahkluk yang bebas yang memiliki hak dan tangguyng jawab masingmasing.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

30

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)













Membuka diri : Keterbukaan mempunyai 2 segi (1) Menerima keterbukaan orang lain tanpa menilai dengan ukuran, konsep dan pengalaman kita sendiri , setiap saat bersedia merubah konsep dan pengalaman kita sendiri , setiap saat bersedia merubah konsep dan pendapat sendiri dan tidak bersikap ngotot ( 2) Secara aktif mengungkapkan diri kepada orang lain, mengenalkan diri pada kelompok, apa yang kita rasakan, apa harapan kita, bagaimana pandangan kita, suka dan duka kita, mau mengambil resiko kalau terjadi kekeliruan Tidak menggurui : Sikap menggurui dapat dirasakan kelompok dampingan sebagai meremehkan. Ucapan seperti ” Anda salah, mestinya begini, membuat orang merasa diserang. Di dalam hati ia dapat berkata, bahkan yang agresif  dapat saja mengucapkan secara terbuka. “ Itukan kata anda, tetapi saya seribu kali melakukan begitu dengan hasil baik”. Lebih bijaksana untuk mengatakan ” memang anda melakukan begitu, tetapi baik kita pikirkan kemungkinan dengan cara lain , yakni ...... Sebab nada ucapan terakhir itu bukan mempersalahkan , tetapi membuka alternatif, bukan menggurui melainkan menawarkan cara lain. Tidak menjadi ahli : maksudnya tidak terpancing untuk menjawab setiap pertanyaan, seakan-akan terkesan kita ahli dalam segala bidang . masyarakat sebenarnya akan senang kalau fasilitator sekali-sekali tidak langsung menjawab pertanyaan, melainkan melontarkan kepada masyarakat . ” Apakah diantara kita ada yang dapat menjawab pertanyaan kawan kita ? silahkan. Kalau ada  yang bisa menjawab dia kan puas, karena dihargai. Kalau tidak ada, setelah sejenak mendapatkan kesempatan berpikir , fasilitator dapat memberikan jawaban. Bahkan sama sekali tidak menurunkan gengsi fasilitator Tidak memutus bicara : Pada saat masyarakat bertanya, atau mengemukakan pandangannya, pembimbing tidak memutus hanya kebetulan ia merasa tidak  sabar. Apabila memang penanya bertele-tele, atau pembicara mengemukakan sesuatu yang tidak relevan , dan masyarakat lain nampak mulai gelisah , maka fasilitator dapat membantu dengan mengatakan ” kawan-kawan sudah ingin mengetahui inti pertanyaan anda, ”atau” Apa yang anda kemukakan memang baik, tapi mungkin kita bicarakan pada kesempatan lain, karena itu tidak  berhubungan dengan hal yang kita bahas ” Tidak berdebat : Apabila pertanyaan peserta telah dijawab, dan penanya menyanggah kembali, maka bahaya terlihat dalam debat mulai terbuka. Bijaksana untuk pembimbing mengalihkannya menjadi diskusi umum dengan melontarkannya pada seluruh kelompok. Bersoal jawab dengan satu orang saja di depan sekian banyak peserta dapat menimbulkan kebosanan dan kejengkelan. Tidak diskriminatif : masyarakat biasanya heterogen, dalam jenis kelamin, dalam usia, dalam dasar pendidikan, dalam latar belakang kebudayaan, dalam budaya, dalam agama, dalam pengalaman, dalam kecerdasan. Ada pula yang aktif dan dinamis, agresif, ada juga yang pendiam, dan lamban. Diantara  wanita ada pula yang menonjol cantiknya, ada pula yang termasuk jelek. Baik  kalau fasilitator berusaha untuk memberikan pelatihan kepada semua masyarakat secara merata, bukan hanya kepada satu dua orang yang secara pribadi disukainya.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

31

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

BAB II MEMULAI PEKERJAAN TKST DILAPANGAN Darimana TKST memulai pendampingan RT? 1. Perkenalan dan sosialiasi

