Bab 3 Penerapan Teori Dalam Regulasi Akuntansi

 

PENERAPAN TEORI DALAM REGULASI AKUNTANSI 

DISUSUN OLEH:

SITI NURWAHYUNI (A31115048) ROSANI CHAERUNNISA IKHSAN (A31115035) GLORIA YANITA SITORUS (A31115319) AYL RIN RATUBUA (A31115510) JUWARYATI PITHER. K (A31115516)

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DEPARTEMEN AKUNTANSI 2018 

 

KATA PENGANTAR   Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah yang bertema “Penerapan Teori Dalam Regulasi Akuntansi   ” ini dengan sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak DRS. Haerial, M. Si., AK., CA yang telah memberikan tugas ini selaku dosen mata kuliah Teori Akuntansi  untuk menambah wawasan sesuai bidang studi.  Kami berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta  pengetahuan mengenai Teori Akuntansi. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi  perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu ses uatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami maupun orang yang membacanya.

 

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di akhir tahun, perusahaan akan menyiapkan laporan keuangan yang kemudian akan diaudit oleh independent auditor. Perusahaan membuat siaran pers untukinvestor dan adviser dalam rangka laporan keuangan yang sudah diaudit dan diterbitkandi bursa efek. Sampai mana teori dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi, sampai mana teori ini digunakan dalam regulasi akuntansi? Di dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang dikemukakan oleh Godfrey yang relevan terhadap praktik akuntansi dan audit, yaitu teori Efficient Market dan Teori Keagenan untuk memahami penentuan dimana laporan keuangan terjadi. Ada tiga teori khusus untuk regulasinya, khususnyaperaturan dalam Pasar Modal. Teori itu adalah Public Interest, Regulatory Capture dan Private Interest 1.2.Rumusan Masalah 1.2.1.  Apa saja teori regulasi yang relevan dengan akuntansi dan auditing?

1.2.2.  Apa yang dimaksud dengan teori pasar efisien, teori keagenan, teori regulasi? 1.2.3.  Bagaimana peraturan untuk pelaporan keuangan ? 1.2.4.  Bagaimana Pembentukan Standar Akuntansi dan Audit? 1.3.Tujuan

1.3.1.  Mengetahui apa saja teori regulasi yang relevan dengan akuntansi dan auditing 1.3.2.  Mengetahui apa itu teori pasar efisien, teori keagenan, dan teori regulasi 1.3.3.  Mengetahui peraturan untuk pelaporan keuangan 1.3.4.  Mengetahui pembentukan standar akuntansi dan audit

 

BAB II PEMBAHASAN 2.1.Teori Regulasi yang Relevan dengan Akuntansi dan Auditing

Teori pasar modal menyarankan agar manager mempunyai banyak dorongan untuk secara sukarela menyediakan informasi akuntansi bagi pihak eksternal perusahaan, dan informasinya telah diverifikasi oleh auditor independen. Ada beberapa teori yang relevan untuk memahami  peraturan terkait pelaporan keuangan, yaitu:

  Teori Pasar Efisien (T he heo or y o off E ffi ff i cie cient nt M ar ket kets)



Pakar ekonomi pasar bebas akan berpendapat bahwa pasar berfungsi paling baik tanpa adanya intervensi pemerintah, dan efisiensi maksimum dapat dicapai dengan membiarkan kekuatan penawaran ( supply  supply)) dan permintaan (demand  (demand ) membentuk  perilaku di pasar secara secar a alami. Di pasar modal internasional yang semakin meningkat, kekuatan permintaan dan penawaran memiliki pengaruh besar terhadap arus informasi dan modal. Bagaimanapun juga, pemerintah harus turut campur dalam pasar, dan campur tangan paling baik adalah yang tujuannya untuk mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Kritik tehadap teori ini mengatakan bahwa teori ini tidak dapat bekerja karena mekanisme pasar tidak bisa mencapai tingkat keseimbangan harga yang ideal secara sosial karena suatu alasan, yaitu informasi akuntansi tidak sama dengan informasi  barang lain karena merupakan barang umum, sekali informasi akuntansi dikeluarkan oleh perusahaan, maka hal itu tersedia untuk semua. Oleh karena itu hanya peraturan yang bisa mendesak perusahaan untuk menghasilkan informasi untuk memenuhi  permintaan yang nyata dan menjamin efisiensi pasar modal.

