PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS E-mail
[email protected]
Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) 1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.2.1
a. Jenis-jenis pelayanan yang ada dipuskesmas dipuskesmas diidentifikasi berdasar hasil analisis kebutuhan kebutuhan masyarakat masyarakat akan kesehatan (community (community health analysis). Selanjutnya dalam proses perencanaan puskesmas disepakati jenis-jenis pelayanan yang akan disediakan sesuai dengan prioritas hasil analisis kebutuhan masyarakat, ditetapkan indicator, target dan pentahapan pencapaian, dan program-program program-program kegiatan yang perlu dilakukan. b. SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan. c. Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster. d. Bukti hasil analisis kebutuhan masyarakat akan kesehatan, dan prioritas jenis pelayanan yang perlu disediakan. e. Bukti notulen rapat perencanaan puskesmas. a. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan dalam bentuk Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster, web, dsb. a. Ketentuan metoda dan media untuk menjalin komunikasi Kapus, petugas dengan masyarakat. masyarakat. b. Rekam kegiatan menjalin komunikasi a. Survei kebutuhan dan kepuasan masyarakat/sasaran/pasien thd pelayanan puskesmas. Masyarakat, kader, perwakilan pasien, lintas sector, dan pelanggan yang lain/stakeholders untuk memberi masukan ttg kinerja dan pelayanan puskesmas, b. Instrumen survey, c. Hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakaat yang dikumpulkan melalui kegiatan survei dan/atau kegiatan l ain. a. Penyusunan perencanaan Puskesmas. Analisis kebutuhan masyarakat. b. Pelaksanaan SMD, MMD, Survei, Pertemuan dg masyarakat/lintas sector terkait/sasaran UKM/pasien untuk memperoleh masukan ttg kebutuhan dan kinerja puskesmas. c. RUK dan RPK Puskesmas, apakah dalam penyusunan mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat. d. Hasil analisis kebutuhan masyarakat: yang meliputi analisis kinerja, analisis epidemiologi, analisis thd adanya outbreak, analisis hasil SMD dan MMD, analisis hasil survey pelanggan, dan analisis hasil pertemuan dg masyarakat dan lintas sector. a. Proses penyusunan perencanaan Puskesmas melibakan Kepala Puskesmas, PJ Program/Upaya Puskesmas, pelaksana kegiatan: keselarasan antara rencana kebutuhan dan harapan masyarakat, masyarakat, visi, misi, tupoksi. b. Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi Puskesmas. c. Pada pertemuan perencanaan pimp puskesmas menegaskan bahwa perencanaan harus sesuai dengan paparan visi, misi, tugas pokok, fungsi dan nilai-nilai. a. Upaya untuk memperoleh umpan balik masyarakat: masyarakat: melalui survey kebutuhan dan kepuasan, atau pertemuan mengundang tokoh masyarakat, sasaran program, pasien, kader, kader, lintas sector dan pelanggan lain. b. Bukti-bukti adanya umpan balik masyarakat (survey atau pertemuan)
1.1.2.2
1.1.2.3 1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4 1.1.4.5 1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
a. Proses survey, maupun pertemuan untuk memperoleh masukan dari masyarakat, dan pembahasan dituangkan dalam SOP identifikasi tanggapan masyarakat ttg mutu/kinerja mutu/kinerja pelayanan. b. SOP identifikasi tanggapan masyarakat tentang mutu/kinerja pelayanan. c. Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat. a. Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat. a. Pertemuan Kapus, PJ Program/Upaya Puskesmas, pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan bisa pada tingkat puskesmas atau pada tiap unit pelayanan atau masingmasing UKM. b. Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya. c. Bukti pelaksanaan pertemuan pada tingkat puskesmas maupun unit pelayanan/UKM membahas permasalahan dan proses tindak lanjut (sesuai siklus PDCA) Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya. a. Kepala Puskesmas dan para penanggung jawab UKM/UKP memotivasi anak buah untuk melakukan inovasi. b. Notulen rapat pada waktu kepala puskesmas/penanggung jawab UKM/UKP memberi pengarahan kepada anak buah. a. PJ program, pelaksana melakukan perbaikan dalam mekanisme kerja dan teknologi sebagai hasil inovasi perbaikan. b. Hasil-hasil perbaikan inovatif dapat berupa perubahan dan atau penggunaan tehnologi untuk perbaikan mutu pelayanan. a. Rencana lima tahunan (kalau BLUD: rencana strategi bisnis) RUK Puskesmas (kalau BLUD: Rencana Bisnis Anggaran). Anggaran). b. SPM Kesehatan Kabupaten dan rencana pencapaian SPM Kabupaten yang menjadi dasar penyusunan rencana lima tahunan Puskesmas. a. RPK Puskesmas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan. b. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). a. Lokakarya perencanaan perencanaan puskesmas yang dihadiri oleh lintas sector dan lintas program baik lokakarya penyusunan RUK (biasanya dilakukan pada bulan februari atau maret untuk menyusun RUK tahun mendatang) maupun lokakarya penyusunan RPK (biasanya dilakukan pada awal tahun anggaran). b. Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi Puskesmas. a. RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi berbagai upaya pkm. a. RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas. a. Monitoring kinerja dilakukan antara lain melalui pertemuan (lokakarya) pembahasan kinerja secara periodic dengan indicator yang jelas. Monitoring juga dapat dilakukan dengan cara supervise, maupun menelaah laporan kegiatan (bulanan) untuk tiap-tiap kegiatan UKM maupun UKP oleh penanggung jawab program UKM/UKP dan Kepala Puskesmas. b. Ketentuan tentang mekanisme monitoring agar dimuat dalam kebijakan Kepala Puskesmas. Puskesmas. c. Bukti-bukti pelaksanaan monitoring/supervisi oleh pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab program. a. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja. ki nerja. b. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikatorindikator prioritas dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota. a. Monitoring oleh kepala kepala Puskesmas Puskesmas antara lain dilakukan pada pertemuan lokakarya tingkat puskesmas, sedang monitoring oleh
1.1.5.4
b. a.
b. c. d. 1.2.1.1
a.
1.2.1.2
a. b.
1.2.2.1
a.
b.
1.2.2.2
a.
b. 1.2.3.1
a.
b. 1.2.3.2
a.
1.2.3.3
b. a. b.
1.2.3.4
a.
b. 1.2.3.5
a.
b. 1.2.3.6
a.
1.2.4.1 1.2.4.2
a. a. b.
penanggung jawab dilakukan pada pertemuan-pertemuan pada masing-masing unit kerja (lihat EP 1). Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan tindak lanjutnya. Revisi rencana dilakukan pada saat lokakarya pembahasan hasil monitoring, jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah. Mekanisme (tata cara) untuk melakukan revisi agar dimuat dalam kebijakan kepala puskesmas. Revisi rencana berdasarkan hasil monitoring. Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring. monitoring. Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan Puskesmas. Sosialisasi pelayanan puskesmas kepada Sasaran program, pasien, keluarga pasien: dapat berupa poster, leaflet, brosur, dsb. Bukti-bukti adanya pemberitahuan atau sosialisasi kepada masyarakat /pelanggan. Penyampaian informasi informasi ttg tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas kepada masyarakat, lintas sector, dan lintas program dan pihak terkait: bisa melalui surat, leaflet, brosur, website, dsb. Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas. Meminta masukan kepada masyarakat, lintas sector dan linta program tentang kejelasan dan ketepatan informasi yang disampaikan (dapat dilakukan melalui survey atau pada saat pertemuan). Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sector. Meminta masukan dari masyarakat ttg kemudahan menjangkau puskesmas, baik akses terhadap lokasi puskesmas, pelayanan puskesma, dan petugas puskesmas. Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, dan akses terhadap Puskesmas. Pertemuan sebagai Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi akses, dalam bentuk upaya untuk memberi kemudahan dalam memperoleh pelayanan maupun informasi ttg pelayanan. Bukti tindak lanjut perbaikan akses terhadap Puskesmas. Petugas pelaksana program, pelayanan di Puskesmas melakukan evaluasi ketepatan pelaksanaan pelayanan terhadap jadual. Bukti evaluasi ketepatan pelayanan terhadap jadual dan tindak lanjutnya. Petugas pelaksana program, pelayanan di Puskesmas melakukan Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi akses dalam bentuk perubahan mekanisme kerja atau penggunaan tehnologi. Bukti tindak lanjut dalam bentuk perbaikan mekanisme kerja atau penggunaan tehnologi. SK yang memuat strategi komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan, (misalnya SMS, Hot line center, kotak saran). Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses. Bukti adanya media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi masyarakat/pengguna pelayanan dengan pengelola dan/atau pelaksana. Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas. Proses penyusunan dan kesepakatan jadwal. Bukti upaya menyepakati jadual baik dalam pertemuan maupun pemberiahuan misalnya lewat telpon atau surat menyurat.