TKST wajib memperkenalkan diri Kertas Kerja yang harus disiapkan TKST : kepada Ketua RT, Ketua RW, Kepala 1. Pelajari dan pahami latar belakang, Desa dan masyarakat setempat. maksud dan tujuan, strategi, capaian dan indikator keberhasilan program Perkenalan yang dilakukan oleh pembangunan berbasis RT TKST setidak-tidaknya, menyangkut 2. Susun jadwal pertemuan dengan Ketua dua hal. Pertama ; perkenalan sebagai RT dan warga untuk masing-masing fasilitator pendamping RT (identitas RT. Konsultasikan Jadwal tersebut pribadi, latar belakang, kedudukan, dengan Ketua RT, sesuaikan dengan sikon di RT bersangkutan, bila tidak  tugas dan fungsi sebagai TKST). bisa siang hari lakukan pertemuan Kegiatan ini bertujuan agar Ketua RT malam hari. dan warga di setiap desa mengetahui 3. Persiapkan materi yang akan dibahas dan mengenali pendamping RT yang dalam agenda Rapat/Musyawarah ada disetiap desa. Kedua, TKST wajib Sosialisasi dengan Ketua RT dan warga setempat melakukan sosialiasi terhadap 4. Buat Notulensi Rapat Pertemuan dan program pembangunan berbasis RT, daftar hadir peserta. Catat setiap nama meliputi antara lain ; latar belakang  yang mengajukan pertanyaan dan isi pembangunan berbasis RT, maksud pertanyaan/tanggapan dan tujuan pembangunan berbasis 5. Berikan penjelasan apa adanya, jangan dilebih-lebihkan atau dikurangi RT, program dan kegiatan, prosedure 6. Berlaku jujur, sopan dan dan sebagainya. Agar proses mendahulukan kepentingan warga. perkenalan dan sosialiasi dapat 7. Dokumentasikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik, maka TKST dalam laporan kegiatan dengan rapi harus mempersiapkan diri, persiapan tersebut meliputi antara lain adalah ; pemahaman TKST terhadap program pembangunan berbasis RT, regulasi desa dan RT, situasi dan kondisi awal masyarakat dan sebagainya. Perkenalan dan sosialiasi ini dilaksanakan disetiap RT, dan diharapkan minimal sebanyak 25% dari warga yang ada disetiap RT mengetahui dan memahamai program pembangunan berbasis RT. 2. Membangun Integrasi Sosial dalam komunitas RT

Menyatu (melebur) dan membangun kepercayaan dalam ditengah-tengah masyarakat menjadi agenda selanjutnya dari seorang TKST. Dalam konteks integritas sosial, seorang TKST harus mampu memahami dan mengikuti nilainilai sosial yang berlaku dalam komunitas tersebut. Jangan sekali-sekali menampakkan diri sebagai sosok yang hebat, angkuh/ego, apalagi terkungkung dengan status sosial yang dimiliki TKST. Misalnya, karena sarjana dan

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

32

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

merupakan tokoh dari masyarakat setempat tidak mau bergaul dengan orang miskin atau mereka yang tidak memiliki pendidikan.Sikap diskriminasi sangat dilarang dalam membangun proses integrasi sosial. Perlakukan semua warga setempat setara dan sejajar, jangan membeda-bedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan sebagainya. Membangun pergaulan sosial, melakukan komunikasi secara terbuka, memperlakukan setiap warga secara adil dan setara, menyelami nilai-nilai sosial  yang berlaku dalam masyarakat, serta menjaga etika seorang Pendamping Sosial adalah kunci keberhasilan dalam membangun integritas sosial. 2. Melakukan Pemetaan Sosial di Tingkat RT

Pemetaan sosial (social mapping) dilaksanakan oleh TKST bersama Ketua RT. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan masyarakat (ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lainnya) secara sistematik dan menyeluruh  yang ada dimasing-masing RT melalui pengumpulan data dan informasi dari berbagai kalangan yang ada di desa atau di RT, dalam pemetaan ini TKST harus menyusun dan melakukan analisis data profile keadaan/situasi lingkungan serta masalah sosial yang ada di setiap RT berdasarkan data yang tersedia . Profile tersebut antara lain berisikan, peta wilayah, karakteristik masyarakat dan masalah sosial yang dihadapi, misalnya kelompok masyarakat miskin, rumah kumuh, anak terlantar berdasarkan waktu-kewaktu, misalnya periode 1970-1980, 1980-1990, 19902000 dan seterusnya yang berlangsung di disetiap RT. Dalam pemetaan sosial ini prinsip utama  yang harus dipegang oleh seorang TKST adalah bagaimana mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin dalam suatu  wilayah RT.