  Teori Agensi ( Age  A genc ncyy The Theo or y )



Permintaan informasi keuangan bisa dikategorikan juga untuk pelayanan atau tujuan  pengambilan keputusan. Atkinson dan Feltham menyatakan bahwa teori agensi ini  banyak membahas mengenai pelayanan terhadap kebutuhan informasi.Teori ini  berfokus pada hubungan antara satu orang (owner ) yang mempercayakan haknya kepada orang lain, yaitu agen (manager). Atkinson dan Feltham menjelaskan bahwa  permintaan atas informasi tersebut didasari oleh motivasi agen dan pendistribusian risiko secara efisien. Agen seharunya melakukan kegiatan demi kepentingan  perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran pihak independen (auditor) untuk

 

meyakinkan pihak luar mengenai kinerja manajemen dan dilaporkan sesuai dengan standar yang berlaku.

  Teori-teor Teori-teorii Regulasi (P ub ublilicc I nte nterr est, R eg ula ulato torr y C Ca apture, and P r i va vate te I nte nterr est )



Teori Kepentingan Publik (P ub ublilicc I nte nterr est T he heo or y )

Alasan ekonomi utama untuk asal-usul intervensi pemerintah dalam operasi  berbagai pasar dalam 'kepentingan publik' adalah kegagalan pasar. Kegagalan pasar  potensial terjadi bila ada kegagalan salah satu kondisi yang diperlukan untuk operasi pasar kompetitif yang terbaik. Teori kepentingan publik didasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi tunduk pada serangkaian ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi, yang  jika tidak dikoreksi, akan mengakibatkan hasil yang tidak efisien dan tidak adil. Hal ini juga didasarkan pada tiga asumsi lebih lanjut bahwa: -  Kepentingan konsumen diterjemahkan ke dalam tindakan legislatif melalui  pengoperasian pasar internal. -  Ada agen (politisi kewirausahaan dan kelompok kepentingan umum) yang akan mencari peraturan atas nama 'kepentingan publik'. Agen-agen ini mungkin saja akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan bukan memenuhi kebutuhan publik. -  Pemerintah tidak memiliki peran independen dalam pengembangan peraturan. Sebaliknya, pejabat pemerintah hanyalah arbiter netral yang campur tangan tanpa biaya di pasar atas permintaan agen a gen 'kepentingan publik'. Regulatory Capture Theory 

Teori ini bertujuan untuk memahami regulasi pelaporan keuangan. Teori ini mempertahankan bahwa walaupun tujuan sebenarnya atau asal mula dari regulasi adalah untuk menjaga kepentingan umum seperti yang didiskusikan diatas, tujuan ini tidak tercapai karena, dalam prosesnya, regulatee datang untuk mengatur regulator. Teori ini berasumsi, pertama, seluruh anggota masyarakat secara ekonomi rasional; bagaimanapun, masing-masing orang akan mengejar kepentingan  pribadinya ke titik dimana manfaat  private marginal   dari melobi peraturan sama dengan biaya  private marginal . Kedua, teori ini berasumsi, sama seperti teori kepentingan publik, pemerintah tidak memiliki peran independen untuk mengatur  proses regulator, dan kelompok-kelompok berkepentingan yang berjuang untuk

 

mengendalikan kekuatan koersif pemerintah untuk mendapatkan distribusi kekayaan yang diinginkan. Teori ini dikatakan akan terjadi dalam salah satu dari keempat situasi ini, yaitu  jika entitas yang teregulasi:

  Mengendalikan regulasi dan regulasi perusahaannya



  Sukses mengkoordinasikan aktivitas kegiatan badan pengatur dengan



kegiatan mereka, sehingga kepentingan mereka terpenuhi

  Menetralisir atau memastikan tidak berkinerja (atau penampilan yang biasa



saja) oleh badan pengatur

  Dalam proses interaksi yang halus dengan regulator, sukses memilih



regulator kedalam prespektif bersama sehingga memberi mereka apa yang mereka cari.  Regulatory

agency

capture

melibatkan

penangkapan

administrasi,

implementasi dan, untuk tingkat besar, evaluasi dampak dari proses kebijakan di dalam area yang diatur. Telah ditemukan secara khusus diucapkan di mana  prasyarat berikut berlaku

  Ada sejumlah kecil entitas klien



  Individu di dalam badan pengatur memiliki kontak reguler dengan



kelompok umum individu dalam entitas yang diatur dan memiliki latar  belakang industri yang diatur atau potensi kesempatan kerja di masa depan dalam industri yang diregulasi Industri terregulasi mengendalikan informasi yang diperlukan untuk regulasi   Ada kerumitan informasi dan produk.



