Bab 2

Wilayah

perencanaan

dalam

pekerjaan

ini

mencakup

wilayah

sepanjang pantai timur pulau Kalimantan di dua provinsi, yaitu Kalimantan Timur (10 Kabupaten/Kota) dan Kalimantan Selatan (5 Kabupaten/kota). Untuk memberikan gambaran umum tentang wilayah perencanaan, pada bagian ini akan diuraikan kondisi fisik, demografis, ekonomi wilayah, dan prasarana wilayah pada kedua provinsi yang tercakup. Selain itu, secara garis besar akan ditinjau pula arahan kebijaksanaan pengembangan pada wilayah tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. 2.1

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN Gambaran umum kondisi fisik dua Provinsi yang melingkupi wilayah pantai

timur Kalimantan meliputi

administratif,

geologi,

fisiografi,

letak geografis dan

jenis

tanah;

dan wilayah iklim

serta

penggunaan lahan. 2.1.1 Kondisi Fisik 2.1.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif Sebagian besar wilayah perencanaan termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur (10 dari 13 kabupaten/kota). Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak pada kedudukan 4o 24’ LU – 2o 25’ LS dan 113o 44’ BT – 119o 00’ BT. Wilayah perairan Selat Malaka dan

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Laut Sulawesi di bagian Timur Provinsi Kalimantan Timur merupakan jalur ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia), sehingga posisi Kalimantan Timur sangat strategis berada pada jalur transportasi laut internasional. Provinsi Kalimantan Timur terletak di bagian Timur Pulau Kalimantan, dengan batas-batas : •

Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia)

•

Sebelah Selatan dengan Kalimantan Selatan

•

Sebelah Timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi

•

Sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sarawak (Malaysia)

Provinsi Kalimantan Timur meliputi wilayah daratan seluas 211.440 Km2 dan wilayah lautan sejauh 12 mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut. Wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 4 (empat) kota. Dari 13 kabupaten/kota tersebut, yang termasuk dalam wilayah koridor pantai timur adalah :


Kabupaten Nunukan




Kabupaten Bulungan




Kabupaten Berau




Kabupaten Kutai Timur




Kabupaten Kutai Kertanegara




Kabupaten Penajam Paser Utara




Kabupaten Pasir




Kota Samarinda




Kota Balikpapan




Kota Bontang

Bagian kedua wilayah perencanaan secara administratif termasuk dalam Provinsi Kalimantan Selatan (4 kabupaten). Provinsi Kalimantan

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 2

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Selatan yang melingkup wilayah perencanaan secara geografis terletak di antara 1o 21’ 49” LS – 1o 10’ 14” LS dan 114o 19’ 33” BT – 116o 33’ 28”. Luas provinsi ini meliputi 6,98% luas Pulau Kalimantan, sebesar 37.377,53 km2. Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian Selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas : •

Sebelah Utara

: Provinsi Kalimantan Timur

•

Sebelah Selatan : Laut Jawa

•

Sebelah Timur

: Provinsi Kalimantan Tengah

•

Sebelah Barat

: Selat Makasar

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Yang termasuk dalam wilayah koridor pantai timur adalah :


Kabupaten Tanah Bumbu




Kabupaten Tanah Laut




Kabupaten Kota Baru




Kota Banjarbaru




Kota Banjarmasin

2.1.1.2 Kondisi Geologi, Fisiografi, dan Jenis Tanah Secara umum kondisi geologi Kalimantan Timur didominasi oleh batuan sedimen liat berlempung, batuan endapan tersier, dan batuan endapan kuarter. Formasi batuan terdiri atas batuan pasir kuarsa dan batuan liat. Struktur geologi memiliki patahan dan lipatan yang umumnya berada di wilayah pantai. Fisiografi wilayah daratan Kalimantan Timur terdiri atas 6 (enam) satuan wilayah, yaitu : •

Wilayah

pedataran

pantai,

yang

tersebar

di

pesisir

Timur

Kalimantan Timur sepanjang lebih kurang 1.100 Km.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 3

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

GAMBAR 2.1 PETA ADMINISTRASI

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 4

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

•

Wilayah cekungan (basin), tersebar di Malinau, Bulungan, Berau, Kutai Kertanegara, dan Kutai Barat.

•

Wilayah perbukitan rendah, tersebar di bagian tengah Kalimantan Timur memanjang dari arah Utara ke Selatan, mulai dari Nunukan hingga Melak.

•

Wilayah perbukitan vulkanik, tersebar di bagian Barat Kalimantan Timur di wilayah Kutai Barat, antara Melak dan Barongtongkok.

•

Wilayah pegunungan lipatan, tersebar di bagian Timur Kalimantan Timur mulai dari Mangkaliat hingga Batu Sopang.

•

Wilayah pegunungan tengah Kalimantan, tersebar di bagian Barat Kalimantan

Timur

yang

berbatasan

dengan

Malaysia

dan

Kalimantan Barat, membentang dari arah Utara ke Selatan. TABEL II – 1 PENYEBARAN DAN FORMASI GEOLOGIS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR No

Formasi Geologi

Luas (Ha)

1

Alluvium

2.447.062

2

Sajau – Tarakan - Bunyu

207.992

3

Bomaring Beds

133.216

4

Glance Coal Beds

64.339

5

Sterif Formation

137.249

6

Pulau Balang Beds

224.621

7

Balikpapan Beds

255.427

8

Meliat Beds

116.397

9

Masalai Naintupu Globi Gerina Marls

23.833

10

Ancam – Mandul Beds

3.578

11

Pemaluan Beds

2.308.454

12

Palaogene

1.377.311

13

Pretertiery

783.488

14

Young Volcanic (Effusive) Rock (Andesite Dasalt)

27.523

15

Kampung Baru Beds

161.230

Sumber : BPN Provinsi Kalimantan Timur, 2004

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 5

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Jenis tanah di wilayah daratan Kalimantan Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning latosol dan litosol yang tersebar di bagian Tengah dan Utara Kalimantan Timur.

Jenis tanah lainnya adalah

aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. TABEL II – 2 JENIS TANAH DAN LUAS PENYEBARAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR No

Jenis Tanah

Luas (Ha)

%

1

Podsolik/Lathosol

11.083

0,06

2

Podsolik Coklat/Andosol

245.250

1,22

3

Podsolik/Lithosol

1.777.430

8,87

4

Podsolik/Regosol

3.875.249

19,33

5

Lathosol

38.682

0,19

6

Lithosol

1.754.758

8,75

7

Podsolik, Lathosol, Regosol

31.856

0,16

8

Podsolik , Lathosol, Andosol, Lithosol, Regosol

229.478

1,14

9

Podsolik, Lithosol, Regosol

929.701

4,64

10

Podsolik, Lathosol, Andosol, Lithosol, Alluvial

385.304

1,92

11

Alluvial

622.751

3,11

12

Alluvial/Gambut (Organosol)

181.318

0,90

13

Gleisol Hidrik

315.241

1,57

14

Organosol Hidrik

492.881

2,46

15

Podsolik

6.977.896

34,81

16

Alluvial, Podsolik, Gambut (Organosol)

65.677

0,33

17

Alluvial, Gambut (Organosol), Leisol

66.949

0,33

18

Renzina, Alluvial, Regosol

537.789

2,68

19

Podsolik, Lithosol, Renzina, dan Mediteran

303.958

1,52

20

Lithosol, Mediteran, Podsolik

303.503

1,51

21

Podsolik, Lithosol

896.411

4,47

Sumber : BPN Provinsi Kalimantan Timur, 2004

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 6

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Sementara itu, wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai jenis tanah yang didominasi oleh tanah aluvial yang relatif subur. Jenis tanah lainnya adalah , organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning. TABEL II – 3 JENIS TANAH DAN LUAS PENYEBARAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No

Jenis Tanah

Luas (Ha)

%

1

Organosol (Litosol) Gleyhumus

519.881

19,87

2

Aluvial

757.740

28,96

3

Latosol

270.339

10,33

4

Utosol

34.757

1,33

5

Podsolik

138.311

5,29

6

Podsolik Merah Kuning

671.917

25,68

7

Asosiasi Latosal Utosal

12.500

0,48

8

Asosiasi Podsolik Merah Kuning & Bahan Endapan

151.168

5,78

9

Asosiasi Podsolik Merah Kuning dengan Batuan Beku

59.766

2,28

Sumber : BPN Provinsi Kalimantan Selatan, 2004

2.1.1.3 Kondisi Iklim Wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara umum memiliki iklim yang panas sepanjang tahun, lembab dan berangin. Kelembaban udara ratarata cukup tinggi, yaitu mencapai 84,26%. Kecepatan angin bervariasi antara 1,80 knot di daerah Samarinda sampai 7,17 knot di daerah Tarakan. Suhu udara rata-rata pada tahun 2001 berdasarkan pengamatan di enam stasiun tercatat sebesar 27,70C dengan suhu maksimum ratarata mencapai 32,150C dan suhu minimum rata-rata mencapai 23,310C. Wilayah sekitar stasiun pengamatan Tanjung Redeb memiliki suhu minimum rata-rata terendah, sementara suhu maksimum rata-

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 7

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

rata

tertinggi

tercatat

di

wilayah

sekitar

stasiun

pengamatan

Balikpapan. Curah hujan bulanan rata-rata di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 197,22 mm, dengan Long Bawan sebagai daerah yang memiliki curah hujan bulanan terendah yaitu hanya 6,62 mm. Curah hujan yang cukup tinggi merupakan faktor penjamin keberlangsungan aliran sungai sebagai sarana transportasi air antara daerah pantai dengan daerah pedalaman dan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup. TABEL II – 4 SUHU UDARA, KELEMBABAN, KECEPATAN ANGIN DAN JUMLAH CURAH RATA-RATA MENURUT STASIUN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 No

Stasiun

Suhu Rata-rata (0C) Minimum

Maksimum

Kelembaban (%)

Kecepatan Angin (Knot)

Curah Hujan (MM)

1

Samarinda

23,20

32,20

82,70

1,80

159,40

2

Balikpapan

22,98

32,94

83,00

6,00

238,24

3

Tarakan

24,02

31,38

84,58

7,17

298,42

4

Tanjung Selor

23,71

32,32

85,17

5,42

263,47

5

Tanjung Redeb

22,57

32,87

84,08

4,52

217,15

6

Long Bawan

23,40

31,20

86,00

5,00

6,62

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, 2004

2.1.1.4 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2001 didominasi oleh hutan (88,40%), yaitu hutan lebat, hutan belukar, hutan sejenis, dan hutan rawa, dan tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Areal hutan dengan luas terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Malinau.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 8

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Penggunaan lahan pertanian di Kalimantan Timur mencakup areal seluas 661.959 Ha atau 3,30% dari luas wilayah daratan Kalimantan Timur, meliputi areal persawahan, pertanian lahan kering, dan perkebunan. Sedang penggunaan lahan untuk perikanan, khususnya budidaya kolam air tawar dan tambak meliputi areal seluas 23.275 Ha atau 0,12%. Sebagai Provinsi penghasil migas yang cukup besar bagi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki areal pertambangan yang cukup besar, terutama tambang migas dan batubara. Ladang migas di Kalimantan Timur tersebar di wilayah daratan maupun di wilayah perairan laut, sedang areal tambang batubara tersebar di wilayah daratan. Berdasarkan hasil paduserasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1999, kawasan lindung di Provinsi Kalimantan Timur meliputi areal seluas 4.593.754 Ha atau 22,92% dari luas wilayah daratan Kalimantan Timur, terdiri dari hutan lindung seluas 2.574.616 Ha, cagar alam seluas 1.747.382 Ha, taman hutan raya seluas 61.850 Ha, taman nasional seluas 198.629 Ha, dan hutan pendidikan seluas 11.277 Ha. Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, kecuali Kota Samarinda. Sebanyak lebih kurang 50% kawasan hutan lindung tersebar di Kabupaten Kutai Barat dan Malinau. Kawasan cagar alam tersebar di 6 (enam) daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Malinau, Nunukan, dan Pasir. Sebagian besar (67,17%) kawasan cagar alam berada di Kabupaten Malinau. Kawasan taman hutan raya tersebar di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Pasir. Kawasan taman nasional tersebar di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur. Sedang kawasan hutan pendidikan/penelitian berada di Kabupaten Kutai Kertanegara.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 9

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan budidaya kehutanan (KH) dan kawasan

budidaya

non

kehutanan

(KBNK).

Kawasan

budidaya

kehutanan meliputi kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan konversi. Kawasan budidaya kehutanan berdasarkan paduserasi penggunaan lahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1999 meliputi areal seluas 10.121.258 Ha, tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur, kecuali Bontang. Kawasan budidaya non kehutanan meliputi pengembangan sistem pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, pariwisata, prasarana dan sarana wilayah, dan kawasan tertentu. Kawasan budidaya non kehutanan tercatat seluas 5.324.488 Ha. Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan (tahun 2003) didominasi oleh lahan bukan sawah (33%), baik yang diusahakan maupun yang tidak diusahakan. Penggunaan lahan pertanian di Kalimantan Selatan mencakup areal seluas 2.231.368 Ha atau 18,47% dari

luas

wilayah

daratan

Kalimantan

Selatan,

meliputi

areal

persawahan berpengairan baik yang diusahakan maupun yang tidak, ladang, dan perkebunan. Konversi penggunaan hutan menjadi penggunaan lahan lainnya tercatat sebagai yang terbesar. Pada tahun 2003, tercatat konversi lahan hutan menjadi pertanian sebesar 24.475 Ha. Konversi lahan sawah menjadi jenis penggunaan lahan lainnya pada tahun 2003 tercatat sebesar 3.568 Ha, dengan konversi terbesar adalah sawah menjadi jenis pertanian lainnya (38,59%). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000, penggunaan lahan dibagi menjadi dua kawasan utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi areal seluas 753.843 Ha atau 20,23% dari luas wilayah daratan Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas kawasan perlindungan daerah bawahannya seluas 547.637 Ha, kawasan perlindungan PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 10

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

setempat seluas 29.591 Ha, dan kawasan suaka alam dan cagar budaya seluas 176.615 Ha. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas dua jenis, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut, dani sebagian besar berlokasi di Pegunungan Meratus yang membagi wilayah Kalimantan Selatan menjadi dua bagian (Wilayah Barat dan Timur). Kawasan lindung ini tersebar di Kabupaten Tanah Laut, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Kotabaru. Luas

kawasan

perlindungan

daerah

bawahannya

mengalami

pergeseran dari rencana semua seluas 524.538 Ha menjadi 547.637 Ha. Pergeseran luas kawasan hutan lindung berkaitan dengan pembukaan kawasan hutan untuk 13 lokasi perkebunan. Namun, ada beberapa kawasan hutan produksi dan kawasan budidaya lainnya yang diarahkan untuk menjadi hutan lindung, antara lain kawasan bagian Timur Kabupaten Hulu Sungai Utara yang difungsikan sebagai penyangga Kota Barabai dan sekitarnya yang sering dilanda banjir. Kawasan bergambut yang pada RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 1993 direncanakan sebagai suatu kawasan tersendiri, di dalam RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2000 didelineasi ke dalam hutan lindung dan sebagian masuk ke dalam pengembangan kawasan perkebunan dan pertanian lahan basah. Upaya pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan

pada

kawasan

bawahannya

dilakukan

dengan

pendekatan pengembangan Daerah Aliran Sungai. Kawasan yang dilindungi

oleh

kawasan

ini

memiliki

berbagai

kegiatan

yang

berpengaruh luas jika tidak dilindungi, antara lain waduk/bendungan Riam Kanan, Sungai Asam-asam yang menunjang operasional PLTU Asam-asam, aliran Sungai Riam Kiwa, penyangga pusat permukiman di Banua Lima, DAS Batulicin, dan lainnya. PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 11

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Kawasan perlindungan setempat di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air. Kawasan sempadan sungai terdapat di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, antara lain Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Negara, Sungai Tabalong, Sungai Alalak, Sungai Balangan, Sungai Asam-asam, Sungai RiamKanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Batulicin, Sungai Batang Lai, Sungai Anjir Serapat, Sungai Sebambam, Sungai Serongga, Sungai Kusan, Sungai Setarap, Sungai Cantung, Sungai Bangkalan, Sungai Selatu, Sungai Sepapan, Sungai Manunggal, Sungai Cengal, Sungai Tapin, Sungai Maluka, Sungai Pinang, Sungai Sempanahan dan lainnya. Sementara kawasan sempadan pantai yang diukur sejauh 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan terdapat di sepanjang pesisir pantai membujur dari Kecamatan Tabunganen di Kabupaten Batola, menyambung ke Kabupaten Tanah Laut hingga Kabupaten Kotabaru, juga terdapat di sekeliling Pulau Laut dan kepulauan di Kabupaten Kotabaru. 2.1.2 Kondisi Demografis 2.1.2.1 Kalimantan Timur Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2001 adalah sebesar 2.494.988 jiwa dan tersebar di 12 kabupaten dan kota. Sebagian besar penduduk, yaitu sebesar 56,76% tinggal di daerah perkotaan sementara sisanya tersebar di daerah perdesaan. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2001 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sekitar 7%, dibandingkan dengan periode 1996 hingga 1998, sementara jumlah penduduk yang tinggal di daerah perdesaan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat urbanisasi selama periode 1998 - 2001.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 12

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 5 LUAS WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGGUNAAN LAHAN (Ha)

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 13

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 6 LUAS WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT PENGGUNAAN LAHAN (Ha)

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 14

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

GAMBAR 2.2 PETA PENGGUNAAN LAHAN

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 15

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Laju pertambahan penduduk rata-rata Provinsi Kalimantan Timur selama periode 1990 - 2000 adalah 2,74% per tahun. Daerah perkotaan dan daerah pertambangan merupakan daerah yang mengalami laju pertumbuhan yang tinggi. Selama periode ini, Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan penduduk yang paling tinggi, yaitu sebesar 6,77%, sedangkan Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan penduduk terendah. Akan tetapi, pada periode tahun 2000 - 2001 secara umum seluruh kabupaten dan kota di Provinsi ini mengalami penurunan jumlah penduduk apabila dibandingkan dengan pada periode 1990 - 2000. Daerah yang mengalami penurunan laju pertambahan penduduk terbesar pada periode 2000 - 2001 adalah Kota Tarakan (-1,47%), serta Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (masing-masing menurun 1,39%) dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara geografis, penduduk Provinsi Kalimantan Timur terkonsentrasi di

bagian

Selatan.

