Bagian 1 Permenkes 1 Tahun 2013 Tentang Poskestren

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1 TAHUN 2013

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)

KEMENTERIAN KESEHATAN RJ

PUSATPROMOSI KESEHATAN TAHUN2013

dan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1 TAHUN 2013

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)

KEMENTERIAN KESEHATAN RJ

PUSATPROMOSI KESEHATAN TAHUN2013

dan

..

362.1 362.11 1 Ind

 p

Katalog Dalam Terbitan Keme Kementeri nteria an Keseha Kesehatan RI Indonesia Indon esia.. Kemen Kementeria erian n Kese Kesehata atan n RI. RI .Sekret reta ar is is Jen enderal deral Perat eratu uran Men entteri Kes Kesehatan ehatan Repub Republilikk Indonesia nomor 1 tahun 201 2013 3 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiinaan Pos Kesehatan Pesantren. dan Pemb I.2013 2013 Jakarta,, Kementer ian Kesehatan RI. Jakarta ISBN: ISB N: 978 - 602 - 235 - 307 - 2

1. JUDUL I COMMUN COMMUNIITY HEALTHSERVICES II COMMUNITY HEALTHCENTERS III LAW LAW AND  AND JURI JURIS SPRUDENCE

DAFTAR lSI DAFTAR lSI

.

PERATURANMENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013.. PENDAHULUAN  A. Latar Belakang B. Gambaran Umum Pondok Pesantr en II

iii

1 ]

7

POS KESEHATAN PONDOK PESANTREN (POSKESTREN)

9

A. Pengertian

9

B. Tujuan C. Sasaran........ D. Ruang Lingkup Kegiatan

10 10 11

E. Fungsi Poskestren F. Manf aat G. Pengorganisasian

11

III LANGKAH PEMBENTUKAN A. Persiapan B. Survey Mawas Diri (SMD) C. Musyawarah Warga Pondok Pesantren.... D. Materi Orientasi Pengelola dan Pelatihan Kader Poskestren. E. Peresmian Pembentukan Poskestren

12

14

16 16 18 20 21 22

IV PENYELENGGARAAN KEG]ATAN A. Kegiatan B. Wak tu dan Penyelenggar aan .. .. C. Tempat Penyelenggaraan D. Tugas dan Tanggung J awab Para Pelaksana

E. Pembiayaan F. Pencatatan dan Pelaporan

\

...

24 24 25 26

27 29 30

V PEMBI NAANDAN PENGEMBANGAN A. Pernbinaan B. Pengorganisasian Pem binaan C. Peran Petugas dan Stakeholders D. Pengem bangan

32 32 35 38 40

VI INDIKATORKEBERHASILAN A. Indik ator  Masuk an B. Indik ator  Proses...................... C. Indik ator  Luar an D. Indik ator  Dampak 

42 42 42 42 43

VI1PE NU'TUP

44

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

1 TAHUN

2013

TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN POS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT MENTER]

Menim bang

DAN PEMBINAAN

PESANTREN

TUHAN YANG MAHA ESA

KESEHATAN

REPUBLIK

INDONESIA,

a.  bahwa dalam rangk a  percepatan  pencapaian VISI masyarakat sehat, mandiri  dan  berkeadilan, dilakukan  berbagai upaya termasuk meningkatkan  peranan  pondok pesantren dalam menggerakkan masyarakat untuk menumbuhkembangkan upaya kesehatan bersumberdayamasyarakat;  b.  bahwa pondok pesantren yang merupakan wadah lembaga pendidikan agama Islam  berbasis masyarakat dan sangat potensial untuk meningkatkan daya kualitas sumber manusia

-

. '. i 

.

~!

