Bahan Berbahaya Dan Beracun

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) Peraturan Pemerintah No.18/1999 mendefinisikan limbah B3 sebagai berikut: “Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain” . Klasifikasi limbah B3 di Indonesia didasarkan atas 2 hal, yaitu karakteristik dan sumber limbah tersebut. PP-18/1999 mengkategorikan limbah B3 berdasarkan sumbernya dari mana limbah tersebut dihasilkan. Sistematika klasifikasi ini identik dengan yang digunakan oleh USEPA, yaitu limbah kelas F, K, P, dan U seperti yang tercantum dalam RCRA. Di Indonesia, klasifikasi limbah B3 berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3 golongan : a. Limbah B3 dari sumber yang non-spesifik: Suatu limbah dinyatakan sebagai limbah B3 jika limbah tersebut mengandung salah satu atau lebih senyawa kimia seperti yang tercantum dalam Daftar I dari PP-18/1999. b. Limbah B3 dari sumber yang spesifik: Suatu limbah dinyatakan sebagai limbah B3 jika limbah tersebut berasal dari industri seperti yang tercantum dalam Daftar 2 dari PP-18/1999. c. Limbah B3 dari sisa kemasan, tumpahan, bahan kadaluwarsa: Suatu limbah dinyatakan limbah B3 jika limbah tersebut merupakan sisa kemasan, tumpahan, ataupun bahan kadaluwarsa dari suatu produk yang mengandung salah satu atau lebih senyawa kimia seperti yang tercantum dalam Daftar 3 dari PP-18/1999. Jika limbah yang dimaksud tidak tercantum dalam daftar tersebut di atas, PP-18/1999 lebih lanjut menetapkan bahwa limbah dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai limbah B3 jika limbah tersebut memiliki satu atau lebih sifat-sifat berikut ini. a. Mudah Meledak Limbah mudah meledak (explosive) adalah limbah yang pada temperatur dan tekanan standar dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Limbah B3 yang paling berbahaya adalah limbah kimia jenis peroksida organik, karena selain bersifat oksidator kuat juga mempunyai sifat kimia tidak stabil. Kebanyakan senyawa ini sangat sensitif terhadap guncangan, gesekan, dan panas, serta dapat terdekomposisi secara eksotermis dengan melepas panas yang sangat tinggi. Contohnya antara lain adalah asetil peroksida, benzoil peroksida, kumen peroksida, dan asam perasetat. Limbah lain yang bersifat eksplosif adalah limbah kimia jenis monomer yang mempunyai kemampuan berpolimerisasi secara spontan sambil melepaskan gas bertekanan serta panas yang tinggi. Contohnya antara lain butadiena dan metakrilat. b. Mudah Terbakar Limbah mudah terbakar (flammable) adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut: - Limbah berupa cairan: mengandung alkohol kurang dari 24% (vol) dan/atau mempunyai titik nyala tidak lebih dari 60 derajat Celcius. - Limbah bukan berupa cairan: pada suhu dan tekanan standar dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus. - Merupakan limbah bertekanan yang mudah terbakar. - Merupakan limbah pengoksidasi. Walaupun limbah ini kebanyakan adalah jenis pelarut organik, namun dapat pula berbentuk padat seperti kalium, litium hidrida, dan natrium hidrida, yang apabila berkontak dengan udara dapat terbakar secara spontan. Limbah B3 jenis ini dinamakan limbah pyrophoric. c. Reaktif Limbah reaktif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat berikut: - Pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan.

- Dapat bereaksi hebat dengan air. - Apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. - Merupakan limbah sianida, sulfida, atau amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uapa, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. - Mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar. - Dapat menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen, atau limbah peroksida organik yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Limbah jenis ini dapat bereaksi secara spontan jika berkontak atau bercampur dengan air atau udara. Contohnya asam sulfat bereaksi secara spontan dengan air menghasilkan panas yang tinggi (eksotermis). Beberapa jenis logam seperti kalium, natrium, dan litium juga reaktif terhadap air menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar. Limbah lain yang berbentuk debu yang sangat halus dari bahan logam, katalis, atau batu bara reaktif terhadap udara dan berpotensi terbakar atau meledak. Adapun bahan pengoksidasi (oksidan) bersifat reaktif terhadap bahan organik seperti asam nitrat, hipoklorit, dan perklorat. d. Menyebabkan Infeksi Limbah yang menyebabkan infeksi (infeksius) adalah limbah-limbah yang berpotensi menginfeksi makhluk hidup. Contohnya antara lain peralatan medis bekas pakai, bagian tubuh yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terinfeksi, limbah laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah jenis ini umumnya berupa limbah rumah sakit atau laboratorium klinik. e. Korosif Limbah korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit atau mengkorosikan baja. Limbah ini mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah yang bersfat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa. Limbah korosif dapat merusak atau menghancurkan jaringan makhluk hidup akibat adanya efek kimia. Contohnya adalah asam, basa, dan halogen yang mana efeknya terhadap tubuh manusia antara lain iritasi, terbakar, dan hancurnya jaringan tubuh. f. Beracun berdasarkan TCLP Test Limbah beracun (toksik) adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan, yang penentuannya dilakukan dengan pengujian Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui mobilitas bahan pencemar yang terkandung dalam suatu limbah akibat adanya efek pencucian (leaching). Metode ini dikembangkan oleh US-EPA untuk mengetahui tingkat bahaya air rembesan (leachate) dari suatu landfill limbah domestik, yang pada waktu itu juga digunakan sebagai landfill limbah B3 (co-disposal). Nilai ambang batas TCLP ditetapkan oleh pemerintah dalam PP-18/1999. Jika nilai TCLP untuk suatu parameter tertentu melampaui nilai baku mutu, maka limbah tersebut dikategorikan sebagai limbah B3. g. Beracun berdasarkan Toxicity Test Limbah beracun (toksik) adalah limbah yang mengandung racun dengan bahaya akut, yang penentuannya dilakukan dengan ujitoxicity bio-assay. Uji ini adalah penentuan dosis (gram pencemar per kilogram berat badan) yang dapat menyebbabkan kematian 50% populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan (LD50). Pengujian ini biasanya menggunakan hewan percobaan seperti mencit, tikus, kelinci, anjing, dan lain-lain. Sejumlah limbah B3 dimasukkan ke dalam tubuh binatang percobaan tersebut melalui beberapa rute (kecuali pernafasan) seperti intravena, mulut, kulit, anus, mata, dsb. Dosis limbah B3 divariasikan sesuai dengan berat tubuh binatang percobaan. Apabila nilainya lebih kecil dari 15 gram per kilogram berat badan hewan uji, maka limbah tersebut dikategorikan limbah B3. Data toksisitas (LD50) untuk bahan murni (bukan campuran) dapat pula diperoleh dari MSDS atau referensi lainnya seperti Sax’s Dangerous Properties. LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

I. Limbah berdasarkan Pasal 1 angka (20) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya, Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3 berdasarkan Pasal 1 angka (22) UUPPLH adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Kemudian, Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 berdasarkan Pasal 1 angka (20) UUPPLH adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengelolaan limbah B3 berdasarkan Pasal 1 angka (23) UUPPLH adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 berdasarkan Pasal 59 ayat (7) UUPPLH, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Memperhatikan ketentuan Pasal 124 UUPPLH yang menetapkan masih berlakunya peraturan pelaksana UUPLH, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti. Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah B3 saat ini yaitu: Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 18/1999), yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 85/1999. PP No. 18/1999). Berdasarkan Pasal 8 PP 85/1999, mengenai limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran Tabel I, Tabel 2 PP 85/1999, apabila terbukti memenuhi Pasal 7 ayat (3) PP 85/1999 dan atau ayat (4), maka limbah tersebut merupakan limbah B3, jika limbah tersebut berdasarkan uji karekteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan korosif, dan/atau berdasarkan pengujian toksikologi limbah tersebut bersifat akut dan/atau kronik. Pengelolaan Limbah B3, berdasarkan Pasal 1 angka (3) PP 18/1999 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, Pasal 59 UUPPLH, menentukan bahwa: 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. 2. Dalam hal B3 yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan B3, mengangkut B3, mengedarkan B3, menyimpan B3, memanfaatkan B3, membuang B3, mengolah B3, dan atau menimbun B3 yang telah kedaluwarsa, maka pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. 3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. 4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. 6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. II. Kewajiban setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatannya, termasuk pengelolaan B3. Pengelolaan hasil dari usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dilakukan secara sendiri atau diserahkan kepada pihak lain.Pengertian pengelolaan limbah tidak terbatas pada pengelolaan limbah belaka, tetapi merupakan kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil limbah tersebut. Pengelolaan limbah bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan

lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah usaha dan atau kegiatan serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang tercemar dengan harapan bisa difungsikan kembali sesuai dengan peruntukkannya. Pengelolaan limbah tidak saja meminimisasi limbahnya saja, melainkan memproses kembali limbah tersebut dengan menggunakan teknologi tertentu untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahan dan beracun limbah agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan sekaligus dapat mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Membuang limbah secara langsung ke media lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko yang ditimbulkan dari limbah B3, maka perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat meminimalkan limbah yang dihasilkan dengan cara melakukan pengelolaan secara khusus. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PP No. 18/1999, setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan: a. penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab; b. pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab; c. pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang memberikan izin pemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf “b” sampai “f” UUPPLH ditegaskan bahwa: 1. setiap orang dilarang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wialayah Negara kesatuanRepublik Indonesia. 2. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Memasukkan limbah B3 ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Membuang limbah ke media lingkungan hidup. 5. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Memperhatikan kembali ketentuan Pasal 124 UUPPLH yang menetapkan masih berlakunya peraturan pelaksana UUPLH, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti, maka PP No. 18/1999, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan PP No. 85/1999. PP No. 18/1999 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 85/1999 dinyatakan masih tetap berlaku, maka ketentuan mengenai Perizinan dalam Pengelolaan Limbah B3, di atur dalam Pasal 40 sampai Pasal 46 PP No. 18/1999. Perizinan pengelolaan limbah B3 tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (PermenLH No. 18/2009), ditetapkan: 1. Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan: a. pengangkutan; b. penyimpanan sementara; c. pengumpulan; d. pemanfaatan; e. pengolahan; dan f. penimbunan. 2. Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3. 3. Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya dapat diberikan izin apabila: a. telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau b. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3. 4. Kontrak kerja sama penyimpanan sementara limbah B3 wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaran lingkungan. 5. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 dapat berupa a. kegiatan utama; atau b. bukan kegiatan utama.

