BAB 3-RP3KP

BAB III METODOLOGI

3.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN a. Lingkup Wilayah Secara internal Kabupaten Lebong dengan luas 273.131 Ha terdiri dari atas 13 Kecamatan, 111 Kelurahan/ Desa dan jumlah penduduk mencapai 100,7 ribu pada tahun 2011. Secara Regional kedudukan Kabupaten Lebong sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) di Kabupaten Lebong yang memiliki keterkaitan kuat adalah Kota Lebong. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangannya tidak dapat lepas dari pertumbuhan dan perkembangan wilayah eksternalnya ini. b. Lingkup Layanan Jasa Konsultansi Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan pekerjaan konsultansi adalah sebagai berikut : 

Bidang : Tata T ata Lingkungan (15000)



Sub Bidang : Jasa Perencanaan Urban (15002)

c. Lingkup Kegiatan Lingkup Kegiatan adalah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013. d. Lingkup Substansi Materi Ruang

lingkup

substansi

materi

Pekerjaan

Penyusunan

Rencana

Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah meliputi materi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-1

Pedoman Penyusunan RP4D yang saat ini telah disempurnakan menjadi RP3KP yang sekurang-kurangnya memuat tentang : 1. Jabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman daerah; 2. Arahan lokasi permbangunan perumahan dan permukiman; 3. Rincian program bidang perumahan dan permukiman di daerah; 4. Skala prioritas dan indikasi indikasi pentahapan pentahapan kegiatan bidang bidang perumahan perumahan dan permukiman di daerah; 5. Pengaturan Pengatura n kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah; 6. Rincian pembiayaan dan sumber pendanaan program bidang perumahan dan permukiman di daerah. e. Jangka Waktu Perencanaan Perencanaan Jangka waktu perencanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2012 - 2032. f. Substansi Teknis a) Pengertian 

RP3KP

adalah

Rencana

Pembangunan

dan

Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya dikenal dengan RP4D yaitu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah. 

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.



Perumahan

adalah

kelompok

rumah

yang

berfungsi

sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-2



Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.



Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar  kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian

dan

tempat

kegiatan

yang

mendukung

perikehidupan dan penghidupan. 

Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang

memungkinkan

lingkungan

permukiman

dapat

berfungsi

sebagaimana mestinya. 

Pokjanis artinya Kelompok Kerja teknis.

b) Permasalahan Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Beberapa pokok permasalahan yang melandasi perlunya daerah mempunyai skenario umum pembangunan perumahan dan permukiman antara lain : a. Meningkatnya penguasaan lahan berskala besar oleh banyak pihak yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membangun, yang telah mengakibatkan : 

Meluasnya lahan tidur di daerah sekitar kawasan perkotaan (hinterland).



Maraknya spekulasi lahan.

b. Belum

terorganisasikannya terorganis asikannya

dengan

baik

perencanaan

dan

pemprograman perumahan dan permukiman, yang nampak dari :

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-3



Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang nampaknya belum menjadi prioritas bagi banyak Pemerintah Daerah, karena berbagai sebab dan keterbatasan (Dinas/Instansi yang memiliki kewenangan dalam menangani perumahan dan permukiman masih terbatas jumlah dan ruang gerak/aktifitasnya). gerak/aktifitasnya).



Belum tertampungnya aspirasi dan kepentingan masyarakat yang memerlukan rumah, termasuk hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.



Penyediaan lahan/tanah, prasarana dan sarana, teknologi, bahan bangunan, konstruksi, pembiayaan dan kelembagaan yang masih memerlukan pengaturan yang dapat mengakomodasikan muata dan kapasitas lokal.



Belum

terselesaikannya

masalah

ketidak-seimbangan

pembangunan desa-kota (dikotomi menjadi kurang menarik dan dianggap tidak cukup prospektif untuk dihuni, sedangkan kota semakin padat dan tidak nyaman untuk dihuni. 