Hal

ini

kemungkinan

disebabkan

masih

terkonsentrasinya fasilitas pelayanan serta kemudahan aksesibilitas di bagian Selatan dibandingkan dengan di bagian Utara. Konsentrasi penduduk terbesar di Provinsi Kalimantan Timur berturut-turut adalah di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Pasir, dengan 21% dari total penduduk bermukim di Kota Samarinda. Tingkat kepadatan penduduk relatif bervariasi. Pada tahun 2001, tingkat kepadatan penduduk berkisar antara 1 hingga 782 jiwa/km2, dengan kepadatan penduduk rata-rata Provinsi adalah 12 jiwa/km2. Kota Balikpapan tercatat sebagai daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 16

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 7 LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, LAJU PERTAMBAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2000 – 2001 (Jiwa) No

Kabupaten/ Kota

Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk/Km2

Laju Pertambahan

Daratan

Total

1990

2001

1990

2001

1990-2000

2000-2001

1

Pasir

13.912,0

15.793,66

211.021

273.495

13,93

19,66

2,50

2,07

2

Kutai Barat

31.628,7

31.628,70

106.134

139.407

3,36

4,41

2,61

2,38

3

Kutai

26.116,9

28.972,98

340.166

432.344

12,48

16,55

2,32

1,86

4

Kutai Timur

34.292,6

37.317,20

98.065

151.823

2,74

4,43

4,31

2,92

5

Berau

21.240,0

34.127,47

62.3 45

123.974

2,58

5,84

6,77

5,55

6

Malinau

41.990,4

41.990,40

28.522

37.237

0,67

0,89

2,57

2,18

7

Bulungan

15.587,9

19.003,05

68.201

84.438

3,79

5,42

2,08

1,81

8

Nunukan

13.917,9

16.966,66

54.474

82.469

3,73

5,93

3,97

3,91

9

Balikpapan

527,0

867,18

344.405

412.045

459,82

781,87

1,74

1,28

10

Samarinda

783,0

783,00

413.191

531.912

527,70

679,33

2,44

2,00

11

Tarakan

250,8

657,33

81.297

118.668

160,32

473,16

3,75

2,28

12

Bontang

147,8

497,57

68.842

102.176

169,27

691,31

3,90

2,51

8,88

12,43

2,74

2,19

Provinsi Kaltim Total

16.632,60 200.395,0

245.237,80

1.876.663 2.489.988

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004

Akumulasi penduduk di perkotaan antara lain disebabkan masih terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi serta sarana transportasi dan komunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah perdesaan. Perkotaan umumnya berkembang di daerah pesisir pantai atau di sepanjang aliran sungai yang dikembangkan sebagai daerah industri yang dikembangkan baik oleh pemerintah maupun swasta

(Tarakan,

Bontang,

Loa

Janan/Samarinda,

Balikpapan,

Sangatta, Long Iram/Melak, Berau, dan sebagainya) serta lokasi-lokasi transmigrasi (Salim Batu, Kaubun, Muara Wahau, Kota Bangun, Teluk Dalam, Anggana, Samboja, Semoi, Jone, Payo Klato, UPT Jelerai Selor, UPT Talisayan, UPT Palaran, UPT Pulau Atas, dan sebagainya). Selain

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 17

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

daerah industri dan transmigrasi, penduduk di daerah pesisir juga berkembang di pusat-pusat pemukiman nelayan dan pemukiman pantai,

seperti

di

Kecamatan

Nunukan

(Kabupaten

Nunukan),

Kecamatan Bunyu (Kabupaten Bulungan), Kecamatan Tarakan Timur dan Tarakan Barat (Kota Tarakan), Kecamatan Tanjung Batu dan Talisayan (Kabupaten Berau), Kecamatan Muara Badak, Muara Jawa dan Samboja (Kabupaten Kutai Kertanegara), Kecamatan Sangkulirang (Kabupaten

Kutai

Balikpapan),

Timur),

Kecamatan

Kecamatan

Tanjung

Balikpapan

Aru

Timur

(Kabupaten

(Kota

Pasir)

dan

Kecamatan Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara). Di

perdesaan

atau

di

pedalaman,

penduduk

pada

umumnya

terkonsentrasi di sepanjang aliran sungai yang berfungsi sebagai penghubung utama antara daerah pedalaman dengan daerah pesisir. Transportasi sungai masih menjadi sarana transportasi utama di Kabupaten Kutai Barat serta Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan di bagian Utara Provinsi Kalimantan Timur. Di samping permukiman, pemanfaatan tanah untuk pertanian umumnya berlokasi di sekitar tanggul sungai, sementara areal tanah yang jauh dari aliran sungai biasanya tidak tergarap. TABEL II – 8 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KOTA DAN DESA TAHUN 1996 – 2001 No

Kota

Tahun

Desa

Total

Jumlah

%

Jumlah

%

1

1996

1.177.209

50,30

1.163.073

49,70

2.340.282

2

1997

1.235.107

50,60

1.205.910

49,40

2.441.017

3

1998

1.241.843

50,50

1.217.099

49,50

2.458.942

4

1999

-

-

-

-

2.525.480

5

2000

1.375.618

57,05

1.035.448

42,95

2.411.066

6

2001

1.413.366

56,76

1.076.622

43,21

2.494.988

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 18

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Dari aspek kualitas penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya, Provinsi

Kalimantan

Timur

memiliki

pencapaian

yang

menggembirakan. Hanya 5,69% dari jumlah penduduknya yang tidak/belum pernah bersekolah. Sementara itu, jumlah penduduk yang telah mengenyam pendidikan menengah mencapai angka 38,95% dan pendidikan tinggi 4,48%. GAMBAR 2.3 PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001

STRUKTUR USIA

60+ 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0-4 0

50000

100000 150000 200000 250000 300000 JUMLAH PENDUDUK (jiwa)

2.1.2.2 Kalimantan Selatan Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2000 adalah sebesar 2.641.115 jiwa dengan kepadatan rata-rata 8,16 jiwa/km2. Jumlah penduduk terbanyak di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah di Kota Banjarmasin yaitu 527.724 jiwa dengan kepadatan ratarata pada tahun 2000 sebesar 679,72 jiwa/km2. Sebaran kepadatan penduduk ditunjukkan pada Peta Kepadatan Penduduk. Secara umum, pada periode tahun 1995 - 2000 Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan jumlah penduduk yang signifikan. Selama periode ini, terjadi penurunan jumlah penduduk rata-rata sebesar 6,69%.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 19

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Secara umum, pada tahun 1995 - 2000 hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, kecuali Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tabalong, mencatat pertambahan penduduk yang menurun, terutama Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Banjar masing-masing sebesar 19,14% dan 19,17%. TABEL II – 9 LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, LAJU PERTAMBAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 1995 – 2000 No

Kabupaten/Kota

Luas (km2)

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk per Km2 Laju Pertambahan 1995-2000 1995 2000

1995

2000

776,39

494.891

527.724

637,43

679,72

6,63

1

Banjarmasin

2

Tanah Laut

30.343,54

194.744

184.950

6,42

6,10

-5,03

3

Kota Baru

100.215,03

428.655

346.605

4,28

3,46

-19,14

4

Banjar

43.703,09

464.226

375.255

10,62

8,59

-19,17

5

Barito Kuala

29.600,40

230.075

213.090

7,77

7,20

-7,38

6

Tapin

27.183,80

156.207

147.326

5,75

5,42

-5,69

7

Hulu Sungai Selatan

16.885,00

190.528

194.176

11,28

11,50

1,91

8

Hulu Sungai Tengah

14.924,80

229.902

218.405

15,40

14,63

-5,00

9

Hulu Sungai Utara

26.794,30

283.673

272.339

10,59

10,16

-4,00

10

Tabalong

33.172,69

157.451

161.245

4,75

4,86

2,41

8,75

8,16

-6,69

Prov. Kalimantan Selatan 323.599,04 2.830.352 2.641.115 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2004

2.1.3 Kondisi Ekonomi Wilayah Selama periode 1999 - 2001, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur bergerak ke arah yang cenderung positif. Pada tahun 1999 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi ini mencapai 4,90% dengan migas dan 4,45% tanpa migas. Pada tahun 2000 laju pertumbuhan dengan migas mencapai 4% dan tanpa migas sebesar 3,27%, sedangkan pada tahun 2001 dengan migas mencapai 4,25% dan 5,97% tanpa migas.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 20

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi secara umum disebabkan peningkatan

produksi

pertambangan

dari

sektor-sektor

dan

gas

minyak

bumi.

dominan,

terutama

Pertumbuhan

sektor

pertambangan merupakan salah satu bagian dari target program prioritas pengembangan Pemerintah Kalimantan Timur. Di lain pihak, secara keseluruhan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan tahun 1999. Kecuali

sektor-sektor bangunan,

pengangkutan

&

komunikasi, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pada tahun 2001 terjadi penurunan laju pertumbuhan sektor lainnya dibandingkan dengan tahun 1999. GAMBAR 2.4 NILAI EKSPOR MIGAS DAN NON MIGAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 1996 - 2001

Nilai Ekspor (000 US$)

8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

Tahun Migas

PT. Pemeta Engineering System Consultant

Non migas

II - 21

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 10 PDRB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 1993, 1997 – 2001 (Milyar Rupiah) PDRB ADH Berlaku No

Tahun

1

PDRB ADH Konstan

Laju Pertumbuhan (%) Dengan Migas

Dengan Migas

Tanpa Migas

Dengan Migas

Tanpa Migas

1993

15.708,42

7.939,66

15.708,42

7.939,66

-

-

2

1997

27.305,23

13.924,67

20.672,72

11.407,64

4,45

6,41

3

1998

51.505,15

22.258,33

20.514,63

11.090,28

-0,76

-2,78

4

1999

5

55.867,18

24.102,23

21.519,67

11.584,18

4,90

4,45

r)

74.810,39

26.131,09

22.381,26

11.963,35

4,00

3,27

*)

84.828,44

31.036,52

23.333,42

12.677,21

4,25

5,97

2000

6

2001

Tanpa Migas

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004 Keterangan : r) Angka revisi; *) Angka sementara

TABEL II – 11 PDRB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1998 – 2001 (Juta Rupiah) No

Lapangan Usaha

1998

1999

2000r

2001*

1

Pertanian

1.533.919

1.745.202 1.784.988 1.849.997

2

Pertambangan

6.413.052

6.776.681 6.694.590 7.224.143

3

Industri pengolahan

6.683.649

7.031.143 7.467.478 7.821.041

4

Listrik, gas, dan air bersih

68.980

75.642

84.247

89.119

5

Bangunan

558.811

567.193

594.929

667.498

6

Perdagangan, hotel dan restoran

1.901.088

1.960.528 1.989.651 2.030.164

7

Pengangkutan dan komunikasi

2.181.588

2.257.788 2.348.509 2.455.699

8

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

669.998

578.835

599.743

6311.244

9

Jasa-jasa

503.558

526.657

547.120

564.515

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004 Keterangan : r) Angka revisi; *) Angka sementara

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 22

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Struktur ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 1998 - 2001 relatif tidak mengalami banyak perubahan. Sektor industri pengolahan, terutama

industri

pengolahan

migas

merupakan

sektor

yang

memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur, diikuti oleh sektor pertambangan dan pertanian, terutama subsektor kehutanan. Bersama-sama, ketiga sektor ini membentuk 83,84% dari total PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2001 dan memberikan sumbangan yang selalu meningkat. Total produksi dan nilai produksi sektor-sektor tersebut selalu mengalami peningkatan, disebabkan ketiganya merupakan program prioritas pengembangan ekonomi

Pemerintah

Kalimantan

Timur.

Ini

berarti

bahwa

perekonomian Kalimantan Timur sebagian besar berasal dari kegiatankegiatan ekonomi yang berbasis ekstraksi sumberdaya alam dan pertumbuha ekonominya sangat bergantung pada keberlanjutan kegiatan sektor-sektor tersebut. GAMBAR 2.5 STRUKTUR EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jasa-jasa

Pengangkutan & Komunikasi Lapangan Usaha

Bangunan

Industri pengolahan

Pertanian 2001

PT. Pemeta Engineering System Consultant

0

10

20

30

40

50

%

1998

II - 23

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Nilai PDRB per kapita dan pendapatan per kapita Kalimantan Timur selama tahun 1997 - 2001 selalu mengalami peningkatan. Walaupun mengalami krisis ekonomi dan laju inflasi yang tinggi selama periode tersebut, pendapatan per kapita dan PDRB per kapita masih tetap naik. Akan tetapi, berdasarkan penelitian BPS Kalimantan Timur, perlu diperhatikan bahwa angka tersebut belum dapat menunjukkan pendapatan riil penduduk Kalimantan Timur secara keseluruhan. Angka pendapatan yang tinggi tersebut belum dikurangi dengan komponen pendapatan faktor netto dari luar Kalimantan Timur. Jika komponen

ini

diperhitungkan,

maka

diperkirakan

pendapatan

perkapita Kalimantan Timur akan jauh lebih rendah mengingat pendapatan yang keluar Kalimantan Timur jauh lebih besar daripada pendapatan yang masuk karena modal dan faktor produksi yang ada lebih banyak berasal dari luar daerah. TABEL II – 12 PDRB PERKAPITA DAN PENDAPATAN REGIONAL PERKAPITA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN DAN TANPA MIGAS TAHUN 1993, 1997 - 2001 (JUTA RUPIAH) No

Tahun

PDRB Perkapita Dengan Migas

Tanpa Migas

Pendapatan Regional Perkapita Dengan Migas

Tanpa Migas

1

1997

12,20

6,22

9,11

4,58

2

1998

22,39

9,68

17,05

7,27

3

1999

23,64

10,20

17,65

7,47

4

2000r

30,62

10,69

22,86

7,84

5

2001*

33,83

12,38

25,26

9,07

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004 Keterangan : r) Angka revisi; *) Angka sementara

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 24

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

2.1.4 Prasarana Wilayah 2.1.4.1 Prasarana Transportasi

A. Kalimantan Timur Sistem transportasi Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas sistem transportasi darat, laut, dan udara.

Sistem transportasi darat

meliputi sistem transportasi jalan dan sungai. Tidak seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilayani oleh angkutan darat, khususnya jalan raya. Oleh karenanya angkutan sungai, laut, dan udara menjadi bagian penting dalam menjangkau seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terutama yang tidak terjangkau oleh prasarana jalan. Secara umum sistem jaringan jalan Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam 3 (tiga) poros utama, yaitu : 1. Poros Utara, yang menghubungkan : • Samarinda – Muara Badak – Bontang – Sangatta – Tanjung Redeb – Tanjung Selor • Sangatta – Sangkulirang 2. Poros Tengah, yang menghubungkan : •

Samarinda – Sebulu – Muara Kaman

•

Samarinda – Sanga-sanga – Muara Jawa – Samboja

•

Samarinda – Anggana

•

Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun – Melak

3. Poros Selatan, yang menghubungkan : •

Samarinda – Balikpapan – Penajam – Kuaro – Batu Aji

•

Kuaro – Tanah Grogot – Kerang Dayu

•

Samarinda – Km 38 Samboja – Petung – Kuaro

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 25

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Jalan lintas Timur Kalimantan Timur menghubungkan jalur Malinau – Tanjung Selor – Tanjung Redeb – Sangatta – Bontang – Samarinda – Balikpapan – Tanah Grogot – hingga perbatasan Kalimantan Selatan. Hingga tahun 2001, transportasi darat di Provinsi Kalimantan Timur berupa jalan sepanjang 8.189,78 km, terdiri atas jalan negara sepanjang

1.226,21km

(14,97%),

jalan

Provinsi

sepanjang

1.762,07 km (21,52%), dan jalan kabupaten/kota sepanjang 5.201,10 km (63,51%). Ketersediaan jaringan jalan di Kalimantan Timur relatif masih terbatas, dengan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 50 km/1.000 km2. Belum selesainya pembangunan jalan lintas

Kalimantan mengakibatkan belum

seluruh ibukota kabupaten terlayani oleh jaringan jalan yang memadai, terutama Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat. Wilayah Selatan Kalimantan Timur relatif telah terlayani oleh jaringan jalan yang memadai, sedang wilayah Tengah dan Utara masih sangat terbatas. Ditinjau dari kondisi permukaan jalan, jalan negara yang memiliki kondisi baik mencapai 93,36% dimana 65,36% berupa jalan aspal. Jalan Provinsi yang memiliki kondisi baik baru mencapai 52,63%, dimana 45,04% masih berupa jalan tanah.

