Birokrasi Dan Politik

 

Untuk mengatasi Patologi Birokrasi, sebaiknya seluruh lapisan masyarakat saling bahu-membahu bekerjasama untuk melaksanakan proses pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Solusi dari Patologi Birokrasi tidak akan menjadi obat yang mujarab jika seluruh lapisan masyarakat tidak saling mendukung. Karena setiap element baik dari pemerintah, dunia bisnis, masyarakat kecil, dan pihak swasta memiliki keterkaitan yang sangat pokok dalam berjalannya pemerintahan. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi Patologi Birokrasi yaitu:  Yang pertama, pertama, perlu adanya reormasi administrasi yang global. !rtinya reormasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti personil saja, bukan hanya merubah nama intansi tertentu saja, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja namun juga reormasi yang tidak kasat mata seperti upgrading kualitas birokrat, perbaikan moral, dan merubah cara pandang birokrat, bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan.  Yang kedua pembentukan kedua pembentukan kekuatan hukum dan per-Undang-Undangan yang jelas. Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan dan penyakait-penyakit yang ada di dalam birokrasi. Kita sering melihat bahwa para koruptor tidak pernah jera walaupun sering keluar masuk buih. "ni dikarenakan hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Pembentukan supremasi hukum dapat dilakukan dengan cara: #. Kep Kepemi emimpi mpinan nan yan yang g adil adil dan kua kuatt $. !lat penegak penegak hukum hukum yang yang yang yang kuat dan dan bersih bersih dari kepentin kepentingan gan politik politik %. !danya !danya pengawasan pengawasan tidak tidak berpihak berpihak dalam pelaksa pelaksanaan naan kegiatan kegiatan pemerin pemerintahan tahan dalam dalam birokrasi.  Yang ketiga ketiga ialah  ialah dengan cara menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya demokrasi dan rasa ber-tanggung jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrat semakin mudah untuk menyeleweng dari hal yang semstinya dilakukan. Pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini. Pembentukan &-'o(ernment diharapkan mampu menambah transparansi sehingga mampu memperkuat akuntabilitas para birokrat. )erubah Patologi Birokrasi )elalui Prinsip 'ood 'o(ernance ' o(ernance )ar*ie )uhammad +)edia ransparansi #/ menyatakan bahwa good go(ernance itu ada jika pembagian kekuasaan ada. 0adi ada disperse o power, bukan concentrate o power. 'ood go(ernance sama dengan disperse o power, pembagian kekuasaan di tambah akuntabilitas publik dan transparansi publik. 0adi kalau tidak ada prinsip ini, good go(ernance perlu untuk menekan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang biasanya itu menimbulkan korupsi. 1an corrupt itu selalu abuse o power. Semakin tinggi kualitas dari good go(ernance, semakin rendah korupsi. Sebaliknya semakin rendah kualitas good go(ernance, korupsinya semakin tinggi. 1ari penyataan di atas tergambar dengan  jelas betapa prinsip-prinsip good go(ernance dapat dapat mencegah patologi birokrasi terutama dalam dalam hal korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk lebih detailnya prinsip-prinsip good go(ernance dapat merubah patologi birokrasi, maka dapat diuaraikan sebagai berikut: #. Part Participat icipation. ion. )elalui )elalui prinsip prinsip ini akan masyarakat masyarakat terliba terlibatt dalam pembuatan pembuatan keputusa keputusan n yang bangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartsipasi secara

 

konstrukti, sehingga dengan demikian maka pemerintahan tidak menjadi otoriter dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dihasilakan merupakan representasi dari keinginan masyarakat dan tidak dapat diinter(ensi oleh pihak-pihak yang ingin memanaatkan pemerintah. $. 2ule o law. law. Supremasi Supremasi hukum hukum merupakan merupakan langkah langkah yang harus harus diambil diambil untuk meminimali meminimalisir sir atau menghilangkan praktek-praktek patologi dalam birokrasi. 1engan penegakan hukum yang baik maka indikasi untuk melakukan kesalahan akan terhapus karena para birokrat akan merasa takut dengan ancaman hukum. %. ranspar ransparansi ansi :. )elalui )elalui prinsip prinsip transparansi transparansi maka maka segala hal hal yang dilakukan dilakukan oleh pemerinta pemerintah h atau birokrat dapat di kontrol oleh masyarakat melalui inormasi yang terbuka dan bebas diakses. ransparansi ransparansi ini mendorong birokrasi untuk senantiasa menjalankan aturan sesuai ketentuan dan perundang-undangan, karena bila tidak sasuai masyarakat pasti mengetahui dan melakukan penututan. 3. 2esponsi(en 2esponsi(eness. ess. Pradigama Pradigama baru baru birokrasi birokrasi menekanaka menekanakan n bahwa pemerintah pemerintah harus harus dapat melayani kebutuhan masyarakat umum dan memberi respon terhadap tuntutan pembangunan. Patologi yang selama ini terjadi dimana pemerintah dilayani oleh masyarakat, maka dengan prinsip responsi(eness pemerintah harus sedapat mungkin memberikan pelayanan kepada stakeholders. 4. &ecti( &ecti(eness eness and eicienc eiciency. y. Pemboro Pemborosan san yang terjadi dalam dalam praktek pengelolaan pengelolaan organisasi organisasi birokrasi dapat diminimalisir oleh prinsip ini. erutama erutama dalam pengelolaan anggaran pemerintah. 5. !ccountabil !ccountability ity.. )elalui )elalui pertanggungjawa pertanggungjawaban ban kepada publik publik maka birokrasi birokrasi menjadi menjadi hati-hati hati-hati dalam bertindak, dengan akuntabilitas publik pemerintah harus memberikan keterangan yang tepat dan jelas tentang kinerjanya secara keseluruhan. 6. Strategic Strategic (ision. (ision. )elalui )elalui straegi straegi (isi maka akan akan tumbuh tumbuh dalam setiap setiap birokrat birokrat akan nilai-nila nilai-nilaii idealisme dan harapan-harapan organisasi dan negara untuk masa yang akan datang. 7ilainilai dan harapan-harapan ini akan memeberikan kesan praktek pelaksaan pekerjaan birokrasi. 2isman K. Umar +$88$/ mendiinisikan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. )enurut Sondang P. Siagian +#/ ada beberapa patologi birokrasi yang dapat dijumpai, antara lain : #. Pen Penyal yalahg ahguna unaan an wewena wewenang ng dan tangg tanggung ung jawab jawab $. Pe Peng ngab abur uran an mas masal alah ah %. "nd "ndika ikasi si korup korupsi, si, kolu kolusi si dan dan nepoti nepotisme sme 3. "nd "ndika ikasi si memp mempert ertaha ahanka nkan n status status 9uo 4. &mp &mpire ire bul buldin ding g +memb +membina ina ker keraja ajaan/ an/ 5. Ket Ketaku akutan tan pada pada peruba perubahan han,, ino(asi ino(asi dan dan resiko resiko

 

6. Ket Ketida idakpe kpedul dulian ian pada pada kriti kritik k dan sara saran n . akut men mengam gambil bil kep keputu utusan san . Kur Kurang angnya nya kreat kreati(i i(itas tas dan dan eksperi eksperimen mentas tasii #8. Kredibilitas yang rendah, kurang (isi yang imajinati, ##.. )inimnya pengetahuan dan keterampilan, dll. Solusi ## Solusi untuk mengatasi Patologi Birokrasi yaitu: #$. Perlu adanya reormasi administrasi administrasi yang global. #%. Pembentukan kekuatan kekuatan hukum dan per-Undang-Undangan yang jelas #3. 1engan cara menciptakan menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi.

