Bab i Wawasan Nusantara

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Secara konsepsional, wawasan nusantara (Wawasan) merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut Wawasan Nusantara, itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi Wawasan Nusantara. jadi Wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh, penulis mencoba membahasnya dengan sebuah makalah yang berjudul “ WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA” B. Rumusan Masalah Apa pengertian, hakikat, dan kedudukan Wawasan Nusantara? Bagaimana latar belakang filosofis wawasan nusantara? Bagaimana implementasi wawasan nusantara? C. Tujuan Untuk mengetahui pengertian, hakikat, dan kedudukan Wawasan Nusantara. Untuk mengetahui latar belakng filosofis wawasan nusantara. Untuk mengetahui implementasi wawasan nusantara.

1

BAB II PEMBAHASAN A.

Pengertian Ketahanan Nasional Kata Ketahanan sendiri yang berasal dari asal kata “Tahan” yang dapat berarti kekuatan atau kemampuan menghadapi kendala yang menghampiri. Tahan dapat berupa pula ; tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan Nasional juga dapat memiliki arti keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional [Sunarso, Dkk; 2013 : 200]. Jadi Ketahanan Nasional pada hakekatnya adalah suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan sebagai cerminan kemampuan bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasional dan menjaga keutuhan nasional. B.

Sejarah Lahirnya Ketahanan Nasional Konsepsi Ketahanan Nasional memiliki latar belakang sejarah kelahirannya di Indonesia. Gagasan tentang Ketahanan Nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Pada masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo-Cina sehingga satu per satu kawasan Indo-Cina menjadi Negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Bahkan inflasi komunis mulai masuk ke Thailand, Malaysia dan Singapura. Fenomena tersebut memengaruhi para pemikir militer di SSKAD. Mereka mengadakan pengamatan atas kejadian tersebut, yaitu tidak adanya perlawanan yang gigih dan ulet di IndoCina dalam menghadapi ekspansi komunis. Bila dibandingkan dengan Indonesia, kekuatan apa yang dimiliki bangsa ini sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman termasuk pemberontakan dalam negeri. Jawaban sementara dari kalangan pemikir tersebut adalah adanya kemampuan territorial dan gerilya. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaya, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Menyadari atas berbagai kejadian tersebut, semakin kuat gagasan pemikiran tentang kekuatan apa yang seharusnya ada dalam masyarakat dan bangsa Indonesia agar kedaulatan dan keutuhan bangsa Negara Indonesia terjamin di masa – masa mendatang. Jawaban atas pertanyaan eksploratif tersebut adalah adanya kekuatan nasional yang antara lain berupa unsur kesatuan dan persatuan. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G 30 S PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional). Tantangan dan ancaman terhadap bangsa harus diwujudkan dalam ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalm bentuk tameng yang terdiri dari unsur – unsur ideologi, ekonomi, sosial dan militer. Tameng yang dimaksudkan adalah sublimasi dari konsep kekuatan sebagai manifestasi konsep dari SSKAD. C. Fungsi dan Tujuan Ketahanan Nasional Seperti yang telah sedikit dijelaskan pada bagian latar belakang bahwasannya setiap bangsa memiliki cita – cita, tujuan atau impian yang menjadikan dasar akan dibawa kemana bangsa tersebut. Setiap bangsa memiliki tujuan atau cita – cita yang berbeda, bangsa Indonesia 2

tentu saja memiliki cita – cita atau tujuan nasional. Tujuan tersebut terdapat pada PembukaanUndang – Undang Dasar 1945 alenia ke – 4 yang berbunyi [Rukiyati, M.Hum., Dkk ; 2013 : 81] : Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia, yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar pada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosila bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita – cita nasional tersebut tidaklah mudah, berbagai Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) datang seiring berjalannya waktu, dari sinilah dibutuhkan Ketahanan Nasional. Untuk mewujudkan tujuan Negara disertai penguatan Ketahanan Nasional maka dilakukan usaha Pembangunan Nasional melalui rangkaian program pembangunan yang terencana, menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan dengan cara pandang Wawasan Nusantara sehingga mampu menghadapi ATHG. Upaya mewujudkan tingkat Ketahanan Nasional melalui Pembangunan Nasional sehingga tercapai kondisi untuk mempertahankan kelangsungan serta mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara, haruslah disusun dalam suatu rangkaian tindakan yang : a. Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang telah tercamtum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke – 4. b. Ber-Wawasan Nusantara. c. Memperhatikan kondisi masa depan (Futurologic), sebagai fungsi perkembangan lingkungan baik dari dalam maupun dari luar, yang tidak terlepas dari kondisi masa kini dalam berbagai kecenderungannya, serta dalam kerangka percapaian yang normatif. d. Mengikuti norma kesatuan dan pola konsepsi, tindak dan upaya, yang berlanjut dan berkesinambungan. e. Dilaukan oleh seluruh rakyat di segenap aspek kegidupan nasional secara serasi dan seimbang, menyeluruh serta terpadu (holistik – sistemik) f. Memperhatikan efisiensi, efektivitas dan pertimbangan ekonomis lainnya. [LEMHANNAS ; 1989 : 2] Fungsi Ketahanan Nasional berdasar tuntutan penggunaannya sebagai Doktrin Dasar Nasional atau sebagai Metode Pembinaan Kehidupan Nasional dan sebagai pola dasar Pembangunan Nasional antara lain : 1. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindakan dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat inter regional (wilayah) inter sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berpikir yang 3

