Bahan Tayang Sosialisasi POJK 70 Tahun 2016

 

OTORI OTO RIT T

SJ

S

KEU KE U

NG

N

Jakarta Jakar ta 25 Oktober 2017 2017  

 

LATAR BELAKANG Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pasal 18

KERJA SAMA

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 29

PENUTUPAN

STANDAR

OBJEK  ASURANSI

PERILAKU USAHA

 JANGKA WAKTU WAKTU PENYERAHAN PREMI

Pasal 31 PENANGANAN KLAIM DAN KELUHAN

POJK NOMOR 70/POJK.05/201 7 0/POJK.05/2016 6 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI  

 

STRU RUKT KTUR UR PEN PENGA GATU TURAN RAN ST BAB

1 BAB

RUANG LINGKUP USAHA

2 BAB

BAB

4

9

KETENTUAN PERALIHAN

STANDAR PERILAKU USAHA

3

BAB

KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN UMUM

BAB

8 BAB

SANKSI

7

KERJA SAMA DENGAN

EKUITAS

BAB

BAB

PIHAK LAIN

MINIMUM

5

6

PELAPORAN

3

 

RUANG LINGKUP USAHA Pasal 3

Pasal 2

Perusahaan Pialang Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Pialang Asurans i

1 •

•

•

Jasa konsultasi dalam penutupan asuransi Jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi Jasa penanganan penyelesaian klaim

Perusahaan Pialang Asuransi bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta

Perusahaan P Pialang ialang Reasuransi h anya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi

2 •

•

•

Jasa konsultasi dalam penempatan penempatan reasuransi Jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi Jasa penanganan penyelesaian klaim

Perusahaan Pialang Reasuransi bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Ceding 

Perusahaa Perusahaan n Penilai Kerugian Asurans i hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi

3 •

Jasa penilaian penilaian kl aim atas objek asuransi

•

Jasa konsultasi atas objek asuransi

4

 

STANDAR PERILAKU USAHA (PREMI ATAU KONTRIBUSI) Pasal 44- Pasal 8

•

PPA/PPR Dapat menerima pembayaran premi atau kontribusi dari pemegang pemega ng polis, tertanggung, atau peserta

wajib menyerahkan premi atau kontribus i paling lama 30 hari hari kerja sejak sejak premi/kontribus i diterima atau sesuai j angka waktu pembayaran premi/kontribusi yang dit etapkan etapkan dalam polis asuransi/perjanjian asuransi/perjanjian

•

Wajib menyertakan menyertakan rincian PA/PAS/PR/PRS pembayaran pembaya ran masing-masing polis asuransi/perjanjian asuransi/perjanjian reasuransi paling lama 15 hari kerja sejak pembayaran premi

Wajib memberikan konfirm asi terhada terhadap p rincian pembaya pembayaran ran masing-masing polis asuransi/perjanjian reasuransi dalam  jang ka wak tu p alin g lama 15 hari kerja setelah r incian setelah pembayaran diterima

reasuransi, mana yang lebih singkat.

PPA/PPR

?

Belum menyerahkan premi/kontribusi setelah berakhirnya  jang ka wak tu

Menyerahkan premi/kontribusi setela setelah h berakhirnya jangka waktu & tidak ada pembatalan dari PA/PAS/PR?PRS dalam  jang ka wak tu 3 hari k erja

PPA/PPR Wajib bertanggung jawab atas pembayaran pembayaran klaim yang timbul sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam polis asuransi/perjanjian reasuransi, atau paling lama 30 hari kerja sejak nilai pembayaran pembayaran klaim disetujui, mana yang lebih s ingkat

PA/PAS/PR/PRS Tanggung jawab pembayaran klaim beralih kepada PA/PAS/PR/PRS PA/PAS/PR/PRS sejak premi/kontribusi diterima

Dalam hal hal pembayaran pembayaran premi/kont ribusi merupakan penutupan reasuransi berbentuk treaty reinsurance,, Perusahaan Pialang Reasuransi reinsurance dalam melakukan pembayaran pembayaran premi/kontribu si kepada Reasuradur Reasuradur w ajib didasarkan pada statement of account dan/atau dokumen lain yang diatur dalam perjanjian reasuransi.