Sedang jalan

kabupaten/kota yang berada dalam kondisi baik baru mencapai 23,60%, dimana 41,60% merupakan jalan tanah. Kabupaten Berau, Bulungan, dan Pasir, merupakan daerah dimana kondisi permukaan jalan yang baik mencapai kurang dari 32%. Kualitas jalan yang belum memadai disebabkan, antara lain, kondisi struktur tanah di Provinsi Kalimantan Timur yang cenderung labil dan rawan terhadap longsor. Selain itu, besarnya jumlah sarana angkutan pertambangan dan kehutanan yang menggunakan jalan umum mengakibatkan kondisi jalan mudah mengalami kerusakan. PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 26

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 13 PANJANG JALAN MENURUT STATUS DAN KONDISI JALAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 (Km) No

Status Jalan (Km)

Kabupaten/Kota

Kondisi Baik (Km)

Negara

Provinsi Kab./Kota Negara

Provinsi Kab./Kota

274,33

231,20

1.367,00

264,84

172,20

149,90

-

300,18

-

-

140,39

-

1

Kab. Pasir

2

Kab. Kutai Barat

3

Kab. Kutai Kartanegara

430,98

421,77

1.085,70

362,52

276,69

180,10

4

Kab. Kutai Timur

380,84

241,00

-

380,84

20,00

-

5

Kab. Berau

72,19

228,60

983,90

72,19

93,10

120,10

6

Kab. Malinau

-

-

-

-

-

-

7

Kab. Bulungan

-

134,00

995,10

-

77,00

225,80

8

Kab. Nunukan

-

-

-

-

-

-

9

Kota Balikpapan

33,74

70,17

260,30

30,22

70,17

221,60

10

Kota Samarinda

34,13

135,15

330,60

34,13

77,82

217,10

11

Kota Tarakan

-

-

148,40

-

-

89,00

12

Kota Bontang

-

-

30,10

-

-

24,10

Jumlah

1.226,21

1.762,07 5.201,10 1.144,74 927,37

1.227,70

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, 2004

TABEL II – 14 PANJANG JALAN MENURUT STATUS DAN JENIS PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2002 (Km) No

Jenis Permukaan (km)

Status Jalan

Prosentase (%)

Aspal

Aggregat

Tanah

Jumlah

Aspal Aggregat Tanah

1

Jalan Nasional

801,45

424,76

0,00

1.226,21

65,36

34,64

0,00

2

Jalan Provinsi

422,03

424,30

693,74

1.540,07

27,40

27,55

45,05

3

Jalan Kabupaten

1.402,09

1.402,03

1.997,39

4.801,50

29,20

29,20

41,60

4

Jalan Non Status

80,60

174,42

1.869,71

2.124,73

3,79

8,21

88,00

25,02

47,06

Jumlah

Prosentase (%)

2.706,17 2.425,51 4.560,84 9.692,51 27,92

27,92

25,02

47,06

100,00

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, 2004

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 27

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antara Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Sangatta, sebagai pusat kegiatan ekonomi, direncanakan pembangunan highway sepanjang lebih dari 162,153 km, terdiri atas ruas Balikpapan – Samarinda sepanjang 78,278 km; ruas Samarinda - Bontang sepanjang 83,875 km; dan ruas Bontang - Sangatta. Pembangunan jalan Trans-Kalimantan dilanjutkan dengan rencana jalan Poros Utara meliputi : •

Ruas jalan yang menghubungkan Malinau – Long Nawang – Long Pahangai – Tiong Ohong – hingga batas Provinsi Kalimantan Barat.

•

Ruas jalan perbatasan yang menghubungkan
Malinau – Mensalong – Salang – Simanggaris dan Simpang Simanggaris – hingga perbatasan negara/Serudong,
Ruas jalan Malinau – Tau Lumbis dan Malinau – Long Semamu – Long Midang.

Sungai

yang dimanfatkan sebagai prasarana transportasi di

Provinsi Kalimantan Timur meliputi Sungai Mahakam, Sungai Kandilo, Sungai Telake, Sungai Segah, Sungai Kelay, Sungai Kayan, Sungai Sesayap, dan Sungai Sembakung.

Sungai Mahakam

merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Kalimantan Timur, memiliki panjang 920 Km dan dapat digunakan untuk tranportasi sungai hingga sejauh 823 km. Di beberapa alur sungai tidak dapat dimanfaatkan

secara

optimal

sepanjang

tahun

oleh

karena

penurunan ketinggian air sungai akibat musim kemarau. Untuk mendukung transportasi sungai, tersedia 56 (limapuluh enam) buah dermaga sungai.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 28

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 15 JUMLAH DERMAGA SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 Kabupaten/Kota

No

Dermaga

Sungai/Teluk/Selat

Jumlah

Sungai Mahakam

5

Kondisi

Kota Samarinda 1

2

Mahakam Hilir

Mahakam Hulu

Sungai Mahakam

5

Rusak : 2 Baik

:3

Baik

:3

Sedang : 1 Rusak : 1 3

Harapan Baru

Sungai Mahakam

3

Baik

:1

Sedang : 2 4

Samarinda Seberang

Sungai Mahakam

2

Baik

:1

Sedang : 1

Kabupaten Kutai Kertanegara 5

Loa Janan

Sungai Mahakam

1

Baik

6

Melayu

Sungai Mahakam

1

Baik

7

Tepian Pandan

Sungai Mahakam

1

Baik

8

Muara Kaman

Sungai Mahakam

1

Baik

9

Muara Muntai

Sungai Mahakam

1

Baik

10

Handil II

Sungai Mahakam

1

Baik

11

Muara Muntai

Sungai Mahakam

1

Baik

12

Handil II

Sungai Mahakam

1

Baik

13

Sungai Meriam

Sungai Mahakam

1

Baik

14

Kota Bangun

Sungai Mahakam

1

Rusak

Kabupaten Kutai Timur 15

Muara Ancalong

Sungai Kedang Kepala

1

Baik

16

Muara Wahau

Sungai Kedang Kepala

1

Baik

Kabupaten Kutai Barat 17

Melak

Sungai Mahakam

1

Baik

18

Tering

Sungai Mahakam

1

Baik

19

Long Iram

Sungai Mahakam

1

Baik

20

Long Bangun

Sungai Mahakam

1

Baik

21

Muara Pahu

Sungai Mahakam

1

Baik

Rusak

Kota Balikpapan 22

Kampung Baru

Teluk Balikpapan

1

23

Pelb. Penyeberangan Somber

Teluk Balikpapan

1

Baik

24

Pelb. Penyeberangan Kaliangau

Teluk Balikpapan

1

Baik

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 29

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Kabupaten/Kota

No

Dermaga

Sungai/Teluk/Selat

Jumlah

Kondisi

1

Baik

Kabupaten Penajam Paser Utara 25

Penajam

Teluk Balikpapan

26

Pelb. Penyeberangan Penajam

Teluk Balikpapan

1

Baik

27

Tanah Grogot

Sungai Kandilo

1

Baik

Kota Tarakan 28

Dermaga Tengkayu

Teluk Tarakan

1

Baik

29

Dermaga Perikanan

Teluk Tarakan

1

Baik

30

Dermaga Beringin

Teluk Tarakan

1

Baik

Sungai Kayan

1

Baik

Kabupaten Bulungan 31

Tanjung Selor

32

Semakawir

Sungai Kayan

1

Baik

33

Ancam

Sungai Ancam

1

Baik

Sungai Segah

1

Rusak

Kabupaten Berau 34

Pasar Lama

35

Pasar Inpres/Gayam

Sungai Kelay

1

Baik

36

Pulau Derawan

Sungai Segah

1

Baik

37

Teluk Bayur

Sungai Segah

1

Baik

38

Tanjung Redeb

Sungai Berau

1

Baik

Kabupaten Malinau 39

Malinau/Pemkab

Sungai Sesayap

1

Baik

40

Atap/Sembakung

Sungai Sembakung

1

Baik

Kabupaten Nunukan 41

Pelabuhan Laut

Selat Makasar

1

Baik

42

PT. Yamaker

Selat Makasar

1

Baik

43

Sungai Nyamuk

Selat Makasar

1

Baik

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, 2004

Angkutan penyeberangan antar pulau di Kalimantan Timur masih terbatas. Saat ini trayek penyeberangan yang ada baru melayani jalur Balikpapan – Penajam dan Balikpapan – Mamuju, Sulawesi Selatan. Trayek yang akan dikembangkan adalah jalur Tarakan – Toli-toli, Sulawesi Tengah.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 30

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Transportasi laut di Provinsi Kalimantan Timur dikembangkan untuk melayani angkutan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar wilayah Provinsi, dan internasional.

Saat ini terdapat 32

(tigapuluh dua) buah pelabuhan, terdiri atas : a. Limabelas (15) buah pelabuhan umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan Berdasarkan

untuk

statusnya,

kepentingan pelabuhan

masyarakat

umum

dibagi

umum. menjadi

pelabuhan yang diusahakan, yaitu pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo dan pelabuhan yang tidak diusahakan, yaitu pelabuhan yang dikelola oleh UPT Kantor Pelabuhan. Pelabuhan umum di Provinsi Kalimantan Timur meliputi : •

4 (empat) buah pelabuhan yang diusahakan

•

11 (sebelas) buah pelabuhan yang tidak diusahakan

b. Tujuhbelas (17) pelabuhan khusus, yaitu pelabuhan yang dikelola

untuk

kepentingan

kegiatan

tertentu,

misalnya

pelabuhan migas, pelabuhan perikanan, dan sebagainya. Angkutan laut di Provinsi Kalimantan Timur memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam melayani angkutan barang, baik angkutan barang antarpulau (interinsuler) maupun angkutan barang internasional (ekspor-impor).

Dalam konstelasi nasional,

peranan Kalimantan Timur dalam angkutan laut, khususnya angkutan barang cukup penting dan strategis. Transportasi udara memegang peranan yang cukup penting dalam menghubungkan wilayah di Kalimantan Timur, terutama wilayah yang tidak terjangkau jaringan jalan darat, sungai, dan laut. Saat ini terdapat 70 (tujuh puluh) bandar udara dan bandar udara perintis (airstrips) di Provinsi Kalimantan Timur, meliputi :

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 31

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 16 PELABUHAN UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR No

Pelabuhan

Kabupaten/Kota

Kelas

Pengelola

1

Balikpapan

Kota Balikpapan

III

PT Pelindo IV

2

Samarinda

Kota Samarinda

III

PT Pelindo IV

3

Tarakan

Kota Tarakan

IV

PT Pelindo IV

4

Nunukan

Kab. Nunukan

V

PT Pelindo IV

5

Sungai Nyamuk

Kab. Nunukan

V

UPT

6

Tanjung Selor

Kab. Bulungan

V

UPT

7

Tanjung Redeb

Kab. Berau

V

UPT

8

Pulau Bunyu

Kab. Bulungan

V

UPT

9

Sangkulirang

Kab. Kutai Timur

V

UPT

10

Sangatta

Kab. Kutai Timur

IV

UPT

11

Lhok Tuan

Kota Bontang

III

UPT

12

Tanjung Laut

Kota Bontang

III

UPT

13

Tanjung Santan

Kota Bontang

IV

UPT

14

Samboja

Kab. Kutai Kertanegara

V

UPT

15

Tanah Grogot

Kab. Pasir

IV

UPT

Sumber : Dinas Perhubungan Laut Dan Udara Provinsi Kalimantan Timur, 2004

1.

Sebelas (11) buah Bandar Udara Umum, meliputi : • Satu (1) buah bandar udara yang dikelola PT Angkasa Pura, yaitu bandar udara Sepinggan - Balikpapan • Sepuluh (10) buah bandar udara dikelola UPT Ditjen Perhubungan

Udara,

yaitu

bandar

udara

Temindung

(Samarinda), Juata (Tarakan), Nunukan, Yuvai Semaring (Long Bawan), Tanjung Harapan (Tanjung Selor), Kalimarau (Tanjung Redeb), Long Apung, Datah Dawai, Melak, dan Malinau.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 32

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

2.

Lima (5) buah bandar udara khusus, meliputi bandar udara Bontang, Sakimah, Muara Badak, Tanjung Bara, dan Tanjung Santan.

3.

Limapuluh Empat (54) buah airstrips

Bandar udara Sepinggan di Balikpapan merupakan bandar udara terbesar di Kalimantan Timur yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Sebagai salah satu pintu gerbang internasional, bandar udara Sepinggan memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung berbagai kegiatan sektor pembangunan di Kalimantan Timur.

Bandar udara ini memiliki panjang landasan

2.500 meter dan dapat didarati oleh pesawat jenis DC 10A-300. Bandar udara Juata di Tarakan menjadi pintu gerbang Kalimantan Timur bagian Utara, dengan panjang landasan 1.850 meter dan dapat didarati pesawat jenis Boeing 737. Penggunaan

lalu

lintas

udara

sebagai

sarana

transportasi

penumpang dan barang semakin meningkat dari tahun ke tahun, ditandai dengan semakin banyaknya jumlah penumpang dan barang yang datang dan diberangkatkan dari setiap pelabuhan udara selama periode 1997 - 2001.

B. Kalimantan Selatan Sistem transportasi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas sistem transportasi darat, laut, dan udara. Seperti umumnya Provinsi lain di Kalimantan, transportasi sungai memegang peranan yang penting dalam menghubungkan pusat-pusat produksi dan distribusi di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang belum dilayani jaringan jalan.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 33

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 17 LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA MENURUT PELABUHAN UDARA TAHUN 2001 No

Pelabuhan Udara

Penerbangan (Pesawat)

Penumpang (Orang)

Berangkat

Datang

Berangkat

Datang

Barang (Kg) Muat

Bongkar

1

Sepinggan, Balikpapan

13.800

13.791

474.374

448.427

5.467.311

9.104.872

2

Temindung, Samarinda

2.728

2.733

33.543

34.146

469.125

228.388

3

Juata, Tarakan

2.707

2.697

53.839

50.609

432.890

441.485

4

Kalimarau, Berau

1.834

1.767

30.471

29.349

99.697

147.645

5

Nunukan

293

293

1.662

1.529

4.484

4.087

6

Tj. Harapan, Bulungan

767

767

4.539

4.607

16.572

59.053

22.129

22.048

598.428

568.667

Jumlah

6.490.079 9.985.530

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004

Ada dua belas simpul penting dalam sistem jaringan transportasi yang melayani perhubungan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi di sekitarnya, yaitu: 1.

Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, sebagai simpul pelayanan nusantara dan samudera (ekspor impor).

2.

Pelabuhan Batulicin di Kabupaten Kotabaru, sebagai simpul pelabuhan nusantara dan samudera (ekspor impor).

3.

Pelabuhan Mekarputih di Kabupaten Kotabaru, dikembangkan sebagai pelabuhan ekspor batubara.

4.

Pelabuhan Kotabaru di Kabupaten Kotabaru, dikembangkan sebagai pelabuhan nusantara.

5.

Pelabuhan Martapura Baru Banjarmasin, berfungsi sebagai simpul pelabuhan lokal/pelabuhan rakyat.

6.

Angkutan sungai dan penyeberangan yang menghubungkan Banjarmasin dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta kotakota kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 34

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

7.

Kalua, sebagai simpul kota transit yang menghubungkan transportasi

darat

Banjarmasin

-

Amuntai

-

Muara

Teweh/Buntok. 8.

Tanjung, sebagai simpul kota transit transportasi darat yang menghubungkan dengan

Balikpapan

Banjarmasin,

dan

(Provinsi

Kalimantan

Balikpapan

Timur)

dengan

Muara

darat

yang

Teweh/Buntok. 9.

Batulicin,

sebagai

simpul

transporasi

menghubungkan kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan Tanah Grogot di Provinsi Kalimantan Timur, dan transit transportasi laut dari Surabaya dan Makasar. 10. Kandangan, sebagai simpul transportasi antar sub regional dengan Batulicin. 11. Margasari, sebagai simpul transportasi darat Banjarmasin – Marabahan - Negara/Rantau/Kandangan hingga ke Tamiyang Layang di Provinsi Kalimantan Tengah yang diintegrasikan sebagai simpul transportasi sungai untuk angkutan batubara, serta hasil perkebunan pertanian transmigrasi. 12. Lapangan Udara

Warukin dan Batulicin sebagai

simpul

transportasi penerbangan perintis antar lapangan udara di Provinsi

Kalimantan

Selatan,

Kalimantan

Tengah,

dan

Kalimantan Timur. Pengembangan sistem jaringan jalan raya di Provinsi Kalimantan Selatan

diarahkan

untuk

meningkatkan

aksesibilitas

daerah

pedalaman, peningkatan aksesibilitas antar wilayah pengembangan, dan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis dan sentra produksi. Konsep pengembangan sistem jaringan jalan raya di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 35

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

a.

