PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU Jl. SEDERHANA NO 62 TELP 0768-21063 TEMBILAHAN HULU Email :
[email protected] kode pos 29213
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU
Tentang KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU KEPALA PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program/upaya dan kegiatan pelayanan Puskesmas secara konsisten dan reliabel, maka perlu disusun pedoman kerja dan prosedur kerja; b. Bahwa pedoman dan prosedur kerja disusun, didokumentasikan dan dikendalikan, serta semua rekaman hasil pelaksanaan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan harus dikendalikan; c. Bahwa pengendalian dokumen dan rekaman perlu dilakukan secara terpusat; d. Bahwa pengendalian dokumen dan rekaman sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Puskesmas. Mengingat a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Bukti Dokumen Ide-Ide pihak terkait
3.1.3.2
Kesehatan Masyarakat; c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. MEMUTUSKAN Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU Kesatu Kebijakan Pengendalian Dokumen dan Rekaman Puskesmas tembilahan hulu II sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; Kedua Mekanisme pengendalian dokumen dan rekaman dilaksanakan sesuai SOP Pengendalian Dokumen dan SOP Pengendalian Rekaman; Seluruh biaya yang timbul terkait pengendalian dokumen dan rekaman dibebankan pada anggaran yang sesuai; Ketiga Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN PADA TANGGAL : 2 JUNI 2016 KEPALA PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU
Hj. ROSDINAH, S.ST, M. Kes NIP. 19690910 198811 2 001
Bukti Dokumen Ide-Ide pihak terkait
3.1.3.2
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU NOMOR : TANGGAL : 2 JUNI 2016 KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU 1. TUJUAN PROSES Kebijakan ini digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pengendalian dokumen dan rekaman agar terkendalinya proses perubahan, penerbitan, distribusi dan sirkulasi dokumen yang ada di Puskesmas tembilahan hulu sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku serta memenuhi Persyaratan Akreditasi Puskesmas dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. 2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 2.1. Wakil Manajemen Mutu 2.2. Pengendali Dokumen P2.3. Penanggung Jawab Program/Unit Kerja 3. URAIAN UMUM. 3.1. DOKUMEN PUSKESMAS adalah seluruh dokumen resmi yang berlaku di Puskesmas Tembilahan hulu yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meliputi : a. Dokumen Internal. 1. Surat Keputusan/Kebijakan (SK) 2. Manual Mutu (MM). 3. Panduan Kerja (PK) 4. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) 5. Standar Operasional Prosedur (SOP). Bukti Dokumen Ide-Ide pihak terkait
3.1.3.2
6. Instruksi Kerja Formula Pengukuran Sasaran Mutu (IKF)
b. Dokumen Eksternal. 1. Dasar Hukum berupa Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan yang berasal dari supra sistem. 2. Buku-buku Pedoman atau buku lainnya yang menjadi referensi. 3.2. MANUAL MUTU a. Dokumen yang merincikan sistem manajemen mutu Puskesmas tembilahan hulu b. Format Manual Mutu Puskesm tembilahan hulu ditentukan sebagai berikut : 1. MM – 00 Pendahuluan. 2. MM – 01 Profil. 3. MM – 02 Struktur Organisasi. 4. MM – 03 Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu. 5. MM – 04 Proses Bisnis 6. MM – 05 Tanggungjawab Manajemen. 7. MM – 06 Manajemen Sumber Daya. 8. MM – 07 Realisasi Pelayanan. 9. MM – 08 Pengukuran, Analisis dan Peningkatan 3.3. DOKUMEN INDUK : a. Dokumen asli. b. Telah disahkan oleh Kepala Puskesmas tembilahan hulu c. Didokumentasikan oleh Pengendali Dokumen. d. Tidak memiliki Cap Terkendali atau Tidak Terkendali maupun Obsolete. 3.4. DOKUMEN TERKENDALI : a. Dokumen yang didistribusikan kepada setiap unit kerja. b. Terdaftar dalam Daftar Distribusi Dokumen. c. Menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan. d. Ditarik bila ada perubahan (revisi). Bukti Dokumen Ide-Ide pihak terkait
