BAB I Aktualisasi Admiyanti

 

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Belakang    Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di dalam dalam UU No. 5 Tahun 2014 yang merupakan landasan operasional tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa ASN berorientasi pada pelayanan public secara professional dengan selalu mengedepankan kepentingan negara, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menjalankan kebijakan public dan pelayanan public bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Maka untuk mewujudkan hal ini ASN perlu mengikuti diklat prajabatan. Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Pedoman Penyelenggaraan Prajabatan Golongan I dan II dan golongan III, maka Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dilaksanakan dengan pola baru. Adanya DIKLAT pola baru ini juga diharapkan dapat membentuk kader ASN yang berkualitas berlandaskan pada nilai-nilai dasar yang meliputi: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang dapat diakronimkan menjadi ANEKA. Dengan demikian peserta diklat prajabatan dapat menjadi Aparatur Sipil Negara yang professional sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Maka dari itu sebagai ASN perlu membuat rancangan aktualisasi khususnya dipelayanan bidang kesehatan yang akan dilaksanakan di UPTD UPTD Puskesmas Talaga Kabupaten Buton Buton Tengah. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan suatu a atau tau seb sebagian agian w wilayah ilayah keca kecamatan. matan. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Talaga Raya merupakan salah 32

 

satu puskesmas yang ada di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, terlibat beberapa petugas kesehatan salah satunya bidan. Sesuai

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

nomor

551/MENKES/Per/VII/2009, Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,dan wewenang, untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan kebidanan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2019 pasal 46, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi: 1. Pelayanan kesehatan ibu 2. Pelayanan kesehatan anak 3. Pelayanan kes kesehatan ehatan reprod reproduksi uksi perempua perempuan n dan k keluarga eluarga berenc berencana ana 4. Pelaksanaan tugas be berdasarkan rdasarkan pelimpahan wewenang;dan atau 5. Melaksanakan tugas dalam k keterbatasan eterbatasan tertentu Isu strategis kesehatan kesehatan reproduksi yang perlu dip diperhatikan erhatikan saat ini salah satunya angka kematian ibu perlu diturunkan, Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas. Salah satu faktor memberikan dampak pada peningkatan peningkatan Ang Angka ka Kematian Ibu adalah risiko 4 Ter Terlalu lalu (Terlalu muda melahirkan dibawah usia 21 tahun, Terlalu tua melahirkan diatas 35 tahun, Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun dan Terlalu banyak  jumlah anak lebih dari 2). Untuk mengurangi angka kematian ibu salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan akseptort keluarga berencana salah satunya adalah KB pasca persalinan. KB Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan. Peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan sangat mendukung tujuan pembangunan kesehatan. Waktu setelah melahirkan adalah waktu yang paling tepat untuk mengajak ibu menggunakan kontrasepsi. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama akan terus mensosialisasikan

promosi

dan

konseling

disetiap

tatanan

pelayanan

kesehatan . Peran bidan sebagai salah satu pelayanan di Puskesmas adalah

33

 

sebagai edukator yang memberikan pendidikan dan konseling disetiap tatanan pelayanan kebidanan, termaksud pelayanan Keluarga Berencana. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan dasar diharapkan memberikan kontribusi terbesar dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana di Masyarakat. Namun b berdasarkan erdasarkan k kenyataan enyataan di

lapangan masih bany banyak ak ibu

yang belum belum mau men mengikuti gikuti program KB pasca persalinan. Data pasien post partum tahun 2019 bulan Juni 2 orang, Juli 4 orang, Agustus 1 orang September 3 orang, Oktober 3 Orang. Dari 10 pasien post partum tersebut baru 2 orang yang ma mau u meng mengikuti ikuti KB Pasca P Persalinan. ersalinan.

Merujuk p pada ada temua temuan n

diatas, maka Saya sebagai Penulis membuat Laporan Rancangan Aktualisasi mengenai isu “Rendahnya tingkat pengetahuan dan partisipasi Ibu Post Partum terhadap kontrasepsi pasca salin di desa Kokoe, Kokoe , Wilayah Kerja UPTD Puskesmas

Kec.

Talaga

Raya”. Raya”

Berdasarkan

isu

tersebut,

penulis

melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan menerapkan nilai-nilai dasar  ANEKA, mengaitkan dengan mata diklat, serta melaksanakan penguatan nilainilai organisasi, organisasi, sehingg sehingga a kegiatan pelayanan Keluarga B Berencana erencana

di Desa

Kokoe, UPTD Puskesmas Kecamatan Talaga dapat menjadi optimal.

1.2 Tujuan   Tujuan



Aktualisasi

adalah

untuk

membentuk

ASN

yang

professional berkarakter nilai-nilai dasar profesi ASN, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya untuk melayani masyarakat. Mewujudkan ASN yang profesional, harus memiliki kompetensi

yang

diindikasikan

dengan

kemampuan

mengaktualisasikan lima nilai dasar profesi ASN    Meningkatnya pemahaman ibu Post Partum tentang KB Pasca



persalinan    Meningkatkan cakupan KB Pasca Persalinan di Desa Kokoe,



UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya.  

1.3

Manfaat 34

 

1.3.1 Bagi Penulis  Agar

Penulis

dapat

menguasai

nilai-nilai

ANEKA

(Akuntabilitas,

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi), dan mata diklat yang telah diperlajari (Whole of Government, Pelayanan Publik, dan Manajemen ASN). Sehingga dapat mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari di satuan kerja masing-masing. m asing-masing.   1.3.2 Bagi Puskesmas Dapat memberikan bahan masukan dan usulan dalam usaha melakukan perbaikan kearah yang lebih baik, khususnya tentang aktualisasi nilainilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti korupsi), serta dapat meningkatkan optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat umum.

1.4

Ruang Lingkup KB Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan. Ruang lingkup rancangan kegiatan aktualisasi adalah Konseling edukasi pada ibu hamil dan ibu post partum tentang KB Pasca Persalinan di Desa Kokoe, Wilayah Kerja UPTD Kec. Talaga Raya.

1.5 Waktu dan Tempat 1.5.1 Waktu Pelaksanaan kegiatan aktualisasi lapangan (off (off class) class) ini dilaksanakan berdasarkan kalender Latihan Dasar CPNS Golongan II lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yaitu dimulai tanggal 18 November – November –   21 Desember. 1.5.2 Tempat Lokasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini bertempat di Desa Kokoe, Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya, sebagai satuan unit kerja dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

BAB II 35

 

GAMBARAN UMUM ORGANISASI DAN KONSEPSI NILAI DASAR, PERAN DAN KEDUDUKAN APARATUR SIPIL NEGARA

2.1 Gambaran Puskesmas Kec. Talag Talaga a Ray Raya a 2.1.1 Profil Puskesmas Kec. Talaga Raya UPTD Puskesmas

Kec. Talaga

Raya

merupakan

satu-satunya

puskesmas yang ada di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton. merupakan Puskesmas yang berada diantara pulau Bombana, Kec. Mawasangka induk, dan Kota Baubau. Lokasi UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya berada di Jalan Kesehatan yang merupakan jalan utama Kecamatan Talaga Raya. Transportasi antar desa dihubungkan dengan jalan darat dan laut. Jalan utama desa sebagian besar sudah beraspal dan mudah dijangkau dengan sarana transportasi. Tetapi akses jalan dalam satu desa masih banyak yang belum beraspal dan masih sulit diangkau oleh sarana transportasi darat, hal ini akibat kondisi jalan yang menanjak, berliku, sempit dan sebagian besar jalannya masih berupa  jalan tani. Sedangkan untuk beberapa desa lainnya menggunakan perahu kapal. Luas wilayah kerja UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya sekitar ± 80,67 Km2 yang terdiri dari 6 desa dan 1 kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Talaga I 2. Desa Liwulompona 3. Desa Talaga II 4. Desa Pangilia 5. Desa Wulu 6. Desa Kokoe

