Bribery, corruption, & money laundering

SUB POKOK BAHASAN

1

2

3

4

5

6

•

Bribery and Corruption Schemes

•

Detecting Bribery and Corruption

•

Preventing Bribery and Corruption

•

Relationship between fraud and money laundering

•

Varying impact of money laundering on companies

•

The five-point program for AML-regulated businesses

BRIBERY AND CORRUPTION SCHEMES Bribery

Illegal Gratuities

Kickback

Conflict of Interest

Extortion

Corporate Espionage

Procurement Fraud / Bid Rigging

Pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai dengan tujuan mempengaruhi sebuah transaksi dan memastikan sesuatu hal terjadi di masa datang.

ILLEGAL GRATUITIES (GRATIFIKASI)

Terjadi setelah sebuah transaksi selesai.

Hampir sama dengan bribery

EXTORTION (PEMERASAN) 

Permintaan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga disertai dengan ancaman yang membahayakan apabila keinginannya tidak terpenuhi

CONFLICT OF INTEREST

Terjadi apabila karyawan mempunyai kepentingan ekonomi atau kepentingan personal dalam sebuah transaksi

KICKBACK (UMPAN BALIK) Biasanya diterima oleh karyawan bagian pembelian. Sejumlah komisi atau keuntungan akan diterima apabila kontrak diberikan kepada vendor

CORPORATE ESPIONAGE (SPIONASI PERUSAHAAN)

Pencurian rahasia perdagangan atau kekayaan intelektual lainnya, termasuk didalamnya pembajakan hak cipta.

PROCUREMENT FRAUD / BID RIGGING (KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)

Sulit dideteksi karena diluar kebijakan, prosedur, dan sistem pembukuan perusahaan. Manipulasi proses kontrak untuk pengadaan barang dan jasa.

Kolusi Karyawan dengan vendor

Kejahatan Vendor yang Merugikan Perusahaan

Kolusi Multiple Vendor

PREVENTING BRIBERY AND CORRUPTION Pengawasan proses pembelian dan akun hutang dagang. Pemisahan fungsi

Pengecekan Dokumen

Rotasi Pekerjaan

Kebijakan Etika

MONEY LAUNDERING

Penipuan

 

Pencucian Uang

Hubungan antara penipuan dan pencucian uang Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah menetapkan pencucian uang sebagai berikut: Tujuan sejumlah besar tindakan kriminal adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi  individu atau kelompok yang melakukan tindakan tersebut. Pencucian uang adalah proses  dari tindak pidana ini untuk menyamarkan asal usul ilegal mereka. Proses ini sangat  penting, karena memungkinkan penjahat untuk menikmati keuntungan ini tanpa membahayakan sumbernya. FATF adalah badan antar pemerintah yang dibentuk bersamaan dengan OECD dengan mandat untuk mengembangkan kebijakan untuk memberantas pencucian uang. FAFT dianggap sebagai pengawas AML global yang unggul. Peran utamanya adalah memantau perkembangan strategi AML

Proses pencucian uang

Penempatan Layering Integrasi

Dampak Pencucian Uang pada Perusahaan

Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.

Menimbulkan ketidakstabilan ekonomi

Dampak Pencucian Uang pada Perusahaan

Mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak 

Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahan negara yang dilakukan oleh pemerintah

Lima poin Anti Money Laundry  Program Kepatuhan Tertulis Standar Minimum Tuntutan Pelanggaran Aktivitas Monitoring dan Pelaporan Latihan Pencatatan

Kepentingan penegak hukum Pencabutan regulasi Bencana operasional Kerusakan reputasi

Transaksi kas yang tidak  biasa

Transfer masuk  atau keluar  rekening bank dengan jumlah yang sama atau berlebihan

Frekuensi penarikan yang sering melebihi limit tertentu

CONCLUSION Skema korupsi dan penyuapan sulit dideteksi dibandingkan jenis fraud lainnya karena perusahaan yang menjadi korban mempunyai sedikit informasi mengenai keberadaan fraud Pencegahan korupsi dan penyuapan dapat dilakukan dengan pemisahan fungsi, monitoring karyawan, pengujian dan pengecekan dokumen, serta penerapan kebijakan etika. Money laundering merupakan proses yang timbul akibat adanya tindak criminal dengan tujuan menyembunyikan perolehan harta yang didapatkan dari aktivitas criminal tersebut. Money Laundering dapat diminimalkan dengan menerapkan program AML dan kerja sama dengan seluruh institusi pelayanan jasa keuangan.

PROFIL FRAUDSTER

Jenis Kelamin

 

Laki-laki

Pendidikan

S2

Profesi

Perwira Tinggi MABES POLRI

Gaji

Rp 30 Juta per bulan

Jenis TPK

Tindak Pidana Pencucian Uang

Tuntutan

1. 2.