A. Arti Patologi Birokrasi Istil Ist ilah ah “pa “patol tologi ogi” ” han hanya ya dik dikena enall dal dalam am il ilmu mu ke kedok dokter teran an seb sebaga agaii ses sesuat uatu u penyak pen yakit. it. Nam Namun un bel belaka akangan ngan anal analogi ogi ini dik dikena enall dal dalam am ilm ilmu u pol politi itik k unt untuk uk meny nyad adur ur ba bahw hwa a da dallam rea eali lita tasn sny ya ad ada a “pe peny nyak akiit” dal alam am tub ubuh uh pemerintahan. Namun bukan penyakit seperti halnya dalam ilmu kedokteran. Namun bisa dikatakan adanya penyakit akut yang sulit dihilangkan, terutama dalam birokrasi di Indonesia. Makna ini agar birokrasi pemerintahan mampu mengh me nghadap adapii tan tantan tangan gan yan yang g mun mungki gkin n tim timbul bul,, bai baik k yan yang g ber bersif sifat at pol politi itis, s, ekono ek onomi mi,, sos sosial ial ku kultu ltural ral dan tek teknol nologi ogi.. Ber Berbaga bagaii pen penyak yakit it yan yang g mun mungki gkin n sudah deritanya atau mengancam akan menyerang perlu diidentikasi untuk dicari solusi yang paling efektif. arus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sam a sek sekali ali beb bebas as dar darii pat patolo ologi gi bir birokr okrasi asi.. !eb !ebali alikny knya a tid tidak ak ada bir birokr okrasi asi yang menderita “penyakit birokrasi sekaligus”. "alam parad adiigma #ord $cton yan ang g dinyata atakan bah ahw wa kekuasaan cenderung korup, tapi kekuasaan yang absolute pasti korup , secara implisit %uga men%elaskan birokrasi dalam hubungannya dengan kekuasaan akan mem mempunyai punyai ke kecende cenderunga rungan n meny menyelew elewengk engkan an wewe wewenangny nangnya. a. "alam hal ini selain sistem, %uga aparaturnya. &arena itu perlu dipikirkan pula para birokrat yang sudah terlal alu u lam ama a berkuasa dan kecenderungan menggunakan wewenangnya. Ini %uga terkait patologi birokrasi itu sendiri. Meliha Mel ihatt ke keku kuasa asaan an bir birokr okrasi asi pub publi lik k me men%a n%adi di san sangat gat lua luas s dan ku kuat at dal dalam am 't(ionu)ale*y +-/0 1 . 

!emakin !em akin men mening ingkat katnya nya rua ruang ng int inter* er*ens ensii pem pemeri erinta ntah h dal dalam am bid bidang ang

sosial dan ekonomi ekonomi.. 2. 

Meningkatnya kompleksitas tugas pemerintahan

 

/. 

&em emamp ampuan uan unt untuk uk me meman manfaat faatkan kan tek teknol nologi ogi yan yang g sem semakin akin ber bergun guna a

dalam membuat keputusan politik. 3. 

Memiliki sumber informasi

4. 

5e%abat e%abat pol politi itik k me memil miliki iki sum sumber berday daya a ser serta ta sel selalu alu ada +ti +tidak dak dib dibata atasi si

waktu6pergantian0 7.  5e%abat politik tidak selalu memiliki kepentingan atau kontrol terhadap seluruh persoalan birokrasi. 8. 

Menurunnya kekuasaan parlemen

. 

$danya proses pergantian kepemimpinan yang men%adi areal birokrasi

mencari peluang atau pengaruh 5atologi birokrasi bisa %uga diartikan sama dengan “penyakit birokrasi”. 5eran birokrasi sebagai implementor dari kebi%akan politik, atau dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka patologi birokrasi dapat diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang ter%adi dalam penyelenggaraan pemerintahan akibat kiner%a birokrasi tidak mampu dalam memenuhi memen uhi ke kebut butuha uhan n pub publi lik k den dengan gan bai baik. k. 5ato atolog logii bir birokr okrasi asi dap dapat at sa% sa%a a terwu%ud dalam ketidakmampuan pe%abat politik di eksekutif +terpilih karena mandatt poli manda politik0 tik0 atau perso persoalan alan kiner%a pe%abat publik yang terpil terpilih, ih, yakni pe%abat pe% abat di bir birokr okrasi asi yan yang g me mendu nduduki duki %ab %abata atan n aki akibat bat prose proses s pol politi itik., k., ata atau u karena kiner%a pemimpin administratif, yakni birokrat karir yang menduduki  %abatan karir di birokrasi. $tau birokrasi itu sendiri secara institusi, atau para agen ag en pe peme meri rint ntah ah atau atau pa para ra bi birrok okra ratt yan ang g ti tida dak k ma mamp mpu u me memb mber erik ikan an kepuasan publik. "alam hal ini patologi birokrasi dapat dilihat dari perspketif kelembagaan, kepem ke pemim impin pinan an pol politi itik k di eks eksek ekuti utif, f, per perila ilaku ku par para a eli elitt bir birokr okrasi asi mau maupun pun perilaku para birokrat pelaksana itu sendiri, atau gabungan dari unsure)unsur tersebut.

B. Kategori dan Ruang Lingkup Patologi Birokrasi Menu Me nuru rutt !iag !iagia ian, n, pat patol olog ogii bi biro rokr krasi asi bisa bisa dik dikelom elompo pokk kkan an da dala lam m li lima ma kategori, diantara adalah 1 .  5atol atologi ogi ya yang ng ti timb mbul ul karen arena a pe pers rsep epsi si da dan n ga gaya ya ma mana na%e %eri rial al pa para ra pe%abat di lingkungan birokrasi 2.  5ato atolo logi gi peng pe nget etah ahua uan n

yan ang g da dan n

kegiatan operasional

di dise seba babk bkan an ket eter eram ampi pila lan n

karen arena a pa para ra

kur uran angn gny ya pe petu tuga gas s

atau atau

pe pela laks ksan ana a

ren enda dahn hny ya be berb rbag agai ai

 

/.  5ato atolo logi gi

tim imbu bull

kar aren ena a

tin inda dak kan

pa parra

an angg ggot ota a

bir birok okrras asii

ya yang ng

melangg mel anggar ar nor norma) ma)nor norma ma huk hukum um dan per peratu aturan ran per perund undang) ang)und undang angan an yang berlaku. 3.  5ato atolog logii yan yang g dim dimani anifes festas tasik ikan an dal dalam am per peril ilaku aku par para a bir birokr okrat at yan yang g bersifat disfungsional atau negatif  4.  5ato atolo logi gi ya yang ng me meru rupa paka kan n aki akiba batt si situ tuas asii in inte terrna nall da dala lam m be berb rbaga agaii instansi dalam lingkungan pemerintahan. "iantara "ianta ra kel kelima ima kategori tersebut memil memiliki iki begit begitu u banya banyak k bentu bentuk k atau macam patologi birokrasi, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini 1