Peningkatan ruas jalan penghubung Kandangan - Batulicin, dengan tujuan : • Mempermudah aksesibilitas antara Wilayah Pembangunan (WP) Benua Lima dan Tanah Bumbu. • Meningkatkan

aksesibilitas

wilayah

pedalaman/kawasan

transmigrasi yang terletak di sepanjang jalan tersebut. • Menghubungkan pantai Timur Kalimantan Selatan dengan Lembah Barito. • Memungkinkan dibukanya pusat-pusat produksi dengan adanya Pelabuhan Batulicin. b.

Peningkatan ruas jalan penghubung Batulicin - Sengayam (ke arah Tanah Grogot di Provinsi Kalimantan Timur) sebagai bagian dari Trans-Kalimantan dan perpanjangan Koridor Banjarmasin - Batulicin.

c.

Pengembangan jalan akses ke pedalaman yang berpangkal di koridor Batulicin -Sengayam. Untuk meningkatkan akses ke arah pusat permukiman yang terdapat di daerah pedalaman dengan koridor tersebut, diusulkan pengembangan jalan berikut: • Jalan yang berujung di Bakau. • Jalan yang berujung di Sungai Durian. • Jalan yang berujung di Gunung Batu Besar hingga Tanjung Semalantakan. • Jalan yang berujung di Hampang. • Jalan yang berujung di Tanjung Batu hingga Pudi. • Jalan yang berujung di Pantai.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 36

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

d.

Ruas jalan antara Marahaban - Margasari - Rantau, dan Amrahaban - Margasari - Negara hingga ke Kandangan dan Alabio-Amuntai; dihubungkan dengan pengembangan jalan Marahaban - Kuripan - Tamiyang Layang dan MargasariKuripan-Tamiyang Layang; yang dihubungkan juga dengan Trans-Kalimantan

bagian

Tengah.

Pengembangan

akses

tersebut juga ditunjang dengan pembangunan jembatan yang menghubungkan Marahaban dengan Cerbon serta jalan Sungai Mandala - Sungai Buluh. e.

Ruas jalan lingkar Barat Banjarmasin dari dan ke Pelabuhan Trisakti hingga jalan Trans Kalimantan di Barito Kuala.

f.

Ruas jalan Kotabaru - Pelabuhan Mekar Putih dan akses dari Tanjung Seloka untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Batubara Mekar Putih.

g.

Peningkatan ruas jalan Anjir Pasar - Belawang - Marahaban, untuk meningkatkan akses ke Kota Marahaban dan Kota Banjarmasin dengan Trans-Kalimantan bagian Selatan.

h.

Jalan lingkar dari Simpang Empat - Pengaron - Karang Intan Cempaka - Liang Anggang - Trisakti dan Jalan Simpang Empat - Asatambul - Sungai Tabuk -Banjarmasin (Gatot Subroto), yang

bersimpangan

menghindari

dengan

jalan

lingkar

hambatan perjalanan dari

Utara

Banua

untuk

Lima ke

Banjarmasin atau sebaliknya yang diakibatkan erosi tepi sungai dan padatnya pemukiman tepi jalan di daerah Martapura Astambul - Simpang Empat, serta untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan Martapura Banjarbaru - Banjarmasin. i.

Jalan lingkar Utara Banjarmasin untuk mengurangi beban jalan di

Banjarmasin

PT. Pemeta Engineering System Consultant

dengan

lancarnya

transportasi

Trans

II - 37

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Kalimantan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. j.

Jalan lingkar Utara Pelaihari, mulai dari Kecamatan Tambang Ulang hingga ke Kecamatan Batu Ampar untuk mengurangi beban dan kepadatan jalan, dan menarik perkembangan Kota Pelaihari ke arah Timur.

k.

Jalan di sepanjang pesisir sungai yang menghubungkan Kecamatan Tabunganen - Tamban-Anjir Muara hingga ke jalur Trans-Kalimantan untuk membuka akses kawasan yang relatif tertinggal, dan mengendalikan konversi lahan di sepanjang tepi sungai.

l.

Pengembangan jalan lingkar Timur Barabai.

m. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Laut. n.

Pembangunan dan peningkatan jalan Kota Batulicin.

Selain

pengembangan

jalan

darat,

juga

direncanakan

pengembangan jalur kereta api Trans-Kalimantan (Trans Borneo

Railway) yang menghubungkan wilayah Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Pengembangan jalur kereta api di Provinsi Kalimantan Selatan direncanakan melintas sejajar dengan ruas jalan penghubung Banjarmasin - Tanjung hingga perbatasan Provinsi

Kalimantan

Selatan

-

Kalimantan

Timur.

Rencana

pengembangan anak cabang jalur kereta api dilakukan untuk menghubungkan Banjarmasin dengan Pelaihari, Asam-Asam, Satui, Pagatan, dan Batulicin. Sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat dilayari antara lain Sungai Barito, Sungai Negara, Sungai Tabalong, Sungai Alalak, Sungai Martapura, dan Sungai Balangan. Pengembangan transportasi sungai meliputi pemanfaatan jaringan sungai yang ada

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 38

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

saat ini, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, serta pengamanan alur pelayanan sungai. Rencana pengembangan transportasi sungai di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi: • Peningkatan kondisi fisik Anjir Tamban, Serapat, Talaran sehingga memiliki navigability yang sama dengan muara anjiranjir tersebut di Sungai Barito dan Kapuas. • Peningkatan

terminal

Banjarmasin,

Maranahan,

Margasari,

Negara, Amuntai dan Alabio. Prasarana

perhubungan

laut

yang

berperan

penting

dalam

pelayaran nasional dan samudera di Provinsi Kalimanan Selatan adalah :


Pelabuhan Trisakti. Fungsinya tetap dipertahankan sebagai pelabuhan

laut

utama

khususnya

pelayaran

untuk

barang

nusantara.

dan

penumpang,

Pelabuhan

Banjarmasin

(Trisakti dan Martapura Baru) direncanakan untuk melayani Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Tanah Laut, Barito Utara, Barito Selatan dan Kapuas.


Pelabuhan Batulicin. Fungsinya ditingkatkan sebagai pelabuhan samudra,

khususnya

untuk

melayani

angkutan

barang.

Pelabuhan ini direncanakan melayani Kabupaten Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Barito Utara dan Barito Selatan, dan sebagian Kalimantan Timur bagian Selatan. Pelabuhan ini juga berfungsi sebagai

pelabuhan

penyeberangan

dengan

Pulau

Laut

(Tanjung Serdang).


Pelabuhan

Kotabaru,

berfungsi

melayani

penyeberangan

dengan Batulicin dan pelayaran antar pulau atau nasional.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 39

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan




Pelabuhan Mekar Putih, merupakan pelabuhan baru yang berfungsi sebagai pelabuhan batubara, khususnya untuk ekspor ke luar Provinsi Kalimantan Selatan.




Pelabuhan Martapura Baru yang berperan penting dalam menunjang perekonomian daerah, khususnya dalam pelayaran antar pulau dan nusantara dengan menggunakan kapal pinisi/kapal kayu.

Untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut di Provinsi Kalimantan Selatan, diajukan rencana pengembangan, sebagai berikut : −

Pembuatan alur baru muara Sungai Barito sehingga Pelabuhan Trisakti dapat dilayari selama 24 jam (saat ini hanya 4-6 jam/hari) dengan bobot kapal; yang bersandar mencapai 10.000 DWT (selama ini hanya 3.500 – 4.000 DWT).

−

Penataan Wilayah Kerja dan Wilayah Kepentingan pelabuhan yang dapat mengamankan proses pengembangan pelabuhan.

−

Peningkatan prasarana Pelabuhan Batulicin secara bertahap, khususnya untuk melayani pelayaran samudra. Untuk melayani kebutuhan penyeberangan Batulicin -

Tanjung

Serdang,

dilakukan pemantapan fasilitas yang ada. −

Pembangunan prasarana Pelabuhan Mekar Putih, khususnya dalam rangka mendukung proses pengolahan dan pemuatan batubara

−

Pembukaan outlet baru dermaga ekspor batubara melalui perencanaan terpadu.

Untuk

menunjang

memerlukan

pengembangan

dukungan

transportasi

investasi yang

swasta

yang

memadai,

maka

pengembangan lapangan udara menjadi prioritas utama. PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 40

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Beberapa

lapangan

udara

yang

dikembangkan

antara

lain

Lapangan Udara Warukin di Tanjung, Lapangan Udara Batulicin dan Lapangan Udara Stagen di Kotabaru. Selain itu, Bandara Syamsudin Noor dikembangkan sebagai bandara internasional di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengelolaan Lapangan Udara Warukin telah diserahkan oleh Pertamina kepada Pemda Kabupaten Tabalong. Dengan demikian perlu

ada

pengaktifan

kembali

melalui

pembukaan

jalur

penerbangan reguler perintis antar lapangan udara di Kalimantan Selatan dengan kota-kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Pengembangan Lapangan Udara Batulicin direncanakan agar dapat didarati pesawat F-27 guna menunjang pengembangan Kapet Batulicin. Sedangkan Lapangan Udara Stagen tetap berfungsi untuk melayani angkutan carter dan penerbangan reguler perintis. 2.1.4.2 Air Bersih dan Listrik

A. Kalimantan Timur Kebutuhan air bersih penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2001 dilayani oleh 12 perusahaan, meningkat dibandingkan tahun 2000 yang hanya dilayani 9 perusahaan. Kapasitas produksi menalami peningkatan karena adanya sumber-sumber air baru yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sumber air utama untuk penyediaan air sbersih pada tahun 2001 adalah dari sungai (11 sungai) dan air tanah (4 sumber). Konsumen terbesar dari produksi air bersih pada tahun 2001 adalah rumah

tangga

yang

jumlahnya

mengalami

peningkatan

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, yang perlu mendapat perhatian adalah besarnya jumlah penyusutan selama proses distribusi yang semakin meningkat. Pada tahun 2001, jumlah penyusutan mencapai 36% dari jumlah air minum yang

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 41

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

disalurkan

kepada

konsumen,

atau

mengalami

peningkatan

dibandingkan tahun 2000 yaitu sebesar 25%. Besarnya jumlah penyusutan menandakan kurangnya efisiensi selama

proses

distribusi.

Ketidakefisienan

tersebut

dapat

disebabkan berbagai hal, antara lain kebocoran pada pipa-pipa distribusi. Seperti halnya air bersih, tingkat produksi listrik di Kalimantan Timur pada tahun 2001 juga mengalami peningkatan. Produksi mengalami

peningkatan

sebesar

20%

dibandingkan

dengan

produksi pada tahun 2000, sementara penjualan meningkat sebesar 7%. Penyusutan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, jumlah penyusutan hanya mencapai 5%, sementara pada tahun 2001 mencapai 14% atau meningkat hampir 3 kali lipat. Jumlah pengguna listrik terbesar pada tahun 2001 adalah rumah tangga, diikuti oleh usaha. Keduanya mengalami peningkatan sebesar berturut-turut 5% dan 8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pengguna listrik sektor industri dan pengguna umum mengalami penurunan masing-masing sebesar 8% dibandingkan dengan tahun 2000.

B. Kalimatan Selatan Pengembangan pelayanan prasarana listrik di Provinsi Kalimantan Selatan ditujukan untuk mengimbangi perkembangan jumlah konsumen di kota dan perkembangan kawasan industri. Untuk mewujudkan arahan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi dalam pengembangan PLTA, PLTU, dan Pembangkit Listrik Tenaga

Mikrohidro.

Hal

ini

ditunjang

dengan

melimpahnya

cadangan batubara dan banyaknya sungai besar yang potensial untuk digunakan sebagai sarana pembangkit listrik. Sistem jaringan listrik direncanakan akan dilakukan melalui interkoneksi dengan

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 42

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

sistem di Provinsi Kalimantan Timur untuk menambah pasokan daya

listrik.

Rencana

pembangunan

pembangkit

listrik

di

Kalimantan Selatan adalah P  LTA Kusan, P  LTU Asam-asam, dan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Pada tahun 2003, jumlah pengguna listrik di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2000. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dari PLN pada tahun 2003 tercatat sebanyak 531.811 KK dari 424.710 KK pada tahun 2000. Jumlah pelanggan listrik non PLN juga mengalami peningkatan dari 10.104 KK pada tahun 2000 menjadi 21.514 KK pada tahun 2003. TABEL II – 18 BANYAKNYA AIR MINUM YANG DISALURKAN PERUSAHAAN AIR MINUM MENURUT JENIS KONSUMEN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2000 - 2001 No

Jenis Konsumen

2000

2001

34.211

35.921

1

Rumah tempat tinggal

2

Hotel/obyek wisata

689

723

3

Badan sosial dan rumah sakit

539

566

4

Tempat peribadatan

720

756

5

Umum

609

639

6

Pertokoan dan industri

3.115

3.271

7

Instansi pemerintah

951

998

8

Lain-lain

138

145

9

Susut

13.451

24.515

54.423

67.534

Jumlah Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 43

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 19 PROFIL PRODUKSI LISTRIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2000 - 2001 No

Komponen

2000

2001

1

Produksi (MWH)

1.004.777

1.208.721

2

Terpasang (MW)

284.724

296.893

3

Terjual (MWH)

931.408

997.888

4

Dipakai sendiri (MWH)

27.338

47.439

5

Susut (MWH)

46.031

163.395

Sumber : Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarbaru, 2004

TABEL II – 20 PELANGGAN LISTRIK MENURUT JENIS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2000 - 2001 No

Jenis Pelanggan

2000

2001

1

Rumah tangga

336.696

351.908

2

Usaha

21.795

23.633

3

Industri

245

226

4

Umum

9.862

9.092

368.598

384.859

Jumlah

Sumber : Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarbaru, 2004

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 44

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 21 PELANGGAN LISTRIK MENURUT JENIS DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2000 - 2003 No

Kabupaten/Kota

Pelanggan PLN (KK)

Pelanggan Non PLN (KK)

2000

2003

2000

2003

1

Tanah Laut

26.556

38.308

1.088

380

2

Kota Baru

34.290

47.204

6.667

15.045

3

Banjar

56.843

77.785

363

1.976

4

Barito Kuala

29.750

36.784

22

80

5

Tapin

23.453

25.097

85

1.157

6

Hulu Sungai Selatan

26.812

36.445

154

821

7

Hulu Sungai Tengah

39.278

42.889

79

473

8

Hulu Sungai Utara

45.795

52.251

268

407

9

Tabalong

26.820

32.514

1.155

438

10 Banjarmasin

115.113

113.347

223

737

0

29.187

0

0

424.710

531.811

10.104

21.514

11 Banjarbaru Jumlah

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2004

2.2

ARAHAN KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

2.2.1 Arahan Rencana Tata Ruang Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengatur struktur dan pola pemanfaatan

ruang

nasional,

serta

memberikan

arahan

pengembangan beserta kriteria pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan tertentu. PP Nomor 47 Tahun 1997 mengatur hal-hal berikut bagi Provinsi Kalimantan Timur:

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 45

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 22 PERKEMBANGAN KALIMANTAN TIMUR

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 46

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 23 PERKEMBANGAN KALIMANTAN SELATAN

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 47

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

•

Terdapat 4 (empat) kawasan andalan di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu kawasan Balikpapan-Samarinda dan sekitarnya, Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya, Kawasan Tarakan dan sekitarnya, serta Kawasan Tanah Grogot dan sekitarnya.

•

Kota Balikpapan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu ditetapkan pula 2 (dua) Pusat Kegiatan Wilayah, yaitu Samarinda dan Tarakan; serta 13 (tigabelas) Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

•

Kawasan Tertentu ditetapkan di Kawasan Bontang dan Kawasan Nunukan sebagai kawasan dengan potensi pertumbuhan, dan kawasan perbatasan Kalimantan – Sarawak (Malaysia).

