Buku CSR.pdf

CSR 2016

Kata Pengantar

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan, rahmat dan hidayah-Nya, maka tersusunlah buku “Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Perencanaan Pembangunan dalam Program Tanggung Jawab Sosial (CSR & PKBL) Perusahaan di Kabupaten Gresik Tahun 2016“. Buku ini berisikan hasil-hasil kegiatan koordinasi terkait CSR maupun PKBL yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Gresik. Tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak dan stakeholder yang memiliki sumbangsih yang cukup besar, khususnya rekan-rekan Perusahaan, Tim CSR Kecamatan, dan SKPD terkait yang telah membantu dalam proses kegiatan tersebut, hingga secara keseluruhan dapat diselesaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memeberi kelimpahan petunjuk kepada kita semua. Semoga apa yg telah kita perbuat untuk kemajuan Kabupaten Gresik menjadi ibadah yang diberkahi oleh-Nya.

Gresik,

Desember 2016

-i-

CSR 2016

Daftar Isi

KATA PENGANTAR......................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................

ii

PENDAHULUAN .........................................................................

1



Latar Belakang .....................................................................................................................

1



Manfaat CSR .......................................................................................................................

3

PERATURAN & REGULASI CSR DI KABUPATEN GRESIK .................

5

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .............................

5

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ...................................................

6

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ............................

6

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin..................

7

5) Undang-Undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi...............................

7

6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.........................................................................................

8

7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil...............................................................................................

8

-ii-

CSR 2016 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial ...........................................

9

9) Keputusan Menteri BUMN PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan .......................

10

10) Keputusan Menteri BUMN PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara .....................................................

11

11) ISO 26000, merupakan Standar Internasional dalam Bidang Corporate Social Responsibility .......................................................................................................................

13

12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan...............................................................................................................

14

13) Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik ................................

14

14) Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik. ...............................

16

15) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik ................................................

CSR & PKBL KABUPATEN GRESIK .............................................. 

Sejarah CSR Kabupaten Gresik .........................................................................................

KEGIATAN KOORDINASI TIM CSR KABUPATEN GRESIK ................

17

20 20

33



Koordinasi Tim CSR Kabupaten Gresik ............................................................................

33



Hasil Koordinasi CSR Kabupaten Gresik ..........................................................................

35

KEGIATAN TIM KOORDINASI CSR KECAMATAN ............................ 

Tugas Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan ..............................................................

36 36 -iii-

CSR 2016 

Hasil-hasil Koordinasi Kerja Tim CSR Kecamatan ...........................................................

40



Surat Keputusan (SK) TIM Koordinasi CSR Kecamatan...................................................

42

PENUTUP .............................................................................................................

48



Kesimpulan ..........................................................................................................................

48



Rekomendasi .......................................................................................................................

50

CSR PERUSAHAAN – PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK ..................

52

-iv-

CSR 2016

PENDAHULUAN Latar Belakang Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. Hal itu bisa terjadi dengan dua cara yaitu cara positif dan negatif. Secara positif, perusahaan bisa melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok di dalamnya. Contohnya menyelenggarakan pelatihan

keterampilan

untuk

penganggur.

Kegiatan

seperti

itu

hanya

mengeluarkan dana dan tidak mendapat sesuatu kembali. Tujuannya semata-mata sosial dan sama sekali tidak ada maksud ekonomi. Secara negatif, perusahaan bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat. Kegiatan-kegiatan itu bisa membawa keuntungan ekonomis tapi perusahaan mempunyai alasan untuk tidak melakukannya. Jika kita membedakan tanggung jawab sosial dalam arti positif dan dalam arti negatif, langsung menjadi jelas konsekuensinya dalam rangka etika.

-1-

CSR 2016 Sekarang, seiring dengan makin kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, konsep CSR menjadi meluas maknanya, salah satunya adalah niat baik dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal sehingga memberikian kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal (masyarakat), dan lingkungan secara luas. Dengan pengertian di atas tentang konsep CSR, pengembangan model CSR (CSR Models) mengalami pergeseran dari dari perspektif shareholder ke perspektif stakeholder, artinya kehadiran perusahaan harus dilihat dari dan untuk mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, dalam hal ini tidak hanya pemilik bisnis saja akan tetapi diperluas dalam kelompok yang lebih lebar. Namun demikian tentunya tingkat kepentingan setiap stakeholder akan berbeda, mulai dari karyawan, pembeli, pemilik, pemasok, dan komunitas lokal, organisasi nirlaba, aktivis, pemerintah, sampai dengan media yang secara tidak langsung berhubungan dengan perusahaan. Di sisi yang lain dari hubungan antara industri/perusahaan dengan masyarakat juga terdapat peran penting pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam menjembatani

hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Kondisi

dimana terdapat hubungan yang baik antara tiga aktor utama dalam pembangunan yaitu industri/perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah itulah yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan.

-2-

CSR 2016 Hingga tahun 2016 sudah banyak pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bersama-sama Perusahaan, dan Masyarakat membahas banyak hal mengenai CSR. Sebagai hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan selama beberapa tahun, sudah berjalannya koordinasi di Tim Koordinasi CSR Tingkat Kabupaten dan 6 (enam) Tim Koordinasi CSR di Tingkat Kecamatan, yaitu di Kecamatan Gesik, Kebomas, Manyar, Driyorejo, Wringinanom, serta Menganti dan Kedamean.

Manfaat CSR Kelancaran operasional perusahaan adalah yang utama dan dalam hal ini membangun komunikasi dengan stakeholder adalah kuncinya. Kegiatan CSR selain sebagai wujud peran serta perusahaan dalam meningkatkn taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi juga sebagai modal jaminan kelancaran operasi,

dimana

apabila

terdapat

gangguan

yang

diakibatkan

dari

ketidakharmonisan dari stakeholder maka nilai kerugian yang ditanggung oleh perusahaan menjadi besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan melalui program CSR. Berikut beberapa manfaat dari CSR:

BAGI PERUSAHAAN 1. Terciptanya hubungan yang harmonis 2. Keberlanjutan kelancaran operasional 3. Terciptanya kondisi yang aman dan kondusif 4. Menambah citra perusahaan

-3-

CSR 2016 BAGI MASYARAKAT 1. Adanya solusi pemecahan masalah 2. Keberlanjutan dan peningkatan sosial ekonomi 3. Terciptanya kemandirian masyarakat 4. Peningkatan taraf hidup masyarakat

BAGI PEMERINTAH DAERAH 1. Adanya dukungan program pemerintah 2. Harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan 3. Sinergi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

-4-

CSR 2016

PERATURAN & REGULASI CSR DI KABUPATEN GRESIK Pelaksanaaan kegiatan koordinasi program hingga pelaksanaan PKBL & CSR yang ada di Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat telah mengacu pada beberapa landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemahaman tentang regulasi yang mengatur tentang CSR memang perlu disampaikan kepada seluruh stakeholder yang terkait. Hal ini dimaksudkan adanya kesamaan pengertian dan persepsi tentang CSR, baik di tataran Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat sebagai penerima CSR. Berikut adalah regulasi terkait pelaksanaan PKBL & CSR yang ada di Kabupaten Gresik:

(1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 "Setiap penanaman modal berkewajiban: a.

menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b.

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

c.

membuat

laporan

tentang

kegiatan

penanaman

modal

dan

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d.

menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan

e.

mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan."

Pasal 34 Ayat (1) "Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: -5-

CSR 2016 a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.”

(2)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 88 Ayat (1) “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”. Pasal 88 Ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.”

(3)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 Ayat (1) “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Pasal 74 Ayat (2) “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

merupakan

kewajiban

Perseroan

yang

dianggarkan

dan

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” Pasal 74 Ayat (3) “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Pasal 74 Ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.” -6-

CSR 2016 (4)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, melainkan terdapat klausul dalam pasal 36. Pasal 36 Ayat (1) “Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b.

anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c.

dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;

d.

dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan

e.

sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.”