~

memer lukan kesehatan;

dukungan

pr ogram

 pertimbangan c. berdasar kan sebagaimana dimaksud dalam huruf  perlu meneta pkan a dan huruf b, Per aturan Menter i Kesehatan ten tang Pedoman Penyelenggar aan dan Pembinaan Pos K esehatan Pesantren; Mengingat

1. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak (Lembar an Re publik Indonesia Tahun  Negar a 2002  Nomor 109, Tam bahan Lembar an  Negara R e pu blik Indonesia  Nomor  4235); 2. Undang-Undang  Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar an Negar a R epublik Indonesia Tahun 2003  Nomor 78, Tambahan Lembar an Negara R e publik Indonesia  Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan

,

Lem bar an  Negara R e publik Indonesia  Nomor 4437L sebagaimana telah diubah ter akhir dengan Undang-Undang  Nomor (Lembar an 12 Tahun 2008  Negara R e publik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lernbaran  Negara R e publik Indonesia Nomor 4844);  Nomor 36 Tahun 2009 4. Undang-Undang tentang K esehatan (Lembar an Negara R e publik Indonesia Tahun 2009  Nomor  Tam bahan Lem bar an  Negara 144, R epublik Indonesia  Nomor 5063); Pemerintah  Nomor 55 Tahun 5. Peraturan Pendidikan Agama dan 2007 ten tang (Lernbaran Pendidikan Keagamaan

 Negara R epu blik Indonesia Tahun 2007  Nomor 124, Tambahan Lembaran  Negara R e pu blik Indonesia Nomor  4769); 6. Peraturan Presiden  Nomor 72 Tahun 2012 ten tang Sistern Kesehatan  Nasiona1; 7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam

 Negeri Nomor 1067/Menk es/SKB/ VIlI/2002,  Nomor 385 Tahun 2002, dan  Nomor 37 Tahun 2002 tentang Peningkatan K esehatan Poridok Pesantren dan Institusi K eagamaan Lainn a;

8.

Ke putusan Bersama Menter i Pendidik an  Nasional, Menter i K esehatan, Menter i Agama, dan Menteri Dalam Negeri  Nomor 1/U /SKB/2003  Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003,  Nomor MA/230 A/2003, dan  Nomor  tentang Pembinaan 26 Tahun 2003 dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

9.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  128/Menkes/SK/II/2004 ten tang Kebijakan Dasar Puskesmas;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  021/Menkes/SK/I/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

, •

~

11. Ke putusan

Menter i Kesehatan Nomor  10 ten tang  X   j20 1529  jM enk es j SKj  Pedoman Umum Pengembangan Desa dan K elurahan Siaga Aktif ;

12. Peraturan

Menteri

K esehatan

Nomor  2269 jM enkesj P erj   X I j   2011 tentang Pedoman Pembinaan Per ilaku Hidu p Bersih (Berita  Negar a dan Sehat R e pu blik Indonesia Tahun 2011  Nomor  755);

MEMUTUSKAN: Menetapkan:

PERATURAN ME NTER! KESEHATAN TE NTA NGPEDOMANPENYELE NGGARAAN DAN PEMBINAA N POS KESEHATAN PESANTREN.

Pasa11

Pengaturan Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pas Kesehatan Pesantren bertujuan untuk memberikan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam dan  pembinaan Pos Kesehatan rangka penyelenggaraan Pesantren.

Pasal2

Pedoman Penyelenggar aan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren sebagaimana ter cantum dalam Lampir an yang merupakan bagian tidak terpisahk an Peratur an dari Menteri ini.

Pasal3

Menteri K esehatan, K epala Dinas K esehatan Provinsi, dan K e pala Dinas K esehatan K a bupaten ZK otamelakukan dan  pengawasan  pembinaan terhada p pelaksanaan  per aturan ini. Pasal4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/SK/XI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren, dieabut dan dinyatakan tidak  berlaku. Pasal5

Peraturan Menteri ini diundangkan.