3.1.3.2
e. Pada dokumen ini harus ada tanda/stempel “TERKENDALI”. 3.5. DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : a. Didistribusikan untuk kebutuhan eksternal atau atas permintaan pihak di luar Puskesmas tembilahan hulu b. Digunakan untuk keperluan insidentil. c. Tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan. d. Apabila didistribusikan harus memiliki tanda/stempel “TIDAK TERKENDALI” e. Yang berhak mengeluarkan dokumen ini adalah Wakil Manajemen Mutu dan tercatat pada Daftar Distribusi Dokumen Tidak Terkendali. 3.6. DOKUMEN OBSOLETE/KADALUARSA/TIDAK BERLAKU : a. Dokumen yang dinyatakan sudah tidak berlaku oleh karena telah mengalami perubahan/revisi. b. Tidak dapat lagi menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaa . Dokumen ini harus ditarik dari seluruh unit dan dicatat dalam lembar distribusi/penarikan dokumen. d. Dokumen induk diberi stempel “OBSOLETE” dan dokumen sisanya dimusnahkan. 3.7. KETENTUAN NUMERISASI DOKUMEN adalah sebagai berikut : a. Surat Keputusan/Kebijakan : [XX]/SK/PUSBUII/[MM]/[YYYY] XX = Nomor Urut Surat Keputusan/Kebijakan MM = Bulan Terbit YYYY = Tahun Terbit b. Manual Mutu : [XX]/MM/REV-[YY]/PUSBUII XX = Nomor Urut Manual YY = Nomor Revisi c. Panduan Kerja : [XX]/PK/REV-[YY]/PUSBUII XX = Nomor Urut Panduan
Bukti Dokumen Ide-Ide pihak terkait
3.1.3.2
YY = Nomor Revisi d. Kerangka Acuan Kegiatan : [XX]/KAK/REV-[YY]/PUSBUII XX = Nomor Urut Kerangka Acuan Kegiatan YY = Nomor Revisi e. Standar Operasional Prosedur : [XX]/SOP/REV-[YY]/PUSBUII XX = Nomor Urut Standar Operasional Prosedur YY = Nomor Revisi f. Instruksi Kerja Formula Pengukuran : [XX]/IKF/REV-[YY]/PUSBUII XX = Nomor Urut Instruksi Kerja Formula Pengukuran Sasaran Mutu YY = Nomor Revisi g. Formulir/Rekaman, khusus untuk form : [XX]/FORM/RET-[ZZ]/PUSBUII XX = Nomor Urut Formulir ZZ = Masa Retensi (dalam tahun) h. Dokumen Eksternal, khusus buku-buku atau Peraturan yang dijadikan referensi untuk melaksanakan kegiatan : [XX]/DE/PUSBUII DE = Dokumen Eksternal YY = Inisial Unit XX = Nomor Urut Dokumen Eksternal 3.8. Setiap pembuatan dokumen harus mendapat persetujuan kecukupannya sebagai berikut: a. Manual Mutu : 1. Dibuat dan Disiapkan oleh Pengendali Dokumen. 2. Ditinjau dan diperiksa oleh Wakil Manajemen Mutu. 3. Disahkan dan diberlakukan oleh Kepala Puskesmas. b. Panduan Kerja : 1. Dibuat dan Disiapkan oleh Penanggung Jawab Program/Kegiatan. 2. Ditinjau dan diperiksa oleh Koordinator Upaya. 3. Disahkan dan diberlakukan oleh Kepala Puskesmas. Bukti Dokumen Ide-Ide pihak terkait
3.1.3.2
c. Kerangka Acuan Kegiatan 1. Dibuat dan Disiapkan oleh Penanggung Jawab Program/Kegiatan. 2. Ditinjau dan diperiksa oleh Koordinator Upaya. 3. Disahkan dan diberlakukan oleh Kepala Puskesmas. d. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Formula : 1. Dibuat dan disiapkan oleh Penanggung Jawab Program/Kegiatan. 2. Ditinjau dan diperiksa oleh Koordinator Upaya. 3. Disahkan dan diberlakukan oleh Kepala Puskesmas. 3.9. Revisi atau Perubahan Dokumen : a. Dilakukan jika terdapat perubahan pada sebagian atau seluruh isi dokumen. b. Revisi atau perubahan dokumen harus sepengetahuan Koordinator Upaya dan/atau Wakil Manajemen Mutu. c. Revisi atau perubahan dokumen merupakan upaya perbaikan berkelanjutan. d. Revisi atau perubahan dokumen yang telah disetujui diajukan ke Pengendali Dokumen untuk pencatatan, penomoran, penggandaan dan pendistribusian. e. Dokumen yang dirubah/direvisi ditarik oleh Pengendali Dokumen. 3.10. Penyimpanan dokumen harus berprinsip pada keamanan dan memiliki kemampuan telusur yang baik agar tidak hilang, tidak rusak, mudah ditemukan serta terkendali. 3.11. Dokumen yang beredar : a. Status terkendali. b. Telah mendapat pengesahan. 3.12. Dokumen eksternal : a. Harus ditetapkan dan dikendalikan oleh pemakainya. b. Daftar dokumen eksternal disimpan oleh pemakai. 3.13. Rekaman