Kertas Kerja TKST : 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pelajari Buku I, Buku II dan Buku III tentang RT Susun Jadwal Kunjungan kemasingmasing Ketua RT dan lakukan supervisi kepada Ketua RT dalam melakukan pendataan. Berikan motivasi dan solusi bila Ketua RT mengalami kesulitan  Apabila Ketua RT kesulitan/tidak d apat terjun langsung dalam melakukan pendataan, TKST harus turun/terjun langsung kelapangan. Catat data Penduduk sesuai Buku I, Buku II dan Buku III. Olah data tersebut dan deskripsikan dalam bentuk narasi analisis kependudukan dimasing-masing RT. (data kuantitatif hasil pendataan dilampirkan) Deskripsikan trend secara umum dari data tersebut, untuk memberikan gambaran secara umum kondisi kependudukan Presentasikan hasil pendataan dan analisis tersebut kepada Ketua RT dan  warga setempat Lakukan Musyawarah Desa bersama Kepala Desa, BPD, LPM dan stakeholder lainnya. Beerikan gambaran dalam musaywarah tersebut hasil pendataan dan aanlisis  yang dilakukan. Dokumentasikan seluruh laporan tersebut dengan rapi

Mengapa data dan informasi tersebut penting? Data dan informasi tersebut penting karena pertama sebagai landasan bagi atau bahan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah, desa dan RT.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

33

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Kedua, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pembangunan. Ketiga, sebagai

sumber informasi bagi pemerintah, Kertas kerja TKST : masyarakat dan stakeholder lainnya. 1. Susun monografi RT (Profile Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Luas Wilayah, Bagi TKST pemetaan sosial penting Potensi dll ) dan bandingkan dengan dilakukan oleh seorang TKST agar? sebelumnya Pertama, mengetahui keadaan warga 2.  Analisis Kapasitas dan Kerentanan Sosial, disetiap RT dan lingkuangannya, Ekonomi dan Politik di Tingkat RT mengenali apa dan siapa warga RT, 3. Sejarah perkembangan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan Masyarakat masalah apa yang dihadapinya, serta Setempat termasuk potensi dan kendala dari sumber-sumber apa yang tersedia setiap orde (waktu) untuk menangani masalah tersebut. 4. Tokoh-tokoh kunci dalam RT yang memiliki Sebab, tanpa mengetahaui lebih kepedulian dalam proses pembangunan dan mampu untuk mendorong aktor lain dalam dahulu sikon dan pengaruh-pengaruh proses pembangunan berbasis RT masyarakat tersebut sulit bagi TKST untuk dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Kedua, mengetahui atau memahami sejarah dan perkembangan suatu masyarakat serta analisis mengenai status masyarakat saat ini. Tanpa pengetahuan ini dapat dipastikan TKST akan mengalami hambatan dalam menerapkan nilai-nilai, sikap-sikap dan tradisi-tradisi pekerjaan sosial maupun dalam memelihara kemapanan dan mengupayakan perubahan. Ketiga; Masyarakat secara konstan berubah. Individu-individu dan kelompok-kelompok begerak kedalam perubahan kekuasaan, struktur ekonomi, sumber pendanaan dan peranan penduduk. Pemetaan sosial akan dapat membantu TKST TKST dalam memahami dan menginterpretasikan perubahan-perubahan tersebut. Bagaimana cara melakukan pemetaan sosial? Pemetaan sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Metode tersebut sangat tergantung dari tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan pemetaan sosial. Berikut ini dperkenalkan beberapa metode dalam melakukan pemetaan sosial. 1. Survey Rumahtangga Beragam-Topik (Multi-Topic Household Survey).