  Badan pengawas memiliki sumber daya minimal dibandingkan dengan



industri yang diatur Private Interest Theory Asumsi teori-teori ini, bahwa peraturan tersebut muncul sebagai akibat tanggapan  pemerintah terhadap tuntutan publik untuk memperbaiki memperbaiki praktik yang tidak efisien atau tidak adil oleh individu dan organisasi, mendapat tantangan berat pada tahun 1971 oleh George Stigler  

Ahli teori kepentingan pribadi percaya bahwa terdapat pasar untuk regulasi dengan kekuatan penawaran dan permintaan serupa yang beroperasi seperti di

 

 pasar modal. Di pasar politik ini banyak penawar. Namun, hanya satu kelompok yang akan sukses, dan itu adalah kelompok yang melakukan penawaran tertinggi. Dalam pandangan ini, kelompok produsen paling sering merupakan penawar tertinggi dan dengan demikian dapat menggunakan kekuatan pemerintah untuk keuntungan mereka sendiri karena dua alasan. Pertama, perusahaan-perusahaan di industri tertentu jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang di luar industri yang mungkin menanggung biaya peraturan yang diminta, seperti pembatasan masuk. Oleh karena itu, perusahaan yang mencari perlindungan politik merasa lebih mudah untuk menjadi kelompok kepentingan terorganisir yang mampu memegang  pengaruh politik. Karena keuntungan per kapita bagi mereka cenderung tinggi, mereka memiliki insentif untuk menggabungkan usaha mereka untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Sebaliknya, kelompok yang jauh lebih besar namun lebih menyebar, seperti konsumen dan kelompok kepentingan umum, terbatas pada kemampuan mereka untuk mengajukan faktor biaya:

penawaran

efektif,

karena

dua

besar

   biaya organisasi (misalnya biaya yang terkait dengan mobilisasi suara



mereka

dan

memberikan kontribusi sumber daya untuk mendukung partai politik yang tepat) 

   biaya informasi (misalnya biaya yang terkait dengan mendapatkan



informasi tentang tindakan pemerintah).  Pernyataan dasar dari teori ini adalah law of diminishing returns dalam hubungan antara ukuran kelompok dan biaya menggunakan proses politik. Dengan  pernyataan ini, para teoretikus percaya bahwa peraturan tersebut tidak muncul sebagai hasil dari respon pemerintah terhadap tuntutan publik. Sebaliknya, regulasi dicari oleh ‘produser’  private interest group  group  dan dirancang serta dioperasikan untuk keuntungannya. Tetapi bahkan jika sebuah kelompok memiliki dorongan kuat untuk  berorganisasi, masih harus ada mekanisme dimana kelompok tersebut memperoleh dan menggunakan pengaruhnya.

 

Dengan demikian, peraturan hanya dapat dilihat sebagai alat untuk mentransfer keuntungan ke kelompok-kelompok yang terorganisasi dengan baik dalam

bentuk

subsidi,

penetapan

harga,

pengendalian

masuknya

politik

 pesaing, dan penindasan produksi pengganti Jika kelompok tersebut akan membalas budi dengan suara dan kontribusi kepada politisi Teori [oleh karena itu] meramalkan bahwa regulator akan menggunakan kekuatan mereka untuk mentransfer pendapatan dari mereka yang kurang memiliki kekuatan

politik

dengan

mereka

yanglebih

memiliki

kekuatan

politik.

Sekarang kita akan menerapkan teori-teori ini untuk berlatih. 2.2.Bagaimana Teori Regulasi Regulasi Berlaku untuk  untuk  Praktek Akuntansi dan Auditing 