Diperjelas dalam Pasal 36 Ayat (2) “Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.” Sedangkan pada Pasal 41 tentang “Peran Serta Masyarakat”, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa “Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

(5)

Undang-Undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 11 Ayat (3) “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuanketentuan pokok yaitu: a.

penerimaan negara;

b.

Wilayah kerja dan pengembaliannya;

c.

kewajiban pengeluaran dana;

d.

perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;

e.

jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; -7-

CSR 2016 f.

penyelesaian perselisihan;"

g.

kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;

h.

berakhirnya kontrak;

i.

kewajiban pasca operasi pertambangan;

j.

keselamatan dan kesehatan kerja;

k.

pengelolaan lingkungan hidup;

l.

pengalihan hak dan kewajiban;

m. pelaporan yang diperlukan; n.

rencana pengembangan lapangan;

o.

pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

p.

pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;

q.

(6)

pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.”

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Penjelasan Pasal 16 “...Lembaga

pembiayaan

menyediakan

dukungan

modal

untuk

pembinaan dan pengembangan usaha kecil antara lain meliputi skim modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara, anjak piutang dan kredit lainnya.”

(7)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2 “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Pasal 3 Ayat (1) “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan -8-

CSR 2016 usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.” Pasal 3 Ayat (2) “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

(8)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial. Pasal 1 Ayat (2) “Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha adalah komitmen dan upaya dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam turut serta membantu penanganan masalah sosial.” Pasal 3 “Forum

Tanggung

Jawab

Sosial

Dunia

Usaha

bertujuan

mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat

dalam

mengoptimalkan implementasi Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.” Pasal 7 “Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha mempunyai fungsi : a. menyusun perencanaan kegiatan; b. mensinkronkan rencana; c. memadukan pelaksanaan; d. mengoordinasikan dan memfasilitasi; e. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya; f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; g. memberikan apresiasi dan penghargaan; dan/atau h. memetakan data permasalahan kesejahteraan sosial.

-9-

CSR 2016 (9)

Keputusan Menteri BUMN

PER-07/MBU/05/2015 tentang Program

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 3 Ayat (1) “Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut : a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

memiliki

hasil

penjualan

tahunan

paling

banyak

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. milik Warga Negara Indonesia; c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi; e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; g. belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). Pasal 3 Ayat (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.” Pasal 11 “Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk : a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; b. pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan

-10-

CSR 2016 berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; c. Beban Pembinaan: 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi,

dan

halhal

lain

yang

menyangkut

peningkatan

produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; 2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binan. Pasal 12 Ayat (1) “Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan” Pasal 12 Ayat (2) “Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.”

(10) Keputusan Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 8 Ayat (1) “Sumber Dana Program Kemitraan dan Program BL sebagai berikut: a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya; b. Jasa

administrasi

pinjaman/marjin/bagi

hasil

dari

Program

Kemitraan; c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan -11-

CSR 2016 d. Sumber lain yang sah.” Pasal 8 Ayat (2) “Sisa dana Program Kemitraan dan Program BL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.” Pasal 9 Ayat (1) “Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian asset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan” Pasal 9 Ayat (2) “Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).” Pasal 9 Ayat (3) “Dana Program BL disalurkan dalam bentuk: a. Bantuan korban bencana alam; b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; c. Bantuan peningkatan kesehatan; d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; e. Bantuan sarana ibadah; f. Bantuan pelestarian alam; g. Bantuan

sosial

kemasyarakatan

dalam

rangka

pengentasan

kemiskinan; h. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

-12-

CSR 2016 (11) ISO 26000, merupakan Standar Internasional dalam Bidang Corporate Social Responsibility ISO 26000 - Guidance on Social Responsibility (panduan tanggung jawab sosial) adalah suatu standar yang memuat panduan perilaku bertanggung jawab sosial bagi organisasi guna berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Pedoman yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO) pada 1 November 2010 ini terdiri dari 6 bab serta memuat 7 prinsip, 2 praktik dasar, 7 subjek inti, 36 isu, dan 6 praktik integrasi tanggung jawab sosial organisasi. Definisi Tanggung Jawab Sosial adalah: “Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.”1 Bab Enam ISO 26000 menjelaskan subjek inti dan isu yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Berikut ketujuh subjek inti yang dibahas di dalam ISO 26000: 1. Tata

kelola

organisasi

(organizational

governance):

sistem

pengambilan dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya. 2. Hak asasi manusia (human rights): hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia, yang antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Praktik ketenagakerjaan (labour practices): segala kebijakan dan praktik yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam atau atas nama perusahaan. 4. Lingkungan (the environment): dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan.

1

ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility.

-13-

CSR 2016 5. Prosedur operasi yang wajar (fair operating procedures): perilaku etis organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain. 6. Isu konsumen (consumer issues): tanggung jawab perusahaan penyedia barang/jasa terhadap konsumen dan pelanggannya. 7. Pelibatan dan pengembangan masyarakat (community involvement and development): hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

(12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Pasal 10 “Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib: a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan

kebijakan

pemerintah

daerah

dan

peraturan

perundangan yang berlaku; b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama

dan

kemitraan

dengan

pihak-pihak

lain

serta

melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.”

(13) PERGUB Nomor 052 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pasal 5 Ayat (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk FP-TSP yang pembentukannya dapat didasarkan pada: a. kesamaan status badan hukum; b. kesamaan wilayah kerja; -14-

CSR 2016 c. kesamaan jenis usaha; atau d. kesamaan skala usaha. Pasal 5 Ayat (2) FP-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan struktur organisasinya ditentukan oleh anggota forum itu sendiri. Pasal 5 Ayat (3) FP-TSP

dalam

melaksanakan

program

TSP

menghimpun

dan

memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Provinsi. Pasal 5 Ayat (4) FP-TSP menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator FP-TSP. Pasal 5 Ayat (5) FP-TSP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TSP kepada Koordinator FP-TSP. Pasal 5 Ayat (6) Koordinator FP-TSP melaporkan kegiatan program TSP di masingmasing FP-TSP kepada Pemerintah Daerah Provinsi sekurang- kurangnya 2 kali dalam setahun. BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 10 Ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSP sesuai kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c. Pasal 10 Ayat (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Tim guna melakukan penilaian, penominasian,dan menetapkan bentuk penghargaan. Pasal 10 Ayat (3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penominasian diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan. -15-

CSR 2016 Pasal 11 Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(14) Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan

Tanggungjawab

Sosial

Perusahaan

di

Kabupaten Gresik. Pasal 1 ayat 1 “Tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.” Pasal 8 ”Tanggungjawab perusahaan dalam pelaksanaan Tanggungjawab sosial perusahaan antara lain adalah: a. Menyerap kepentingan masyarakat sebagai bahan penyusunan kegiatan Tanggung jawab sosial perusahaan; b. Menyusun rencana kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan berdasarkan kebijakan dari masing-masing perusahaan dan dapat dipadukan dengan program Pemerintah Daerah; c. Melakukan

sosialisasi rencana

kegiatan

tanggungjawab

sosial

perusahaan; d. Melaksanakan

kegiatan

tanggungjawab

sosial

perusahaan

berdasarkan rencana yang sudah di koordinasikan atau disepakati bersama dengan Pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pasal 10 “Bidang kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan meliputi antara lain: a. kegiatan bina lingkungan; b. kemitraan usaha; c. pelatihan dan pengembangan fasilitas umum; d. Pemberdayaan Masyarakat.

-16-

CSR 2016 Pasal 14 ”Perusahaan

dalam pelaksanaan

kegiatan

Tanggungjawab

sosial

perusahaan wajib: a. Membentuk unit pelaksana atau menunjuk satuan organisasi yang tersedia sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan; b. Menyusun Standar Operasional Prosedur yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; c. Mengadministrasikan dan melakukan pembukuan seluruh kegiatan; d. Menyampaikan laporan secara berkala triwulanan kepada Tim tanggungjawab sosial perusahaan Pemerintah;

(15) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik. Pasal 7 Ayat (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan. Pasal 7 Ayat (2) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. Pasal 10 Ayat 1 ”Pelaksana TSLP terdiri dari: a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu Perseroan Terbatas; b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer; dan c. perusahaan perorangan.” -17-

CSR 2016 Pasal 11 Ayat 1 ”Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP” Pasal 13 (a) ”Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan berkewajiban: a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan; b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak – pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan: c. menetapkan bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.” Pasal 19 Ayat (2) Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah. Pasal 23 Ayat (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSLP. Pasal 23 Ayat (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan PERATURAN BUPATI.