36

 

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya

Desa Kokoe adalah salah satu wilayah kerja UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya. Desa Kokoe merupakan salah satu pulau terpencil y yang ang berada di Kabupaten Buton Tengah. Desa Kokoe merupaka daratan rendah yang terdiri 3 dusun yaitu Dusun Daratan I, Dusun Daratan II, dan Dusun Pulau. Desa Kokoe dapat ditempuh selama kurang lebih 90 menit dengan menggunakan perahu kapal

2.2.1 Visi dan Misi UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya Raya   - Visi Mewujudkan Masyarakat Talaga raya yang sehat dan mandiri di bidang kesehatan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. -

Misi   Meberikan

kesehatan y yang ang bermutu, professional dan transparasi

  Meningkatkan

kompeten kompetensi si , inovasi dan profesionalisme tenaga

kesehatan UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya   Meningkatkan   Mendorong

system penc pencatatan atatan dan pelaporan

kemandirian masy masyarakat arakat dalam bidang kesehatan melalui

JKN atau KIS

37

 

  Meningkatkan

kerja sama lintas sector dan kemitraan dengan seluruh seluruh

elemen masyarakat.

2.1.3 Moto UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya “MANTAP” melayani dengan amanah, tulus, adil dan professional.

2.1.4 Nilai- nilai UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya  

TANGGUH (bek (bekemampuan emampuan tinggi dalam melaksanakan pelayanan)

 

AKUNTABEL ( bertangg bertanggung ung jawab terhadap pela pelaksanaan ksanaan pelayanan)

 

LINCAH (ce (cepat pat tang tanggap gap dal dalam am pelay pelayanan anan p pasien) asien)

 

AMANAH (menjaga kerahasiaan dan k keselamatan eselamatan pasien )

 

GIGIH ( b bekerja ekerja keras dan pro professional fessional dala dalam m melakukan pelayanan)

 

ADIL (memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat)

2.2 Kedudukan, Tugas, F Fungsi, ungsi, dan Struktur Organisasi Puskesmas 2.1.1 Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah UPT pada Dinas Keshatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas. UPTD Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang  juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. UPTD Puskesmas Onembute adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe. UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dengan kata lain UPTD Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik dan

38

 

keadaan

infrastruktur

lainnya

merupakan

bahan

pertimbangan

dalam

menentukan wilayah kerja Puskesmas. UPTD Puskesmas sebagai badan pelayanan kesehatan masyarakat memiliki kedudukan secara administratif dan kedudukan dalam hirarki pelayanan kesehatan. Kedudukan secara administratif yang berarti UPTD Puskesmas

merupakan

perangkat

pemerintah

daerah

Kabupaten

dan

bertanggung jawab langsung baik teknis maupun administratif kepada Kepala Dinas kesehatan Kabupaten. Kedudukan dalam hirarki pelayanan kesehatan yang berarti UPTD Puskesmas berkedudukan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan pertama sesuai dengan SKN

2.1.2 Fungsi  Ada 3 fungsi pokok puskesmas, puskesmas, yaitu: a. Sebagai pusa pusatt pembangu pembangunan nan kesehat kesehatan an masyara masyarakat kat di wilaya wilayahnya hnya b. Membina peran serta masy masyarakat arakat di wilayah kerjanya dalam dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat c. Memberikan pelayana pelayanan n kesehatan secara meny menyeluruh eluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

2.1.3 Tugas Untuk menjalankan fungsi-fungsi di atas maka puskesmas bertugas : 1.

mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat;

2.

merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Puskesmas;

3.

menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;

4.

melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;

5.

melaksanakan upaya kesehatan perorangan;

6.

melaksanakan pelayanan upaya kesehatan/ kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan 39

 

sekolah, kesehatan olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan pengobatan tradisional; 7.

melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;

8.

melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;

9.

melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;

10. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangg tangga a UPT; 11. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPTD; 12. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Dinas.

40

 

2.1.5 Struktur Organisasi Tabel 2.1 Jumlah Tenaga Kesehatan di UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya Tahun 2018

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

12.

Tenaga kesehatan Dokter spesialis Dokter umum Dokter gigi Perawat Bidan Perawat Gigi Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan Tenaga Gizi (Nutrisionis dan Dietisien) Tenaga Laboratorium Tenaga Teknik Biomedik lainnya Tenaga

keterapian fisik Tenaga keteknisan medis 14. Tehnik Kefarmasian 15. Apoteker 16. Tenaga penunjang kesehatan Total Tenaga

Standar PNS Tenaga -

CPNS

NS

-

-

Non PNS -

3 7 -

1 5 3 1

3 3 -

15 16 -

1 26 29

0

0

2

3

5

-

-

1

-

1

1

1

1

-

3

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

12

12

38

67

Jumlah -

13.

41

 

2.1.6 Fasilitas Penunjang Organisasi UPTD Puskesmas memiliki fasilitas penunjang untuk dapat menjangkau pelayanan lebih merata dan meluas, oleh karena itu perlu adanya fasilitas: 1. Puskesmas Pembantu/Poskesde Pembantu/Poskesdes s  Puskesmas Pembantu / Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan UPTD Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Puskesmas Pembantu / Poskesdes merupakan bagian integral dari Puskesmas dengan kata lain satu UPTD Puskesmas meliputi seluruh Puskesmas Pembantu Pembantu / Poskes Poskesdes des yang ada didalam wilayah k kerjanya. erjanya. 2. Puskesmas Keliling  Puskesmas Keliling merupakan unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas. Puskesmas Keliling berfungsi untuk menunjuang dan membantu melaksanakan kegiatan – kegiatan – kegiatan  kegiatan UPTD Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. 3. Bidan desa  Bidan desa adalah seorang bidan yang ditempatkan di Desa dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan kesehatan di desanya dan bertanggung jawab jawab langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas Puskesmas.. Tugas utama bidan tersebut adalah membina peran serta masyarakat melalui pembinaan Posyandu dan pembinaan pimpinan kelompok persepuluhan / dasawisma, disamping memberi pelayanan langsung di Posyandu dan Pustu/Poskesdes.

