Buku Lisensi Atau Waralaba eBook

::;; :;, c.; • I

4" """

W,C(

L

I ' tUt-.I ,,'Of •.-'\ I r+

...,

C.

LISENSI ATAU WARALABA Suatu Panduan Praktis

GUNAWAN WIDJAJA

-'._- --

MILT:o< PERPUST,\ K,1 J\~) FA ~t:LT,;~: HUKUM

I, ..

" IIVr;J)Si -, .'" 't .. . U1., '_-n \. s ...·· S ,L'l :::: iJ / 4 tJ\_" l~ )',

~ 1 ,., ~ f,"; '::,t tJ/\ y 0 G v ., K A ~ ' T i:',

\D

Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada JAKARTA

I

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDD

WUAYA, Gunawan Lisensi atauwaralaba: suatupanduan praktislGunawan Widjaja.Ed. 1., Cet,2.-Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004. viii, 280him., 21 cm. Bibliografi: him. 113 ISBN 979-421-885-5

1. Perjanjian lisensi-i-Aspekhukum I. Judul Il, Seri

343.07

Hakcipta2002, padaPenulis Dilarang mengutip sebagian atauseluruh isi bukuinidengan earnapapun, termasuk dengan earn penggunaan mesin fotokopi, tanpaizinsahdaripenerbit Cetakan pertama, Februari 2002 Cetakan kedua, April 2004

2002.0685 RAJ Gunawan Widjaja USENSI ATAUWARALABA: Suatu Panduan Praktis Hakpenerbitan padaPT RajaGrafindo Persada, Jakarta Disain Cover olehRahmatika Dicetak di FajarInterpratama Offset PT RajaGrafindo Persada JI.Pelepah Hijau IVTN.I. No. 14-15 Kelapa Gading Permai Jakarta 14240 TellFax : 4520951-4529409 E-mail : rajaperstsindo.net.id Http ://www.rajawaiipers.com

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Buku Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada PT RajaGrafindo Persada, yang kembali bersedia untuk menerbitkan buku ini sebagai pelengkap atau supplemen dari dua buku kami terdahulu,yaitu buku Seri Hukum Bisnis:Lisensi, dan Seri Hukum Bisnis: Waralaba. Dalam buku Seri Hukum Bisnis: Lisensi, dan buku Seri Hukum Bisnis: Waralaba para pembaca disodorkan konsep dan konsepsi dasar Iisensi dan waralaba, secara terpisah, sebagai bentuk-bentuk pengembangan usaha (secara internasional) yang lebih moderat dan menguntungkan dibanding sekadar hanya melakukan kegiatan ekspor impor dan imbal beli secara tradisional. Melalui kedua bentuk pengembangan usaha tersebut, yaitu Iisensi dan waralaba, pengusaha memastikan dirinya memperoleh imbalan usaha yang jauh lebih baik dan lebih besar, dengan tanpa melibatkan "investasi" yang lebih besar lagi. Sebagai pelengkap dan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, khususnya dalam bentuk implementasi dari konsep dan konsepsi Iisensi dan waralaba yang telah

VI

Lisensi atauWaralaba:Suatu Pengantar Praktis

dijelaskan dalam kedua buku tersebut, dihadirkanlah buku ini yang memberikan petunjuk praktis pembentukan dan penyusunan perjanjian pemberian lisensi dan perjanjian pemberian waralaba menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia. Meskipun tidak spesifik Indonesia, contoh perjanjian pemberianlisensi dan perjanjian pemberian waralaba yang diperoleh dari situs aslinya (Microsoft, W@P, dan City of Pittsburgh) diharapkan dapat memberikan contoh konkret perjanjian pemberian lisensi dan perjanjian pemberian waralaba. Memiliki kedua buku Seri Hukum Bisnis, tentang Lisensi dan Waralaba tanpa merriiliki buku ini rasanya kurang klop; dan sebaliknya, sebagai kelanjutan, pelengkap atau supplemen dari kedua buku Seri Hukum Bisnis tersebut, pemahaman akan buku ini akan terasa sangat hambar tanpa didahului pengetahuan akan konsep dan konsepsi dasar dari lisensi dan waralaba itu sendiri. Dengan memiliki buku ini bersama-sama dengan buku Seri Hukum Bisnis, tentang Lisensi dan Waralaba, para pembaca sekalian akan mempunyai pengetahuan yang komprehensif dan wawasan yang jernih tentang lisensi dan waralaba. Bagi para pengusaha, pemahaman yang menyeluruh tersebut akan sangat bermanfaat dalam melakukan pengembangan usaha melalui lisensi dan atau waralaba diIndonesia, secara optimum. Akhir kata penulis berharap, agar buku ini dapat memberikan manfaat yang optimum bagi kalangan usahawan Indonesia yang terlibat secara langsung dalam dunia bisnis lisensi dan atau waralaba, para akademisi, dan mereka yang tertarik dengan kegiatan usaha dalam bentuk lisensi dan atau waralaba. Sumbang saran dan kritik pembaca sekalian sangatlah diharapkan untuk menyempurnakan buku ini lebih lanjut. Jakarta, medio November 2001 Gunawan Widjaja

VII

DAFTARISI

KATA PENGANTAR

V

BABI

PENDAHUlUAN

i

BABII

KONSEPSI USENSI DAN WARALABA

9 9

BAB III

A.

