BAB 1

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN KERJA KANTOR SAR KELAS A LAMPUNG

Oleh : NAMA : MISWANTO NIP. 19950615 201712 1 002

PESERTA DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOLONGAN II BADAN NASIONAL DAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) ANGKATAN 01 TAHUN 2018 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II Rancangan Aktualisasi Pengadministrasian Umum Basarnas Tahun 2015

CIAWI –  CIAWI –  BOGOR  BOGOR 2015

ii

LEMBAR PENGESAHAN

Judul

: Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil  Negara (ASN) di Lingkungan Kerja Kantor SAR Kelas A Lampung

 Nama

: Restu Abdila

 NIP

: 19960118 201503 1 001

Unit Kerja

: Kantor SAR Kelas A Lampung

Instansi

: Badan SAR Nasional

Telah disetujui berdasarkan hasil seminar Laporan Rancangan Aktualisasi pada hari Selasa Tanggal 24 November 2015.

Mentor

Coach/Pembimbing

Retno Budiharto, S.E.,M.Si S.E.,M. Si NIP. 19721228 199303 1 004

Drh. Sumarno, M.M NIP. 19580412 198603 1 001

Penguji

Nasrullah Djamaludin, S.H NIP. 19630205 199803 1 001

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga atas ijin-Nya kami mampu menyelesaikan Rancangan Aktualisasi dengan  judul “Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Nilai-Nilai Dasar ASN di Kantor SAR Lampung”. Lampung”. Laporan Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar ASN ini disusun guna memenuhi  persyaratan kelulusan untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil  Negara (ASN) di Lingkungan Badan SAR Nasional. Dalam laporan ini kami akan menjelaskan rancangan kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN di Kantor SAR Lampung untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai rescuer. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini dapat selesai karena adanya bantuan dari pihak lain, sehingga tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, terutama kepada : 1. Bapak Setiawan Gerda Yustitia,S.Sos selaku kepala Kantor SAR Kelas A Lampung; 2. Bapak Ir. Andi Sumarga selaku Kepala

bidang Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

Pertanian (PPMKP) atas tempat yang telah disediakan untuk melaksanakan Diklat Prajabatan Golongan II angkatan XI, XII dan XIII;

3. Coach atau pembimbing kami Bpk. Drh. Sumarno, MM  yang selalu senantiasa membimbing dan memberi masukan dalam menyelesaikan laporan ini, sehingga laporan ini bisa selesai tepat pada waktunya; 4. Bapak Nasrullah Djamaludin, SH selaku penguji; 5. Mentor kami di Kantor SAR Kelas A Lampung Bpk. Retno Budiharto, S.E, selaku atasan langsung saya yang selalu senantiasa membimbing dan memberi masukan dalam menyelesaikan laporan ini, sehingga laporan ini bisa selesai tepat pada waktunya; 6. Basarnas yang telah membantu memfasilitasi kami dalam Diklat Prajabatan Golongan II di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor sehingga penulis berkesempatan mengikutinya;

ii

7. Seluruh pengajar Diklat Prajabatan Golongan II di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menanamkan nilai-nilai dasar ASN yang nantinya akan diterapkan sebagaimana tupoksi penulis sebagai rescuer; 8. Rekan-rekan peserta Diklat Prajabatan Golongan II di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor yang telah memberikan semangat, dukungan, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini, dan 9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami akan selalu menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kemajuan  pengetahuan dan pendidikan, guna perbaikan dan untuk penyempurnaan baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya, instansi, dan pihak pihak terkait sehingga dapat memberikan gambaran atau pun arah kebijakan guna perbaikan dan  peningkatan pelayanan administrasi dan kearsipan untuk masa yang akan datang.

Ciawi, 23 November 2015

Penulis

Restu Abdila

iii

DAFTAR ISI

Halaman judul KATA PENGANTAR

….……………………..…………………………………..………… i

LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI

………………………………………………………………... iii

……….………………………………………..……………………………... iv

DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL

……...………………………………………………………………... vi ………………………………………………………………………….. vii

BAB I PENDAHULUAN

……….……………..…………………………………..………... 1

A. Latar Belakang

……..………...…..……………………………………………… 1

B. Tujuan Aktualisasi C. Kompetensi

…...……………………...……………………………..…………… 4

D. Ruang Lingkup E. Dasar Hukum

....………………...….…………...…………….…………… 3

...…………………...……………………………........………. 5 ……………..…………….………………………..…………...… 6

BAB II RANCANGAN AKTUALISASI A. Deskripsi Organisasi

………….……………………………………….. 6

………………...………………………………………..… 6

Sejarah Organisasi Kantor SAR Lampung B. Visi dan Misi Badan SAR Nasional C. Nilai-Nilai Organisasi

…..…………..……………….…… 8

……………………………………………. 8

………………………………………………………..…. 10

D. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

.…………………………...………..…..... 10

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan SAR Nasional 2. Tugas Pokok Rescuer E. Struktur Organisasi

……………………..……. 10

……………………………………..……………. 11

………...………………………………………………… 12

1. Struktur Organisasi Badan SAR Nasional

…………………………... 12

2. Struktur Organisasi Kantor SAR Lampung

……………………...…… 13

iv

F. Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) 1. Akuntabililtas

…………...……………… 14

…………...……………………………………………… 14

2. Nasionalisme ……………………….……………...…….……………………...15 3. Etika Publik …………………...……………………………………………… 16 4. Komitmen Mutu

……………………………………………...…………… 17

5. Anti Korupsi ……………………………………………………...…………… 18 G. Rancangan Aktualisasi ………………………………………………………...… 18 1. Melaksanakan siaga SAR

………………………………………………….. 18

2. Memelihara Kesemaptaan Jasmani

……………...……………………….. 20

3. Melaksanakaan Pengecekan Peralatan SAR 4. Mengklasifikasikan Peralatan SAR 5. Melaksanakan Latihan HART

…………………………...… 22

……………………..…………..…… 23

………………….………………………… 25

6. Melaksanakan Latihaan Water Rescue 7. Melaksanaakan Latihan MFR

………………………………….. 26

……………………………………………. 26

H. Jadwal Kegiatan Aklualisasi …………………………………………………….. 29 BAB III PENUTUP ……………………….…………………………………...……………... 30 A. Simpulan ………………….………………………………...……………………... 30 B. Saran Daftar Pustaka

…………….……………………………………...……………………... 30 ………………….……………………………...………………………... 31

Lampiran ……………………………………………………………………………………… 32

v

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan SAR Nasional …………………………………... 12 Gambar 2.2. Struk tur Organisasi Kantor SAR Lampung ………………….……………... 13

DFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1. Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi AS ………………………….. 35 Tabel 2.2. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