Metode ini biasanya digunakan untuk Survey Pengukuran Standar Hidup atau Living Standards Measurement Survey (LSMS). Survey ini merupakan suatu cara pengumpulan data mengenai berbagai aspek standar hidup secara terintegrasi, seperti pengeluaran, komposisi rumah tangga, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, fertilitas, gizi, tabungan, kegiatan pertanian dan sumber-sumber pendapatan lainnya. 2. Kuesioner Indikator Kesejahteraan Inti (Core Welfare Indicators Questionnaire atau CWIQ). Metode ini merupakan sebuah survey rumah tangga yang meneliti perubahan-perubahan indikator sosial, seperti akses, penggunaan, dan kepuasan terhadap pelayanan sosial dan ekonomi. Metode ini meupakan alat yang cepat dan effektif untuk mengetahui rancangan kegiatan pelayanan bagi orang-orang miskin. Jika alat ini diulang setiap tahun, maka ia dapat digunakan untuk memonitor keberhasilan suatu kegiatan.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

34

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

3. Survey Kepuasan Klien (Client Satisfaction Survey). Survey ini digunakan untuk meneliti efektifitas atau keberhasilan pelayanan pemerintah berdasarkan pengalaman atau aspirasi klien (penerima pelayanan). Metode yang sering disebut sebagai service delivery survey ini mencakup penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi penerima pelayanan dalam memperoleh pelayanan publik, pandangan mereka mengenai kualitas pelayanan, serta kepekaan petugas-petugas pemerintah. 4. Kartu Laporan Penduduk  (Citizen Report Cards). Teknik ini sering digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mirip dengan Survey  Kepuasan Klien, penelitian difokuskan pada tingkat korupsi yang ditemukan oleh penduduk biasa. Penemuan ini kemudian dipublikasikan secara luas dan dipetakan sesuai dengan tingkat dan wilayah geografis. 5. Laporan Statistik. Pekerja sosial dapat pula melakukan pemetaan sosial berdasarkan laporan statistik   yang sudah ada. Laporan statistik mengenai permasalahan sosial seperti jumlah orang miskin, desa tertinggal, status gizi, tingkat buta huruf, dll. biasanya dilakukan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data sensus. Disamping metode diatas, terdapat pula metode yang dikenal dengan Pemantauan Cepat (Rapid Appraisal Methods) Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan stakeholders lainnya mengenai kondisi geografis dan sosial-ekonomi. Metode Pemantauan Cepat meliputi:

1.  Wawancara Informan Kunci (Key Informant Interview).  Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individuindividu tertentu yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di  wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semiterstruktur. 2. Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion ). ). Disikusi kelompok  dapat melibatkan 8-12 anggota yang telah dipilih berdasarkan kesamaan latarbelakang. Perserta diskusi bisa para penerima pelayanan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), atau para ketua Rukun Tetangga. Fasilitator menggunakan petunjuk diskusi, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatannya. 3.  Wawancara Kelompok Masyarakat (Community Group Interview).  Wawancara difasilitasi oleh serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada semua anggota masyarakat dalam suatu pertemuan terbuka. Pewawancara melakukan wawancara secara hati-hati berdasarkan pedoman wawancara  yang sudah disiapkan sebelumnya. 4. Pengamatan Langsung (Direct Observation ). ). Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap masyarakat setempat. Data

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

35

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

 yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai kondisi geografis, sosial-ekonomi, sumber-sumber yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial, dll. 5. Survey Kecil (Mini-Survey). Penerapan kuesioner terstruktur (daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah kecil sample (antara 50-75 orang). Pemilihan responden dapat menggunakan teknik acak (random sampling) ataupun sampel bertujuan (purposive sampling). Wawancara dilakukan pada lokasi-lokasi survey yang terbatas seperti sekitar klinik, sekolah, balai desa. Metode Partisipatoris