  Penerapan Teori Kepentingan Publik



Dengan teori kepentingan publik, pemerintah melakukan intervensi dalam regulasi pelaporan

keuangan dalam menanggapi kegagalan pasar dan dan 'untuk

kepentingan umum'. Intervensi pemerintah dalam proses pengaturan standar akuntansi dibenarkan oleh kegagalan di pasar untuk informasi akuntansi, Terbukti dengan  jumlah perusahaan yang ambruk bahkan setelah auditor memiliki akun bersertifikat sebagai 'benar dan adil'. Pengenalan sarbanes-oxley act di amerika serikat pada tahun 2002 menyusul runtuhnya enron corporation dan firma audit arthur andersen bisa dilihat melalui kacamata 'kepentingan umum'. pelaporan keuangan baru dan  persyaratan tata kelola perusahaan diperkenalkan dan standar baru dan struktur  pengawasan untuk auditor telah dibuat. kanada, kuhn dan sutton berpendapat bahwa sarbanes-oxley act diciptakan, untuk kepentingan umum, salah satu perlindungan terbesar di pasar keuangan dan perilaku perusahaan terkait dalam sejarah. Keruntuhan perusahaan dianggap menunjukkan adanya pelanggaran serius atas kondisi kompetitif. Pelanggaran berasal dari kebutuhan informasi antara manajemen perusahaan dan profesional akuntansi dengan pengguna laporan keuangan eksternal (investor). Sebelum intervensi pemerintah (misalnya pembentukan ASRB, Australia), standar tidak didukung secara legislatif dan teori kepentingan publik  berpendapat bahwa tidak mengherankan jika jumlah informasi yang dihasilkan oleh entitas perusahaan tidak memenuhi 'kualitas yang diperlukan keputusan investasi yang diinformasikan dan alokasi sumber daya yang optimal dalam ekonomi. Dengan demikian, kerangka teori kepentingan publik menunjukkan intervensi pemerintah dalam proses pengaturan standar akuntansi adalah untuk memperbaiki kegagalan

 

 pasar informasi akuntansi. Pada gilirannya, ketertarikan masyarakat dilayani oleh kembalinya kepercayaan di pasar modal oleh investor.

  Penerapan R egulat ulatory ory C Ca apt ptur ure e T he heo or y  



Walker

berpendapat

bahwa

meskipun

pemerintah

Australia

awalnya

memperkenalkan ASRB untuk menjamin perlindungan 'kepentingan umum’, dia yakin teori “capture” itu  itu  lebih berlaku dalam menjelaskan kejadian itu. Menurut Walker, capture berpusat pada kejadian seperti fakta bahwa 'due process' ketentuan yang ditinggalkan untuk mendukung persetujuan 'jalur cepat' terhadap standar yang diajukan oleh Australian Investing Research Foundation (AARF). Selanjutnya, angka  perselisihan antara ASRB dan AARF diselesaikan sesuai dengan yang terakhir dan AARF (didanai oleh profesi) bergabung dengan ASRB (didanai oleh pemerintah). ASRB secara formal memiliki kekuatan untuk mempertimbangkan standar yang diajukan kepadanya dari sumber manapun. Ini adalah upaya untuk memperluas  penerimaan politik terhadap standar yang disetujui; namun, hanya satu dari 23 standar yang disetujui berasal dari sumber di luar profesi. Jadi, seperti standar biasa, dapat dikatakan bahwa mekanisme 'proses yang sedang berjalan' dalam ASRB gagal mencapai tujuannya. Pada dasarnya, argumen Walker adalah bahwa profesi akuntansi diperlukan untuk melegitimasi standar akuntansi (yaitu memastikan kepatuhan terhadap standar) yang dapat dicapai hanya dengan standar yang memiliki 'kekuatan hukum' dengan memastikan bahwa akuntansi standar didukung oleh undang-undang. Namun, profesi akuntansi memiliki kepentingan ekonomi dalam mempertahankan proses penetapan standar, yang tidak diinginkannya menyerahkan kepada pemerintah. Oleh karena itu, satu-satunya cara profesi bisa melegitimasi standar akuntansi dan tetap mempertahankan kepentingan ekonominya adalah 'menangkap' ASRB, badan yang memiliki kekuatan untuk membuat standar akuntansi wajib entitas perusahaan. Di  bawah tampilan penangkapan, intervensi regulasi dalam proses penetapan standar akuntansi dirancang, seperti kerangka teori kepentingan publik, untuk melindungi kepentingan umum. Namun, studi Walker menggambarkan profesi akuntansi sebagai kelompok elit yang, pada dasarnya, tidak bertanggung jawab atas kepentingan publik, yang dicari dan mencapai kontrol proses penetapan standar untuk keuntungannya sendiri, dan memang demikian dibatasi hanya oleh dia takut campur tangan negara.