3.

4.

Inspektur Jendral Djoko Susilo 5.

Pidana Penjara : 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama dalam tahanan Denda : Rp1,000,000,000,- subsidiair 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Uang Pengganti : Rp35,000,000,000,- dan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun ; Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam  jabatan publik. Biaya Perkara : Rp10,000,-

PROFIL FRAUDSTER

Putusan

Inspektur Jendral Djoko Susilo

No 36/PID/TPK/2013/PT.DKI, Tanggal 18 Desember 2013 MENGADILI : 1. Pidana Penjara : 18 (delapan belas) tahun 2. Denda : Rp1,000,000,000,subsidiair 1 (satu) tahun kurungan ; 3. Uang Pengganti : Rp32,000,000,000,- dan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun ; 4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam  jabatan publik. 5. Menetapkan Terdakwa tetap

Keluarga Inspektur Jendral Djoko Susilo

DAFTAR KEKAYAAN INSPEKTUR JENDRAL DJOKO SUSILO Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menilai harta milik Djoko Susilo yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jumlahnya mencapai Rp117,75 miliar dan diperoleh dalam kurun waktu 2003 hingga 2010.

Harta kekayaan Djoko sejak 2003 hingga Maret 2010 adalah sebesar Rp 53,89 miliar dan 60 ribu dolar AS itu patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.

Padahal pendapatan Djoko sejak September-Desember 2004 adalah Rp 12 juta, Januari-Desember 2005 adalah Rp 40,1 juta, Januari-Desember 2006 adalah Rp 46,4 juta, Januari-Desember 2007 sebanyak Rp 59,1 juta, Januari-September 2008 sebanyak Rp 53,4 juta, Oktober-Desember 2008 adalah Rp 14,85 juta, Januari-Desember 2009 adalah Rp 87 juta dan Januari-Desember 2010 adalah Rp 93,5 juta

Harta sebelum tahun 2012 ? Mudjiharjo Tanah

Eva Susilo Handayani Tanah

Djoko Susilo

Suratmi

Madiyah

Dipta

Tanah

11 tanah

Rumah

Zainal Abidin Herrier

Nopi Indah Fortuner

Siti Maropah Serena

Eric Maliangkay Tanah 6,3 M

TAHUN 2010

Agustus 2010, Budi Susanto mengadakan pertemuan dengan Sukotjo Sastronegoro Bambang di Starbucks Coffe-TIS-Tebet Jakarta Selatan yang membicarakan bahwa pada TA 2010 di Korlantas Polri akan diadakan pekerjaan Pengadaan Optimalisasi Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) sebanyak 1000 unit dan Driving Simulator Uji Kl inik Pengemudi Roda Empat (R-4) sebanyak 1000 unit yang akan dilaksanakan dari bulan Oktober-Desember 2010

Oktober 2010, Sukotjo menemui Darsian (bag. Keuangan Mabes Polri) atas permintaan Budi Susanto untuk  meminta informasi mengenai jumlah dana yang akan dialokasikan terkait Pengadaan Optimalisasi Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 dan kemudian memberikan uang Rp50 juta kepada Darsian serta staffnya sebesar Rp15 juta

November 2010, Budi Susanto terkait pengadaan TA 2011 tersebut mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp101 miliar ke Bank BNI SKM Jakrta Gunung Sahari menggunakan nama PT CMMA dengan menjaminkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011. Padahal Rencana Umum Anggaran belum ditetapkan dan belum diumumkan serta belum ada pengesahan Pagu Anggaran Definitif Korlantas Polri TA 2011 dari Kementrian Keuangan.

TAHUN 2011

KRONOLOGI KASUS SIMULATOR SIM

Djoko Susilo memimpin rapat yang dikiuti oleh Teddy Rusmawan, Budi Setyadi (Kabag Renmin), Endah Purwaningsih (Kasubbag Ren dan anggota panitia pengadaan), Heru Trisasono (Kasubbag ADA dan anggota panitia pengadaan), Ni Nyoman Suartini (anggota panitia pengadaan), dan Wandy Rustiwan (anggota panitia pengadaan) yang membahas pengadaan Driving Simulator. Pada kesempatan tersebut Djoko Susilo secara bertentangan dengan hukum memerintahkan Budi Setyadi bahwa produk milik Budi Susanto sebagi penyedia barang.