Marak dan berkembangnya masalah sosial kemasyarakatan di daerah perkotaan (kesenjangan pendapatan, menajamkan strata antar kelompok dalam masyarakat, ketidaknyamanan bertempat tinggal, urban crime, dan lainnya).

c. Kekurang-siapan Kekurang- siapan dalam mengantisipas m engantisipasii kecepatan kecepata n dan dinamika dinamik a pertumbuhan fisik dan fungsional kawasan perkotaan, sehingga kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi. Hal tersebut diatas telah menumbuhkan kesadaran bahwa dalam menangani pembangunan perumahan dan permukiman, kepada seluruh

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-4

“PELAKU KUNCI (stakeholder)” perlu memberikan wawasan mendasar  tentang : 1. Visi,

misi

dan

kebijaksanaan kebijaks anaan

pembangunan

perumahan

dan

permukiman, 2. Penataan ruang r uang yang berkaitan b erkaitan dengan upaya mengoptimalk men goptimalkan an penggunaan ruang wilayah. 3. Strategi Strateg i global pembangunan pembang unan perumahan dan permukiman permukima n yang menyatakan pembangunan perumahan dan permukiman merupakan tanggung jawab masyarakat. 4. Pemecahan masalah pokok perumahan dan permukiman yang telah dikaitkan dengan unsure/faktor penentu lainnya seperti penyediaan tanah, prasarana dan sarana, teknologi bahan bangunan, konstruksi, pembiayaan dan kelembagaan.

Dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan tersebut diatas, strategi yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Juga di bidang perumahan dan permukiman. Upaya tersebut diharapkan dapat dicapai melalui: 

Penciptaan

iklim

yang

kondusif,

yang

dapat

mendorong

pengembangan potensi masyarakat dan investasi yang luas. 

Membangun, mengembangkan, dan memobilisasi potensi lokal yang ada di masyarakat, sebagai landasan pemberdayaan.



Memberikan

perhatian,

dukungan,

perlindungan,

layanan

dan

kepastian hukum yang jelas keberpihakannya kepada kelompok masyarakat

berpenghasilan

rendah

terutama

yang

membangun

rumahnya secara swadaya.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-5

c) Peranan RP3KP RP3KP pada dasarnya merupakan bagian integral dari rencana pembangunan dan pengembangan propinsi, kabupaten maupun kota. RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektor, seperti rencana perkembangan pertanian, rencana penataan kawasan hutan,

rencana

pengembangan

kepariwisataan,

dan

lain-lain.

Peruntukkan penyusunan mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah

serta

Kabupaten,

Rencana

maupun

Tata

Kota

Ruang

yang

Wilayah

mengatur

(RTRW)

secara

Propinsi,

khusus ruang

perumahan dan permukiman dan berbagai tindak lanjutnya. Jadi RP3KP adalah : 

Merupakan skenario pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan dari himpunan

rencana

sektor

terkait

di

bidang

perumahan

dan

permukiman, dalam suatu kurun waktu tertentu yang juga merupakan  jabaran yang lebih operasional dari kebijaksanaan kebijaksanaan pembangunan pembangunan perumahan dan permukiman daerah yang lebih tinggi. 

Merupakan payung atau acuan baku bagi seluruh pelaku dan penyelenggara (stake holders/ petaruh) pembangunan perumahan dan permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatan masingmasing.



Cerminan dari kumpulan aspirasi/ tuntutan masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang mampu memberikan akses dan kemudahan layanan yang sama bagi kepentingan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan mereka akan rumah layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-6

Dalam konteks penataan ruang wilayah, RP3KP merupakan : 

Jabaran

dan

pengisian

RTRW

dalam

bentuk

Rencana

untuk

peruntukan perumahan dan permukiman, yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait. 

Berisikan jabaran lebih lanjut dari program pembangunan prasarana dan sarana berskala wilayah, khususnya dalam suatu kawasan perumahan dan permukiman.

d) Kedudukan RP3KP Dalam Pembangunan Wilayah Keberadaan RP3KP diperlukan oleh : 

Tingkat

propinsi

dalam

mengatur

dan

mengkoordinasikan

pembangunan perumahan dan permukiman yang menyangkut 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan, penyelenggara jasa fasilitasi dan mediasi, bimbingan dan pembinaan. 

Tingkat kabupaten atau kota, terutama untuk kabupaten atau kota yang telah memiliki permasalahan perumahan dan permukiman yang tinggi

intensitasnya,

dalam

mengatur

dan

menyelenggarakan

pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur dan terorganisasi.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kedudukan RP3KP secara keseluruhan adalah sebagai berikut ini : 

Wahana

informasi

kebijaksanaan,

yang

serta

membuat

rencana

arahan

pembangunan

dan

rambu-rambu

perumahan

dan

permukiman dalam suatu tingkatan wilayah dan kurun waktu tertentu (propinsi, kabupaten atau kota). 