 

  Penerapan P r i va vate te I nte nterr est The Theo or y  



Teori kepentingan pribadi memberikan pendekatan lain untuk memahami  perilaku partai dengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Rahman menyimpulkan bahwa ada beberapa keterbatasan di studi Walker'. Dia menegaskan bahwa tinjauan sistematis terhadap organisasi dan fungsi Dewan menunjukkan bahwa Dewan tersebut bergantung dan rentan terhadap pengaruh  beberapa kepentingan grup. Dewan harus beroperasi dengan anggapan bahwa standar akuntansi yang disetujui tunduk pada persetujuan politik. Rahman juga menemukan  bahwa Dewan Direksi juga bergantung pada Perusahaan Nasional dan PT Securities Commission (NCSC) untuk penegakan standar. Kehadiran atau tidak adanya standar yang menghambat administrasi hukum perusahaan yang efisien bertanggung jawab untuk menerima perhatian NCSC (sekarang Australian Securities and Investments Commission atau ASIC). Selanjutnya Rahman berpendapat bahwa Walker gagal menyebutkan kehadiran sejumlah atasan perusahaan di Dewan ASRB. Hal ini sangat  penting, karena terutama manajer perusahaan dan direksi yang diharuskan mematuhi standar akuntansi wajib di pengenalan ASRB. Dengan demikian, sektor inilah yang,  pada kenyataannya, 'diatur industri'. Auditor atau profesi akuntansi secara keseluruhan  pada akhirnya terpengaruh hanya karena mereka terlibat aktif dalam persiapan dan otentikasi laporan keuangan perusahaan. Dari perspektif ini, profesi akuntansi tidak 'menangkap' proses pengaturan standar di Australia. Sebaliknya, bisa dikatakan bahwa kelompok produsen, yang terorganisir dan mampu memegang pengaruh politik yang signifikan dibandingkan dengan profesi akuntansi atau kelompok 'pengguna' yang jauh lebih besar tapi lebih terlibat secara luas, dan akhirnya dikendalikan, perdebatan tentang peraturan proses  penetapan standar di tahun 1980an. Keterbatasan teori regulasi ini adalah bahwa mereka tidak saling eksklusif, Artinya, peristiwa yang dijelaskan oleh satu teori dapat dijelaskan dengan baik oleh yang lain teori. Tidak jelas bahwa satu penjelasan bisa dipertahankan.

  Pengatura Pengaturan n standar sebagai proses politik  



Pengaturan standar dipandang sebagai proses politik karena potensinya secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan berbagai kepentingan kelompok. Oleh karena itu kelompok ini berusaha mempengaruhi pengenalan peraturan. Model perilaku  politik ini adalah rangkuman dari regulasi teori 'pilihan public'. Ini digunakan oleh

 

Watts dan Zimmerman untuk berpendapat bahwa proses politik hanyalah sarana untuk mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Kelompok yang berbeda dipengaruhi secara berbeda oleh peraturan akuntansi. Dalam kepentingan yang beragam dan sering  bertentangan,

sebuah

badan

pembuat

keputusan,

kelompok

regulasi,

harus

menyeimbangkan antara mereka dengan membuat pilihan politik. Bagi mereka keputusan untuk diterima oleh orang-orang dipengaruhi, badan pengawas perlu mandat untuk membuat pilihan sosial; Artinya , perlu kelayakan politik . Gerboth memperkuat pandangan ini: “Sebuah politisasi pembuatan peraturan akuntansi tidak hanya tak terelakkan, tapi adil. Di sebuah masyarakat berkomitmen untuk melakukan legitimasi legitimasi demokratis, hanya tanggung jawab institute politisi berhak untuk memerintahkan orang lain untuk mematuhi peraturan”.  peraturan”.  Menanggapi ketidakpuasan dengan penetapan standar oleh badan akuntansi  profesional, pemerintah di banyak negara telah menetapkan pengaturan standar independen dalam upaya untuk menghasilkan standar kualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Proses penetapan standar 'harus memungkinkan pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada  penetapan standar, namun juga mencegah pihak manapun, seperti profesi akuntansi, dari proses yang mendominasi. Kerangka konseptual, sebelumnya dikembangkan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Australia, berusaha menyediakan badan  penetapan standar dengan kerangka kerja untuk mengembangkan standar akuntansi. Kendala standar nasional yang independen telah menghasilkan kesuksesan dalam membuat standar akuntansi konseptual yang berhasil mencapai kegunaan keputusan objektif. Standar baru yang telah memperluas batas-batas tradisional pelaporan keuangan termasuk metode pengukuran nilai wajar. Namun, merupakan contoh  penting di mana kemajuan menuju posisi yang dipilih secara konseptual telah t elah terjadi t erjadi lambat atau di mana lobi politik telah 'menggagalkan' sebuah standar akuntansi.