Pengertian Iisensi

B.

Makna dan Pengertian Franchise (Waralaba)

PENGATURAN USENSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu B. Pengaturan Iisensi dalam Undang-Undang Merek

14 21

A.

BABN

C.

Pengaturan Iisensi dalam Undang-Undang Paten

D.

Pengaturan Iisensi dalam Hak Cipta

PENGATURAN WARALABA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA A. Pengantar

23 30 35 42 43 43

VIII

Lisensi atauWaralaba:Suatu Pengantar Praktis

B. C.

BAB V

BAB VI

Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal18 ]uni 1997 tentang Waralaba

48

Waralaba Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPPlKepl7/1997 tanggal30 ]uli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba

55

USENSI ATAU WARALABA - BERBAGAI PERTIMBANGAN A. Menyusun dan Membuat Perjaniian Ilsensi atau Waralaba

61

B.

Pembuatan dan Penyusunan Perjanjian Waralaba

80

C.

Iisensi atau Waralaba

61 101

PENUTUP

107

A. Kesimpulan

107

B.

111

Saran

DAFfAR PUSTAKA

113

IAMPIRAN 1 Microsoft licensing Product Use Rights

123

IAMPIRAN2 license Agreement W@P

186

IAMPIRAN3 Franchise Agreement between the City ofPittsburgh &AT&T Cable Services

196

1

1 PENDAHULUAN

Warren J. Keegen dalam bukunya Global Marketing Management (Keegen, 1989: 294) mengatakan bahwa pengembangan usaha seeara internasional dapat dilakukan dengan sekurangnya lima macam eara: 1. dengan eara ekspor, 2. melalui pemberian lisensi; 3. dalam bentukfranchising (waralaba); 4. pembentukan perusahaan patungan (joint ventures); 5. total ownership atau pemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui direct ownership (kepemilikan langsung) ataupun akuisisi. Ekspor merupakan salah satu bentuk internasionalisasi produk atau jasa yang paling sederhana tanpa melibatkan diri seeara langsung dan mendalam dengan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik dari negara tujuan ekspor. Seperti dijelaskan dalam buku Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional-Ekspor lmpor danImbal Beli (Widjaja dan Yani, 2000) kegiatan ekspor pada dasarnya merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan seeara internasional. Agak berbeda

2

Lisensi atauWaralaba: Suatu Pengantar Praktis

dengan kegiatan jual beli pada umumnya, jual beli secara Internasional ini melibatkan berbagai macam instrumen, sarana, dan lembaga lainnya. Semua ini diperlukan agar, baik penjual (eksportir) maupun pembeli (importir) mendapatkan hak-hak mereka secara layak sebagaimana mestinya. Bagi pemilik usahalpengusaha, adakalanya kegiatan ekspor ini tidak mendatangkan keuntungan yang optimum. Hal ini dapat terjadi baik karena faktor-faktor teritorial yang berdampak ekonomis maupun faktor-faktor yang bersifat politis. ]auhnya jarak yangharus ditempuh oleh suatu produk dari negara asal menuju pada negara tujuan adakalanya meningkatkan baik faktor biaya maupun faktor risiko tidak sampainya produk yang diekspor ke negara tujuan. Faktor biaya pengiriman yang cukup mahal dari negara asal menuju negara tujuan ekspor kadangkala mernbuat produk yang diekspor kurang dapat bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh produsen-produsen yang berasal dari, baik negara tujuan itu sendiri rnaupun negara sekitarnya. Faktor risiko yang disebutkan belakangan, dari sudut pemasaran, merupakan hal yang boleh dikatakan sangat buruk. Meskipun secara finansial, eksportir tidak dirugikan, namun dalam distribusi produk ia sudah mengalami kemunduran. Hilangnya barang atau produk eksportir dalam pasar (luar negeri) tentunya akan segera diisi oleh produk lainnya yang sejenis, dan ini berarti hilangnya kesempatan bagi eksportir untuk mengembangkan usahanya (Widjaja, 2001: 2). Pembentukan perusahaan patungan untuk memproduksi barang atau jasa yang dihasilkan melahirkan risiko yang cukup besar bagi seorang pengusaha, khususnya yang berhubungan dengan masalah sosial politik dari negara di mana investasi akan dilakukan. Demikian juga halnya investasi langsung (direct invesment) dan akuisisi bisnis hanya mungkin dan akan dilakukan jika secara ekonomis,