……………………….………………………….. 46

vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki integritas,  profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam mewujudkan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk memainkan peran tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standart kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS yang  profesional maka perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini pelatihan  pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan). Merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat  profesionalisme serta kompetensi bidang. Diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan  peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional. Peran pemerintah harus mampu menjadi motivator dan fasilitator yang handal dalam upaya percepatan otonomi daerah, sekaligus menjadi mediator bagi kepentingan hajat hidup 1

masyarakat secara luas. Ini semua tentunya dapat diwujudkan melalui suatu kearifan dalam  perumusan langkah dan kebijakan yang secara berkualitas dapat menjadi payung dan tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah saat ini. Untuk itu kebijakan yang akan ditetapkan sepatutnya merupakan kebijakan yang telah didasari atas  pertimbangan input dan rasional, matang dan akurat. Dengan demikian dalam proses  perumusan kebijakan, peran litbang menjadi sangat penting dan merupakan bagian dalam manajerial penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Penataan Ruang Kota MakassarProvinsi Sulawesi Selatan selama ini antara lain, Keterbatasan tempat pengarsipan dokumen dan Belum adanya pengimplementasian data  base dokumen. Berdasarkan masalah tersebut diperlukan penerapan nilai-nilai ‘ANEKA’ agar dapat membentuk karakter sehingga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan  pemerintah daerah dalam bentuk program-program pembangunan, peningkatan kualitas  pelayanan

publik

dan

pemberdayaan

masyarakat

mampu

meningkatkan

kinerja

 penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tujuan Aktualisasi

Pembentukan niai-nilai dasar dan aktualisasinya maka sistem pembelajarannya dapat disajikan dalam bentuk Experinetial Learning dengan penekanannya pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut melalui berbagai metode dan media diantaranya ceramah interaktif, diskusi, menonton film, study kasus dan demonstrasi. Diakhir dari pembelajaran maka keberhasilan peserta dapat dinilai dari kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dalam memimpin, mengelola dan melaksanakan tugas jabatannya Tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa setelah peserta mengikuti rangkaian  pembelajaran Diklat Prajabatan diharapkan peserta mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan aktif dalam melaksanakan nilai-nilai dasar dilingkungan tempat kerja atau tempat magangnya Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah bahwa kompetensi dasar yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta Diklat Prajabatan setelah mengikuti Diklat yaitu  pertama menyadari dampak perilaku dan tindakan dari nilai-nilai dasar bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, kedua menjelaskan cara-cara menghindari dan 2

melaksanakan nilai-nilai dasar “ ANEKA “ serta yang ketiga memahami, internalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai dalam pembangunan dan menata sistem integritas untuk menjaga nilai-nilai dasar dilingkungan tempat kerja atau tempat magang. Kegiatan aktualisasi nilai dasar yang dilakukan CPNS dalam Diklat Prajabatan diharapkan benar-benar mampu membentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan PNS secara berkelanjutan. Sebab, akan percuma jika aktualisasi ini akan berhenti setelah Diklat Prajabatan usai. Menjadikan diri sebagai agen of change di lingkungan kerja “harus” dilakukan oleh generasi baru yang lulus Diklat Prajabatan. Jangan sampai generasi baru ini  justru menjadi sumber masalah, bukan sumber solusi.

C. Kompetensi

Kompetensi dasar yang ingin dicapai melalui sisitem pembelajaran Diklat Prajabatan adalah dapat membedakan tindakan yang menghargai efektifitas, efesiensi, mengandung inovasi dan kinerja yang berorientasi pada pemahaman, internalisasi dan aktualisasi nilainilai dasar

yang diakronimkan dengan ANEKA khususnya dalam penyelenggaraan

 pemerintahan dan pelayanan publik dengan tindakan yang sebaik-baiknya. Dan untuk menilai ketercapaian kompetensi dasar tersebut harus dapat diukur melalu indikator keberhasilan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Memiliki pemahaman tentang nilai-nilai dasar ANEKA 2. Menginternalisasikan nilai-nilai ANEKA 3. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ANEKA ditempat kerja atau tempat magang. Dengan penyelenggaraan Diklat Prajabatan pola baru ini kompetensi yang dibangun tidak berhenti pada tataran kognitif, namun juga pada tataran afektif dan psikometrik yang nyata dalam bentuk aktualisasi kompetensi di tempat kerja. Profil aparatur yang dimaksud adalah aparatur yang menyadari dirinya sebagai pelayan publik, dan menempatkan masyarakat yang dilayani sebagai panglima. Melalui pembaharuan Diklat Prajabatan ini diharapkan dapat menghasilkan PNS yang  professional, yang dewasa ini sangat dibuthkan untuk mengelola segala prakondisi dan sumber daya pembangunan yang ada, sehingga dapat mempercepat peningkatan daya saing  bangsa.

3

D. Ruang Lingkup

Pada tahapan aktualisasi nilai  –   nilai ASN ini, ruang lingkup ataupun batasan penulisan adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rancangan aktualisasi yang telah dirancangkan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan yang bersumber dari SKP, inisiatif ataupun  perintah tugas langsung dari pimpinan. 2. Waktu pelaksanaan aktualisasi dibatasi selama 21 hari kerja yang terhitung mulai tanggal 25 November sampai dengan 15 Desember 2015. 3. Lokasi ataupun tempat pelaksanaan selama proses aktualisasi adalah bidang / seksi operasi pada kantor SAR kelas A Lampung. 4. Adapun output yang dikeluarkan adalah agar penulis dapat memahami nilai  –   nilai aktualisasi nilai  –   nilai dasar ASN yang telah di sampaikan oleh pemateri yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil aktualisasi nilai –   nilai ASN di lingkungan kerja masing - masing. E. Dasar Hukum

Dasar Penyelenggaraan Diklat Prajabatan 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Kepala Lan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III 3. Peraturan Kepala Lan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II 4. Peraturan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2014

Tentang Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Honorer K1 dan K2; 5. Surat Edaran Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara Tentang Pembiayaan Diklat Prajabatan CPNS Honorer K1danK2, CPNS Golongan III dan II dan I.

4

BAB II RANCANGAN AKTUALISASI A. Deskripsi Organisasi

Arus Globalisasi pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh terjadinya Revo lusi 3T, yaitu Telekomunikasi, Transportasi dan Tourisme/Travel  sebagai akibat perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang demikian pesat. Hal ini mengintensifkan proses interaksi dan interpedensi dalam hubungan antar bangsa. Kemajuan Teknologi Telekomunikasi memungkinkan setiap peristiwa diberbagai belahan dunia dengan mudah dapat secepatnya diketahui dan ikuti perkembangannya. Meningkatnya arus Transportasi dan Tourisme ke Indonesia memang menjadi salah satu tujuan Pemerintah. Tetapi disisi lain dengan meningkatnya frekuensi Pelayaran dan Penerbangan (baik angkutan barang maupun  penumpang) menimbulkan semakin tingginya kerawanan musibah yang mungkin terjadi. Sebagai bagian dari Komunikasi Internasional dan untuk memajukan sektor perekonomian  Negara. Indonesia masuk menjadi anggota IMO pada tahun 1966 dan anggota ICAO pada tahun 1950. Sebagai salah satu konsekuensinya adalah bahwa Indonesia harus mendirikan organisasi SAR untuk mengatasi terjadinya musibah Pelayaran dan Penerbangan di wilayah Indonesia apabila tidak ingin dikategorikan sebagai Black Area yang berdampak buruk kepada dunia Transportasi Nasional karena apabila termasuk dalam kategori tersebut, komunitas Transportasi Internasional akan menghindari untuk melintas kawasan wilayah Republik Indonesia yang tentunya berdampak kepada penerimaan negara. Padahal Indonesia merupakan negara yang letaknya sangat strategis karena berada diantara 2 Benua dan 2 Samudera. Untuk itu, keberadaan organisasi SAR harus terus ditingkatkannya kesiapsiagaan  petugas SAR akan meningkatkan citra Indonesia di dunia Internasional. Menindak lanjuti kewajiban Indonesia sebagai anggota IMO dan ICAO, maka  berdasarkan UU. Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ditetapkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SAR terhadap musibah Pelayaran dan Penerbangan dan sebagai peraturan pelaksanannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang 5