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar 

setia p

or ang

mengetahuinya,

memer intahkan

dengan  pengundangan Peraturan Menter i im  penempatannya dalam Berita  Negar a R e pu blik Indonesia. Ditetapkan di Jak arta tanggal 2 Januari 2013

 pada

MENTERl KESEHA TAN INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal28 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  INDONESIA,

AMIR

SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 163

LAMPIRAN PERA TURAN MENTERI KESEHAT AN NOMOR 1 T AHUN 2013 TENT ANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN POS KESEHATAN PESANTREN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN POS KESEHATAN PESANTREN

1.

PENDAHULU AN

A. Latar Belakang Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negar a Re pu blik Indonesia Tahun 1945 menyatakan  bahwa setia p or ang berhak untuk mem peroleh  pelayanan k esehatan. Hal ini dapat diar tik an  bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi yang fundamental bagi setiap penduduk. Selain sebagai hak asasi, kesehatan juga merupakan investasi. Untuk itu, mengingat kesehatan meru pakan tanggungjawab  bersama, maka perlu diperjuangkan oleh berbagai pihak bukan hanya  jajaran kesehatan sernata. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ten tang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, meningkatkan derajat dan yang setinggi-tingginya. kesehatan masyarakat

n

,

~

I

-

Kesehatan merupakan salah satu di an tara tiga faktor u tama yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), selain pendidikan dan  pendapatan (tingkat daya  beli masyarakat). Merrurut United Nations Development Program (UNDP), IPM Indonesia tahun 2011 di urutan 124 dad 187 negara yang disurvei, dengan skor 0,617. Per ingkat ini turun dari  per ingk at 108  pada tahun 2010.

Kesehatan sebagai salah satu komponen dalam mengukur keberhasilan  pernbangunan  bangsa sangat  penting  bagi kehidu pan kita, sehingga har us dipelihar a, dilindungi dar i  ber   bagai ancaman penyakit masalah k esehatan dan lainnya. Kesehatan  juga perlu ditingkatk an dan diperjuangk an oleh senrua, or ang, k ar ena masalah kesehatan  buk an hanya persoalan sektor

kesehatan semata, akan tetapi menjadi tanggung  jawa b kita semua, Selain itu, upaya pembangunan kesehatan juga diarahkan guna mencapai tujuan Millennium Development Goals (MDG's). Dalam MDG'sterse but, kesehatan dapat dikatakan unsur yang dominan, kar ena dari delapan agenda MDG's, lima diantaranya berkaitan langsung dengan kesehatan. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pem bangunan kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Visi Kementerian Kesehatan dalam rangka menun jang  percepatan pencapaian yang tertuang dalam Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tabun 2010-2014. Adapun Visi Kementerian Kesehatan,

adalah "Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Mandiri, dan Berkeadilan" dengan misi: 1. Meningkatkan der a jat kesehatan masyarakat, rnelal ui  pemberdayaan masyar ak at, termasuk swasta dan masyarakat madani; 2. Melindurigi kesehatan masyarakat dengan

rrienjamin tersedianya upaya kesehatan yang  paripurna, merata,  bermutu, dan  berk eadilan: 3. Menjamin ketersediaan dan  pemer ataan sumber daya k esehatan; dan 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang  baik. Untukmencapaivisidanmisiyangtelahditeta pk an, salah satu str ategi yang ditem puh adalah meningkatk an pem ber dayaan masyar akat, swasta dan masyar ak at madam dalam  pem bangunan k esehatan melalui kerja sama nasional dan glo bal. Guna mewu judk an hal ter se but, Pemerintah Indonesia telah  beru paya melakuk an  berbagai ter obosan, antara lain melalui Pengem bangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif se bagai salah satu wujud pember dayaan masyarakat di  bidang k esehatan. Desa dan Kelur ahan SiagaAktif adalah  bentuk pengembangan dari Desa Siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau Kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan yang memenuhi kriterai sebagai berikut: 1. Penduduknya dapatmengakses dengan rnudah  pelayanan kesehatan dasar yang memberikan  pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan

Desa (Poskesdes) atau sarana k esehatan yang ada di wilayah ter se  but seperti, Pusat K esehatan Masyar akat Pembantu (Pustu), Pusat K esehatan Masyarak at (Pusk esmas) atau sar ana k esehatan lainnya. 2.