  Instrumen Keuangan



Instrumen

keuangan   fina  (fi nanc ncial ial

inst instrr um ume ent ) adalah

kontrak

yang

mengakibatkan timbulnya asset keuangan bagi satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. Menurut SAI 32 dan 39, instrumen keuangan didefinisikan sebagai "setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain".

 

  Asset keuangan ( fina  fi nanc ncial ial ass sse et ) adalah asset berupa:   kas   instrumen ekuitas entitas lain   hak kontraktual:  

untuk menerima kas atau asset keuangan lainnya dari entitas lain

 

untuk menukarkan asset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain yang persyaratan/kondisinya mungkin menguntungkan bagi entitas sendiri

kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri dan merupakan:  

instrumen non-derivatif yang mewajibkan atau mungkin mewajibkan entitas itu untuk menerima instrumen ekuitas entitas sendiri dalam jumlah variabel ,

atau   instrumen derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain melalui  pertukaran kas atau asset keuangan lainnya dalam jumlah tetap dengan instrumen ekuitas entitas sendiri dalam jumlah tetap. Untuk maksud ini, instrumen ekuitas entitas sendiri tidak mencakup instrumen yang berupa kontrak untuk menerima dan menyerahkan instrumen ekuitas entitas sendiri di masa depan; instrumen ekuitas entitas sendiri juga tidak mencakup instrumen keuangan yang dapat dijual dengan harga tertentu di masa depan ( puttable  puttable financial instrument )).. Kewajiban keuangan ( fina  fi nanc ncial ial lia liab bilit ili ty ) mencakup:   kewajiban kontraktual:   untuk menyerahkan kas atau asset keuangan lainnya kepada entitas lain;

atau   untuk menukarkan asset keuangan atau kewajiban keuangan yang

 persyaratan/kondisinya mungkin menguntungkan bagi perusahaan; atau kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri dan berupa:

 

 

instrumen non-derivatif yang mewajibkan atau mungkin mewajibkan entitas untuk menyerahkan instrumen ekuitas entitas sendiri dalam  jumlah variabel atau

 

instrumen derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain melalui  pertukaran kas atau asset keuangan lainnya dalam jumlah tetap dengan instrumen ekuitas entitas sendiri dalam jumlah tetap. Untuk maksud ini, instrumen ekuitas entitas sendiri tidak mencakup instrumen keuangan yang dapat dijual dengan harga tertentu di masa depan ( puttable ( puttable  financial instrument ))..

Contoh instrumen keuangan yang termasuk dalam cakupan IAS 32 dan 39:  

kas

 

giro dan deposito

 

commercial paper  

 

utang dan piutang usaha, wesel, dan pinjaman

 

sekuritas utang dan ekuitas, baik dari perspektif pemegang maupun penerbitnya. Kategori ini mencakup investasi dalam perusahaan anak, perusahaan assosiasi, dan usaha dan  usaha patungan.  patungan. 

 

sekuritas yang dijamin dengan asset, seperti kewajiban hipotik dengan jaminan, kesepakatan pembelian kembali, dan securitised dan securitised packages of receivables  receivables 

 

derivatif, yang mencakup opsi, right , waran, kontrak berjangka, kontrak  forward , dan swap dan swap  

2.3.Kerangka Peraturan Peraturan untuk Pelaporan Keuangan

  Persyara Persyaratan tan Hukum



Pengaruh utama pada direksi dan auditor adalah kebutuhan untuk memenuhi  persyaratan pelaporan hukum, sebagaimana tercantum dalam hukum perusahaan. Di satu sisi, hukum perusahaan memungkinan adanya persyaratan dasar yang berkaitan dengan laporan yang harus disiapkan. Tetapi juga dapat mencakup persyaratan tertentu yang berkaitan dengan informasi yang akan disertakan.