•

Pelabuhan

Balikpapan,

Samarinda,

dan

Nunukan

ditetapkan

sebagai pelabuhan utama tersier; pelabuhan Tarakan sebagai pelabuhan pengumpan regional; dan pelabuhan Sangkulirang sebagai pelabuhan pengumpan lokal. •

Bandar udara Balikpapan ditetapkan sebagai pusat penyebaran primer, bandar udara Tarakan sebagai pusat penyebaran sekunder, dan bandar udara Samarinda sebagai pusat penyebaran tersier.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam RTRWN ditetapkan tiga kawasan andalan yaitu : 1. Kawasan andalan Kandangan dan sekitarnya Kawasan Kandangan dan sekitarnya termasuk dalam WP Banua Lima yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin dan Tabalong, dengan Kota Kadangan sebagai pusatnya. Sektor unggulan yang dikembangkan di kawasan ini adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan batu bara dan minyak bumi.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 48

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 24 KAWASAN ANDALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG DITETAPKAN PP NO. 47/1997 TENTANG RTRW NASIONAL No

Provinsi/ Kawasan Darat

Kawasan Laut Yang Terkait

DAS Yang Melayani

Balikpapan Samarinda Bontang Tenggarong Kotabangun Marangkayu

PKN PKW PKL PKL PKL PKL

S. Mahakam

Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya Sektor Unggulan : - Kehutanan - Industri - Pertambangan

Tj. Redeb Tj. Selor Tj. Palar Tj. Santan Sangkurilang Muarawahau

PKL PKL PKL PKL PKL PKL

S. Berau

3

Kawasan Tarakan dan sekitarnya Sektor Unggulan : - Kehutanan - Industri - Pertanian tanaman pangan - Perikanan

Tarakan Nunukan

PKW PKL

S. Sesayap

4

Kawasan Tanah Grogot dan sekitarnya Sektor Unggulan : - Industri - Pertanian tanaman pangan - Perikanan

Tanah Grogot Muara Taloke

PKL PKL

S. Kendito

1

Kawasan BalikpapanSamarinda dan sekitarnya Sektor Unggulan : - Perkebunan - Kehutanan - Industri - Pertambangan - Perikanan - Pariwisata

2

Kawasan laut Bontang dan sekitarnya Sektor Unggulan : Perikanan Pertambangan Pariwisata Kota Orientasi : Balikpapan

Kota Dalam Fungsi Kota Kaw. Darat Nas.

Sumber : Lampiran PP Nomor 47/1997, 2004

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 49

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

GAMBAR 2.6 PETA SISTEM KOTA – KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 50

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

GAMBAR 2.7 PETA SISTEM KOTA – KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 51

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

2. Kawasan andalan Batulicin dan sekitarnya Termasuk ke dalam WP Tanah Bumbu yang meliputi Kabupaten Kotabaru,

dengan

konsep

pengembangan

Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batulicin. Sektor yang menjadi unggulan di kawasan ini adalah sektor perkebunan, kehutanan, industri manufaktur, dan pertambangan batu bara. 3. Kawasan andalan Banjarmasin dan sekitarnya Kawasan Andalan Banjarmasin termasuk ke dalam pengembangan WP Kayu Tangi dengan konsep pengembangan kawasan perkotaan Banjarmasin Raya, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan jasa pelayanan sosial dan komersial, perumahan perkotaan, industri dan perhubungan. Kawasan ini ditunjang oleh pengembangan sektor jasa, pertanian tanaman

pangan,

dan

industri

manufaktur

sebagai

sektor

unggulan. Berkaitan dengan penetapan kawasan andalan, di Provinsi Kalimantan Timur lebih lanjut dikembangkan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sasamba. Kapet Sasamba (Samarinda - Sangasanga - Muara Jawa Balikpapan) ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia dengan cakupan wilayah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai.

Rencana pengembangan pusat

pertumbuhan Sasamba dengan luas sekitar 4.334,83 Ha pada dasarnya ditujukan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan dan faktor pendukung yang diperlukan untuk mendorong kegiatan investasi.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 52

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Pengembangan

Kapet

Sasamba

didasarkan pada pertimbangan

potensi kawasan secara fisik, ekonomi, ketersediaan prasarana dan sarana pendukung, dan sumberdaya manusia; kebijaksanaan dan strategi pengembangan sektoral; serta kebijaksanaan tata ruang. Atas dasar pertimbangan kebijakan dan strategi industri, maka untuk Kapet Sasamba diarahkan sebagai berikut: •

Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai: industri perkayuan, urea, amoniak, acetylene dan pencairan gas alam (LNG), industri hilir pengolahan petrokimia, industri hilir perkayuan, industri bahan bangunan, industri jasa perbengkelan, percetakan, industri semen, industri pulp dan kertas, dan industri kecil.

•

Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir: industri perkayuan, jasa perbengkelan, percetakan, konveksi, peralatan pengeboran lepas pantai, galangan kapal, industri gas oksigen dan acetylene, industri pengolahan kelapa sawit, industri karet, industri rotan, industri perikanan dan peternakan, dan industri kerajinan rotan dan kayu.

Atas dasar pertimbangan kebijakan dan strategi pertanian, maka Kapet Sasamba direncanakan bagi pengembangan agroindustri. Sedang pertimbangan jakstra transportasi memberikan arahan sebagai berikut:
Pembangunan jembatan Balikpapan – P. Balang – Penajam sebagai bagian dari jaringan jalan Trans Kalimantan.
Pengembangan jalan lingkar luar kota Balikpapan.
Pembangunan prasarana kereta api untuk angkutan batubara dan kayu dari Sebulu ke kawasan industri Kariangau Balikpapan.
Pembangunan dermaga pada alur S. Mahakam antara Samarinda – Kota

Bangun

dan

Samarinda

–

Melak

serta

pelabuhan

penyeberangan Balikpapan – Mamuju.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 53

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

GAMBAR 2.8 PETA KAWASAN ANDALAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 54

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

GAMBAR 2.9 PETA KAWASAN ANDALAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 55

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan


Peningkatan fasilitas pelabuhan laut Balikpapan dan Samarinda.
Pengembangan Bandara Sepinggan di Balikpapan, pemindahan Bandara Temindung Samarinda, dan angkutan udara di wilayah perbatasan. Pertimbangan jakstra pertambangan mengarahkan Kapet Sasamba sebagai pusat pengembangan migas dan batubara. Sedang jakstra kehutanan mengarahkan pada pengembangan sistem informasi dan pengelolaan hutan, serta pelestarian sumberdaya hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis di sepanjang DAS Mahakam, Wain, Kandilo, dan Tahura Bukit Suharto. Pertimbangan jakstra energi mengarahkan Kapet Sasamba untuk pembangunan: −

PLTGU Tanjung Batu 2 x 30 MW dan jaringan transmisi

−

Interkoneksi Samarinda – Balikpapan

−

PLTG di Sanga sanga

−

Pembangunan depot BBM di Grogot

−

Pembangunan jaringan pipa Balikpapan – Samarinda

−

Optimalisasi kilang Balikpapan

−

Pembangunan train 8 kilang LNG Bontang

−

Pertambangan batubara oleh PT Utah Indonesia di Pasir, PT KPC di Kabupaten Kutai dan Samarinda, PT Kodeco Jaya Agung di Kabupaten Pasir, PT Berau Coal di Kabupaten Berau, dan PT Harapan Multi Utama dan PT Tanito Harum di Kabupaten Kutai.

Dari

perspektif

kebijakan

penataan

ruang,

Kapet

Sasamba

membutuhkan dukungan jaringan jalan alternatif Samarinda – Sangasanga – Muara Jawa – Samboja – Balikpapan, agar perkembangan kota Sangasanga, Muara Jawa, dan Samboja dapat PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 56

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

dipercepat;

terutama

dalam

rangka

membangun

orientasi

perkembangan kawasan. Proyeksi perkembangan pusat-pusat kegiatan di Kapet Sasamba adalah sebagai berikut: •

Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang dan pusat kegiatan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samboja dan Muara Jawa berorientasi ke Kota Balikpapan.

•

Kota

Samarinda

merupakan

pusat

pemerintahan

dan

perekonomian. Kota Loa Janan, Sangasanga, dan Muara Jawa berorientasi ke Kota Samarinda. •

Kota Muara Jawa diharapkan berkembang lebih cepat dengan dibangunnya jalan Samarinda – Balikpapan melalui jalur pantai.

Penetapan

komoditas

unggulan

dilakukan

melalui

pengkajian

keterkaitan regional, analisis pasar, dan fasilitas pendanaan. Melalui konsep pengelompokan (cluster) pengembangan penataan ruang, maka bagi setiap kelompok direncanakan pengembangan sebagai berikut: TABEL II – 25 RENCANA CLUSTER PENGEMBANGAN KAPET SASAMBA No 1

Kelompok I. Kota Balikpapan

Komoditi Unggulan

Industri

– Pembibitan udang – Buah dan sayuran – Pembibitan buah dan sayuran – Pembibitan sapi potong

Kawasan industri Kariangau: – Pakan ternak – Tepung ikan – Pabrik es – Cold storage – Minyak sawit, mentega, kosmetik – Minyak kelapa – Minyak lada – Pabrik bubuk kakao – Pabrik tahu/tempe – Pengalengan buah & sayuran – Pengolahan arang briket batubara

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 57

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

No

Kelompok

Komoditi Unggulan

Industri – – – –

Moulding kayu Asembling komputer Pembuatan perahu Pabrik ban

2

II. Samboja – Muara Jawa – Sanga sanga

– – – – – – – – – – – – –

Udang Pembibitan udang Bibit kelapa sawit Kelapa Bibit kelapa Kedelai Benih kedelai Ayam petelur Lempung, kaolin Lada Kakao Bibit kakao HTI

– Tepung ikan – Cold storage – Pulp

3

III. Kota Samarinda

– – – –

Kelapa Karet Kakao Bibit buah dan sayuran

– – – – – –

4

IV. Loa Janan

– Lada – Pembibitan ayam – HTI

Pakan ternak Tepung ikan Pabrik bubuk kakao Pengalengan buah & sayuran Industri kulit Pengolahan arang briket batubara – Pengolahan kayu

Sumber : Hasil Analisis, 2004

2.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 2000 - 2015 menetapkan hirarki kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 1. Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai kota Orde I. 2. Kota Banjarbaru, Martapura, Kandangan, Batulicin, dan Kotabaru ditetapkan sebagai kota Orde II. 3. Kota Pagatan, Pelaihan, Marahaban, Rantau, Barabai, Amuntai, Paringin, dan Tanjung ditetapkan sebagai kota Orde III.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 58

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

4. Kota Kelua, Sungai Danau, Kertak Hanyar, dan Binuang yang berstatus ibukota kecamatan yang berkembang pesat ditetapkan sebagai kota Orde IV. Berdasarkan fungsinya, kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi : a. Pusat Pelayanan Komunikasi Kota-kota sebagai pusat pelayanan komunikasi diarahkan sebagai pengumpul produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah hinterland untuk dipasarkan keluar wilayah tersebut. Kota-kota yang berfungsi sebagai pusat komunikasi antarwilayah adalah Kota Banjarmasin, Banjarbaru,

Martapura,

Pelaihari,

Marahaban,

Margasari,

Rantau, Kandangan, Negara, Amuntai, Barabai, Kelua, Tanjung, Kintapura, Pagatan, Batulicin, Manggalau, Muara Uya, dan Kotabaru. b. Pusat Industri Manufaktur Kota-kota ini memiliki fasilitas dan prasarana untuk berlangsungnya kegiatan industri secara efisien, serta mempunyai akses yang tinggi untuk memperoleh bahan baku dan pemasaran produksi, yaitu Kota

Banjarmasin,

Banjarbaru,

Martapura,

Marahaban,

Amuntai, Muara Uya, Tanjung, Bati-bati, Kintapura, Batulicin, dan Kotabaru. c. Pusat Permukiman Kota-kota yang ditetapkan dengan fungsi permukiman ditunjang oleh fasilitas dan prasarana pelayanan yang memadai untuk penduduk kota. Seluruh kota di Provinsi Kalimantan Selatan diarahkan sebagai pusat permukiman.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 59

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

d. Pusat Administrasi Pemerintahan Fungsi ini ditetapkan bagi kota yang memiliki kedudukan sebagai pusat utama pemerintahan. Dengan demikian, harus memiliki kelengkapan pelayanan administrasi tingkat kabupaten/kota dan kecamatan sesuai dengan status administrasinya, dan harus memiliki aksesibilitas yang baik dengan wilayah belakangnya. Seluruh kota di Provinsi Kalimantan Selatan diarahkan memiliki fungsi ini. e. Pusat Pelayanan Wilayah Belakang Fungsi ini ditetapkan pada kota-kota yang memiliki kemampuan sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan sosial/umum yang

mencakup

pelayanan

terhadap

beberapa

kota/wilayah

disekitarnya sebagai pusat koleksi dan distribusi. Kota-kota yang mengemban fungsi ini adalah seluruh ibukota kabupaten dan beberapa ibukota kecamatan di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain Kota Margasari, Negara, Pantai Hambawang, Alabio, Paringin, Kelua, Kintapura, Paatan, dan Batulicin. f. Pusat Pelayanan Lokal Fungsi ini ditetapkan bagi kota-kota yang memiliki kemampuan sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan sosial/umum secara lokal. Kota-kota yang mengemban fungsi ini di Provinsi Kalimantan Selatan adalah kota-kota selain yang memiliki fungsi pelayanan wilayah belakang. Namun, ada beberapa kota yang memiliki fungsi pelayanan lokal tetapi juga diarahkan untuk ditingkatkan sebagai kota pusat pelayanan daerah belakang, yaitu Kota Margasari, Pantai Hambawang, Alabio, Paringin, Kelua dan Kintapura.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 60

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

RTRW Provinsi Kalimantan Selatan 2000 - 2015 juga menetapkan pengembangan kawasan prioritas di Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan prioritas di Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi 5 (lima) kawasan, yaitu : 1. Kawasan lindung dan kritis A.

Catchment Area Riam Kanan Wilayah ini secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan

Karang

Intan,

Kabupaten

Banjar.

Wilayah

catchment area Riam Kanan meliputi 129.360 Ha dan waduk seluas 9.200 Ha yang mampu mengairi areal irigasi seluas 26.000 Ha. Pengembangan wilayah ini sangat strategis dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Selatan; meningkatkan cadangan pangan nasional, pengembangan kegiatan pariwisata dan perikanan; pengembangan sumber air baku PDAM serta PLTA. Arahan pengembangan kawasan Riam Kanan meliputi: 1)

Pelestarian waduk dan daerah tangkapan hujan;

2)

Upaya

reboisasi

dan

penghutanan

menangani

penggundulan

berpindah,

penebangan

hutan liar,

kembali

akibat

untuk

perladangan

penggembalaan,

dan

kebakaran hutan; 3)

Pengendalian kegiatan penambangan galian C;

4)

Pengamanan Daerah Aliran Sungai (DAS) Riam Kanan;

5)

Penanganan dan pengendalian konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang;

6)

Penanganan daerah persawahan seluas 26.000 Ha yang diairi oleh irigasi Riam Kanan;

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 61

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

7) B.

Pengembangan budidaya perikanan keramba.

Kawasan lahan kritis Meliputi lahan kritis di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan yang

diprioritaskan

untuk

pemulihan

dan

peningkatan

fungsinya melalui rehabilitasi lahan dan reboisasi. C.

Catchment Area Batulicin Wilayah catchment area Batulicin meliputi area sebesar 54.000 Ha di Kecamatan Batulicin. Arahan perlindungannya meliputi: 1)

Perlindungan daerah tangkapan hujan;

2)

Upaya reboisasi dan penghutanan kembali lahan bekas HPH;

3)

Pengamanan DAS Batulicin.

2. Kawasan yang berperan menunjang sektor strategis A. Kawasan Pelabuhan dan Industri Batulicin Termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Kotabaru yang berperan sebagai pusat pengembangan KAPET Batulicin dan Pusat WP Tanah Bumbu. Arahan pengembangannya adalah sebagai berikut: 1)

Peningkatan dan pembangunan prasarana pelabuhan untuk mendukung fungsi Pelabuhan Batulicin;

2)

Penetapan

batas

wilayah

pengembangan

Pelabuhan

Batulicin; 3)

Pemantapan prasarana mendukung kegiatan pelabuhan samudra;

4)

Pengembangan wilayah kawasan industri Batulicin;

5)

Studi pengembangan kegiatan industri yang lebih detail.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 62

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

B. Kawasan Pelabuhan Mekar Putih Meliputi Sub DAS Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Arahan pengembangannya adalah: 1)

Penetapan

batas

wilayah

pengembangan

pelabuhan

sebagai bentuk penanganan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan ruang; 2)

Pengembangan prasarana pelabuhan untuk mendukung fungsi

pelabuhan

secara

khusus

sebagai

pelabuhan

batubara; 3)

Pengembangan studi rekayasa teknis pelabuhan.

C. Kawasan Industri Simpang Tiga Lianganggang - Banjarbaru Berlokasi di Simpang Tiga - Lianganggang ke arah Bandara Syamsudin Noor, diantara jalan yang menuju Banjarbaru dan Pelaihari. Arahan pengembangannya adalah sebagai berikut: 1)

Pengembangan prasarana pendukung utama kegiatan industri;

2)

Pengembangan

studi

teknis

pengembangan

wilayah

industri; 3)

Penataan wilayah sekitar kawasan industri;

4)

Pengamanan dan penataan wilayah kawasan sepanjang jalan lingkar Trisakti - Lianganggang.

D. Kawasan PLTU Asam-asam PLTU ini direncanakan memiliki kapasitas 90 MW, dan didukung oleh PLTU swasta yang akan memproduksi listrik sekitar 540 MW. Arahan pengembangannya adalah sebagai berikut: 1)

Menetapkan batas wilayah pengembangan PLTU;

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 63

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

2)

Mengamankan kegiatan-kegiatan di sekitar kawasan untuk mengamankan keberadaan PLTU ini;

3)

Mengamankan catchment area Sungai Asam-Asam untuk proses pendinginan PLTU.