2.1.5 Tugas dan wewenang Bidan Tugas dan Wewenang Bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan pada pasal

42

 

P as al 46

1. Dalam meny menyelenggarakan elenggarakan Praktik Kebida Kebidanan, nan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi: a. pelayanan kesehatan ibu; b. pelayanan kesehatan anak; c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; d. pelaksanaan tugas ber berdasarkan dasarkan p pelimpahan elimpahan wewenang; dan/atau e. pelaksanaan tugas dal dalam am keadaa keadaan n keterbata keterbatasan san tertentu. 2. Tugas Bidan sebagaimana dimaksud pa pada da ayat (1 (1)) dapat dilaksanakan secara bersama atau sendiri. 3. Pelaksanaan tugas sebag sebagaimana aimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Pelayanan Kesehatan Ibu P as al 49

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, Bidan berwenang: a. memberikan As Asuhan uhan Kebid Kebidanan anan pa pada da masa sebelum hamil; b. memberikan As Asuhan uhan Kebida Kebidanan nan pada masa k kehamilan ehamilan nor normal; mal; c. memberikan As Asuhan uhan Kebidana Kebidanan n pada masa persalinan dan menolon menolong g persalinan normal; d. memberikan Asuhan Kebidanan pada masa n nifas; ifas; e. melakukan pertolongan pertama kegaw kegawatdaruratan atdaruratan ibu hamil, bersalin, bersalin, nifas, dan rujukan; dan f. melakukan deteksi dini kasus risiko d dan an komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pascakeguguran dan dilanjutkan dengan rujukan. Pelayanan Kesehatan Anak P as al 50

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, Bidan berwenang:

43

 

a. memberikan As Asuhan uhan Kebidana Kebidanan n pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah; b. memberikan imunisasi sesuai prog program ram Pemerintah Pusat; c. melakukan pe pemantauan mantauan tumb tumbuh uh kembang pada bay bayi, i, balita, dan anak prasekolah serta deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan; dan d. memberikan pertolo pertolongan ngan pertama kegawatdarura kegawatdaruratan tan pada b bayi ayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana P as al 51

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, Bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Konsepsi Nilai-Nilai Das Dasar, ar, Peran Dan Kedudukan Asn Asn 2.3.1 Akuntabilitas  Akuntabilitas adalah Kewajiban untuk memberikan pertanggung  jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.  Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjaw pertanggungjawaban aban yang harus dicapai.Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dengan demikian kepercayaan masyarakat ( public trust ) kepada birokrasi akan semakin menguat karena aparaturnya mampu berperan

sebagai

kontrol

demokrasi,

mencegah

korupsi

dan

penyalahgunaan kekuasaan kekuasaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. a.

Indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu :

44

 

1) Kepemimpinan: Lingkungan yang akuntabel tercipta d dari ari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkunganny lingkungannya; a; 2) Transparansi: Keterbukaan atas se semua mua tindak tindakan an dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun m aupun kelompok/instansi; 3) Integritas: konsistensi dan keteg keteguhan uhan yang tak tergoy tergoyahkan ahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan; 4) Tanggung J Jawab: awab: kesadaran manusia akan tingkah laku ata atau u perbuatannya

yang

sengaja.tanggung

di

sengaja

jawab

juga

maupun berarti

yang

tidak

berbuat

di

sebagai

perwujudan kesadaran akan kewajiban; 5) Keadilan: kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang; 6) Kepercayaan: Rasa ke keadilan adilan akan membawa pada seb sebuah uah kepercayaan.

Kepercayaan

ini

yang

akan

melahirkan

akuntabilitas;. 7) Keseimbangan: Untuk m mencapai encapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas; 8) Kejelasan: Pela Pelaksanaan ksanaan w wewenang ewenang dan tanggungjawab harus harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan, dan 9) Konsistensi: adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir. b. Jenis-jenis Akuntabilitas  Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, macam, yaitu: 1) Akuntabilitas

vertikal

(vertical

accountability ), ),

akuntabilitas

yang

pertanggungjawaban atas pengelolaan dananya kepada otoritas yang lebih tinggi.  tinggi.  2) Akuntabilitas horizontal (horizontal (horizontal accountability ), ), akuntabilitas yang pertanggungjawabannya pertanggungjawaban nya kepada masyarakat luas. luas.   c. Tingkatan Akuntabilitas Tingkatan akuntabilitas terdiri dari lima (5) tingkatan, yaitu :  :  1) Akuntabilitas Personal;

45

 

2) Akuntabilitas Individu; 3) Akuntabilitas Kelompok; 4) Akuntabilitas Organisasi, dan 5) Akuntabilitas Stakeholder d. Aspek Akuntabilitas Terdapat beberapa aspek dalam akuntabilitas, antara lain :  :  1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (accountability is a relationship); relationship); 2) Akuntabilitas berorientasi pada h hasil asil ((accountability accountability is results oriented ) ; 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (accountability ( accountability requires reporting ));; 4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (accountability ( accountability is meaningless without consequences) consequences) , dan 5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (accountability improves performance). performance ).

2.3.2 Nasionalisme Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat nasional; kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Nasionalisme merupakan sikap yang meninggikan bangsanya sendiri dan pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara.Dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap PNS memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara.Nasionalisme merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.PNS dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaanny kebangsaannya. a.    Ada lima indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan, yaitu : a. Sila Pertama : Ketuhanan Y Yang ang Maha Esa 1)

Bangsa

Indonesia

meny menyatakan atakan

kepercay kepercayaannya aannya

dan

ketakw ketakwaannya aannya

terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

46

 

2)

Manusia Indonesia percaya dan tak takwa wa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;

3)

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbedabeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

4)

Membina keruk kerukunan unan hidup di antara s sesama esama umat beragama da dan n kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

5)

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa;

6)

Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan

7)

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaa kepercayaan n terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang ad adil il dan ber beradab adab 1)

Mengakui

da dan n

memperlakuk memperlakukan an

man manusia usia

sesuai dengan harkat

dan

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; 2)

Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,  jenis kelamin, kedudukan sosial, sosial, warna kulit dan sebag sebagainya.; ainya.;

3)

Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia;

4)

Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira;

5)

Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain;

6)

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;

7)

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;

8)

Berani membela kebenaran dan keadilan, dan

9)

Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari s seluruh eluruh umat manusia.

10) Mengembangkan sikap hormat mengho menghormati rmati dan bekerjasama dengan bangsa lain. c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

47

 

1)

Mampu

mene menempatkan mpatkan

persatuan,

k kesatuan, esatuan,

s serta erta

kepe kepentingan ntingan

da dan n

keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;  golongan;  2)

Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.;

3)

Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa;

4)

Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia;

5)

Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social;

6)

Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan

7)

Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. bangsa.  

d. Sila Keempat : Ker Kerakyatan akyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya permusyawaratan/perwakilan waratan/perwakilan 1)

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;  sama;  

2)

Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;

3)

Mengutamakan

musyawarah

dalam

mengambil

keputusan

untuk

kepentingan bersama; 4)

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;

5)

Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah;

6)

Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;

7)

Di

dalam

mus musyawarah yawarah

diut diutamakan amakan

ke kepentingan pentingan

bersa bersama ma

di

atas

kepentingan pribadi dan golongan; 8)

Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;

9)

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung dipertanggungjawabkan jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, dan

48

 

10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.  pemusyawaratan.  e. Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia 1)

Mengembangkan perbuatan yang luhur, y yang ang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyo kegotongroyongan; ngan;  

2)

Mengembangkan sikap adil terhadap sesame;

3)

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;

4)

Menghormati hak orang lain;

5)

Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;

6)

Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;

7)

Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;

8)

Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.;

9)

Suka bekerja keras.;

10) Suka meng menghargai hargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bag bagii kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.  sosial.  2.3.3

Etika Publik Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan

untuk menentukan perbuatan yang pantas, guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nila-nilai yang dianut : a. Ada tiga fokus utama dalam pelay pelayanan anan public, yakni: 1) Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan; 2) Sisi dimensi reflektif, etika pu publik blik berfungsi se sebagai bagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi, dan 3) Modalitas etika, menje menjembatani mbatani antara norm norma a moral dan tind tindakan akan faktual. b. Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi etika publik, yaitu : 1.