Penentuan nilai pembayaran klaim/manfaat dilakukan berdasarkan hasil penilaian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Perusahaa n Asu ransi Syariah, Syariah, Perusahaan Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Reasuransi Syariah, atau hasil penilaian Perusahaan Perusahaa n Penilai Kerugian Asurans i 5

 

STANDAR PERILAKU USAHA (PENANGANAN KLAIM) Pasal 9- Pasal 13

PPA/PPR wajib membantu pemegang poli s, tertanggung , peserta, peserta, atau atau Perusahaan Ceding dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan klaim.

PPA/PPR PPA/P PR harus membantu pemegang poli s, tertanggu ng, peserta, atau Perusahaan Perusahaan Ceding untuk m enda endapatkan patkan informasi mengenai perkembangan status klaim atau manf aat dari PA/PAS/Re PA/PAS/Reasur asur adur. PPA/PPR PPA/P PR wajib m enginf orm ormasikan asikan besar nilai k laim/manfa laim/manfaat at yang yang disetujui oleh PA/P A/PAS/Re AS/Reasur asur adur kepada pemegang pol is, tertanggu ng, peserta, atau Perusahaan Ceding Ceding..

PPA/P PP A/PPR PR dil arang memberi kan janji atau pernyataan yang m enyata enyatakan kan bahwa klaim /manfaa /manfaatt akan dibayar oleh ol eh PA/P A/PAS/Re AS/Reasur asur adur 

Langkah-Langkah: Menyampaikan informasi pengajuan klaim paling lama 1 hari kerja setelah

Menginform asikan dokumen Menginform pendukung yang yang di butuhkan paling lama 3 hari kerja sejak

Menyampaikan dokumen pendukung kepada PA/P A/PAS/Re AS/Reasur asur adur pali ng l ama 1 hari kerja sejak seluruh dokum en

diterimanya informasi penga pengajuan juan klaim.

pemberitahuan pembe ritahuan klaim diterima.

pendukung diterima.

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja 6

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEAHLIAN DI BIDANG PERASURANSIAN) Pasal 14

Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki Tenaga Ahli yang sesuai dengan bidang usaha dan kompetensinya .

TUGAS 1 hari kerja

TANGGUNG JAWAB

3 hari kerja

WEWENANG

1 hari kerja 7

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEAHLIAN DI BIDANG PERASURANSIAN) Pasal 15

Tenaga Ahli pada Perusahaan Perusahaan Pialang Asuransi wajib memenuhi memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut: 

1 .

membuat dan menerapkan proses kerja Pialang Asuransi yang baik, termasuk proses penyelesaian klaim menganalisis dan memperbaiki proses kerja Pialang Asuransi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri asuransi

3. 4.

2.

memberikan informasi terkini mengenai perkembangan industri asuransi dan peraturan di bidang perasuransian kepada Pialang Asuransi memberikan arahan kepada Pialang Asuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan asuransi untuk calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta

5.

6. 7.

memperhatikan dan memberikan arahan bagi Pialang Asuransi dalam bernegosiasi atau menyusun program asuransi

melakukan peninjauan atas kredibilitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dari berbagai aspek termasuk aspek finansial dan kemampuan/kapasitas dalam menerima risiko r isiko tertentu

memperhatikan dan memberikan arahan bagi Pialang Asuransi dalam bernegosiasi atau menyusun program asuransi

8

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEAHLIAN DI BIDANG PERASURANSIAN) Pasal 16

Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi wajib bertanggung jawab dalam:  membina Pialang Asuransi agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang yang berl aku

memasti kan kebenaran kebenaran dan kecukupan data untuk menyusun profi l ris iko tertanggung atau atau peserta peserta

menjaga kerahasiaan kerahasiaan data calon pemegang poli s, tertanggun g, atau peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

menyampaikan data dan inform asi yang akurat kepada Perus Pe rus ahaa ahaan n Asuransi atau Perusahaan Perusahaan Asur ansi Syariah unt uk melakukan melakuka n seleksi seleksi r isik o mengetahui lebih banyak inf orm asi mengenai Perusahaan Perusahaan  Asu ran ransi si atau Perus Per us ahaan Asuran Asu ransi si Syari ah dan d an kredibilitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. 9

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEAHLIAN DI BIDANG PERASURANSIAN) Pasal 17

Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi memiliki wewenang untuk: 

MENANDATANGANI

MENANDATANGANI

Menandatangani persetujuan dokumen penawaran asuransi atau asuransi syariah (quotation (quotation slip/proposal slip/propo sal slip) slip) yang ditujukan ke calon tertanggung atau peserta.

