Beda Sak Etap & Sak Emkm

PELAPORAN KORPORAT Pelaporan Keuangan SAK ETAP dan SAK EMKM

DISUSUN OLEH: DITA PRIANDINI

17 158 010

ELVIRHA DWI KARTIKA

17 158 011

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

IFRS merupakan suatu tata cara bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangannya  berdasarkan standar yang bisa diterima secara global. Jika sebuah negara beralih ke IFRS, artinya negara tersebut sedang mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat perusahaan (bisnis) bisa dimengerti oleh pasar dunia. Namun,  beralih ke IFRS bukanlah sekedar pekerjaan mengganti angka-angka di laporan keuangan, tetapi mungkin akan mengubah pola pikir dan cara semua elemen di dalam  perusahaan. (Sumber: Akuntan Indonesia, Indonesia, edisi no 17, Juni, 2009.) Ada berbagai jenis perusahaan yang ada di dunia ini, mulai dari sekala paling besar hingga skala paling kecil. Karena aturan pada PSAK terlalu kompleks untuk diterapkan oleh perusahaan skala kecil. Maka dari itu, Ikatan Akuntan Indonesia pada Juli 2009 meluncurkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas  publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan laporan keuangan untuk tujuan umum (general (general  purpose financial statement) bagi pengguna eksternal (Mandira, dkk., 2017) Permasalahan yang kemudian muncul dan menarik untuk dibahas yaitu, tidak semua entitas bisnis melaksanakan akuntabilitas publik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu entitas yang menghadapi dilema yang berhubungan dengan akuntabilitas publik, khusunya mengenai penyusunan laporan keuangan entitas. Di satu sisi, managemen UMKM berharap mampu menyusun laporan keuangan organisasi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (SAK), yang akan digunakan untuk kepentingan pengajuan kredit (pembiayaan) dan pembayaran pajak kepentingan internal. Namun, di sisi yang lain, manajemen UMKM menghadapi masalah kompleksitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) umum. Apabila managemen menerapkan hal ini, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh entitas tersebut sangat  besar (Abdillah, dkk., 2017) 2017)

Pada akhirnya terdapat dua jenis standar akuntansi dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu SAK berbasis IFRS serta SAK ETAP. Di tahun mendatang, akan diterapkan satu jenis SAK lagi yang dapat menjadi pilihan bagi enttas bisnis di Indonesia yaitu SAK EMKM, dimana Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Enttas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) telah disahkan oleh DSAK IAI dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016. Seperti yang dipublikasikan di situs resmi IAI pada tanggal 8 Juni 2016 kemarin, IAI menyatakan  bahwa dengan disahkannya ED SAK EMKM ini, maka standar

akuntansi

keuangan di Indonesia nantnya akan menjadi lengkap dengan tga pilar standar akuntansi keuangan, yakni SAK Umum yang berbasis IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM.

BAB II PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Menurut PSAK 1

PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia.PSAK digunakan untuk pedoman akuntan dalam membuat laporan keuangan.Menurut PSAK 1 (revisi 2009) menyatakan bahwa “Pernyataan ini menetapkan dasar -dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum ( general purpose financialstatements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnyamaupun dengan laporan keuangan entitas lain.Pernyataan ini mengatur  persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan”. ( paragraf 1) SAK UMUM

Standar Akuntansi Keuangan menciptakan metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang  berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Kumpulan konsep, standar,  prosedur,metode,

konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap

 berterima umum disebut: Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Pengaturan akuntansi di Indonesia sebelum konvergensi IFRS merupakan  pengaturan yang kebanyakan diambil dari US GAAP (standar akuntansi Amerika). US GAAP merupakan standar akuntansi yang rule based dan cukup

 powerful di

negaranya. Hal ini dikarenakan standar ini memang diciptakan dengan tujuan untuk mengatur berbagai praktik akuntansi dan instrumen keuangan yang muncul di Amerika.