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik;

2.

Dimensi Modalitas, dan

49

 

3.

Dimensi Tindakan Integritas Publik.

c. Indikator nilai-nilai dasar etika pub publik, lik, yaitu ::   1) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila; 2) Setia dan mempertahank mempertahankan an Undang-Undang Das Dasar ar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945; 3) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; 5) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif; 6) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur; 7) Mempertanggungjaw Mempertanggungjawabkan abkan tindakan dan kinerjanya kepada pu publik; blik; 8) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; 9) Memberikan laya layanan nan kepada publik secara jujur, tanggap, c cepat, epat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; 10) Mengutamakan kepemimpina kepemimpinan n berkualitas tinggi; 11) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama; 12) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; 13) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan 14) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

2.3.4 Komitmen Mutu Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk/ jasa berupa ukran baik/ buruk.Bidang apapun yang menjadi tanggungjawab pegawai negeri sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. a. Nilai-nilai Komitmen Mutu: 1) Efektivitas: dapat diartikan dengan berhasil g guna, una, dapat menca mencapai pai hasil sesuai dengan target. Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performans untuk

50

 

mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan; 2) Efisiensi: dapat dihitung sebagai jumlah su sumberdaya mberdaya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam melaksanakan kegiatan. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu; t ertentu; 3) Inovasi: dapat muncul karena ada dorongan dari dalam (internal) untuk melakukan perubahan, atau bisa juga karena ada desakan kebutuhan dari pihak eksternal misalnya permintaan pasar. Inovasi dalam layanan publik harus mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dengan sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin, dan 4) Orientasi mutu: mutu merupak merupakan an salah satu s standar tandar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Orientasi mutu berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan sehingga pelanggan menjadi puas dalam pelayanan.

b. Ada lima

dimensi karakteristik yang digunakan dalam mengevaluasi

kualitas pelayanan, yaitu: 1) Tangibles Tangibles   (bukti langsung), yaitu : meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi; 2) Reliability   (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan; 3) Responsiveness Responsiveness   (daya

tangkap),

yaitu

keinginan

untuk

memberikan

pelayanan dengan tanggap; 4)  Assurance  Assurance   (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya, dan

51

 

5) Empathy , yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.

Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi.Pada level puncak (corporate (corporate level ) bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara

keseluruhan

untuk

membangun

citra

kelembagaan

dan

keunggulan bersaing. Pada level strategic business unit level tanggung  jawab mutu berkaitan dengan penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target masing-masing. Pada level fungsional bertanggung jawab atas mutu hasil setiap layanan yang diberikan di unitunit pendukung. Sedangkan pada level unit dasar tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas/ rencana aksi yang dilaksanakan di masingmasing unit kerja. 2.3.5 Anti Korupsi Dampak

korupsi

tidak

hanya

sekedar

menimbulkan kerugian

keuangan negara namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang

tidak

hanya bersifat

jangka pendek tetapi dapat pula bersifat

 jangka panjang .Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggungjawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi. Kesadaran

diri

anti

korupsi

yang

dibangun

melalui

pendekatan spiritual, dengan selalu ingat akan tujuan keberadaanny keberadaannya a sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat

bahwa

seluruh

ruang

dan

waktu

kehidupannya

harus

dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi

dan

misi

yang

baik,

hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan  juga secara publik. Kata

kunci

untuk

menjauhkan

diri

dari

korupsi

adalah

internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup atau bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas dengan baik. Identifikasi

52

 

nilai dasar anti korupsi memberikan nilai-nilai dasar anti korupsi yang prioritas dan memiliki signifikan yang tinggi bagi Anda, dengan jumlah nilai yang semakin sedikit maka proses internalisasinya lebih mudah karena Anda dapat memfokuskan sumberdaya waktu dan energi yang  Anda dimiliki. Penyelarasan

nilai

anti

korupsi

dengan

nilai-nilai

organisasi mer upakan upakan kontribusi Anda untuk dapat mengetahui “apakah nilai-nilai organisasi yang akan menjadi tempat Anda bekerja, telah selaras

dan

menampung

secara

maksimal nilai-nilai

dasar

anti

korupsi?”.   korupsi?”. Keselarasan tersebut

akan mengurangi dilema etik dan menjadi

payung bagi kontribusi Anda dalam membangun sistem integritas .Penanaman beragam

integritas

cara,

Internalisasi. sikap

nilai

dapat

diantaranya

melalui

dengan pendekatan

melalui Kesediaan, Identifikasi dan

Tingkat permanensi

dan perilaku

dilakukan

penanaman

pendekatan

ataupun

internalisasi

perubahan akan

lebih

permanen dibandingkan dengan identifikasi dan kesediaan .Nilai, keyakinan, kebiasaan, dan konsep diri manusia terdapat pada area bawah

sadar.

keyakinan,

Untuk

kebiasaan

melakukan penanaman atau perubahan nilai, dan

konsep

diri,

perlu

dilakukan

dengan

pendekatan atau teknik khusus yang cocok untuk bawah sadar. Teknikteknik

khusus

kemampuan

untuk

bawah

 Anchoring,

sadar

dapat

Utilisasi,

dilakukan apabila

Rileksasi,

Amplifiying,

Modality,Asosiasi dan Sugesti  dikuasai  dikuasai dengan baik, kemampuan tersebut disingkat menjadi AURA MAS.! Tunas Integritas adalah individu yang terpilih

untuk memastikan lebih b banyak anyak lagi personil organisasi yang

memiliki integritas tinggi serta berkiprah nyata dalam membangun sistem integritas di organisasinya .

2.4. Peran dan Kedudukan A ASN SN Dalam NKR NKRII 2.4.1 Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilka menghasilkan n Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai bebas

dari

intervensi

dasar,

etika

profesi,

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan

53

 

profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan  jaman. Berdasarkan

jenisnya, Pegawai

ASN

terdiri

atas Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan pemerintah

kebijakan

yang

ditetapkan

oleh pimpinan

instansi

serta ha harus rus be bebas bas da dari ri peng pengaruh aruh dan intervensi semua

golongan dan dan partai politik politik.. Untuk menjalankan kedudukanny kedudukannya a tersebut, maka Pegawai ASN b berfungsi erfungsi sebagai

berikut: Pelaksana keb kebijakan ijakan

public, Pelayan publik, serta Perekat dan pemersatu bangsa  Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabny jawabnya a dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel,

maka

setiap

ASN

diberikan

hak.

Setelah

mendapatkan haknya maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawab tanggungjawabnya. nya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku.

Kode etik dan kode perilaku ASN

bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para  ASN dalam penyeleng penyelenggaraan garaan birokrasi pemerintah. Penerapan sistem merit

dalam pengelolaan ASN mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi

tranparansi,

akuntabilitas, obyektivitas

dan

juga

keadilan.

Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerpakan sistem ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepuasan masyarakat maupun jaminan obyektifitasnya dalam dalam pelaksana pelaksanaa a seleksi. S Sehingga ehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat da dan n berintegritas untuk mencapai visi dan misinya Pasca recruitment , dalam organisasi berbagai sistem pengelolaan sesungguhnya sesungguhny a

pegawai dimana

harus

mencerminkan

semua

prosesnya

prinsip

merit yang

didasarkan pada prinsip-

prinsip yang obyektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi, disisi lain bad performers  performers 

54

 

mengetahui

dimana

kelemahan

dan

juga diberikan

bantuan

dari

organisasi untuk meningkatkan kinerja. Manajemen ASN terdiri dari Manjemen PNS dan Manajemen PPPK. Manajemen

PNS

meliputi

penyusunan

dan

penetapan

kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola

karier,

promosi,

mutasi, penilaian

kinerja, penggajian dan

tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan perlindungan Manajemen

PPPK

meliputi

kebutuhan; pengadaan; penilaian

kinerja; penggajian

pengembangan

pemberian

kompetensi;

pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan  jabatan

pimpinan

tinggi

utama

dan

penetapan

dan tunjangan;

penghargaan;

disiplin;

per erlindungan. lindungan. Pengisian

madya

pada

kementerian,

kesekretariatan lembaga l embaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan pendidikan dan

syarat

kompetensi,

kualifikasi, kepangkatan kepangkatan,,

latihan, rekam jejak jabatan, dan

integritas serta

persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentu ketentuan an peraturan perundang-undangan.. Pejabat perundang-undangan

Pembina

Kepegawaian

dilarang

mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar melanggar ketentuan pe peraturan raturan perundang-undangan perundang-undangan dan tidak

lagi

memenuhi

syarat jabatan yang ditentukan. Penggantian

pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan

Presiden.

Jabatan

Pimpinan Tinggi hanya dapat didu diduduki duki palin paling g lama 5 (lima) tahun. Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaia Kepegawaian n memberikan laporan proses pelaksanaann pelaksanaannya ya kepada KASN. KASN melakukan pengawasan berdasarkan

laporan

pengisian yang

Jabatan

disampaikan

Pimpinan oleh

Tinggi

baik

Pejabat Pembina

Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan sementara dari jabatannya da dan n tidak kehilangan status sebagai PNS.

55

 

2.4.2 Whole Of Government (WoG) WoG adalah sebuah pendekatan penyelengga penyelenggaraan raan pemerintahan yang

menyatukan

upaya-upaya

kolaboratif

pemerintahan

dari

keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency interagency,, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama,

adalah

adanya

faktor-faktor

eksternal seperti dorong dorongan an publik dalam mewujudkan integrasi ke kebijakan, bijakan, program pembangunan pembangunan dan pe pelayanan layanan agar

tercipta peny penyelenggaraan elenggaraan

pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua,

terkait

faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai ak akibat ibat dari adany adanya a nuansa kom kompetisi petisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain,

atau masing-masing sektor tumbuh namun

tidak

berjalan

beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau „saling membunuh‟. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang

lainnya. Ketiga,

khususnya

dalam

konteks

Indonesia,

keberagaman latar belak belakang ang nilai, budaya, adat istiadat, serta

bentuk

latar belakang lainnya mendrong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya

nilainilai

perekat

kebangsaan

yang

akan

menjamin

bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame frame NKRI.  NKRI. Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. 1.

Penguatan koordinasi antar lembaga, penguatan koordinasi dapat dilakukan

jika

jumlah lembaga-lembaga

yang

dikoordinasikan

masih terjangkau dan manageable manageable.. Dalam prakteknya, span of

56

 

control   atau

rentang kendali yang rasional akan sangat

terbatas.

Salah satu alternatifnya adala adalah h mengurangi jumla jumlah h lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan

jumlah

lembaga

yang

rasional, maka koordinasi dapat

dilakukan lebih mudah; 2.

Membentuk lembaga koordin koordinasi asi khusus, pembentuk pembentukan an lembaga terpisah dan permanen yang bertugas

dalam

mengkoordinasikan

sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WoG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi, atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikanny dikoordinasikannya; a; 3.

Membentuk gugus tugas yang

merupakan

koordinasi yang dilakukan di luar struktur

bentuk

pelembagaan

formal, yang sidatnya

tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi,dan 4.

Koalisi sosial, ini

merupakan

bentuk

koordinasi

sektor

lembaga, tanpa perlu membentuk

antar

atau

informal

dari penyatuan

pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Di Australia dalam masa pemerintahan Howard melakukan hal ini dengan mendorong inisiatif koalisi

sosial

antar

aktor

pemerintah,

bisnis

dan kelompok

masyarakat. Koalisi sosial ini mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal,

sehingga

pada

akhirnya

akan

terjadi koordinasi alamiah. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WoG di tataran praktek antara lain adalah: kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Praktek WoG dalam

pelayanan publik

dlakukan

dengan

menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. enis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WoG adalah Pelayanan yang Bersifat Adminisitratif, Pelayanan Jasa, Pelayanan Barang, Pelayanan Regulatif,

57

 

 Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan  juga

dalam 5 (lima) macam pola

pelayanan yang masing-masing

diuaraikan sebagaimana berikut ini:  

Pola Pelayanan Teknis Fungsional

 

Pola Pelayanan Satu Atap

 

Pola Pelayanan Satu Pintu

 

Pola Pelayan Terpusat

 

Pola Pelayanan Elektronik











 Asas-Asas terkait dengan dengan Implementasi WoG : a.

Asas Kepastian Hukum

b.

Asas Kepentingan Umum;

c.

Asas Akuntabilitas;

d.

Asas Proporsionalitas;

e.

Asas Profesionalitas;

f.

Asas Keterbukaan;

g.

Asas Efisiensi; dan

h.

Asas Efektifitas

2.4.3 Pelayanan Publik Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah

kegiatan atau

rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undanga perundang-undangan n bagi

setiap warga Negara dan penduduk

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan pelayanan publik. Tiga unsur pen penting ting dalam pelayanan p publik, ublik, yaitu pertama, organisasi penyelengg penyelenggara ara pelayanan publik, kedua kedua,, penerima layanan

(pelanggan)

yaitu

orang,

masyarakat

atau

organisasi

yang

berkepentingan, dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Barang/jasa public adalah barang/jasa yang memiliki rivalry (rivalitas) dan excludability   (ekskludabilitas) yang rendah. Barang/jasa publik yang murni yang memiliki ciri-ciri: tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena adanya free rider problem, non-rivalry , dan nonexcludable,, serta cara mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. excludable

58

 

Perkembangan paradigma pelayanan: Old Public Administration (OPA ), New

Public

Management   (NPM)

dan seterusnya menjadi New Public

Service   (NPS). Definisi pelayanan publik dalam UU No. 25 Tahun 2009 Service sangat sempit, karena ruang pelayanan publik

lingkup pelayanan

yang disebut sebagai

sangat terbatas, dan bentuk kegiatan pelayanan public

sebagaimana diatur dalam pelayanan kebutuhan

pasal 5 ayat 3 dan 4 juga sangat sempit karena

barang

publik

bagi

masyarakat hanya diartikan

sebagai pengadaan barang/jasa di ins instansi tansi pemerintah. Sembilan pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan

pelayanan

prima

prinsip adalah:

Partisipatif, Transparan, Responsif, Non Diskriminatif, Mudah dan Murah, Efektif dan Efisien, Ak Aksesibel, sesibel, Akuntabel, dan Berkea Berkeadilan. dilan. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik, antara lain: Pelayanan publik merupakan ha hak k warga negara seba sebagai gai amanat k konstitusi, onstitusi, Pelayan Pelayanan an publik

diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga Negara,

Pelayanan publik

diselenggarakan dengan tujuan un untuk tuk men mencapai capai hal-hal

yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang, Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, ak akan an tetapi juga berfungsi se sebagai bagai proteksi bagi

warga

negara.