terkotak – kotak. Salah satu alasan yang lain adalah apabila terjadi penyimpangan maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga dan sarana yang berpotensi menjadi hambatan. Hal ini apabila dibiarkan akan dapat menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional. 2. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan, pada hakekatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program. 3. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional pada hakekatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah (Sikaya Mampu) dan aspek sosial. [Endang Sukaya, 2000 : 74-75 dalam Sunarso, Dkk, ; 2013:225-226]. D.

Unsur – Unsur Ketahanan Nasional Dalam upaya mencapai tujuan nasional atau cita – cita bangsa dan untuk mempertahankan keutuhan Negara dari ATHG, maka dibutuhkan penguatan akan Ketahanan Nasional. Adapun unsur – unsur pemerkuat Ketahanan Nasional antara lain sebagai berikut : 1.

Metode Astragatra Secara Antropologis manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena memiliki akal budi sehingga lahir manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya maka perlulah mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha mempertahankan eksistensinya dan kelangsungan hidupnya. Hubungan – hubungan itu adalah : a. b. c. d. e. f. g. h.

Hubungan manusia dengan Tuhannya, dinamakan “Agama”, Hubungan ,manusia dengan cita – citanya, dinamakan “Ideologi”, Hubungan manusia dengan kekuasaan, dinamakan “Politik”, Hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan, dinamakan “Ekonomi”, Hubungan manusia dengan manusia lainnya, dinamakan “Sosial”, Hubungan manusia dengan rasa keindahan, dinamakan “Seni/budaya”, Hubungan manusia dengan pemanfaatan alam, dinamakan “IPTEK”, Hubungan manusia dengan rasa aman, dinamakan “Hankam”

2. a.

Aspek Trigatra Posisi dan Lokasi Geogerafi Negara Bentuk, keadaan, dan lokasi geografis suatu Negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya dalam penyelenggaraan dan pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Seperti halnya Indonesia yang merupakan Negara kepulauan (Archipelagic State) akan lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya. Posisi atau letak geografis suatu Negara akan juga menentukan peran suatu Negara dalam percaturan lalu lintas dunia dan akan menghadapi bentuk - bentuk ancaman yang berbeda. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa letak geografis suatu Negara akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional suatu bangsa.

b.

Keadaan dan Kekayaan Alam Kekayaan alam suatu Negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan udara yang berada di wilayah suatu Negara. Kekayaan tersebut meliputi flora, 4

fauna, dan tambang yang keberadaannya bias di atmosfir, di permukaan bumi, dan di dalam bumi. Kekayaan alam itu ada yang dapat diperbarui dan juga ada yang tidak dapat diperbarui. Kekayaan alam yang ada di bumi didistribusikan secara tidak merata atau tidak teratur, sehingga ada Negara yang kaya sumber daya alam dan ada pula yang miskin sumber daya alam. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketergantungan antar Negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan problem hubungan internasional yang kompleks. Suatu Negara yang kebutuhan sumber daya alamnya tidak terpenuhi pasti akan memenuhinya dengan berbagai upaya. Hal itu tentu akan menimbulkan berbagai masalah, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya maupun Hankam. Untuk mengatasi kerawanan dan ancaman, maka perlu adanya manajemen pengelolaan SDA yang berdasar asas maksimal, lestari dan berdaya saing. c. Keadaan dan kemampuan penduduk Keadaan penduduk sangat berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja pengelola kekayaan alam dan berpengaruh pula terhadap personal yang mampu mengola Hankam. Pengembangan SDM merupakan kunci dalam menghadapi era globalisasi. SDM juga merupakan aset penting dalam upaya peningkatan daya saing yang semakin ketat. Semakin berkualitas tenaga kerja yang dimiliki suatu Negara maka akn semakin baik pula dan semakin berkualitas serta berdaya saing tinggi barang yang di hasilkannya. Oleh karena itu, SDM harus digarap dengan serius agar terciptanya tenaga kerja yang bersaing sehingga mampu meningkatkan serta mempertahankan Ketahanan Nasional. 3. a.