-18-

CSR 2016 Pasal 25 Ayat (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. Pasal 25 Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Peringatan tertulis b. Pembekuan izin; dan atau c. Pencabutan izin. Pasal 25 Ayat (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan PERATURAN BUPATI.

-19-

CSR 2016

CSR & PKBL KABUPATEN GRESIK Sejarah CSR Kabupaten Gresik Tahun 2009 Tahun 2009 merupakan awal mula menggeliatnya dan perhatian Pemerintah Kabupaten Gresik terhadah CSR. CSR merupakan hal yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Pada tahun 2009 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, memutuskan untuk mengadakan penelitian terkait CSR dengan judul “Kajian Hubungan Industri, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik”. Dari Kajian di atas didapatkan beberapa kesimpulan atau hasil, antara lain sebagai berikut: •

Kebijakan Tanggungjawab sosial perusahaan BUMN dilakukan dalam kebijakan yang sudah terencana dan terprogram (83 %) serta terinternalisasi

dalam

kebijakan

perusahaan

(17%)

.

Sedangkan

perusahaan bukan BUMN secara insidental (53%), terinternalisasi (26%), dan terprogram (21%).

-20-

CSR 2016 •

Perusahaan belum sepenuhnya memiliki divisi khusus CSR. Kegiatan hubungan publik yang dilakukan perusahaan di Kabupaten Gresik umumnya tidak ditempatkan sebagai bidang atau divisi tersendiri dalam organisasi perusahaan (16%), namun dalam Bidang Humas (Hubungan Masyarakat) yang merupakan bagian dari divisi umum (84%).

•

Sebagian besar komunikasi publik perusahaan di Kabupaten Gresik adalah model informasi publik dengan pola satu arah (68%), kemudian model asimetris dua arah (24%) serta model ko-orientasi (8%).

•

Bentuk kerjasama yang telah dilakukan pada umumnya bersifat insidental dan belum bersifat reguler atau melembaga.

•

Pola CSR yang dilaksanakan pada umumnya masih bersifat charity (32%) dan filantropis (36%), sedangkan sisanya sekitar 32% bersifat good corporate citizenship.

-21-

CSR 2016 Selain itu, perusahaan dalam menentukan lokasi atau sasaran penerima program CSR-nya memakai pola “Ring”. Namun dalam penentuan ring tersebut ada beberapa pola. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: Ring 1 Desa / Kelurahan Ring 2 Kecamatan Ring 3 Kabupaten

Ring 1 Jarak tertentu Ring 2 Kecamatan Ring 3 Kabupaten

Dari hasil pemaparan kajian tersebut, akhirnya untuk mengatur peaksanaan CSR yang ada di Kabupaten Gresik akhirnya dibentuklah Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik.

-22-

CSR 2016 Keberhasilan pembangunan dan perekonomian di suatu daerah dapat tercapai atas dukungan dan peran serta semua pihak, baik oleh:

(1) PEMERINTAH, (2) PERUSAHAAN / SWASTA, dan (3) MASYARAKAT.

Lingkungan Bantuan Insidentil

Pembangun an Fisik

Bidang CSR UMKM

Pendidikan

Kesehatan

Sosial Agama

Tahun 2010 - 2011 Tahun 2010 sampai dengan 2011 merupakan awal penggalian data dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik door to door yang dilakukan oleh Bappeda melalui bidang Litbang. Tahun inilah merupakan tahun tersulit untuk berkoordinasi hingga meminta laporan CSR perusahaan. Tidak Jarang surat permintaan laporan CSR ke perusahaan hanya bisa berhenti di pos satpam dan tidak ada kejelasan lebih lanjut.

-23-

CSR 2016 Melalui proses yang panjang dan adanya dukungan berupa respon yang baik oleh beberapa perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta, kegiatan CSR ini mulai bisa berjalan perlahan. Akhirnya pemerintah daerah berani untuk mengundang perusahaan-perusahaan untuk datang ke rapat koordinasi di tingkat kabupaten. Namun dalam pelaksanaan rapat itupun masih banyak kendala karena ada beberapa faktor yang belum kita pahami betul terkait cara berkomunikasi dengan perusahaan dan tata kelola pelaksanaan CSR.

Tahun 2012 Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kita jadikan sebagai ajang memahami dan menyamakan persepsi tentang CSR baik dilingkungan intern maupun ekstern. Kita mulai memahami tentang regulasi-regulasi pelaksaaan dan tata kelola CSR mulai dari Undang-undang hingga Peraturan Daerah. Dari situlah kita memulai bahwa CSR merupakan salah satu solusi pembangunan yang ada di Kabupaten Gresik, dengan didukung adanya potensi jumlah perusahaan yang jumlahnya ribuan. Namun, CSR bukan merupakan sebuah dana yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah, karena CSR merupakan hak sepenuhnya perusahaan untuk menyalurkan baik besar dana, lokasi, dan waktunya. Dari hasil-hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan, maka diujung tahun 2012 disepakati untuk membentuk sebuah forum atau tim koordinasi terkait CSR di tingkat Kabupaten. Tidak berhenti disini saja, ternyata dengan membentuk Tim CSR Tingkat Kabupaten juga masih meninggalkan masalah, yaitu tim tidak mampu mengkoordinasi dan menghimpun data dari seluruh perusahaan yang ada di

-24-

CSR 2016 Kabupaten Gresik. Karena lokasi kantong-kantong perusahaan di Kabupaten Gresik tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Manyar, Gresik, Kebomas, Driyorejo, Wringinanom, Menganti, dan Kedamean, serta sebagian kecil tersebar di kecamatan lain. Sesuai

dengan

Keputusan

Bupati

Gresik

Nomor:

050/398/Hk/437.12/2012, tugas dari Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik adalah: 1) Melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan stakeholder terkait tanggungjawab sosial perusahaan; 2) Menyusun analisa, rencana, dan skala prioritas program tanggungjawab sosial perusahaan; 3) Menyusun Pedoman mekanisme kerja tanggungjawab sosial perusahaan; 4) Melakukan sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat atau kelompok masyarakat tentang program tanggungjawab sosial perusahaan; 5) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan;

-25-

CSR 2016 SK Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR Kabupaten Gresik SK bupati Nomor: 050/398/HK/437.12/2012 JABATAN DALAM TIM

JABATAN POKOK

A. Pengarah : 1.

Pengarah I

Bupati Gresik

2.

Pengarah II

Wakil Bupati Gresik

3.

Ketua

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik

4.

Wakil Ketua

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

5.

Sekretaris

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

6.

Anggota

1.Staf Ahli Bupati terkait. 2.Kepala Badan Penanaman modal dan perijinan Kabupaten Gresik

B. Pelaksana 1.

Ketua I

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gresik

2.

Ketua II

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Gresik

3.

Ketua III

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Gresik.

4.

Sekretaris

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kabupaten Gresik

5.

Koordinator

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gresik

6.