Bentuk-bentuk

patologi

birokrasi

antara

lain:

Penggelembungan Organisasi, Duplikas Tugas dan Fungsi, Red Tape, Konflik Kewenangan, Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan Enggan Berubah. Budaya birokrasi yang melaya melayani ni masyarakat dapat di dioperasionalisasikan operasionalisasikan dengan cara: memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan,

menjadikan prinsip melayani sebagai suatu

kebanggaan, memiliki code of conduct   atau memberikan

SOP yang jelas dalam

pelayanan, memiliki etika profesionalisme sebagai

seorang

birokrat. Prinsip-pinsip pelayanan prima antara lain: Responsif terhadap pelanggan/memahami pelanggan, Membangun visi dan misi pelayanan, Menetapkan pelatihan dan

standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayana pelayanan, n, Pem Pemberian berian pengembangan

pegawai terkait bagaimana memberikan

pelayanan yang ba baik, ik, Memberika Memberikan n apresias apresiasii

kepada p pegawai. egawai. Tuju Tujuh h Sikap

pelayanan, antara lain: Passionate, Progressive, Proactive, Promt, Patienc Patience, e, Proporsional, Puctional.

59

 

Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, ar artinya tinya memberi norma bagi perilak perilaku u manusia dan d dengan engan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dilakukan atau tidak boleh dilaku dilakukan. kan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh AS ASN N terhadap sebagai berikut: Sikap/ perilaku,

pengguna jasa pada umumnya adalah Ekspresi wajah,

Penampilan, Cara

berpakaian, Cara berbicara, Cara mendengarkan, Cara bertanya. Beberapa etiket dasar yang seharusnya dilakukan oleh ASN antara lain: Politeness, Respectful, Attentive, Coope Cooperatif, ratif, Tolerance, Informality, Self Control. Beberapa manfaat dari etiket antara lain: Communicative, Attractive, Respectable,

dan

Self Confidence. Confidence.   Beberapa

praktik

etiket dalam

pelayanan: Etiket dalam menyam menyampaikan paikan salam, Etiket dalam berjabat tangan, Etiket dalam dalam meneri menerima ma

tamu, E Etiket tiket da dalam lam berta bertamu/menerima mu/menerima tamu, d dan an

Etiket dalam menangani keluhan pelanggan.

60

 

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI AKTUALISASI NILA NILAI-NILAI I-NILAI DASAR PROFESIPEGAWAI NEGER NEGERII SIPIL

3.1 Identifikasi, Penetapan Isu dan Analisis Dampak Isu 3.1.1 Identifikasi Isu Aktual Sebelum penetapan judul rancangan aktualisasi terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penetapan isu berdasarkan observasi penulis selama bertugas di Desa Kokoe, UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya. Setelah menemukan isu-isu, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi isu tersebut terkait kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan penulis. Dari hasil identifikasi isu tersebut akan menghasilkan isu yang layak dan dijadikan rancangan aktualisasi. Beberapa isu berikut ditemukan oleh penulis dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai bidan pelaksana yang melaksanakan pelayanan UKM di Desa..

Tabel 3.1 Identifikasi Isu Berdasarkan Tugas dan Fungsi No.

Tugas/Fungsi Bermasalah

Keadaan Sekarang

Keadaan Diinginkan

Rumusan Isu

1

2

3

4

5

1.

Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir (IMD)

Masih ada masyarakat yang tidak memahami tentang IMD

Ibu yang baru melahirkan mau memahami dan melakukan IMD

Rendahnya pemahaman ibu tentang IMD

Ibu yang baru melahirkan mampu merawat tali pusat bayinya dengan baik dan benar

Kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan tali pusat yang baik dan benar

2.

3.

dan manfaatnya Masih ada Memberikan asuhan kebidanan ibu yang tidak pada bayi baru mengetahui lahir (Perawatan tentang Talipusat) perawatan tali pusat

melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan

Rendahnya tingkat pengetahuan dan

Ibu Post Post partum mau mengikuti KB Pasca

Kurangnya pengetahuan dan minat ibu post

61

 

memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

partisipasi ibu post partum terhadap KB pasca persalinan   persalinan

Persalinan

partum untuk mengikuti KB Pasca Persalinan

3.1.2 Penetapan Isu Tehnik

analisis

sebagai

pisau

pemangkas

yang

digunakan

untuk

memprioritaskan isu yang akan ditindaklanjuti yaitu metode analisa APKL. Dengan cara menentukan tingkat Aktualitas, Problematik, Kekhalayakan dan Layak-nya, selanjutnya menentukan skala nilai 1-5 . Isu yang memiliki total skor tertinggi setelah perankingan merupakan isu prioritas.   Aktual

:

Benar-benar terjadi, sedang hangat dibicarakan di masyarakat

  Problematik

:

Isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu





  Kekhalayakan :

dicarikan solusinya sesegera mungkin Isu menyangkut hajat hidup orang banyak

  Kelayakan

Masuk akal, realistis, relevan untu dimunculkan inisiatif





:

pemecahan masalah

Tabel 3.1.1 Analisis Tapisan Isu Metode APKL ISU TERIDENTIFIKASI

NO 1. Rendahnya pemahaman ibu tentang IMD Kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan tali pusat yang baik dan benar 3. Rendahnya tingkat pengetahuan dan partisipasi ibu post partum terhadap KB pasca persalinan  persalinan  Sumber data : hasil analisis (2019)

Kriteria Skor A P KK LL

Total Ranking

2

2

3

3

10

III

3

3

2

3

11

II

4

4

3

4

15

I

2.

62

 

Skala

Keterangan

5

Sangat (Aktual, kekhalayak kekhalayakan, an, problematik, kelayakan)

4

Aktual, kekhalayakan, problematik, kelayakan

3

Cukup (Aktual, kekhalayakan kekhalayakan,, problematik, kelayakan)

2

Tidak (Aktual, kekhalayak kekhalayakan, an, problematik, kelayakan)

1

Sangat Tidak (Aktual, kekhalayakan, problematik, kelayakan)

Berdasarkan scoring  Berdasarkan  scoring  dari   dari Skala Likert  pada   pada analisis tapisan isu metode APKL di atas didapatkan hasil isu prioritas yang memiliki peringkat teratas adalah “Kurang Optimalnya Pelayanan Kesehatan Lansia”.  Lansia”.  

