Bahan Ajar Arbitrase & ADR

 

Arbitrase Alter Alternativ native e Dispute Resolution (ADR) Alternatif Alter natif Pen Penyelesaian yelesaian Sengk Sengketa eta Presented by: DR. M.Ali Hanafiah Selian, SH.MH

1

 

Jenis Sistem Hukum Yang Dikenal •

Civil Law – di dian anut ut Neg Negara ara Erop Eropa a Konti ontine nen ntal

•

Comm Co mmon on Law Law – dia ian nut Negara Anglo Saxon

•

Hukum Agama   – dianut sebagian Timur Teng engah, ah, Asia Asia dan dan Neg Negara ara Vati tik kan

•

Huk Hu kum Ada datt

•

Hukum Negara blo lok k Tim imu ur (Sosiali liss)

•

Hukum Campuran (Pluralistik) antara Civil Law & Common Law

 

Peta Pet a Pembagian Sistem Hukum

 

Civil Law •

•

Hampir 60% dari populasi penduduk dunia tingga ggal di negara yang menganut sistem hukum Civil Law. Sistem hukum Civil Law ini berasal dari kaisar romawi tepatnya pada masa peme pe meri rin ntahan ahan Kaisa aisarr Yusti ustini nian anus us ya yang ng me meme meri rin ntah rom omaw awii pada sekitar abad ke-5 antara 527 sampai dengan 565 M. Civil law adalah sua suatu sis sistem hukum dengan ciri-c i-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut dalam penerapannya oleh hakim. Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi ”tidak ada hukum selain undang-undang”. Dengan kata lain hukum huk um sel selalu alu diiden diidentif tifik ikasi asika kan n denga dengan n un undan dang-u g-und ndang ang..

 

•

Sumber hukum utama pada sistem hukum ini adalah hukum tertulis yang berbentuk peraturan perundang-undangan. peraturan perunda ng-undangan. Hal tersebut tersebut ditujukan agar hukum dapat memberikan kepastian hukum (rechts zerkerheid ) karena kepastian yangini. menjadi tujuan utama darihukum-lah sistem hukum

 

•

Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketasengketa yang terjadi telah tersedia sengketa tersedia un undangdangundang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itujenis dengan telah tersedianya ter sedianya berbagai hukum tertulis akan lebih menjamin adanya k kepastian epastian hukum dalam proses penyelesaiannya. penyelesaiannya.

 

•

Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undangundangnya. Hukumkarena tertulissifat pada suatu saat akan ketinggalan zaman statisnya. Oleh karena kare na itu, sistem hukum ini tidak dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagaisebagai alat undangundang. Hakim tak ubahnya abdi undangundang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

 

Common Law •

Awalnya diterapkan dan mulai berkembang pada abad 16 di Inggris, kemudian menyebar di negara  jajahannya.  jajahanny a.

•

Dalam sistem ini tidak ada sumber hukum yang tertulis, seperti UU. Sumber hukum hanya kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan peng adilan/k /keput eputusan usan peng pengadilan adilan..

•

Sumber hukum utama dan primernya adalah yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dan terpelihara melalui proses pengadilan berupa putu pu tusa san n haki hakim. m.

 

•

•

Kelebihannya hukum anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zyaman am dan as ar tn aren a hu huk um-h ulm angandida benrlamkasy ukyaarak n aka aadtny alaya h khar uena kum tikdum ak -huk teuku rtu is (Com (C ommo mon n la law) w).. Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang tm ee rjnaymeiln enaasadla ah sar d hiuakm ub mil undtaurki esdaeiknagnan pbearikk,arkaa/rm hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tida ti dak k te tert rtul ulis is..

 

Sistem Peradilan Indonesia sebagai sistem peradilan Eropah Kontinental •

•

1. Tidak berlaku sistem precedent 2. Tidak berlaku sistem jury

•

•

•

•

3. Tidak proses sebelum per peradilan adilan berupaalat pre trial (utkada hal-hal umum) & discovery (tentang bukti, untuk menghindari alat bukti dadakan) 4. Tidak ada proses eksaminasi silang 5.Saksi de auditu tidak berlaku hampir tanpa kecuali ( Anglo saxon banyak pengecualiannya) 6.Ganti rugi lebih terperinci

 

•

•

•

•

•

•

•

7.Kasasi diperkenankan utk semua kasus 8.Ada Mahkamah M ahkamah Konstitusi 9.Mulai dikenal Dissenting Opinion tetapi tidak mengenal Concurring Opinion 10. Contem of Court tidak populer 11.Rule of Admissibility tidak jelas 12.Advokat kurang aktif & kurang dinamis di dlm sidang pengadilan 13.Recording Pengadilan kurang bagus

 

Lingkup Peradilan Indonesia •

1.Peradilan 1.Per adilan Umum

•

2.Peradilan Agama

•

3.Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 4.Peradilan Militer

•

5.Mahkamah Konstitusi

•

6.Arbitrase

•

 

•

•

•

•

•

• •

•

7.Peradilan Khusus 7.Peradilan K husus Dlm Per Peradilan adilan Umum A.Peradilan Niaga B.Peradilan Anak B.Peradilan C.Peradilan HAM D.Peradilan Pajak E.Peradilan Tipikor F.Peradilan Perikanan G.Pengadilan G.Peng adilan Hubungan Hub ungan Industrial

 

•

•

8.Semi Pengadilan A.Komisi Pengawas Persaingan Usaha

•

B.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen C.Dewan Kehormatan Profesi

•

D. DLL

•

 

Arbitrase, apakah Badan Peradilan? • • •

Ada 2 pendapat yang muncul: 1. Bukan Badan Peradilan Peradilan Argumentasinya, bahwa badan atau lembaga peradilan haruslah berasal atau lahir dari kekuasaan tertinggi negara di bidang yudikatif. Dalam lam hal ini ini maka aka negara mendirikan pengadilan dan mengangkat hakim-hakimnya. Sementara dalam hal ini Arbitrase tidak memiliki sifat ini. Sementara Arbitrase dibentuk oleh & untuk dari kalangan pengusaha, bukan lahir dari turunan kekeu ekeusa saan an neg negar ara a di bida bidang ng yudi yudik kat atif if..

 

•

•

•

•

• • •

•

2. Arbitrase adalah bentuk peradilan Hall in Ha inii mi misa sallnya pa pan ndan ang gan dar arii Seti tia awan yan ang g me men nyatak akan an bahw ahwa Arbitrase adalah suatu bentuk peradilan.Ia adalah suatu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Karakateristik suatu perad per adil ilan an ta tamp mpak ak pa pada da ar arbi bitr tras ase: e: -Arbitrase memiliki kelembagaan, yaitu lembaga arbitrase yang memfasilit memf asilitasi asi arbit arbitras rase e - Ia memiliki hakim, yaitu kelengkapan suatu badan peradilan, term te rmasu asuk k se sekr kret etar aris is at atau au pa pani nite terra - Ar Arbi bitr trase ase me memu mutu tuss se seng ngk ket eta a - Me Mene nent ntuk ukan an st stat atus us hu huk kum um/p /per eris isti tiwa wa hu huku kum m - Me Meng ngel elua uark rkan an pu putu tusa san n - Me Memi mili lik ki kekuatan hukum yg dia iak kui per era atu turran per UU gan

 

 eny  en yebab ebab Terja Terjadi din nya engk engket eta a •

Wanprestasi: ingkar janji

•

Perbuatan melawan hukum

•

Kerugian salah satu pihak

•

Ada pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.

 

PENYELESAIAN PENYE LESAIAN SENGKET SENGKETA A

LITIGASI

NEGOISASI PENYELESAIMEDIASI

AN SENGKETA APS / ADR

KONSILIA SI

DI LUAR

LITIGASI

ARBITRASE

 

 en enye yele lesa saia ian n engk engket etaa Melalui litigasi  Peradilan Umum 

Peradilan Negeri  Peradilan Tinggi  Mahkamah Agung  

Peradilan Niaga 

 Peradilan Agama   Peradilan Militer  Peradilan Tata Usaha Negara

Melalui Non-Litigasi  Mediasi  Negoisasi  Konsolidasi   Arbitrasi

 

LITIGASI & NON-LITIGASI LITIGASI 

NON - LITIGASI 

Berdasarkan Berdasark an sistem yang sudah baku

Berdasarkan konsensus

Menerapkan hukum secara ketat

Cenderung menggunakan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan

Terbuka, diketahui oleh publik

Rahasia

Kemungkinan banding, mengandung resiko proses yang memakan waktu lama

Putusan tergantung metoda yang dipilih; dapat final (arbitrase), dapat juga tidak

Formal

Fleksibel

 

LITIGASI •

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, artinya sengketa yang terjadi diperiksa dan diputus oleh hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009, UU tentang Kekuasaan Kehakiman. UU ini mengatur penyelesaian melalui peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan Umum adalah PN & Peradilan khusus dalam hal ini adal ad alah ah Per erad adil ilan an Niag Niaga. a.