Kita

tahu

bahwa

amerika

adalah

negarayang

perekonomiannya

menggunakan liberalisme pasar (kapitalisme murni) yang mana perekonomiannya dikendalikan oleh pasar (entitas penjualdan pembeli).Supaya perekonomian dan sumber daya di Amerika dapat dikelola secara efektif dan efisien, maka entitas- entitas yang menguasai pasar ini harus dikendalikan. Pengendalian ini menggunakan standar akuntansi. Hal inilah yang menyebabkan Amerika memiliki pengaturan standar akuntansi yang rigid dan  powerful untuk praktik di negaranya, dan enggan untuk

melakukan konvergensi dengan IFRS (namun Amerika akhirnya setuju untuk konvergensi pada tahun 2014). SAK yang dikonvergensikan dengan IFRS ini diterapkan padaentitas- entitas yang memiliki fungsi fidusia (memegang kepentingan orang banyak)atau disebut juga dengan berakuntabilitas publik. Contoh entitasyangmemiliki fungsi fidusia adalah entitas perbankan, BUMN, dan entitas yang menjual saham dipasar modal. Komponen utama dari SAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK)yangdiadopsi dari  International AccountingStandard (IAS) dan  International Financial Reporting Standard (IFRS),danIntepretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diadopsi dari SIC (Standard Intepretation Committee) dan IFRIC ( International  Financial Reporting Intepretation Committee). Hal ini berarti bahwa IFRS terdiri dari IAS, IFRS, SIC, dan IFRIC. Perbedaannya, IAS dibuat oleh  International Accounting Standards Committee (IASC) organisasi pendahulu iASB yang berdiri pada tahun 1973. IASC ini kemudian direstrukturisasi menjadi IASB pada tahun1999. Perbedaan SAK Umum dengan SAK ETAP

 No

Elemen

PSAK

1

Penyajian



Laporan posisi keuangan

Laporan



Informasi yang disajikan dalam laporan kecuali informasi yang

Keuangan

 posisi keuangan 

SAK ETAP Sama dengan PSAK,

disajikan dalam neraca,

Pembedaan asset lancar dan tidak lancar yang menghilangkan pos: dan laibilitas jangka pendek dan jangka  panjang



Aset keuangan



Properti

investasi

yang



Aset lancar

diukur pada nilai wajar (ED



Laibilitas jangka pendek

PSAK 1)



Informasi yang disajikan dalam laporan



Aset biolojik yang diukur

 posisi keuangan atau catatan atas laporan

 pada biaya perolehan dan

keuangan

nilai wajar (ED PSAK 1)

(Perubahan istilah di ED PSAK 1:



 Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan, Kewajiban (liability) menjadi laibilitas)

Kewajiban berbunga jangka  panjang



Aset dan kewajiban pajak tangguhan



Kepentingan nonpengendalian

2

Laporan



Laba Rugi

Laporan laba rugi komprehensif 

Tidak sama dengan PSAK

Informasi yang disajikan dalam laporan yang menggunakan istilah Laba Rugi Komprehensif

laporan laba rugi



Laba rugi selama periode

komprehensif, SAK ETAP



Pendapatan komprehensif lain selama menggunakan istilah laporan  periode



laba rugi.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan

3

Penyajian

Sama dengan PSAK,

Perubahan

kecuali untuk beberapa hal

Ekuitas

yang terkait pendapatan komprehensif lain.

4

5

Catatan



Catatan atas laporan keuangan

Sama dengan PSAK,

Atas



Struktur

kecuali pengungkapan

Laporan



Pengungkapan kebijakan Akuntansi

modal.

Keuangan



Sumber estimasi ketidakpastian



Modal (ED PSAK 1)



Pengungkapan lain



Arus

Laporan Arus Kas

kas

aktivitas

operasi:

metode Sama dengan PSAK

langsung dan tidak langsung

kecuali:



Arus kas aktivitas investasi





Arus kas aktivitas pendanaan



Arus kas mata uang asing



Arus

kas

bunga

dan

metode tidak langsung 

dividen,

Arus kas aktivitas operasi:

pajak

Arus kas mata uang asing, tidak diatur.

 penghasilan, transaksi non-kas 6

7

Laporan



Persyaratan penyajian lapkeu konsolidasi

Tidak diatur (Lihat Bab 12

keuangan



Entitas bertujuan khusus

SAK ETAP).

konsolidasi



Prosedur konsolidasi

dan terpisah



Lapkeu tersendiri



Lapkeu gabungan

Kebijakan PSAK 25 (Laba atau

Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan kebijakan akuntansi Kebijakan Akuntansi)