Arahan

untuk

mengatur

perimbangan

pembangunan

kawasan

perumahan dan permukiman, antara lain :

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-7

a. Kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan. perdesaan. b. Kawasan perumahan dan permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah tertentu. c. Kawasan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman terhadap rencana investasi jaringan prasarana dan sarana, jaringan utilitas serta jaringan infrastruktur lain yang berskala regional. 

Sarana untuk mempercepat terbentuknya sistem permukiman yang mantap, terutama dalam kota yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Penetapan orde/kedudukan kota tersebut dalam kerangka pembangunan daerah, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat dalam: a. Menetapkan strategi pengembangan kawasan perumahan dalam wilayah yang bersangkutan; b. Menetapkan strategi pengembangan jaringan investasi prasarana dan sarana berskala pelayanan regional; c. Menetapkan propinisi,

strategi

kabupaten

pengembangan pengembangan atau

kota.

untuk

Dalam

masing-masing masing-masing

penataan

kawasan

permukiman tersebut, perlu dipertimbangkan nilai-nilai budaya dan arsitektur setempat, yang dapat secara kental mencerminkan citra atau jati diri masing-masing kota atau daerahnya. Khusus untuk hal ini perlu dilakukan mengingat RP3KP merupakan skenario yang harus dapat mengakomodasi berbagai hal dan kepentingan daerah, termasuk upaya melestarikan nilai-nilai sosial budaya setempat. 

Alat pengawas dan pengendalian terselenggaranya keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan permukiman

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-8

terhadap kawasan fungsional lainnya. Bagi wilayah propinsi RP3KP akan berperan sebagai : a.

Sarana pemeliharan dan pengendali keterpaduan pemanfaatan pemanfaata n ruang

kawasan,

permukiman

yang

terutama

bagi

berfungsi

kawasan

strategis

perumahan

dan

hal-hal

dan yang

menyangkut pengaturan penataan kabupaten atau kota yang berbatasan. b.

Alat untuk membina dan penyuluhan serta media fasilitasi fasilitas i pembangunan perumahan dan permukiman lintas kabupaten atau kota. Untuk itu RP3KP propinsi memerlukan pengaturan tersendiri baik kedalam maupun keluar muatan intinya.

e) Kerangka RP3KP Kabupaten/ Kota 

Jangka Waktu Perencanaan Jangka waktu perencanaan diusulkan 20 (dua puluh) tahunan. RP3KP ini kemudian akan diacu oleh masingmasing sektor dan dijabarkan ke dalam rencana pelaksanaan 5 (lima) tahunan dan rencana pelaksanaan tahunan untuk 5 (lima) tahun pertama.



Muatan Pokok Muatan pokok yang akan tertuang dalam rencana 5 (lima) tahunan tersebut antara lain adalah sebagai berikut ini : 1)

Jabaran

kebijaksanaan kebijaksanaan

pembangunan pembangunan

perumahan

dan

permukiman kabupaten atau kota yang bersangkutan untuk 5 (lima) tahun mendatang. 2)

Rincian program, lokasi, lokasi, target dan dan sasaran yang akan dicapai oleh masing-masing sektor terkait.

3)

Rincian rencana pembiayaan dan sumber pendanaannya.

4)

Lokasi dan kegiatan kegiatan masing-masing masing-masing sektor terkait yang yang mengacu mengacu kepada RTRW kabupaten atau kota yang bersangkutan.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-9

5)

Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat kecamatan, atau kelurahan/ desa, sangat disarankan untuk mempertimbangkan menggunakan kelembagaan pembangunan perumahan dan permukiman yang berada dalam masyarakat.

6)

Rincian rencana rencana yang disusun disusun dan dipersiapkan dipersiapkan serta akan dilaksanakan oleh masyarakat secara perorangan atau kelompok, serta badan usaha perumahan dan permukiman lain dalam kurun waktu yang bersamaan.

7)

Mekanisme keterpaduan keterpadu an pelaksanaan di setiap tingkatan tingkata n wilayah.