Metode partisipatoris merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden. Pertanyaan-pertanyaan umumnya tidak dirancang secara baku, melainkan hanya garis-garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan berkembang berdasarkan proses tanya-jawab dengan responden. Terdapat banyak teknik pengumpulan data partisipatoris. Empat di bawah ini cukup penting diketahui: 1. Penelitian dan Aksi Partisipatoris (Participatory Research and Action). Metode yang terkenal dengan istilah PRA (dulu disebut Participatory  Rural Appraisal) ini merupakan alat pengumpulan data yang sangat berkembang dewasa ini. PRA terfokus pada proses pertukaran informasi dan pembelajaran antara pengumpul data dan responden. Metode ini biasanya menggunakan teknik-teknik visual (penggunaan tanaman, bijibijian, tongkat) sebagai alat penunjuk pendataan sehingga memudahkan masyarakat biasa (bahkan yang buta huruf) berpartisipasi. PRA memiliki banyak sekali teknik, antara lain Lintas Kawasan, Jenjang Pilihan dan Penilaian, Jenjang Matrik Langsung, Diagram Venn, Jenjang Perbandingan Pasangan (Suharto, 1997; 2002; Hikmat, 2001). 2. Stakeholder Analysis. Analisis terhadap para peserta atau pengurus dan anggota suatu program, proyek pembangunan atau organisasi sosial tertentu mengenai isu-isu yang terjadi di lingkungannya, seperti relasi kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Metode ini digunakan terutama untuk  menentukan apa masalah dan kebutuhan suatau organisasi, kelompok, atau masyarakat setempat. 3. Beneficiary Assessment. Pengidentifikasian masalah sosial yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan para penerima pelayanan sosial. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan partisipasi, merancang inisiatif-inisiatif  pembangunan, dan menerima masukan-masukan guna memperbaharui sistem dan kualitas pelayanan dan kegiatan pembangunan. 4. Monitoring dan Evaluasi Partisipatoris (Participatory Monitoring and Evaluation). Metode ini melibatkan anggota masyarakat dari berbagai

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

36

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi. 3. Menyusun Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat RT Secara  Partisipatif 

Rencana kerja merupakan salah satu aksi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Rencana kerja disusun dengan melibatkan Ketua RT dan warga setempat. Proses fasilitasi perencanaan dilakukan oleh TKST berdasarkan atas kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh warga, bukan atas dasar kebutuhan TKST atau proyek semata. Dalam proses penyusunan rencana kerja TKST perlu memperhatikan langkah-langkah, dibawah ini; 1. Merumuskan masalah sosial.

Masalah sosial bukan setiap sesuatu yang dipandang bermasalah, masalah sosial adalah perilaku sosial yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh sebagian besar orang dan memiliki dampak sosial yang besar terhadap proses pembangunan dan peningkatan IPM. Masalah sosial dapat diketahui dari gejala Kertas Kerja : sosial yang ada. Dalam 1. Lakukan Identifikasi Masalah yang merumuskan suatu masalah atau terjadi di setiap RT kebutuhan masyarakat setempat. 2. Lakukan Identifikasi Aktor-aktor  yang perilakunya dianggap TKST harus mampu menentukan bermasalah dalam masyarakat dan bersama masyarakat mana yang apa masalahnya merupakan masalah sosial dan 3. Lakukan analisis dari setiap bukan masalah sosial. TKST juga masalah sebab dan dampak  harus mampu menentukan mana masalah tersebut 4. Identifikasi Solusi dan Alternatif   yang merupakan prioritas Solusi untuk menyelesaikan masalah sosial yang telah masalah tersebut (Solusi yang baik  teridentifikasi tersebut yang adalah solusi yang memiliki merupakan kebutuhan yang beberapa alternatif penyelesaian, harus segera direpons?. tidak tunggal) 5. Identifikasi upaya-upaya Sejauhmana bila masalah sebelumnya yang telah ditempuh tersebut diatasi dapat  warga setempat untuk mengatasi berpengaruh besar terhadap masalah dan keberhasilan maupun peningkatan pembangunan IPM kegagalan yang telah dicapai dalam dan kesejahteraan masyarakat? mengatasi masalah yang ada 6. Diskusikan dengan RT dan warga Sejauhmana sumber daya yang setempat kebutuhan-kebutuhan ada baik di tingkat RT, TKST,  yang rasional untuk mengatasi Pemkab dan Stakeholders lainnya berbagai masalah yang ada mampu untuk menyelesaikan 7. Dokumentasikan seluruh proses masalah tersebut? Siapa yang kegiatan dengan rapi dan sampaikan laporan kepada instansi melaksanakanya? Masalah sosial terkait misalnya menyangkut kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, dll. Dalam perumusan masalah tersebut TKST dapat menggunakan berbagai cara atau metode seperti ; survey, wawancara,