Penduduknya mengem bangkan Upaya K esehatan Ber sumberdaya Masyarak at (UKBMd ) an melaksanak an survailans berbasis masyarak at (me b puti  pemantauan  penyak it, kesehatan ibu dan anak , gizi, lingk ungan dan  perilaku), k edarur atan kesehatan dan  penanggulangan  bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menera pk an Perilaku Hidu p Bersih dan Sehat (PHBS).

Pemberdayaan masyar ak at eli Pondok Pesantren merupakan upaya fasilitasi, agar warga  pondok pesantren mengenal masalah yang dihadapi, mer encanakan dan melakuk an upaya  pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan setempat. Upaya fasilitasi tersebut diharapkan  pula dapat mengembangkan kemampuan warga  pondok pesantr en untuk menjaeli perintis /  pelaku dan pemimpin yang dapat menggerakkan masyarakat berdasarkan asas kemandirian dan kebersamaan. Wujud pemberdayaan masyarakat di  bidang kesehatan atau lazim disebut UKBM sangat

 beraneka ragam, antara lain: Posyandu, Poskesdes, Dana Sehat, Pos Obat Desa (POD), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dam Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Poskestren, diutamak an dalam hal lebih  pelayanan promotif (peningkatan kesehatan) dan  preventif (pencegahan), tanpa mengabaikan aspek kur  atif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), yang dilandasi semang at gotong royong dengan pembinaan oleh Puskesmas setempat. Pondok Pesantr en merupakan salah satu  bentuk lem baga  pendidikan k eagamaan yang tumbuh dan  ber k embang dari oleh dan untuk masyarak at yang  ber   peran penting dalam  pengembangan sumber daya manusia, diharapkan  para santri dan  par a  pemimpin ser ta  pengelola  pondok pesantr en tidak saja mahir dalam as pek pembangunan moral dan spir itual dengan intelektual yang bernuansa agamis, namun dapat pula menjadi penggerak /rnotor motivator dan inovator dalam pembangunan kesehatan, serta menjadi teladan dalam  berperilaku hidup  bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar. Mengingat pondok pesantren telah tumbuh dan  berkembang hampir di seluruh daerah, maka diharapkan kegiatan ini dapat menyebar secara merata di seluruh Indonesia. Pada umumnya santri yang  belajar di  pondok  pesantren berusia

·

\

.

~,

an tara 7-19 tahun, dan di  beber a pa pondok  pesantren lainnya menam pung santr i ber usia dewasa. Posk estr en mer upak an bagian integr al dari UKS, di mana sasar an UK S adalah seluruh warga sekolah mulai dar i taman kanak -k anak hingga sekolah lanjutan menengah, yang meli puti sekolah umum, k eguruan, Sekolah Luar Biasa (SLB), termasuk pondok  pesantr en,  baik jalur sekolah maupun luar sekolah.

Pondok   pesan tren yang ada di Indonesia ber   jumlah 27.218 lembaga, ter diri dari 13.446 (49,4 %)  pondok pesantren salafi/ salafiah (tradisional), 3.064 (11,3 %)  pondok  pesantr en salafiy salafiah (modern), dan  pondok pesantr en terpadu z kombinasi se banyak 10.708 (39,3 %), dengan  jumlah santr i sebanyak 3.642.738 or ang. Dar i  jumlah santri tersebut, laki-laki terdiri 1.895.580 (52,0 %) dan perempuan 1.747.158 (48,0%) (Education Manag ement Information System/ EMIS,Kemenag, 2010/2011). Hila ditilik dari sisi kesehatan, pada umurnnya di kondisi kesehatan lingkungan pondok  pesantren masih memerlukan perhatian dari  berbagai pihak terkait, baik dalam aspek akses pelayanan kesehatan, berperilaku sehat maupun aspek kesehatan lingkungannya. Salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi warga pondok pesantren adalah menumbuhkembangkan Poskestren.