Aspek Pancagatra Aspek Ideologi Ideologi yang dimiliki suatu Negara dapat dikatakan sebagai Guiding of Principle. Dapat pula dikatakan sebagai prinsip yang dijadikan dasar, pedoman atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dituju dalm melangsungkan dan mengembangan hidup dalam kehidupan nasional suatu bangsa atau Negara. Sesuai dengan adanya kompleksitas atau keberagaman dalam kehidupan manusia, ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi yaitu nilai dan sistem nilai. Ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi masyarakat, baik secara individu maupun sosial. Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi diperlukan penghayatan dan pengalaman ideologi secara sungguh – sungguh. Bagi bangsa Indonesia, pancasila haruslah dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia. Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk melaksanakan ideologi maka semakin tinggi ketahanan dibidang ideologi. b.

Aspek Politik Dalam bagian ini politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Oleh karena itu, masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu Negara yang berada di tangan pemerintah. Kehidupan politik dibagi menjadi dua bagian yaitu “Input” dimana masyarakat yang berfungsi memberikan masukan berupa pernyataan keinginan dan tuntutan serta “Output” dimana pemerintah merespon serta mengeluarkan kebijaksanaan yang berupa peraturan perundang – undangan sebagai keputusan politik.

5

Sistem politik yang diterapkan dalam suatu Negara sangat menentukan kehidupan politik di Negara yang bersangkutan. Ketahanan nasional dalam segi politik dimana adanya keseimbangan antara input dan output tersebut, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang dinamis dan tidak menimbulkan dominansi. Ketahanan dibidang politik dibagi menjadi ketahanan politik dalam negeri dan ketahanan politik luar negeri. Secara sederhana bahwasannya ketahanan politik dalam negeri yaitu dimana adanya kehidupan politik dalam negeri yang sehat, dinamis yang mampu membina stabilitas Negara. Sedangkan ketahanan politik luar negeri bahwasannya adanya kehidupan politik yang sehat, hubungan antar Negara yang terjalin dengan erat, serta memperjuangkan kepentingan Negara maupun kepentingan bersama dalam perpolitikan antar Negara. tuntutan sikap dan prilaku berdasarkan nilai serta elemen yang sosial budaya Indonesia. E.

Kebehasilan Ketahanan Nasional Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencangkup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Dalam mewujudkan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga negara indonesia yaitu: 1. Memiliki semangat perjuangan non fisik dan berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ATHG baik yang datng dari luar dan dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. 2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam, sehingga setiap WNI baik individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Oleh bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal tersebut tercermin dalam kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Apabila setiap WNI memiliki semangat juang, sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam masyarakat berbangsa da bernegara serta mengeleminir pengaruh – pengaruh tersebut tersebut maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan suatu kebijakan umum dan pengambil kebijakan yang disebut Polstranas (Sumarsono, 2000:133 dalam Sunarso, Dkk, 2014:225) F.

Ketahanan Nasional dalam Bidang Pendidikan Kemajuan pemikiran – pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut setiap orang untuk menguasai hal tersebut, dan apabila tidak menguasai IPTEK maka akan lebih memiliki kesempatan untuk tertinggal dengan perkembangan zaman, dan modernisasi negara – negara lain. Guna menghadapi hal tersebut, peran pendidikan dalam memperkuat ketahanan nasional sangatlah diperlukan. Tugas pokok dari pendidikan sendiri antara lain: 1. Mengajar keterampilan bertahan hidup dengan pendidikan pragmatis