 

Karakteristik penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi: • •

•

•

•

•

Prosesnya sangat formal Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim) Para Par a pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding) Orientasi ke pada fakta hukum ( bukti-bukti formil) Persidangan bersifat terbuka

 

PENYELESAIAN SENGKET SENGKETA AB BISNIS ISNIS •

•

Cara yang dapat ditempuh penyelesaian Hutang Piutang :

•

Gugatan ke PN Mediasi atau Negosiasi

•

Melalui Arbitrase

•

Eksekusi Hak Jaminan Kebendaan milik Debitur Eksekusi Kepailitan

•

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

•

 

Kelebihan sistem litigasi •

•

•

Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa sengk eta dapat diperiksa melalui jalur ini) Biaya yang relatif lebih murah (Salah satu azas peradilan Indonesia adalah Sederhana, Cepat dan Murah)

 

Kekurangan sistem ini •

Partner asing (apabila sengketa terjadi antara perusahaan dalam negeri melawan perusahaan luar negeri atau belum memberikan kepercayaan kepada efektivitas hukum di Indonesia

•

Proses peradilan memakan waktu yang lama. Karena terbukanya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum atas putusan hakim, melalui banding, kasasi dan peninjauan k kembali. embali.

 

•

Hakim yang “awam”, pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. Namun, jika sengketa yang terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara. Tentunya hal ini akan mempersulit penyusunan putusan yang adil ses esu uai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh mueknuom lankya utnidta ukk ad maem nh a h atearuiktsiadaksujealtaus. p Jaedrikatridaakka broele ada hakim yang ang menolak per erk kara. apalagi hanya karena ena dia di a tida tidak k meng mengua uasa saii bida bidang ng seng sengk keta eta terse ersebu but. t.

 

Non Litigasi UU No.30/1999 Pasal 1 butir 10:  Alternatif Seng Se ngke keta taPenyelesaian ad adal alah ah lemb lembag agaa penyeles peny elesaian aian seng sengketa keta atau at au be beda da pe pend ndap apat at mela melalu luii prosedur pros edur yang disep disepakat akatii para pihak, yakni penyeles peny elesaian aian di luar  peng pe ngad adililan an de deng ngan an car caraa : konsultasi, negosiasi, mediasi, medi asi,nkonsilias kons pe penil nilaia aian ahl ahlii iliasii atau

PENYELESAIAN SENGKETA  ARBITRASE

APS / ADR  KONSULTASI NEGOSIASI MEDIASI KONSILIASI PENILAIAN AHLI LAIN-LAIN

 

Tabel Penyelesaian Sengketa PENYELESAIAN SENGKETA SENGKETA

ADJUDIKASI

ADJUDIKASI SEMU

NON ADJUDIKASI

Litigasi Early Neutral Evaluation

Konsiliasi

 Arbitrase Mediasi Mediasi Arbitrase Negosiasi Mini Trial Ombudsman

Summary Jury Trial ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Neutral Fact Finding

28  

PROSES PROSE S AJUDIKASI PUTUSAN

 

•

•

Penentu Putusan : Pihak Ketiga yang Netral Prosedur : Berlawanan/ Berhadapan Masing-masing pihak berusaha mengemukakan bukti dan pendapat yang berlawanan dengan cara meyakinkan

HAKIM/  ARBITER 

pengambil keputusan untuk berpihak kepadanya •

BERDASAR  HAK 

PIHAK A

PIHAK B

Fokus : Hak Legal dan Kejadiankejadian yang mendahuluinya (sebelumnya)) (sebelumnya

 

PROSES NON-AJUDIKASI •

MEDIATOR/ KONSILIATOR 

Penentu Hasil Ahir (Kesepakatan) : Para Pihak 

Mediator tidak berwenang membuat keputusan •

BERDASAR  KEPENTINGAN

Para Pihak berkomunikasi dan bekerja sama untuk PIHAK B

PIHAK A

Prosedur : Tidak Konfrontatif  Konfrontatif 

•

mencapai konsensus Fokus : Memecahkan Masalah Dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak (keinginan dan keberatan)

KESEPAKATAN

 

SENGKETA MELALUI ARBITRASE  Sengketa di bidang

perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan pera pe raturan turan perundang-

•

undangan dikuasai sepenuhnya sepenuhnya oleh ol eh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian (hukum keluarga, pailit dan penyelesaian penyelesaian susunan pengurus & perubahan permodalan dalam perseroan). Pasal 5 UU No. 30/1999

 

RUANG LINGKUP ARBITRASE •

•

•

•

•

•

•

•

•

Bidang industri; Bidang keuangan;pedagangan; keuangan;pedagangan; Bidang Hak kekayaan intelektual Bidang waralaba / franchising; Bidang telekomunikasi nasional dan inter; Bidang lingkungan; Bidang penerbangan; Bidang perbankan spt. Kartu kredit Bidang-bidang lain yang telah disepakati, seperti cyber law, Keterbukaan Informasi

 

Pengertian Arbitrase •

Kata “arbitrase” berasal dari kata arbitrare (bahasa bahas asa a Latin) yang maknanya adalah kewenangan memutus seng se ngk ket eta a be berd rdas asar arka kan n keb ebij ijak aksa sana naan. an. Arbi Arbitr tras ase e ju jug ga di dik kenal enal dengan sebutan atau istilah lain yang mempunyai arti sama, seperti: perwasitan atau arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), arb rbiitrage atau schiedsru sruch (Jerm rma an), arbitrage (Prancis) yang berarti kekuasaa saan menyelesai saikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase di Indonesia dikena dik enall denga dengan n “perwasitan” se seccara ara le leb bih jelas elas dap apa at dil ilih iha at dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1950, yang mengatur tentang acara dalam tingkat banding terhadap putusanputusan wasit, dengan demikian orang yang ditunjuk mengatasi sengketa tersebut adalah wasit atau biasa disebut “arbiter”.

 

Penge engert rtian ian Ar Arbi bitr tras ase e

 Berdasarkan

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian ian arbitra trase yang dibu ibuat sec secara tertulis oleh ol eh pa parra pi piha hak k yan ang g be berrse seng ngk keta.

 

Penjelasan Pengertian Arbitrase (1) •

•

Sengket Sengk eta a per perdat data a = pe perdata khusus dalam ruan ru ang g ling lingk kup huk hukum per perdag dagang angan, an, (ps. (ps. 5 (1) (1)  jo. 66 (b) UU No.30/1999 (penjelasan), yang meli me lipu puti ti : perniagaan, perbankan, keuangan, keuangan,  penanaman modal, industri dan hak k kek ekayaan ayaan intelektual. (state) court Diluar Dilu ar Perad eradil ilan an umum umum = out of (state) dispute settlement. Ps. 1 ke-1, jo. Ps 3, Ps. 11 (2) UU No.30/1999;

35  

Penjelasan Pengertian Arbitrase (2). •

•

•

Berdasarka Berdasa rkann perj. arbitra arbitrase se = kes kesepa epakat katan an ter tertul tulis is para pihak untuk menyelesaikan sengketa yg akan  terjadi (pactum de compromi tendo) atau sengketa yg te terj rjad adi i (a (act cta a va van n co comp mpro romi mise se). ). Ps P s 1 ke ke-3 -3, , Ps. Ps . 4 (2), 7, 9 (1,3), 11 (1) UU No.30/1999; Dibuaat par Dibu araa pi piha hakk bers berseengketa = su suby byek ek huku hukum m mennur me urut ut hukum perda datta mau maupun hukum ukum publik. Oran Or angg pe pero rora rang ngan an se seba baga gaii pr prib ibad adii ma maup upun un,, ba bada dann hukum perdata maupun badan hukum publ bliik. Ps. 1 (2) UU No.30/1999.

36  

KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE •

•

Pasal 5 ayat (1) : “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.  Ayat (2) : “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”. perdamaian”.

37  

•

•

•

Catata Cata tann : Norm No rmaa tter erka kand ndun ungg ay ayat at (1) (1) : ap apaa ya yang ng di dima maks ksud ud dengan “se seng ngke keta ta perd perdaga aganga ngann” dap dapat at ditaf ditafsi sirk rkan an darri penjelas da asan an Pasal asal 66 hu hurruf “b”, uf “b”, yang meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal,, industri modal industri,, dan HKI yang dik dikuasa uasaii sep sepenuh enuhnya nya oleh ol eh pihak ihak be bers rsen enggke keta ta.. Norm No rmaa te terk rkan andi ding ng ay ayat at (2) (2) : sec secar araa a co cont ntra rari rio, o, komp ko mpet eten ensi si abos aboslu lutt arbi arbitr tras asee menc mencak akup up se seng ngke keta ta yang ya ng ppen enye yele lesa saia iann nnya ya dapa dapatt dila dilaku kuka kann me mela lalu luii perdamaian.

38  

•

•

Perhatikan ketentuan pasal 303 UU 37/2004  tentang Kepailitan Kepailitan & Pen Penundaan undaan Kewajiban Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa dalam perkara kepailitan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Niaga, meskipun para pihak telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase. Dengan perkataan lain, adanya perjanjian arbitrase dalam perkara kepailitan, tidak menghilangkan kompetensi absolut Pengadilan Niaga.

39  

SEJARAH ARBITRASE DI •

•

•

INDONESIA

Eksistensi arbitrase sudah dikenal sejak jaman penjajahan dan diatur dalam Reglement op de Burgerlijke Burg erlijke Rechtsvoerdering (RV) Stb. 1847 – 52, Pasal 615 s/d 651. Pada dasarnya hanya berlaku bagi penduduk Hindia Belanda, golongan Eropa. Berdasarkan Ps. 377 HIR/705 RBG, bagi golongan Bumiputera dapat menggunakan arbitrase, dengan syarat melakukan penundukan hukum terhadap RV. Pada saat itu terjadi penggolongan penduduk Hindia Belanda, menjadi 3 golongan, yakni Gol. Eropa, Gol Timur  Asing (Tionghoa dan bukan Tionghoa), serta Gol Bumiputera yang masing2 tunduk pada hukum perdata berbeda (Ps. 131 dan 163 Indische Staatsregeling).

40  

BLACK Law Dictionary mengatakan:

ARBITRATION : “ The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the arbitrator s award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement arrangement for taking and abiding by the ’

 judgment of formalities, selected persons pers ons in some disputed disputedand matter, matter , instead of carrying it to avoid the the delay, the expense vexation of ordinary litigation “Penyelesaian dari sebuah sengketa kepada pihak ketiga yang dipilih oleh keputusan arbitr itrasi yang dikeluarkan setelah men end deng engarkan pendapa apat dari para pihak. Sebuah pen enyu yussunan untuk mengambil dan mengikuti keputusan yang telah diambil oleh orang orang yang terpilih dalam masalah sengketa, dari da ripa pada da memb membaw awan any ya untu untuk k meng menghi hind ndar arii for orma mali littas as,, penu penund ndaa aan, n, bia biaya da dan n kekes ekesal alan an yang yang terja erjadi di pada pada pros proses es li liti tig gasi asi yang yang bias biasa. a.” ”

 

Arbitrase

SUBEKTI mengat men gatakan akan : “Arbitrase itu adalah perselisihan (perkara)

penyelesaian suatu oleh seorang atau

beberapa orang wasit (arbiter) yang bersamasama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan”

 

SUMBER HUKUM ARBITRASE DI INDONESIA •

•

•

•

•

UU No. 30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Penyelesaian Sengketa (mencabut Pasal 615 s/d 651 Reglement Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering Rechtsvordering Stb 1847-52, Konvensi YorkAwards 1958 – yang Convention Conven tion on Recognition and Enforcem Enforcement ent of ForeignNew Arbitral diratifik diratifikasi asithe oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres No.34/1981; Konvensi Washington 1965 – Convention on the Settlement of Investment Disputes between between States and Nationals of other States States yang dir diratifikasi atifikasi oleh Pemerintah Pemerin tah Indonesia berdasarkan UU No.5/1968. UU 1/1967 (UUPMA) sebagaimana diubah & ditambah dengan UU 11/1970 yang kemudian dicabut dengan UU No. 25/2007 (UUPM), PERMA No.1/1990 tentang Prosedur Pelaksanaan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

43  

UU 30/1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENY. SENGKETA MERUPAKAN SUMBER HUKUM UTAMA ARBITRASE INDONESIA Sistematika : Terdiri dari 11 Bab, 82 Pasal, dilengkapi dengan Penjelasan. Pengaturan Arb rbiitrase dalam 81 Pasal, sedangkan pengaturan Altter Al erna nati tiff Peny enyeles elesai aian an Seng Sengk keta lai ainn nny ya (n (neg egos osia iassi, medi medias asii, konsilias asii) hanya dalam 1 Pasal (yakni kni pada Pasal 6 saja). a).

Catattan : Cata Arbitrase dilakukan sesuai dengan syarat, prosedur, serta proses yang diatur “hukum acara arbitrase” yang dalam bebe be apa hal l mi miri deng uku acar per dat ang berl d i ber Pernap gaadiha lan. Arip dp apde unngan pan adahuk neugm osac iasara i,ampe edrda iastiadyaan n gkobe nsrlak ilaku iasui dapat dilakukan sesuai kehendak para pihak tanpa harus meng me nggu guna nak kan hu huk kum acar ara a ter ertten enttu. Kecu cual alii me medi dias asii di mu muk ka Pengadilan (Perm rma a No.02/2003) yang dilakukan sesuai acara mediasi.

44  

ARBITRASE : BENTUK

LINGKUPNYA

DARI SEGI BENTUKNYA, DIBEDAKAN MENJADI DUA MACAM : 1. ARBITRASE INSTITUSIONAL. 2. ARBITRASE AD HOC.

DARI SEGI DUA MENJADI LINGKUPNYA, MACAM : DIBEDAKAN 1. ARBITRASE NASIONAL. 2. ARBITRASE INTERNASIONAL.

45  

ARBITRASE LEMBAGA (INSTITUTIONAL ARBITRATION) •

•

•

•

•

•

•

Disebu Dise butt ju juga ga se sebbag agai ai ar arbi bitr tras asee pe perm rman anen en ya yanng eksi ek sist sten ensi siny nyaa se seng ngaj ajaa di didi diri rika kann ol oleh eh ko komu muni nita tass te tert rten entu tu dala lam m rangka untuk melay ayaani kebutu tuhhan jasa peny pe nyel eles esai aian an se seng ngke keta ta pa para ra pi piha hakk be bers rsen engk gket eta. a. Misalnya, di Indonesia : BANI BA NI,, di didi diri rika kann ol oleh eh KA KADI DIN. N. BAMUI, BAM UI, didi didirik rikan an ole olehh MUI & BANK BANK MUA MUAMAL MALLA LAT  T  se seka kara rang ngdid be beru ruba bahh ole me menj adii BA BASY SYAR ARNA NAS S M, BBEJ, BAPMI, BAP MI, didiri irikan kan oleh hnjad BAP BAPEPA EPAM, M, H HKHP KHPM, EJ, dll BAOR BA ORI,I, did didir irik ikan an ol oleh eh KO KONI NI,, dll

46  

LEMBAGA ARBITRASE INTERNASIONAL •

•

•

•

•

•

•

American Arbitration Association (AAA) berkedudukan di New York, International Chamber of Commerce Court of Arbitration (ICC) di Paris, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington DC, Stockholm Chamber of Commerce (SCC) di Stockholm, London Court of International Arbitration (LCIA) Permanent Netherlands,Court of Arbitration (PCA) di Hague Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Kualalumpur Regional Centre for Arbitration (KRCA),

•

dll

47  

LEMBAGA ARBITRASE DI INDONESIA •

•

•

•

•

•

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI) kemudian berganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI). Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI). DLL

48  

ARBITRASE AD HOC •

•

 Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu yang telah  terjadi, sehingga sehingga bersifat insidentil atau atau “case by case ”. ”. Karena sifatnya insidentil, maka arbitrase ad hoc dengan sendirinya menjadi bubar telah setelah sengketa dagang yang diajukan kepadanya dijatuhkan putusan.

49  

 ARBITRASE BERDASARKAN RUANG LINGKUPNYA •

•

•

DIBEDAKAN MENJADI 2 MACAM :  ARBITRASE NASIONAL, DAN  ARBITRASE INTERNASIONAL/ASING. UU NO. 30/1999 TIDAK MEMBERIKAN PENGERTIAN YANG JELAS TENTANG APA YANG DIMAKSUD DENGAN ARBITRASE NASIONAL MAUPUN ARBITRASE INTERNASIONAL.

50  

PENGERTIAN ARBITRASE INTERNASIONAL DAPAT DITAFSIRKAN DARI PENGERTIAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

•

Pasal 1 (9) UU No.30/1999 “Pu “Putus tusan an Ar Arbi bitr trase ase Internasional”” adalah : “….put Internasional “….putusa usann ya yang ng dij dijatu atuhk hkan an oleh ol eh su suat atuu lemb lembag agaa at atau au ar arbi bite terr pero perora rang ngan an di luar luar wililay ayah ah huku hukum m Repu Republ blik ik In Indo donnes esia ia,, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter pe pero rora rang ngan an ya yang ng menu me nuru rutt kete ketent ntua uann hu huku kum m Repu Republ blik ik In Indo done nesi siaa dian di angg ggap ap seba sebaga gaii su suat atuu pu putu tusa sann ar arbi bittra rasse internasional”. internasional ”.