Pendahuluan

3

sosial, dan politis dimungkinkan. Nasionalisasi, mungkin kata inilah, yang senantiasa menghantui pengembangan usaha dalam bentuk pendirian perusahaan, baik dalam bentuk usaha patungan atau kerja sama maupun perusahaan yang dikuasai seluruhnya. Selain nasionalisasi, adakalanya struktur budaya dan aturan hukum yang berlaku (cultural andlegal constraint) juga dapat menyulitkan dilakukannya investasi Iangsung dan akuisisi bisnis oleh seorang pengusaha (Widjaja, 2001: 2-3). Sebagai alternatif upaya untuk Iebih mendekatkan diri pada konsumen di negara tujuan, serta untuk mengurangi dampak biaya transportasi ekspor yang tinggi, serta risiko hiIangnya produk dari pasaran sebagai akibat risiko transportasi dan embargo yang mungkin dilakukan secara politis, maka mulailah diupayakan untuk mengembangkan suatu bentuk usaha baru yang dikenal dengan nama lisensi (Widjaja, 2001: 3). Secara umum dalam Black's Law Dictionary, lisensi ini diartikan sebagai "Apersona! priVilege to do some particular act or . 0ifacts... ". senes atau The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would notallowable.

Artinya, lisensi adaIah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang daIam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum (Widjaja, 2001: 3). MelaIui lisensi, pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak untuk membuat produk yang akan dijual tersebut. Izin untuk mem-

4

Lisensi atauWaralaba:Suatu Pengantar Praktis

buat produk tersebut bukan diberikan dengan curna-curna. Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan nama royalty. Besarnya royalti ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu (Widjaja, 2001: 3). Warren]. Keegen (Keegen, 1989: 296) menyatakan bahwa biaya pemberian lisensi ini tidak besar, dan karenanya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan seeara lebih optimal. Meskipun demikian, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi seorang pengusaha yang ingin melebarkan dan mengembangkan sayap usahanya melalui pemberian lisensi ini. Pemberian lisensi harus dilakukan seeara selektif agar dapat tereipta suatu sinergi yang optimum (Widjaja, 2001: 4). Memang tidak dapat disangkal dengan kemampuan teknologi dan pengetahuan (know bow) yang unik, dan biasanya sedikit lebih maju atau inovatif, pengusaha dapat dengan mudah menawarkan kelebihan kemampuannya tersebut kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya. Namun bukan hal itu yang menjadi sorotan, menurut Keegen potensi mitra usaha yang diberikan lisensi merupakan kunci utama keberhasilan suatu bentuk lisensi. Pemberian izin penggunaan teknologi dan atau pengetahuan saja dalam banyak hal masih dirasakan kurang eukup oleh kalangan usahawan, khususnya bagi mereka yang berorientasi internasional. Bagi mereka konsumen di manapun berada harus dapat mengenali keberadaan mereka. Oleh karena itu, suatu kesamaan dalam segala wujud dan segi mulai dipikirkan. Mereka tidak hanya bieara soal teknologi atau pengetahuan yang sama yang dipergunakan untuk membuat produk yang dihasilkan, melainkan juga suatu eitra (image), pesona, eara-eara menghadapi

Pendahuluan

5

konsumen hingga pada penampilan yang serupa dan harga yang hampir seragam. Pemberian lisensi kemudian berkembang dari hanya bentuk lisensi teknologi menjadi lisensi dalam berbagai maeam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya, termasuk-di dalamnya lisensi atas merek dagang, hak cipta, desain industri, bahkan juga rahasia dagang (Widjaja, 2001: 4). Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak, yang sementara dapat bersifat eksklusif maupun bersifat noneksklusif. Pemberian hak ini kemudian dirasakan tidak eukup, jika Pemberi Lisensi bermaksud untuk melakukan "penyeragaman total", yang tidak hanya dalam bentuk hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan Iisensi tersebut. Untuk itu maka mulai dikembangkanlah Franchise (waralaba) sebagaialtematifpengembangan usaha,khususnya yang dilakukan seeara intemasional dan world wide. Sebagaimana halnya pemberian Iisensi, waralaba ini pun sesungguhnya mengandalkan pada kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralabanya melalui tata eara, proses serta suatu code of conduct dan sistem yang .telah ditentukan oleh pengusaha Franchisor. Dalam waralaba ini dapat dikatakan bahwa sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pengusaha Franchisor, maka mitra usaha diberikan hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual dari pengusaha Franchisor, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak eipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pengusaha Franchisor selanjutnya memperoleh imbalan royalti atas penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual mereka oleh Penerima Waralaba (Widjaja, 2001: 4-5).