Anggota

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik d. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik e. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik g. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik h. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik i. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik j. Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik k. Kepala Bidang Perekonomian dan Keuangan pada Bappelitbangda Kabupaten Gresik l. Kepala Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya pada Bappelitbangda Kabupaten Gresik m. Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Bappelitbangda Kabupaten Gresik n. Kepala Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda Kabupaten Gresik o. Camat Se Kabupaten Gresik p. Perwakilan Perusahaan

-26-

CSR 2016 Tahun 2013 Tahun 2013 merupakan tahun awal tim CSR Kabupaten turun dan berkoordinasi terkait CSR di tingkat kecamatan bersama jajaran pemerintah kecamatan, kepala desa/lurah, dan perusahaan-perusahaan di kecamatan tersebut. Ditahapan ini kita memulai lagi semua dari awal seperti hal nya yang kita lalukan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu memberikan pengertian dan menyamakan persepsi tentang CSR di stakeholder tingkat kecamatan. Awal mula rapat koordinasi di tingkat kecamatan sangat menegangkan, hal ini dikarenakan seperti ada 2 (dua) kubu yang akan tanding. Karenan rapat koordinasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, kepala desa mengelompok sendiri sedangkan perusahaan juga mengelompok sendiri dengan ego masingmasing. Setelah melalui diskusi dan perdebatan yang cukup panjang, ternyata pemahaman tentang CSR dikalangan kepala desa maupun perangkat kecamatan juga masih minim, demikian juga di pihak perusahaan. Hal ini dikarenakan karena kurangnya minat baca terhadap aturan dan regulasi yg berlaku terkait CSR, demikian juga banyak perusahaan yang belum memiliki divisi khusus CSR maupun staf yang khusus menangani CSR. Untuk menumbuhkan kepercayaan antar pihak dan menjaga tidak terjadinya overlapping program pemerintah dan CSR perusahaan, DISEPAKATI membentuk tim koordinasi CSR di tingkat kecamatan. Tim Koordinasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah (camat & perangkatnya), masyarakat (kepala desa/lurah), dan perusahaan. Tim ini hanya mengkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas PROGRAM saja, tidak mengelola dana/uang CSR.

-27-

CSR 2016 Maka terbentuklah 6 (enam) Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan. Pembentukan Tim tersebut juga melalui 2 (dua) tahap yang ditetapkan oleh SK Bupati Gresik, yaitu:

Tugas-tugas yang diemban oleh Tim Koordinasi CSR Kecamtan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI, dan SINERGITAS program antara Program Pemerintah Derah/ Pemerintah Kecamatan dengan Stakeholder, terkait program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan. 2. Menyusun analisa, rencana, dan skala prioritas program tanggungjawab sosial perusahaandi Kecamatan; 3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan melibatkan Kepala Kelurahan dan Kepala Desa sesuai

-28-

CSR 2016 bidang yang di tugaskan dalam Tim Ini tentang program tanggug jawab Sosial Peruhaan di Kecamatan. 4. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan di Kecamatan. 5. Melakukan Koordinasi dengan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung jawab sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik; 6. Koordinator Bidang bertugas melakukan koordinasi dengan Desa/ Kelurahan dan Perusahaan yang akan menyalurkan dana CSR sesuai dengan Bidang yang di tangani. 7. Melaporkan Hasil kegiatannya kepada Bupati Gresik melalui Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik;

-29-

CSR 2016 Berikut adalah garis besar susunan Tim Koordinasi CSR tingkat Kecamatan, untuk lebih detailnya lihat lampiran. NO.

JAWABAN DALAM TIM

JABATAN POKOK

1.

Penanggung Jawab

Camat

2.

Ketua

Sekretaris Camat

3.

Wakil Ketua

Ketua Forum Perusahaan

4.

Sekretaris

Kasi Ekobang Kecamatan

5.

Koordinator Bidang Pembangunan Fisik

Lurah / Perwakilan Perusahaan

6.

Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Lurah / Perwakilan Perusahaan

7.

Koordinator Bidang Lingkungan

Lurah / Perwakilan Perusahaan

8.

Koordinator Bidang Pendidikan

Lurah / Perwakilan Perusahaan

9.

Koordinator Bidang Sosial Keagamaan

Lurah / Perwakilan Perusahaan

10

Koordinator Bidang Kesehatan

Lurah / Perwakilan Perusahaan

Tahun 2014 Tahun 2014 merupakan capaian CSR yang cukup baik, walaupun masih banyak kekurangan disna-sini. Dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh Tim CSR Kabupaten hingga Tim Koordinasi CSR Kecamatan sudah berjalan sangat lancar. Kondisi rapat koordinasi juga sudah sangat kondusif dan bisa berbaur antara kepala desa/lurah dengan perusahaan dan pemerintah. Walaupun belum dihadiri oleh semua undangan terutama dari pihak perusahaan, namun sudah ada komitment yang cukup bagus dari perusahaan untuk mau berkoordinasi terkait

-30-

CSR 2016 CSR perusahaannya sebelum memberikan CSR ke lingkungan perusahaan maupun ke sasaran lain yang berada jauh dari lokasi perusahaannya. Dari hasil permintaan laporan CSR perusahaan terhadap 79 PERUSAHAAN di Kabupaten Gresik yang sudah MASUK di 6 (enam) TIM KOORDINASI CSR KECAMATAN, hanya ada 15 (lima belas) PERUSAHAAN yang menyampaikan atau MEMBERIKAN LAPORAN PROGRAM CSR ke pemerintah daerah, baik secara langsung maupun melalui Tim CSR Kecamatan. Total dana CSR yang terlapor adalah sebesar Rp. 19.383.649.768,- dari perusahaan-perusahaan dibawah ini: NO

NAMA INSTANSI

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PT. Bank Jatim PT. Pelindo III PT. Indonesia Marina Shipyard PT. PJB Unit Pembangkit Gresik PT. Indobaja Primamurni PT. Semen Indonesia PT. Varia Usaha PT. Nippon Paint PT. Pagarin Anugerah Sejahtera PT. Sinar Sosro PT. Surabaya Wire PT. Samator PT. Titani Alam Semesta PT. KIA Kramik Mas PT. Warnatama Cemerlang

Gresik Gresik Gresik Gresik Kebomas Kebomas Kebomas Kebomas Manyar Driyorejo Driyorejo Driyorejo Driyorejo Wringinanom Wringinanom

NO

TIM CSR KECAMATAN

JML LAPORAN CSR

1 2 3 4 5 6

GRESIK KEBOMAS MANYAR DRIYOREJO WRINGINANOM MENGANTI-KEDAMEAN

4 4 1 4 2 -

-31-

CSR 2016 Tahun 2015-2016 Tahun 2015-2016 pelaksanaan koordinasi sudah mengalami banyak perkembangan yang cukup baik. Salah satunya dalam pelaksanaan koordinasi CSR di masing-masing kecamatan telah disepakati oleh semua anggota tim untuk bersilaturahmi atau anjangsana dari satu perusahaan ke perusahaan lain, demikian juga untuk kelurahan/desa juga bersedia ditempati untuk mengadakan rapat koordinasi. Capain lain terkait program CSR, di tahun ini Tim CSR Kecamatan juga mencoba untuk membuat program kerja bersama di wilayahnya masing-masing. Bahkan salah satu Tim CSR Kecamatan yaitu Manyar, sepakat untuk fokus tema unggulan CSR yaitu bidang pendidikan melalui peningkatan minat baca.

-32-

CSR 2016

Kegiatan-kegiatan Koordinasi Tim CSR Kabupaten Gresik Koordinasi Tim CSR Kabupaten Gresik Rapat Koordinasi Internal dengan SKPD terkait untuk membahas Evaluasi Pelaksanaan CSR Kabupaten dan Konsep pelaksanaan Tahun 2016

Kegiatan Pelatihan CSR yang diselenggarakan oleh Bappeda Pemerintah Kabupaten Gresik terkait untuk memberikan wawasan dan meningkatkan mutu CSR baik dari perusahaan maupun SKPD.

-33-

CSR 2016

Peran aktif Perusahaan dan segenap Tim CSR Kabupaten dalam melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan CSR di Kabupaten Gresik

Nara Sumber CSR dari Bappeprov (Forum CSR Jawatimur) Bapak John Hardy bersama Bpk Oucki Hertanto memberikan materi terkait strategi perencanaan hingga pelaksanaan CSR.