8)

Pembentukan POKJANIS POKJANIS untuk penanganan penanganan masalah spesifik spesifik yang dihadapi oleh kabupaten atau kota yang bersangkutan. Pembentukan POKJANIS ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Semakin solid Forum Koordinasi yang dimiliki, semakin intensif

pertemuan

koordinasi

dan

keterpaduan

dijalankan,

semakin kecil kebutuhan akan POKJANIS ini. 9)

Penetapan semacam forum pada pada tingkatan tingkatan desa/ desa/ kelurahan serta di tingkat kabupaten atau kota, untuk dapat secara rutin menyelenggarakan pertemuan guna memecahkan permasalahan perumahan

dan

permukiman,

yang

terintegrasi

dengan

pemecahan masalah terkait lainnya. 10) Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. 11) Mekanisme penyaluran aspirasi dan peran serta masyarakat dan usaha swasta di bidang perumahan dan permukiman. 12) Mekanisme penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-10

13) Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan permukiman, yang merinci kawasan fungsional dalam kabupaten atau kota yang boleh dibangun, atau diekspansi menjadi kawasan perumahan dan permukiman. 14) Daftar daerah d aerah larangan (negative (n egative list) list ) untuk pengembangan peng embangan kawasan perumahan dan permukiman baru.

Gambar. 3.1 Kedudukan RP3KP dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-11

f)

Kerangka RP3KP Kabupaten/ Kota Dengan berlakunya Undang-Indang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka mengantisipasi terjadinya perubahan dalam kelembagaan penyelenggaraan pembangunan, perlu dicermati hal-hal sebagai berikut ini : 

Bagi peran pelaku pembangunan perumahan dan permukiman serta kedalaman RP3KP untuk setiap tingkatan wilayah administrasi.



Antisipasi terhadap berbagai perubahan teknis akibat diterbitkannya peraturan turunan beberapa perundangan terkait.



Berbagai ketentuan yang mengatur perletakan lokasi, keterpaduan penataan dan pemanfaatan ruang kawasan, serta rencana jaringan investasi (prasarana dan infrastruktur berskala regional), yang perlu dituangkan kedalam peta. Serta



Skenario koordinasi dan keterpaduan yang mudah diakses dan diacu oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

3.2

KEDALAMAN RP3KP KABUPATEN/ KOTA Format dan kedalaman RP3KP Kabupaten atau Kota lebih rinci daripada format dan kedalaman RP3KP Propinsi yang diatur sebagai berikut : 

Memuat kebijaksanaan lokal dan pengaturan yang lebih operasional di tingkat Kabupaten/ Kota, arahan propinsi yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota.



Menjangkau

target

dan

sasaran

pembangunan

perumahan

dan

permukiman kabupaten/ kabupaten/ kota yang akan dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu, dengan telah menyebutkan : 1. Nama lokasi secara lebih spesifik (kecamatan, desa/ kelurahan, lingkungan atau kawasan yang akan ditangani).

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-12

2. Rincian nama dan jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi. 3. Sumber, besaran, besaran, serta alokasi pendanaan pendanaan (keseluruhan (keseluruhan dan tahunan tahunan apabila dilaksanakan sebagai kegiatan multi years), untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RP3KP. 4. Rencana pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang yang termuat dalam RP3KP (pemerintah, masyarakat atau badan usaha swasta). 5. Memuat rencana pembangunan perumahan dan permukiman yang akan dilaksanakan pada kawasan kumuh, kawasan pembangunan baru, juga penanganan kawasan perumahan dan permukiman yang di revitalisasi fungsinya sehingga dapat ikut memecahkan permasalahan perumahan dan permukiman setempat, minimal memuat rencana penanganan kawasan perumahan dan permukiman yang : a.

Apabila

ditangani

akan

mendukung

terbentuknya

kawasan

perumahan dan permukiman yang layak, tertib dan terjangkau di daerah perkotaan/ perdesaan. b. Berlokasi pada kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL), atau c. Pada kantong-kantong kegiatan fungsional fungsional (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan lain-lain). 

Dalam hal dikembangkan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal), pengembangan kawasan perumahan dan permukiman perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati atau Walikota, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil kajian kemungkinannya

serta

saran

dan

pendapat

forum

pembangunan

perkotaan/ kabupaten.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-13



Mengakomodasikan juga informasi tentang pembangunan perumahan dan permukiman berskala besar yang dilaksanakan oleh masyarakat, koperasi atau oleh Badan Usaha Swasta. Untuk itu sebaiknya dipersyaratkan untuk memiliki rencana tapak (site plan) sebagai alat pengawasan dan penertiban perijinan dan pelaksanaan pembangunan fisiknya.