  C orpor orpor at ate eG Go over ver nanc nance e (Tata Kelola Perusahaan)



Elemen penting lainnya dalam kerangka peraturan suatu negara adalah sistem tata kelola perusahaan. Davis memandang tata kelola perusahaan dan menyatakan hal

 

yang merujuk pada 'struktur, proses dan lembaga-lembaga dan sekitar organisasi yang memberikan kemampuannya dan mengontrol sumber daya.’  daya.’ 

  Auditor dan Pengawasan Pengawasan



Auditor

di

berbagai

negara

memiliki

fungsi

sangat

penting

dalam

menyediakan jaminan mengenai kualitas informasi yang diberikan oleh perusahaan  pada laporan keuangannya.  Hal yan paling dasar dari profesi ini adalah membatasi anggota dengan kualifikasi tertentu, pengalaman dan dituntut melakukan pendaftaran untuk melaksanakannya.

  Badan Pelaksana Independen Independen



Peran badan seperti ini dalam regulasi pelaporan keuangan adalah untuk mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pembuatan laporan keuangan yang terkandung dalam undang-undang dan standar akuntansi. Badan  pelaksana independen merupakan perluasan dari pengawasan administratif merupakan  bagian dasar dari kerangka peraturan. 2.4.Pembentukan 2.4.Pembent ukan Standar Akuntansi dan d an Audit

  Struktur Institusional Pembentukan Standar



  Th 1973

 –   Pembentukan Pembentukan International Accounting Standard Committee

  Th 1980

 –  Melakukan  Melakukan kegiatan perbaikan International Accounting Standar

  Th 2000

 –   Standar

di

revisi

International

Organization

of

Securities

Commissions (IOSCO)   Th 2001

dilandasi

 –  Membentuk  Membentuk International Accounting Standard Board (London) yang struktur Financial Accopunting Standard Board (USA) untuk

menghasilkan

dan

mengupdate

International

Accounting

Standard

dan

International Financial Reporting Standard   Th 2002  –   European Commission memutuskan menerapkan IASB pada th 2005,

 persiapan penerapan International Financial Reporting Standard

  Program Konvergensi IASB dan FASB 



  Mengidentifikasi perbedaan



Program konvergensi membutuhkan IASB dan FASB untuk mengidentifikasi  perbedaan diantara standar mereka masing-masing untuk mereview solusi yang ada dan mengambil penanganan yang lebih baik. Perbedaan rule base dan principle base

 

  Standar Akuntansi Untuk Sektor Publik



IASB menetapkan standar untuk sektor swasta, perbedaan standar dapat  berlaku untuk sector publik. Sebuah negara harus memutuskan standar IASB yang mana yang akan diikuti oleh entitas sektor public.

  Standar Auditing Internasional



Standar auditing internasional atau yang biasa disebut ISA(International Stamdards on Auditing) dikembangkan oleh IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). Pemerintah meyakini bahwa kekuatan dari standar akuntansi dan standar auditing dan keefektifanya dalam pelaksannaya adalah salah satu factor dari kesuksesan pengembangan keuangan diseluruh dunia.

 

BAB III PENUTUP 3.1.Kesimpulan

Ada beberapa teori yang relevan untuk memahami peraturan pelaporan keuangan (yaitu mempersiapkan, auditing dan penyediaan informasi akuntansi mengenai suatu entitas). Teori itu adalah :

  Teori Pasar Efisien



Pendukung teori ini berpendapat bahwa pasar berfungsi paling baik tanpa adanya intervensi pemerintah, dan efisiensi maksimum dapat dicapai dengan membiarkan kekuatan penawaran ( supply)  supply) dan permintaan (demand  (demand ) membentuk perilaku di  pasar secara alami.

  Teori Agensi



Teori ini berfokus pada hubungan antara satu orang (owner  ( owner ) yang mempercayakan haknya kepada orang lain, yaitu agen (manager).   Teori Regulasi



Ada tiga poin yang ditekankan di teori ini, yaitu:

  Perlunya regulasi untuk membantu mekanisme hubungan hubungan antara berbagai pihak

o

  Intervensi pemerintah perlu dilakukan apabila terjadi kegagalan pasar

o

  Dalam rerangka teoritis, regulasi ditujukan untuk melindungi konsumen dengan

o

memperbaiki kinerja ekonomi

 

DAFTAR PUSTAKA Godfrey, Jayne, Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton, Scott Holmes (2010),  Accounting Theory, Theory, 7th ed., John Wiley & Sons, Inc.