-34-

CSR 2016

Koordinasi Pelaksanaan CSR PGN Saka bersama Perangkat Kecamatan Manyar didampingi Tim CSR Kabupaten dan Bappeda Kab. Gresik

Kunjungan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Gresik dalam acaran peresmian CSR dari PT. Lautan Luas group

Hasil Koordinasi CSR Kabupaten Gresik Tim CSR Kabupaten Gresik berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja terkait kegiatan CSR yang ada di wilayahnya. Berikut adalah hasil-hasil koordinasi yang nantinya akan menjadi panduan atau himbauan untuk Tim Koordinasi CSR Kecamatan, antara lain: 1) Mengevaluasi hasil laporan CSR perusahaan tiap kecamatan ditahun 2015. 2) Inventarisasi perusahaan-perusahaan di masing-masing Tim CSR Kecamatan. 3) Menyusun Konsep dan Program Kerja di Tim CSR Kecamatan. 4) Meningkatkan keaktifan dan merangkul perusahaan dalam melaksanakan CSR.

-35-

CSR 2016

Kegiatan Tim Koordinasi CSR Kecamatan Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan yang terdiri dari 3 (TIGA) UNSUR, yaitu PEMERINTAH (pejabat kecamatan), PERUSAHAAN, dan MASYARAKAT (lurah/kepala desa). Legalisasi untuk Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan adalah dengan dikeluarkannya: ➢ Surat Keputusan Bupati Gresik No.050/1069/HK/437.12/2013 ➢ Surat Keputusan Bupati Gresik No.050/1257/HK/437.12/2013

Tugas Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan 1.

Melakukan KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI, dan SINERGITAS program antara Program Pemerintah Derah/ Pemerintah Kecamatan dengan Stakeholder, terkait program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan.

2.

Menyusun analisa, rencana, dan skala prioritas program tanggungjawab sosial perusahaandi Kecamatan;

3.

Melakukan sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan melibatkan Kepala Kelurahan dan Kepala Desa sesuai bidang yang di tugaskan dalam Tim Ini tentang program tanggug jawab Sosial Peruhaan di Kecamatan.

4.

Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan di Kecamatan.

5.

Melakukan Koordinasi dengan Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung jawab sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik;

6.

Koordinator Bidang bertugas melakukan koordinasi dengan Desa/ Kelurahan dan Perusahaan yang akan menyalurkan dana CSR sesuai dengan Bidang yang di tangani.

7.

Melaporkan Hasil kegiatannya kepada Bupati Gresik melalui Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik; -36-

CSR 2016

Rapat Koordinasi Tim CSR Kecamatan Kebomas Kegiatan Rutin koordinasi CSR kecamatan kebomas, kali ini bertempat di AULA PT. Barata Indonesia.

Rapat Koordinai Tim CSR Kecamatan Gresik Kegiatan Rutin koordinasi CSR Kecamatan Gresik, kali ini bertempat di AULA PT. Pelindo III Cabang Gresik.

Rapat Koordinai Tim CSR Kecamatan Manyar Kegiatan Rutin koordinasi CSR Kecamatan Gresik, kali ini bertempat di AULA PT. Solvay Manyar.

-37-

CSR 2016

Rapat Koordinai CSR Kecamatan Dalam proses sinkronisasi program CSR antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu adanya persamaan persepsi terkait tujuan CSR.

Rapat Koordinasi Tim CSR Kecamatan Kebomas Kegiatan Rutin koordinasi CSR kecamatan kebomas, kali ini bertempat di AULA PT. Barata Indonesia.

Rapat Koordinai CSR Kecamatan Dihadiri tidak hanya dari unsur pemerintah dan perusahaan, namun juga turut mengundang unsur-unsur masyarakat yg terlibat.

-38-

CSR 2016

Rapat Koordinai CSR Kecamatan Usun dari TNI serta kepolisian baik Polsek dan Polres Gresik ikut serta memberikan dukungan dan himbauan dalam forum ini.

Materi dari Camat Gresik Materi “One Planning for All” yang disampaikan oleh Camat Gresik (ibu Nurul Puspita Wardani, S.Stp) diharapkan dapat membantu semua stakeholder pembangunan dalam merencanakan program, terutama CSR.

Presentasi Materi Penyampaian materi oleh Manager CSR PT. Solvay manyar terkait pelaksanaan CSR dan Profil Perusahaan

Materi dari Nara Sumber Sharing pengalaman & pengelolaan CSR oleh Staf Ahli Bupati Ibu Dra. Indah Sofiana, M.M, ketika beliau menjadi Camat dibeberapa Kecamatan yang ada di kabupaten Gresik

-39-

CSR 2016

Hasil – hasil Koordinasi Tim CSR Kecamatan Tim Koordinasi CSR tingkat Kecamatan merupakan ujung tombak sekaligus stakeholder yang paling sering bersentuhan langsung dengan perusahaan dan masyarakat. Kondisi pelaksanaan dan koordinasi CSR yang ada di 6 (enam) tim memiliki tingkat yang berbeda-beda. Demikian juga masalah masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik sudah berjalan jauh sebelum adanya Forum atau Tim CSR. Berikut adalah hasil-hasil rapat koordinasi oleh Tim Koordinasi CSR Kecamatan dibantu oleh Tim Koordinasi CSR Kabupaten Gresik, antara lain: 1) Mengevaluasi hasil laporan CSR perusahaan tiap kecamatan ditahun 2015 yang masih sangat minim apabila dilihat dari jumlah perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya masing-masing. 2) Perusahaan menginginkan adanya sosialisasi dan pembuatan regulasi terkait CSR yang lebih detail, sehingga perusahaan lebih mudah menyusun program CSR terutama jenis CSR yang diperbolehkan. 3) Perusahaan menginginkan apresiasi perusahaan yang sudah aktif dalam pelaksanaan dan pelaporan CSR, sehingga ada kesan dan perbedaan dengan perusahaan yang acuh terhadap pelaksanaan CSR. 4) CSR perusahaan tetap memprioritaskan warga dan lingkungan sekitar perusahaan namun tidak menutup kemungkinan untuk menyalurkan CSR diluar area tersebut. Perusahaan tidak bisa merealisasi permintaan CSR / proposal yang masuk secara mendadak, karena perusahaan sendiri memiliki mekanisme perencanaaan hingga pelaksanaan CSR.

-40-

CSR 2016 5) Pelaksanaan anjang sana harus terus berjalan, jika memungkinkan tidak hanya dilakukan dalam 1 x setahun. Hal ini dimaksudkan agar ada komunikasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terkait program-program CSR perusahaan. 6) Meningkatkan keaktifan anggota Tim CSR Kecamatan dalam berkoordinasi, baik secara intern dengan anggota tim maupun extern dengan Perusahaan dan Tim CSR Kabupaten. 7) Pemerintah menghimbau kepada seluruh Kepala desa dan Lurah agar segera membuat Profil Desa/Kelurahan yang berisi tentang kondisi kewilayahannya serta memunculkan potensi dan masalah yang ada. Dokumen inilah yang sebenarnya dibutuhkan perusahaan untuk melakukan social mapping dan needs assessment ketika menyusun program CSR perusahaan, bukan proposal pengajuan CSR dari desa ke perusahaan. 8) Perusahaan dan Tim CSR Kecamatan menginginkan adanya format baku dan alur dalam melaporkan CSR, agar tidak simpang siur harus kemana dan siapa yang menangani. Hal ini akan memudahkan dalam segi pelaporan dan inventarisasi data CSR secara keseluruhan. 9) Bentuk Tim Koordinasi CSR yang ada saat ini memang bebeda dengan Forum CSR provinsi Jawa Timur dan amanat Perda & Pergub Jawa Timur. Hal ini dikarenakan proses pembentukan dan kesepakatan bentuk Tim CSR yanga ada di Gresik lebih dulu terbentuk. Mungkin perlu adanya penyesuaian dan revisi susunan, struktur, serta penamaan OPD yang terbaru.

-41-

CSR 2016 Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi CSR Kecamatan TIM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KECAMATAN GRESIK SK BUPATI Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 NO

JABATAN DALAM TIM

1. 2. 3. 4. 5.

Penanggung Jawab Ketua Tim Wakil Ketua Sekretaris Koordinator Bidang Pembangunan

6.

Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

7

Koordinator Bidang Lingkungan

8

Koordinator Bidang Pendidikan

9

Koordinator Bidang Sosial Keagamaan

10

Koordinator Bidang Kesehatan

11

Koordinator Bidang Kepemudaan

NAMA PEJABAT Camat Gresik Kasi Ekonomi Pembangunan Kec. Gresik PT. Wilmar Nabati Sekretaris Camat Gresik 1. Kepala Desa Sidorukun 2. Lurah Sukorame 3. Lurah karangturi 4.PT.Petrokimia Gresik 1. Lurah Sidokumpul 2. urah Ngipik 3. Lurah kebungson 4. Pertamina WMO (West Madura Offshore) 1. Kepala Desa Kramat 2. Lurah Trate 3. Kepala Desa Pulopancikan 4. PJB ( Pembangkit Jawa Bali ) 1. Lurah Lumpur 2. Lurah kemuteran 3. Lurah pekauman 4. Bank Jatim 1. Lurah Lumpur 2. Lurah kemuteran 3. Lurah pekauman 4. Bank Jatim 1. Lurah Kroman 2. Lurah Sukodono 3. Lurah Tlogopatut 4. Graha Sarana Gresik 1. Lurah Karangpoh 2. Kepala Desa Tlogobendung 3. Kepala Desa Gapurosukolilo 4. PT. Marina Shipyard

-42-

CSR 2016 TIM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KECAMATAN KEBOMAS SK BUPATI Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 NO

JABATAN DALAM TIM

NAMA PEJABAT

1. 2. 3. 4. 5.

Penanggung Jawab Ketua Tim Wakil Ketua Sekretaris Koordinator Bidang Pembangunan Fisik

6.

Koordinator Bidang Pemberdayaan

7

Koordinator Bidang Lingkungan

8

Koordinator Bidang Pendidikan

9

Koordinator Bidang Sosial Keagamaan

10

Koordinator Bidang Kesehatan

11

Koordinator Bidang Kepemudaan

Camat Kebomas Sekretaris Kecamatan Kebomas PT.Bharata Indonesia Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kec. Kebomas 1. Kepala Desa Kedanyang 2. PT. Jaya Raya 3. PT. Indo Baja 4. Kepala Kelurahan Gulomantung 1. Kepala Kelurahan Ngargosari 2. PT.Sinar Abadi 3. PT. Segatama Lestari 4. Kepala Kelurahan Indro 1. Kepala Kelurahan Gending 2. PT. Indo Timber 3. PT. Nippon Paint 4. Kepala Desa Segoromadu 1. Kepala Desa Randuagung 2. PT. KIG (Kawasan Industri Gresik) 3. PT. Mina Laut 4. Kepala kelurahan Tenggulunan 1. Kepala Desa Klangonan 2. PT. Amanifood 3. PT.Behaestex 4. Kepala Desa Sukorejo 1. Kepala Kelurahan kebomas 2. PT. Wiharta Karya Agung 3. PT.Indo Prima Gemilang 4. Kepala Kelurahan Sidomoro 1. Kepala Desa Kembangan 2. PT.Petrocina 3. PT.Varia Usaha Beton 4. Kepala Desa Sekar Kurung

-43-

CSR 2016 TIM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KECAMATAN MENGANTI - KEDAMEAN SK BUPATI Nomor: 050/1069/HK/437.12/2013 NO

JABATAN DALAM TIM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penanggung Jawab I Penanggung Jawab II Ketua Tim Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Sekretaris I Sekretaris II Koordinator Bidang Pembangunan Fisik

10.

Koordinator Bidang Pemberdayaan

11.

Koordinator Bidang Lingkungan

12.

Koordinator Bidang Pendidikan

13.

Koordinator Bidang Sosial Keagamaan

14.

Koordinator Bidang Kesehatan

15.

Koordinator Bidang Kepemudaan

NAMA PEJABAT Camat Menganti Camat Kedamean Sekretaris Kecamatan Menganti Sekretaris Kecamatan Kedamean PT. SCM (SIONCHEMIE) PT. Indosar (Indo Abadi Sari Makmur) Kasi Ekbang Kec. Menganti Kasi Trantib Kec. Kedamean 1. Kepala Desa Kedamean 2. Kepala Desa Boboh 3. Kepala Desa Menganti - Kedamean 4. PT. Weltes Energi Nusantara 1. Kepala Desa Sidojangkung 2. Kepala Desa Sumpit 3. Kepala Desa Belahanrejo 4. PT. BSA (Bina Satria Abadi) 1. Kepala Desa Sidojangkung 2. Kepala Desa Sumpit 3. Kepala Desa Belahanrejo 4. PT. BSA (Bina Satria Abadi) 1. Kepala Desa Katimoho 2. Kepala Desa Domas 3. Kepala Desa Beton 4. PT. Trio Maha Jaya (Ciki) 1. Kepala Desa Pengalangan 2. Kepala Desa Banyuurip 3. Kepala Desa Ngepung 4. PT. Tjakrindo Mas di Menganti - Kedamean 1. Kepala Desa Glindah 2. Kepala Desa Tulung 3. Kepala Desa Putat Lor 4. PT. Novapharin di Menganti - Kedamean 1. Kepala Desa Hulaan 2. Kepala Desa Cermen 3. Kepala Desa Boteng 4. PT. Suryatama Megah Cemerlang

-44-

CSR 2016 TIM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KECAMATAN DRIYOREJO SK BUPATI Nomor : 050/1069/HK/437.12/2013 NO

JABATAN DALAM TIM

1. 2. 3. 4. 5.

Penanggung Jawab Ketua Tim Wakil Ketua Sekretaris Koordinator Bidang Pembangunan Fisik

6.

Koordinator Bidang Pemberdayaan

7.

Koordinator Bidang Lingkungan

8.

Koordinator Bidang Pendidikan

9.

Koordinator Bidang Sosial Keagamaan

10.

Koordinator Bidang Kesehatan

11.

Koordinator Bidang Kepemudaan

NAMA PEJABAT Camat Driyorejo Sekretaris Kecamatan Driyorejo PT. Agrindo Kasi Ekonomi pembangunan 1. Kepala Desa Krikilan 2. Kepala Desa Banjaran 3. PT. Sinar Sosro 4. PT. Multimanau Indonesia 1. Kepala Desa Driyorejo 2. Kepala Desa Cangkir 3. Kepala Desa Karangandong 4. PT. MDQ (Emdeki Utama) 5. PT. Mitra Saruta 1. Kepala Desa Bambe 2. Kepala Desa Mulung 3. PT. Surabaya Wire 1. Kepala Desa Kesamben Wetan 2. Kepala Desa Sumput 3. PT. Madulinggaraharja 4. PT. SIWI 5. PT. Sam Jaya 1. Kepala Desa Tanaru 2. Kepala Desa Wedoroanom 3. PT. Garuda Food 4. PT. Titani Alam Semesta Raya 1. Kepala Desa Tanjungan 2. Kepala Desa Gadung 3. PT. Samator 4. PT. Rama farma 1. Kepala Desa Randegansari 2. Kepala Desa Mojosarirejo 3. Kepala Desa Petiken 4. PT. Wim Cycle 5. PT. Wings Surya

-45-

CSR 2016 TIM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KECAMATAN MANYAR SK BUPATI Nomor: 050/1257/HK/437.12/2013 NO

JABATAN DALAM TIM

1. 2. 3.

Penanggung Jawab Ketua Tim Wakil Ketua

4. 5.

Sekretaris Koordinator Bidang Pembangunan Fisik

6.