Mengatur alokasi dana, program dan kegiatan yang didanai dari sumbersumber lokal (kabupaten/ kota) dan atau yang disalurkan pengaturannya kepada kabupaten atau kota. Apabila ada, dimuat juga alokasi pendanaan dan sumber pembiayaan yang datang dari masyarakat maupun Badan Usaha Swasta, atau bahkan bantuan luar negeri.



Pengaturan jadwal pelaksanaan program/ kegiatan untuk tahun berjalan terhadap berbagai event lokal, regional maupun nasional di bidang perumahan

dan

permukiman.

Dalam

pengaturan

ini

pemerintah

kabupaten/ kota melalui BP4D atau forum tertentu apapun nama dan bentuknya, dapat memberikan warna lokal yang dapat mengangkat citra sosial budaya daerah, termasuk misalnya : 1. Berbagai event atau adat atau kebiasaan yang dapat mendukung terwujudnya rumah layak dalam permukiman sehat, aman dan produktif (misal mapalus, lumbung pitih nagari). 2. Pengembangan dan penerapan arsitektur lokal dalam kawasan perumahan baru atau kawasan fungsional lain baik karena lokasi maupun pertimbangan lainnya, secara langsung perlu mencerminkan citra daerah. 3. Penunjukkan lembaga kemasyarakatan/ lembaga kerapatan adat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memelihara dan mengelola lingkungan tempat tinggalnya.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-14

4. Pembentukkan/penguatan sistem dan kelembagaan permukiman lokal berskala kawasan, yang terkait dengan pengembangan jaringan perekonomian lokal, diwujudkan dalam bentuk : a. Forum kekerabatan kekerabat an lokal dalam mengelola lingkungan perumahan dan permukiman yang dihuni kelompok tertentu. b. Kerjasama

ekonomi

berskala berska la

kecil

dengan

usaha u saha

bahan

bangunan lokal. c. Memprakarsai Memprakars ai tumbuh dan berkembangnya unit-unit produksi dan pemanfaatan bahan bangunan lokal yang bernilai ekonomi tinggi, dll. 

Untuk penanganan kawasan perumahan dan permukiman berskala kecil, seperti permukiman nelayan, kawasan wisata, permukiman di perdesaan eks transmigrasi maupun desa perbatasan antar negara yang telah menunjukkan gejala tumbuh sebagai “kota baru”, permukiman di kawasan industri, dll. RP3KP seyogyanya juga membuat pengaturan setempat yang memuat seperti misalnya : 1. Lokasi kawasan kawasan yang direncanakan akan ditangani ditangani dalam dalam suatu kurun waktu tertentu, yang disusun dalam suatu daftar. Terhadap kawasankawasan termaksud, disyaratkan untuk memiliki rencana yang lebih detail sebagai prasyarat pelaksanaanya pelaksanaanya (RTBL, Site Plan, dll), disertai dengan rencana dan pentahapan/ tahun pelaksanaanya. 2. Bagi kawasan perumahan dan permukiman andalan di daerah perdesaan yang mempunyai potensi unggulan, pemuatannya dalam RP3KP

perlu

disertai

dengan

penyiapan

RPJM

(Rencana

Pembangunan Jangka Menengah), juga community action plan bagi kawasan termaksud, bila belum ada Pemerintah Daerah perlu mengupayakannya.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-15

3. Bagi program penanganan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang tidak ditangani secara kawasan (berskala kecil), unit pengangann serta programnya harus dicantumkan jelas, desa atau kelurahannya (P2LDT,

KTP2D,

Pemugaran

Rumah,

Peremajaan

Kumuh,

Penanganan Nelayan, dll).

3.3.

KRITERIA KRITERI A LOKASI Kriteria yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam menetapkan

kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan hunian yang produktif dan prospektif.