6

Pencaharian telah berubah, terjadi urbanisasi dan industrialisasi, dari sektor agraris ke sektor jasa, hidup lambat diubah ke hidup cepat. Hal ini menuntut pengetahuan, keterampilan, kecepatan serta komunikasi baru. 2. Mempersiapkan Warganegara sesuai dengan kepribadian kelompok Dalam aspek enkulturasi telah terjadi asosiasi dan desosiasi baru dalam kelompok – kelompok di dunia dan gangguan terhadap isolasi budaya. Adanya ikatan baru dengan interaksi yang bertambah, mosaik etnik mulai lebur dan pecah, enkulturasi mengalami peristiwa – peristiwa yang kadang kurang nyaman. Dalam hal ini, pendidikan mencoba menyesuaikan diri dengan proses ini. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural. 3. Meningkatkan Martabat Manusia (Humanisasi) Dalam aspek humanisasi, kemajuan teknologi sangat cepat dan sedangkan dalam bidang moral, etika dan agama lebih lambat. Ketertinggalan tampak jelas terlihat kekerasan dimana – mana. Pada hal inilah peran pendidikan untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya disamping keterampilan dan pengetahuan. Tampak jelas adanya keeratan antara pendidikan dan ketahanan nasional. Dikarenakan pendidikan merupakan institusi budaya yang menyentuh awal seorang manusia, dan merupakan alat utama ketahanan nasional. G.

Ketahanan Nasional dalam Bidang Pangan Harga pengan tiga tahun terahir mengalami peningkatan tiga kali lipat, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut desebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Gejala perubahan iklim yang mengacaukan ramalan produksi pangan strategis, peningkatan permintaan komoditas pangan karena konversi terhadap biofuel, dan aksi para infistor (spekulan) tingkat global karena kondisi pasar keuangan yang tidak menentu. Indonesia pada strategi pembangunan pertanian mengikuti tiga prinsip yaitu: broad-based dan terintegrasi dengan ekonomi makro, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup. Mengenai hal tersebut ada pula strategi baru yang ditawarkan guna menciptakan pembangunan pertanian yang lebih efektif. Strategi baru tersebut antara lain: Pertama, pembangunan pertanian wajib mengedepankan riset dan pengembangan teruta yang mampu menjawab tantangan adaptasi perubahan iklim. Kedua, integrasi pembangunan ketahanan pangan dengan strategi pengembangan energi, termasuk energi alternatif. Ketiga, pembangunan pertanian perlu inheren, perlu melindungi petani produsen (dan konsumen). H.

Beberapa Landasan Pemikiran untuk Pengukuran Kondisi Ketahanan Nasional Untuk mengukur kondisi ketahanan nasional diperlukan penjabaran Astragatra menjadi unsur – unsur yang dominan dan penjabaran selanjutnya sampai kepada tingkatan yang paling dasar. Penjabaran Astragatra menjadi unsur dominan kemudian menjadi parameter dan sub – sub parameternya, dipedomani oleh Pancasila, UUD 1945 dan cara pandang Wawasan Nusantara serta sasaran dan tujuan pembangunan melalui proses konsensus.

WAWASAN NUSANTRA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA Cara bagaimana suatu bangsa memandang tanah air bersetra lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam 7

menuju tujuannya. Namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Inggris adalah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi ”Britain rules the waves”. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi lautanya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yaitu wawasan nusantara. A. Pengertian, hakikat dan kedudukan wawasan nusantara. 1. Pengertian Wawasan Nusantara Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata Wawasan dan tara. Wawasan berasal dari kata Wawas (bahasa jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, ian yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan terminologis, Wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut : a. Menurut prof. Wan Usman, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.” b. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. c. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehipan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.” d. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. 1.

Hakikat Wawasan Nusantara Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Kedudukan Wawasan Nusanta Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia. 8

B. Latar belakang filosofis wawasan nusantara. 1.

Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila Berdasarkan falsafah pancasila, manuisia Indonesia adalah mahluk ciptaan tuhan yang mempunyai naluri, akhlak,daya pikir, dan sadar akan keberadaanya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkunganya dan alam semesta,dan penciptanya. Berdasarkan kesadaran yang di pengaruhi oleh lingkungnya, manusia Indonesia memiliki inovasi. Nilai – nilai Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional, sebagai berikut : 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap 3. Sila Persatuan Indonesia 2. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi objektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu Negara merupakn suatu ruang gerak hidup suatu bangsa yang didalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi pengambilan keputusan / kebijakan politik Negara tersebut. Wilayah Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan RI 17 agustus 1945 masih mengikutiterritoriale Zee En Maritieme Kringe Ordonantie 1939, dimana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia. Penetapan lebar wilayah laut 3 mil tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini lebih terasa lagi bila dihadapkan pada pergolakan- pergolakan dalam Negeri pada saat itu. Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Untuk mengukuhkan asas Negara kepulauan ini, ditetapkanlah Undang-undang Nomor : 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Maka sejak itu berubalah luas wilayah dari + 2 juta km 2 menjadi + 5 Juta Km2, di mana + 69% wilayahnya terdiri dari laut/perairan. Karena itu, tidaklah mustahil bila Negara Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan (Negara maritim). Sedangkan yang 35% lagi adalah daratan yang terdiri dari 17.508 buah kepulauan yang antara lain berupa 5 (buah) pulau besar, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Irian Jaya (Papua) dan + 11.808 pulau-pulau kecil yang belum diberi (ada) namanya. Luas daratan dari seluruh pulau-pulau tersebut adalah + 2.028.087 km2, dengan panjang pantai + 81.000 km. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut melalui undang-undang nomor 17 tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Sejak tanggal 16 November 1993 UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara dan menjadi hokum positif sejak 16 November 1994. Kondisi dan konstelasi geografi Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik yang berada di dalam maupun diatas permukaan bumi, potensi di ruang udara dan ruang antariksa, dan jumlah penduduk yang besar yang terdiri dari berbagai suku yang memiliki budaya, tradisi, serta pola kehidupan yang beraneka ragam. 9