Bentuk dan Macam Patologi Birokrasi Persepsi,

Kurangnya

indakan

"imani#estasikanBerkenaan

Perilaku, dan

pengetahuan-

Melanggar

ke dalam

dengan

Gaya Manajerial

Keterampilan

!ukum

Perilaku

$ituasi

"is#ungsional

%nternal Birokrasi

5enyalahgunaan

&etidakmampuan 5enggemukan

Bertindak

wewenang dan

men%abarkan

sewenang)wenang tu%uan dan

 %abatan

biaya

kebi%aksanaan

sasaran yang

pimpinan

tidak tepat

5ersepsi atas dasar &etidaktelitian

Menerima

prasangka

sogokan

Mengaburkan

5enempatan

5ur ura) a)pu pura ra sibu sibuk k

&ew ewa% a%ib iban an sosi sosial al sebagai beban

9asa puas diri

&etidak%u%uran

5aksaan

'ksploitasi

Ber Bertin tinda dak k ta tanp npa a

&orupsi

&onspirasi

'kstorsi

:indakan

!ikap takut

:idak tanggap

5enurunan mutu

5engangguran

masalah Mener Men erima ima sog sogok okan an

berkir 5ertentangan

&ebingungan

kepentingan ;enderung

criminal :indakan yang

5enipuan

 

mempertahankanst  mempertahankan st  tidak produktif

terselubung

atus quo Empire Building

 :idak adanya adanya

&leptokrasi

:idak sopan

kemampuan

Moti*asi yang tidak tepat

berkembang Be Berm rmew ewah ah)m )mew ewah ah

Mutu Mutu hasi hasill

&ontrak ktif

"iskriminasi

peker%aan yang

Imbalan yang tidak memadai

rendah 5ilih kasih

&edangkalan

!abotase

;ara ker%a

&ondisi ker%a

legalistis

yang kurang memadai

 :  :akut akut pad pada a

&etidakmampuan  :ata  :ata buku tidak "ramatisasi

perubahan, ino*asi, bela%ar

Inconvenience

benar

dan resiko 5enipuan

&etidaktepatan tindakan

!ikap sombong

Inkompetensi

5encurian

!ulit d dii%angkau

5eker%aan ti tidak kompatibel

!ikap tidak acuh

:idak adanya indikator kiner%a

&etidakpedulian

&etidakcekatan

:idak disiplin

pada kritik dan

&ekuasaan kepemimpinan

saran  enophobia

!ikap tidak wa%ar

 

Melampui wewenang Vasted interest  5ertentangan kepentingan 5emborosan

$da dapu pun n ru ruan ang g li ling ngk kup pat patol olog ogii bi birrokr okras asii it itu u se send ndir irii bila bila me meng nggu guna naka kan n terminol ter minologi ogi !mith berke berkenaan naan denga dengan n kiner kiner%a %a bir birokrasi okrasi yang buruk, dapat dipetakan dalam dua konsep besar yakni 1 .  Disfunctions of ureaucracy ureaucracy!! yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang %elek, sehingga tidak mampu mewu%udkan kiner%a yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas bir birokrasi okrasi secara institusi. 2.  "al

adm admini inistr strati ation! on! ya yakn knii

be berk rkai aita tan n

de deng ngan an

ketid etidak akma mamp mpua uan n

at atau au

peri pe rila laku ku ya yang ng da dapat pat di diso sogo gok, k, me meli lipu puti ti 1per 1peril ilak aku u korup orup,, ti tida dak k se sens nsit iti* i*e, e, ar aroga ogan, n, mis misinf infor ormas masi, i, tid tidak ak ped peduli uli dan bia bias, s, ata atau u erat erat ka kaita itanny nnya a den dengan gan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi.

tonomi daerah memiliki perubahan undamental pada sistem birokrasi pemerintahan antara pusat dan daerah, sekaligus juga perubahan pada sistem politik. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan konskwensi logis ketika daerah diberi kewenanga kewenangan n dan kekuasaan besar dalam mengelola daerahnya masing-masing. 1engan kondisi seperti ini, i ni, konstelasi politik daerah akan meningkat sebagai jalan memperebutkan kekuasaan daerah yang sudah sangat otonom. Peningkatan konstelasi politik daerah sebagai bagian implementasi otonomi daerah memiliki implikasi negati terhadap jalannya roda pemerintahan daerah atau sistem birokrasi di daerah. "mplikasi negati ini menyangkut keterlibatan birokrasi dan birokrat dalam politik praktis.  !rtikel ini akan menyoroti meng mengenai enai dampak pelaksanaan otonomi daera daerah, h, yakni keterlibatan birokrasi dan para birokrat dalam konstelasi politik lokal. 'ejala ini sangatlah umum dan terlihat (ulgar pada setiap kontestasi politik di daerah, Pemilukada Pro(insi, Kota dan Kabupaten Kabupaten.. Sistem otonomi daerah ternyata melahirkan enomena yang disebut dengan patologi politik, dimana

 

ruang-ruang birokrasi yang seharusnya netral, okus terhadap tugas, ungsi dan wewenangnya sebagai pelayan publik ;dipaksa< masuk dalam ranah politik. logika keterlibatan birokrasi dan para birokratnya kedalam politik praktis merupakan jaringan komplek antara elit politik lokal dan para pejabat birokrasi. 0aringan kompleks ini sebagai sebab akibat atau konskwensi logis dari implementasi otonomi daerah yang harus diurai. Politisasi Birokrasi Persoalan politisasi birokrasi memang bukanlah enomena baru di "ndonesia,  jauh-jauh hari hari sebelum oton otonomi omi daerah diimple diimplementasikan, mentasikan, re=im re=im rde Baru telah memanaatkan struktur Birokrasi dari pusat hingga daerah sebagai pondasi dalam mempertahankan re=im. Begitu kuatnya tarikan politik menyeret birokrasi sehingga inter(ensi-inter(ensi politik terus membayan membayangi gi birokrasi pada =aman rde Baru. Pegawai 7egeri Sipil yang idealnya tidak boleh memiliki ailiasi politik dan bersikap netral, justru dikondisikan sebagai agen-agen partai ditengah-tengah masyarakat. masyarakat. Pada waktu itu birokrasi dipersepsikan olehpenguasa, masyarakat sebagai satu paket yang tidak bisa yang dipisahkan dari 'olkar, partai padahal birokrasi merupakan entitas terpisah dari sebuah re=im. Birokrasi memang menjadi sumber daya politik yang dianggap bisa ikut membantu dalam meraih m eraih dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Ketika tonomi 1aerah diimplementasikan, struktur politik yang tadinya memberikan episentrum yang besar kepada pusat, kini dipecah konsentrasinya konsentrasiny a ke daerah masing-masing yang meliputi Pro(insi, Kota dan Kabupaten. 1alam UU tonomi 1aerah 7omor %$ ahun $883 tentang Pemerintahan 1aerah Pasal Pasal $3 ayat 4, Kepala 1aerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pasal ini memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa secara politik arena perebutan kekuasaan di daerah telah menjadi domain mutlak orang-orang daerah, bukan lagi menjadi domain pusat, sebagaimana pada masa rde Baru. Ketika domain politik daerah mutlak sepenuhny sepenuhnya a diberikan kepada orangorang daerah, maka akan ada pergeseran orientasi politik. Pergeseran orientasi politik ini mempunyai m empunyai implikasi yang mengarah pada adanya patologi politik, yakni pemanaatan birokrasi daerah untuk kepentingan politik kelompok atau golongan. Birokrasi dihadapkan pada kenyataa kenyataan n baru, bila pada orde baru, birokrasi diseragamkan, entah itu keseragaman dalam orientasi kerja, orientasi pandangan, orientasi etika kerja dan oreintasi politik secara nasional, maka setelah otonomi daerah, birokrasi dihadapkan orientasi