3.3.1

Kriteria Umum Dalam RTRW, kawasan tersebut ditetapkan sebagai daerah dengan peruntukan perumahan dan permukiman, dengan prioritas penanganan bagi : 1. Kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan nelayan, kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan permukiman baru. 2. Kawasan yang yang lokasi mudah diakses, diakses, karena harus harus terkait dengan dengan  jariangan primer sistem/ rencanma investasi prasarana, sarana dan utilitas berskala regional. 3. Kawasan perumahan dan permukiman yang apabila dikembangkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota, dalam bentuk : a. Peningkatan Peningkat an

ketersediaan ket ersediaan

permukiman

yang

layak

dan

terjangkau. b. Dukungan bagi pembangunan dan pengembangan kawasan fungsional yang memerlukan perumahan dan permukiman.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-16

c. Kawasan yang luasan rencananya mendukung terlaksananya terlaksa nanya pola hunian berimbang. d. Tidak mengganggu keseimbangan dan dan fungsi lingkungan lingkungan serta upaya pelestarian sumberdaya alam lainnya. e. Skala kegiatan memberikan kesempatan kesempat an kerja baru.

3.3.2

Kriteria Khusus Pengembangan perumahan dan permukiman melalui program dan kegiatan khusus sebaiknya diprioritaskan bagi kabupaten dan kota yang telah memperlihatkan : 1. Indikasi banyaknya permasalahan perumahan dan permukiman yang mendesak untuk ditanggulangi (banjir, padat, kumuh, rawan, ekapansi ke daerah pertanian produktif, perubahan fungsi lahan perkotaan, dll). 2. Tingkat kepadatan yang relatif tinggi, dengan mengutamakan penanganan pada kawasan perumahan dan permukiman padat penduduk (net density > 150 jiwa/ha), dan yang secara khusus telah berkembang atau akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan suatu kawasan fungsional atau wilayah. 3. Bagi kawasan perumahan dan permukiman baru (baru akan dibangun atau dikembangkan), mensyaratkan mensyaratkan antara lain l ain : a. Tidak berada pada lokasi lokasi rawan bencana, baik baik yang rutin rutin maupun yang diperkirakan dapat terjadi (potensial menjadi daerah bencana longsor, banjir, genangan, rawan masalah sosial, dll). b. Mempunyai sumber air baku yang memadai (kualitas dan kuantitas) atau terhubungkan dengan jaringan pelayanan air  bersih serta jaringan sanitasi dan pematusan berskala kota.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-17

c. Terletak pada hamparan dengan luasan yang cukup, yang memungkinkan terselenggaranya pola hunian berimbang. Untuk itu dapat diikuti ketentuan penguasaan lahan untuk permukiman sebagaimana tertuang dalam instruksi Menteri Negara agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1998 tentang Pemberian Ijin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Berskala Besar yang menetapkan penguasaan lahan untuk permukiman maksimum yang dapat dikuasai oleh pengembang/ konsorsium sebagai berikut : 

Minimal 200 Ha dan masimal 400 Ha per propinsi per  pengembangan atau konsorsium.



Total 4.000 Ha untuk seluruh Indonesia, bila terletak dalam satu hamparan.

d. Memanfaatkan lahan tidur atau lahan skala besar yang telah dikeluarkan ijinnya namun belum dibangun, dengan catatan diprioritaskan pada : 

Pengisian kawasan skala besar (kasiba/ lisiba) yang belum diisi/ dimanfaatkan.



Pembangunan pada kawasan perumahan dan permukiman yang telah diberikan ijinnya namun belum terealisasikan dengan pemanfaatan yang harus tetap sesuai dengan ijin yang telah diterbitkan. Pangaturan lebih lanjut tentang pemanfaatan lahan tidur ini dilakukan melalui peraturan daerah.

e. Bagi

kawasan k awasan

perumahan per umahan

dan d an

permukiman perm ukiman

yang yan g

akan

dikembangkan sebagai kawasan pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) sewa/ milik, pencantumannya dalam RP3KP dan pelaksanaanya harus dikaitkan dengan :

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-18



Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang padat penduduk pada tanah milik atau tanah negara, yang telah menjadi permasalahan di daerah perkotaan.



Penyediaan permukiman yang terjangkau yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan fungsional (kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pendidikan, dll).



Penanggulangan kejadian luar biasa yang memerlukan upaya segera untuk memukimkan kembali penduduk (kebakaran, pengungsian, bencana alam lainnya) agar kehidupan dapat segera berlangsung kembali.

f. Bagi daerah perdesaan, perdesaan, pengembangan pengembangan kawasan kawasan perumahan dan permukiman yang 

Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berfungsi sebagai pusat pelayanan primer daerah perdesaan yang mempunyai potensi unggulan atau fungsi khusus dalam skala pembangunan kota/ kabupatennya.