menentukan bahwa penyelenggaraan SAR dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan dan mengerahkan unsur milik Instansi/Organisasi berpotensi SAR dan mengendalikan unsur tersebut dalam melaksanakan Operasi SAR. Selain dari pelaksanaan SAR terhadap musibah Pelayaran dan Penerbangan, SAR juga melaksanakan terhadap bencana dan musibah lainnya. Pada saat terjadinya  bencana, BASARNAS sebagai Leading Sector dalam pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan pada masa tanggap darurat Badan SAR Nasional berkoordinasi dengan Badan  Nasioanal Penanggulangan Bencana. Indonesia merupakan negara yang termasuk rawan  bencana karena terletak diantara lempeng bumi yang aktif sehingga sering terjadi gempa dan resiko terjadinya Tsunami. Badan SAR Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Badan SAR Nasional bertugas melaksanakan tugas  pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) yang selanjutnya disebut SAR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu mempunyai tugas pula melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian  potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR. Organisasi SAR di Indonesia tersebut pada saat ini bernama Bad an SAR Nasional, yang  berperan sebagai quality assurance bagi setiap pesawat dan kapal serta manusia yang melakukan aktivitas di Indonesia atau melalui Indonesia k arena apabila mengalami kecelakaan akan segera mendapatkan pelayanan SAR secara cepat, tepat, andal dan selamat. Badan SAR Nasional memiliki beberapa fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang SAR;  b. Perumusan kebijakan teknis di bidang SAR; c. Koordinasi kebijakan , perencanaan dan program di bidang SAR; d. Pembinaan,pengerahan, dan pengendalian potensi SAR; e. Pelaksanaan siaga SAR; f.

Pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;

g. Pengkoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR; 6

h. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidangSAR; i.

Penelitian dan pengembangan di bidang SAR;

 j.

Pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR;

k. Pelaksanaan hubungan dan kerjasama di bidang SAR; l.

Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan SAR Nasional;

m. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum; n. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan SAR Nasional; Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR.

Sejarah Organisasi Kantor SAR Lampung

Kantor SAR (Search and Rescue) adalah Unit pelaksana Teknis di bidang  pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan SAR Nasional. Kantor SAR secara teknis administratif dibina oleh sekretaris utama dan secara teknis fungsional dibina oleh Deputi bidang Operasi SAR dan Deputi Bidang Potensi SAR, termasuk kantor SAR kelas A Lampung. Pelayanan SAR dalam kecelakaan pelayaran atau penerbangan, bencana, dan kondisimembahayakan jiwa manusia, yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan andal merupakan kewajiban Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan organisasi internasional khususnya yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ( International

Civil

Aviation

Organization-ICAO)

dan

Organisasi

Pelayaran

Internasional ( International Maritime Organization-IMO ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan.

B. Visi dan Misi Badan SAR Nasional

Sebagai wujud dari salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan di bentuknya Badan SAR Nasional adalah salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut dalam melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan. Dimana dalam praktiknya, kegiatan SAR juga 7

dilaksanakan oleh setiap negara di seluruh dunia. Mengingat tugas pokok dan fungsi dari Badan SAR Nasional yaitu membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi  bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam  bencana dan musibah sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional, Oleh sebab itu, pengaturan mengenai SAR telah disepakati juga dalam konvensi internasional yang akan mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Dalam Renstra 2015-2019 ini Badan SAR Nasional melakukan revisi dengan mengubah visi yang selama ini dianut. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan dan tuntutan akan jasa layanan SAR yang lebih baik dari masyarakat baik nasional maupun internasional. Visi Badan SAR Nasional 2015-2019 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Badan SAR Nasional yang andal, terdepan, dan unggul dalam  pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI”. Misi Badan SAR Nasional yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkann dalam mencapai Visi yang telah ditetapkan. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Badan SAR Nasional 2015-2019 didasarkan pada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional dan internasional untuk lima tahun kedepan, yaitu: 1. Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara handal, efektif, cepat, efisien, serta aman. 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi nasional maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), serta melakukan  pemasyarakatan SAR untuk memaksimalkan potensi SAR. 3. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan. 4. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia serta koordinasi  berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya. 8

5. Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan sistem informasi SAR sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

C. Nilai-Nilai Organisasi

Sesuai Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor; PK.19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai BASARNAS di muat dalam bab. III Pasal 4, disebutkan Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Basarnas meliputi: a. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;  b. Penghormatan terhadap hak asasi manusia; c. Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; d. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; e. Integrity (integritas); mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kesamaan,  pemikiran, ucapan, dan perilaku disiplin dan taat pada peraturan dalam bekerja/bertindak; f.

Leadership (kepemimpinan); kemampuan dalam memimpin tim secara efektif 

g. Sehingga tujuan manajemen secara keseluruhan tercapai; h. Innovation (inovasi); kemampuan untuk menghasilkan atau melakukan sesuatu yang  baru yang menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat bagi Basarnas; i.

Ethics (etika); kemampuan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan,

 j.

Kelakuan, sifat, dan perangai yang dinyatakan benar, salah, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut;

D. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan SAR Nasional a. Tugas Pokok

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43Tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, Badan SAR Nasional mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

pembinaan,

pengkoordinasian

dan

 pengendalian potensi Search and Rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam 9

 pelayaran

dan

atau

penerbangan,

serta

memberikan

bantuan

SAR

dalam

 penanggulangan bencana dan musibah lainn ya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR dan pembinaan operasi SAR; 2. Pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR; 3. Pelaksanaan tindak awal; 4. Pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya; 5. Koordinasi dan pengendalian operasi SAR alas potensi SAR yang dimiliki oleh instansi dan organisasi lain; 6. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR balk di dalam maupun luar negeri; 7. Evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR; 8. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional.

2. Tugas Pokok Rescuer

1. Melaksanakan siaga SAR sesuai dengan jadwal kegiatan untuk kesiapan dan kecepatan bertindak saat terjadi musibah 2. Melaksanakan tindak awal dan operasi SAR sesuai dengan jenis musibah untuk  pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban 3. Memelihara kesamaptaan jasmani/ olahraga sesuai dengan jadwal kegiatan guna menjaga kesiapan jasmani dalam melaksanakan tugas operasi SAR  4. Melakukan pengecekan peralatan SAR sesuai dengan prosedur dan daftar  peralatan untuk kesiapan dalam menunjang pelaksanaan operasi SAR  5. Melaporkan peralatan yang rusak kepada pimpinan sesuai dengan jenis dan  beratnya kerusakan untuk mendapatkan perbaikan

10

6. Memelihara dan meningkatkan tehknik-tehknik

SAR sesuai dengan jadwal

kegiatan guna optimalisasi pelayanan SAR kepada masyarakat 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang  berlaku kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. E. Struktur Organisasi

Badan SAR Nasional memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk mengatur dan menggerakkan roda organisasi, berikut adalah struktur organanisasi dari Badan SAR  Nasionali yang berada di kantor pusat ataupun kantor daerah : 1. Struktur Organisasi Badan SAR Nasional

11

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan SAR Nasional 2. Struktur Organisasi Kantor SAR Lampung