'

Guna memfasilitasi  par a  petugas dan  pemangku ke pentingan (stak eholder s) terk ait lainnya,  perlu adanya  pedoman prak tis yang da pat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugasnya. Melalui dan Pembinaan Pos Pedoman Penyelenggaraan K esehatan Pesantr en (Posk estren) ini, dihara pk an da pat dijadikan acuan dalam pem binaan di  pondok dan k esehatan pesantren upaya menum buhkembangkan Poskestren.

B. Gambaran Umum Pondok Pesantren Pondok  pesantr en  pada awal ber dirinya mem punyai  pengertian yang sederhana, yaitu tem pat  pendidik an santr i-santri untuk mem pelajar i  pengetahuan agama Islam di  bawah  bim bingan seorang kiai/guru/ ustad dengan tu juan untuk menyia pk an  par a santr i se bagai kader dakwah Islamiah, yang menguasai agama Islam dan siap menyebarkan agama Islam di  berbagai la pisan masyarakat. Sesuai dengan tujuan utamanya, maka materiyang di ajarkan di  pondok pesantren pada umumnya terdiri dati materi agarna yang digali langsung dari kitab-kitab klasik berbahasa Arab, yang ditulis

 para ulama yang hidup pada abad pertengahan. Semenjakperangkemerdekaan,terjadiperubahan mendasar dalam sistem pendidikan pondok  pesantren. Perubahan tersebut, diantaranya sistemmadrasah dalam proses ~~

 belajar mengajar, dan mulai diajarkannya materi umum. Dengan demik ian poridok pesantren tidak lagi sepenuhnya tergolong pendidikan jalur luar sekolah, tapi masuk jalur sekolah. ini, di dalam Dalam dua dasawarsa terakhir lingkungan pondok pesantr en, selain madr asah, diselenggarakan pula sekolah-sekolah umurn,  perguruan tinggi dan  program pengembangan masyarakat. Masuknya program pengembangan masyarak at, k eterampilan, pendidikan umum, termasuk kesehatan, dianggap se bagai pelengkap di  pondok  pesantren. dari pendidikan Adapun  penyelenggaraannya diser ahk an se penuhnya k e pada  pihak  pengelola atau pimpinan  pondok  pesantren yang  ber sangkutan, dengan teta p memaduk an tigaprinsi putama,yaitu: peningk atan keimanan dengan i badah,  penye baran ilmu dan ajaran agama Islam dengan tablig; member dayakan  potensi warga  pondok  pesantr en dan mener apkan nilai-nilai k emasyar ak atan yang  baik dengan amal saleh.

." !

.~

II.

ros

KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN)

A. Pengertian 1. Pondok pesantr en adalah lembaga pendidikan k eagamaan Islam yang berbasis masyar ak at  baik sebagai satuan pendidikan dan/ atau sebagai wadah penyelenggara pendidik an. pondok pesantren terdiri atas 2. Unsur -unsur kiai, ustad atau se butan lain yang sejenis, santr i,  pondok atau asr ama, dan mas jid atau musala ser ta penyelenggar aan  penga jian kita b kuning. 3. Pos K esehatan Pesantr en, yang selanjutnya dise but Posk estren merupakan salah satu wujud UKBMdi lingkungan  pondok pesantr en, dengan pririsip dari, oleh dan war ga  pondok  pesantr en, yang mengutamakan pelayanan  promotif (peningkatan) dan  preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan k esehatan), dengan binaan Pusk esmas setempat. 4. Warga pondok pesantren adalah Kiai atau Pimpinarr/Pengasuh, santri, sebutan  lain ustadyustazah, pekerjaj'karyawan serta  pengelola. 5. UKBM merupakan wujud salah satu  pemberdayaan masyarakat, yang twnbuh dari

i' 

t I'

-.._~\

I _.