Pembentukan kawasan perumahan dan permukiman yang mendukung pengembangan sentra kegiatan usaha ekonomi perdesaan.



Antisipasi terhadap kemunginan tumbuh dan berkembangnya kota-kota kecil baru daerah perdesaan yang mempunyai lokasi geografis yang menguntungkan, atau mempunyai potensi yang dapat menarik investasi.



Mendukung berkembang dan berfungsinya ibukota kecamatan menjadi pusat pelayanan primer, terutama di daerah yang terisolasi

atau

pada

kecamatan

yang

mengalami

pengembangan atau regrouping.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-19



Mendukung terbentuknya kehidupan dan penghidupan yang mampu memberikan citra layanan yang memadai kepada masyarakat

dalam

hal

administrasi

pemerintahan

dan

pembangunan, pada daerah perdesaan diperbatasan antar  negara. g. Sistem Informasi Informasi Geografis Geografis Pengolahan dan penyajian data spasial dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis. Oleh karena itu, Sistem Informasi Geografis dalam kegiatan ini berfungsi sebagai alat bantu dan basis data perencanaan. Sistem informasi geografis terdiri dari 3 (tiga) komponen dasar yang dapat digunakan untuk memasukkan data, proses manipulasi/ analisa data, dan keluaran data. Penggunaan sistem informasi geografis memungkinkan pemrosesan data dan analisis data keruangan secara efisien, dan sistem keluaran dapat menayangkan informasi ataupun hasil analisis data geografis secara kualitatif ataupunkuantitatif. ataupunkuantitatif. Penyusunan SIG dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap sistem informasi geografis yang telah ada terutama mengenai interpretasi penggunaan lahan, batas delineasi dan kesesuaian peta rencana terhadap substansi revisi rencana tata ruang. Sistem yang diperbaharui harus diujicoba di lapangan dan diteruskan dengan updating sistem. Identifikasi terhadap kondisi obyektif  dilakukan dengan survey primer dan survey sekunder.

h. Peran Serta Masyarakat Masyarakat Peran serta masyarakat terdiri dari dua jenis yaitu pasif dan aktif. Peran serta pasif adalah peran serta masyarakat dalam menerima

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-20

informasi perumahan dan permukiman. Sedangkan peran serta aktif adalah peran serta masyarakat dalam memberikan data dan informasi, aspirasi, dan opini mengenai kebijakan, strategi dan rumusan dalam bidang perumahan dan permukiman.

Salah satu bentuk peran serta aktif dapat diwujudkan dalam konsultasi publik. Konsultasi publik minimal dilaksanakan dalam dua kali putaran. Pertama konsultasi yang dilaksanakan untuk menggali permintaan, keinginan, kebutuhan, keberatan dari masyarakat atas suatu prakarsa. Kemudian putaran kedua adalah konsultasi hasil kompilasi masukan yang didapat dari masyarakat ke dalam rencana penataan ruang. Masyarakat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu berdasarkan kewilayahan ( ecoregion) dan kelompok stakeholder. Konsultasi publik dapat menggunakan berbagai media seperti forum diskusi, lokakarya, seminar, pengisian angket,  public hearing  ataupun menggunakan kekuatan media massa dengan talk show  atau pembuatan kolom khusus dilokal media cetak. i. Metodologi Secara garis besar, RP3KP terdiri dari beberapa tahapan, yakni:  A. TAHAP I - Sosialisasi Sosialisasi Awal dan Pendataan Tahapan T ahapan ini terdiri dari rangkaian kegiatan berikut: 1. Persiapan 2. Pengumpulan Data Dan Informasi Informa si 3. Analisa 4. Perumusan Pilihan Pilihan Strategi Strategi B. TAHAP II - Penyusunan Penyusunan dan Pemantapan Naskah RP3KP