13 Januari 2011, Budi Susanto memerintahkan Sukotjo S.Bambang bersama Ijay Herno membawa uang sebesar Rp2 miliar yang dibungkus 1 buah kotak kardus ke kantor Korlantas Polri untuk d iberikan kepada Djoko Susilo namun beliau tidak berada ditempat sehingga uang tersebut dititipkan kepada sekertaris pribadinya Erna. Selanjutnya Sukotjo S.Bambang menghubungi Budi Susanto bahwa paket sudah diberikan kepada Djoko Susilo

Saat pelaksanaan studi banding di Singapura, Teddy Rusmawan meminta uang sebesar Rp7 miliar kepada Budi Susanto untuk disetorkan ke rekening PRIMKOPPOL Ditlantas Polri. Setelah kunjungan ke SSDC, Teddy Rusmawan melaporkan kepada Djoko Susilo bahwa anggaran di Korlantas Polri tidak akan mencukupi apabila dibandingkan dengan harga Driving Simulator dari Singapura. Berdasarkan hal tersebut kemudian Djoko Susilo meminta Budi Susanto dan Teddy Rusmawan agar spesifikasi teknis Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 disamakan dengan pengadaan TA 2010.

TAHUN 2011

KRONOLOGI KASUS SIMULATOR SIM

Budi Susanto bersama-sama dengan Djoko Susilo melakukan kesepakatan tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Driving Simulator Uji Klinik  Pengemudi R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 yang nilainya tidak sama persis dengan HPS TA 2010 dengan tujuan untuk  menghindari kecurigaan pihak luar Korlantas. Demi mewujudkan kesepakatannya tersebut Budi Susanto meminta Sukotjo S.Bambang bersama dengan Ni Nyoman Suartini menyusun HPS yang dimaksud dengan menggelembungkan harganya. HPS yang disusun tersebut selanjutnya oleh Teddy Rusmawan diserahkan kepada Didik Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untung ditandatangani dan ditetapkan sebagai HPS Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 TA 2011.

13 Januari 2011, Budi Susanto memerintahkan Sukotjo S.Bambang bersama Ijay Herno membawa uang sebesar Rp2 miliar yang dibungkus 1 buah kotak kardus ke kantor Korlantas Polri untuk diberikan kepada Djoko Susilo namun beliau tidak berada ditempat sehingga uang tersebut dititipkan kepada sekertaris pribadinya Erna. Selanjutnya Sukotjo S.Bambang menghubungi Budi Susanto bahwa paket sudah diberikan kepada Djoko Susilo. Budi Susanto atas sepengetahuan Teddy Rusmawan, memerintahkan Sukotjo S.Bambang agar menyiapkan perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan sebagai peserta pendamping dalam proses pelelangan tersebut. Sukotjo S.Bambang meminta bantuan Warsono Sugantoro alias Jumadi untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan yang dapat dipinjam namanya sebagai peserta pendamping untuk mengikuti lelang pengadaan tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp20 juta. untuk mengatur agar PT CMMA menjadi pemenang.

17 Februari 2011, Oleh Panitia Pengadaan PT CMMA ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan tersebut. Kemudian Teddy Rusmawan melaporkan pada Djoko Susilo bahwa pada saat proses pelelangan, tidak ada perusahaanperusahaan lain yang memasukan dokumen penawaran kecuali perusahaan-perusahaan yang sudah dikondisikan oleh Budi Susanto.

TAHUN 2011

KRONOLOGI KASUS SIMULATOR SIM

Indikasi fraud pada kasus ini adalah adanya mark-up yang dilakukan oleh Budi Santosa sebagai Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) yang menjadi pemenang tender proyek pengadaan driving simulator SIM di Korlantas Porli tahun 2011 dengan nilai pengadaan driving simulator sebanyak 700 unit sepeda motor senilai Rp 54.453.000.000,- dan sebanyak  556 unit mobil senilai Rp 142.453.000.000 sehingga total proyek pengadaan driving simulator senilai Rp 196.870.000.000,-.

Dalam proses melaksanakan proyek pengadaan driving simulator SIM ini PT CMMA memperoleh keuntungan besar karena pengadaan Driving Simulator SIM hanya Sebesar Rp 116.000.000.000,- dimana dalam dokumen perjanjian pembelian barang yang seharusnya harga simulator sepeda motor senilai Rp 42.800.000,-/unit nilainya di mark up menjadi Rp 77.790.000,-/unit dan harga simulator mobil senilai Rp 80.000.000,-/unit menjadi Rp 256.142.000,-/unit, namun keuntungan itu tidak dinikmati sendiri melainkan dibagi-bagi. Tiga teknik dalam penggelembungan yang dilakukan Budi, yaitu komponen utuh dibuat harga terpisah, perincian komponen dihitung kembali sehingga terhitung sebanyak dua kali. Dan memasukkan harga bagian yang tak terpakai. Kemudian, ketiga menaikkan harga setiap komponen menjadi lebih tinggi dari harga pasar 