Menandatangani persetujuan dokumen penempatan asuransi atau asuransi syariah (placing (placing slip/closing slip) slip) yang ditujukan ke penanggung.

MENGINGATKAN

Memberi arahan

Mengingatkan Pialang Asuransi untuk: a. me mela laku kuka kan n pena penagi giha han n prem premii ata atau u kontribusi kepada tertanggung atau peserta; atau

Memberikan arahan kepada Pialang  Asuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan pihak lain seperti pengacara dan/atau forensik kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Asuransi Syariah.

b.

me mela laku kuka kan n pr pros oses es pemba pem baya yara ran n kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

10

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEAHLIAN DI BIDANG PERASURANSIAN) Pasal 18

Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut: 

1 .

membuat dan menerapkan proses kerja Pialang Reasuransi yang baik, termasuk proses penyelesaian klaim menganalisis dan memperbaiki proses kerja Pialang Reasuransi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri asuransi

3. 4.

2.

memberikan informasi terkini mengenai perkembangan industri asuransi dan peraturan di bidang perasuransian kepada Pialang Reasuransi memberikan arahan kepada Pialang Reasuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan reasuransi untuk calon ca lon Perusahaan Ceding 

5.

6. 7.

memperhatikan dan memberikan arahan bagi Pialang Reasuransi dalam bernegosiasi atau menyusun program reasuransi

melakukan peninjauan atas kredibilitas Reasuradur dari berbagai aspek termasuk aspek finansial dan kemampuan/kapasitas dalam menerima risiko tertentu

memberikan arahan kepada Pialang Reasuransi dalam hal negosiasi proses klaim

11

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEAHLIAN DI BIDANG PERASURANSIAN) Pasal 19

Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi wajib bertanggung jawab dalam:  membi na Pialang Rea Reasur sur ansi agar bertin dak sesuai dengan ketentuan yang yang berl aku

memasti kan kebenaran kebenaran dan kecukupan data untuk menyusun profi l ri siko Perusahaan Perusahaan Ceding

menjaga kerahasiaan data calon Pe Perus rus ahaa ahaan n Ceding sesuai peraturan perundang-und angan yang berlaku

menyampaikan data dan inform asi yang akurat kepada Reasuradur Re asuradur untuk m ela elakukan kukan seleksi risi ko

mengetahui lebih banyak inf orm asi mengenai Rea Reasur sur adur dan kredibilitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku

12

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEAHLIAN DI BIDANG PERASURANSIAN) Pasal 20

Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi memiliki wewenang untuk: 

MENANDATANGANI

MENANDATANGANI

Menandatangani persetujuan dokumen penawaran reasuransi atau reasuransi syariah (quotation (quotation slip/proposal slip/propo sal slip) slip) yang ditujukan ke calon Perusahaan Ceding.

Menandatangani persetujuan dokumen penempatan reasuransi atau reasuransi syariah (placing (placing slip/closing slip) slip) yang ditujukan ke Reasuradur.

MENGINGATKAN

Memberi arahan

Mengingatkan Pialang Reasuransi terkait dengan penagihan premi atau kontribusi kepada Perusahaan Ceding dan melakukan proses pembayaran kepada Reasuradur.

Memberikan arahan kepada Pialang Reasuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan pihak lain seperti pengacara dan/atau forensik kepada Perusahaan Ceding atau Reasuradur. 13

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEAHLIAN DI BIDANG PERASURANSIAN) Pasal 21

Tenaga Ahli pada pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib memenuhi tugas paling paling sedikit: 

14

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEAHLIAN DI BIDANG PERASURANSIAN) Pasal 22

Tenaga Ahli pada pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib bertanggung jawab dalam: 

memastikan kejelasan, kelengkapan dan keakuratan laporan penilaian ganti rugi asuransi berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh

memastikan laporan penilaian ganti rugi asuransi disusun berdasarkan pedoman profesi yang berlaku

15

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEAHLIAN DI BIDANG PERASURANSIAN) Pasal 23

Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi memiliki wewenang:  menyimpulkan tanggung jawab Polis Asuransi ata atas s kerugian asuransi

menyimpulkan nilai ganti rugi asuransi

menandatangani laporan penilaian ganti rugi asuransi

memberi kan saran dalam melakukan manajemen terhadap risi ko objek asuransi asuransi

memberik an saran kepada kepada pemegang pemegang pol is, tertangg ung, atau peserta peserta mengenai menge nai langkah-langkah langkah-langkah yang dapat di lakukan untuk meminimalisasi kerugian 16

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEAHLIAN DI BIDANG PERASURANSIAN) Pasal 24

Perusahaan Pialang Asuransi dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki Pialang Asuransi yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik

Perusahaan Pialang Reasuransi dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki Pialang Reasuransi yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik

Pialang yang digunakan merupakan Pialang  Asu ran si dan Pialang Reasuransi yang terdaftar di OJK

menjelaskan mengenai kebutuhan asuransi, syarat syarat dan k ondisi penutupan

Pialang Asuransi wajib memenuhi tugas paling sedikit:

Pialang Asuransi wajib memenuhi tugas paling sedikit:

asuransi, dan Perusahaan Asuransi yang dapatt menutup dapa pertanggungan asuransi yang dibutuhkan, serta membantu dalam proses penanganan klaim menjelaskan mengenai kebutuhan reasuransi, reasura nsi, syarat dan kon disi penutupan reasuransi, dan Reasur Reasur adur yang dapat menutup p ertanggunga ertanggungan n rea reasuransi suransi yang dibutuhkan, serta membantu dalam proses penanganan klaim 17

 

STANDAR PERILAKU USAHA (PENANGANAN KELUHAN ATAU PENGADUAN) Pasal 25

Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani setiap keluhan atau pengaduan yang diajukan oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding  Ceding dalam dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan keluhan atau pengaduan.

Kantor yang menerima keluhan/pengaduan tidak sama dengan kantor kantor tempat terjadi nya permasalahan dan dan terdapatt kenda terdapa kendala la kom unikasi antara kantor tersebut

Waktu penanganan dapat diperpanjang dalam hal:

Memerlukan penelitian

Terdapat hal lain di l uar

khusus

kendali perusahaan

Perpanjangan Pe rpanjangan waktu wajib d iberitahukan s eca ecara ra tertulis k epa epada da pihak yang mengajukan 18

 

STANDAR PERILAKU USAHA (IMBALAN JASA) Pasal 27

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI & PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

Perus Pe rus ahaan ahaan berh berhak ak jmendapat imb alan jasa keperantaraan atas asa keperantaraan. Perusahaan dapat juga memperoleh imbalan jasa kons ultasi dan penanganan penanganan penyelesaian penyelesaian kl aim.

Imbalan jasa keperantaraan dapat dibayarkan langsung atau ata u menjadi bagian bagian dari premi/kontri busi . Jika menjadi bagian dari pr emi/kontrib usi, Perusahaa Perusahaan n dapat menjelaskan menjela skan im balan jasa yang yang diperol ehnya tersebut. tersebut.

19

 

STANDAR PERILAKU USAHA (IMBALAN JASA) Pasal 27

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Perusahaan berhak mendapat imbalan jasa penilaian klaim. Pe Perusahaa rusahaan n dapat juga memperoleh i mbalan jasa kons ult asi atas obj ek asuransi asuransi yang akan akan dit utup p erta ertangg ngg ungan asuransinya.

Imbalan jasa penilaian klaim wajib d imuat dalam perjanjian Imbalan kerja sama secara secara tertuli s. Perjanjian kerja sama memuat Perjanjian memuat paling sedikit hak & kewajiban Perus Pe rus ahaa ahaan n & Pemberi Tugas Tugas serta s erta jangka waktu w aktu pembayaran. pemb ayaran.

20

 

STANDAR PERILAKU USAHA (REKENING PREMI & REKENING OPERASIONAL) Pasal 29

“

Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi menerima premi atau kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding , Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memisahkan Rekening Premi dengan Rekening Operasional

”

21

 

STANDAR PERILAKU USAHA (REKENING PREMI & REKENING OPERASIONAL) Pasal 30

PENGGUNAAN 1. 2. 3.