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-21

Dalam tahap ini, hasil penyusunan RP3KP pada tahap sebelumnya diperinci dan dimantapkan secara substansial. Tahapan ini juga merupakan proses sosialisasi dan uji terap terhadap naskah RP3KP, dan terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut: 1. Pendetilan Rancangan 2. Penyiapan Perangkat Pelaksanaan 3. Penyepakatan C. TAHAP III - Legalisasi Naskah RP3KP yang telah dimantapkan kemudian diterapkan di daerah tujuan rencana dengan landasan hukum yang jelas.  Adapun kegiatan kegiatan dalam tahapan tahapan ini adalah: adalah: 1. Sosialisasi Keseluruhan Substansi RP4D 2. Penyampaian Naskah RP4D pada Lembaga Legislatif  3. Pemantapan Hukum / Legalisasi D. TAHAP IV - Evaluasi Evaluasi dan dan Pelaporan Pelaporan Tahapan ini terdiri dari kegiatan supervisi, pemantauan, serta evaluasi akhir, dengan rincian sebagai berikut: 1. Supervisi. 2. Pemantauan, terdiri dari: 

Review perijinan

terhadap

proses

pengembangan

permukiman

baru,

dan

prosedur

kawasan

upaya

pemberian

perumahan

resetltlement,

&

upaya

konsolidasi, pembangunan skala besar. 

Review

terhadap

pemanfaataan

ruang

kawasan

perumahan dan permukiman yang pembangunannya

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-22

memberikan dampak besar terhadap berlangsungnya kegiatan berkehidupan dan penhidupan masyarakat 

Review tengah tahunan sebagai bahan masukan untuk penyusunan

program

tahunan

yang

akan

berjalan,

pengandalan arah dan sasaran target serta terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lokal. 3. Evaluasi. Berdasarkan metodologi penyusunan RP3KP di atas, dapat dijelaskan bahwa Kegiatan Penyusunan RP3KP Kabupaten Lebong merupakan pelaksanaan rangkaian kegiatan pada Tahap I, Tahap II, dan sebagian Tahap III yang merupakan tahap sosialisasi program dan proses pengumpulan data dan

informasi,

sampai

dengan

penyusunan

naskah

akademis RP3KP.  j.

Metode Analisis Analisis Metode analisis yang minimal harus dipergunakan oleh Konsultan Perencana adalah: 1. Analisa Daya Tampung (Carrying Capacity). 2. Analisa Kebutuhan Pengembangan Permukiman. 3. Analisa Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. 4. Analisa Kelembagaan. 5. Analisa

SWOT

dalam

pemilihan

konsep

dan

strategi

pengembangan perumahan dan permukiman

3.4

KELUARAN (OUTPUT) Keluaran utama (output) yang dihasilkan dari pekerjaan Rencana Pembangunan

Dan

Pengembangan

Perumahan

Dan

Kawasan

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-23

Permukiman (RP3KP) Kabupaten Lebong ini adalah berupa Naskah  Akademis RP3KP yang siap digunakan sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di daerah, yang secara umum berupa laporan-laporan sebagai berikut : 1. Laporan Pendahuluan 2. Laporan Antara 3. Laporan Draft Draft Akhir  4. Laporan Akhir  5. Album Peta Peta A3

3.5

HASIL (OUTCOME) Hasil atau outcome yang didapat dengan terlaksananya kegiatan ini adalah: 

Diperolehnya

suatu

landasan

strategi

penyelenggaraan

dan

pengelolaan perumahan dan permukiman di daerah yang sesuai dengan kebutuhan terkini (prioritas) maupun antisipasi perkembangan wilayah; 

Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah yang selanjutnya dapat menjadi acuan dasar  bagi

penyiapan

program-program

dan

kegiatan

terkait

bidang

perumahan dan permukiman di daerah, baik yang berasal dari Pusat, Provinsi, maupun Daerah; 

Diperolehnya dukungan stakeholder  perumahan dan permukiman daerah yang telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi permasalahan perumahan dan permukiman daerahnya;

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-24



Diperolehnya gambaran kondisi perumahan dan permukiman daerah berdasarkan data dan informasi terkini yang lengkap dari hasil kegiatan inventarisasi dan penyusunan data;



Tersusunnya arahan-arahan ruang permukiman yang telah selaras dengan arahan penatan ruang wilayah;



Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan permukiman bagi masyarakat

miskin

dan

berpenghasilan

rendah

(MBR)

yang

diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan yang ada maupun potensi perkembangan kebutuhan di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk antisipasi permasalahan.

 Laporan Pendahuluan Pendahuluan  Rencana Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (RP3KP)

3-25