Dengan kata lain, setiap perumus kebijaksanaan nasional harus memiliki wawasan kewilayahan atau ruang hidup bangsa yang diatur oleh politik ketatanegaraan. 3. Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya. Budata atau kebudayaan dalam arti etimologid adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Karena manusia tidak hanya bekerja dengan kekuatan budinya, melainkan juga dengan perasaan, imajinasi, dan kehendaknya, menjadi lebih lengkap jika kebudayaannya diungkap sebagai cita, rasa, dan karsa (budi, perasaan, dan kehendak). Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan cirri kebudayaan yang sangat beragam yang mumcul karena pengaruh ruang hidup berupa kepulauan di mana ciri alamiah tiap-tiap pulau berbeda-beda. C. Implementasi wawasan nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut : 1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. 2. a.

Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. b.

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara 10

mencerminkan tanggung jawab pengelolaa sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. c. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman antara lain : 1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. 3) Penerapan Wawasan Nusantara. a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara. Khususnya di bidang wilayah. Adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional. Sehingga terjaminlah integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang semula dianggap “laut bebas” menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional terutama negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai. d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi dan transportasi. e. Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas pancasila. 11

f.

Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara. Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara. a.

Implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Prinsip-prinsip implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi yaitu : · Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. · Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing dalam pengembangan kehidupan ekonominya. · Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

1. 2. 3.

Contoh implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan Keuangan Pusat dan Daerah dengan keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pembagian keuangan yang semula hampir 80% anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil daerah diserahkan pada pemerintahan pusat, kini pada UU tersebut diubah menjadi : Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 20% untuk pusat, 80% untuk daerah. Hasil kehutanan, pertambangan umum dan perikanan, 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. 12

4.

Hasil minyak bumi, 85% untuk pusat, 15% untuk daerah dan gas alam, 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah. Bahkan, porsi daerah ditambah lagi dengan adanya “Dana Alokasi Umum” yang dialokasikan untuk daerah-daerah dengan perimbangan tertentu, yang jumlah totalnya adalah 25% dari penerimaan dalam negeri APBN, sebagai perimbangan. (Dikutip dari berbagai sumber) Implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu: 1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang – undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. 3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. 4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. 5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan social Ada beeberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosialsecara umum, yaitu diantaaranya adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. 2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu: 1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran. 13

2.

3.

Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

BAB III PENUTUP 14

A. Kesimpulan Secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau Wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia. B.

Saran. Semoga dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan

bagi pembaca lainnya serta menambah wawasan dalam bidang karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

15

1.

Aryaning A K, Devi S W, Agus Riyanto, 2010,Etika dan Tata Tertib Hidup Berwarga Negara, Jakarta, Salemba Humanika

2.

Kaelan, Achmad Zubaidi, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta, “Paradigma” Yogyakarta

3.

Sunarso, dkk, 2015, Pendidikan Kewarganegaraan,Yogyakarta,UNY Press

4.

http://hafizhmedia.6te.net/kampus_kw.htm

5.

https://tiekawati.wordpress.com/2014/03/15/wawasan-nusantara-sebagai-geopolitikindonesia/

6.

http://isqal-kurniawan.blogspot.co.id/2013/04/wawasan-nusantara-dan-wilayahsebagai.html

7.

https://tonyahmad007.wordpress.com/2013/04/07/wawasan-nusantara-landasanunsurunsur-dan-hakekat-wawasan-nusantara/

8.

http://freejesindo.blogspot.co.id/2012/12/makalah-geopolitik-indonesia-sebagai.html

16