BAB I Birokrasi Pemerintahan Desa-kelurahan

March 10, 2019 | Author: Apriyanti Tia | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

birokrasi pemerintahan desa dan kelurahan...

Description

BAB I PENDAHULUAN A. Lata Latarr B Bel elak akan ang g

Secara historis, penjajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun dan  penjajahan Jepang kurang lebih selama 3,5 tahun, membawa akibat terhadap rusa rusak knya nya

send sendii-se sen ndi

keh kehidu idupan pan

masy masyar arak akat at

di

selu seluru ruh h

wila wilay yah

Indonesia!ntuk itu, pemerintah "okus pelaksanaan kebijakan dan program  pembangunan masyarakat adalah desa dan kelurahan #al ini didasarkan  pemahaman bahwa desa dan kelurahan merupakan lembaga pemerintah terkecil yang paling bawah sebagai ujung tombak yang langsung langsung berhadapan berhadapan dengan masyarakat $emerintahan %esa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa&kelurahan dan keberhasilan keberhasilan pembangunan pembangunan nasional 'arena perannya perannya yang besar, maka  perlu adanya $eraturan-peraturan atau !ndang-!ndang yang berkaitan dengan  pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda  pemerintahan berjalan dengan optimal Seiring dengan perkembangan pemerintah pada saat ini maka beberapa  perombakan struktur pemerintahan seperti adanya pergantian beberapa desa menjadi kelurahan (entu pergantian ini tidak sekedar "ormalitas )aman tapi menggunakan menggunakan beberapa beberapa pertimbangan pertimbangan dan alasan yang yang masuk akal Seperti salah satu contohnya contohnya adalah dengan adanya !ndang-!nd !ndang-!ndang ang *o, ++ tahun  tentang $emerintahan %aerah Selain itu pada jaman sekarang sudah sulit mencari daerah yang masih memakai nama desa sekarang sudah berganti menjadi kelurahan #al ini seperti yang tertuang di !ndang-!ndang .epublik  Indonesia Indonesia *o 3+&+00/ 3+&+00/ tentang .eisi .eisi !ndang-!ndan !ndang-!ndang g *o ++& ++& mengatur tentang pergantian nama dari desa menjadi kelurahan



yang

B. Rumu Rumusa san n Mas Masal alah ah  Bagaima Bagaimana na birok birokrasi rasi peme pemerin rintah tahan an desa1 desa1 + Bagaima Bagaimana na birokra birokrasi si pemerint pemerintaha ahan n keluraha kelurahan1 n1 3 Bagaimana Bagaimana dampak dampak perubah perubahan an desa desa menjadi menjadi keluraha kelurahan1 n1 / Bagaimana Bagaimana prakti prakti birokra birokrasi si pemerintah pemerintahan an desa desa dan kelurahan1 kelurahan1 C. Tujua ujuan n  !ntuk mengetahui mengetahui bagaimana bagaimana birokra birokrasi si pemerinta pemerintahan han desa + !ntuk mengetahui mengetahui bagaimana bagaimana birokra birokrasi si pemerintah pemerintahan an keluraha kelurahan n 3 !ntu !ntuk k meng menget etah ahui ui baga bagaim iman anaa damp dampak ak peru peruba baha han n desa desa menj menjad adii

kelurahan / !ntuk !ntuk mengetah mengetahui ui bagaiman bagaimanaa prakti prakti birokra birokrasi si pemerinta pemerintahan han desa dan kelurahan

+

BAB II PEMBAHASAN A. Birkrasi Pemerintahan

$engertian Birokrasi menurut  Almond dan  Powel lebih luas melibatkan  berbagai komponen dalam suatu kegiatan organisasi pemerintahan

yaitu

terkaitnya suatu organisasi yang melaksanakan tugas-tugas secara "ormal dan dijalankan oleh para pelaku organisasi pemerintah yaitu terkaitnya

suatu

organisasi yang melaksanakan tugas-tugas secara "ormal dan dijalankan oleh  para pelaku organisasi secara hirarkie dalam arti ada yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan dan sebagai bawahan dalam kegiatan membuat keputusan Birokrasi pemerintahan seringkali di artikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern %i dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area official yang yuridikti" %i dalam yuridiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi 2official dutiest  yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya Birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari proses dan   kegiatan  politik $ada setiap gugusan masyarakat yang membentuk suatu tata kepemerintahan tidak bisa dilepaskan dari dari aspek politik ini $olitik  sebagaimana kita ketahui bersama terdiri dari otang-orang yang berperilaku danbertindak politik (consist