51  

PENGERTIAN ARBITRASE INTERNASIONAL DAPAT DITAFSIRKAN DARI PENGERTIAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL •

Bertolak dari rumusan pasal 1 ayat (9) UU No. 30/1999, maka yang dimaksud dengan  Arbitrase Internasional ada adalah lah Arbitrase yang putusannya dijatuhkan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, atau yang menurut hukum Indonesia dianggap sebagai Arbitrase Internasional.

52  

PENGERTIAN ARBITRASE INTERNASIONAL DAPAT DITAFSIRKAN DARI PENGERTIAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL •

Bertolak dari rumusan pasal 1 ayat (9) UU No. 30/1999, maka yang dimaksud dengan  Arbitrase Internasional ada adalah lah Arbitrase yang putusannya dijatuhkan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, atau yang menurut hukum Indonesia dianggap sebagai Arbitrase Internasional.

53  

UU NO.30/1999 TIDAK MEMBERIKAN BATASAN JELAS TENTANG MAKNA ARBITRASE NASIONAL DAN ARBITRASE INTERNASIONAL •

•

•

UU No.30/1999 menggunakan istilah “arbitrase internasional”. Perma No. 1/1990 menggunakan istilah “arbitrase asing”, Konvensi New York, 1958, menggunakan istilah “foreign arbitration”. masing masing istilah digunakan saling bergantian untuk maksud yang sama (interch nge le).

54  

Sumber Hukum Arbitrase

•

•

UU RI RI No No.3 .30 0T Tah ahun un 19 1999 99 tten enttan ang g Ar Arbi bitr trase ase da dan n Altern Alt ernat atif if Pen enye yelesa lesaian ian Seng Sengk ket eta a Per erat atur uran an Ma Mahk hkam amah ah Ag Agun ung g No No.. 1 T Tah ahun un 19 1990 90 tent te ntang ang Tat ata a Car Cara a Pel Pelaks aksana anaan an Pu Putu tusan san Arb Arbitr itrase ase Asing

 

Asas –Asas Arbitrase

•

Asas kesepakatan/ Kebebasan Berkontrak ( pacta  pacta sunt sunt servanda dan itikad baik) dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua persetujuan persetujuan yang yang dibuat dibuat sesuai dengan UU berlaku berlaku sebag sebagai ai UU bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Persetujuan Per setujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

artinya kesepakatan para pihak menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase arbitrase dengan dengan adanya klausula arbitr arbitrase ase  Pasal 1338 KUHPerdata, merupakan UU bagi Para Pihak  Law of The Parties

 

Asas –Asas Arbitrase Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan Para Pih Pihak maupun ant antara arbitter it arbi itu u se send ndir iri; i;

yaelap Aspaesnye lim lesitaaiatinf , paerrtsineyliasiha ad nanm lueimabrabtiatsraasne, dyaalaitm u terbatas pada perselisihan-perselisihan dibidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sai se sep penuhnya ole leh h para pihak;

 

Asas –Asas Arbitrase

Asas final dan binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan mengikat yang tidak bersifat dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase.

 

PROSES PENYELESAIAN PENY ELESAIAN SENGKET SENGKETA A EKONOMI SYARIAH I.

DASAR :

1. PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 2. PERMA No 2 Tah ahu un 2015 ten enttang ang tata cara ara penye pen yeles lesaia aian n gugat gugatan an sed sederh erhana ana 3. PERM PERMA A No 5 Tah ahun un 20 2016 16 Tent entan ang g sert sertif ifik ikas asii Haki Hakim m Ekonomi Syari’ah 4. PERMA No 14 tahun ahun 2016 tentang ang tata cara ara penyele pen yelesaian saian Perk Perkara ara Ekonom Ekonomii Syariah Syariah

II II..

II III. I.

CA CARA RA MEN ENY YEL ELES ESAI AIKA KAN N SENG SENGKE KET TA EK EKON ONOM OMII SYAR ARIA IAH H 1.

Gugatan Sederhana

2.

Gugatan Cara Biasa

TATACAR ARA A PEM PEMER ERIK IKS SAA AAN N PE PERK RKAR ARA A DE DENG NGAN AN ACARA CARA SEDE SEDERH RHAN ANA A 1.

Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis atau pendaftaran

perkara perk ara secara secara elektro elektronik nik 2.

Terh rhad adap ap perk rkar ara a nilai ilain nya pa palling ing ban any yak Rp. 200.000 000.00 000 0

 

3.

Pembuktiaanya sederhana

4.

Para pihak terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tida tidak k bole leh h lebi lebih h dar arii satu satu,, kecua ecuali li memi memili liki ki kepen epenti ting ngan an hukum ukum yang ang sama.

5.

Tergugat yang ti tid dak diketahui tempat tingg gga aln lny ya, tid ida ak dapat diajukan gugata gug atan n seder sederhana. hana.

6.

Penggugat dan Tergugat berdomisili daerah hukum Pengadilan yang sama.

7.

Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap perrsida pe sidang ngan an deng dengan an atau atau tanp tanpa a di dida damp mpin ingi gi oleh oleh kuas kuasa a hu huku kum. m.

8.

Gugatan diajukan :

a. Langsung ke Kepaniteraan PA b. Melalu Melaluii penda pendafta ftara ran n elektr elektroni onik k c. Meng Mengis isii bl blan ank ko

9.

Wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir pada saat pendaftaran.

10. Panitera melakukan sederhana

pemeriksaan

syarat

pendaftaran

gugatan

11.. Panit 11 aniter era a meng mengem emba bali lik kan gug gugatan atan yang yang ti tida dak k meme memenu nuhi hi syar yarat 12. Pendafta ftaran gugatan sederhana ana dicatat dalam register khusus untuk

perka per kara ra gugat gugatan an sederh sederhana ana))  

13. Proses pendaftaran, Penetapan hakim dan Penunjukan PP pali pa ling ng la lamb mba at 2 hari hari.. 14. Dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim menilai sederhana atau at au tidakn tidaknya ya pembukt pembuktian. ian. 15. Apabila Hakim berpendapat gugatan tidak seder sed erha hana na,, Haki Hakim m menge mengelua luark rkan an penet penetap apan an :

termasuk

a. Gug Gugatan atan buk bukan sede sederh rhan ana a b. Cor Coret dari dari regi regist ster er perk perkar ara a c. Perin erinttah meng mengem emba bali lik kan sisa sisa panj panjar ar 16. Terhadap penetapan tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum. 17. Dalam hal penggugat tidak hadir pada sidang pertama, tanpa alasa al asan n yang sah, sah, gug gugatan atan diny dinyatak atakan an gugu gugurr. 18.. Tergu 18 ergug gat ti tida dak k ha hadi dirr pada ada sida sidang ng pert pertam ama, a, dila dilak kukan pang panggi gila lan n kedua. 19. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang kedua, Hakim

memutus memu tus perkar perkara a tersebu tersebut. t.  

20. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Haki Ha kim m memut memutus us perka perkarra ter tersebut sebut.. 21. Dalam hal Tergugat pada sidang pertama hadir, pada sidang kedua edua ti tida dak k ha hadi dirr tanpa anpa alas alasan an yang ang sah, sah, gug gugatan dipe diperi rik ksa dan dan diputus secara secara kontr kontradict adictoir oir.. 22. Terhadap putusan tersebut, Tergugat dapat mengajukan keberatan. 23.. Dala 23 Dalam m pen penyeles elesai aian an gug gugatan sede sederh rhan ana, a, Haki Hakim m wajib ajib berpe erperran aktif : a. Memb Member erii penj penjel elas asan an seca secarra seim seimba bang ng kepad epada a par para piha pihak k b. Meng Mengup upay ayak akan an peny penyele elesa saia ian n perk perkara ara secar secara a dama damaii c. Dapat menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdam per damaian aian diluar diluar persid persidang angan an d. Menu Menunt ntun un par para piha pihak k dala dalam m pemb pembuk ukti tian an c. Menj Menjel elas ask kan upa upaya huk hukum yang ang dapa dapatt dite ditemp mpuh uh 24. Perdamaian yang dimaksud, mengecualikan ketentuan yang

diat iatur dalam PERMA No. 1 / 2016 Tentang Media ediassi.  