Rangkaian perbuatan Djoko Susilo dengan menyalah gunakan kewenangan dalam jabatannya selaku KPA atau kedudukannya selaku Kepala Korps Lalulintas Polri yang telah melanggar Hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku KPA bersama-sama dengan Didik Purnomo selaku pejabat pembuat Komitmen dan Teddy Rusmawan selaku ketua Panitia Pengadaan serta bersama-sama dengan Budi Susanto selaku Direktur PT CMMA dan Sukotjo S. Bambang selaku Direktur PT ITI telah menguntungkan Djoko Susilo sebesar Rp32 miliar . Akibat perbuatan Djoko Susilo dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar  Rp145 miliar atau setidak-tidaknya Rp121.830.768.863,59 sesuai dengan Surat dari BPK tertanggal 27 Maret 2013

Pihak yang Terlibat

Sukotjo Sastronegoro Bambang PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT. ITI)

Budi Susanto PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA)

Didik Purnomo Pejabat Pembuat Komitmen

Tedi Rusmawan Ketua Tim Pelaksanaan

Djoko Susilo Dirlantas Polri

Pembagian Hasil Korupsi

Sukotjo Sastronegoro Bambang

Budi Susanto

Didik Purnomo

Tedi Rusmawan

RP 93 M

RP 50 Juta

Rp 15 M

RP 3 M

Djoko Susilo RP 32 M

Putusan Sidang Djoko Susilo 19 Desember 2013

3 September 2013

Putusan Pengadilan TIPIKOR

Tuntutan : 18 Tahun penjara Denda RP 1 M Putusan : hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta

Djoko Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Putusan : 18 tahun penjara denda Rp 32 M • •

Putusan Mahkamah Agung

Kasasi

Putusan : 18 tahun penjara Denda Rp 32 M subsider 5 tahun mencabut  hak   politik  •

•

Putusan Sidang Budi Susanto 13 Oktober 2014 Putusan Pengadilan TIPIKOR

Putusan : 8 tahun penjara denda Rp 500  juta subsider 6 bulan

Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Putusan : 8 tahun penjara denda Rp 17 M

Kasasi

Mahkamah Agung

Putusan : 14 tahun penjara dan denda Rp 88,4 M

Putusan Sidang Sukotjo Bambang

Putusan Sidang Didik Purnomo 22 April 2015 Putusan Pengadilan TIPIKOR

2012 Tuntutan : 7 tahun penjara denda Rp 250 juta   Putusan : 5 tahun penjara denda Rp 250 juta

Putusan Pengadilan TIPIKOR

Putusan : 3 tahun 10 bulan penjara

Setelah menjalani 2/3 masa hukuman ia dibebaskan bersyarat karena telah menjadi collaborator justice

FRAUD TRIANGLE DJOKO SUSILO Pressure :  •

•

•

Rationalization :  Perbuatan tersebut sudah wajar, banyak yang melakukan

Keserakahan untuk memenangankan tender pengadaan simulator SIM 3 Istri   Lifestyle

Opportunity :  • •

•

Jabatan strategis

Kurangnya kontrol internal Link yang luas

SKEMA FRAUD

 Djoko Susilo memakai hasil tindak pidana korupsi dengan menyamarkan hasil uang haram itu dengan membeli beberapa rumah.  Menyamarkan beberapa hartanya tahun 2010 dengan menggunakan nama Djoko Waskito (ayah kandung Dipta Anindita, istri muda Djoko)  Djoko menyamarkan hartanya dengan menggunakan nama Eva Handayani (istri ketiganya)

•

• •

CORRUPTION

•

•

 BRIBERY  CONFLICT OF INTEREST  ILLEGAL GRATUITIES  ECONOMIC EXTORTION

•

•

RED FLAGS CONFLICT OF INTEREST

BRIBERY  Anomali dalam menyetujui vendor  Penemuan hubungan antara karyawan dan vendor  Perubahan Gaya Hidup

 Sejumlah besar transaksi dengan vendor tertentu  Penemuan hubungan antara karyawan dan pihak ketiga itu sebelumnya tidak diketahui

•

•

•

•

•

DETECTION & PREVENTION MODEL DETECTION MODEL • •

• • •

• •

Dokumentasi Hubungan antara pihak pertama dan vendor Waktu Pemrosesan Keterlibatan karyawan Peserta Lelang yang tidak qualified Pembatalan Vendor Lainnya Seleksi vendor

PREVENTION MODEL • • • •

• •

Pengawasan Otorisasi Transaksi Pemisahan Fungsi Membangun Internal Control yang Efektif Rotasi Pekerjaan Kebijakan Etika