REKENING PREMI

4. 5. 6.

Pem i n d ah b u k u an u n t u k p em b ayar an p r em i yan g m en j ad i h ak Per u s ah aan  Asu ran si /Reasu rad ur. Pem i n d ah b u k u an i m b al an j as a yan g m en j ad i h ak PPA PPR k e r ek en i n g operasional. Pem i n nd d ah b bu u k ua uan u n tu tu k p em b ayar an an p en en g e em m b al iia an at as as p e em mb a ay yar an an p re rem i pemega pem egang ng polis, tertanggung, tertanggung, pes peserta erta,, atau atau Pe Perusah rusahaa aan n Ceding yang yang dise disebab babkan kan adanya ada nya penyesuaian penyesuaian pembayara pembayaran. n. Pem in in d da ah b bu uk ku ua an n bu un ng ga a re ek ke en n iin ng g.. Pemind Pemindah ahbuku bukuan an untu untuk k pe pene nerima rimaan an kla klaim im dari dari Pe Perusa rusaha haa an Asura Asuransi/ nsi/R Reas asura uradur dur.. Pemi mind nda ahbukua hbukuan n untuk untuk pe pemb mba ayara yaran n kla klaim im kepa kepada da peme pemega gang ng polis, polis, te terta rtangg nggun ung, g, peserta,, atau peserta atau Pe Perusahaa rusahaan n Ceding.

LARANGAN 1.

2. 3.

Mem b be er i d an ana t a all a an n ga gan d a all a am m ra an n gk gk a p em em b ba ayar a an n p rre em i k ep ep ad ad a Per u us s ah ah a aa an  As ur ans i/Reasu rad radur ur atas pr premi emi atau ko nt ntri ri bu si yang yan g bel belum um di bayark bay ark an ol oleh eh pe peme mega gang ng poli polis s at atau au calon calon peme pemega gang ng poli polis, s, te terta rtanggu nggung ng at atau au calon calon te terta rtanggu nggung, ng, p es es er er tta a at a au u c al al o on n pe es s er er tta a, at a au u Per u us s ah ah aa aan Ced iin n g at a au u c al al on on Per u us s ah ah aa aan Ceding Mem b be er i d an an a t a all a an n ga gan d al al a am m ra an n gk gk a pem b ba ayar a an n k lla ai m at a au u m an ffa aat k ep ep ad ada pemega pem egang ng polis, tertanggung, tertanggung, pese peserta, rta, atau atau Perusah Perusahaa aan n Ceding  Ceding.. Ke eg g iia at a an n o pe per a as s iio o na nal Per u us s ah ah aa aan Pi a all a an n g As ur ur a an n si si d a an n Per u us s ah ah aa aan Pi al a an ng Re Reasura asuransi, nsi, termasuk termasuk bia biaya ya untuk me mendap ndapatka atkan n bisnis

22

 

STANDAR PERILAKU USAHA (REKENING PREMI & REKENING OPERASIONAL) Pasal 31

PENGGUNAAN

REKENING OPERASIONAL

Men e err im im a p e em m iin nd da ah b bu uk ku ua an n im mb ba all an an j as as a y a an ng me en n ja jad i h ak Per u s ah aan Pi al an g A s u r an s i d an Per u s ah aan Pi al an g Reas u r an s i s er t a u n t u k k eg i at an o p er as i o n al Per u us sa ah ha aa an Pi a all a an n g As u urr a an ns sii d a an n Per u us sa ah h aa aan Pi al al an an g Reasuransi.

23

 

STANDAR PERILAKU USAHA (OBJEK ASURANSI) Pasal 32-34

Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib: Memberikan keterangan yang jelas tentang Objek Asuransi yang dipertanggungkan kepada penanggung. Menjelaskan secara benar mengenai ketentuan isi polis asuransi/perjanjian reasuransi, termasuk mengenai hak dan kewajiban kepada tertanggung.

Perusahaan Pialang Reasuransi wajib: Menyampaikan dokumen bukti penempatan reasuransi atau reasuransi syariah kepada Perusahaan Ceding.