12

Kepala Kantor SAR Kelas A Lampung ( Bpk Setiawan Gerda Yustitia, S.Sos)

Kepala Bagian Umum & Keuangan

Kepala Seksi Operasi

Kepala Seksi Potensi (Bpk. Jumaril, S.E)

(Bpk. Retno Budiharto, S.E, M.Si)

(Bpk. kamajaya Sembiring, S.E)

Staff 

Staff 

Umum

Keuangan

Analis SAR

Humas

RESCUER

Komunikasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kantor SAR Lampung

13

RESCUER

F. Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN)

CPNS sebagai tahapan dari seorang ASN dituntut untuk peka terhadap lingkungan organisasinya. Oleh karena itu, seorang CPNS perlu terbiasa untuk melihat dan mengamati  berbagai praktik dan hasil-hasil penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan. Kebiasaan tersebut kan mengispirasinya dlam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ANEKA dalam  pelaksanaan tugasnya sebagai abdi negara yang melayani masyarakat, ASN dituntut mengaplikasikan nilai dasar ANEKA dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut adalalah  penjelasan dari setiap nilai-nilai dasar tersebut :

1.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu terwujudnya nilai-nilai publik (Lembaga Administrasi Negara, 2014b). Adapun nilai-nilai publik tersebut berupa kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar serta sebagai suatu kewajiban dalam pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasan. Indikator-indikator yang terkandung dalam akuntabilitas adalah sebagai berikut: a.

Integritas

Integritas adalah komitmen keselarasan antara nilai-nilai yang dianut dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi yang berlaku dengan perkataan dan perbuatan, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Integritas menunjukkan keteguhan sikap, menyatunya perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianut seseorang.  b.

Tanggung Jawab (Responsibilitas)

Tanggung

Jawab (Responsibilitas) adalah kewajiban bagi setiap individu dan

lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi yang harus ditanggung dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung-jawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi. 

Responsibiltas Perseorangan 1) Adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan 14

2) Adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan 3) Adanya keterlibatan konstituen yang tepatdalam keputusan 

Responsibilitas Institusi 1) Adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya 2) Adanya pertimbangan kebaikan yang lebih beSAR  dalam pengambilan keputusan 3) Adanya penempatan PNS dan individu yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya 4) Adanya kepastian kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan fungsinya untuk melindungi sumber daya organisasi.

c.

Keadilan

Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antarmanusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas.Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidak-adilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. d.

Kejelasan

Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung-jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung-jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. e.

Laporan kinerja

Laporan Kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Laporan kinerja berisikan  penjelasan tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi. Hal tersebut membuat laporan kinerja dapat digunakan sebagai bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas 15

setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP berisikan perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. f.

Konsistensi

Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. g.

Kejujuran

Kejujuran mencerminkan adanya akuntabilitas personal. Kejujuran diperlukan dalam setiap melaksanakan tugas yang dibebankan pada individu. Kejujuran dalam akuntabilitas dimaksudkan pada upaya seseorang atau kelompok atau institusi untuk mengerjakan bagian pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya tanpa mengurangi atau menambahkan makna dalam proses kegiatan tersebut. h.

Netralitas

 Netralitas merupakan salah satu indikator akuntabilitas. Netralitas ditunjukkan dengan sikap netral PNS dari kepentingan tertentu. Netralitas berarti seorang PNS tidak memihak sesuatu pada sisi tertentu, memilki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNSdalam politik praktis. i.

Transparansi dan Akses Informasi

Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan informasi publik dari semua Badan Publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan  penyelenggara

dan

penyelenggaraan

Negara

dan/

atau

penyelenggara

dan

 penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang. Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan (aksesibilitas) informasi  bersandar pada beberapa prinsip, yaitu: 1)  Maksimum Acces Limited Exception  (MALE), dimana semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat, kecuali informasi yang dapat merugikan kepentingan publik; 16

2)  permintaan tidak perlu disertai alasan; 3) mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat 4) informasi harus untuh dan benar; 5) informasi proaktif; dan 6)  perlindungan pejabat yang beritikad baik;  j.

Menghindari Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup

Tiga cabang utama dari fraud adalah kecurangan tindak pidana korupsi, kecurangan  penggelapan asset, dan kecurangan dalam hal laporan keuangan.Sebagai seorang PNS yang akuntabel harus terhindar dari praktek kecurangan dan perilaku korup. Pada umumnya  fraud   dapat terjadi karena dua hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu : (1)  insentif atau tekanan untuk melakukan fraud; (2)  sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. k.

Penggunaan Sumber Daya Milik Negara Secara Bertanggung Jawab dan Efisien

Penggunaan sumber daya milik negara mengacu pada pemanfaatan segala fasilitas yang disediakan maupun yang diberikan oleh suatu instansi pemerintahan dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Beberapa catatan yang harus diperhatikan PNS atau pegawai dalam pemanfaatan sumber daya milik  Negara atau yang lebih dikenal sebagai fasilitas publik seperti penggunaannya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, dan pemeliharaan fasilitas dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. l.

Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah

Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan. Yang menjadi catatan adalah data dan informasi tersebut harus relevant  (relevan), reliable  (dapat dipercaya), understandable  (dapat dimengerti), serta comparable (dapat diperbandingkan) dan yang terpenting adalah mudah diakses oleh  para pengguna atau stakeholder . m. Mengatasi Konflik Kepentingan Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul dimana tugas publik dan kepentingan  pribadi saling bertentangan.Tidak masalah jika seseorang tersebut punya konflik 17

kepentingan, tapi bagaimana seseorang tersebut menyikapinya.Ada dua jenis umum konflik kepentingan yaitu berkaitan dengan keuangan dan non keuangan. Dalam hal keuangan yaitu penggunaan sumber daya lembaga (termasuk dana peralatan atau sumber daya aparatur) untuk kepentingan pribadi. Sedangkan non keuangan berkaitan dengan penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan/ atau orang lain.

2.

Nasionalisme

 Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya (Lembaga Administrasi Negara, 2014f).  Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya yang dapat mencerai beraikan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Sedangkan secara luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme juga berperan penting dalam pembinaan karakter bangsa. Adapun indikator-indikator yang terkandung dalam nasionalisme, yaitu:

a.

Taqwa

Sila pertama Pancasila yang menitikberatkan pada ketaatan umat beragama dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan dalam agamanya. Contoh  praktis lainnya adalah mengucapkan doa setiap memulai dan mengakhiri suatu  pekerjaan, bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah, menyesal setiap membuat kesalahan dan segera mohon ampun kepada Tuhan, menolak setiap ajakan untuk melakukan perbuatan tercela, dan lainnya.  b.

Demokratis

Merupakan pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu suatu kondisi dimana individu memiliki kebebasan untuk mengutarakan kehendak dan pendapat, serta menghormati adanya perbedaan pendapat. 18

c.

Adil

Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus.Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, dan ketidakjujuran.Adil merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila kelima.Sikap adil  berarti memperlakukan setiap orang dengan tidak memihak atau berat sebelah, baik itu masyarakat maupun rekan kerja. Adil juga dapat berupa tindakan tidak diskriminasi, yaitu setiap perilaku untuk tidak membatasi, tidak melecehkan, atau tidak mengucilkan  berda#kan pada pembedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik. d.