 

lokal yang siatnya sangat dinamis seiring munculnya elit-elit lokal pasca implementasi tonomi 1aerah, dan ini memberi m emberi pilihan terhadap para pejabat yang menjalankan birokrasi. )asalah politisasi birokrasi adalah persoalan klasik, hanya saja kini persoalan ini digeser menjadi persoalan lokal seiring implementasi otonomi daerah. Pengelolaa Pengelolaan n sebuah pemerintahan idealnya memang harus dipisahkan dari ruang-ruang politik yang mencampuriny mencampurinya, a, walaupun sebuah pemerintahan pemerintahan dihasilkan dari proses politik, apalagi ketika sudah menyeret birokrasi ke dalam kubu-kubu politik yang membuat birokrasi menjadi kontra produkti dari patron tugasnya sebagai pelayan masyarakat. "mplikasi ini harus segera ditanggulangi, khususnya bagaimana mencari sistem yang memperkecil peluang pemanaatan birokrasi ke dalam arena politik dalam ruang implementasi tonomi 1aerah. Penelitian yang dilakukan >"P" tahun $884 terhdap pilkada langsung di )alang, 'owa, dan Kutai Kartanegara menyebutkan ada sejumlah aktor yang mempengaruhi birokrasi berpolitik, yaitu: kuatnya ketokohan + personality   personality / menamamkan pengaruh terhadap P7S, vested interest  P7S  P7S untukregulasi, mobilitaskuatnya karir secara cepat, patron-client  lemahnya sosialisasi institusi, manipulasi tasir hubungan hubungan patron-client  , dan peran shadow bureaucracy . )obilitas politik terhadap indi(idu dan institusi birokrasi digerakkan melalui jalur primordialisme +kekerabatan dan asal usul kandidat/. 0uga adanya dilema ;re=im pelaksana< pilkada dan tasir regulasi sepihak yang terjadi saat pilkada. 1alam satu kasus ada tim sukses yang ;bisa bermain< lewat desk pilkada untuk kemenangan kandidat. kandidat. ?aktor vestedinterest  yaitu  yaitu kepentingan memelihara dan meningkatkan posisi karir@jabatan,  juga kepentingan kepentingan jaringan bisnis dan politik politik oleh shadow-bureaucracy  tampak  tampak menjadi aktor dominan yang mendorong birokrasi masih berpolitik di era pilkada langsung. Patologi Politik dan Patologi Birokrasi Patologi politik dan patologi birokrasi merujuk m erujuk pada pengertian dasarnya mengenai Patologi, yakni sebuah gejala penyakit yang terjadi, dimana sebagai akibatnya akan mengganggu dan mengakibatkan abnormal sebuah sistem. Penulis memberikan pengertian patologi politik sebagai sebuah gejala atau penyakit yang akan menggangu pada sistem politik dan berdampak pada terciptanya patologi birokrasi, yakni tergangunya +abnormal/ sistem birokrasi. Patologi politik dalam pelaksanaan pelaksanaan otonomi daerah memberi pengertian keterlibatan birokrasi daerah dalam membentuk ailiasi politik yang ada di daerah, +Partai dan elit politik daerah/, baik itu secara etika politik dan etika kepegawaian kepegawa ian negeri sipil itu tidak bisa dibenarkan. Birokrasi yang seharunys

 

netral, tidak terpengaruh oleh sebuah konstelasi politik, terseret dalam ranah yang akan memasung independensi birokrasi daerah. Pengertian patologi disini mengandung pengertian sebab akibat yang satu sama lain saling berakitan, patologi politik akan menyebabka menyebabkan n patologi birokrasi. Bila merujuk pada UU tonomi 1aerah 7omor %$ ahun $883 Bab A Pasal #%8 ayat # dan $ dimana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam &selon "" pada pemerintahan daerah sepenunya merupakan domain kepala daerah +'ubernur, alikota dan Bupati/, ini memberikan legitimasi hukum yang kuat menyangkut kewenangan daerah dalam mengelola kepegawaian daerah. Pasal ini sangat jelas menggambarkan Kepala 1aerah mempunyai otoritas kuat dalam memetakan dan menentukan m enentukan ormasi jabatan di daerah. 1engan otoritasnya yang begitu kuat, implikasi penyalahgunaan penyalahg unaan wewenang ini sering kali terjadi dalam mengelola apartur atau pegawai negeri sipil daerah. Pola pembinaan manajemen dan kaitannya dalam menentukan orang-orang dalam rangka memenuhi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian yang seharusnya dilakukan dengan asas kepastian hukum, asasproesionalisme kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, proporsionalita s, asas proesionalisme, , asasasas akuntabilitas, asasasas eisiensi dan asas eektiitas, tetapi kecendenderungan yang terjadi asas-asas tersebut diabaikan, karena seringkali kepala daerah menggunakan pendekatan pendekatan politis dalam rangka membangun jaringan dan memetakan konsolidasi birokrasi sebagai cara membangun kekuatan politik dari dalam birokrasi. Siapa mendukung siapa, adalah patron yang digunakan dalam rangka membentuk ormatur pejabat daerah.. Pola-pola seperti ini biasanya dilakukan menjelang Pemilihan Kepala daerah atau setelah Pemilihan Kepala 1aerah. !sas timbal balik menjadi ;kue< yang menjanjikan bagi para pejabat publik daerah, karena secara instan jabatan tertentu sebagai pengembangan karirnya di kepegawaian dapat diperoleh. Cal ini menjadi pertaruhan karir tersendiri bagi para pejabat publik, karena menjelang Pemilukada blok-blok dukungan yang sudah terpetakan sebelumnya akan bertarung menjagokan masing-masing calonnya, Para pejabat dari mulai pejabat 1inas, Damat, >urah dan Kepala 1esa seolah menjadi agen partai atau tim sukses calon kepala daerah tertentu. )anakala calon yang didukungnya menang, asas timbal balik akan dilakukan, artinya pengangkatan dan pemindahan yang diinginkan akan diberikan dengan instan sebagai imbalan politik, akan tetapi manakala calon yang didukung kalah, maka secara karir akan terkucil. Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah seharusnya seharusnya di dasari oleh pasal #%% UU tonomi 1aerah yang harus