-

masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan untuk k e pentingan masyarakat dalam upaya menanggulangi perrnasalahan kesehatan yang dihadapi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat setempat.

B. Tujuan Tujuan Umum: Mewujudkan kernandir ian warga pondok pesan tren dan masyarakat sekitar dalam berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Tujuan Khusus: warga  pondak 1. meningkatkan  pengetahuan  pesantren dan masyarakat sekitar nya ten tang kesehatan; 2. meningkatkan sikap dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya; 3. meningkatkan peran serta aktif warga pondok   pesantren  dan warga masyarakat sekitarnya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan; dan dasar bagi 4. memenuhi layanan kesehatan warga  pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya.

c.

Sasaran Sasaran Poskestren ter diri atas: 1. Pondok pesantren 2. Masyarakat pondok  pesantren, yang terdiri

atas:

'.,

, ....

warga  pond ok  pesantr en: santr i, kiai,  pimpinan,  pengelola, dan  penga jar di  pondok  pesantren termasuk wah santri;  b. masyarak at di lingk ungan pondok  pesantren; c. tokoh masyarak at: tokoh agama Islam, Pim pinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan  pim pinan organisasi k emasyar ak atan lainnya di lingkungan  pondok pesantr en; dan d.  petugas k esehatan dan stakeholder s terkait Iainnya. a.

D. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingku p kegiatan Posk estr en meliputi: 1. Pelayanan k esehatan dasar yang mengutamakan upaya  promotif dan  pr eventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam batas kewenangan Posk estren. Selain itu Poskestr en juga melakukan upaya pem berdayaan warga  pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam  bidang kesehatan serta  peningkatan lingkungan yang sehat di  pondok pesantren dan wilayah sekitamya. 2. Pemberdayaan santri sebagai kader kesehatan (santri husada) dan kader siaga bencana (santri siaga bencana).

E. Fungsl Poskestren 1. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di  bidang kesehatan, dalam alih informasi,

-;

'f 

p) . I-

I

'

~.  pengetahuan dan keterampilan, dari  petugas kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, dan antar sesama  pondok pesantr en dalam r angka meningk atkan  perilaku hidup sehat. 2. Sebagai wadah untuk mendek atkan pelayanan k esehatan dasar k e pada warga pondok  pesantren dan masyarakat sekitarnya. 3_  Sebagai wadah pembelajaran tentang nilai dan ajaran agama Islam dalam menghadapi  perrnasalahan kesehatan.

F. Manfaat 1. Bagi pondok pesantren a. Tersedianya layanan dan akses k esehatan dasar .  b. Penye baran inf ormasi kesehatan.  ja sama c. Pengembangan dan  perluasan k er   pondok  pesantren dengan instansi terkait. d. Terpeliharanya sarana sanitasi lingkungan. 2. Bagi Warga Pondok Pesantren dan Masyarakat Sekitarnya kemudahan untuk a. Memperoleh mendapatkan informasi,  pengetahuan dan  pelayanan kesehatan dasar. h. Memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan. c. Mendapat infomasi awal tentang kesehatan. d. Dapat mewujudkan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi warga pondok pesantren dan tDailyarakat sekitamya.

,

-

,

"\~'I

~

"

3.

Bagi Kader Poskestren a. Mendapatkan informasi lebih awal tentang kesehatan.  b. Dapat mewujudkan aktualisasi dirinya untuk membantu warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di lingkungannya.