Konsistensi dan perubahan

Rugi Bersih untuk  periode Pemilihan dan  penerapan akuntansi,



Laba atau rugi bersih untuk Periode  berjalan

estimasi,

kebijakan akuntansi 

Perubahan

Estimasi



Pos luar biasa

akuntansi



Laba atau rugi dari aktivitas normal





Operasi yang tidak dilanjutkan

SAK ETAP sudah maju satu



Perubahan estimasi Akuntansi

langkah dibandingkan PSAK

Kesalahan.

dan



Kesalahan Mendasar

(tidak ada “kesalahan

kesalahan



Perubahan kebijakan Akuntansi

mendasar” dan “laba atau rugi



Penerapan suatu standar Akuntansi luar biasa”). keuangan



Perubahan kebijakan Akuntansi yang lain

8

Instrumen



Keuangan Dasar

Ruang

lingkup:

aset

dan

kewajiban



keuangan

Ruang

lingkup:

 pada efek tertentu



Instrumen keuangan dasar:



Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui

maturity, dan available for

laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh

sale. Hal tsb mengacu ke

tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan

PSAK 50 (1998).



Klasifikasi trading, held to

 pinjaman yang diberikan 

Impairment menggunakan incurred loss concept

9

Persediaan

investasi



Derecognition



Hedging dan derivatif



Pengukuran persediaan



Biaya persediaan



Biaya pembelian



Biaya konversi



Biaya lain-lain



Biaya persediaan pemberian jasa



Teknik pengukuran biaya



Rumus biaya





 Nilai realisasi bersih Pengakuan sebagai beban

Sama dengan PSAK

10



Pengungkapan



Ruang lingkup: entitas asosiasi

 pada



Metode akuntansi

 perusahaan



Metode biaya



Metode akuntansi

asosiasi dan



Metode ekuitas



Entitas asosiasi : metode

entitas anak



Model nilai wajar (ED PSAK 15)

Investasi



Ruang

lingkup:

entitas

asosiasi dan entitas anak

 biaya 

Entitas anak : metode ekuitas

11

Investasi



 pada

Jointly controlled operation, asset, and Sama dengan PSAK kecuali entity

metode akuntansi hanya



Metode akuntansi

menggunakan metode biaya.

asosiasi dan



Metode konsolidasi proporsional

entitas anak



Metode ekuitas



Model nilai wajar (ED PSAK 12 :

 perusahaan

PBA/PBO/PBE) 12

Property

Metode akuntansi

Investasi

13

Aset Tetap



Model nilai wajar



Model biaya

Metode akuntansi: model biaya



Menggunakan pendekatan komponenisasi



Pengukuran menggunakan model biaya kecuali: atau model revaluasi

Sama dengan PSAK



Tidak

menggunakan



Pengukuran biaya perolehan



Pengakuan pengeluaran selanjutnya



Penyusutan

dilakukan



Tidak perlu review nilai residu, metode

Peraturan Pemerintah. Hal

 penyusutan, dan umur manfaat setiap akhir

ini mengacu ke PSAK 16

 periode pelaporan, tetapi jika ada indikasi

(1994)

 perubahan saja

 pendekatan komponenisasi. 



Revaluasi

diijinkan

berdasarkan

Tidak perlu review nilai residu.

14

Asset Tidak



Prinsip umum untuk pengakuan

Sama dengan PSAK,

Berwujud



Pengakuan awal, pengukuran selanjutnya

kecuali aset tidak berwujud



Amortisasi selama umur manfaat atau 10 yang diperoleh dari tahun

jika

 penggabungan usaha.