3.1.3 Analisis Dampak Isu Dampak yang mungkin terjadi apabila isu “Kurangnya minat ibu post partum untuk mengikuti KB Pasca Persalinan” ini tidak dituntaskan melalui soluasi pemecahan isu maka akan Berpotensi besar untuk terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). KTD pada ibu pasca persalinan akan dihadapkan pada dua hal yang sama-sama beresiko. jika kehamilan diteruskan maka kehamilan tersebut akan berjarak sangat dekat dengan kehamilan sebelumnya, yang merupakan salah satu komponen “4 terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu de kat). Keadaan ini akan menjadi kehamilan yang beresiko terhadap terjadinya komplikasi dalam kehamilan, persalinan dan nifas berikutnya yang dapat berkontribusi terahadap kematian ibu dan kematian bayi. Kedua, jika kehamilan diakhiri (aborsi, terutama jika dilakukan dengan tidak aman) maka berpeluang untuk terjadinya komplikasi aborsi yang juga dapat berkontribusi terhadap kematian ibu, oleh sebab itu KB pasca persalinan merupakan suatu upaya strategis dalam penurunan AKI dan  juga AKB dan sekaligus sekaligus penurunan jumlah anak.

3.2 Faktor Penyebab Masalah Setelah sebuah isu ditetapkan sebagai isu terpilih dalam rancangan aktualisasi, maka perlu ditelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya isu. yaitu : 1. Kurangnya pemberian kons konseling eling dan edukasi tentang pelayan pelayanan an KB

63

 

2. Selama ini masyarakat banyak yang beranggapan bahwa kartu BPJS hanya digunakan untuk berobat dan tidak dapat untuk pelayanan KB 3. Kurangnya dukungan suami untu untuk k mengikuti program kelu keluarga arga 4. Kebiasaan ma masyarakat syarakat ya yang ng beranggapan bahwa ibu boleh mengikuti K KB B setelah 3 bulan pasca persalinan 5. Takut pada efek samping yang timbul akibat pengg penggunaan unaan alat kontrasepsi

3.3. Kegiatan Pemecahan Isu Tabel 3.4.1 Kegiatan kreatif pemecah Isu Unit Kerja Isu yang diangkat Judul

: Desa Kokoe, Kokoe, Unit Kerja UP UPTD TD Pusk Puskesmas esmas K Kec. ec. Talag Talaga a Ray Raya a

: Rendahnya tingkat pengetahuan dan partisipasi ibu post partum terhadap kontrasepsi pasca salin  salin  : Optimalisasi Konseling dan edukasi KB pasca persalinan pada ibu post partum

Kegiatan : 1. Melakukan koordinasi dan meminta persetujuan pimpinan dalam rencana kegiatan  kegiatan  2. Menyusun SA SAP P dan M Mempersiapkan empersiapkan bahan da dan n media e edukasi dukasi (leaflet) 3. Melakukan koordinasi dengan kepala desa dan kader untuk pelaksanaan penyuluhan  penyuluhan  4. Memberikan penyuluhan dan kon konseling seling 5. Melakukan evaluasi kegia kegiatan tan edukasi 6. Melakukan kunjungan ibu nifas (KF4)

64

 

3.4 Deskripsi Kegiatan Rancangan kegiatan aktualisasi dan habituasi di Desa Kokoe UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya dapat dilihat pada tabel 3.4.

TABEL RANCANGAN AKTUALISASI OPTIMALISASI KONSELING DAN EDUKASI TENTANG KELUARGA BERENCANA PADA IBU POST PARTUM DI DESA KOKOE, UPTD PUSKESMAS KEC. TALAGA RAYA

Unit Kerja

:

Identifikasi Isu

:

Desa Kokoe, UPTD Puskesmas Kec. Talaga Raya -

Rendahnya pemahaman ibu tentang IMD

-

Kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan tali pusat y yang ang baik dan benar Rendahnya tingkat pengetahuan dan partisipasi ibu post partum terhadap kontrasepsi kontrasepsi pasca salin   salin

Isu yang Diangkat

:

Rendahnya tingkat pengetahuan dan partisipasi ibu post partum terhadap kontrasepsi pasca salin   salin

Gagasan Pemecahan Isu

:

pemberian konseling dan edukasi mengenai KB pascapersalinan pada ibu post partum melalui metode penyuluhan

65

 

Tabel 3.4.1 Deskripsi Kegiatan “Rapat Sosialisasi dan Komitmen Bersama”  Bersama”  No

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/Hasi Output/Hasill

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

1

2

3

4

5

6

7

1

Melakukan koordinasi dan meminta persetujuan pimpinan dalam rencana Kegiatan

a. Melakukan pertemuan dan dengan Pimpinan  Pimpinan 

telah dilakukan

a. 

Untuk melakukan koordinasi dengan pimpin, seorang ASN menggunakan bahasa yang baik, bersikap sopan dan santun, kegiatanini mengandung nilai Etika Publik  Publik 

b. Dalam melaksanakan kegiatan sebelumnya harus berkoordinasi dengan pemimpin ini mengandung nilai akuntabilitas yaitu transparansi   transparansi b. Meminta bimbingan dan arahan terhadap rencana kegiatan

Telah dilakukan

Kegiatan tersebut Dengan berhubungan terlaksananya koordinasi dan dengan nilai persetujuan dari puskesmas yaitu Pimpinan maka  Akuntabel dapat mewujudkan (bertanggung misi puskesmas  jawab terhadap “Meningkatkan pelaksanaan system pencatatan pelayanan) pelayanan)   dan pelaporan”  pelaporan” 

a. Dengan persetujuan atas perencanaan kegiatan, menunjukan rasa tanggung jawab, transparan. Kegiatan ini aspek akuntabilitas  akuntabilitas 

66

 

b. Melakukan komunikasi dengan pimpinan merupakan perwujudan aspek WOG,  WOG,  c. Memasukkan surat rekomendasi kegiatan ke Pimpinan untuk disetujui dan ditandatangani   ditandatangani

Surat rekomendasi

a. memasukan surat rekomendasi berkaitan dengan nilai akuntabilitas yaitu transparasi   transparasi b. surat rekomendasi juga berkaitan dengan kejelasan target yaitu akuntabilitas   akuntabilitas

2

Menyusun SAP dan Mempersiapka n bahan dan media edukasi (leaflet)   (leaflet)

a. Menyusun SAP dan media presentasi dalam bentuk lefleat

SAP lefleat

a. Pada kegiatan ini nilai yang terkandung adalah Etika Publik, karena  karena  menyusun SAP dan Mempersiapkan bahan dan media edukasi (leaflet) b. Nilai Akuntabilitas disini adalah dengan berintegritas, konsisten dan tanggung jawab

Dengan melaksanakan kegiatan ini maka akan menunjang tercapainya misi Puskesmas yaitu Meberikan kesehatan yang bermutu, professional dan transparasi

Kegiatan tersebut berhubungan dengan nilai puskesmas yaitu  Akuntabel (bertanggung  jawab terhadap pelaksanaan pelayanan) Serta Gigih ( bekerja keras dan professional dalam melakukan pelayanan)

67

 

b. Pembuatan dan mencetak SAP dan media penyuluhan  penyuluhan 

- SAP - Lefleat

a. Nilai Nasionalisme tercermin dari kegiatan ini yaitu etos kerja serta mengutamakan kepentingan publik b. Komitmen Mutu yaitu kita memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sesuai dengan profesi. Inovasi pun dilihat dari kegiatan ini

c. Mempersiapkan diri dalam presentasi dan konseling  konseling 

Telah dilakukan

a. Komitmen Mutu yaitu kita memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sesuai dengan profesi. Inovasi pun dilihat dari kegiatan ini b. Komitmen Mutu yaitu kita memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sesuai dengan profesi. Inovasi pun dilihat dari kegiatan ini

68

 

3.