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

37

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

observasi, diskusi kelompok, rapat RT, dan seterusnya. Proses perumusan masalah sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat, bukan berdasar atas asums TKST atau dugaan-dugaan yang belum pasti kebenarannya. 2. Menyusun dan Menetapkan Rencana Program.

Setelah masalah dapat diidentifikasi dan disepakati antara TKST, Ketua RT dan warga dimasing-masing RT. Langkah selanjutnya adalah menyusun prioritas masalah yang harus segera direspon atau ditangani. TKST harus mengurutkan daftar masalah dan bidang-bidang yang ada (hasil identifikasi masalah), dan mengidentifikasi mana yang merupakan prioritas utama yang harus segera diselesaikan pada masa masa sekarang, dan mana yang akan diselesaikan dimasa mendatang.

Proses penyusunan daftar prioritas penanganan masalah tersebut dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Ketua RT dan warga setempat melalui musyawarah/pertemuan di tingkat RT. Kegiatan ini dilaksanakan dimasing-masing RT.

1.

2.

Kertas Kerja TKST Pelajari masalah-masalah yang ada serta dampak dari masalah tersebut? Dalam menentukan prioritas penanganan; usahakan pilih prioritas program yang selama ini memiliki dampak yang besar akibat dari masalah, masalah penanganan tersebut merupakan kebutuhan rakyat banyak, dan bila masalah tersebut diselesaikan akan berdampak luas dan memiliki peningkatan perbaikan kehidupan bagi masyarakat setempat Pertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi, serta kapasitas  yang tersedia. Libatkan masyarakat dalam proses penyusunan daftar prioritas masalah dan penanganan prioritas masalah Buat kertas kerja laporan daftar prioritas penanganan masalah

Hasil penyusunan daftar prioritas penanaganan masalah tersebut kemudian, dibahas dan disolialisasikan ke tingkat desa, bersama Pemerintah Desa, LPM, BPD dan kelembagaan desa lainnya, untuk merumuskan 3. trend secara umum dan sepesifikasi masalah dan 4. penangannya yang harus dilakukan di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.Rumusan rencana aksi 5. program penanganan masalah disampaikan TKST kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dan instansi teknis terkait lainnya yang terkait dengan bidang, tugas dan fungsi serta masalah yang ada.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

38

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

3. Perumusan Tujuan

Tujuan ditujukan untuk merubah Kertas Kerja : keadaan atau kondisi yang negatif  1. Susunlah matrik tujuan yang akan (buruk) kearah yang positif (baik), dicapai, termasuk strategy, hasil atau merubah suatu keadaan yang dan indikator keberhasilan. 2. Rumusan tujuan harus jelas, tidak diiginkan kearah cita-cita manfaat dan dampak, dan TKST ideal yang diinginkan atau harus mampu menganalisis diharapkan, misalnya dari kemungkinan apa atau dampak  ketidakberdayaan masyarakat apa yang akan muncul jika tujuan menjadi keberdayaan masyarakat, tersebut tercapai 3. Lakukan analisis faktor-faktor yang dari ketidakmandirian menjadi mendukung dan yang mandiri, dari ketidakmampuan menghambat tujuan, termasuk  menjadi mampu dan seterusnya. peluang yang dimungkinkan dalam Dalam perumusan tujuan TKST mencapai tujuan perlu merumuskan secara spesifik, 4.  Ajak Ketua RT dan warga setempat untuk merumuskan tujuan dan semakin spesifik semakin mudah indikator keberhasilan tujuan melakukan evaluasi tentang program pencapaian tujuan-tujuan. Dilihat 5. Catat setiap kemajuan/kelamahan dari waktunya, tujuan tersebut program dalam mencapai tujuan ada yang bersifat jangka pendek, 6. dokumentasikan dan laporkan kepada instansi, Ketua RT dan menegah maupun jangka panjang.  warga setempat Tugas TKST setelah berhasil mengidentifikasi masalah dan mendiganosa penyebab-peyebab masalah, maka harus mampu merumuskan tujuan dari setiap solusi yang telah ditujukan. Dan untuk mengukur sejauhmanakah keberhasilan program atau suatu kegiatan tersebut mencapai tujuan atau sebaliknya, tidak  mencapai tujuannya. Maka, TKST harus menyusun indikator keberhasilan dari setiap tujuan atau hasil yang ingin diharapkan. Penyusunan tujuan, hasil yang ingin dicapai dan indikator keberhasilan dari setiap program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh TKST harus melibatkan Ketua RT dan warga setempat. Dan untuk melaksanakan supervisi dan pengawasan maka, TKST juga memberikan tujuan, target, dan indikator keberhasilan tersebut kepada Pemerintah Desa ditingkat Desa, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Instansi terkait lainnya. Untuk memudahkan dalam perumusan tujuan, TKST dapat melihat teknik merumuskan tujuan secara bertingkat :