6

Lisensi atau\Varalaba:Suatu Pengantar Praktis

Demikianlah dapat kita lihat bahwa ternyata lisensi dan waralaba dapat dipergunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya secara tanpa batas (borderless) kemana pun juga ke seluruh bagian dunia. Namun demikian, ada satu hal yang oleh Keegen dikatakan perlu mendapat perhatian yang lebih saksama dari seorang pengusaha yang akan memberikan lisensi dan atau waralaba, yaitu masalah ketentuan hukum yang berlaku di negara di mana lisensi atau waralaba akan diberikan atau dikembangkan. Menurut Keegen adakalanya Penerima Iisensi atau Franchise dapat beralih "wujud" dari mitra usaha menjadi kompetitor. Hal ini merupakan suatu ancaman yang tidak pelak sangat merugikan kepentingan pengusaha yang akan mengembangkan usahanya dalam bentuk lisensi atau waralaba (Widjaja, 2001: 5). Pada sisi lain, seorang atau suatu pihak Penerima Iisensi atau waralaba yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha Pernberi Iisensi atau waralaba menurut ketentuan dan tata cara yang dlberikan, juga ~em_~~lu ~a~ kepastian bahwa kegiata_n usaha yang sedang dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan memang merupakan suatu produk yang disukai oleh m~yara~!, ~e~_a~ _dapat mernberikan suatu manfaat (finansial) baginya. Ini berarti lisensi dan waralaba sesungguhnya hanya memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha Pemberi Iisensi atau waralaba maupun mitra usaha Penerima Iisensi dan Franchise, yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum (Widjaja, 2001: 5)..: .. ._ . p_e!1gan demikian maka sesungguhnya seorang pengusaha dihadER~a n._pad~_ d.I,l~~p.iJjhal} . investasi tidak.langsung,..yaitu lisensi atau waralaba. Mana yang akan dipilih dan dipergunakan sebagai metode pengembangan usaha sangat bergantungpada iklim hukum yang berlaku di suatu negara. Ini berarti seorang pengusaha yang akan

Pendabuluan

7

mengembangkan usahanya di Indonesia, melalui lisensi atau waralaba, harus memperhatikan dengan cermat dan saksama, bagaimana ketentuan hukum yang ada di negara Republik Indonesia, yang mengatur mengenai lisensi dan waralaba. Pengaturan hukum yang berbeda akan membawa kepada konsekuensi ekonomis yang juga mungkin akan berbeda. Atas dasar pemikiran tersebut maka rasanya perlu bagi para pengusaha tersebut untuk mengetahui secara jelas bagaimana sesungguhnya pengaturan mengenai lisensi dan waralaba diIndonesia. Buku ini, yang terdiri dari enam bab diharapkan dapat menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan pedoman praktis bagi kalangan usahawan dalam memilih dan menentukan bentuk pengembangan usaha di Indonesia yang hendak ditempuh "Iisensi atau Waralaba ". Bab perrama merupakan bab pendahuluan memberikan gambaran umum mengenai bentuk-bentuk, pengembangan usaha (secara intemasional) yang dapat ditempuh oleh setiap pengusaha yang bermaksud untuk melakukan pengembangan usahanya, dari bentuk yang paling .konvensional hingga penyertaan langsung. Bab kedua menjelaskan mengenai konsepsi lisensi dan waralaba, sebagai suatu bentuk pengembangan usaha. Bab ketiga menguraikan ketentuan yang mengatur mengenai lisensi di Indonesia. Bab keempat menjelaskan mengenai pengaturan waralaba di Indonesia. Bab kelima yang merupakan tema sentral tulisan ini menjabarkan proses pembuatan dan penyusunan suatu perjanjian lisensi dan perjanjian waralaba menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam bab kelima ini juga akan dijelaskan perbedaan dalam pembuatan dan penyusunan perjanjian lisensi dan perjanjian waralaba yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya di Indonesia. Perbedaanperbedaan menurut hukum tersebut, dengan segala konsekuensinya

8

lisensi atauWaralaba:Suatu Pengantar Praetis

diharapkan dapat menjadi dan merupakan pertimbangan pokok dalam memilih bentuk ''Lisensi atau Waralaba" agar nantinya tidak terjebak dalam sistem hukum yang berlaku. Bab keenam yang merupakan bab penutup akan memberikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi praktik dunia usaha.

9

2 KONSEPSI LISENSI DAN WARALABA

A. PENGERTIAN LISENSI Seperti telah disebutkan dalam Bab I Buku ini, dalam Black's law Dictionary lisensi ini diartikan sebagai