Bab 5 Upaya Pemberantasan Korupsi

Pendid Pen didik ikan an Ant Anti-K i-Koru orupsi psi Untu Un tuk k Pe Perg rgur urua uan n Tin ingg ggii

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

1

1

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Bab

05

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI “No impunity to corruptors“ 

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Kompetensi Dasar  1.

2.

3.

Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi; Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang; Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya apa yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungannya maupun dalam masyarakat.

POKOK BAHASAN : Upaya Pemberantasan Korupsi SUB POKOK BAHASAN : 1. Konsep Pemberantasan Korupsi; 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana; 3. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi.

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI mari kita simak film ini

4

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain? Korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’ sifatnya kronis juga akut. Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti. Korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. PENTING DIPAHAMI : di manapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat

5

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). THERE IS NO  S ING L E C ONC E P T and program of good governance F OR A L L C OUN TR I E S and organizations, there is no ‘one right way’. There are many initiatives and most are tailored to specifics contexts. S OC IE TI E S and organizations W I L L H AV E TO S E E K TH E I R O WN  S OL UTIONS . (Fijnaut dan Huberts : 2002)

DISKUSIKANLAH PENDAPAT BERIKUT : 6

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

REALITA DI INDONESIA •  Ada PERANGKAT HUKUM : ada Peraturan PerUU, ada lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan); ada lembaga independen ‘Super Body’ yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk memberantas korupsi. • Di sekolah siswa/mahasiswa Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan. • Realita : korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat.

• Apa yang salah??? 7

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

8

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI JALUR PENAL

JALUR NON-PENAL

• Kebijakan penerapan Hukum Pidana (Criminal Law  Application); • Sifat repressive (penumpasan/ penindasan/pemberantasan) apabila kejahatan sudah terjadi; • Perlu dipahami bahwa: upaya/tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya/tindakan preventif dalam arti luas

• Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without  punishment); • Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and  punishment/mass media atau media lain seperti penyuluhan,  pendidikan dll); • Sifat preventive ( pencegahan )

(Nawawi Arief : 2008)

9

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

UPAYA PENAL DAN NON-PENAL •

•

•

Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan (korupsi); Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi; Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi  karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi. 10

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

KETERBATASAN SARANA PENAL • Sarana penal memiliki ‘keterbatasan’, mengandung ‘kelemahan’ (sisi negatif). Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara ‘subsidair’. • Secara dogmatis, sanksi pidana merupakan  jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);

11

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

KETERBATASAN SARANA PENAL • Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi; • Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal, mengadung efek sampingan yang negatif. Lihat realita kondisi overload Lembaga Pemasyarakatan; • Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan. 12

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

KETERBATASAN SARANA PENAL •

•

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ‘kurieren am symptom’ ( menyembuhkan gejala ), hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan kausatif karena sebabsebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana; Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks; 13

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

KETERBATASAN SARANA PENAL • Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional; • Efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. • Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur ’ atau ‘panacea’ atau ‘ bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan. (Nawawi Arief : 1998) 14

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

15

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA Rubin : hukum pidana atau pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz : naik turunnya angka kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat. 16

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA

Karl. O. Christiansen : pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur. S.R. Brody : 5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali.

17

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA Wolf Middendorf : tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya UU atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana. (Nawawi Arief : 1998) 18

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

19

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA

Diskusikanlah kasus perlakuan istimewa yang diberikan kepada Artalita. Ia bisa menyulap ruang tempat ia mendekam di LP Cipinang menjadi ruang yang sangat nyaman bagaikan ruang hotel berbintang. Bagaimana pula dengan Gayus yang bebas berkeliaran dan berpelesiran ke luar negeri selama menjadi tahanan kasus penggelapan pajak. Menurut and apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini?

20

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI 1

Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

2

Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

3

Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

4

Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5

Monitoring dan Evaluasi

6

Kerjasama Internasional 21

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Selamat datang generasi muda anti-korupsi Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak

22

Terimakasih kepada: Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, UNIKA Soegijapranata, dan KPK, TIRI, ICW

Produksi: Bagian Hukum dan Kepegawaian Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI copyrights © dikti 2012