BAB I IDENTITAS PEMPRAKARSA 1.1. Latar Belakang Puskesmas merupakan salah satu sarana kesehatan yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku, dimana dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga puskesmas yang berfungsi melakukan upaya kesehatan dasar atau sebagian upaya kesehatan rujukan dan atau kesehatan penunjang haruslah memberikan pelayanan kesehatan paripurna dengan inti pelayanan medik baik dari segi preventif, kuratif maupun promotif yang diselenggarakan secara terpadu. Puskesmas dalam melaksanakan fungsinya, tidak dapat dipisahkan dengan status kesehatan masyarakat karena status kesehatan atau derajat kesehatan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan. dalam hal ini adalah keberadaan puskesmas. Puskesmas dalam beraktifitas juga dapat memberikan kontribusi terhadap menurunnya kualitas lingkungan apabila tidak memperhatikan pengelolaan dampak negatif yang ditimbulkan, seperti limbah medis berupa padatan maupun cair yang mengandung mikroorganisma patogen, buangan limbah beracun dan berbahaya (B3) serta adanya penyebaran infeksi nosokomial dan lain-lainnya. Oleh karena itu puskesmas sangat diharapkan menjadi pelopor gerakan sadar lingkungan dalam upaya pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat dan tertib. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumberdayanya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promosi kesehatan (promotif), peningkatan kesehatan (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan BAB-I 1 DOKUMEN DPLH Puskesmas Matang Suri 2014
kesehatan
(rehabilitatif)
harus
dilaksanakan
secara
menyeluruh
terpadu
dan
berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam menunjang terciptanya pembangunan kesehatan, diperlikan sarana dan prasarana penunjang seperti klinik, puskesmas dan rumah sakit. Kesehatan menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena merupakan modal dasar bagi suatu bangsa untuk maju dan berkembang. Hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia, yang tercermin dalam visi Indonesia Sehat, dalam mengembangkan strateginya masing-masing dengan target-target tertentu yang diharapkan dapat menjadi titik awal tercapainya visi tersebut. Menurut
Surat
Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
928/Menkes/Per/IX/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan UKL-UPL bagi Rumah Sakit kelas C atau yang setara, dan Surat Permen LH No. …. tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan maka puskesmas dipandang perlu mempersiapkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan menyusun Dokumen DPLH. Pimpinan Dinas Kesehatan menyadari bahwa sejalan dengan peran positif dalam mendukung upaya pembangunan kesehatan masyarakat, ternyata juga dibarengi adanya dampak negatif yang memerlukan pengelolaan dan pemantauan, maka melalui studi ini diharapkan tersusunlah suatu Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPLH) sesuai dengan ketetapan yang diberlakukan. 1.2. Tujuan Dan Manfaat DPLH 1. Tujuan a. Terlaksananya kegiatan operasional pelayanan kesehatan melalui puskesmas yang berwawasan lingkungan. b. Menemukannya dan mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan akibat operasional puskesmas. c. Tercapainya keselaraan hubungan antara keberadaan puskesmas dengan masyarakat di sekitarnya. d. Terpeliharanya mutu lingkungan di sekitar puskesmas. e. Meningkatkan upaya pelayanan puskesmas yang berwawasan lingkungan. f. Meningkatkan citra puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan. BAB-I 2 DOKUMEN DPLH Puskesmas Matang Suri 2014
2. Manfaat a. Bagi Puskesmas: 1) Sebagai jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan opersional tidak merugikan masyarakat sekitarnya baik secara sosial, ekonomi maupun kesehatan. 2) Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 3) Sebagai sumber informasi penentuan masalah lingkungan yang timbul dan upaya penanggulangannya yang tepat. 4) Sebagi acuan dalam rencana pengembangan puskesmas. b. Bagi Pemerintah/Dinas Kesehatan : 1) Sebagai sarana pemantauan dalam rangka pembinaan terhadap Puskesmas Matang Suri, khususnya dalam upaya pemeliharaan lingkungan sekitarnya. 2) Sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan. c. Bagi masyarakat sekitar : 1) Masyarakat mengetahui adanya kegiatan operasional puskesmas memahami kemungkinan adanya dampak yang dittimbulkannya. 2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya mengatasi dampak lingkungan. 1.3. Dasar Hukum Dalam Penyusunan dan pelaksanaan DPLH mengacu pada peraturan dan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki ijin dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (DPLH) BAB-I 3 DOKUMEN DPLH Puskesmas Matang Suri 2014
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dampak lingkungan hidup. 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Kalbar No………………………….. 7. Keputusan Gubernur Kalbar No. ………………………….. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. ………………………….. 9. Keputusan Bupati Sambas No. …………………………….. 10. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 11. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 12. Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 13. Undang Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajip Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. 14. Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 15. Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 16. Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 17. Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 18. Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 19. Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 20. Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan. 21. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 22. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan. 24. Kepmen Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988 tentang Baku Mutu Lingkungan. 25. Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 26. Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyususnan Dokumen Lingkungan Hidup. 27. Permen LH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
BAB-I 4 DOKUMEN DPLH Puskesmas Matang Suri 2014
28. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 17/KPTS/M/2003 Tentang Penetapan Jenis Usaha dan / atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Yang Wajib Dilengkapi dengan UKL / UPL. 29. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 416/menkes/PER/IX/1990 tentang Syaratsyarat dan Pengawasan Kualitas Air. 30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 31. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 120 tahun 1989 tentang Baku Mutu Lingkungan. 32. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 20013 – 2023 33. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian pencemaran Air. 34. Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 3 tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. 35. Peraturan Walikota Pontianak No. 8 Tahun 2010 tentang Jadwal Pembuangan Sampah.
1.4. Identitas Penanggung Jawab dan Penyusunan UKL-UPL 1. Penanggungjawab UKL-UPL a. Nama Puskesmas
: Puskesmas Matang Suri
b. S t a t u s
:
c. Alamat Kantor
: Jl. M.Bachri Tayep No.275 Matang Terap Kecamatan Jawai Laut
d. Alamat kegiatan
: Jl. M.Bachri Tayep No.275 Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
e. Nama Pimpinan
: Heri Januardi, A.Md.Kep
2. Penyusun Dokumen UKL-UPL a. Penanggungjawab
: Heri Januardi, A.Md.Kep
b. Alamat
: Jl. M.Bachri Tayep No.275 Matang Terap Telp. (0562) 201043 e-mail :
[email protected] BAB-I 5
DOKUMEN DPLH Puskesmas Matang Suri 2014
c. Penyusun d. Tim Ahli
: Suprianti, A.Md.Kesling : 1. Hadriyani, SKM 2. Marini, A.Md.Gizi 3. Iim Tribakti, A.Md.Kep
BAB-I 6 DOKUMEN DPLH Puskesmas Matang Suri 2014