25. Apabila terjadi Perdamaian.

perdamaian,

Hakim

membuat

Putusan

Akta

26.. Putu 26 Putusa san n Akta Perda erdama maia ian n ti tida dak k dapa apat diaj iajukan upa pay ya Huk Hukum apap apapu un. 27. Apabila terjadi perdamaia ian n diluar persidangan ngan,, dan tidak dilap laporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. 28.. Gug 28 Gugatan atan se sed derh erhana ana ti tid dak dap apa at dia iaju juk kan provis ovisi, i, ek ekssepsi epsi,, rek ekon onp pens ensi, interp int erpens ensi, i, re repli plik, k, dupli duplik k atau atau kesim kesimpu pulan lan.. 29. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama. 30. Gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. 31. Terhadap

gugatan

yang

dibantah,

pemeriksaan

pembuktian

berdas berd asar arka kan n hu huku kum m acar acara a yang yang berl berlak aku. u. 32. Segala putusan dan penetapan Pengadilan dalam bidang Ekonomi Syari’ah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memu me muat at prin prinsi sipp-pr prin insi sip p syari’ah yang dijadikan dasar (Dalam pertimbang perti mbangan an Hukum) Hukum)

 

33. Putusan terdiri dari : a. Kepala Putusan / Penetapan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (aksara arab) diikuti DEMI KEAD KE ADIL ILAN AN BERD BERDAS ASAR ARKA KAN N KETU KETUHA HANA NAN N YANG ANG MAHA MAHA ESA b. Iden Identi tita tass Para ara Piha Pihak k c. Urai Uraian an si sing ngk kat meng mengen enai ai dudu duduk k perk perkar ara a d. Pertim ertimba bang ngan an Huku Hukum m e. Amar Amar Putu Putusa san n 34.. Dala 34 Dalam m hal hal par para piha pihak k tida tidak k ha hadi dirr, pen penyam ampa paia ian n pemb pember erit itah ahua uan n putu pu tusa san, n, pali paling ng la lamb mbat at 2 hari hari sete setela lah h putu putusa san n diuc diucap apk kan. an. 35. Apabila para pihak meminta salinan putusan, diberikan paling lamb lamba at 2 hari hari sete setela lah h putu putusa san n diuc diucap apk kan. an. 36.. Diad 36 Diadil ilii Haki Hakim m Tungg unggal al.. 37.. Upa 37 Upaya Huku Hukum, m, meng mengaj ajuk ukan an keber eberat atan an 38. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putus pu tusan an diuca diucapk pkan an / Pembe Pemberi rita tahu huan. an.

39.. Keber 39 ebera atan diaj diajuk ukan an ke Ketua etua PA deng dengan an meng mengis isii blan blangk gko o  

40.. Keber 40 eberat atan an yang ang diaj diajuk ukan an mela melamp mpau auii bata batass wakt waktu, u, di din nyatak atakan an Tidak Ti dak dapa dapatt dite diteri rima ma deng dengan Peneta enetapa pan n Ketua Ketua Pengad engadila ilan n 41.. Dasar 41 Dasarn nya Pene Peneta tapa pan n surat surat keter eteran ang gan Panit aniter era a 42.. Keber 42 ebera atan meme memenu nuhi hi syara arat diad diadil ilii Maje Majeli liss Haki Hakim m 43. Penetapan majelis Hakim untuk memeriksa keberatan, paling lamb lamba at 1 hari hari sete setela lah h perm permoh ohon onan an din dinyatak atakan an leng lengk kap. ap. 44.. Pemer 44 emerik iksa saan an keber ebera atan atas dasa dasarr : a. Putu Putusa san n dan dan berk berkas as gug gugatan atan sede sederh rhan ana a b. Permoh ermohon onan an keber eberatan atan dan dan memor memorii keber eberat atan an c. Kont Kontrra memor memorii keber eberatan. atan. 45. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disa di samp mpai aik kan pada pada Termo ermoho hon n dala dalam m waktu aktu 3 hari hari seja sejak k dit diterim erima a Pengadilan. 46. Kont ontra mem memori disa isampaikan ke Pen eng gadilan lan paling lambat 3 hari setelah set elah pemberi pemberitah tahuan. uan.

 

47. Dalam pemeriksaan keberatan, tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. 48. Putusan keberatan paling lambat 7 hari setelah penetapan majel ma jelis is Haki Hakim. m. 49. Pemberi eritahuan putusa san n keberatan par ara a pihak, paling lamb ambat 3 hari ha ri sete setela lah h diuc diucap apka kan. n. 50. Putu 50. Putusa san n keber ebera atan tan BHT BHT seja sejak k disa disamp mpai aik kan pemb pember erit itah ahua uann nny ya. 51. Putusan keberatan adalah putusan akhir (tidak ada upaya Huk Hu kum band bandin ing, g, Kasas asasii dan dan PK) PK). 52. Putusan yang tidak diajukan keberatan atau setelah putusan keber eberat atan an disa disamp mpaik aikan an,, Putu Putusan san berk berkekua ekuata tan n huku hukum m teta tetap. p. 53. Putusan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara suka suk a rela rela.. 54. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara yang

berlaku.

 

55. Ketentuan Hukum Acara Perdata tetap berlaku sepanjang tidak atur dalam PERMA No 2 Tahun 2015 dan PERMA No 14 Tahun 2016 56. Petunjuk pelaksanaan tatacara penyelesaian gugatan sederhana, diatur dalam Surat Edaran Dirjen Badilag No. 1 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017

 

   H    A     ’    I    R    A    Y    S    I    M    O    N    O    K    E    A    T    E    K    G    N    E    S    N    A    I    A    S    E    L    E    Y    N    E    P

LIT LI TIGAS IGASII : PE PENG NGAD ADIL ILAN AN

NON LITIGASI : 1. ARBITERASE UU NO 30 TH 1999 2. MEDIASI 3. MUSYAWARAH

 

1. BAMUI ( BADAN INDO IN DONE NESI SIA A)    A    I    S    E    N    O    D    N    I    E    S    A    R    E    T    I

ARBIRETASE

MUAMALAT

2. BASYARNAS ( BADAN ARBITERASE SYARI’AH NASI NA SION ONAL AL )

   D    R    A

3. BANI ( BADAN ARBITERASE NASIONAL )

 

BADAN ARBITRASE ARBITRASE SY SYARIAH ARIAH NASIONAL & PERADILAN AGAMA

70  

Kompetensi Kamar Agama MA-RI (KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 Tgl 30 Desember 2014)

Kamar Agama MA-RI memeriksa dan mengadili perkara perkara kasasi dan peninjauan kembali perkara: •

•

•

perdata ekonomiagama syariah dan  jinayah dari Mahkamah Syar'iyah Syar'iyah Aceh

71  

UU No 30/1999 berlaku terhadap UU Peradilan Per adilan Agama 3/2006 Berasarkan asas2 hukum: Berasarkan posteriori derogat legi priori : aturan hukum Asas lex posteriori

•

yang baru menyisihkan aturan hukum :yang lama Asas lex specialis derogat legi generali  aturan hukum yg khusus menyisihkan aturan hukum yang umum Aturan dalam UU No 30 Tahun 1999 Tentang •

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku berlak u juga bagi PA/MS

72  

Badan Arbitrase Syariah Nasional (UU No. 30 Tahun 1999) •

•

•

Pada asasnya tempat penyelesaian sengke se ngketa ta adalah di pengadilan tanpa menutup penyelesaian di luar pengadilan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan tempat alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar PA/MS Kekuasaan Basyarnas diperoleh melalui penunjukan atau pemberian kuasa dari para pihak yang dimuat dalam perjanjian (akad) bisnis syariah antara para pihak yg diatur dalam UU No 30/1999

73  

Badan Arbitrase (Tahkim) Dan Kompetensi Absolut PN & PA/MS •

•

Sengketa bisnis konvensional dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai alternatif lain dari penyelesaian peny elesaian secara litigasi melalui pengadilan negeri Sengk Sengketa eta bisnisArbitrase sy syariah ariah dapat diselesaikan melalui Badan Syariah Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai alternatif lain dari penyelesaian secara litigasi melalui PA/MS

2/13/2020

74

 

Kewenangan Ke wenangan Basyarnas Basyarnas •

•

Pasal 3 UU 30/1999, PN dan PA/MS tidak berwenang mengadili sengk seng keta antara para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (yang dimuat di dalam akadnya) Sengketa Sengket a yang dapat dis diselesaikan elesaikan melalui badan arbitrase hanyalah sengketa antara antara dua pihak yang nantinya dapat diselesaikan diseles aikan secara damai dan tidak menyangkut pihak ketig ketiga a

2/13/2020

75

 

•

Sengketa Sengket a yang dapat diselesaikan d iselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa bisnis mengenai hak dan/atau kebendaan yang sepenuhnya dikuasai oleh keduapihak dan tidak

•

•

menyangkut pihak ketiga Sengketa Sengket a keperdataan keperdataan lain tidak dap dapat at diselesaikan melalui arbitrase Sengketa mengenai legalitas hukum tidak Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase

76  

Klausul Arbitrase Syariah & Kompetensi PA/MS

•

Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase: Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengadukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke PA/MS

•

Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase: P PA/MS A/MS wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang

ditetapkan ditetapk an dalam UU U U ini 77  

Ruang Lingkup Kewenangan PA/MS Terhadap Praktik Arbitrase Syariah 1. Penunjukan arbiter ketiga basyarnas 2. Gugat Gugatan an pembatalan putusan basyarnas basyarnas 3. Pelak Pelaksanaan sanaan putusan basyarnas basyarnas 4. Peng Pengakuan akuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah internasional

78  

Penunjukan Arbiter Ketiga Basyarnas •

Apabila para pihak telah gagal meny menyepakati epakati untuk penunjukan arbiter ketiga, ketiga, maka mereka dapat meminta bantuan ketua PA/MS untuk menet menetapk apkan an arbiter arbiter ketiga etiga