Koordinator Bidang Pemberdayaan

7

Koordinator Bidang Lingkungan

8

Koordinator Bidang Pendidikan

9

Koordinator Bidang Sosial Keagamaan

10

Koordinator Bidang Kesehatan

11

Koordinator Bidang Kepemudaan

NAMA PEJABAT Camat Manyar Sekretaris Kecamatan Manyar 1. PT. Solvay Manyar 2. Kepala Desa Sembayat Kasi Ekonomi Kec. Manyar 1. Kepala Desa Pongangan 2. Kepala Desa Roomo 3. Kepala Desa Sukomulyo 4. PT. Karunia Alam Segar 5. PT. Liku Telaga 1. Kepala Desa Banjarsari 2. Kepala Desa Tanggulrejo 3. Kepala Desa Yosowilangun 4. PT. Smelting 5. PT. Maspion 1. Kepala Desa Manyarsidorukun Kepala Desa Suci 2. Kepala Desa Manyarrejo 3. PT. Enersol Daya Optima 4. PT. Amerada HESS 1. Kepala Desa Banyuwangi 2. Kepala Desa Peganden 3. Kepala Desa Leran 4. PT. Kodaland Inti Properti 5. PT. Petrocentral 1. Kepala Desa Manyarsidomukti 2. Kepala Desa Gumeno 3. Kepala Desa Ngampel 4. Kepala Desa Sumberrejo 5. PT. Inti Surya Sentosa 6. PT. WON 1. Kepala Desa Betoyoguci 2. Kepala Desa Morobakung 3. Kepala Desa Karangrejo 4. PT. Central Asia Building 5. PT. The Master still 1. Kepala Desa Betoyokauman 2. Kepala Desa Tebalo 3. Kepala Desa Pejangganan 4. PT. Pagarin 5. PT. Briket Batubara

-46-

CSR 2016 TIM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KECAMATAN WRINGINANOM SK BUPATI Nomor: 050/1257/HK/437.12/2013 NO

JABATAN DALAM TIM

1. 2. 3. 4. 5.

Penanggung Jawab Ketua Tim Wakil Ketua Sekretaris Koordinator Bidang Pembangunan Fisik

6.

Koordinator Bidang Pemberdayaan

7.

Koordinator Bidang Lingkungan

8.

Koordinator Bidang Pendidikan

9.

Koordinator Bidang Sosial Keagamaan

10.

Koordinator Bidang Kesehatan

11.

Koordinator Bidang Kepemudaan

NAMA PEJABAT Camat Wringinanom Sekretaris Kecamatan Wringinanom PT. Sinar Karya Duta Abadi Kasi Pembangunan Kec. Wringinanom 1. Kepala Desa Lebani Waras 2. Kepala Desa Pasinan Lemah Putih 3. PT. Sinar Karya Duta Abadi 4. PT. Mitra Saruta Indonesia 5. PT. KIA (Keramik Indonesia) 1. Kepala Desa Wringinanom 2. Kepala Desa Sumengko 3. PT. Adiprima Surya Printa 4. PT. Adya Buana Persada 1. Kepala Desa Sumberame 2. Kepala Desa Kedunganyar 3. PT. Platinum Ceramic Industry 4. PT. Fajar Galaksi Abadi 5. PT. Malindo Feed Mill 1. Kepala Desa Sumbergede 2. Kepala Desa Kepuhklagen 3. PT. Gunung Geliat/Mound Dream 4. PT. Temprina Media Grafika 1. Kepala Desa Sumberwaru 2. Kepala Desa Sembung 3. Kepala Desa Kesamben Kulon 4. PT. Ever Age Valves Metals 5. PT. Raksa Indo Steel 1. Kepala Desa Pedagangan 2. Kepala Desa Lebanisuko 3. PT. Seger Agro Nusantara 4. PT. Warna Tama Cemerlang 1. Kepala Desa Watestanjung 2. Kepala Desa Mondoluku 3. Kepala Desa Sooko 4. PT. Duta Cipta Pakar Perkasa 5. PT. Forindo Prima Perkasa

-47-

CSR 2016

Penutup Kesimpulan ➢ Tim CSR Kabupaten dan Kecamatan belum memiliki pegangan atau REGULASI yang secara teknis menunjuk dan mengatur pelaksanaan dan tata kelola CSR di Kabupaten Gresik secara teknis dan detail. ➢ Susunan nama dan struktur Tim CSR Kabupaten yang dibentuk tahun 2012 sudah banyak yang tidak sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, demikian juga dengan Tim CSR Kecamatan yang dibentuk tahun 2013. ➢ Perencanaan Pembangunan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah melalui MUSRENBANG dipergunakan 2 (dua) tahun berikutnya, namun perencanaan Program CSR Perusahaan adalah 1 (satu) tahun berikutnya. ➢ Perusahaan tetap memprioritaskan warga dan lingkungan sekitar perusahaan dalam memberikan CSR nya, namun tidak menutup kemungkinan untuk menyalurkan CSR diluar area tersebut melalui mekanisme perencanaan sesuai aturan perusahaan. ➢ Tim CSR Kabupaten dan Kecamatan belum memiliki konsep dan target yang jelas, hal ini dikarenakan kondisi di masing-masing wilayah atau kecamatan berbeda-beda. Sehingga perlu penanganan yang berbeda pula.

-48-

CSR 2016 ➢ Tim Koordinasi CSR Kecamatan merupakan ujung tombak sekaligus stakeholder yang paling sering bersentuhan langsung dengan perusahaan dan masyarakat, perlu konsep dan regulasi yang matang untuk mendukung kinerja Tim CSR Kecamatan ➢ Dari 125 perminataan laporan CSR ke Perusahaan hanya ada 27 perusahaan yang mengirimkan laporan dan surat balasan ke Pemerintah kabuapten gresik melalui Bappeda. Berdasarkan laporan CSR perusahaan yang masuk ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah sebesar

Rp. 24.393.837.683, berikut adalah nama-nama perusahaan yang

melaporkan CSR beserta jumlahnya: NO

NAMA PERUSAHAAN

LOKASI/ KECAMATAN

TOTAL DANA CSR (RP)

1

PT. Wim Cycle

Driyorejo

27.860.000

2

PT. Surabaya Wire

Driyorejo

34.996.000

3

PT. Agrindo

Driyorejo

4

PT. Madu Lingga Raharja

Driyorejo

41.000.000

5

PT. Titani Alam Semesta

Driyorejo

8.500.000

6

PT. Bank Jatim Cabang Gresik Tbk.

Gresik

404.520.160

7

PT. BRI Cabang Gresik

Gresik

1.063.980.000

8

PT. Gresik Jasatama

Gresik

716.032.970

9

PT. Indonesia Marina Shipyard

Gresik

171.300.000

10

PT. Leewon Industrial

Gresik

36.300.000

11

PT. Pelindo III

Gresik

1.151.833.250

12

PT. Pertamina Lubricants

Gresik

122.000.000

13

PT. PHE WMO

Gresik

1.149.309.000

14

PT. PJB UP Gresik

Gresik

1.581.135.021

15

PT. Petrokimia Kayaku

Gresik

486.730.300

16

PT. Petrokimia Gresik

Gresik

12.206.496.782

17

PT. Petro OXO Nusantara

Gresik

106.122.000

18

PT. Mega Surya Mas

Gresik

7.220.000

NIHIL

-49-

CSR 2016 NO

NAMA PERUSAHAAN

LOKASI/ KECAMATAN

TOTAL DANA CSR (RP)

19

PT. Barata Indonesia

Kebomas

440.000.000

20

PT. Varia Usaha

Kebomas

532.293.000

21

PT. Langgeng Jaya Plastindo

Kedamean

7.500.000

22

PT. Smelting

Manyar

3.007.551.200

23

PT. Petronas Carigali Ketapang II Ltd

Manyar

317.000.000

24

PT. Pagarin Anugerah Sejahtera

Manyar

1.000.000

25

PT. Bumi Lingga Pertiwi

Manyar

431.863.000

26

PT. Bina Satria Abadi Santosa

Menganti

14.700.000

27

PT. Adyabuana Persada TOTAL

Wringinanom

24.393.837.683

➢ Hingga saat ini, Kabuapten Gresik masih menjadi salah satu Kabupaten RUJUKAN STUDI BANDING tentang pelaksanaan CSR oleh kabupaten/kota bahkan provinsi lain di Indonesia. Baik dari kalangan eksekutif/pemerintahan daerah maupun kunker oleh kalangan legislative. Apabila Kegiatan CSR ini tidak ditangani dengan serius, baik secara regulasi, tata kelola, susunan organisasi, serta kerjasama antar stakeholder pemangku/menangani CSR akan sangat kurang bagus dan memalukan.