4. Bagi Puskesmas a. Dapat mengoptimalk an fungsi  puskesmas sebagai pusat  penggerak   pembangunan berwawasan kesehatan,  pusat pemberdayaan masyarak at,  pusat  pelayanan k esehatan strata  per tama.  b. Dapat memf asilitasi war ga  pondok  pesantren dan masyar akat sekitar nya dalam  pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setem pat. c. Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana melalui pember ian  pelayanan kesehatan secar a terpadu. 5. Bagi Sektor Lain a. Dapat memfasilitasi warga pondok  pesantren dan masyarakat sekitamya dalam pemecahan masalah sektor terkait.  b. Meningkatkan efisiensi melalui pemberian  pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas  pokok dan fungsi masing-masing sektor.

c·

~-

G. Pengorganisasian 1. K edudukan dan Hubungan Kerja a. Terhadap pondok pesantren Secara teknis operasional, Poskestren dikoordinasi oleh  pengelola pondok  pesantren, Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya.  b. Terhadap Puskesmas Secara teknis medis, Posk estr en dibina oleh puskesmas. c. Ter hadap Pemerintahan Desajkelurahanj kecamatan Secara k elembagaan, Poskestren dibina oleh pemer intah k ecamatan dan  pemerintah desa jkelur ahan. d. Terhadap Sesama UKBMlainya Terhadap  berbagai UKBM yang ada, Poskestren sebagai mitra. 2. Pengelola Poskes tren Struktur organisasi Poskestren ditetapkan melalui musyawarah warga pondok pesantren  pada saat  pernbentuk an Poskestren. Struktur organisasi tersebut bersifat fleksi bel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumber daya yang ada. Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. k etua;  b. sekretaris; c.  bendahara; dan d. kader Poskestren yang merangkap sebagai

anggota.

-

I

h

•

•

Pengelola Poskestren dipilih dari dan oleh warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya pada saat rnusyawarah  pembentukan Poskestren. Kriteria  pengelola Poskestren antara lain sebagai  berikut: a. diutamakan berasal dari warga pondok  pesantren dan tokoh masyarakat setempat;  b. memiliki semangat pengabdian  berinisiatif  tinggi dan mam pu memotivasi masyarakat; dan bekerja secara sukarela c.  bersedia  bersama masyarakat. 3. Kader Poskestr en (santri husada) K ader Posk estren di pilih oleh pengurus Posk estr en dan santri  pondok pesantr en yang  ber sedia secara sukarela, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggar akan k egiatan Posk estr en. Kriteria k ader Posk estren antar a lain sebagai berikut: a.  berasal dar i santri atau alumni pondok  pesantren;  b. mempunyai jiwa pelopor,  pembaharu dan  penggerak masyarakat; c.  bersedia bekerja secara sukarela; dan d. telah mengikuti pelatihan Zorientasi kader tentang kesehatan.

.. .

r-~

I

.

~. ,:

.~.

m,

LANGKAH

PEMBENTUKAN

Untuk mencapai tujuan pembinaan dan  peningkatan fungsi serta kinerja Poskestren, ditetapkan langkah  pokok pendekatan sebagai berikut:

A. Persiapan 1. Persiapan Internal Pusk esmas Tujuan pendekatan ini adalah mempersiapkan  par a petugas sehingga bersedia dan memiliki k emampuan dalam mengelola, melakuk an  pemetaan dan membina Poskestr en. Pim pinan  puskesmas harus da pat meningkatk an dan motivasi k eter am pilan  para staf  pusk esrnas, sehingga ber sedia dan mampu  bekerja sama untuk k epentingan warga  pondok pesantren. Untuk itu,  perlu dilakukan  berbagai pertemuan,  pelatihan dengan melibatkan seluruh petugas puskesmas. 2. Koordinasi dengan lintas sektor terkait. Tujuan koordinasi ini adalah agar terjalin komunikasi, sinergi, serta pengembangan  program yang komprehensif dengan melibatkan stakeholders yang dipandang  perlu. Koordinasi dengan Kementerian dapat dilakukan diantaranya dengan Kementerian Agama cq, Direktorat Pendidikan Diniyah

dan  pondok pesantren, Direktorat Jenderal