 

mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, mempertimbangkan pangkat, mutasi jabatan dan kompetensi.  !nalisa penulis penulis mengenai polarisasi polarisasi birokrasi menjelang menjelang Pemilu Pemilukada kada ini diklasiikasikan menjadi dua kelompok. Pertama Pertama,, kelompok loyal. Kelompok ini memiliki konsistensi yang tinggi ketika mendukung seseorang calon, dan cenderung untuk terus menghimpun dan mencari dukungan dari dalam. Kedua Kedua,, kelompok oportunis. Kelompok ini adalah kelompok yang cenderung ambigu dalam memberikan dukungan, ambiguitas ini dikarenakan selalu menghitung-hitung keuntungan keuntungan dan kerugian juga mencari keselamatan posisi dan jabatan. Bisa dibayangkan kalau birokrasi dihadapkan pada persoalan politis seperti ini, produktiitas dalam melakukan pelayanan publik akan terganggu. !kan ada gap dan yang lebar antar pejabat, antar 1inas, karena situasi yang serba politis akan menjadi pertimbangan utama dalam mengelola birokrasi daerah, dan hal ini akan berpengaruh kepada ketidak-solidan struktur birokrasi yang ada di daerah dalam melakukan pelayanan publik. )enurut ebber +#3/, , bahwa birokrasi merupakan m erupakan hirarki otoritas organisasi ormal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara indi(idu, membantu mengarahkan hubungan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan menyelesaika n tugas-tugas organisasi. 1apat disimpulkan bahwa legalitas dengan menggunakan legitimasi peran kekuasaan sangatlah penting sebagai pemegang kunci berjalannya sistem birokrasi. Bila pucuk pimpinan yang memengang kendali kekuasaan tidak menggunakan konsep manajerial yang objekti berdasarkan kemampuan-kemampuan kemampuan-kemampuan indi(idu dan cenderung mengendalikan birokrasi dengan frame frame politis,  politis, maka sistem birokrasi tidak akan berjalan pada poros yang semestinya. Pada akhirnya, akan terjadi patologi birokrasi seperti yang diuangkapkan oleh webber, yang menekankan pada adanya dominasi kekuasaan yang berlebihan dalam menjalankan sistem birokrasi +penyalahg +penyalahgunaan unaan wewenang/.  !rtinya, bila kepala kepala daerah dalam mengelo mengelola la birokrasi meng menggunakan gunakan pendekatan kekuasaan kekuasaan yang membabi buta dalam mengatur birokrasi, mengatur perangkat-perangkat, perangkat-perangkat, jabatan, ungsi dan kewenanga kewenangan n berdasarkan kalkulasi dalam melanggengkan melanggengkan kekuasaannya daripada melanggengka melanggengkan n pola kerja yang berorientasi terhadap ungsi pelayanan yang optimal, maka m aka birokrasi akan jalan ditempat, karena energinya dihabiskan untuk memikirkan konlik-konlik yang syarat akan kepentingan dalam tubuh birokrasi.

 

Bekerja atau tidaknya sistem birokrasi daerah ada ditangan kepala daerah terpilih. 1alam hal ini, bagaimana kepala daerah terpilih dituntut untuk bersikap objekti dan menanggalkan kalkulasi dukung mendukung dalam tubuh birokrasi menjelang Pemilukada. Casrat untuk menyisihkan kelompok yang tidak mendukung dan menyokong kelompok yang kalah harus dibuang  jauh-jauh. 2esistensi 2esistensi akibat kemenangan kemenangan d dan an kekalahan dalam tubuh birokrasi akan menimbulkan dis-harmonisasi para birokrat, dan ini tentu saja akan berakibat pada merosotnya kinerja para pelayan masyarakat ini. Kepala daerah memang jabatan politik, tetapi dalam menjalankan m enjalankan tugas, ungsi dan wewenang yang mempunya mempunyaii kapasitas sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah, kepala daerah harus memerankan konsep manajerial yang utuh dalam menata birokrasi agar terjadi harmonisasi dan sinergitas dalam tubuh birokrasi. merupakan garda terdepan dan ujung tombak pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah daerah. 0ika terjadi dis-harmonisasi atau resistensi pada tubuh birokrasi akibat ekses Pemilukada yang tidak bisa diredam, maka m aka program-program yang selama ini diusung dalam kampanye mungkin tidak akan tercapai. Wacana Wac ana Memutus Mata Rantai Pertanyaan yang kemudian muncul dari implikasi-implikasi negati Pertanyaan implementasi tonomi 1aerah ini adalah bagaimana memutus mata rantai keterkaitan birokrasi dan para aparaturnya ke dalam ranah politik. seperti yang sudah penulis gambarkan diatas, bahwa persoalan tarikan politik ke dalam struktur birokrasi adalah masalah klasik, dan persoalannya hanya terletak pada pergeseran domain politik dari pusat ke daerah, maka pendekatan sebagai sebagai jalan memutus mata rantai tersebut adalah menggunakan menggunaka n pendekatan sistem politik. bagi penulis, tonomi 1aerah tidak terlalu identik dengan perubahan sistem politik. 1emokratisasi secara liberal yang terjadi ditingkat nasional tidak serta merta memberikan keharusan dan syarat mutlak bagi pelaksanaan otonomi daerah, karena okus otonomi daerah adalah mempercepa m empercepatt terwujudnya kesejahteraa kesejahteraan nm masyarakat, asyarakat, pemerataan,, eisiensi dan eekti(itas penyelengga pemerataan penyelenggaraan raan pemerintaha pemerintahan n daerah. alaupun pelaksanaan otonomi 1aerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, ternyata tidak ada korelasi posisti antara Pemilihan Kepala 1aerah >angsung dengan kualitas pelayanan publik di daerah, justru yang terjadi adalah kecenderungan adanya patologi politik yang berakibat pada patologi birokrasi yang penulis paparkan diatas. "ni adalah persoalan teknis pelaksanaan prinsip demokrasi, artinya bagaimana otonomi daerah ini bisa