Cinta tanah air atau Pengabdian

Merupakan bentuk loyalitas warga negara terhadap NKRI dengan mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. e.

Gotong-royong

Merupakan bentuk kerja sama yang saling membantu demi kepentingan umum,  bersama membantu orang lain, bersama membela kebenaran, dan bekerja giat dalam kelompok kerja

f.

Menghargai

Merupakan tindakan tidak mencela hasil karya orang lain dan mengapresiasi (memberi  pujian ataupun mengucapkan terimakasih) atas pemberian ataupun bantuan orang lain g.

Rela berkorban

Merupakan sikap yang mencerminkan adanya kesediaan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, suatu kelompok kerja atau negara, walaupun akan menimbulkan kehilangan atau penderitaan terhadap diri sendiri.

3.

Etika Publik

Etika publik merupakan refleksi atas standar norma yang menentukan baik atau buruk,  benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik (Lembaga Administrasi  Negara, 2014d). Etika sebenarnya dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan 19

hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Secara singkat, indikator-indikator yang mencerminkan etika publik, sebagai berikut: a.

Profesional,   yaitu mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan keahlian atau kompetensi yang dimiliki;

 b.

Teliti,  yaitu melakukan pekerjaan dengan cermat dan mampu memandang potensi  permasalahan kerja yang berkaitan dengan pelayan publik serta menemukan  pemecahan yang sesuai;

c.  Menghargai komunikasi, yaitu dicerminkan oleh sikap mendengarkan saat orang lain  berbicara, tidak memotong pembicaraan dan tidak menentang atasan di depan khalayak ramai; d.  Sopan santun,  yaitu suatu etika atau norma terhadap tingkah laku dalam kehidupan sehari-haritermasuk dalam bekerja; e.

Tanggap,  artinya birokrasi publik memiliki daya tanggap terhadap keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi, tidak suka menunda-nunda waktu atau memperpanjang alur pelayanan.

f.

Ramah,  yaitu sikap bersahabat dan merasa senang saat berjumpa dengan orang lain,  baik itu rekan kerja ataupun atasan.

4.

Komitmen Mutu

Komitmen Mutu merujuk kepada kemampuan untuk bekerja secara efektif dan efisien, serta

dapat

menciptakan

inovasi-inovasi

baru

untuk

mempertahankan

bahkan

meningkatkan mutu pelayanan institusi (Lembaga Administrasi Negara, 2014e). Adapun indikator-indikator yang terkandung dalam nilai komitmen mutu, yaitu: a.

E fektivitas,  menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut

jumlah

maupun

mutu

hasil

kerja.

Bekerja

secara

efektif

adalahmemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah

ditetapkan

sebelumnya

untuk

direncanakan tepat pada waktunya.

20

menghasilkan

outputsesuai

target

yang

 b.

E fisiensi ,  merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan  bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumberdaya,  penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur.Tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan.

c.

I novasi,   dalam arti sempit adalah penemuan sesuatu yang baru atau mengandung kebaruan. Sedangkan dalam arti yang luas adalah gagasan kreatif yang lahir dari hasil  pemikiran individu yang mampu menyebabkan munculnya berbagai prakarsa sehingga dapat memperkaya program kerja dan memunculkan perbedaan produk atau jasa, seiring dengan berkembangnya kebutuhan pelanggan. Menurut Joe Tido, John Bessant, dan Keith Pavitt (2005:10 Dalam LAN 2014e), empat fokus inovasi, yaitu: (1) product innovation (menyangkut perubahan produk atau jasa yang dihasilkan); (2)  process innovation (menyangkut perubahan dalam cara pembuatan dan/ atau  pengiriman; (3)  position innovation (menyangkut perubahan dalam konteks promosi untuk memerkenalkan produk atau jasa); dan (4) paradigm innovation (menyangkut  perubahan dalam hal model mental atau kerangka kerja organisasi).

d.

Orientasi pada mutu,  yaitu komitmen terhadap pekerjaan untuk memberikan  pelayanan yang menitikberatkan pada mutu yang terbaik yang dapat diberikan kepada masyarakat. Mutu adalah kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Mutu ada dalam persepsi orang secara individual yang diukur dari tingkat kepuasan masingmasing terhadap produk atau jasa yang diterimanya.  Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurangkurangnyaakan mencakup hal-hal berikut:(1) mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customersatauclients; (2) memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan memelihara agar customersatauclients tetap setia; (3) menghasilkan  produk atau jasa yang berkualitas tinggi: tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada  pemborosan; (4) beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan  pergeseran tuntutan kebutuhan customers atau clients maupun perkembangan teknologi; (5) menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan; dan (6) melakukan upaya perbaikan secara 21

 berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain: pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark . e.

Kreatifitas,   yaitu proses mengembangkan dan mengekspresikan gagasan yang  bermanfaat bagi penyelesaian suatu kegiatan. Kreativitas biasanya membuat proses kegiatan menjadi lebih mudah dan efisien dalam mencapai kualitas hasil yang lebih  baik. Misalnya memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan suatu proses atau tahapan kegiatan agar lebih cepat dan lebih teliti sehingga hasil dari kegiatan tersebut kualitasnya menjadi lebih baik.

5.

Anti Korupsi

Anti korupsi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan menolak terhadap perilaku korupsi (Lembaga Administrasi Negara, 2014c).  Indikator-indikator  yang dapat mencerminkan anti korupsi, sebagai berikut: a.

Kejujuran  merupakan sikap yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang sebenarnya. Dalam suatu organisasi atau pekerjaan, seseorang akan dituntut untuk selalu melakukan kejujuran dalam setiap tindakannya agar tidak merugikan organisasi.

 b.

Peduli ,  yaitu suatu sikap untuk memiliki rasa empati terhadap orang lain. Dengan sikap peduli, seseorang dapat membatasi keinginan atau kepentingannya sendiri, sehingga ia dapat memprioritaskan kebutuhan orang lain.

c.  Mandir i   ,  yaitu membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang sehingga menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat. Kaitannya dengan nilai dasar profesi PNS, misalnya adalah dengan mengerjakan pekerjaan individu secara mandiri dan tidak melimpahkannya kepada orang lain. d.

Disiplin, yaitu bekerja dengan taat atau patuh terhadap segala peraturan atau tata tertib yang berlaku, seperti hadir dan pulang pada waktu yang telah ditentukan, tidak menggunakan waktu bekerja untuk urusan pribadi dan lain sebagainya. Disiplin mengajarkan seseorang untuk melakukan segala sesuatu sesuai aturan (SOP atau Standard Operating Procedure) dan tidak melakukan berbagai bentuk kecurangan untuk menghindari aturan yang ada. 22

e.

Tanggung jawab,  menggambarkan bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat.

f.

Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerjatercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kualitas hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Kerja kerasdapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak dan kesulitan yang dihadapainya. Ciri-ciri bekerja keras adalah bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimalmerupakan hal yang penting dalam rangka tercapainya target dari suatu  pekerjaan. Jika target dapat tercapai, peluang untuk korupsi secara materiil maupun non materiil (waktu) menjadi lebih kecil;

g.  Sederhana, yaitu suatu sikap untuk hidup berkecukupan dengan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan, bukan oleh keinginan. Dengan sikap ini, seseorang tidak menunjukkan gaya hidup secara berlebihan, seperti hedonisme, berfoya-foya, dan lainlain. h.