of

people

acting

politically)

yang

di

organisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan  berusaha

mencoba

melaksanakan suatu

mempengaruhi

pemerintah

untuk mengambil

dan

kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat

kepentingannya dan menyampingkan kepentingan kelompok lainnya Birokrasi sebagai konsep, pengetahuan dan teknik secara umum pada kenyataanya dapat dipergunakan di setiap organisasi manapun,

3

yang

meman"aatkan untuk kepentingan kelancaran jalannya pencapaian tujuan organisasi tersebut *amun pengertian secara hara"iah 4birokrasi adalah orang6orang yang bekerja dibelakang meja dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi 7rang-orang tersebut dipilih dengan memiliki keahlian tertentu, bekerja berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan organisasi, mereka ada yang duduk sebagai pimpinan dan ada yang menjadi bawahan, mereka membuat keputusan  berwenang

atau

berdasarkan

otoritas

tertentu

dari

badan

yang

suatu pemerintah serta mereka mendapat gaji dan

 penghasilan .umusan

pengertian

4birokrasi

tersebut

merupakan

rangkuman kesimpulan dari para ahli seperti8 9lbrow, :a; astles dan =a $olambara B. De!inisi Desa "an #elurahan

%esa dalam arti umum adalah permukiman manusia yang letaknya di luar  kota dan penduduknya berpangupajiwa agraris 2%aldjoeni8?853 Sedangkan menurut para ahli adalah $ %. .Bintarto 2@

%esa adalah merupakan perwujudan geogra"is yang ditimbulkan oleh unsur-unsur "isiogra"is, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain &. Sutarjo 'artohadikusumo 2A5

%esa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang  berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat '. ipadung sudah cukup baik  dimana petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat cukup cepat dan tepat yaitu sesuai dengan prosedur yang berlaku Sehingga petugas dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan cukup baik (anggung jawab terhadap tugas masing-masing pun sudah baik, karena para petugas sudah  bekerja sesuai tugas dan "ungsinya masing6masing

A

BAB III PENUTUP A. #esim/ilan %. %esa merupakan bagian dari sebuah kecamatan Setiap desa dipimpin

oleh seorang kepala desa 'epala desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut Syarat dan tata cara pemilihannya diatur  oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah 'epala desa bukanlah seorang pegawai negeri sipil :asa jabatan kepala desa adalah enam tahun Ia dapat dipilih kembali hanya untuk  satu kali masa jabatan berikutnya Sesudah itu, ia tidak boleh lagi @

mengikuti pemilihan calon kepala desa Seorang 'epala desa dilantik  oleh bupati& wali kota, paling lambat tiga puluh hari setelah dinyatakan terpilih 'epala desa mendapatkan gaji 2upah bukan dari pemerintah, tetapi dari hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah %i daerah Jawa dikenal dengan tanah DbengkokD atau tanah DcarikD Setelah masa jabatannya habis, tanah itu harus dikembalikan kepada  pemerintah %engan demikian, kepala desa tidak mendapatkan uang  pensiun seperti $egawai *egeri Sipil 2$*S &. $emerintahan kelurahan berbeda dengan

pemerintahan

desa

'elurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan $erbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya 'epala kelurahan sering disebut =urah =urah diangkat dan dipilih oleh  pemerintah =urah adalah seorang $egawai *egeri Sipil 2$*S yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas =urah diangkat oleh  bupati&walikota atas usul kepala kecamatan dari pegawai negeri sipil yang berprestasi Syaratnya, dia harus mampu dan menguasai  pengetahuan tentang pemerintahan '. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pimpinan di 'elurahan >ipadung, beliau memberikan keterangan bahwa dengan adanya  perubahan desa menjadi kelurahan telah menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahannya Fang diantaranya mengenai perubahan kedudukan pemerintahannya, kepemimpinan $emerintahan, laporan  pertanggungjawaban penyelenggraaan pemerintahan (. $enyelenggaraan pemerintahan di %esa
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF