Bahan Kebijakan Dan Evaluasi Sakip

KEBIJAKAN DAN EVALUASI SAKIP

Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III Desember 2015

HASIL EVALUASI KINERJA Dari hasil evaluasi, nilai rata-rata untuk kementerian/lembaga meningkat, dari 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada tahun 2015. Sedangkan nilai rata-rata untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59.21 pada tahun 2014 menjadi 60.47 pada tahun 2015. Nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). NILAI AKUNTABILITAS KL2015.docx

DASAR HUKUM PELAPORAN PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.  Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode • Laporan Realisasi Anggaran; • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; • Laporan Operasional; • Laporan Perubahan Ekuitas; • Neraca; • Laporan Arus Kas; • Catatan atas Laporan Keuangan.  Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Catatan: PT BH juga menyusun Lap Keu sesuai PSAK IFRS base

DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PerMen PAN RB Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (PerMen PAN RB Nomor 20 Tahun 2013). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres 29 Tahun 2014).

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubunngan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (Perpres 29 Tahun 2014). Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (PerMen PAN RB Nomor 20 Tahun 2013). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres 29 Tahun 2014).

Perpres 29 Tahun 2014 Penyelenggaraan SAKIP meliputi: • Rencana strategis • Perjanjian kinerja • Pengukuran kinerja • Pengolahan data kinerja • Pelaporan kinerja • Reviu dan evaluasi kinerja PerMen PAN RB Nomor 20 Tahun 2013: • Perencanaan Strategis (Renstra) • Rencana Kerja Tahunan (RKT) • Penetapan Kinerja (Tapkin) • Indikator Kinerja Utama • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) • Evaluasi Kinerja Internal • Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Organisasi • Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Individu • Perjanjian Kinerja

Perpres 29 Tahun 2014 Penyelenggaran SAKIP secara berjenjang: • Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja. • Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I. • Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/lembaga.

Reviu dan Evaluasi AKIP Pasal 28 Perpres 29 Tahun 2014: APIP pada K/L/P melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan/lembaga/gubernur/ bupati/walikota. Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh APIP. Kemristekdikti: • Reviu oleh Itjen bersama SPI • Evaluasi oleh KemenPAN RB JUKLAK Ev Akip PermenPAN 20 tgl 07 Mei 2013.pdf

VISI DAN MISI Visi Kemristekdikti Terwujudnya Pendidikan Tinggi Yang Bermutu Serta Kemampuan Iptek dan Inovasi Untuk Mendukung Daya Saing Bangsa Visi Itjen Kemristekdikti Terwujudnya Pengawasan Intern Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Mendorong Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Yang Bermutu dan Berdaya Saing Misi 1. Menyelenggarakan Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Bernilai Tambah untuk mendukung Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Yang Bermutu Dan Berdaya Saing 2. Membina Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berintegritas 3. Menyelenggarakan Manajemen Pengawasan Internal Yang Berakuntabilitas

Sasaran Strategis Itjen Kemristekdikti

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kemristekdikti 2. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja Kemristekdikti 3. Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Internal

Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis Uraian Target 2019 Opini BPK RI atas LK WTP Kemristekdikti

Nilai/Skor Kemenpan RB atas SAKIP Kemristekdikti Persentase SDM yang Memiliki sertifikat kompetensi 4. Meningkatnya kualitas Nilai rata-rata layanan pengawasan Internal` Kepuasan Pelayanan SDM Itjen

80 dari 100

80 dari 100

80 dari 100

SEKIAN DAN TERIMAKASIH