1.2.4.3
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.5.4
1.2.5.5
1.2.5.6
1.2.5.7
1.2.5.8
1.2.5.9
1.2.5.10
1.2.5.11
1.2.6.1
a. Pelaksana program dan pelayanan di Puskesmas mengevaluasi kesesuaian Pelaksana program dan pelayanan di Puskesmas dengan jadual. b. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal. a. Mini lokakarya Lintas program, lintas sektor. b. SOP minilokakarya puskesmas untuk koordinasi dan integrasi penyelenggaraan penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan. c. Kerangka acuan minilokakarya puskesmas untuk koordinasi dan integrasi d. penyelenggaraan penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan. Bukti pelaksanaan minilokakarya lintas sector dan lintas program. a. Ketentuan tata naskah dan pendokumentasian dokumen dan rekam kegiatan. b. Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan. a. Kapus dan PJ program melakukan identifikasi, kajian, tindak lanjut masalah-masalah spesifik yang terkait dg penyelenggaraan program dan pelayanan Puskesmas. b. Bukti pelaksanaan kajian masalah dan tindak lanjutnya (bukti pelaksanaan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan siklus PDCA). a. Kapus dan PJ program melakukan identifikasi, kajian, tindak lanjut masalah-masalah potensial yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan program dan pelayanan Puskesmas. b. Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial potensial terjadi dalam penyelenggaran penyelenggaran pelayanan. a. Pelaksana program dan pelayanan monitoring monitoring Pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP. b. SOP monitoring. c. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas, serta tindak lanjutnya. a. Pemberian informasi tentang kegiatan program dan pelayanan Puskesmas. b. Bukti pemberian informasi informasi kepada masyarakat masyarakat kegiatan program dan pelayanan Puskesmas. Hasil evaluasi pemberian i nformasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten. a. Pelaksanaan perbaikan mutu/kinerja yang berkesinambungan (PDCA). b. Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas. a. Kegiatan konsultasi kepada penanggung jawab oleh pelaksana dalam pelaksanaan program dan pelayanan. b. Bukti pelaksanaan konsultasi pelaksana dengan penanggung jawab. a. SOP pelaksanaan minilokakarya dalam upaya koordinasi dalam pelaksanaan program b. Kerangka acuan pelaksanaan minilokakarya dalam upaya koordinasi dalam pelaksanaan program. a. SK tentang kewajiban menjalankan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi manajemen, penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan. b. SOP tentang tertib administrasi (misalnya tertib administrasi surat menyurat, tertib adminstrasi keuangan, tertib adminstrasi kepegawaian, tertib administrasi logistic) ketersediaan. c. SOP tentang penyelenggaraan program. a. Dukungan kepala Puskemas dalam pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan di Puskesmas yang ditunjukkan dalam pemberian motivasi, kesempatan berkonsultasi, dan pemberian arahan pada waktu memberikan arahan pada rapat maupun dalam pelaksanaan kegiatan. a. SOP menerima keluhan dan umpan balik dari masyarakat,
1.2.6.2
1.2.6.3 1.2.6.4 1.3.1.1 1.3.1.2
a.
b. a. a. b. a. a. b.
1.3.1.3
c. d. a.
1.3.1.4
b. a.
b. 1.3.1.5
a.
1.3.2.1
b. c. d. a. b.
1.3.2.2
a.
b. 1.3.2.3
a.
1.3.2.4
a.
1.3.2.5
b. a.
pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan menyampaikan umpan balik. Pertemuan elaksana program dan pelayanan di Puskesmas untuk membahas dan menindak lanjut keluhan atau umpan balik masyarakat. Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik. Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik Pertemuan evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan. Bukti evaluasi thd tindak lanjut l anjut keluhan/umpan keluhan/umpan balik. SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelayanan melakukan penilaian kinerja. Tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk perbaikan atau kegiatan inovasi, Bukti pelaksanaan penilaian kinerja. Bukti pelaksanaan perbaikan berdasarkan evaluasi kinerja. SK tentang indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja, Bukti pengumpulan data indicator kinerja. SK tahapan untuk mencapai target yang ditetapkan yang dituangkan dalam rencana puskesmas rencana lima tahunan maupun rencana tahuna dengan pentahapan yang jelas, Rencana lima tahunan, RUK, dan RPK dengan pentahapan pencapaian indicator kinerja yang jelas. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelayanan melakukan Monitoring dan penilaian kinerja UKM dan UKP. Bukti pelaksanaan monitoring dan penilaian kinerja, Hasil. dan tindak lanjutnya. l anjutnya. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan pelaksana menganalisis hasil penilaian kinerja, Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan pelaksana menganalisis data kinerja dengan melakukan perbandingan data kinerja terhadap standar (kajibanding dengan Puskesmas lain), Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya. Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikian kinerja PDCA. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan pelaksana memanfaatkan hasil penilaian kinerja untuk perencanaan puskesmas, RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja. Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Good luck ...... ...................