Bukti Dokumen Ide-Ide pihak terkait
3.1.3.2
a. Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan. b. Dapat dipakai untuk mendokumentasikan ketelusuran dan memberi bukti verifikasi, tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan. c. Tidak perlu terkena pengendalian revisi. d. Formulir yang diisi dan atau semua catatan yang merupakan bukti melaksanakan pekerjaan menjadi rekaman 3.14. Penyimpanan dan pemusnahan rekaman sesuai dengan masa retensi yang telah ditetapkan. 3.15. Rekaman disimpan dan dipelihara sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, bahan analisa dan pengukuran kinerja. 4. KEBIJAKAN 4.1. Pengendalian dokumen dan rekaman di Puskesmas tembilahan hulu dilakukan secara terpusat dibawah kendali Tim Manajemen Mutu. 4.2. Seluruh Dokumen Internal (SK, MM, PK, KAK, SOP, IKF) tercatat dalam Daftar Dokumen Internal dan disimpan oleh Pengendali Dokumen. 4.3. Seluruh Dokumen Eksternal tercatat dalam Daftar Dokumen Eksternal dan dikelompokkan berdasarkan program/unit kerja. 4.4. Seluruh Formulir/Rekaman tercatat dalam Daftar Rekaman dan dikelompokkan berdasarkan program/unit kerja 4.5. Dokumen Master disimpan oleh Tim Manajemen Mutu. 4.6. Setiap dokumen harus dikendalikan sesuai prosedur yang berlaku dengan tujuan untuk : a. Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan. b. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta untuk menyetujui ulang dokumen. Bukti Dokumen Ide-Ide pihak terkait
3.1.3.2
c. Memastikan bahwa versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat pemakaian. d. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali, e. Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar dikenali dan distribusinya dikendalikan. f. Mencegah pemakaian dokumen kadaluarsa yang disengaja dan menerakan identifikasi sesuai dengan dokumen tersebut apabila disimpan untuk maksud tertentu. g. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen ditunjukkan.
.7. Review terhadap dokumen internal berupa Surat Keputusan, Manual, Panduan Kerja, Kerangka Acuan Kegiatan, Standar Prosedur Operasional dan Instruksi Kerja Formula dilakukan secara berkala dan/atau jika terdapat perubahan dalam proses pelayanan. 4.8. Dokumen yang setelah direview dan dinyatakan tidak dipergunakan kembali masuk ke dalam kategori dokumen obsolete/kadaluarsa. 4.9. Masa retensi dokumen kadaluarsa ditetapkan bersama oleh Penanggung Jawab Program/Kegiatan dan Tim Manajemen Mutu dan tercantum dalam daftar rekaman dan kode formulir. 4.10. Setiap kegiatan harus didokumentasikan dalam bentuk catatan kegiatan /rekaman. 4.11. Pemusnahan dokumen obsolete/kadaluwarsa diusulkan oleh PJ Program/Unit Kerja dan dilakukan oleh Pengendali Dokumen atas persetujuan Wakil Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas. 4.12. Pemusnahan dokumen obsolete/kadaluwarsa dicatat dalam Berita Acara Pemusnahan Dokumen. 5. PENUTUP Bukti Dokumen Ide-Ide pihak terkait
3.1.3.2
Demikian kebijakan pengendalian dokumen dan rekaman ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. KEPALA PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU
Hj. ROSDINAH, S.ST, M. Kes NIP. 19690910 198811 2 001
Bukti Dokumen Ide-Ide pihak terkait
3.1.3.2