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

39

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Rumus tujuan bertingkat : Tujuan ini akan tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai Tujuan ini akan tercapai jika tujuan Pokok/Sub Pokok  tercapai Tujuan ini tercapai jika tujuan sub-sub pokok tercapai Tujuan ini akan tercapai jika tujuan sub-sub/output tercapai, dst

Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka pendek 

Tujuan A

Tujuan B

B1

B2

B.2.1.

B.2.2.

B.2.3.

3. Penentuan kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah sejumlah orang  yang akan ditingkatkan kualitas hidupnya melalui program yang telah ditetapkan dan dalam konteks pembangunan berbasis RT kelompok  sasaran tersebut adalah tertuju pada kelompok masyarakat miskin atau Orang Susah. Dalam menentukan kelompok sasaran atau orang miskin, TKST dapat menggunakan Metode Wealth Rangking (PWR) atau pemetaan kemiskinan secara partisipatif. Langkah sederhana yang dapat dilakukan TKST misalnya adalah : 







Buat daftar jumlah penduduk  disetiap RT beserta nama-nama penduduk dalam wilayah RT tersebut  Ajak masyarakat disksusi untuk  merumuskan konsep tentang kemiskinan menurut presfektif  mereka Rumuskan ukuran-ukuran atau indikator seseorang Kepala Keluarga dan perempuan atau individu dikatakan miskin serta ukuran seseorang dikatakan kaya dalam pandangan warga setempat Buat susunan 1,2,3,4,5 dan seterusnya, tanyakan kepada setiap warga siapa sajakah yang menurut mereka sangat miskin,miskin, kaya, sangat kaya dan seterusnya dan minta alasan kepada warga mengapa seseorang tersebut dikatakan miskin.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

Kertas Kerja 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pelajari konsep dan metodelogi tentang kemiskinan dan hasil penelitian/laporan terkaiat dengan kemiskinan Baca Metode PWR (Poor  Wealt Rangking) secara mendalam Buat Peta RT bersama-sama masyarakat setempat, beserta peta  Warga/Penduduk yang tinggal di RT tersebut. (Pastikan semua penduduk  tercatat dalam RT)  Ajak warga setempat untuk  musyawarah/mendiskusikan konsep tentang kemiskinan Lakukan pemetaan bersama  warga secara bersama-sama siapa sajakah di wilayah RT tersebut yang miskin Susun laporan tentang peta kemiskinan di setiap RT.

40

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)



Minta pendapat Ketua RT dan warga kembali untuk memastikan kebenaran apakah data yang telah tercatat sudah benar atau perlu dilakukan revisi.

4. Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana. Sumber adalah segala sesuatu  yang dapat digunakan untuk menunjang program kegiatan, termasuk  didalamnya adalah sarana, sumber dana, dan sumber daya manusia.Faktor pendukung ini harus diperhatikan oleh TKST dalam menyusun suatu program atau kegiatan. Analisis terhadap ketersediaan sumber dan tenaga pelaksana dirumuskan oleh para pendamping untuk  memastikan apakah solusi dan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan oleh setiap warga dari masingmasing RT memiliki ketersediaan sumber dan tenaga pelaksana? Bagaimana cara untuk menutupi kelemahan ketersediaan sumber dan tenaga pelaksana, alternatif apa yang bisa ditempuh dan seterusnya. Dalam konteks ini TKST juga harus bisa menggali modal sosial yang dimiliki warga setempat, pihak ketiga dan sebagainya. Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana perlu dilakukan analisis sebelum pelaksanaan program dilaksanakan bertujuan untuk memastikan sejauhmana faktor pendukung yang tersedia untuk melaksanakan program atau kegiatan tersebut. Sehingga, dikemudian hari TKST tidak mengalami “kebingungan” atas rencana program yang akan dilaksanakan.

5. Penentuan strategi dan jadwal kegiatan. Strategi adalah cara atau metoda yang dapat digunakan dalam melaksanakan program kegiatan. Strategy merupakan salah satu faktor pendukung yang akan sangat menentukan apakah tujuan yang hendak dicapai dalam suatu program/kegiatan dapat berhasil ataukah tidak. Sebaiknya, TKST mengidentifikasi terlebih dahulu strategy apa saja yang dapat dilaksanakan secara efektif. Dan sebaiknya jangan terpaku dengan satu strategy, sebab bila hanya satu strategy, jika gagal, maka TKST akan mengalami ”kesulitan” dalam melaksanakan program/kegiatan. Semakin banyak strategy sebenarnya akan semakin kreatif TKST dalam mencari jalan keluar penyelesaian pelaksanaan program. Untuk penyusunan jadwal kegiatan, TKST harus melihat kalender musim dalam RT bersangkutan. Sebaiknya jadwal kegiatan disusun secara bersama-sama dengan masyarakat setempat, dan jadwal tersebut harus disosialisasikan agar setiap Ketua RT dan warga dapat mengetahui dan mengingatkan TKST dalam pelaksanaan program.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

41

Buku PanduanProgram PanduanProgram Pembangunan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

6. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk  memantau proses dan hasil pelaksanaan program. Apakah program dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi dan jadwal kegiatan? Apakah program sudah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Suatu kegiatan indikator keberhasilan dan sebagainya.

Monitoring dan evaluasi program pembangunan berbasis RT akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan. Pertama, monev secara partisipatif, TKST melakukan evaluasi atas tiap kegiatannya bersama Ketua RT dan warga setempat, dalam proses ini melibatkan pula warga setempat, khususnya kelompok sasaran program. Kedua, monev yang akan dilakukan instansi terkait dan consultan program pembangunan berbasis RT. 7. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama 

Keberhasilan seorang pendamping RT (TKST) pada dasarnya terletak  dari sejauhmana TKST mampu membangun partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Yakni partisipasi masyarakat pada tahap implementasi pembangunan. Perencanaan yang baik tanpa implementasi  yang baik tentu hanya akan sia-sia. Dalam pelaksanaan program TKSTharus menjadi lini terdepan, dan harus menunjukkan sikap proaktif. Sebab, TKST adalah cermin dan panutan dari masyarakat setempat.  Jangan sekali-kali membatalkan secara sepihak program/kegiatan yang telah disepakati bersama dengan masyarakat. Sebab, masyarakat akan kecewa dan kpercayaan masyarakat terhadap TKST akan hilang.  Jika kepercayaan masyarakat telah hilang, maka Anda sebagai TKST akan memulai dari nol lagi. Dan akan sangat sulit mengembalikkan kepercayaan yang sebelumnya telah dimiliki. 8.

Menyusun Laporan Kegiatan Secara Berkala 

Laporan kegiatan disusun perhari oleh setiap fasilitator pendamping desa. Proses pencatatan laporan harian ini untuk memastikan apasaja  yang terjadi setiap hari pada tiap-tiap RT dalam desa. Sekaligus sebagai bahan untuk melihat sejauhmanakah keberhasilan pelaksanaan proses pendampingan dilakukan olehs eorang pendamping sosial.

Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 

42