Berani,  yaitu berani untuk melaporkan pada atasan atau pihak yang berwenang jika mengetahui ada pegawai yang melakukan kesalahan. Bisa juga berarti berani untuk menolak sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan SOP, berani menolak gratifikasi dan berani menolak ajakan dari siapapun untuk melakukan praktek korupsi.

i.

 Adil,   berarti memperlakukan setiap orang dengan tidak memihak atau berat sebelah,  baik itu masyarakat maupun rekan kerja.

G. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Pada tahap ini, saya akan menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan nili-nilai dasar ANEKA dalam masa aktualisasi sesuai dengan tugas dan fungsi pokok saya sebagai Rescuer di Kantor SAR Lampung. Kegiatan yang akan kami laksanakan selama magang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan siaga SAR 23

Dalam melaksanakan kegiatan ini adapun tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut diatas adalah seb agai berikut : a. Serah-terima siaga SAR  b. Breafing siaga SAR c. Mengisi jurnal siaga recue, dan melaporkan kepada kepala siaga SAR d. Memantau musibah yang terjadi melalui radio ,televisi, dll. e. Mengecek kesiap siagaan kendaran dan peralatan operasi f. Melaporkan situasi dan kondisi saat siaga kepada Kepala Siaga Harian (Kagahar) g. Melaksanakan arahan-arahan lain yang diberikan pimpinan mengenai siaga SAR

Dari kegiatan tersebut dihasilkan output jurnal siaga SAR . Sedangkan untuk  pemaknaan nilai ANEKA didalam kegiatan ini, diantaranya pada niliai-nilai dasar sebagai berikut : a. Akuntabilitas; Tanggung Jawab

Saya telah melaksanakan siaga SAR dengan konsisten sebagai bukti pertanggung  jawaban saya terhadap jabatan saya agar pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal dan selalu siap siaga 24 jam. b. Nasionalisme; Gotong Royong

Saya telah melaksanakan siaga rescue 24 jam dan bekerja sama dengan petugas siaga komunikasi agar tercapainya siaga SAR yang baik. c. Etika Public; Tanggap

Saya telah siaga 24 jam agar bila terjadi musibah dapat melaksanakan tindak awal operasi SAR dengan cepat dan tanggap dengan tidak menunda-nunda persiapan. d. Komitmen Mutu; Orientasi Mutu

Saya telah mengorbankan waktu dan tenaga saya sebagai bukti wujud pelayanan kepada masyarakat.

24

e. Anti Korupsi; Kejujuran

Saya telah melaporkan hasil siaga SAR sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya pada saat breafiing dengan RESCUER lain dan KAGAHAR ( Kepala Jaga Harian ) ketika akan pergantian siaga SAR. Kegiatan ini juga memberi konstribusi terhadap visi organisasi yaitu Mewujudk an Badan SAR Nasional yang handal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah  NKRI dan misi yang pertama yaitu Menyelenggarakan siaga terus menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan ,  bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efisien, serta aman. Penguatan Nilai - Nilai Organisasi adalah terdapat pada PK.19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai BASARNAS di muat dalam bab. III Pasal 4 point J yaitu berperilaku  jujur, ulet dan bertanggung jawab terhadap tugas kemanusiaan. 2. Memelihara kesemaptaan jasmani / olahraga.

Dalam melaksanakan kegiatan ini adapun tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Meminta pengarahan kepada atasan untuk kegiatan kesemaptaan;  b. Berkumpul di lokasi kesemaptaan dengan tepat waktu dan dengan menggunakan pakaian olahraga; c. Melaksanakan do’a sebelum kegiatan d. Melakukan pemanasan secara menyeluruh kepada setiap pegawai yang akan melakukan kesemaptaan yang meliputi kepala hingga kaki; e.

Pelaksanaan kesemaptaan antara lain lari selama 3 KM, push up 30-50 kali, sit up 3050 kali, pull up 5-10 kali;

f.

Melakukan pendinginan secara menyeluruh kepada setiap pegawai yang telah melaksanakan kesemaptaan yang meliputi kepala hingga kaki ;

g. Melaksanakan doa sesudah kegiatan h.

Melaporkan hasil kesemaptaan dan daftar peserta kapada atasan;

25

Dari kegiatan tersebut dihasilkan output yaitu Absensi kegiatan dan dokumentasi berupa foto.. Sedangkan untuk pemaknaan nilai ANEKA didalam kegiatan ini, diantaranya pada niliai-nilai dasar sebagai berikut : a. Akuntabilitas;  I ntegritas

Saya telah melaksanakan kesemaptaan secara rutin untuk pembinaan fisik, serta untuk  pembinaan kemampuan dan kesiapan saya agar saat melaksanakan tugas operasi  pencarian dan pertolongan mendapatkan hasil yang baik. b. Nasionalisme; Cinta Tanah Air dan

Saya telah mengikuti kegiatan kesemaptaan sebagai bagian dari penanaman sikap cinta tanah air pada diri saya sendiri dan bila jasmani saya baik maka masyarakat bisa percaya akan keterampilan jasmani saya untuk melaksanakan tugas sebagai RESCUER.

c. Etika Publik;  Profesional

Kesamaptaan juga secara tidak langsung akan membentuk karakter saya sebagai bagian dari tim rescue yang handal dan kompeten dalam menunjang pelaksanaan kegiatan SAR. d. Komitmen Mutu;  I novasi 

Saya akan mencari inovasi terkait gerakan-gerakan pada kegiatan kesemaptaan jasmani khususnya gerakan pada saat pemanasan dan pendinginan.

e. Anti Korupsi; Di siplin

Sudah menjadi keharusan untuk tetap menjaga kesehatan mental dan fisik bagi seluruh  personil yang salah satu caranya dengan melaksanakan kegiatan kesamaptaan sesuai yang telah diinstruksikan oleh organisasi yaitu minimal 2 (dua) kali dalam seminggu.

26

Kegiatan ini juga memberi konstribusi terhadap visi organisasi yaitu Mewujudkan Badan SAR Nasional yang handal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah  NKRI dan misi yang ke 4 yaitu Menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik –   sebaiknya. Penguatan Nilai - Nilai Organisasi adalah terdapat pada PK.19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai BASARNAS di muat dalam bab. III Pasal 4 point d yaitu Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. 3. Melakukan Pengecekan Peralatan SAR

Dalam melaksanakan kegiatan ini adapun tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Meminta arahan dari atasan;  b. Berkordinasi dengan Rescuer lain; c. Mengecek kondisi kelayakan peralatan SAR di Gudang; d. Melaporkan data laporan kondisi kelayakan peralatan SAR kepada atasan; e. Mengarsipkan laporan kondisi kelayakan peralatan SAR.