Kegiatan pengelolaan Limbah B3 berdasarkan ketentuan Pasal 3 PermenLH 18/2009, ditetapkan bahwa: 1. kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2. kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota. 3. kegiatan pengumpulan limbah wajib memiliki izin dari: a. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah mendapat rekomendasi dari gubernur; b. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau c. Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota. 4. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari instansi terkait sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup. 5. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup. 6. Kegiatan pengolahan dan penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup. Permohonan rekomendasi Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PermenLH No. 18/2009 wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PermenLH No. 18/2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PermenLH No. 18/2009. Pengangkutan limbah B3 hanya diperkenankan jika penghasil telah melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan pemanfaatan limbah B3, penimbun limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau pengumpul limbah B3. Pengelolaan limbah B3 yang membutuhkan uji coba alat, instalasi pengolahan, metode pengolahan, dan/atau pemanfaatan harus lebih dahulu mendapat persetujuan uji coba dari Menteri. Kewenangan penerbitan persetujuan uji coba yang dimaksud didelegasikan kepada Deputi Menteri. Dan pelaksanaan uji coba tersebut disaksikan oleh staf Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan produk dan/atau produk antara yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3 tidak diwajibkan memiliki izin, namun Produk tersebut harus telah melalui suatu proses produksi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), standar internasional, atau standar lain yang diakui oleh nasional atau internasional. Kewenangan penerbitan surat rekomendasi kegiatan pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 dan kontrak kerjasama penyimpanan sementara limbah B3 serta izinnya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 PermenLH 18/2009 dapat didelegasikan kepada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 8 PermenLH No. 18/2009, Perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3. Batas pertanggungan/tanggung jawab asuransi ditetapkan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 9 PermenLH No. 18/2009, wajib memiliki : a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3. Kewajiban memiliki laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan dan tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3, dikecualikan terhadap jenis kegiatan pengangkutan limbah B3. Permohononan mengajukan surat permohonan izin pengelolaan limbah B3, berdasarkan Pasal 10 PermenLH No. 18/2009 kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dan permohonan izin tersebut dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PermenLH No. 18/2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Permohonan izin tersebut wajib dilengkapi

dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PermenLH No. 18/2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PermenLH No. 18/2009. Permohonan uji coba pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal dan menggunakan formulir permohonan uji coba pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV PermenLH No. 18/2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Proses keputusan izin, berdasarkan Pasal 11 PermenLH No. 18/2009, dilakukan melalui tahapan: 1. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon. 2. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara. 3. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan, dan 4. finalisasi keputusan izin oleh Menteri. Terhadap permohonan izin tersebut, berdasarkan Pasal 12 PermenLH No. 18/2009 dapat berupa penerbitan atau penolakan izin. Penolakan izin harus disertai dengan alasan penolakan. Kewenangan penolakan izin dapat didelegasikan kepada Deputi Menteri. Keputusan izin dimaksud dalam Pasal 11 PermenLH N0.18/2009 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap. Dalam hal permohonan izin belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon. Izin yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d PermenLH No. 18/2009 berbentuk Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Surat Keputusan Menteri tersebut paling sedikit memuat: a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab; b. jenis pengelolaan limbah B3; c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3; d. jenis dan karakteristik limbah B3; e. kewajiban yang harus dilakukan; f. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban; g. masa berlaku izin; h. sistem pengawasan; dan i. sistem pelaporan. Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. Permohonan perpanjangan izin menggunakan formulir permohan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V PermenLH No. 18/2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah B3, berdasarkan Pasal 16 PermenLH 18/2009, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru. Pengawasan terhadap penaatan izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Pasal 17 PermenLH No. 18/2009 dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 PermenLH No. 18/2009, usaha dan/atau kegiatan pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) PermenLH No. 18/2009 paling lama 6 (enam) bulan. PermenLH 18/2009 mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2009. III. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan

manusia, sedangkan Limbah Non B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi/kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Perbedaan antara Limbah B3 dengan Limbah Non B3 terletak pada terkandung tidaknya bahan berbahaya dan beracun pada limbah yang bersangkutan. Jika limbah tersebut mengandung B3 maka limbah tersebut dikatakan Limbah B3, jika limbah tersebut tidak mengandung B3, maka limbah tersebut dikatakan limbah non B3. Berdasarkan ketentuan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3), pengertian sisa dalam limbah non B3 adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya. Pengertian Skrap dalam limbah non B3 adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya. Dan pengertian Reja dalam limbah non B3 adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya. Terkait dengan pengimport besi skrap yang tidak termasuk ke dalam limbah B3 atau Limbah Non B3 ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3). Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut di atas, Limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya berupa Sisa, Skrap atau Reja yang digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3). Limbah Non B3 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dan telah mendapat Pengakuan sebagai Importer Produsen Limbah Non B3 dari Direktur Jenderal. Pengakuan sebagai Importer Produsen Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat jumlah dan jenis Limbah Non B3 yang dapat diimpor oleh Importer Produsen Limbah Non B3 beserta ketentuan teknis pelaksanaan importasinya. Menurut Pasal 1 angka (6) dan angka (7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3), Importir Produsen Limbah Non B3 (IP LimbahNon B3) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri yang disetujui untuk mengimpor sendiri Limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksi dari industrinya dan tidak boleh diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain, sedangkan Eksportir Limbah Non B3 adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 dihasilkan dan/atau dikapalkan yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 ke Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/MDag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3), setiap pelaksanaan impor Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 wajib dilengkapi Surat Pernyataan dari Eksportir Limbah Non B3, yang menyatakan bahwa: a. limbah yang diekspor bukan merupakan Limbah B3; dan b. bersedia bertanggung-jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 yang telah diekspornya apabila Limbah Non B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3. Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor sebagian atau seluruhnya terbukti sebagai Limbah B3 Limbah Non B3 dimaksud wajib dikirim kembali oleh IP Limbah Non B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3), diatur bahwa IP Limbah Non B3 wajib menyampaikan laporan tertulis baik melakukan maupun tidak melakukan impor Limbah Non B3 setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan melalui http://inatrade.depdag.go.id, dan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dala

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3). Setiap importasi Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3), wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat sebelum dikapalkan. Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah memenuhi persyaratan teknis, dan ditetapkan oleh Menteri. Suveyor yang telah memenuhi persyaratan teknis adalah telah: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS), berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan sistem informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan d. mempunyai rekam-jejak (track records) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor. Ruang lingkup pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis mencakup: a. identitas (nama dan alamat) importir dan eksportir dengan benar dan jelas; b. nomor dan tanggal Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3; c. jumlah/volume atau berat, jenis dan spesifikasi, serta nomor pos tarif/HS Limbah Non B3 yang diimpor; d. keterangan waktu dan negara pengekspor/pelabuhan muat Limbah Non B3 yang diimpor; e. keterangan tempat atau pelabuhan tujuan bongkar Limbah Non B3 yang diimpor; f. keterangan dari eksportir berupa Surat Pernyataan Surat Pernyataan bahwa: limbah yang diekspor bukan merupakan Limbah B3 dan bersedia bertanggung-jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 yang telah diekspornya apabila Limbah Non B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3.; dan g. keterangan lain apabila diperlukan. Dalam melaksanakan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis, surveyor dapat melakukan kerjasama dengan surveyor yang berada di luar negeri. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis berdasarkan ruang lingkup dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Surveyor wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap bulan pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Untuk bisa memasukan Limbah Non B3 maka perusahaan tersebut harus memiliki izin Importir Produsen (IP) Limbah Non B3. IP Limbah Non B3 merupakan produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah Non B3 yang diperlukan semata mata untuk proses produksinya. Kewenangan pemberian Izin Usaha Limbah Non B3 berada pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan di Jakarta. Untuk mendapatkan Izin Usaha (IU) Limbah Non B3, diajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan diantaranya: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Importir Umum (API-U), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP, Bukti pemilikan/penguasaan gudang penimbunan yang telah diakui oleh departemen teknis/lembaga pemerintah. Dalam hal kegiatan import besi skrap dengan tujuan Indonesia, kemudian ternyata besi skrap tersebut berdasarkan Uji Laboratorium merupakan besi skrap yang positif mengandung Limbah B3, maka memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah B3 yaitu PP No. 18 tahun 1999 dan PP No. 85 tahun 1999. Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1999, diatur bahwa: setiap orang dilarang melakukan impor limbah B3, selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (7) PP No. 18 Tahun 1999 menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata niaga limbah B3 ditetapkan oleh Menteri yang ditugasi dalam Bidang perdagangan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala instasi yang bertanggungjawab. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ditetapkan bahwa impor limbah B3 sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 dan/atau beracun yang sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Jika terjadi suatu impor yang muatannya, misalnya berupa besi skrap yang positif mengandung B3 (Limbah B3) maka berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak dapat diimpor masuk ke

Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), setiap pelaksanaan impor Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 wajib dilengkapi Surat Pernyataan dari Eksportir Limbah Non B3, yang menyatakan bahwa: a. limbah yang diekspor bukan merupakan Limbah B3; dan b. bersedia bertanggung-jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 yang telah diekspornya apabila Limbah Non B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3. Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor sebagian atau seluruhnya terbukti sebagai Limbah B3 maka Limbah Non B3 dimaksud wajib dikirim kembali oleh IP Limbah Non B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku. Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menetapkan bahwa Importir yang mengimpor Limbah Non B3 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Import limbah B3 ataupun pengimporan besi skrap yang mengandung limbah B3 dinyatakan dilarang atau tidak boleh dilakukan, jika tetap dilakukan mempunyai konsekuensi sebagai bentuk pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d UUPPLH, dan terhadap pelaku dapat dikenakan Pasal 106 UUPPLH. Ketentuan Pasal 106 UU PPLH, berbunyi: Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipinana dengan penjara paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,– dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,– Memperhatikan ketentuan UUPPLH, tidak ada toleransi terhadap import limbah B3, termasuk import besi skrap yang mengandung limbah B3. Besi skrap yang mengandung limbah B3 pada dasarnya juga merupakan limbah B3. Jika besi skrap yang diimpor mengandung limbah B3, maka import besi skrap tersebut tidak dapat dilakukan, dan jika impor tersebut tetap juga dilakukan, maka import tersebut merupakan perbuatan yang di larang dan melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf d jo Pasal 106 UUPPLH. Selanjutnya, jika besi skrap yang diimpor tidak mengandung limbah B3 atau sebagai Limbah Non B3, dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur tentang impor limbah non B3 yang harus dipatuhi diantaranya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3). Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3), Setiap importasi Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat sebelum dikapalkan. Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah memenuhi persyaratan teknis, dan ditetapkan oleh Menteri. Surveyor yang telah memenuhi persyaratan teknis yaitu surveyor yang a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); b. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan sistem informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan d. mempunyai rekam-jejak (track records) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3), Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan Menteri teknis terkait untuk membentuk Satuan Tugas penanganan permasalahan importasi Limbah Non B3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan dapat membentuk Tim Pengawasan dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan importasi Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3. Mengimpor besi skrap yang mengandung limbah B3 dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan Pasal 69 ayat (1) huruf d jo Pasal 106 UU No. 32/2009. Dalam hal adanya impurities (pengotor) yang terbawa oleh limbah Non B3 dalam melaksanakan impor yang mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam PP No. 18 tahun 1999 dan PP 85 tahun 1999, berarti limbah tersebut termasuk ke dalam limbah B3, karena sudah masuk ke

dalam limbah B3, limbah tersebut tidak dapat ditolerir masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika impurities (pengotor) tersebut termasuk dalam daftar limbah B3, maka ketentuannya yaitu PP No. 18 Tahun 1999 dan PP No. 85 Tahun 1999. Ketentuan yang lebih rendah tidak dapat menyampingkan ketentuan yang lebih tinggi, hal ini sesuai dengan asas Lex superior derogat legi inperiori (kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan). IV. Importir Limbah Non B3, namun dalam kenyataannya limbah yang di impor tersebut mengandung B3, maka Importir tersebut pada dasarnya telah mengimpor Limbah B3, dan terhadap Importir Produsen Limbah Non B3 (IP Limbah Non B3) wajib mengirim kembali limbah tersebut ke negara asal paling lambat 90 hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka importir dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) jo Pasal 106 UUPPLH. Di Indonesia, fasilitas pengumpulan limbah berbahaya, termasuk bangunan penyimpanan, harus paling tidak berukuran satu hektar. Lokasinya harus bebas banjir dan harus berjarak cukup jauh dari fasilitas umum dan ekosistem tertentu. Jarak minimum ini harus : 150 m dari jalan utama atau jalan raya, 50 meter dari jalan lain; 300 meter dari fasilitas umum seperti areal perumahan, areal komersial, rumah sakit, fasilitas pelayanan medis, hotel, restoran, fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan; 300 m dari perairan seperti garis air pasang laut tertinggi, sungai, daerah pasang surut, empang, danau, rawa, mata air, sumur penduduk; dan 300 m dari areal yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Industri 1. Bekas/sisa pelarut halogenated sebagai berikut : Tetrachloroethylene, trichloroethylene, methylene chloride, 1,1,1-trichloroethena, carbon tetrachloride, chlorobenzene, ortho-dichlorobenzene dan chloronated flourocarbons; dan lumpur.endapan yang berasal dari pengambilan kembali bahan-bahan pelarut tersebut. 2. Bekas/sisa bahan pelarut bukan halogenated sebagai berikut : Xylene, acetone, ethyl acetate, ethyl benzene, methyl isobuthyl, n-buthyl alcohol, cyclohexanone; methanol, toluene, methyl ethyl ketone, carbon disulphide, isobutanol, pyridine, benzene, 2ethoxy ethanol, 2-nitro propane, cresols and cresylic acid dan nitrobenzene, dan termasuk campuran air atau pelarut dan bahan yang tertinggal di dasar tempat dari suatu kegiatan pemurnian pelarut. 3. Lumpur dari pengolahan air limbah dari kegiatan penyelesaian (finishing) pabrik logam, plastic, electroplating, electroless plating, chemical etching dan milling, anodizing, phospating, immersion plating dan pabrik printed circuit board (PCB) yang dipergunakan copper, nickel, chrome, cadmium dan logam berat lainnya. 4. Bekas/sisa larutan rendaman plating batch dan stripping, larutan pembersih, endapan dan residu lainnya dari proses metal finishing yang menggunakan cyanida. 5. Residu dan larutan dari minyak dan penjernihan air asin pada operasi heat treating dimana cyanida mempergunakan dalam proses. 6. Residu kimiawi yang terkontaminasi dengan bahan aktif untuk pestisida, formulasi pestisida termasuk pestisida yang tidak laku dalam pasaran, pestisida diluar ketentuan (off spesifikasi). Datar pestisida ini termasuk insectisida, fungicida, rodenticida dan hebricida. 7. Residu kimiawi yang terkontaminasi dengan bahan aktif untuk pabri farmasi (obat-obatan) pabrik formulasi farmasi. 8. Debu/lumpur pengendalian emisi tungku pembakar listrik (electric furnace) yang digunakan dalam pembuatan baja.