24

 

STANDAR PERILAKU USAHA (OBJEK ASURANSI) Pasal 35

Perusahaan Pialang Asuransi wajib mengupayakan lebih dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi yang dapat menutup objek asuransi, kecuali h anya ada 1 ((satu) satu) Pe Perus rus ahaa ahaan n Asuransi yang bersedia/me bersedia /memiliki miliki kemampuan mengelola risiko. Perus ahaa Perus ahaan n Pialang Re Reasurans asurans i wajib m engup engupayaka ayakan n lebi h dari 1 (satu) Reasuradur yang dapat menutup objek asuransi, kecuali hanya ada 1 (satu) R Rea easur sur adur yang bersedia/memilik i kemampuan mengelola mengelola risiko . Perus ahaa Perus ahaan n Pialang Asuransi dan Perusahaan P Pialang ialang Reasuransi Re asuransi b ertindak i ndependen dalam merekomendasikan Perus Pe rus ahaa ahaan n Asurans i atau Rea Reasur sur adur.

25

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEGIATAN USAHA) Pasal 36 - 37

Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menempatkan penutupan asuransi pada Perusahaan Perusahaan Asuransi yang: Memiliki izin usaha dari OJK Memenuhi tingkat kesehatan keuangan yang berlaku

Peraturan ini berlaku mutatis mutandis bagi Perusahaan Pialang Reasuransi

Dalam hal Perusahaan Asuransi di Indonesia, secara sendiri/bersama tidak bersedia/tidak memiliki kemampuan untuk menahan/mengelola risiko, PPA dapat menempatkan penutupan asuransi pada Perusahaan Asuransi di luar negeri yang memiliki izin usaha dari otoritas perasuransian di luar negeri & memiliki peringkat minimal BBB/yang setara. setara.

Dalam hal peringkat diterbitkan oleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat terendah.

26

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEGIATAN USAHA) Pasal 38

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada Perusahaan Asuransi yang merupakan AFILIASI dari Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan.

“memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi  pengelolaan atau kebijakan dari Perusahaan Asuransi, atau sebaliknya”  27

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEGIATAN USAHA) Pasal 38

Salah satu direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris juga menjabat sebagai direktur, direktur, pejabat setingkat di bawah direktur,, atau komisaris pada pihak lain direktur

Salah satu pihak memiliki 25% atau lebih saham pihak lain

“Dapat mempengaruhi adalah adanya pengendalian dalam hal...” Salah satu direktur, komisaris atau pemegang saham pengendali memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada pihak lain

Salah satu pihak merupakan pemegang saham terbesar dari pihak lain Para pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama

Salah satu pihak mempunyai hak suara pada pihak lain yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian

28

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEGIATAN USAHA) Pasal 39 - 42

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang mengatur penempatan reasuransi atau reasuransi syariah dengan mensyaratkan Perusahaan Asuransi untuk melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah melalui Perusahaan Pialang Reasuransi atau langsung ke Reasuradur tertentu.

     N      A       G      N      A      R      A      L

Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang memberikan pinjaman atau menempatkan kekayaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemegang saham dan afiliasinya.

Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi R easuransi dilarang menerbitkan dokumen penutupan sementara, Polis Asuransi atau perjanjian reasuransi, dan/atau dokumen penutupan sementara reasuransi.

29

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEGIATAN USAHA) Pasal 43-44

Wajib menyampaikan laporan hasil akhir penilaian kerugian asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila terdapat permintaan dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal klaim ditolak oleh Perusahaan Asuransi atau tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah kerugian. kerugian.

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Dalam kontrak penunjukan penilaian kerugian asuransi antara Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan Perusahaan Asuransi dilarang memuat klausula yang membatasi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi untuk memberikan laporan hasil akhir penilaian kerugian asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

30

 

STANDAR PERILAKU USAHA (KEGIATAN USAHA) Pasal 46 - 48

Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi Re asuransi wajib menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi secara terus menerus sejak diperolehnya izin usaha

     N      A      B      I      J      A      W      E      K

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi secara terus menerus sejak diperolehnya izin usaha

Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib mencantumkan nomor izin usaha pada surat dan/atau dokumen resmi Perusahaan

31

 

KERAHASIAAN DATA Pasal 49

Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding  Ceding kepada kepada pihak ketiga.

Larangan dikecualikan dalam hal:

Pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding  memberikan persetujuan tertulis.

Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

32

 

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN Pasal 52

Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perolehan perole han bisnis atau melaksanakan melaksanakan sebagian sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya

Kerja sama harus memenuhi ketentuan: tidak menghambat kegiatan operasional dan nonoperasional Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

dituangkan dalam perjanjian tertulis

33

 

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN Pasal 53

Perjanjian tertulis paling sedikit memuat:

 jangka waktu perjanjian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan tugas

kewajiban alih teknologi dan pengetahuan dalam hal perjanjian kerja sama dilakukan dengan pihak asing 34

 

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN Pasal 53

memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Kerugian Asuransi Asuransi yang melakukan kerja sama wajib memastikan bahwa pihak lain:

tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, Perusahaan Ceding , dan/atau penanggung

memiliki kemampuan dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugas

 

EKUITAS MINIMUM Pasal 56

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI Rp2.000.000.000,00

(dua miliar rupiah)

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

 

EKUITAS MINIMUM Pasal 57

paling sediki t sebesar  sebesar  Rp1.600.000.000,00 (satu (sa tu mi liar enam ratus jut a rupiah) paling lambat 30 Juni 2018 2018

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

paling sediki t sebesar  sebesar  Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus j uta rupiah) paling lambat 30 Juni 2017 2017

paling sediki t sebesar  sebesar  Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rup iah) palin g lambat 30 Juni 2019 2019

 

EKUITAS MINIMUM Pasal 58

paling sediki t sebesar  sebesar  Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus j uta rupiah) palin g lambat 30 Juni 2018 2018

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

paling sediki t sebesar  sebesar  Rp1.500.000.000,00 (satu miliar li ma ratus juta rupiah) paling lambat 30 Juni 2017 2017

paling sediki t sebesar  sebesar  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rup iah) palin g lambat 30 Juni 2019 2019

 

EKUITAS MINIMUM Pasal 58

PERUSAHAAN PENILAI

paling sediki t sebesar  sebesar  Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupi ah) palin g lambat 30 Juni 2018 2018

KERUGIAN ASURANSI paling sediki t sebesar  sebesar  Rp100.000.000,00 (seratus (sera tus juta rupiah) paling lambat 30 Juni 2017 2017

paling sediki t sebesar  sebesar  Rp500.000.000,00 (lima ratus jut a rupiah) palin g lambat 30 Juni 2019 2019

 

PELAPORAN Pasal 59 - 60

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI & PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

L POR N SEMESTER N

Wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya semester yang bersangkutan softcopy

L POR N T HUN N

Wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya softcopy

L POR N KEU NG N Y NG TEL H DI UDIT OLEH KUNT N PUBLIK

Wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya  hardcopy 40

 

PELAPORAN Pasal 59 - 60

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Wajib disampaikan paling

L POR N T HUN N

lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya softcopy

L POR N KEU NG N Y NG TEL H DI UDIT OLEH KUNT N PUBLIK

Wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya  hardcopy

41

 

SANKSI Pasal 63 - 67

Keterlambatan penyampaian laporan dan penempatan pada afiliasi dikenai sanksi administratif administra tif tambahan berupa denda administratif.

Pelanggaran terhadap tugas, tanggung jawab, dan wewenang bagi Tenaga Ahli, Pialang Asuransi, dan Pialang Resauransi dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembatalan pernyataan pendaftaran.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam POJK ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

Pencabutan izin usaha tanpa Pencabutan pengenaan sanksi lainnya dapat dikenakan jika melanggar ketentuan mengenai tanggung  jawab pembayaran pembayaran klaim, penerbitan dokumen penutupan asuransi, dan tidak t idak menjalankan kegiatan usaha. 42

 

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 69 - 73

Bagi Perusahaan yang telah melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis atau melaksanakan melaksanak an sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya sebelum POJK ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini diundangkan, ketentuan mengenai pemisahan rekening premi dan operasional harus dipenuhi paling lama 30 hari kerja sejak POJK ini diundangkan.

Dalam hal POJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif belum diundangkan maka tunduk pada PP nomor 73 tahun 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor 81 tahun 2008. 43

 

Bidang Bidan g Pe Pengaw ngawasan asan IKNB Menara Merdeka Jl. Budi Budi Kemuliaa Kemuliaan n I No. 2 Jakarta 107 10710

 AKHIR PRESENTASI PRESENTASI

44