Dari kegiatan tersebut dihasilkan output yaitu dokumentasi berupa file peralatan yang siap digunakan. Sedangkan untuk pemaknaan nilai ANEKA didalam kegiatan ini, diantaranya  pada niliai-nilai dasar sebagai berikut : a. Akuntabilitas;  Kejelasan

Saya akan memastikan kondisi yang ada pada peralatan-peralatan tersebut baik jumlah maupun kondisi agar tercapainya operasi SAR yang Baik. b. Nasionalisme; K epatuhan Terhadap E tika Pr ofesi 

Saya akan memastikan keadaan peralatan tersebut agar pada saat menggunakan peralatan untuk kepentinngan masyarakat tidak ada kesalahan atau musibah tambahan. c. Etika Publik; Teliti 

27

Saya akan mengecek dengan teliti, cermat dan menyeluruh sesuai apa yang ditemui dilapangan berdasarkan pengetahuan yang saya dapat dari berbagai sumber seperti LATDAS SAR, dari atasan, dari senior dan rekan rekan sesama RESCUER. d. Komitmen Mutu; E fektifi tas

Saya akan membersihkan dan meletakkan ketempat semula setelah kami pakai, agar pada saat terjadi operasi SAR respontime bisa lebih cepat. e. Anti Korupsi; Disiplin

Setiap peralatan habis dipakai saya akan mengechek kembali peralatan agar selalu dapat memastikan kondisi peralatan tersebut siap pakai dan aman. Kegiatan ini juga memberi konstribusi terhadap visi organisasi yaitu Mewujudkan Badan SAR Nasional yang handal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah  NKRI dan misi yang ke

5 yaitu Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan

komunikasi dan sistem informasi SAR sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Penguatan Nilai - Nilai Organisasi adalah terdapat pada PK.19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai BASARNAS di muat dalam bab. III Pasal 4 point ke J yaitu  berperilaku jujur, ulet dan bertanggung jawab terhadap tugas kemanusiaan. 4. Mengklasifikasikan peralatan SAR berdasarkan jenis musibah.

Dalam melaksanakan kegiatan ini adapun tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Meminta arahan dari atasan  b. Berkordinasi dengan RESCUER lain. c. Mengeluarkan peralatan yang akan di klasifikasi di gudang. d. Mengklasifikasikan paralatan SAR berdasarkan jenis musibah. e. Meletakkan peralatan yang sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis musibah. Dari kegiatan tersebut dihasilkan output yaitu dokumentasi berupa foto. Sedangkan untuk  pemaknaan nilai ANEKA didalam kegiatan ini, diantaranya pada niliai-nilai dasar sebagai  berikut : 28

a. Akuntabilitas; Transparansi

Saya akan memastikan kondisi peralatan tersebut yang akan saya laporkan kepada atasan guna tercapainya operasi SAR yang baik. b. Nasionalisme; Tanggung Jawab

Saya akan memastikan tempat dari setiap peralatan tersebut sehingga pada saat  persiapaan operasi SAR respontime akan menjadi lebih cepat, tepat dan baik. c. Etika Public; Akurat

Saya akan melakukannya secara rutin sesuai perintah atasan dan saya akan yakin dari apa yang telah saya kerjakan adalah tepat. d. Komitmen mutu;  E fisiensi

Respontime lebih cepat dan waktupun bisa lebih efisien sehingga peluang korban selamat akan lebih besar. e. Anti korupsi; Jujur

Saya akan melaporkan dengan sebenar-benarnya data yang diberikan kepada atasan sesuai dengan kondisi peralatan. Kegiatan ini juga memberi konstribusi terhadap visi organisasi yaitu Mewujudkan Badan SAR Nasional yang handal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah  NKRI dan misi yang ke

5 yaitu Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan

komunikasi dan sistem informasi SAR sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Penguatan Nilai - Nilai Organisasi adalah terdapat pada PK.19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai BASARNAS di muat dalam bab. III Pasal 4 point ke J yaitu  berperilaku jujur, ulet dan bertanggung jawab terhadap tugas kemanusiaan. 5. Melaksanakan

latihan

keterampilan

tekhnik

High

Angle

Rescue

(ascending,discending)

Dalam melaksanakan kegiatan ini adapun tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 29

a. Meminta arahan dari atasan  b. Menentukan tehnik apa yang akan dipelajari/ ditingkatkan. c. Menyiapkan peralatan yang akan dipakai. d. Melaksanakan doa bersama sebelum latihan. e. Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) f.

Melaksanakan latihan sesuai dengan materi dan prosedur yang berlaku

g. Evaluasi kegiatan. h. Melaksanakan doa sesudah latihan. i.

Membereskan alat dan meletakkan ditempat semula.

 j.

Membuat laporann kegiatan berupa dokumen.

Dari kegiatan tersebut dihasilkan output yaitu Absensi kehadiran dan dokumen berupa foto kegiatan. Sedangkan untuk pemaknaan nilai ANEKA didalam kegiatan ini, diantaranya pada niliai-nilai dasar sebagai berikut : a. Akuntabilitas ; K onsistensi 

Saya akan selalu berlatih dan meningkatkan kemampuan saya tentang pelayanan SAR agar pada saat operasi bisa bekerja sesuai prosedur. b. Nasionalisme; Pengabdian

Saya akan selalu memelihara dan meningkatkan kemampuan saya guna masyarakan  percaya akan kemampun saya.

c. Etika Public; Cepat Tanggap

Dengan selalu berlatih dan menambah pengetahuan High Angle Rescue akan memberikan pelayanan SAR yang baik kepada masyarakat dan saya akan cepat tanggap dengan apa yang terjadi lapangan. d. Komitmen Mutu: Standar Mutu Layanan

30

Saya akan berlatih dengan rutin agar saat operasi SAR saya bisa melaksanakan tugas sesuai dengan standar ilmu yang saya terima karena bila tidak sesuai dengan standar b isa membuat korban menjadi lebih parah. e. Anti Korupsi; Kerja Keras

Saya akan melakukan kegian ini dengan sungguh sungguh agar atasan percaya dengan kemampuan saya ketika ada operasi SAR. Kegiatan ini juga memberi konstribusi terhadap visi organisasi yaitu Mewujudkan Badan SAR Nasional yang handal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah  NKRI dan misi yang 3 yaitu Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang, dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan. Penguatan Nilai - Nilai Organisasi adalah terdapat  pada PK.19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai BASARNAS di muat dalam bab. III Pasal 4 point ke d yaitu profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. 6. Melaksanakan latihan tehknik penyelamatan di air/ Water Rescue (tekhnik penyelamatan di air dengan metode pistol grip)

Dalam melaksanakan kegiatan ini adapun tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Meminta arahan dari atasan  b. Menentukan tehnik apa yang akan dipelajari/ ditingkatkan. c. Menyiapkan peralatan yang akan dipakai. d. Melaksanakan doa dan pemanasan bersama sebelum latihan. e. Menentukan lokasi kolam renang yang akan menjadi tempat berlatih. f.

Melaksanakan latihan sesuai dengan materi dan prosedur yang berlaku.

g. Evaluasi kegiatan. h. Melaksanakan doa dan pendinginan sesudah latihan. i.

Membereskan alat dan meletakkan ditempat semula.

 j.

Membuat laporann kegiatan berupa dokumen.

31

Dari kegiatan tersebut dihasilkan output yaitu Absensi kehadiran dan dokumen berupa foto kegiatan. kegiatan. Sedangkan untuk pemaknaan nilai ANEKA didalam kegiatan ini, diantaranya pada niliai-nilai dasar sebagai berikut : a. Akuntabilitas : Berorientasi Pada H asil.