 

membangun teknis pelaksanaan demokrasi, demokrasi, tapi disisi lain menutup ruang bagi birokrasi untuk bermain dalam wilayah politik. =ntuk menghasilkan seorang kepala daerah yang berkualitas, menyerap aspirasi masyarakat, cepat dan tanggap dalam menyelesaikan tugas dan persoalan yang ada di daerah, diperlukan sistem yang mempunyai korelasi posistif. Bila selama ini kita menganggap 5emilihan langsung untuk untu k menghasi menghasilkan lkan kepala kepala &epala daerah daerah"aerah yang berkuali berk ualitas tasmerupakan dan menghasi mengformula hasilka lkan nyang aparatur aparbaik atur bir birokra okrasi si yang yang berk berkua uali lita tas, s, te tern rnya yata ta deng dengan an fa fakt kta)f a)fak akta ta yang yang te ter% r%ad adii ti tida dak k menun%ukan menun%uka n korelasi seperti itu. 5endekatan 5endekatan sistem politik dan prinsip demokrasi ini meng me ngac acu u pada pada baga bagaim iman ana a tekn teknis is ber berdemo demokr kras asii yang yang bi bisa sa memi memini nima malk lkan an kecen ke cender derung ungan an)k )kece ecend ndend endung ungan an yang yang bersi bersifat fat negati negatiff. ?acana) acana)wac wacana ana yang yang selama sela ma ini muncul muncul sebagai sebagai respon respon adanya adanya patologi patologi politik dan patologi patologi birokrasi birokrasi yang ya ng penu penuli lis s papa papark rkan an mema memang ng su suda dah h berm bermun uncu cula lan, n, di dian anta tara rany nya a adal adalah ah mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Wacana ini harus dipikirkan kembali, sebagai jalan memutus mata rantai keterikatan birokrasi dalam dal am wilaya wilayah h politi politik. k. Dengan Dengan mekani mekanisme sme ini, ini, otonom otonomii daerah daerah juga juga tidak tidak akan kehila kehilanga ngan n ru ruhny hnya a malisa sebag sebagai ai politi bagia bagitik ian da dala m me an dem okras asiai di ti ting ngkat kat lo lokal kal, , se seka kali ligu gusis logis juga jugis a memini mem inimal isasi si pol knHigh Hig hlam Cost, Cosmema t, mant atau atantapk uapkan politi pol itik kdemokr berbiay ber biaya tinggi tinggi sebaga sebagai i konskw kon skwens ensi log  pelaksanaan Pemilukada. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pembatasan kewenangan kepala daerah. daerah. ila dalam !! "tonomi "tonomi Daerah #omor $% &ahun %''( ab ) Pasal *$' ayat * dan % kepala daerah diberi kewenangan yang besar dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan  pemberhentian, maka untuk menghindari penyalahgunaan wewenang ini dari tarik ulur  kepentingan politis, kewenangan ini harus dipangkas. Kewenangan dalam rangka pengangkatan,  pemindahan dan pemberhentian harus diserahkan kepada otoritas +enteri Dalam #egeri. Dalam hal ini otoritas +enteri Dalam #egeri tidak hanya sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan manaj ma najem emen en pe pegaw gawai ai ne nege geri ri si sipi pill da daer erah ah,, te teta tapi pi ju juga ga di dibe beri ri ke kewe wena nanga ngan n pe penga ngang ngka kata tan, n,  pemindahan dan pemberhentian.

Kemudian pendekatan yang ketiga adalah penguatan sistem birokrasi yang bisa bertahan dari inte(ensi politik. Pendekatan ini bisa dirumuskan kedalam sistem kerja, sistem hirarki dan pemisahan otoritas antara jabatan politik +kepala daerah/ dan jabatan karir melalui aturan, hukum dan perundangundangan. Kesimpulan "mplementasi tonomi 1aerah pada hakekatnya adalah memberi m emberi ruang kepada daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri secara otonom dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai tulang punggung utama terciptanya tonomi daerah yang berkualitas, pengelolaan birokrasi daerah

 

yang proesional adalah kunci bagi terciptanya tujuan-tujuan implementasi otonomi daerah. api proses politik yang mengiringi implementasi otonomi daerah ternyata tidak melepaskan birokrasi dari tarikan-tarikan politik sebagaimana yang terjadi pada masa rde Baru. )asalah ini tentunya akan sangat kontra produkti bagi kinerja pelayanan publik. 'ejala ini haruslah menjadi cermin dalam rangka menyempurn menyempurnakan akan sistem dan llandasan andasan hukum yang baik bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sistem yang dimaksud adalah sistem politik yang bisa meminimalisasi tarikan-tarikan kepentingan kepentingan yang menyeret birokrasi daerah dalam situasi politik lokal. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan landasan hukum yang mempunyai korelasi terciptanya independensi independensi birokrasi dan para birokrat di daerah dari tarikantarikan politik dalam memperebutkan kursi kepala daerah. Keadaan seperti ini memang merupakan buah dari sistem otonomi daerah yang memberi ruang sangat besar bagi konsolidasi demokratisasi di daerah. 1inamika dan warna-warni politik semakin ramai ditingkat lokal. Ciruk-pikuk demokrasi di tingkat lokal ini ternyata menyeret birokrasi daerah kedalam wilayah politik. enomena haruslah m enjadi menjadi bersama dalam daerah menciptakan sistem yang ini memutus mata rantaikajian terseretnya birokrasi dalam wilayah politik lokal. Birokrasi yang proesional adalah birokrasi yang memandang politisi dan partai politik secara objekti. Karena bagaimanapun, sepatutnya sepatutnya pegawai negeri sipil berkomitmen penuh untuk mengabdi pada masyarakat +&dgar 'ladden, #45/ #45/ tanpa digangg diganggu u oleh proses politik. Birokrasi yang net netral ral akan menjadikan pemerintahan lebih stabil dan mampu meningkatka m eningkatkan n daya kinerja dan pelayanan publik sebuah daerah. Sebenarnya menghilangkan pengaruh politik dari birokrasi sama sekali adalah hal yang tidak mungkin +'uy Peters, $88#E 1ag 0acobsen, $885/. )aka yang diperlukan adalah penguatan sistem birokrasi yang tahan terhadap pengaruh dan inter(ensi politik yang negati +ri idodo, $8##/. Referensi: )artin !lbrow, $884, Birokrasi, iara acana, Fogyakarta >"P" Press, $885: 7etralitas Birokrasi dalam Pilkada >angsung di "ndonesia $884 +Studi kasus )alang, 'owa dan Kutai Kartanegara/

 

Prijono jiptoherijanto: jiptoherijanto: )ewujudkan 7etralitas P7S 1alam &ra tonomi 1aerah, $%@##@$88 UU 7omor %$ ahun $883 entang Pemerintahan 1aerah

erbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang bukan hal baru lagi, karena sudah ada sejak aman dulu. irokrasi lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, negati- atau sebagai suatu penyakit bureau patology/, seperti Parkinsonian big bureaucracy/, "rwellian peraturan yang menggurita sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat/ atau 0acksonian bureaucratic polity/, ketimbang citra yang baik atau rasional bureau rationality/, seperti yang dikandung misalnya, dalam birokrasi Hegelian dan Weberian. Weberian. Citra buruk tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang  berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan kewenangan pejabat publik, publik, yakni korupsi dengan beranekaragam  bentuknya, serta lambatnya lambatnya pelayanan, dan diikuti diikuti dengan prosedur yang yang berbelit1belit atau yang yang lebih dikenal dengan e-ek pita merah red1tape/. Keseluruhan kondisi empirik yang terjadi secara akumulatitelah meruntuhkan konsep birokrasi Hegelian dan Weberian yang mem-ungsikan birokasi untuk mengkoordinasikan mengkoordinasik an unsur1unsur dalam proses pemerintahan. irokrasi, dalam keadaan demikian, hanya  ber-ungsi sebagai pengendali, pengendali, penegak dis disiplin, iplin, dan penyelenggara penyelenggara pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat besar, tetapi sangat mengabaikan -ungsi pelayanan masyarakat. uruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencari 22jalan  pintas22 dengan suap atau berkolusi dengan dengan para pejabat dalam rekru rekrutmen tmen pegawai atau untuk memperoleh  pelayanan yang cepat. 3ituasi 3ituasi seperti ini pada gilirannya gilirannya seringka seringkali li mendorong para pejabat pejabat untuk mencari 22kesempatan22 dalam 22kesempitan22 agar mereka dapat menciptakan rente dari pelayanan  berikutnya.  berikutny a.