9. Asbes yang telah terbuang atau dibuang. 10. Sisa larutan rendaman dari proses steel finishing. 11. Limbah asam dengan pH < 2.0 12. Limbah larutan basa dengan pH > 12.5 13. Drums, bags dan lain-lain yang kosong bekas menampung bahan kimia berbahaya dan beracun, pestisida dan lain-lain.’ 14. Speny catalyst dari industri penyulingan minyak bumi dan petrochemical. 15. limbah dari rumah sakit antara lain : bagian tubuh manusia yang mengalami pemotongan (katena dioperasi), hewan yang telah mati karena kecelakaan dan hal-hal lain yang menyebabkan penyakit. 16. Bahan mudah meledak dari segala sumber. Limbah Mudah Meledak ( Eksplosive Waste) Limbah ini berbahaya selama penanganannya, baik pada saat pengangkutannya maupun saat pembuangannya, karena limbah jenis ini dapat menimbulkan rekasi hebat dan dapat melukai manusia serta dapat merusak lingkungan. Limbah mudah meledak dapat didefinisikan sebagai : Limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan cepat, suhu dan tekanan yang tinggi yang mampu merusak lingkungan sekitarnya. Contoh: a)Limbah dari pabrik yang menghasilkan bahan eksplosif. b)Limbah kimia khusus dari laboratorium seperti asam prikat (picric acid). Limbah Mudah Menyala/Terbakar (Flammable Waste) Limbah ini berbahaya apabila terjadi kontak dengan buangan (gas) yang panas dari kendaraan, rokok atau sumber api lain karena dapat menimbulkan kebakaran yang tidak terkendalikan baik didalam kendaraan pengangkut maupun dilokasi penanaman limbah (landfill). Limbah mudah menyala/terbakar ini didefinisikan sebagai: Limbah yang apabila didekatkan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan muda menyala/terbakar dan apabila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu yang lama. Contoh umum dari limbah ini adalah : Pelarut seperti benzena, toluena atau aseton. Limbah-limbah ini berasal dari pabrik cat, pabrik tinta dan kegiatan lain yang menggunakan pelarut tersebut; antara lain pembersihan metal dari lemak/minyak, serta laboratorium kimia. Limbah Yang Menimbulkan Korosi/Karat (corrosive waste) Limbah jenis ini berbahaya karena dapat melukai, mebakar kulit dan mata terutama pekerja dilokasi pengelolaan atau dapat terlepas dari limbah B3 lain kelingkungan melalui drum berkarat yang berisi limbah jenis ini Limbah yang menimbulkan korosi/ karat didefinisikan sebagai: Sebagai limbah yang dalam kondisi asam atau basa (ph < 2 atau ph > 12.5) dapat menyebabkan nekrosis (terbakar) pada kulit atau dapat megkaratkan (mengkorosikan) baja. Contoh : a)Sisa-sisa asam/cuka, asam sulfat yang biasa digunakan dalam pembuatan baja terutama untuk membersihkan kerak dan karat. Sisa-sisa asam ini memerlukan pembuangan. b)Limbah pembersih yang bersifat basa (alkaline), limbah ini dihasilkan dari kegiatan pemebrsihan sepereti sodium hidroksida yang digunakan untuk membersihkan produk metal yang akan dicat atau dilapisi bahan lain (electroplated).

c)Limbah asam dari baterai. Limbah asam dihasilkan dari kegiatan pendaur ulangan baterai mobil (accu) bekas.

Limbah Pengoksidasi (oxidizing waste) Limbah ini berbayaha karena dapat menghasilkan oksigen sehingga dapat menyebabkan kebakaran. Limbah pengoksidasi didefinisikan sebagai : a) Limbah yang menyebabkan / menimbulkan kebakaran karena melepaskan oksigen. b) Limbah peroksida (organik) yang tidak stabil dalam keadaan suhu tinggi. Contoh: Zat-zat kimia tertentu yang digunakan di laboratorium seperti Magnesium, Perklorat, dan Metil Etil Keton Peroksida. Limbah Yang Dapat Menimbulkan Penyakit (Infectious Waste) Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti Hepatitis dan Kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah. Limbah ini didefinisikan sebagai : Bagian tubuh manusia, cairan dari tubuh orang yang terkena infeksi dan limbah dari laboratorium yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Contoh limbah jenis ini : a) Bagian tubuh manusia seperti anggota badan yang diamputasi dan organ tubuh manusia yang dibuang dari rumah sakit/klinik. b) Cairan tubuh manusia seperti darah dari rumah sakit/klinik. c) Bangkai hewan yang ditemukan (dinyatakan resmi) terinfeksi. d) Darah dan jaringan sebagai contoh dari laboratorium.

Limbah Beracun (toxic waste) Limbah ini berbahaya karena mengandung zat pencemar kimia yang beracun bagi manusia dan lingkungan. Pencemar beracun ini dapat tercuci dan masuk kedalam air tanah sehingga dapat mencemari sumur penduduk disekitarnya dan berbahaya bagi penduduk yang menggunakan air tersebut. Selain itu, debu dari limbah ini dapat terhirup oleh para petugas dan masyarakat disekitar lokasi limbah. Limbah beracun juga dapat terserap kedalam tubuh pekerja melalui kulit. Limbah ini dikatakan beracun apabila limbah tersebut dapat langsung meracuni manusia atau mahluk hidup lain. salah satu contohnya adalah pestisida, atau limbah yang mengandung logam berat atau mengandung gas beracun. Limbah beracun ini biasanya didefinisikan sebagai : Senyawa kimia yang beracun bagi manusia atau lingkungan hidup, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.