E. Zone Industri Pengolahan Kayu Barito Kuala Pengembangan kawasan ini diarahkan kepada: 1)

Pembatasan perkembangan industri pengolahan kayu;

2)

Penataan ruang wilayah sempadan sungai yang menjadi lokasi kegiatan industri;

3)

Pengamanan sempadan sungai dari pemanfaatan yang lebih intensif;

4)

Penanganan pencemaran lahan dan sungai;

5)

Pengembangan

sistim

jaringan

transportasi

yang

terintegrasi dengan Pelabuhan Trisakti. F. Kawasan Wisata Alam dan Wisata Budaya Loksado Pengembangan kawasan ini diarahkan pada: 1)

Peningkatan dan pengembangan prasarana pariwisata;

2)

Pengembangan dan pemanfaatan obyek wisata dan seni budaya;

3)

Studi kelayakan dan perencanaan tata ruang kawasan wisata;

4)

Pengembangan sarana akomodasi yang tidak merusak lingkungan.

G. Daerah Rawa Potensial Wilayah ini terbentang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin,

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 64

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

Banjar, dan Barito Kuala, serta sangat berpotensi sebagai areal pengembangan

pertanian,

pariwisata,

dan

konservasi.

Pengembangan daerah rawa memerlukan teknologi untuk mengatur fluktuasi air dan peningkatan prasarana transportasi penghubung dengan wilayah lainnya. 3. Kawasan Sentra Produksi (KSP) A. KSP Tabalong-Hulu Sungai Utara Meliputi Kecamatan Banua Lawas, Muara Harus, Kelua Tanjung, Lampihong, Banjang, Sungai Pandan, Babirik, dan Danau Panggan, yang merupakan kawasan pengembangan komoditi kedelai, perikanan darat, dan peternakan itik. B. KSP Barito Kuala-Banjar Meliputi Kecamatan Marahaban, Bakumpai, Barambai, Cerbon, Anjir Pasar, Wanaraya, Rantau Badauh, Mandastana, Sungai Tabuk,

dan

Astambul,

yang

merupakan

kawasan

pengembangan komoditi jeruk, padi, dan rambutan. C. KSP Tanah Laut-Kotabaru Meliputi Kecamatan Kintap, Kusan Ilir, Satui, Batulicin, dan Sungai Loban, yang merupakan kawasan pengembangan komoditi perikanan laut, perikanan tambak, dan ternak sapi. D. KSP Hulu Sungai Tengah-Hulu Sungai Selatan Meliputi Kecamatan Kandangan, Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan

Amas

Utara,

dan

Labuan

Amas

Selatan

yang

merupakan kawasan pengembangan komoditi jagung, jeruk, dan kedelai.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 65

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

E. KSP Hulu Sungai Selatan-Tapin 1 Meliputi Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan, dan Candi Laras Selatan yang merupakan kawasan pengembangan kedelai. F. KSP Dulu Sungai Selatan-Tapin 2 Meliputi Kawasan Loksado, Padang Batung, Pian, Tapin Selatan,

dan

Binuang

yang

merupakan

kawasan

pengembangan jeruk dan kacang tanah. G. KSP Banjar Meliputi Kecamatan Simpang Empat, Sungai Pinang, Pengaron, Karang

Intan,

dan

Aranio

yang

merupakan

kawasan

pengembangan komoditi pisang, kacang tanah, dan perikanan darat. H. KSP Tanah Laut Meliputi Kecamatan Pelaihari, Takisung, Panyipatan, Batu Ampar, dan Jorong yang merupakan kawasan pengembangan komoditi jagung, melinjo, dan ternak sapi. I. KSP Kotabaru Meliputi Kecamatan Pulau Laut Selatan dan Pulau Laut Barat yang merupakan kawasan pengembangan komoditi perikanan laut dan rumput laut. Prioritas pengembangan kawasan ini adalah : 1)

Pengembangan kawasan sentra produksi;

2)

Pengembangan

agrobisnis/agroindustri

komoditas

unggulan; 3)

Pengembangan permodalan;

4)

Pengembangan sumberdaya manusia;

5)

Pengembangan sistem kelembagaan;

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 66

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

6)

Pengembangan sistem infrastruktur dasar.

4. Kawasan Andalan A.

Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya;

B.

Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya;

C.

Kawasan Andalan Banjarmasin dan sekitarnya.

5. Kawasan Tertinggal Kawasan

ini

menjadi

prioritas

pengembangan

melalui

pengembangan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan peningkatan/pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sektor yang dikembangkan

untuk

mendukung

pengembangan

kawasan

tertinggal antara lain pertanian tanaman pangan, perikanan, dan industri kerajinan. Yang termasuk kawasan tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan 2000 - 2015 adalah : a. Kabupaten Tabalong (Kecamatan Tanta, Banua Lawas, Pugaan, dan Muara Harus); b. Kabupaten

Hulu

Sungai

Tengah

(Kecamatan

Batu

Tangga/Batang Alai Selatan, dan Hantakan); c. Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Kurau); d. Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar dan Aluh-alud); e. Kabupaten Kotabaru (Kecamatan Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sungai Durian, Sampanahan, dan Kalumpang Utara); f. Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, Tabunganen, Tamban, dan Kuripan); g. Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kecamatan Babirik, Juai, Halong, dan Sungai Pandan);

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 67

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

h. Kabupaten Tapin (Kecamatan Piani); i.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara).

2.2.3 Kebijaksanaan Pengembangan Transportasi Arahan kebijaksanaan pengembangan prasarana yang terkait dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam Sistim Transportasi Nasional (Sistranas). Sistranas merupakan kebijakan yang mengatur sistem transportasi nasional dengan sasaran terciptanya penyelenggaraan transportasi yang efektif, yaitu memiliki kapasitas yang mencukupi, terpadu, tertib dan teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman, biaya terjangkau, dan efisien dalam pembebanan biaya publik serta utilitas yang tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional. Pembangunan transportasi nasional berdasarkan Sistranas ditujukan untuk mengintegrasikan pola distribusi nasional dan pergerakan perdagangan internasional, sejalan dengan kerjasama subregional, seperti BIMP-EAGA, AIDA, IMT-GT, IMS-GT, dan sebagainya. Sistem

transportasi

pengembangan

nasional

jaringan

(Sistranas)

transportasi

laut

menyiapkan untuk

rencana

mendukung

pengembangan kawasan nasional pada jangka panjang hingga tahun 2018.

Dalam

Sistranas, transportasi laut diposisikan sebagai

penghubung dan pemersatu bagi kegiatan transportasi darat yang berlangsung di setiap pulau.

Pengembangan transportasi laut

langsung di setiap pulau. Pengembangan transportasi laut disesuaikan dengan kebutuhan hubungan antar pulau. Struktur jaringan transportasi laut direncanakan menurut kategori berikut:

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 68

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

1. Secara horisontal •

Di bagian Utara wilayah nasional menghubungkan pulau-pulau terluar di wilayah nasional dengan daratan atau pulau induk terdekat, yaitu antara Natuna dengan Batam/Bintan dan Kalimantan Barat serta Sangihe-Talaud dengan Sulawesi Utara dan Halmahera.

•

Di bagian Tengah wilayah nasional menghubungkan wilayah bagian Tengah Sumatera melalui Pulau Bangka – Belitung ke Kalimantan; Kalimantan Timur dengan Sulawesi Tengah; dan Sulawesi Tenggara ke Kepulauan Maluku hingga Papua bagian Barat.

•

Di bagian Selatan wilayah nasional menghubungkan Sumatera dengan Jawa hingga NTT dengan lintasan penyeberangan dan NTT dengan Papua dengan transportasi laut.

2. Secara vertikal •

Menghubungkan Jawa dengan Kalimantan.

•

Menghubungkan NTB dan NTT dengan Sulawesi.

•

Menghubungkan NTT dengan Maluku dan Papua

Hirarki pelabuhan direncanakan meliputi: a. Pelabuhan Utama (trunk port) yaitu pelabuhan yang melayani angkutan laut dalam jumlah besar dengan wilayah pelayanan yang luas. Pelabuhan utama terdiri dari :
Pelabuhan utama primer
Pelabuhan utama sekunder
Pelabuhan utama tersier b. Pelabuhan pengumpan (feeder port), yaitu pelabuhan yang melayani angkutan laut dalam jumlah sedang atau terbatas dengan

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 69

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

wilayah pelayanan yang terbatas pula.

Pelabuhan pengumpan

terdiri dari :
Pelabuhan pengumpan regional
Pelabuhan pengumpan lokal Selain klasifikasi di atas, pelabuhan juga diklasifikasikan menurut: •

Status, yaitu pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan pelabuhan yang tidak terbuka bagi perdagangan luar negeri.

•

Jenis, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus.

•

Penyelenggara, yaitu pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah; pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan pelabuhan khusus yang diselenggarakan oleh pengelola tertentu. Kebijakan di sektor perhubungan laut antara lain Peraturan Pemerintah KepMenHub

Nomor

69

Nomor

Kepelabuhanan

KM

Nasional

Tahun 53 yang

2001 Tahun

tentang 2002

mengatur

Kepelabuhanan,

tentang

hirarki

dan

Tatanan fungsi

pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan nasional; serta kebijakan pengembangan pelabuhan jangka panjang. PP Nomor 69 Tahun 2001 dan KepMenHub Nomor KM 53 Tahun 2002 menetapkan 725 pelabuhan umum di Indonesia dalam hirarki sebagai berikut :
Pelabuhan internasional hub yang merupakan pelabuhan utama primer 

Berperan sebagai pelabuhan internasional hub yang melayani alih muat peti kemas nasional dan internasional dengan skala pelayanan transportasi laut dunia.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 70

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan



Berperan sebagai pelabuhan induk yang melayani angkutan peti kemas nasional dan internasional sebesar 2.500.000 TEU’s/tahun atau angkutan lain yang setara.



Berperan sebagai pelabuhan alih muat angkutan peti kemas nasional dan internasional dengan pelayanan berkisar antara 3.000.000 – 3.500.000 TEU’s/tahun atau angkutan lain yang setara.



Berada dekat jalur pelayaran internasioal + 500 mil.



Jarak dengan pelabuhan internasional hub lainnya sebesar 500 – 1.000 mil.


Pelabuhan internasional yang merupakan pelabuhan utama sekunder 

Berperan sebagai pusat distribusi peti kemas nasional dan pelayanan angkutan peti kemas internasional.



Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan angkutan peti kemas.



Melayani angkutan peti kemas sebesar 1,5 juta TEU’s/tahun.



Berada dekat jalur pelayaran internasional + 500 mil dan jalur pelayaran nasional + 50 mil.



Jarak dengan pelabuhan internasional lainnya sebesar 200 – 500 mil.


Pelabuhan nasional yang merupakan pelabuhan utama tersier 

Berperan sebagai pengumpan angkutan peti kemas nasional.



Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional.



Berada dekat jalur pelayaran nasional + 50 mil.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 71

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan



Jarak dengan pelabuhan nasional lainnya sebesar 50 – 100 mil.


Pelabuhan regional yang merupakan pelabuhan pengumpan regional 

Berperan sebagai pengumpan pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, dan pelabuhan nasional.



Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke pelabuhan utama dan pengumpan.



Berperan melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam Provinsi.



Jarak dengan pelabuhan regional lainnya sebesar 20 – 50 mil.


Pelabuhan lokal yang merupakan pelabuhan pengumpan lokal 

Berperan sebagai pengumpan pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, dan pelabuhan regional.



Berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas, yang hanya didukung oleh moda transportasi laut.

Berdasarkan kebijakan tersebut, ditetapkan 19 (sembilan belas) pelabuhan umum di Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 1 (satu) pelabuhan internasional, 14 (empat belas) pelabuhan nasional, 3 (tiga) pelabuhan regional, dan 1 (satu) pelabuhan lokal). Kebijakan pengembangan hirarki dan fungsi pelabuhan khusus di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan KepMenHub Nomor KM 53/2002 meliputi 32 (tigapuluh dua) pelabuhan khusus, sebagaimana terlihat pada Tabel II - 26.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 72

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 26 HIRARKI DAN FUNGSI PELABUHAN UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN KEPMENHUB NOMOR KM 53 TAHUN 2002 NO

PELABUHAN

KABUPATEN/KOTA

HIRARKI PERAN DAN FUNGSI PELABUHAN TAHUN 2007

1

Balikpapan

Balikpapan

Pelabuhan Internasional

2

Kampung Baru

Balikpapan

Pelabuhan Nasional

3

Talisayan

Berau

Pelabuhan Lokal

4

Tanjung Redeb

Berau

Pelabuhan Nasional

5

Lhok Tuan

Bontang

Pelabuhan Nasional

6

Tanjung Laut

Bontang

Pelabuhan Nasional

7

Tanjung Santan

Bontang

Pelabuhan Nasional

8

Nunukan

Nunukan

Pelabuhan Nasional

9

Pulau Bunyu

Bulungan

Pelabuhan Nasional

10

Tanjung Selor

Bulungan

Pelabuhan Regional

11

Kuala Semboja

Kutai Kertanegara

Pelabuhan Nasional

12

Sebulu

Kutai Kertanegara

Pelabuhan Regional

13

Sangatta

Kutai Timur

Pelabuhan Nasional

14

Sangkulirang

Kutai Timur

Pelabuhan Regional

15

Sungai Nyamuk

Malinau

Pelabuhan Nasional

16

Tanah Grogot

Pasir

Pelabuhan Nasional

17

Teluk Adang

Pasir

Pelabuhan Nasional

18

Samarinda

Samarinda

Pelabuhan Nasional

19

Tarakan

Tarakan

Pelabuhan Nasional

Sumber : Lampiran IB KepMenHub Nomor KM 53/2002, 2004

Sedang kebijakan pengembangan hirarki dan fungsi pelabuhan penyeberangan meliputi: •

Pelabuhan penyeberangan lintas Provinsi/antar negara,

•

Pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota, dan

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 73

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

•

Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.

Berdasarkan KepMenHub Nomor 53 Tahun 2002 di Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang melayani 11 (sebelas) lintasan. TABEL II – 27 HIRARKI DAN FUNGSI PELABUHAN KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN KEPMENHUB NOMOR KM 53 TAHUN 2002 No Pelabuhan Terdekat Hirarki Peran & Fungsi 1

2

3

4

5

Balikpapan

Bontang

Bunyu

Kuala Semboja

Kutai

No

Pengelola

PN

1

Pertamina (BBM)

PN

2

Pertamina Lawe-lawe (BBM)

PN

3

Pertamina Penajam (BBM)

PN

4

Kaltim Methanol Industri (Kimia)

PN

5

Pertamina (BBM)

PN

6

Pertamina Bunyu (Kimia)

PN

7

Pertamina Tidung (BBM)

PN

8

Pertamina (BBM)

PN

9

Tambang Batubara Bukit Asam (Batubara)

PN

10

Multi Harapan Utama (Batubara)

PN

11

Gunung Bayan Pratama Coal (Batubara)

6

Lhok Tuan

PN

12

Pupuk Kaltim (pupuk)

7

Samarinda

PN

13

KPC Sangatta

PN

14

Nusaminera Utama (Batubara)

PN

15

Pertamina (BBM)

PN

16

Ditjen Pertambangan Umum (Batubara)

PN

17

Pertamina Sangatta (BBM)

8

Sangatta

PN

18

Kaltim Prima Coal (Batubara)

9

Sangkulirang

PN

19

Dwi Warna Timber (Kayu)

PN

20

Gebaga Timber Co (-)

PN

21

Kelian Equatorial Mining (Emas)

PN

22

Kideco Jaya Agung (Batubara)

PN

23

BHP Kendilo Coal Indonesia (Batubara)

PN

24

PTP Nusantara XIII (CPO)

10

Tanah Grogot

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 74

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

No Pelabuhan Terdekat Hirarki Peran & Fungsi

No

Pengelola

PN

25

Utan (Batubara)

11

Tanah Merah

PN

26

PTP Nusantara XIII (Perkebunan)

12

Tanjung Laut

PN

27

Pertamina (BBM)

PN

28

Indominco Mandiri (Batubara)

13

Tanjung Redeb

PN

29

Kiani Kertas (Kertas)

14

Tanjung Santan

PN

30

Pertamina (BBM)

15

Tarakan

PN

31

Pertamina (BBM)

16

Teluk Apar

PN

32

Bentala Coal Mining (Batubara)

Sumber : Lampiran III KepMenHub Nomor KM 53/2002, 2004

TABEL II – 28 PELABUHAN PENYEBERANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN KEPMENHUB NOMOR KM 53 TAHUN 2002 No

Pelabuhan

Lintasan

Hirarki Peran & Fungsi

1

Somber

Penajam – Balikpapan

Dalam Kab/Kota

2

Penajam

Penajam – Balikpapan

Dalam Kab/Kota

Mamuju – Balikpapan

Lintas Provinsi

3

Kariangau

Taipa – Kariangau

Lintas Provinsi

4

Tarakan *)