 

4pabila ditelusuri lebih jauh, gejala patologi dalam birokrasi, menurut 3ondang P. 3iagian 3iagian,, bersumber  pada lima masalah pokok. pokok. Pertama, persepsi gaya manajerial para para pejabat di lingku lingkungan ngan birokrasi yang yang menyimpang dari prinsip1prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti5  penyalahgunaan wewenang wewenang dan jabatan men menerima erima sogok, dan nepotisme. nepotisme. Kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produkti6itas produkti6itas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan. Ketiga, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan 22penggemukan22 pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya. Keempat, mani-estasi perilaku birokrasi yang bersi-at dis-ungsional atau negati-, seperti5 sewenang1wenang, pura1pura sibuk, dan diskriminati-. Kelima, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negati- terhadap birokrasi, seperti5 imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih. 4tas dasar tersebut diatas maka kami membuat makalah yang berjudul patologi biroksari biroksari karena perilaku aparatur ini. *.% 7denti-ikasi +asalah Dalam makalah ini penulis mengidenti-ikasi masalah sebagai berikut5 *.

4pa de-inisi dari patologi birokrasi 8

%.

4pa saja jenis patologi birokrasi yang ditimbulkan ditimbulkan oleh oleh prilaku aparat 8

$.

sejauh mana patologi patologi birokrasi telah terjadi di 7ndonesia 7ndonesia dan apa saja akibat akibat yang yang ditimbulkannya ditimbulkannya 8

(.

4pa solusi konkrit untuk menghapus patologi birokrasi di 7ndonesia 8

*.$&ujuan &ujuan dari penulisan makalah ini adalah 5 *.

mende-inisikan secara jelas mengenai patologi birokrasi

%.

mendeskripsikan jenis1jenis patologi birokrasi karena prilaku aparat

$. untuk mengetahui sejauh mana patologi patologi birokrasi telah terjadi di 7ndonesia 7ndonesia d dan an apa saja akibat akibat yang yang ditimbulkannya (.

untuk mencoba menganalisis dan memberikan solusi terhadap birokrasi yang terjadi di 7ndonesia

9.

untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah irokrasi pemerintahan 7ndonesia

*.$+etode Penulisan Dalam penulisan makalah ini, penulis penulis menggunakan metode mengum mengumpulkan pulkan in-ormasi dari artikel, buku1  buku, dan internet serta serta penulis melakukan melakukan analisis terhadap in-ormasi in-ormasi tersebut.

4 77

 

:4#D434# &;"R7

%.* Pengertian Patologi irokrasi

+enurut &aliiduhu &aliiduhu #draha, +i-tah &hoha, Peter +. lau, Da6id "sborne, 0W 3choorl/ Patologi  birokrasi adalah penyakit, penyakit, perilaku negati-, atau penyimpangan penyimpangan yang dilakukan pe pejabat jabat atau lembaga  birokrasi dalam rangka melayani melayani publik, melaksanakan melaksanakan tugas, dan menjal menjalankan ankan program pembangunan. pembangunan. Patologi irokrasi ureaupathology/ adalah himpunan dari perilaku1perilaku perilaku1perilaku yang kadang1kadang disibukkan oleh para birokrat. ejala patologi dalam birokrasi 4pabila ditelusuri lebih jauh, gejala patologi dalam birokrasi, menurut 3ondang P. 3iagian 3iagian,, bersumber  pada lima masalah pokok. pokok. Pertama, persepsi gaya manajerial para para pejabat di lingku lingkungan ngan birokrasi yang yang menyimpang dari prinsip1prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti5  penyalahgunaan wewenang wewenang dan jabatan men menerima erima sogok, dan nepotisme. nepotisme. Kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produkti6itas produkti6itas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan. Ketiga, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan ?penggemukan? pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya. Keempat, mani-estasi perilaku birokrasi yang bersi-at dis-ungsional atau negati-, seperti5 sewenang1 wenang, pura1pura sibuk, dan diskriminati-. Kelima, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negati- terhadap birokrasi, seperti5 imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih.

%.$ 0enis1jenis patologi birokrasi *. Penanganan berlarut %. Penyimpangan prosedur  $. Penyalahgunaan wewenang (. Praktek KK#@imbalan 9. +elalaikan kewajiban A. Pemalsuan B. #yata1nyata berpihak@Politis . Penggelapan barang bukti . ertindak tidak layak  *'. 7nter6ensi **. 7nkompetensi

 

%.( aebler *%/ yang mem-okuskan pada penataan kembali peran birokrasi agar dapat merangsang  pertumbuhan sektor sektor swasta dan masy masyarakat arakat luas. +enurut mereka, birokrasi h harus arus mempunyai enterpreneurial spirit yang antara lain, berupa metode baru peman-aatan sumber daya dalam rangka memaksimalkan produkti6itas dan e-ekti6itas.

  "rientasi birokrasi semestinya juga kembali diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai secara cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau ekonomis/. 3ehingga, kinerja birokrasi dapat mewujudkan e-isiensi dan bukan sebaliknya. 3emua unsur pokok birokrasi mengacu pada upaya rasional untuk mengurus organisasi secara e-ekti- dan e-isien. !nsur pokok, menurut +i-tah &hoha, sedikitnya sedikitnya mencakup perlakuan yang sama terhadap semua orang impersonal/, pengisian jabatan atas dasar keahlian dan pengalaman, larangan penyalahgunaan jabatan, standar kerja yang jelas, sistem administrasi yang rapi, serta pengadaan dan pelaksanaan aturan bagi kepentingan organisasi dan mengikat bagi semua anggotanya.   4parat birokrasi tidak dibenarkan melakukan partikularisme korupsi, kolusi, nepotisme maupun  primordialisme/ dalam administrasi administrasi kepegawaian kepegawaian ataupun dalam menjalankan menjalankan -ungsinya -ungsinya sebagai public ser6ant. Perekrutan pegawai yang sebelumnya didasarkan pada patronage system, spoil system dan nepotisme, sebaiknya sebaiknya segera diubah dengan merit system atau carier system sehingga terjamin  peningkatan mutu, mutu, kreati6itas, inisiatiinisiati- dan e-isiensi dalam birokrasi. birokrasi. Kontrak1kontrak kerja yang dibuat, apa pun jenisnya, harus dilaksanakan secara transparan, objekti- dan akuntabel. 3eperti dengan menenderkan proyek1proyek pembangunan secara terbuka dan -air agar setiap orang atau perusahaan yang berminat memiliki kesamaan peluang untuk dinilai kelayakannya dalam melaksanakan proyek itu. Dengan cara demikian, maka peluang munculnya praktik KK# dan mark up yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan proyek1proyek pembangunan, akan bisa dihindari.   !paya pemberdayaan masyarakat, melalui pembangunan in-rastruktur politik yang dimaksudkan guna meningkatkan bargainning position masyarakat, masyarakat, termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai social control terhadap tindakan1tindakan birokrasi. "rsospol, :3+, mahasiswa, dan pers hendaknya tetap diberikan kesempatan menyuarakan ?pesan moral? dan ?budaya malu? terhadap tindakan  birokrat yang tercela. tercela. $.9 :angkah strategis mencegah patologi birokrasi   Kutipan :ord 4cton *B%/, ?Power tends to corrupt, abolute power corrupt absolutlely? absolutlely? Kekuasan cenderung untuk berbuat korupsi, kekuasan yang absolut berkorupsi secara absolut pula/ secara implisit menjelaskan hubungan bagaimana seseorang yang berkuasa terlalu lama akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan kekuasannya. kekuasannya. +ani-estasiny + ani-estasinyaa dalam bentuk KK#. 3ehingga langkah strategis  pertama yang harus diambil diambil adalah menempatkan para b birokrat irokrat yang sudah terla terlalu lu lama berkuasa  berkecimpung di dalam dalam urusan pelayanan ke posi posisi si yang lain tour o- duty/. duty/. aik itu rotasi horisontal horisontal ataupun promosi 6ertikal.