•

Penetapan arbiter ketiga oleh ketua PA/MS bersifat bersif at final dan mengikat meng ikat

79  

Pembatalan Putusan Basyarnas •

•

Putusan Basy Ba syarnas arnas dapat dibatalkan manakala terdapat kecurangan dalam proses penyelesaian dan pengambilan keputusan Kecurangan dapat berupa tipu muslihat, menyimpan alat bukti, dan/atau alat bukti palsu atau dipalsukan atau sumpah palsu

80  

Pelaksanaan Putusan Basyarnas •

•

•

•

Pada asasnya putusan arbitrase dpt dilaksanakan di laksanakan dengan suka rela oleh para pihak Jika ada pihak yg tidak mau maka dapat dimintakan eksekusi ke PA/MS PA/MS Pasal 13 ayat (2) Perma 14/2016: Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan dilakuka n ole oleh h pengadilan dalam lingkungan li ngkungan peradilan agama Agar putusan arbitrase syariah syariah dapat dieksekusi harus telah dideponir (diserahkan dan didaftarkan) oleh arbiter di kepaniteraan PA/MS paling lambat 30 hari tmt putusan diucapkan (pasal 59 UU 30/1999)

81  

•

Putusan arbitrase harus dilaksanakan secara suka rela oleh para pihak dlm waktu 30 hari sejak didaftarkan di PA/MS

•

•

Jika dlm waktu 30 hari tsb tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi paksa kpd ketua PA/M A/MS S Ketua PA/MS membuat penetapan perintah eksekusi

82  

Arbitrase adalah salah satu mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

•

Merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang un dang-undang dimana salah satu pihak atau –lebih menyerahkan sengketanya  – ketidaksefahamannya ketidak sepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter – arbiter –majelis) ahli yang professional, yang akan bertindak sebagai hakim/ peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.

 

ALASAN MEMILIH PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE & ADR •

•

•

• •

Keahlian para arbiter  memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme profesionalisme di bidangnya Cepat dan hemat hem at biaya; Bersifat rahasia; Putusan arbitrase bersifat final and binding; Penyelesaian Pen yelesaian sengketa didasarkan pada prinsip solusi menang-menang (win- win

solution), bukan menang kalah (win-loose)  

•

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU) saja. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara

sebagai berikut:  

•

•

Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang); Hak kekayaan intelektual:  –

 –

 –  –

 –

Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Desa in T Tata ata Letak Sirkuit T Terpadu); erpadu); Paten (UU No. 14 Tahun 2001tentang Paten); Merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

 

Pengertian dan Sumber Hukum •

Arbi Ar bitr tras ase e Is Isla lam m perspektif Islam Arbitrase

Dalam dapat disepadankan dengan istilah Tahkim. Tahkim berasal dari kata kerja   hakkama. Secara etim timolog ologis is,, kata itu be berrarti arti menja jadi dik kan se sese seor oran ang g sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Seperti yang dikemukakan oleh sarjan ana a Ibnu Farhun: ”Wilayah tahkim adalah wilayah yang didapatkan dari perrseo pe eorran ang gan. an. In Inii me merrupak upakan an ba bagi gian an dar arii al-qadla yang berhubungan dengan harta benda, bukan

dengan al-hudud dan al-qishas” .  

•

•

  Selain kat kata a Arbitrase islam yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa sengketa para pihak seperti dikemukakan di atas, di dalam Islam dikenal juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa para para pihak yang disebut Ash-Shulhu. Peng Pengertian ertian Ash-Shulhu adalah memutus pertengkaran pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat syariat ash-shulhu adalah suatujenis

akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang berlawanan (bersengketa).   Tabsjora absjoratt Al-Hukkam, jilid 1, hlm. 19

 

AL-HUJ UJURA URAT T AYAT 9 AL-H

“Dan  kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hend he ndak akla lah h kamu amu dama damaik ikan an anta antara ra kedua eduany nya! a! tapi tapi kalau alau yang yang satu satu

melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar  Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orangorang yang Berlaku adil.”  (Q.S.Al-Hujarat  (Q.S.Al-Hujarat : 9 )

 

•

•

Arbitrase

  Se Seca cara ra hu hukum kum ar arbi bitr tras asee adal adalah ah suat suatu u prose prosess dima di mana na dua dua pi piha hak k atau atau lebi lebih h me men nyer erah ahka kan n sengketa mereka kepada satu orang atau lebih  yang  yan g imparsial (disebut arbiter) untuk  memp me mper erol oleh eh suat suatu u pu putu tusa san n yan ang g fi fina nall dan dan mengikat.   Dari pe pen ngerti ertia an it itu u terd terdap apat at tig tiga hal hal yan ang g harus dipenuhi, yaitu: adanya suatu kesep esepak akat atan an untu untuk k men me nyer erah ahka kan n ksengketa, e pi piha hak  k  ketiga, dan putusan final dan mengikat akan dijatuhkan.

 

Tabel Penyelesaian Sengketa PENYELESAIAN SENGKETA SENGKETA

ADJUDIKASI

ADJUDIKASI SEMU

NON ADJUDIKASI

Litigasi Early Neutral Evaluation

Konsiliasi

 Arbitrase Mediasi Mediasi Arbitrase Negosiasi Mini Trial Ombudsman

Summary Jury Trial

Neutral Fact Finding

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

91  

Penger Pen gertia tian n Adjudi Adjudikas kasii •

•

•

Adjudication – Kep eput utus usan an ha haki kim m at atau au pe peng ngad adil ilan an.. Adjudikasi - adalah cara penyelesaian konflik atau pe pen yeles su suat sengk eta asme mela peng Adnjuye dilesai kasaian i an p eatu nyuelsen esagket ian uatlalu u lui siepe ngngad keadil ta/ilan kan. on. flik diluar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Ajudikator (pihak ketiga) yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat para pihak.

92  

Pengertian Arbitrase •

•

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata perdat a di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 butir 1 UU No. 30 tahun 1999) “Arbitration is widely used in commercial and personal injury disputes. It involves the submission of a dispute to a third party who renders a decision after hearing arguments and reviewing the evidence” (Center for Dispute Resolution, UTS,

Australia) 93  

Ciri-ciri Arbitrase Secara umum penyelesaian melalui arbitrase memiliki ciri-ciri: - Ke Kebeb bebas asan, an, kepe keperc rcay ayaa aan n dan kea keama manan nan -

Keahl eahlia ian n (e (exp xper erti tise se)) Cepat dan hemat Be Berrsif sifat rahasi hasia a Be Berrsif sifat nonnon-pr pres esed eden en Kepek pekaan arbit rbiter er Pelak elaksa sana naan an k kep eput utus usan an

- Kecen ecende deru rung ngan an yang ang m mod oder ern n

94  

PUTUSAN

•

HAKIM/  ARBITER 

•

Hasil akhir : Putusan yang dibuat oleh Pihak

Ketiga yang Netral Mekanisme : Masing-masing pihak berusaha Masing-masing mengemukakan bukti dan pendapat yang berlawanan dengan cara meyakinkan pengambil keputusan untuk berpihak kepadanya

BERDASARKAN HAK

PIHAK A 

•

PIHAK B

Fokus : Hak Legal dan Kejadian-kejadian yang

mendahuluinya 95  

Kelebihan Dan Kekurangan Arbitrase •

Kelebihan dari penyelesaian penyelesaian sengketa sengketa melalui arbitrase sesuai dengan ciricirinya yaitu: memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan murah; bersifat bersif at tertutup sehingga kerahasiaannya kerahasiaannya dapat dijaga; para pihak dapat leluasa memilih forummempunyai dan prosedur arbitrase; serta para lebih nyaman karena kedudukan hukum yang pihak sama.merasa

•

Kelemahan pada penyelesaian sengketa sengketa melalui arbitrase adalah kenyataan ken yataan bahwa apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan keputusan arbitrase dengan itikad baik, maka mereka cenderung melakuk melakukan an an upaya-upaya (termasuk melalui peradilan) membatalkan membatalk keputusanhukum arbitrase. Dalam keadaan seperti ini untuk aspek kepastian kepas tian hukumnya menjadi tidak terjamin. Pada beberapa kasus putusan arbitrase asing sulit dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu, meskipun Indonesia sudah meratifikasi meratifikasi perjanjian internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase asing.

96  

Pengaturan Arbitrase Di Indonesia •

•

•

•

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang No. 5 tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara antara Negara dan Warg Warganegara anegara Asing mengenai Penanaman Modal Keputusan No. 34 1981 tentang PengesahanPresiden Convention Convention on tahun the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990

tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 97  

Dasar Hukum Arbitrase Internasional

•

•

•

•

• • •

Convention on the Settlement of Disputes between States and Nationals of Other States of 1966 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award of 1958 UNCITRAL Arbitration Rules of 1976 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration of 1985 with amendments as adopted in 2006 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings of 1996 ICC Rules of Arbitration of 1998, cost scale effective as of 2003 ICSID Rules of Procedures for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules)

98  

MacamMac am-Mac Macam am ADR L Lain ainny nya a 1.