Tj. Selor – Tarakan

Dalam Kab/Kota

Tarakan – Ancam

Dalam Kab/Kota

Tarakan – Sebakung

Dalam Kab/Kota

Tarakan - Toli-toli ***)

Lintas Provinsi

5

Tanjung Selor

Tarakan - Tj. Selor - Ancam

Dalam Kab/Kota

6

Ancam

Tarakan - Tj. Selor - Ancam

Dalam Kab/Kota

7

Nunukan ***)

Nunukan - Tawau ***)

Antar Negara

Sumber : Lampiran IIB KepMenHub Nomor 53/2002 *) lintasan sudah dioperasikan, belum dibangun pelabuhan penyeberangan ***) rencana lintasan baru

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 75

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

2.3

PERMASALAHAN PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH

2.3.1 Kalimantan Timur Secara umum RSTRP Kalimantan Timur 1992 yang hingga saat ini digunakan

sebagai

acuan

dalam

pemanfaatan

ruang

Propinsi

Kalimantan Timur telah mempertimbangkan berbagai potensi dan kendala pengembangan wilayah, namun kondisi nyata menunjukkan terdapat beberapa permasalahan dan penanganan tata ruang yang perlu dilengkapkan dan dielaborasi lanjut dalam rencana tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Permasalahan tersebut mencakup berbagai aspek rencana, yaitu aspek fisik, ekonomi, sosial, pranata dan kelembagaan penataan ruang. Permasalahan pembangunan dan penataan ruang Propinsi Kalimantan Timur yang terjadi yang mempengaruhi kinerja RSTRP Kalimantan Timur 1992 adalah sebagai berikut : 1. Wilayah perairan laut seluas 2,4 juta Ha yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses penataan ruang Propinsi Kalimantan Timur belum dipertimbangkan secara spesifik dalam RSTRP Kalimantan Timur 1992. Pada kenyataannya, potensi sumberdaya pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil di Propinsi Kalimantan Timur sangat besar, meliputi perikanan laut, vegetasi mangrove, terumbu karang, padang lamun, pariwisata bahari, dan transportasi laut. Selain potensi yang besar, sumberdaya dan lingkungan laut dan pulau-pulau kecil juga membutuhkan upaya perlindungan dan pelestarian; yang mensyaratkan perlunya pemahaman hubungan darat - pesisir - laut; karakteristik ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; biota perairan laut yang perlu dilindungi; dan karakteristik masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi ke laut. Sebagian besar (40,62%) wilayah Kalimantan Timur memiliki kelerengan >40%, dan dialiri oleh 247 sungai besar dan kecil PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 76

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

dengan arah aliran Barat – Timur yang seluruhnya bermuara di pantai Timur. Daerah dengan ketinggian 100 meter dpl dan kelerengan >40% berada di wilayah bagian Barat, sehingga alih fungsi kawasan lindung di bagian hulu berpotensi meningkatkan sedimentasi hingga ke muara. Tingginya tingkat sedimentasi dari hulu

mengakibatkan

penurunan

kualitas

perairan

laut

dan

pendangkalan badan sungai. Di samping itu, keberadaan gugus pulau kecil di Kawasan Derawan di lepas pantai Kabupaten Berau merupakan salah satu potensi ekowisata bahari yang potensial dikembangkan sekaligus dilestarikan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penataan ruang adalah keberadaan karang penghalang (barrier reef) hampir sejajar garis pantai yang berfungsi melindungi daratan pantai Timur secara fisik serta potensi bencana alam geologi oleh keberadaan patahan dan lipatan di wilayah pantai. 2. Arah aliran sungai besar dan kecil di Propinsi Kalimantan Timur adalah Barat – Timur yang sebagian besar berhulu di daerah pegunungan di bagian Barat. Pola aliran sungai yang memiliki multi fungsi pada hakekatnya menjadi salah satu pertimbangan untuk mendelineasi kawasan lindung bagi daerah bawahnya. Arahan kawasan lindung dalam RSTRP Kalimantan Timur 1992 belum menunjukkan pola perlindungan daerah bawah, sehingga kinerja manfaat sungai di Propinsi Kalimantan Timur belum tercapai secara optimal. Selain itu, pola kawasan lindung tersebut dibutuhkan untuk

pengamanan

alur

sungai

dan

pantai

dari

ancaman

sedimentasi. 3. Walaupun RSTRP Kalimantan Timur 1992 telah mengidentifikasi permasalahan

pemanfaatan

ruang

wilayah,

namun

rencana

tersebut belum menetapkan arahan pemanfaatan ruang bagi setiap bagian wilayah Propinsi menurut lokasi dan besaran, terutama bagi PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 77

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

kepentingan kegiatan budidaya. Permasalahan yang diidentifikasi adalah

penguasaan

lahan,

konflik

peruntukan

lahan,

dan

pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya adanya kegiatan budidaya skala besar dalam kawasan lindung. Rencana alokasi dan luasan pemanfaatan ruang budidaya penting ditetapkan sebagai salah satu arahan yang perlu diakomodasi oleh rencana tata ruang wilayah propinsi. RSTRP Kalimantan Timur 1992 menetapkan kawasan lindung seluas 6.909.208 Ha, namun perkembangan pemanfaatan ruang wilayah menunjukkan luasan yang senantiasa berkurang menjadi sekitar 4.593.754 Ha. Hasil program paduserasi Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1999 mencatat luas kawasan lindung sebesar 4.593.754 Ha atau 22,92% dari luas wilayah daratan Propinsi Kalimantan Timur, terdiri atas hutan lindung seluas 2.574.616 Ha, cagar alam seluas 1.747.382 Ha, taman hutan raya seluas 61.850 Ha, taman nasional seluas 198.629 Ha, dan hutan pendidikan dan penelitian seluas 11.277 Ha. Walaupun demikian, implementasi pengelolaan kawasan lindung nyatanya belum menjamin dapat dipertahankannya fungsi perlindungan sesuai yang direncanakan, oleh karena alih fungsi lahan berlangsung secara terus menerus sehingga

kawasan

budidaya

secara

riil

terus

bertambah.

Permasalahan utama penurunan luasan kawasan berfungsi lindung adalah terancamnya daerah bawahan, terganggunya habitat spesies endemik, menurunnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kemampuan hutan hujan

tropis untuk melindungi

ekosistem global. 4. Dalam

RSTRP

Kalimantan

Timur

1992

telah

ditelaah

dan

diidentifikasi kecenderungan pertumbuhan perekonomian propinsi menurut sektor, termasuk sektor-sektor unggulan. Secara spesifik RSTRP Kalimantan Timur 1992 telah mengidentifikasi sektor migas,

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 78

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

pertambangan, industri, dan pertanian sebagai sektor yang diunggulkan bagi perkembangan perekonomian Propinsi Kalimantan Timur. Prediksi tersebut masih relevan dibandingkan dengan realisasi perkembangan perekonomian Propinsi Kalimantan Timur. Namun rencana tata ruang tersebut belum memberikan arahan dan strategi untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pertumbuhan perekonomian antar bagian wilayah propinsi yang diwakili oleh wilayah pesisir Timur dengan wilayah pedalaman. Jika sektor industri dan pertanian diprediksikan akan terkonsentrasi di wilayah pesisir Timur, maka pengembangan wilayah pedalaman diupayakan melalui pembangunan prasarana perhubungan untuk meningkatkan akses hulu – hilir. Dalam rencana tersebut belum diidentifikasi

sektor-sektor

kegiatan

ekonomi

yang

mendukung

perkembangan

wilayah

pedalaman,

yang

dapat tidak

seluruhnya merupakan usaha berskala besar. Demikian juga pusatpusat

pertumbuhan

yang

dianggap

mampu

menjalarkan

pertumbuhan ke wilayah pedalaman belum ditetapkan menurut ordinasi pelayanannya. 5. Konsep

pengembangan

tata

ruang

propinsi

dalam

RSTRP

Kalimantan Timur 1992. Jika salah satu permasalahan tata ruang utama yang dihadapi oleh Propinsi Kalimantan Timur adalah disparitas perkembangan antara wilayah pesisir Timur dengan wilayah pedalaman, maka RSTRP Kalimantan Timur 1992 belum memperhitungkan secara memadai laju pertumbuhan yang diharapkan bagi setiap bagian wilayah agar kesenjangan antar wilayah tersebut dapat dikurangi. Prediksi pertumbuhan tersebut penting ditetapkan untuk memperhitungkan dukungan sumberdaya manusia dalam kegiatan perekonomian yang direncanakan akan dikembangkan. Propinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk sekitar 2,4 juta jiwa tidak jauh berbeda PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 79

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

dengan prediksi RSTRP Kalimantan Timur 1992. Namun distribusi dan kepadatan penduduk tercatat sangat fluktuatif, yaitu sebagian besar terkonsentrasi di kawasan perkotaan di wilayah Timur bagian Selatan. Kepadatan penduduk juga tercatat antara 1 – 727 jiwa/Km2. Walaupun dari segi tingkat pendidikan tercatat hanya sekitar 25% dari jumlah penduduk propinsi yang berpendidikan SD atau yang lebih rendah, sehingga merupakan aset sumberdaya manusia yang relatif berkualitas tinggi; namun jumlah penduduk yang tercatat pada saat ini belum menjamin terciptanya daya dukung

yang

memadai

bagi

pengembangan dan perluasan

kegiatan perekonomian. Jika jumlah dan distribusi penduduk tersebut tidak dipertimbangkan dalam perencanaan pengembangan perekonomian setiap bagian wilayah propinsi, maka dukungan sumberdaya manusia dalam pengembangan kegiatan budidaya tidak dapat diharapkan. Dalam strategi pengembangan tata ruang bagi setiap bagian wilayah dapat diintroduksi kemungkinan program peningkatan pertambahan penduduk melalui migrasi masuk. Pengalaman Propinsi Kalimantan Timur dalam program transmigrasi telah membuktikan bahwa sumberdaya manusia dapat dimobilisasi dari daerah luar Propinsi Kalimantan Timur. 6. Percepatan pertumbuhan wilayah pedalaman pada dasarnya perlu ditelaah menurut potensi sumberdaya alam dan binaan setempat dengan prinsip senantiasa mengupayakan peningkatan proses pertambahan nilai produk-produk primer dalam ruang lokal. Kontribusi setiap bagian wilayah dalam pembentukan PDRB Propinsi Kalimantan Timur menurut fungsi waktu membuktikan bahwa terdapat potensi perkembangan yang dapat dimanfaatkan pada setiap bagian wilayah untuk mengembangkan diri. Jika rencana tata ruang

berhasil

mengidentifikasi

potensi

lokal

yang

dapat

dikembangkan, maka kesenjangan pertumbuhan antar wilayah

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 80

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

dapat dikurangi melalui strategi memperpendek siklus pertambahan nilai menurut ruang. Dalam konsep tersebut peran pusat-pusat koleksi dan distribusi menjadi sangat penting. 7. Perkembangan prasarana wilayah menunjukkan kecenderungan mengikuti perkembangan pusat atau wilayah yang dilayani, sehingga rencana penyediaan prasarana wilayah sebagaimana direncanakan seluruhnya

dalam

RSTRP

dapat

dicapai.

Kalimantan Bahkan

Timur

beberapa

1992

belum

diantaranya

berkembang tidak sesuai dengan rencana. Disparitas pembangunan antara lain dipicu oleh kesenjangan dalam ketersediaan prasarana dan sarana antar bagian wilayah propinsi. Di lain pihak, beberapa wilayah Kabupaten/Kota memiliki prasarana dan sarana wilayah dengan spesifikasi pelayanan melampaui fungsi yang seharusnya. Belum

terpadunya

pembangunan

prasarana

wilayah

dengan

perkembangan wilayah yang dilayaninya mengakibatkan prasarana yang ada acapkali tidak mencapai skala ekonomis pelayanannya, tidak efisien, dan tidak efektif. Oleh karenanya dalam rencana tata ruang perlu disiapkan konsepsi pengembangan jaringan prasarana wilayah menurut tujuan perencanaan tata ruang skala propinsi, agar kinerja penyediaan prasarana wilayah yang membutuhkan investasi sangat besar dapat berlangsung optimal. 2.3.2 Kalimantan Selatan Permasalahan tata ruang dalam konteks antar wilayah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu dalam konteks nasional dan dalam konteks Pulau Kalimantan.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 81

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

2.3.2.1 Permasalahan

Tata

Ruang

Kalimantan

Selatan

dalam

Konteks Nasional •

Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari kedekatannya dengan pusat pemerintahan maupun pasar yang umumnya terletak di Pulau Jawa, membuka peluang terbentuknya interaksi dengan pusat-pusat pasar di Pulau Jawa, yang akan memperkuat dan memperluas basis perekonomian provinsi tersebut.

•

Provinsi Kalimantan Selatan berada pada Selat Makasar yang merupakan jalur pelayaran strategis dari Timur Tengah dan Eropa menuju Utara (Jepang, Korea, RRC, Taiwan, dan Filipina). Peluang untuk memanfaatkan potensi ini akan semakin besar setelah dibukanya pelabuhan Merah Putih. Selain itu potensi pantai Kalimantan Selatan sepanjang 413 Km juga merupakan kawasan yang strategis bagi pengembangan kegiatan ekonomi lain.

•

Pergerakan barang yang masuk lebih kecil dari yang keluar, walaupun jenis barang yang diekspor lebih sedikit dari barang impor. Hal ini mengindikasikan keterkaitan wilayah Provinsi Kalimatan Selatan dengan wilayah lain cukup tinggi, terutama dari Pulau Jawa.

•

Umumnya

jenis

barang

yang

dipasarkan

ke

luar

wilayah

Kalimantan Selatan adalah barang – barang dari sektor primer yang padat modal dengan teknologi di luar jangkauan kemampuan masyarakat. •

Sektor pertanian rakyat terutama sub sektor pertanian pangan merupakan sektor yang tersisih secara ekonomi.

•

Rendahnya pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian yang merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja menyebabkan rendahnya permintaan agregat terhadap komoditas industri, terutama keperluan sehari – hari. Akibatnya investasi pada sektor

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 82

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

industri, terutama industri yang memenuhi permintaan lokal, berkurang sehingga barang – barang tersebut didatangkan dari luar wilayah Kalimantan Selatan, terutama dari Pulau Jawa. 2.3.2.2 Permasalahan

Tata

Ruang

Kalimantan

Selatan

dalam

Konteks Pulau Kalimantan •

Sektor pertanian yang konstribusinya terhadap total PDRB sekitar 28% harus menanggung sekitar 60% dari total angkatan kerja. Akibatnya PDRB perkapita tenaga kerja sektor pertanian jauh lebih kecil dari rata – rata sektor lainnya.

•

Dilihat dari ketersediaan infrastruktur utama yaitu jaringan jalan, orientasi transportasi mengarah ke luar wilayah, menyebabkan Pulau Kalimantan belum memiliki kesatuan wilayah ekonomi yang kuat. Interaksi dalam memanfaatkan keuntungan komparatif masing – masing provinsi masih sangat lemah.

2.3.2.3 Permasalahan Perekonomian Wilayah •

Permasalahan yang dihadapi oleh sub sektor tanaman pangan terutama disebabkan karena lahan potensial sawah belum secara keseluruhan dapat difungsikan, karena belum tersedianya saluran irigasi yang baik, terbatasnya tenaga kerja dan lain – lain.

•

Untuk sub sektor perkebunan permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya

penelitian

untuk

mendukung

perkembangan

pertumbuhan industri yang memanfatkan hasil dari komoditas tersebut, disamping keterbatasan modal dan ketersediaan bahan, terutama yang menyangkut status dan kemampuan lahan. •

Sub

sektor

perikanan

terutama

mengahadapi

masalah

pemanfaatan sumber daya laut yang tidak merata, dengan konsentrasi pada daerah – daerah perairan pantai yang pada gilirannya nanti dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 83

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

kuantitas

sumber

daya

perikanan

di

daerah

tersebut.

Permasalahan lain adalah terganggunya produksi hasil – hasil perikanan akibat terjadinya pendangkalan, meluasnya gulma air dan penangkapan yang tidak selektif, penggunaan bahan kimia/ peledak, dan limbah buangan industri terutama di sepanjang DAS Barito dan Martapura. •

Sektor industri di Kalimantan Selatan pada dasarnya didominasi oleh industri pengelolaan kayu dan rotan. Akan tetapi laju perkembangan industri pengolahan kayu hingga saat ini mulai menunjukkan penurunan, dikarenakan bahan baku kayu yang diolah sebagian harus didatangkan dari provinsi lain, selain itu dampak terhadap lingkungan patut diperhitungkan.