Saya akan menerapkan dari hasil latihan pada saat operasi SAR sehingga saya bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. b. Nasionalisme : Rela Berkorban

Saya akan merelakan waktu, tenaga serta kemampuan saya agar masyarakat bisa lebih  percaya akan kemampuan saya. c. Etika Publik : Profesionalisme

Saya akan berlatih dengan berdasarkan prosedur ilmu Water Rescue dan saya akan  berlatih rutin agar kemampuan saya bisa meninngkat. d. Komitmen Mutu : Orientasi M utu

Melakukan evaluasi dan melaporkan kepada atasan dengan buktik foto/video tahapan kegiatan. e. Anti Korupsi : Kerja Keras

Kerja Keras dan jujur dalam berlatih akan meningkatkan kepercayaan atasan agar atasan tidak ragu bila ingin menerjunkan saya dalam operasi SAR. Kegiatan ini juga memberi konstribusi terhadap visi organisasi yaitu Mewujudkan Badan SAR  Nasional yang handal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI dan misi yang 3 yaitu Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang, dan melakukan perbaikan di segala aspek secara  berkesinambungan. Penguatan Nilai - Nilai Organisasi adalah terdapat pada PK.19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai BASARNAS di muat dalam bab. III Pasal 4 point d yaitu  profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. 7. Melaksanakan latihan Medical First Responder (resusitasi jantung paru)

32

Dalam melaksanakan kegiatan ini adapun tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Meminta arahan dari atasan  b. Menentukan tehnik apa yang akan dipelajari/ ditingkatkan. c. Menyiapkan peralatan yang akan dipakai. d. Melaksanakan doa bersama sebelum latihan. e. Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) f.

Melaksanakan latihan sesuai dengan materi dan prosedur yang berlaku

g. Evaluasi kegiatan. h. Melaksanakan doa sesudah latihan. i.

Membereskan alat dan meletakkan ditempat semula.

 j.

Membuat laporann kegiatan berupa dokumen

Dari kegiatan tersebut dihasilkan output Absensi kegiatan dan dokumentasi berupa foto. Sedangkan untuk pemaknaan nilai ANEKA didalam kegiatan ini, diantaranya pada niliainilai dasar sebagai berikut : a. Akuntabilitas; K onsistensi 

Saya akan berlatih dengan rutin agar bisa memelihara dan meningkatkan kemampua MFR saya. b. Nasionalisme; K ompetensi

Diharapkan dengan diadakan pelatihan yang berkelanjutan bisa menambah wawasan dan skill setiap rescuer c. Etika Publik; Profesional

Dengan selalu berlatih dan menambah pengetahuan MFR akan memberikan pelayanan SAR yang baik kepada masyarakat dan saya akan cepat tanggap dengan apa yang terjadi.

d. Komitmen mutu; komitmen

Saya sadar akan tugas pokok saya sebagai rescuer yaitu siaga, operasi dan latihan. e. Anti Korupsi; Bertanggung jawab

Saya akan bertanggung awab dengan peralatan yang saya pakai pada saat latihan agar atasan tidak kecewa dengan hasil latihan kami. 33

Kegiatan ini juga memberi konstribusi terhadap visi organisasi yaitu Mewujudkan Badan SAR  Nasional yang handal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI dan misi yang 3 yaitu Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang, dan melakukan perbaikan di segala aspek secara  berkesinambungan. Penguatan Nilai - Nilai Organisasi adalah terdapat pada PK.19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai BASARNAS di muat dalam bab. III Pasal 4 point ke d yaitu  profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

H. Jadwal Kegiatan Aktualisasi Jadwal kegiatan terlampir

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

34

Dari pembahasan tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan Diklat Prajabatan Golongan II pola baru ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat dan aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sebagai berikut: 1. Kemampuan berakuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan nilainilai. 2. Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 3. Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 4. Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya. 5. Kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. 6. Kemampuan menjaga sikap dan perilaku disiplin PNS dalam melaksanakan tugas  jabatannya. 7. Kemampuan memahami kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesi.

B. Saran

Untuk mendukung terlaksananya rancangan aktualisasi, peserta diklat dituntut untuk menjiwai tugas sebagai abdi negara dan masyarakat karena ASN berperan sebagai Pelayan Publik serta sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu marilah kita sebagai ASN menjalankan tugas kita dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab, dengan menerapkan nilai-nilai ANEKA didalam diri kita setiap pelaksanaan tugas sebagai ASN yang  beramanah. Demi terlaksananya kegiatan aktualisasai di lapanghan, kiranya perlu partisipasi stakeholder terkait Sehingga kita dapat menjadi pelopor perubahan terhadap kemajuan  bangsa dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

35

DAFTAR PUSTAKA

1.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Aktualisasi: MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II. Jakarta. Lembaga Administrasi  Negara.

2.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Akuntabilitas: MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II. Jakarta. Lembaga Administrasi  Negara.

3.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Nasionalisme: MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II. Jakarta. Lembaga Administrasi  Negara.

4.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Etika Publik: MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II. Jakarta. Lembaga Administrasi  Negara.

5.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Komitmen Mutu: MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II. Jakarta. Lembaga Administrasi  Negara.

6.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Anti Korupsi: MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II. Jakarta. Lembaga Administrasi  Negara.

7.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

8.

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional nomor 09 tahun 2011 tentang Nomenklatur jabatan dan uraian tugas pada Kantor SAR.

9.

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional nomor 19 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai  Negeri dilingkungan Badan SAR Nasional.

36

LAMPIRAN Formulir 1

RANCANGAN AKTUALIASI  NILAI-NILAI DASAR PROFESI ASN

Nama

: Restu Abdila

NIP

: 19960118 201503 1 001

Jabatan

: Rescuer

Angkatan/Tahun

: 12/2015

Instansi

: Badan SAR Nasional

Unit Kerja

: Kantor SAR Kelas A Lampung

Visi dan Misi Organisasi

:

Visi :

“mewujudkan Badan SAR Nasional yang andal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan  jasa SAR di wilayah NKRI”.

Misi : “ Misi Badan SAR Nasional yaitu :

1. Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efesien, serta aman; 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi nasional maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan oprasi pencarian dan pertolongan (SAR), serta melakukan pemasyarakatan SAR untuk memaksimalkan potensi SAR; 3. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara  berkesinambungan;

37

4. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas oprasi pencarian dan  pertolongan dengan sebaik-baiknya; 5. Menyediakan sarana dan prasarana oprasi, peralatan komunikasi dan system informasi SAR sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi;

Nilai Nilai Dasar Basarnas

Sesuai Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor; PK.19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai BASARNAS di muat dalam bab. III Pasal 4, disebutkan Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Basarnas meliputi: a. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;  b.  penghormatan terhadap hak asasi manusia; c. tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; d.  profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; e. integrity  (integritas); mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuhsehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kesamaan, pemikiran,ucapan, dan perilaku disiplin dan taat pada peraturan dalam  bekerja/bertindak; f.

leadership(kepemimpinan); kemampuan dalam memimpin tim secara efektif sehingga tujuan manajemen secara keseluruhan tercapai;

g. innovation (inovasi); kemampuan untuk menghasilkan atau melakukan sesuatu yang  baru yang menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat bagi Basarnas; h. ethics (etika); kemampuan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat,dan perangai yang dinyatakan benar, salah, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut i.

memiliki jiwa penolong dan empati terhadap setiap k ejadian/musibah;

 j.  berperilaku jujur, ulet dan bertanggung jawab terhadap tugas kemanusiaan; k. memiliki kemampuan kerjasama setiap melaksanakan tugas operasi SAR; dan l.

memiliki kemampuan berkoordinasi di dalam dan di luar Basarnas.

38