Negosiasi

2.

Mediasi … ? (ADR kah di Indonesia?)

3.

Fact F Fiinding (Ko (Komisi Pencari Fakta)

4.

Konsiliasi

5.

Jasa Baik (Good Offices)

6.

Ombudsman

7.

Dispute Boards

8.

Kombinasi

99  

Tabel Prima Primary ry Di Dispute spute R Resolu esolution tion Processes*) Karakteristik

Litigasi

Arbitrase

Mediasi

Negosiasi

1.

Sifat

Tidak Sukarela

Sukarela

Sukarela

Sukarela

2.

Pemutus

Hakim

Arbiter

Para Pihak

Para Pihak

3.

Mengikat

Mengikat dan ada kemungkinan banding

Mengikat dan dapat diuji untuk hal yang sangat terbatas

Mengikat apabila terjadi kesepakatan sebagai kontrak

Mengikat apabila terjadi kesepakatan sebagai kontrak

4. Pihak Ketiga

Ditetapkan & umumnya tidak memiliki keahlian pada objek persengketaan

Dipilih oleh para pihak & biasanya memiliki keahlian pada objek persengketaan

Dipilih sebagai mediator & biasanya memiliki keahlian pada objek persengketaan

Tidak ada

5. Aturan Pembuktian

Teknis

Informal

Tidak ada

Tidak ada

6. Proses Karakter

Masing – masing menyampaikan bukti argumen

Masing – masing menyampaikan bukti argumen

Presentasi permasalahan dan kepentingan

Presentasi permasalahan dan kepentingan

“Menang – Kalah”

“Menang – Menang”

“Menang – Menang” 

Tertutup

Tertutup

Tertutup

7. Hasil 8. Pelaksanaan

 “Menang – Kalah” Terbuka

*) Sumber Sumber : S . G old oldberg berg , E. G reen a and nd F. Sander 

100  

Tabel Hyb Hybrid rid Dis Dispute pute R Resol esolution ution Processes*)

Karakteristik

 

Neutral Fact Finding

Mini Trial

Ombusdman

 

Summary Jury Trial

1.

S Siifat

Sukarela atau tidak

Sukarela

Sukarela

Tidak Sukarela

2.

Mengikat

Tidak mengikat tetapi akibatnya

Bila terjadi kesepakatan dapat

Tidak

Tidak

dapat diterima

mengikat sebagai kontrak

Netral dengan keahlian menguasai masalah

Dipilih Dipi lih adv adviso isorr n netr etral al

Dipi Dipilih lih ole oleh h in insti stitus tusii

Juri penasehat ditetapkan oleh pengadilan

4. At Atur ura an Pem Pembu bukt ktia ian n

Infor nforma mall

Tidak se-formal litigasi

Informal

Tidak se-formal litigasi

5. P Prroses Karakter

Investigasi

Kesepakatan dan bertanggung jawab untuk menyapaikan ringkasan bukti dan argumen

Investigasi

Kesepakatan tiap pihak untuk menyampaikan ringkasan bukti dan argumen

6. Hasil

Laporan atau kesaksian

Saling menerima

Laporan

Putusan petunjuk

3. Pihak

Ketiga

7. Pelaksanaan

Tertutup

Tertutup

Tertutup

Terbuka

* Sumber : Riskin and Westbrook 

101  

Negosiasi •

•

•

“Negotiation is a process in which two or more parties try to resolve differences, solve problems and reach agreements” (J. David, Center for Dispute Resolution, UTS, Australia)

Negosiasi dapat dilakukan secara langsung (direct negotiation) maupun tidak langsung (indirect negotiation) Negosiasi adalah sebuah proses yang dilakukan dua atau lebih pihak untuk menyatukan menyatukan perbedaan, memecahkan maslah untuk mencapai kesepakatan.Tujuan dari negosiasi adalah untuk mengakomodasikan berba berbagai gai kepentingan yang berbeda melalui kesepakatan kesepakatan bersama bersama yang dipatuhi para pihak

102  

Komisi Pencari Fakta (Fact Finding/The Inquiry) •

•

“The Inquiry is a procedure of peace settle settlement ment of disputes in which the parties set up a commission of enquiry with the task to determine of the facts which underlies the controversy. These facts are founded on the basis of documents, doc uments, local inspections, expertises, hearing of evidence, etc and laid down in a report to the parties” (M Bedjaoui, International Law, Law, Achievement Achieveme nt and Prospects, 1991) “Fact finding is typically a non-binding process that paves the way for further negotiations and mediation” (Center for Dispute Resolution, UTS,

Australia) •

Komisi pencari fakta biasanya menarik kesimpulan atas berbagai informasi yang diberikan oleh para pihak dan atas dasar penelitian tambahan yang dilakukannya, termasuk merekomendasikan suatu resolusi atas permasalahan pokok yang dihadapi

103  

Konsiliasi •

“Conciliation is a method for the settlement of international disputes of any nature according to which a Commission set up by the parties, either on a permanent basis or an ad hoc basis to deal with a dispute, proceeds to the impartial examination of the dispute and attempts to define the

terms of athe settlement susceptible of its being acceptedsuch by them of may affording Parties, with Parties, a view to settlement, aid asorthey have requested” requested” (Article 1 of the Regulations on Procedure of International Conciliation adopted by the Institute of International Law) •

Penyelesaian Peny elesaian sengketa sengketa yang berdimensi internasional/transnasional melalui Konsiliasi kini menjadi semakin populer dan direkomendasikan oleh berbagai lembaga internasional seperti UNCITRAL (UNCITRAL Conciliation Rules, UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation with Guide to Enactment and Use 2002); ICSID (ICSID Rules of Procedures for Conciliation Proceedings/Conciliation Rules);

104  

Jasa Baik (Good Offices)

•

Penyelesaian melalui jasa baik Pihak Ketiga ini banyak diterapkan pada penyelesaian sengketa internasional

•

Berbeda dengan proses mediasi, pada Good Offices pihak ketiga hanya memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk berunding, sementara pihak ketiga tersebut tidak ikut serta dalam perundingan. Tugas pihak ketig ketiga a akan be berakhir rakhir pada saat para pihak yang bersengketa dapat

berkomunikasi berk omunikasi atau memulai perundingan. 105  

Ombudsman •

•

•

“Ombudsman is a third party neutral who receives and investigat inves tigates es complaints or grieveness aimed at an institution by its constituents, clients or employees”

(Center for Dispute Resolution, UTS, Australia) Ombudsman dapat mengambil m engambil tindakan dengan membawa kasus keluhan dan/atau ketidak adilan kepada perhatian pihak berwenang yang lebih tinggi, memberi advis, mengajukan penyelesaian sengketa atau mengusulkan perubahan sistemik atas struktur atau fungsi suatu lembaga Di negara-negara negara-negara tertentu Ombudsman diterapkan pada dunia pers, perbankan, dan lain-lain.

106  

Disputes Boards •

•

“Dispute Boards (DBs) are normally set up at the outset of a contract and remain in place and are remunerated throughout its duration. Comprising one or three members thoroughly acquainted with the contract and its performance, the DB informally assist assist the parties, if they so desire, in resolving disagreements arising in the course of the contract and it makes recommendations or decisions regarding regarding disputes referred ref erred to it by any of tthe he parties. DBs have become a standard dispute resolution mechanism for contractual disputes arising in the course of mid-or long term contracts” (International Chamber of Commerce/ICC)

Untuk penyelesaian sengketa sengketa melalui Dispute Boards, ICC

memiliki dokumen: Dispute Board Rules Board of 2004 yang dan dilengkapi dengan Standard ICC Dispute Clauses Model Dispute Board Agreement. 107  

Kombinasi

•

Penyelesaian Kombinasi bisa berupa Med-Arb (Mediasi-Arbitrase); Court-Annexed Mediation; Court Annexed Arbitration

•

“Med-Arb is a dispute resolution process which

combines some of the features features of both mediation and arbitration. Most med-arb proceedings call for a third party to first mediate as many issues as possible and then, by permission of the parties, to

arbitrate those that remains”. 108  

Kelebihan Dan Kekurangan Keku rangan ADR Kelebihan ADR  –  –  –  –  –  –  –

Kendali berada pada pihak yang bersengketa Dapat dilaksanakan secara non-formal maupun formal Memungkinkan penyelesaian yang singkat dan dengan biaya yang murah Kerahasiaan tetap dijamin Mampu mempertahankan hubungan baik diantara para pihak Formula penyelesaian untuk memulihkan keadaan (remedies) dapat bervariasi Dapat memiliki prosedur sendiri (own procedure) sesuai kebutuhan