Penurunan nilai 

Menggunakan metode pembelian



Goodwill dimaortisasi 5 tahun atau 20

Tidak diatur

tahun dengan justifikasi manajemen 15

Sewa



Mengatur perjanjian yang mengandung



Tidak mengatur perjanjian

sewa

yang



Klasifikasi bersifat principle based 

(ISAK 8)



Laporan keuangan lessee dan



Lessor

mengandung

sewa

Klasifikasi sewa: kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13



Laporan dan

keuangan

lessor

lessee

menggunakan

PSAK 30 (1990):  Akuntansi SewaGuna Usaha

16

Ekuitas



Kewajiban diestimasi



Kewajiban kontinjensi



Aset kontinjensi



Penjelasan

Sama dengan PSAK,



Akuntasi ekuitas untuk badan usaha bukan

kecuali :

PT

? Reorganisasi



Akuntansi ekuitas untuk badan usaha ? Selisih penilaian  berbentuk PT

17

Pendapatan

Sama dengan PSAK



Reorganisasi



Selisih penilaian kembali



Penjualan barang



Penjualan jasa



Kontrak konstruksi



Bunga, dividen dan royalti



Lampiran kasus pengakuan

kembali

Sama dengan PSAK.

 pendapatan (ED PSAK 23) 18

19

Biaya



Komponen biaya pinjaman

Biaya pinjaman

Pinjaman



Pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman

langsung dibebankan

Penurunan



Penurunan nilai persediaan

Sama dengan PSAK,

 Nilai Aset



Penurunan nilai non-persediaan

kecuali:



Penurunan nilai goodwill



Ruang

lingkup

yang

meliputi semua jenis aset. 

Tidak mengatur penurunan nilai goodwill



Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan

PSAK

31:

 AkuntansiPerbankan  paragraf 16 dan 17. 20

Imbalan



Imbalan kerja jangka pendek

Kerja



Imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti kecuali untuk manfaat



Sama dengan PSAK,

menggunakan PUC

 pasti menggunakan PUC dan

Imbalan jangka panjang lainnya

 jika tidak bisa, menggunakan

Pesangon pemutusan kerja 21

metode yang disederhanakan

Pajak

 

Menggunakan deferred tax concept

Penghasilan

 

Pengakuan dan pengukuran pajakkini

 

Pengakuan

dan

pengukuran

 

Menggunakan tax payable concept

 

 pajaktangguhan

Tidak ada pengakuan dan  pengukuran

pajak

tangguhan 22

Mata Uang



Mata uang pencatatan dan pelaporan

Sama dengan PSAK

Pelaporan



Mata uang fungsional

 Mata Uang Pelaporan



Penentuan saldo awal



Mata uang fungsional



Penyajian komparatif



Pelaporan



Perubahan mata uang pencatatan dan

uang asing dalam mata uang

 pelaporan

fungsional 

Perubahan

transaksi

mata

mata

uang

fungsional (Pada prinsipnya sama) 23

Peristiwa



Peristiwa yang memerlukan penyesuaian

setelah



Peristiwa

akhir

 penyesuaian

yang

tidak

memerlukan

Sama dengan PSAK

 periode  pelaporan 24

Pengungkap



an  pihakpihak

Pengertian pihak-pihak yang mempunyai Sama dengan PSAK 7 hubungan istimewa



Pengungkapan

Aktivitas



Akuntansi perkoperasian

Khusus



Akuntansi minyak dan gas bumi



Akuntansi pertambangan umum



Akuntansi perusahaan efek



Akuntansi reksa dana



Akuntansi perbankan dan asuransi

yang mempunyai hubungan istimewa 25

26

Ketentuan

Tidak diatur



Transisi

Retrospektif atau prospektif (jika tidak praktis) yang diterapkan  prospective

secara catchup

(dampak ke saldo laba) 

Perpindahan dari dan ke SAK ETAP

27

1. 1.1

Tanggal

 pada tanggal 1 Januari 2011,

Efektif

 penerapan dini 1 Januari 2010

Ruang Lingkup Ruang lingkup SAK ETAP Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang : 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga  pemeringkat kredit.

1.2

2. 2.1

2.2

3. 3.1

Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan  pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan  penerbitan efek di pasar modal; atau 2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana  pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP  jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Ruang lingkup SAK EMKM SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengahsebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaktidaknya selama dua tahun  berturut-turut. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria , jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan  berdasarkan SAK EMKM. Konsep Dan Prinsip Pervasif Tujuan Laporan Keuangan Sak ETAP Tujuan laporan keuangan adalah menyediakaninformasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar  pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam  posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya Tujuan Laporan Keuangan Sak EMKM Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengukuran Unsur laporan Keuangan SAK ETAP Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: (a) Biaya historis. Asetadalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar

3.2

4. 4.1

4.2

5. 5.1

dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. (b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar SAK EMKM Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesarjumlah kas atau setara kas yang diterima atau  jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam  pelaksanaan usaha normal. Laporan Keuangan SAK ETAP Laporan keuangan entitasmeliputi: (a) neraca; (b) laporan laba rugi; (c) laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; (d) laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasipenjelasan lainnya. SAK EMKM Laporan keuangan minimum terdiri dari: (a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b) Laporan laba rugi selama periode; (c) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Informasi yang disajikan SAK ETAP  Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: (a) kas dan setara kas; (b) piutang usaha dan piutang lainnya; (c) persediaan; (d) properti investasi; (e) aset tetap; (f) aset tidak berwujud; (g) utang usaha dan utang lainnya; (h) aset dan kewajiban pajak; (i) kewajiban diestimasi; (j) ekuitas.

Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnyadalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas.SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. 5.2 SAK EMKM Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut: (a) kas dan setara kas; (b) piutang; (c) persediaan; (d) aset tetap; (e) utang usaha; (f) utang bank; (g) ekuitas. Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan posisi keuangan jika  penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. 6. Laba Rugi 6.1 SAK ETAP Mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Bab ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode Informasi yang disajikan di laporan laba rugi Laporan laba rugi minimal mencakup  pos-pos sebagaiberikut: (a) pendapatan; (b) beban keuangan; (c) bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; (d) beban pajak; (e) laba atau rugi neto. 6.2 SAK EMKM Mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Bab ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Informasi yang disajikan Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai  berikut: (a) pendapatan; (b) beban keuangan; (c) beban pajak; Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika  penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas 7. Laporan Perubahan Ekuitas Dan Laporan Laba Rugi Dan Saldo Laba Ruang Lingkup Etap

Mengatur persyaratan untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas selama suatu  periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu). Laporan perubahan ekuitas Tujuan Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu  periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk  periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke,  pemilik ekuitas selama periode tersebut Laporan laba rugi dan saldo laba Tujuan Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan  perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Paragraf 3.13 mengijinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi SAK EMKM Tidak mengatur 8. Laporan Arus Kas 8.1 SAK ETAP Mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana  penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, danpendanaan 8.2 SAK EMKM Tidak mengatur 9. Persediaan 9.1 SAK ETAP Mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan adalah aset: (a) untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; (b) dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau  pemberian jasa. Diterapkan untuk semua jenis persediaan, kecuali: (a) persediaan dalam proses (work in progress) dalam kontrak konstruksi termasuk kontrak jasa yang terkait secara langsung (b) efek tertentu (lihat Bab 10 Investasi pada Efek Tertentu). Pengukuran Entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya  perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Biaya Persediaan

Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan  biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang 9.2

SAK EMKM Mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan. Persediaan adalah aset: (a) untuk dijual dalam kegiatan normal; (b) dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses  produksi atau pemberian jasa. Pengakuan Dan Pengukuran Entitas mengakui persediaan ketika diperoleh, sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan  biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan. Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar atau metode eceran, demi kemudahan, dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya  perolehan. Entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya masuk-pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan  persediaan. 10. Ketentuan transisi 10.1 SAK ETAP Entitas menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka: (a) mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK ETAP; (b) tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan tersebut; (c) mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP; (d) menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui. Pada tahun awal penerapan SAK ETAP, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhipersyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK nonETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali

Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK nonETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan. 10.2 SAK EMKM Entitas yang menerapkan SAK EMKM untuk pertama kalinya, menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK EMKM dengan mengikuti ketentuan dalam Bab ini. Laporan keuangan pertama yang sesuai dengan SAK EMKM adalah laporan keuangan pertama di mana entitas membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangannya. Laporan keuangan pertama disusun sesuai dengan SAK EMKM, sebagai contoh, jika entitas: (a) belum atau tidak menyusun laporan keuangan pada periode sebelumnya; atau (b) menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya dengan menggunakan SAK lain sehingga tidak konsisten dengan SAK EMKM. Mensyaratkan agar entitas menyajikan, dalam laporan keuangan lengkap, informasi komparatif periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Tanggal transisi entitas ke SAK EMKM adalah awal  periode paling awal di mana entitas menyajikan informasi komparatif secara  penuh sesuai dengan SAK EMKM dalam laporan keuangannya, kecuali untuk entitas yang belum atau tidak menyusun laporan keuangan pada periode sebelumnya. Entitas menerapkan SAK EMKM secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK EMKM secara prospektif. Jika entitas menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan, maka entitas: (a) mengakui seluruh aset dan liabilitas yang pengakuannya disyaratkan oleh SAK EMKM; (b) tidak mengakui akun-akun sebagai aset atau liabilitas jika SAK EMKM tidak mengizinkan pengakuan tersebut; (c) mereklasifikasikan akun-akun dalam kelompok aset, liabilitas, atau komponen ekuitas berdasarkan rerangka pelaporan sebelumnya agar sesuai dengan aset, liabilitas, atau komponen ekuitas berdasarkan SAK EMKM; (d) menerapkan SAK EMKM dalam pengukuran seluruh aset dan liabilitas yang diakui. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal laporan posisi keuangannya berdasarkan SAK EMKM mungkin berbeda dari yang digunakan pada tanggal yang sama dengan berdasarkan rerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian, atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK EMKM diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan SAK EMKM. Entitas dapat menggunakan satu atau lebih pengecualian di bawah ini dalam menyusun laporan keuangan pertama kalinya yang sesuai dengan SAK EMKM.

(a) nilai revaluasian dianggap sebagai biaya perolehan. Jika suatu aset tetap atau aset Tak berwujud sebelumnya diukur dengan metode revaluasian, maka pada tanggal penerapan pertama SAK EMKM, nilai revaluasian tersebut dianggap sebagai  biaya perolehan. (b) nilai tercatat sesuai metode ekuitas dianggap sebagai biaya perolehan. Jika suatu investasi pada ventura bersama sebelumnya diukur dengan menggunakan metode ekuitas, maka pada tanggal penerapan pertama kali SAK EMKM, nilai tercatat sesuai metode ekuitas tersebut dianggap sebagai biaya perolehan. Pada tahun awal penerapan SAK EMKM, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK EMKM dapat menyusun laporan keuangan tidak  berdasarkan SAK EMKM, tetapi berdasarkan SAK lain sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK EMKM untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK EMKM, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK lain dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK EMKM kembali Entitas yang sebelumnya menggunakan SAK lain dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK EMKM, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangannya.

SAK ETAP Bab 1 Ruang Lingkup Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan Bab 4 Neraca Bab 5 Laporan Laba Rugi Bab 6 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba Bab 7 Laporan Arus Kas Bab 8 Catatan atas Laporan Keuangan Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, danKesalahan Bab 10 Investasi pada Efek Tertentu Bab 11 Persediaan Bab 12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan EntitasAnak Bab 13 Investasi pada Joint Venture Bab 14 Properti Investasi

SAK EMKM Bab 1 Ruang Lingkup Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan Bab 4 Laporan Posisi Keuangan Bab 5 Laporan Laba Rugi Bab 6 Catatan atas Laporan Keuangan Bab 7 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan Bab 8 Aset dan Liabilitas Keuangan Bab 9 Persediaan Bab 10 Investasi pada Ventura Bersama Bab 11 Aset Tetap Bab 12 Aset Takberwujud Bab 13 Liabilitas dan Ekuitas Bab 14 Pendapatan dan Beban Bab 15 Pajak Penghasilan Bab 16 Transaksi dalam Mata Uang Asing

Bab 15 Aset Tetap Bab 16 Aset Tidak Berwujud Bab 17 Sewa Bab 18 Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi Bab 19 Ekuitas Bab 20 Pendapatan Bab 21 Biaya Pinjaman Bab 22 Penurunan Nilai Aset Bab 23 Imbalan Kerja Bab 24 Pajak Penghasilan Bab 25 Mata Uang Pelaporan Bab 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing Bab 27 Peristiwa setelah Akhir Periode Pelaporan Bab 28 Pengungkapan Pihak -pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Bab 29 Ketentuan Transisi Bab 30 Tanggal Efektif

Bab 17 Ketentuan Transisi Bab 18 Tanggal Efektif

Daftar Pustaka

http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-1.pdf  Standar-Akuntansi-Keuanan-Entitas-Tanpa-Akuntanbilitas-Publik-SAK-ETAP.pdf