Bab V.

IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB V

Kriteria EP Dokumen Rekaman A. Tanggung jawab pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM): 1. Penetapan kompetensi.5.1.1. 5.1.1. 1.  SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. 2.  SK penetapan Penanggung jawab UKM. 3.  Hasil analisis kompetensi 4.  Rencana peningkatan kompetensi. 2. Mengikuti kegiatan orientasi bagi yang baru,.5.1.2. 5.1.2. 1.  SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi. 2.  Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 3.  SOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi). 4.  Hasil evaluasi pelaksanaan orientasi.  Bukti tindak lanjut  Rencana tindak lanjut terhadap terhadap 3.3. Penetapan tujuan, sasaran dan tata nilai dan informasi kepada pihak terkait. 5.1.3. 5.1.3. 1.  Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas,  Kerangka acuan program kegiatan UKM. 2.  Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor. 3.  Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai. 4. Komunikasi dan koordinasi dalam pencapaian tujuan, pencapain kinerja, dan pelaksanaan. 5.1.4. 5.1.4. 1.  SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan.

Ketrangan

1

2.

 Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan. 3.  Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan. 4.  Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi. 5.  Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 6.  Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. 7.  Bukti hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.  Rencana tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral, 5. Penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. 5.1.4. 5.1.4. 1.  SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan. 2.  Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan. 3.  Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan. 4.  Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi. 5.  Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 6.  Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. 7.  Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

 Bukti tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral,

2

6. Minimalisasi risiko terhadap lingkungan. 5.1.5. 5.1.5. 1.  Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM. 2.  Hasil analisis risiko. 3.  Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko. 4.  Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan. 5.  Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko. 6.  Bukti pelaporan,  Bukti tindak lanjut,  Rencana tindak lanjut. 7. Tanggung jawab dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat mulai dari pelrencanaan sd evaluasi. 5.1.6. 5.1.6. 1.  SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat. 2.  Kerangka acuan pemberdayaan masyarakat,  SOP pemberdayaan masyarakat. 3.  SOP pelaksanaan SMD,  Dokumentasi pelaksanaan SMD,  Dokumen hasil SMD 4.  SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas. 5.  Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta. B. Perencanaan Kegiatan Upaya Puskesmas mengacu pada pedoman dan kebutuhan masyarakat: 1. Perencanaan upaya yang terintegrasi dengan RUK, yang dilakukan melalui kajian kebutuhan masyarakat. 5.2.1., 5.2.2. è1.1.4. 5.2.1. 1.  RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM. 2.  RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap 3

UKM. 3.  Perencanaan Tingkat Puskesmas, 4.  Kerangka acuan kegiatan tiap UKM. 5.  Jadual kegiatan tiap UKM. 5.2.2. 1.  Hasil kajian kebutuhan masyarakat. 2.  Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran. 3.  Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran 4. 5.  Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran. 2. Revisi perencanaan jika diperlukan sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau perubahan kebutuhan masyarakat. 5.2.3. 5.2.3. 1.  Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan, 2.  SOP monitoring,  jadual dan pelaksanaan monitoring. 3.  SOP pembahasan hasil monitoring,  Bukti pembahasan,  Rekomendasi hasil pembahasan. 4.  Hasil penyesuaian rencana. 5.  SOP perubahan rencana kegiatan. 6.  Dokumentasi hasil monitoring. 7.  Dokumentasi proses dan hasil pembahasan. C. Pengorganisasi upaya: • Kejelasan tugas wewenang dan tanggung jawab yang dituangkan dalam uraian tugas dari penanggung jawab dan pelaksana. 5.3.1.,5.3.2., 5.3.3., 5.3.1. 1.  Dokumen uraian tugas Penanggung jawab. 2. 3.

 Dokumen uraian tugas pelaksana.  Isi dokumen uraian tugas. 4

4. 5. 6. 7.

 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas.  Bukti pendistribusian uraian tugas.  Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program. 5.3.2. 1.  Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas. 2.  Hasil monitoring. 3.  Rencana tindak lanjut hasil monitoring 4.  Rencana tindak lanjut hasil monitoring 5.3.3. 1.  SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas,  SOP kajian ulang uraian tugas. 2.  Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang. 3.  Uraian tugas yang direvisi. 4.  SK., Ketetapan hasil revisi uraian tugas. D. Komunikasi dan koordinasi. 5.4.1., 5.4.2., 5.4.1. 1.  Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing. 2.  Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas. 3.  Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas. 4.  Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. 5.  Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas. 5.4.2. 1.  SK Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program  SOP tentang mekanisme komunikasi dan

 Bukti tindak lanjut.  Bukti tindak lanjut.

5

koordinasi program. 2.  Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor. 3.  Bukti pelaksanaan koordinasi. 4.  Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi  Bukti tindak lanjut terhadap lintas program, hasil evaluasi pelaksanaan  Rencana tindak lanjut hasil evaluasi terhadap koordinasi lintas program pelaksanaan koordinasi lintas program, dan E. Kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas 1. Penetapan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan UKM, pengendalian dokumen eksternal dan internal. 5.5.1. 5.5.1. 1.  SK Kepala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.  Semua SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 2.  Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan Mengacu 2.3.11.EP. 4. SOP. 3.  SOP Pengendalian dokumen eksternal,  Bukti pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal. 4.  SOP., Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas.  Bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas. 2. Evaluasi kepatuhan pelaksanaan terhadap peraturan, kerangka acuan, prosedur. 5.5.2. 5.5.2. 1.  SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.  Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 6

2.

 SOP monitoring monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.,  Jadwal monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.  Bukti pelaksanaan monitoring. 3. 4.  Hasil monitoring. 5.  Ceklis semua SOP, kebijakan,  Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring. 3. Kebijakan dan Prosedur evaluasi kinerja. 5.5.3. 5.5.3. 1.  SK evaluasi kinerja UKM 2.  SOP evaluasi kinerja. 3. 4.  Hasil evaluasi kinerja. 5.  Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas. F. Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan UKM 1. Akuntabilitas ditunjukkan melalui : monitoring kinerja dan kegiatan UKM. 5.6.1. 5.6.1. 1.  SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM.  Bukti pelaksanaan monitoring 2.  Hasil monitoring,  Bukti tindak lanjut hasil  Rencana tindak lanjut hasil monitoring. monitoring. 3.  Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut. 2. Akuntabilitas ditunjukkan melalui : Pengarahan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab terhadap pelaksan. 5.6.2. 2.6.2. 1.  Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana. 2.  Bukti pelaksanaan kajian. 3.  Rencana tindak lanjut.  Bukti pelaksanaan tindak lanjut. 7

4.

 Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut. 5.  Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja. 3. Akuntabilitas ditunjukkan melalui: penilaian kinerja yang dilaksanakan secara periodic.5.6.3., 5.6.3. 1.  Hasil penilaian kinerja. 2.  Kerangka acuan pertemuan penilaian kinerja,,  SOP pertemuan penilaian kinerja,  Bukti pelaksanaan pertemuan. 3.  Rencana tindak lanjut,  Bukti tindak lanjut,  Bukti laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. G. Hak dan kewajiban sasaran UKM: 1. Hak dan kewajiban sasaran. 5.7.1. 5.7.1. 1.  SK hak dan kewajiban sasaran UKM, 2.  SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran UKM, 2. Aturan yang jelas sebagai bagian peraturan internal sebagai upaya untuk memenuhi hak sasaran sesuai dengan visi, misi, tujuan dari masing-masing UKM. 5.7.2. 5.7.2. 1.  SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas. 2. 3. 4.  Bukti tindak lanjut.

8