 

  :angkah strategis yang kedua adalah dengan sedini mungkin mengenalkan teknologi in-ormasi di lingkungan Pemerintah. ang ang pertama dengan menghindarkan interaksi@transaksi uang cash antara  pelanggan dan pelayan. pelayan. Hal ini didasarkan atas asumsi asumsi bahwa semakin sering seseorang mengadak mengadakan an kontak langsung dengan uang tunai, semakin besar pula kesempatan orang itu untuk mengadakan KK#. Walaupun Wa laupun katakanlah sudah secara ekspilist diterangkan biaya serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pelayanan, akan tetapi praktek di lapangan akan berbicara lain. Hal seperti ini dapat disiasati dengan menyediakan mesin.   Contoh konkret yang mungkin bisa diaplikasikan adalah dengan pengadaan mesin pencetak  perangko ataupun kupon kupon sebagai penggan pengganti ti uang tunai stam stamp p 6ending machine/ seperti yang telah dilaksanakan di 0epang. +aksudnya, setiap -ormulir aplikasi permohonan pelayanan hanya butuh sehelai =perangko? ataupun =kupon? bertuliskan besaran biaya yang dibutuhkan untuk proses penyelesaiannya. penyelesaiannya. Hal ini akan membawa konsekuensi bahwa seseorang yang bertugas melayani pelanggan tidak akan disibukkan atau direpotkan dengan urusan uang tunai di sekitar loket mereka. +ereka hanya akan  berkonsentrasi di seputaran seputaran urusan administrasi administrasi persuratan saja, saja, tidak ada yang lain. Hal ini ini cukup e-ektidalam menekan angka kolusi di 0epang yang biasa disebut dalam ungkapan shuden no shita lengan baju  bawah baju kimono/. kimono/. Dampak seperti inilah diharapkan diharapkan dapat menekan angka angka KK# di dalam proses  birikrasi pelayanan pelayanan publik kita khususnya khususnya di Pemerintah Kabupaten 3leman. 3leman.   Cara lain dapat berupa trans-er uang di bank dengan sistem online dengan mengadakan kerjasama antara pihak penyedia layanan Pemerintah Daerah/ dengan pihak bank. a ang ng kedua, ditinjau dari sudut  pandang pengguna jasa jasa pelayanan, yaitu deng dengan an memperkenalkan budaya budaya antri yang tersistematis m melalui elalui  pengadaan mesin antri antri Mueuing machine/. Kenapa Kenapa budaya antri8 Karena masyarakat masyarakat 7ndonesia pada umumnya masih belum menganggap antri sebagai pola atau gaya hidup yang e-ekti-. 3istem ini telah  banyak diaplikasikan diaplikasikan di instansi1instansi instansi1instansi swasta dan hasilnya1pun hasilnya1pun cukup e-ekti- untuk menciptakan menciptakan suasana yang tertib dan kondusi-.   Kemudian berkenaan dari pihak birokrat sendiri sebagai penyedia monopoli pelayanan publik, sebagai wujud pertanggungjawaban langsung direct responsibility/ kepada pengguna jasa layanan, alangkah lebih baiknya apabila di luar loket pelayanan dipasang nama petugas pelayanan yang bertugas  pada hari itu sehingga sehingga langkah strategis ketiga ini diharapkan apabila apabila terjadi ketid ketidakpuasan akpuasan pelanggan kepada penyedia jasa layanan akan langsung dapat dicatat nama petugasnya dan segera bisa ditindaklanjuti.   Ketiga langkah strategis di atas hanyalah beberapa cara di antara sekian banyak cara yang dapat ditempuh Pemerintah dalam mengeliminasi tindakan KK# yang sudah berakar di setiap lini kehidupan  bangsa kita. +emang sebenarnya sebenarnya akar dari tindakan KK# KK# ini tidak terlepas dari dari belum terpenuhinya terpenuhinya kesejahteraan aparatur negara, kaitannya dengan pendapatan take home pay mereka. 4kan tetapi,  berdasarkan penelitian penelitian dari &he World World ank De6elopment De6elopment Research >roup Public Public 3er6ice Deli6ery 0uni, 0uni, %''*/ meragukan mengenai gaji kecil aparatur negara merupakan alasan untuk melakukan korupsi. Hanya disebutkan disana bahwa merubah struktur penggajian mungkin suatu bagian yang penting dalam re-ormasi birokrasi, tapi seharusnya jangan dilihat sebagai alat utama untuk melawan korupsi.   Kita bersyukur bahwa R!! Pelayanan Publik yang sedang digodok di DPR saat ini merupakan  bentuk political political will dari pihak Pemerintah Pemerintah dan DPR dalam mengakom mengakomodasi odasi hak serta kewajiban b baik aik untuk birokrat maupun masyarakat. Dan juga dengan naiknya gaji P#3 mulai awal tahun depan diharapkan dapat mendongkrak semangat aparatur negara untuk lebih giat dan semangat dalam melayani  publik sesuai dengan dengan -ungsi pamong projonya. projonya.

 

4 7) P;#!&!P (.* Kesimpulan Patologi irokrasi ureaupathology/ adalah himpunan dari perilaku1perilaku perilaku1perilaku yang kadang1kadang disibukkan oleh para birokrat. halia 7ndonesia. 0akarta. +i-tah &hoha.%''$. irokrasi dan Politik di 7ndonesia. Penerbit Raja >ra-indo. 0akarta. 3C Dube dan >ramedia. ramedia. 0akarta. 3yarie- +akhya. %''(. 7lmu Pemerintahan5&elaahan 4wal. 0urusan 7lmu Pemernitahan