•

Sektor pertambangan di Kalimantan Selatan memiliki potensi yang besar, seperti batu bara, pasir kwarsa, kaolin, dan sebagainya. Masalah

yang

dihadapi

adalah

pada

umumnya

kegiatan

pertambangan memiliki dampak ekonomi yang rendah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, secara ruang terjadi pula masalah tumpang tindih antar batas kawasan kuasa pertambangan dan kontrak karya dengan kawasan peruntukkan lain, misalnya kehutanan, pertanian, kawasan lindung, dan lain sebagainya. 2.3.2.4 Permasalahan Kependudukan

A. Masalah Ketimpangan Pertumbuhan Penduduk •

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat hanya di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Laut. Kecenderungan pertumbuhan yang cepat tersebut sebagai adanya kegiatan transmigrasi dan adanya upaya pembukaan jalur transportasi antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 84

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

•

Daerah – daerah yang mempunyai pertumbuhan penduduk yang

pesat

tersebut

hanya

yang

berada

di

Wilayah

Pembangunan (WP) Tanah Bumbu, kemudian disusul daerah – daerah di WP Kayutangi. Daerah – daerah yang berada di WP Banua Lima, yaitu : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh besarnya out – migrasi pada daerah – daerah ini. •

Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar selain mempunyai jumlah

penduduk

yang

besar

juga

mempunyai

laju

pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga pada masa mendatang tampaknya sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan masih akan terkonsentrasi di wilayah tersebut karena adanya daya tarik yang dimilikinya. •

Kecenderungan semakin pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Laut juga mempunyai implikasi daerah – daerah tersebut cenderung mengalami perkembangan yang cepat sebagai pusat pelayanan lokal maupun regional. Dengan demikian di masa yang akan datang tampaknya juga akan terkonsentrasi di kedua daerah ini.

B. Masalah Penyebaran Penduduk •

Ditinjau dari persebaran penduduk antar daerah kabupaten, maka pada saat ini persebaran penduduk dan permukiman masih terkonsentrasi di Kota Banjarmasin.

•

Daerah – daerah di Kabupaten Kota Baru atau WP Tanah Bumbu, meskipun persebaran penduduk dan permukiman saat ini masih rendah, tetapi dilihat dari laju pertumbuhan penduduk dan kecenderungan pembangunan di daerah ini, maka pada

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 85

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

masa

mendatang

tampaknya

akan

berakibat

semakin

meningkatnya konsentrasi penduduk dan permukiman serta kepadatannya.

C. Ketimpangan Struktur Sosial Ekonomi Penduduk •

Daerah – daerah di WP Kayutangi relatif lebih baik tingkat pendidikan penduduknya.

•

Daerah – daerah kabupaten yang memiliki angka kematian penduduk tinggi umumnya yang berada di WP Banua Lima. Daerah – daerah di WP Kayutangi tingakt kesehatannya relatif lebih baik dari pada daerah – daerah di WP Banua Lima, kecuali Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Sedangkan WP Tanah Bumbu atau Kabupaten Kota Baru merupakan daerah yang memiliki angka kematian penduduk paling rendah.

•

Tingkat pendapatan dan pengeluaran penduduk yang besar adalah daerah – daerah di WP Kayutangi. Dilihat dari ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk, daerah – daerah

di

WP

Banua

Lima

umumnya

memiliki

tingkat

ketimpangan pendapatan penduduknya relatif tinggi. Daerah yang paling merata tingkat pendapatan penduduknya hanya Kabupaten Kota Baru, Banjar, dan Tabalong. •

Persentase penduduk usia produktif pada daerah – daerah di WP Banua Lima relatif kecil dan berada di bawah rata – rata persentase penduduk usia produktif di Kalimantan Selatan, disebabkan banyak penduduk usia tersebut yang berimigrasi ke WP Kayutangi dan ke Kalimantan Tengah. Dilihat dari angka ketergantungannya, daerah – daerah tersebut juga mempunyai ratio ketergantungan relatif tinggi.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 86

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 29 DISTRIBUSI PENDUDUK KOTA – KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 87

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

2.3.2.5 Permasalahan Sistem Pusat–pusat Permukiman/Kota–Kota

A. Penduduk Perkotaan •

Secara ruang, terlihat bahwa ada ketimpangan dalam hal penyebaran maupun perkembangan pusat – pusat pemukiman/ kota – kota antara wilayah bagian Barat dan bagian Timur Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian besar dari pusat – pusat pemukiman atau kota – kota di Kalimantan Selatan berlokasi di bagian Barat Pegunungan Meratus, tersebar di sepanjang Sungai Barito – Negara – Tabalong serta sepanjang jalan yang menghubungkan Banjarmasin – Martapura – Tanjung.

•

Di sebelah Timur, pusat – pusat pemukiman/kota – kota yang ada tidak saja lebih sedikit jumlahnya, tetapi juga memiliki ukuran penduduk yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan kota – kota yang berlokasi di sebelah Barat. Pada saat ini hanya ada 4 (empat) kota yang berlokasi di bagian Timur provinsi ini yaitu Kota Baru, Batu Licin, Pegetan, dan Pelaihari.

B. Hirarki Kota – kota •

Dengan berdasarkan metoda rank size rule atas dasar besaran kota menunjukkan bahwa sistem kota – kota yang ada selama 10 (sepuluh) tahun terakhir masih sangat didominasi oleh Kota Banjarmasin.

•

Wilayah

Pembangunan

Kayutangi,

dengan

ibukotanya

Banjarmasin memiliki tingkat hirarki kota yang paling lengkap, yaitu dari kota orde I hingga IV, sedangkan WP Banua Lima hanya memiliki kota berorde III dan IV serta WP Tanah Bumbu hanya memiliki kota berorde II dan IV.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 88

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

C. Fungsi Kota •

Kota – kota di Kalimantan Selatan dapat dikategorikan sebagai kota – kota yang mengemban satu atau beberapa dari fungsi – fungsi kota sebagai berikut :
Pusat pelayanan wilayah belakang
Pusat komunikasi antar wilayah
Pusat kegiatan industri manufaktur
Pusat pemukiman
Pusat administrasi pemerintahan

•

Sementara itu, 5 (lima) kota yang merupakan ibukota kecamatan memiliki skala pelayanan kecamatan dan 7 (tujuh) kota kecamatan lainnya memiliki skala pelayanan lokal.

D. Pusat-pusat

Pemukiman/Kota-kota

Strategis

dan

Kebijaksanaan Pengembangan Kota •

Pada kenyataannya paling sedikit ada dua pusat pemukiman yang tidak termasuk dalam kategori “kota” menurut kriteria BPS namun mengemban fungsi pengembangan wilayah yang cukup penting, yaitu Negara dan Margasari.

•

Terdapat pula pusat – pusat pemukiman lain yang disinyalir mempunyai peranan besar dalam pengembangan wilayah antara lain adalah Paringin dan Binuang. Paringin saat ini mulai berkembang karena adanya aktivitas hinterlandnya yang cukup pesat antara lain penambangan batu bara dan PIRSUS. Selain itu, Paringin juga merupakan kota transit ke Kalimantan Timur. Selanjutnya Binuang juga berperanan besar sebagai pusat pengembangan wilayah. Kota ini telah berkembang karena adanya aktivitas perkebunan NES dan penambangan batu bara rakyat di wilayah belakangnya.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 89

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 30 HIRARKI DAN FUNGSI KOTA – KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 1990

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 90

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

•

Kota

–

kota

lain

dikembangkan transmigrasi)

yang

fungsinya dan

Bati

memiliki adalah

–

bati

prospek Pelaihari

baik

untuk

(NES

(perkembangan

dan

industri

sekitarnya). •

Jika kita lihat sistem kota – kota strategis yang dapat dikembangkan menurut studi NUDS (1985) terlihat bahwa Banjarmasin yang merupakan ibukota provinsi sekaligus pusat pengembangan WP Kayutangi dapat dikembangkan sebagai NDC (E) – C (National Development Center (Emerging) –

Center), sedangkan Kandangan (pusat WP Banua Lima) sebagai RDC II (Regional Development Center) dan Kota Baru (pusat WP Tanah Bumbu) sebagai IDC – I (Inter – regional

Development Center). Kecuali Tanjung dan Kandangan yang akan dikembangkan sebagai RDC – II, hampir semua ibukota kabupaten lainnya memiliki skala pelayanan lokal. 2.3.2.6 Permasalahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

A. Masalah Kelestarian Lingkungan Hidup •

Berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup, masalah yang menonjol di Kalimantan Selatan adalah masalah erosi tanah. Hal ini diindikasikan oleh besarnya fluktuasi air sungai (di hujan dan kemarau) yang amat besar. Hal ini disebabkan terutama semua sungai yang mempunyai tangkapan air di Pegunungan Meratus telah menunjukkan gejala kritis. Pegunungan Meratus (lereng diatas 40%, intensitas hujan tinggi, tanah sangat peka erosi) yang merupakan daerah tangkapan air hampir semua sungai di Kalimantan Selatan saat ini telah terbagi habis oleh HPH. Pada kawasan ini pula terjadi pemanfaatan hutan yang tidak terkendali dalam bentuk penebangan liar dan perladangan

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 91

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

berpindah

serta

kerusakan

hutan

akibat

kebakaran

menyebabkan pula lahan – lahan kritis dalam areal hutan. •

Selain hal di atas, masalah pertambangan merupakan masalah tersendiri dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Banyak kegiatan penambangan rakyat (galian C emas, intan, dan batu bara) yang berlokasi atau berdekatan dengan kawasan yang

berfungsi

lindung.

Apabila

kegiatan

tersebut

tidak

dikendalikan tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

B. Masalah Pemanfaatan Sumber Daya Alam •

Ditinjau

dari

potensinya,

wilayah

Kalimantan

Selatan

mempunyai sumber daya alam yang melimpah, terutama berupa

lahan

dan

mineral.

Namun

demikian,

tingkat

pemanfaatannya saat ini relatif masih rendah. Dari seluruh wilayah, baru 24% yang dibudidayakan/ diusahakan sebagai persawahan, tegalan, perkebunan, kebun campuran, dan permukiman. •

Dari

69%

luas

wilayah

berdasarkan

Tata

Guna

Hutan

Kesepakatan (TGHK) dinyatakan sebagai hutan, ternyata sekitar 30% sudah merupakan tegakan hutan, tetapi berupa alang – alang dan semak belukar. •

Ditinjau dari topografinya yang datar serta lokasinya yang strategis,

maka

wilayah

ini

sebenarnya

potensial

untuk

dikembangkan sebagai areal pertanian dan perkebunan. •

Saat

ini

kebutuhan

lahan

untuk

berbagai

kegiatan

pembangunan semakin besar sejalan dengan laju kegiatan pembangunan tersebut serta peningkatan jumlah penduduk. Bertambahnya kebutuhan lahan ini seringkali harus mengubah suatu jenis penggunaan menjadi penggunaan baru yang kadang PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 92

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

– kadang menimbulkan benturan – benturan kepentingan. Dalam hal ini meskipun peralihan penggunaan dimungkinkan, dalam

pelaksanaannya

seringkali

menjadi

masalah

yang

berkepanjangan.

C. Masalah Tumpang-Tindih antar Rencana Pemanfaatan Ruang •

Ditinjau dari penggunaan lahannya sekarang sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan memang masih berupa hutan. Tapi bertambah besar tekanan terhadap hutan karena meningkatnya kebutuhan

penyediaan

lahan

untuk

berbagai

kegiatan

pembangunan yang memerlukan lahan. •

Dalam kaitan ini maka adanya suatu penataan batas kawasan menurut

fungsinya

mutlak

diperlukan

untuk

menghindari

terjadinya tumpang – tindih pemanfaatan lahan, terutama hutan.

D. Masalah Pengamanan Sumber Air •

Di wilayah Kalimantan Selatan cukup banyak terdapat sungai – sungai yang sebagian besar mempunyai hulu di Pegunungan Meratus. Demikian juga terhampar rawa yang luas sebagai tangkapan air. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi adalah buruknya kualitas sumber daya air tersebut untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih bagi penduduk.

Sebagian

besar

sungai

yang

dekat

dengan

permukiman penduduk telah tercemar oleh air asin (intrusi), sementara itu air tanah dan air permukaan kualitasnya sangat buruk untuk air minum.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 93

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

•

Ditinjau dari wilayah DAS dimana sungai – sungai mengalir ternyata catchment area dari sebagian besar DAS tersebut telah berada pada kondisi kritis. Hal ini diindikasikan dengan besarnya fluktuasi debit air sungai, serta tingkat erosi yang kritis. Di daerah tangkapan air sungai – sungai tersebut yang berada di Pegunungan Meratus yang seyogyanya berfungsi sebagai kawasan lindung (lereng di atas 40% dengan intensitas hujan yang tinggi dan jenis tanah yang peka terhadap erosi) telah terjadi okupasi lahan, baik oleh kegiatan HPH maupun masyarakat sekitarnya.

E. Masalah Pengamanan Kawasan Berfungsi Lindung •

Berdasarkan kriteria Keppres No. 32 Tahun 1990 dapat dilakukan

deleniasi

kawasan

lindung

yang

diperkirakan

mencakup areal sekitar 634.000 Ha (17% dari luas wilayah). •

Banyaknya permukiman yang berada di sepanjang sungai menjadi masalah kalau dikaitkan dengan pengamanan terhadap sempadan sungai. Kondisi ini secara faktual merupakan kendala dalam upaya mengamankan kawasan lindung secara ketat.

F. Penggunaan dan Pemilikan Tanah •

Umumnya tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah dikuasai baik oleh masyarakat, badan hukum, maupun oleh instansi. Walaupun demikian ternyata sebagian besar tanah – tanah tersebut tidak dimanfaatkan (terlantar) atau dengan kata lain penguasaan dan pemilikan tanahnya bersifat spekulatif.

•

Selain itu Kalimantan Selatan belum memiliki peta penguasaan dan penggunaan tanah yang rinci sebagai sarana pengendalian penguasaan tanah. Tanpa peta tersebut kepala desa atau lurah sebagai aparat terdepan yang mengontrol, mengevaluasi, dan

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 94

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

mengendalikan perubahan – perubahan pemilikan tanah sulit menjalankan tugasnya secara efektif. 2.3.2.7 Permasalahan Perhubungan dan Prasarana Utama Wilayah

A. Transportasi Jalan Raya •

Kuantitas dan kualitas jalan antar kabupaten menunjukkan adanya kesenjangan. Namun demikian hal ini juga akibat dari kondisi fisik yang kurang menunjang terutama akibat luasnya rawa – rawa dan adanya kabupaten dengan areal yang luas namun jumlah penduduk relatif rendah.

•

Dikaitkan dengan lalu lintas kota, ada kemungkinan persoalan khususnya pada penggal – penggal jalan yang merupakan pertemuan antara transportasi regional dan dalam kota. Salah satunya adalah penggal jalan yang menghubungkan Pelabuhan Trisakti dengan luar kota Banjarmasin.

•

Pola jaringan jalan saat ini jelas menunjukkan adanya dukungan kuat terhadap Banjarmasin sebagai pusat wilayah yang sangat dominan. Tidak hanya jaringan jalan raya, bahkan bersama jaringan sungai membentuk pola sirkulasi yang memusat ke Banjarmasin.

•

Kurang/tidak adanya aksesibilitas jalan raya yang baik yang dapat

menghubungkan

antara

bagian

Barat

dan

Timur

Pegunungan Meratus, kecuali melalui Banjarmasin sebagai simpul utama.

B. Transportasi Sungai Sungai akan mengalami proses pendangkalan atau erosi yang dapat disebabkan oleh proses alamiah maupun akibat dari kegiatan manusia.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 95

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

C. Tansportasi Laut Pelabuhan Trisakti sebagai pelabuhan samudra yang terletak di Sungai Barito dengan kondisi fisik yang kurang menguntungkan, terutama akibat tingginya perbedaan navigability pada saat pasang dan

surut

serta

pengendapan

yang

tinggi,

mengakibatkan

terbatasnya kapal yang dapat berlabuh dan tingginya biaya pemeliharaan. Selain itu juga ada masalah terbatasnya gudang penumpukan pada waktu puncak.

D. Transportasi Udara Masalah transportasi udara menyangkut peningkatan fasilitas bandara Syamsuddin Noor sebagai bandara utama.

E. Perlistrikan •

Perkembangan

konsumsi

energi

listrik

membutuhkan

peningkatan penyediaan pembangkit listrik yang cukup besar. Namun terdapat masalah alternatif sumber energi yang terbatas dan mengakibatkan biaya pengadaan yang relatif mahal. •

Menghindari konflik kepentingan antara kebutuhan air untuk listrik dan kebutuhan pertanian. Dalam hal ini konflik terjadi pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pada awal tahun 1992 ini PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Microhidro) Muci yang terletak di Kecamatan Maruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terpaksa harus dibongkar karena debit air Sungai Maruyan tidak mampu mengoperasikan turbin.

F. Pengairan •

Kondisi irigasi yang telah ada di Kalimantan Selatan terlihat masih belum optimal. Sistem irigasi yang ada masih belum mampu mengairi sekitar 60% sawah yang ada. Dengan

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 96

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

demikian di masa – masa mendatang perlu upaya untuk memenuhi kekurangan itu. •

Dengan adanya rencana pengembangan irigasi yang cukup besar ini diharapkan dapat memenuhi kekurangan irigasi yang selama ini terjadi dan diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian di Kalimantan Selatan.

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 97

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 31 JARINGAN IRIGASI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 98

LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan

TABEL II – 32 LOKASI RENCANA PENGEMBANGAN IRIGASI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PT. Pemeta Engineering System Consultant

II - 99