Kekurangan ADR Dalam hal tertentu tidak mengikat sehingga sangat tergantung kepada itikad baik para pihak  Potensi masalah pada aspek penegakan atas kesepakatan penyelesaian sengketa yang dicapai

 –

109  

Pengaturan ADR Dalam Lingkup Internasional

•

•

•

•

UNCITRAL Conciliation Rules of 1980 UNCITRAL Model Law on International International Commercial Conciliation with Guide to Enactment and Use of 2002 ICC Dispute Board Rules, in force as from September 2004

ICSID Rules of Procedures for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules)

110  

Mediasi •

•

•

“Mediation is a structured negotiation process in which a neutral third party, the mediator, who is independent of the parties, assist them to agree on their own solution to their dispute by assisting them systematicall sys tematically y to isolate the issues in dispute, to develop options for their

resolution and toasreach which accommodates the interests of all disputants muchanasagreement possible” possible”.. (J. David, Center for Dispute Resolution, UTS, Australia) Mediasi dapat merupakan proses yang bersifat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out of court settlemen settlement) t) maupun terkait dengan penyelesaian penyele saian di pengadilan (court-annexed mediation) Penyelesaian Pen yelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia juga mulai berkembang untuk bidang-bidang berkembang bidang -bidang tertentu tertentu seperti mediasi perbankan, mediasi ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, hingga hing ga mediasi-mediasi komunitas atau untuk pidana dengan ketentuan-ketentuan tertentu

111  

PENGERTIAN MEDIASI ( PERMA NO.01 TAHUN 2016 ) •

Mediasi ad adal alah ah ca carra pe pen nyel eles esai aian an se seng ngk ket eta a me mela lalu luii proses pr oses peru perundi nding ngan an un untuk tuk mem memper perole oleh h kesep esepak akat atan an Par ara a Pi Piha hak k de deng ngan an di diba ban ntu ol oleh eh Me Medi dia ator or.. (P (Pas asal al 1 an angk gka a 1)

•

adal alah ah Ha Hakim kim at atau au pi piha hak k la lain in yan ang gm memi emili liki ki Mediator ad Serti Se rtifik fikat at Me Media diato torr seb sebag agai ai pih pihak ak ne netr tral al yang me memb mban antu tu Par ara a Pi Piha hak k da dala lam m pr pros oses es pe peru rund ndin ing gan gu guna na me menc ncar arii berb be rbag agai ai kemu emung ngki kina nan n pe pen nyele elesa saia ian n sen sengk gket eta a tan anpa pa

menggu meng guna nak kan car ara a me mem mutu utus atau me mema mak ksa sak kan se sebu buah ah pen pe nye yeles lesai aian an.. (P (Pasa asall 1 an angk gka a 2)  

BEBERAPA BEBERAP A PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENDORONG MEDIASI, DIANTARANYA :

MAHKAMAH AGUNG : MEDIASI WAJIB PERMA No. 1/2016

Sengketa Inf Sengketa Informas ormasii (Ko (Komisi misi Informasi) : MEDIASI WAJIB Sebelum Sebel um Ajudikasi Ajudikasi Non Litigasi Litigasi

Sengketa Konsumen (BPSK) : MEDIASI PILIHAN Pasal 45 UU No. 08/1999 jo. KepMen Perindag : 350/MPP/Kep/12/2001

Pasal 42 UU No. 14/2008 14/2008

Sengket Seng keta a Pel Pelay ayanan anan Publik (Ombudsman):

Sengke keta ta Sekt Sektor or Perb Perbankan ankan Seng (OJK) :

Sengke keta ta Hubung Hubungan an Indust Industrial rial Seng

MEDIASI DAPA DAPAT DILAKUKAN DILAK UKAN

MEDIASI PILIHAN

MEDIASI WAJIB

Pasall 46 Pera Pasa Peratura turan n Ombusman Ombusman No. 2/2009

Pasall 2 Pera Pasa Peratura turan n OJK No. 1/POJK.7/2014

Sebelum Sebe lum Ajudik Ajudikasi asi Litig Litigasi asi Pasal 83 UU No. 021/2004 021/2004

Perdata & Pidana Tertentu (POLRI): MEDIASI MEDIA SI Diorienta Diorientasikan sikan

KOMNAS HAM

Peraturan Kapolri No. 3/2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

MEDIASI MANDAT

Nota Kesepakatan Bersama KMA 131/2012

UU No. 39/1999

MA, POLRI, MENKUMHAM & KEJAGUNG Putusan MA 1600/K/Pid/2012 1600/K/Pid/2012 113  

Be Bebe berrap apa a Atu turran Ten enttan ang g Me Med dia iasi si Yan ang g Per ern nah ad ada a di Indonesia 1. HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga per erda dama maia ian. n. Hak akim im waj ajib ib ter terle leb bih dah ahu ulu men enda dama maik ikan an par ara a piha pi hak k ya yang ng be berp rper erka kara ra sebe sebelu lum m pe perk rkar aran anya ya di dipe peri riks ksa. a. 2. p SeErM unpa2s0a0l 213t0enHtaIR n/1 g 5p4eR mbbge.rdayaan lembaga daAmN aioan1datalahm /15 3. PERMA No 02 tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. 4. PERMA No 01 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. 5. PERMA No 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan 6. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6

U U yelesa Nian o. 3Sen 0 tagketa. hunta.1999 tentang Arbitrase dan Alternatif   Penyel Pen esaian Sengke  

Bebe bera rapa pa Atu tura ran n Ten enta tang ng Me Medi dias asii Yan ang g Pe Pern rnah ah ad ada a di Indone Indonesi sia a Be 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

UU No. UU No. UU No. UU No No. UU No No. UU No. UU No. UU No. UU No. UU No No.

23 Tahun 1997 ttttg Lingkungan Hidup 18 Tahun 1999 ttg Jasa Konstruksi 8 Tahun 1999 ttttg Perlindungan Konsumen 30 30 Tahun 2000 ttttg Rahasia Dagang 31 31 Ta Tahun 2000 ttttg Desain Industri 14 Tahun 2001 ttg Paten 15 Tahun 2001 ttg Merk 2 Tahun 2004 ttg ttg Pengadil ila an Hub Hubunga ngan Indust stri ria al 23 Tahun 1997 ttg Lingkungan Hidup 18 18 Ta Tahun 1999 ttttg Jasa Konstruksi

18 7.. 1 19. 20. 21. 22. 22. 23. 24.

UU U No N o.. 8 hh uu nn12 90 90 90ttttg eralihnadsuia ngDaa ngK U No No 30 30Ta Ta ttttgPR ao nn gsumen UU No No. 31 31 Ta Tahun 2000 ttttg Desain Industri UU No. 14 Tahun 2001 ttg Paten UU No. 15 Tahun 2001 ttg Merk UU No. No. 2 Tah ahun un 20 2004 04 ttg ttg Peng Pengad adil ilan an Hubu Hubung ngan an Indu Indust stri rial alUU UU No No.3 .37 7 ta tahu hun n 20 2008 08 te tent ntan ang g OMBU OMBUDS DSMA MAN N RI RI UU No No. 39 39 Ta Tahun 1999 ttttg HAK ASASI MA MANUSIA UU No. 40 Tahun 1999 ttg PERS

25. 26. 27. 27. 28. 29. 29. 30. 30. 31.

UU No No. 32 32 Ta Tahun 2009 Pa Pasal 85 ay ayat 3 ttttg Lingkungan Hidup UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 29 ten tentan tang Keseh sehatan tan UU No. No. 14 Tah ahun un 20 2008 08 Pasa Pasall 40 Tenta entang ng Kete Keterb rbuk ukaa aan n In Info form rmas asii UU No. 25 Tahun 2009 Tent entang Pela lay yanan Publi lik k Pera Peratu tura ran n B.I. B.I. No. No. 8/5 8/5/P /PBI BI/2 /20 006 ttg ttg Pemb Pemben entu tuka kan n Lemb Lembag aga a Medi Medias asii Perb Perban anka kan n Pasa Pasall 23 c Per Perat atur uran an Pres Presid iden en Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a No No.. 10 Tah Tahun un 20 2006 06 ten tenta tang ng Bada Badan n Pert Pertan anah ahan an Nasi Nasion onal al UU No. 7 Tahun 2012 tentan tang Pena enangan ganan Konflik flik Sosia iall

32 32.. 33. 34.

PP No. No. 2 Tah ahun un 20 2015 15 tent tentan ang g Pera Peratu tura ran n Pe Pela laks ksan ana a UU No No.. 7 Tah ahun un 20 2012 12 te tent ntan ang g Pena Penang ngan anan an Konf Konfli lik k Sosial Perka rkap No. 7 Tah ahu un 2008 tentan tang Perp rpol olis isia ian n Masya syara raka katt Perka rkap No. No. 8 Ta Tahun 2015 te tentang ang Tek ekn nis Penang anganan Konflik flik Sosia sial