Rekomendasi ➢ Perlu review dan pendetailan REGULASI tentang CSR di Kabupaten Gresik ada 2 (dua) yaitu, PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 49 TAHUN 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik. Sesuai amanat Perda perlu segera membuat Perbup yang baru, karena Perbub yang lama perlu banyak penyesuaian.

-50-

CSR 2016 ➢ SURAT KEPUTUSAN (SK) BUPATI GRESIK terkait Tim Koordinasi CSR Kabupaten dan Kecamatan perlu DIREVISI ulang dengan memperhatikan Nama dan Susunan sesuai SOTK yang baru, kedetailan nama-nama perusahaan, dan kesalahan tulis lainnya. ➢ Perlu sebuah KONSEP dan TARGET dalam pelaksanaan dan koordinasi CSR di Kabupaten Gresik, agar program dan dana CSR bisa lebih terukur, merata, dan mampu membantu pembangunan daerah melalui dukungan sektor non-APBD/APBN. ➢ Perlu Data Base JUMLAH + NAMA PERUSAHAAN yang VALID dari Dinas Teknis yang menangani Ijin Penanaman Modal, Industri, maupun tenaga Kerja sebagai acuan sasaran dan indikator capain untuk mengukur jumlah perusahaan yang sudah dan belum melaporkan serta melaksanakan CSR. ➢ Melanjutkan kegiatan KOORDINASI, MONITORING, dan EVALUASI CSR yang sudah berjalan baik di Tim CSR Kabupaten atau Kecamatan. Pelaksanaan anjang sana di Tim CSR Kecamatan harus terus berjalan, jika memungkinkan tidak hanya dilakukan dalam 1 x setahun. Hal ini dimaksudkan agar ada komunikasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terkait program-program CSR perusahaan. Minimal ada pertemuan 2-3 kali di masing-masing Tim Koordinasi CSR Kecamatan, sehingga dapat menyusun program dan penjadwalan mulai PERENCANAAN, PELAKSANAAN, dan PELAPORAN CSR. ➢ Selama ini Pemerintah Kabupaten Gresik kesulitan dalam memberikan REWARD atau PENGHARGAAN bagi perusahaan yang sudah menyalurkan dan memberikan laporan CSR. Hal ini dikarenan belum memiliki regulasi teknis dan indikator cara mengukur perusahaan yang layak diberikan penghargaan. Untuk itu perlu sebuah kajian pendukung kebijakan yang nantinya dapat memberikan masukan dan indikator serta kriteria perusahaan yang layak diberi Penghargaan atau Reward.

-51-

CSR 2016

-52-

CSR 2016

CSR Perusahaan-Perusahaan di Kabupaten Gresik CSR PT. Lautan Luas Group

Doa Bersama Pembangunan Rumah Gakin

-53-

CSR 2016 Sosialisasi Habitat ke Perangkat desa

Penyerahan Kunci Rumah

-54-

CSR 2016 CSR PT. Petrokimia Gresik Program Bantuan Peduli Bencana Alam

-55-

CSR 2016 Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Prestasi

-56-

CSR 2016 Bantuan Peningkatan Kesehatan – Kampung Sehat

Alat Bantu Dengar

-57-

CSR 2016 Khitanan Massal

Bantuan Sarana Ibadah

. Pasar Murah Ramadhan

-58-

CSR 2016 Bantuan Pelestarian Alam Penanaman Mangrove

-59-

CSR 2016 Santunan kepada Anak Yatim Piatu

Kampung Rosella

-60-

CSR 2016 CSR PT. PELINDO III Cabang Gresik Pelindo III mengajar

Bantuan Sembako

Bantuan Mainan untuk PAUD

-61-

CSR 2016 Bantuan Pot dan Tanaman

Program Bina Lingkungan – Pelayanan Kesehatan Gratis

-62-

CSR 2016 CSR PT. Pertamina Hulu Energi – west Madura Offshore Program Bantuan Pendidikan Siswa

Jalan Sehat bersama Warga Sidorukun

-63-

CSR 2016 Program Bantuan Sembako

Program Bersih-bersih Lingkungan - Pengasapan

Pembangunan gedung PAUD

-64-

CSR 2016 Pengembangan Kampung Terpadu Ekonomi Produktif

-65-

CSR 2016 CSR PT. Pembangkitan Jawa Bali – UP Gresik

-66-

CSR 2016

-67-

CSR 2016

-68-

CSR 2016

-69-

CSR 2016

-70-

CSR 2016

-71-

CSR 2016

-72-

CSR 2016 CSR PT. Indonesia Marina Shipyard Bantuan Bingkisan Lebaran (sembako) Warga Sidorukun

Bantuan Peralatan Sekolah Untuk Anak Yatim Warga Sidorukun

-73-

CSR 2016 Bantuan Hewan Qurban Untuk Warga Sidorukun

Bantuan Kesehatan Untuk Masyarakat Sidorukun

-74-

CSR 2016 Bantuan Alat-Alat Elektronik

Bantuan Kendaraan Roda Tiga (M-BIZ) untuk Desa Tenggulunan

-75-

CSR 2016 CSR PT. Pertamina Lubricants – production Unit Gresik Bantuan Desa/Kampung Markisa SDN 1 Sidokumpul dan Kelurahan Pulopancikan

-76-

CSR 2016 Enterprise Ojek Sunan Giri Safety Ridding 50 Tukang Ojek di Kawasan Wisata Sunan Giri

-77-

CSR 2016 Posyandu Kelurahan Pulopancikan Pemberian Susu Formula & Gizi sehat

-78-

CSR 2016 CSR PT. Bank Rakyat Indonesia –Cabang Gresik Bantuan Pembangunan Masjid

-79-

CSR 2016 Bantuan Rehabilitasi Gedung Sekolah

-80-

CSR 2016 Bantuan Komputer Untuk Laboratorium

Rehabilitasi Bangunan Kelas TK. Bunga Bangsa

-81-

CSR 2016 BRI Peduli Pasar - Lokasi Pasar Desa Cerme Lor

-82-

CSR 2016 Bhakti Sosial Bantuan Operasi Katarak Gratis

-83-

CSR 2016 CSR PT. Smelting Peduli kasih ABK kerjasama dengan Resources Centre

Operasi Katarak

Pembuatan Buku "Dolanan Khas Gresik"

-84-

CSR 2016 Pengembangan Perpustakaan di wilayah Gresik

Penambahan Fasilitas Sekolah PAUD Indahsari Desa Tlogopojok

Pelatihan dan pembentukan unit usaha menjahit, tata boga dan suvenir di desa Tlogopojok, Lumpur dan Sukomulyo

-85-

CSR 2016 Pendampingan Bengkel Untuk Pemuda di Desa Lumpur

Penanaman dan Pembibitan Untuk Konservasi Hutan Mangrove

-86-

CSR 2016 Pembuatan Sumur bor di Desa Sukomulyo

Bantuan Biaya Posyandu Balita

Bantuan Biaya Posyandu Lansia

-87-

CSR 2016 Bea Siswa Miskin Prestasi

Insentif Guru PAUD/ TPQ/ TK/ MI

Pengadaan komputer untuk SD dan MI

-88-

CSR 2016 Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Huda

Bedah Rumah

Pembangunan Bank Sampah dan program Green Village

-89-

CSR 2016 CSR PT. Bank Jatim Cabang Gresik Tbk. Bantuan Paket Sekolah

-90-

CSR 2016 Bantuan Paket Sembako

-91-

CSR 2016 CSR PT. Wim Cycle Penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 2016

-92-

CSR 2016 CSR PT. Langgeng Jaya Plastindo Bantuan Hewan Qurban

CSR PT. Bina Satria Abadi Sentosa

Bantuan Bibit, Sosialisasi & Penyuluhan Penanaman Pohon Sengon

-93-