Melakukan koordinasi dengan kepala desa dan kader untuk pelaksanaan penyuluhan   penyuluhan

a. Melakukan pertemuan dengan kepala desa dan dukun untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan   dilakukan

Telah dilakukan

a. Meminta persetujuan atas pelaksanaan kegiatan, menunjukan rasa tanggung jawab, transparan. Kegiatan ini bernilai aspek akuntabilitas   akuntabilitas b. Melakukan komunikasi dengan pimpinan merupakan perwujudan aspek WOG,  WOG, 

b. Bersurat Kepada kepala desa  desa 

Surat

kegiatan ini akan menunjang tercapainya misi Puskesmas Meningkatkan kerja sama lintas sector dan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat

Kegiatan tersebut berhubungan dengan nilai puskesmas yaitu  Akuntabel (bertanggung  jawab terhadap pelaksanaan pelayanan)

a. Kegiatan ini mengandung Nilai Etika Publik karena menjalankan tugas secara profesional, serta kesopanan   kesopanan b. Kegiatan ini mengandung nilai  Akuntabilitas dengan berdasar pada rasa tanggung jawab, integritas   integritas

69

 

a. Kegiatan ini mengandung nilai  Akuntabilitas dengan berdasar pada rasa

c. Meminta kader untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti konseling  konseling 

tanggung integritas   jawab, integritas

4.

Memberikan penyuluhan serta konseling

a. Melaksanakan tes pra penyuluhan  penyuluhan 

b. Membagikan leafleat.   leafleat.

dilakukan

dokumentasi

b. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait mencerminkan nilai WOG a. Kegiatan ini mengandung Nilai Etika Publik karena menjalankan tugas secara profesional, serta kesopanan   kesopanan

Kegiatan ini berkaitan dengan misi puskesmas Meberikan kesehatan yang bermutu, professional dan transparasi

Kegiatan ini berkaitan dengan nilai TANGGUH (bekemampuan tinggi dalam melaksanakan pelayanan)

a. Kegiatan ini mengandung nilai  Akuntabilitas dengan berdasar pada rasa tanggung jawab, integritas   integritas

70

 

c. Melaksanakan penyuluhan, diskusi dan konseling.  konseling. 

dokumenatasi

b. Komitmen Mutu yaitu kita memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sesuai dengan profesi. Inovasi pun dilihat dari kegiatan ini a. Akuntabilitas terlihat dari adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Dalam konseling, kita menjunjung nilai Nasionalisme berupa kekeluargaan, menghargai pendapat orang lain, serta tidak diskriminatif.

c. Pelayanan konseling yang berorientasi pada mutu merupakan cerminan Komitmen Mutu

71

 

d. Nilai Nasionalisme tercermin dari kegiatan ini yaitu etos kerja serta mengutamakan d. Melaksanakan tes pasca penyuluhan

5

Melakukan evaluasi kegiatan Penyuluhan   Penyuluhan

a. Menghitung rekapitulasi hasil tes pasca kegiatan  kegiatan 

Qusioner

Dilakukan

kepentingan publik  publik  a. Kegiatan ini mengandung nilai  Akuntabilitas dengan berdasar pada rasa tanggung jawab, integritas   integritas a. Kegiatan ini mengandung nilai Etika Publik karena menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan berintegritas b. Kegiatan ini mengandung nilai  Akuntabilitas karena dalam membuat isi evaluasi, ASN harus menyajikan data yangyang transparan, valid, dengan berdasar pada rasa tangung  jawab, integritas.  integritas. 

 Kegiatan

ini berkaitan dengan misi puskesmas yaitu Meberikan kesehatan yang bermutu, professional dan transparasi

Kegiatan ini berkaitan dengan nilai puskesmas yaitu  AKUNTABEL ( bertanggung  jawab terhadap pelaksanaan pelayanan)   pelayanan)

72

 

c. Efektivitas dan efisiensi kegiatan yang didapatkan saat evaluasi sesuai dengan nilai-nilai Komitmen Mutu  Mutu  d. Sikap Anti Korupsi tercermin dari kejujuran dalam melakukan evaluasi diri dan kegiatan   kegiatan 6

Melakukan kunjungan nifas (kf4)  (kf4) 

a. Melakukan

dokumentasi

a. Dalam melakukan pemeriksaan dilakukan dengan privat (menjaga rahasia)

pemeriksaan pada ibu nifas

b. Pemeriksaan juga hrus dilakukan secara profesionalisme b. Melakukan konseling pada ibu tentang KB pasca persalinan   persalinan

Kegiatan ini

Kegiatan ini

berkaitan dengan berkaitan dengan nilaii puskesmas misi puskesmas  AMANAH GIGIH ( bekerja (menjaga keras dan professional dalam kerahasiaan dan melakukan keselamatan pelayanan   pelayanan pasien )  ) 

a. Dalam melakukan konseling harus menggunakan bahasa yang mudah dimengert. Ini berkaitan dengan etika publik

73

 

b. c. Membantu ibu menentukan KB yang akan digunakan   digunakan

a. Kita har harus us cer cermat mat dalam menentukan pilihan alat kontrasepsi yang akan digunakan. Ini berkaitan dengan etika publik

74

 

3.5 Jadwal Rancangan Aktualisasi Tabel 3.5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan No

KEGIATAN

WAKTU (BULAN DAN TANGGAL) NOVEMBER

DESEMBER

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 1.

Melakukan koordinasi dan meminta persetujuan pimpinan dalam rencana  rencana  a. Melakukan pertemuan dan dengan Pimpinan Pimpinan   b. Meminta bimbingan dan arahan terhadap rencana kegiatan Meminta bimbingan dan arahan terhadap rencana kegiatan   kegiatan c. Memasukkan surat rekomendasi kegiatan ke Pimpinan untuk disetujui dan ditandatangani  ditandatangani 

75

 

2

Menyusun SAP dan Mempersiapkan bahan dan media edukasi (leaflet) a. 

Menyusun SAP dan media presentasi dalam bentuk lefleat b.  Pembuatan dan mencetak SAP dan media penyuluhan dalam bentuk lefleat c.  Mempersiapkan diri dalam presentasi dan konseling

3.

Melakukan koordinasi dengan kepala desa dan kader untuk pelaksanaan penyuluhan a. Bersurat kepada kepala desa   desa b. Melakukan pertemuan dengan kepala desa dan dukun untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan   dilakukan c. Meminta kader untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti konseling   konseling

76

 

4.

5.

Memberikan penyuluhan serta konseling a.  Melaksanakan tes pra penyuluhan.   penyuluhan. b.  Melaksanakan penyuluhan, diskusi dan konseling.   konseling. c.  Membagikan lefleat dan menjelaskan isinya. d.  Melaksanakan tes pasca penyuluhan   penyuluhan Melakukan kunjungan nifas (kf4) a. Melakukan pemeriksaan pada ibu nifas b. Membagikan lefleat pada ibu c. Melakukan konseling pada ibu tentang KB pasca persalinan d. Membantu ibu menentukan KB yang akan digunakan e. membagikan

77

 

6.

Melakukan evaluasi kegiatan Penyuluhan a.  Mengumpulkan semua quisioner b. 

Menghitung rekapitulasi hasil tes pasca kegiatan c.  Melaporkan hasil kegiatan pada pimpinan

78