Bab 1

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

Kawasan Pasar Tengah dan Kawasan Permukiman Tradisional sekitar sungai Mahakam merupakan bagian dari Lingkungan Perkotaan Pontianak, dimana kawasan ini memiliki pertumbuhan fisik yang cepat namun berkembang kurang tertib, tidak selaras dan serasi dengan lingkungannya, sehingga kawasan tersebut menjadi tidak produktif. Suatu kawasan yang berkembang dengan pola demikian memerlukan pengaturan lebih khusus terutama dari segi tata bangunan dan lingkungannya. Maka diharapkan melalui upaya penataan dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dapat tercapai kualitas lingkungan yang lebih baik, pemanfaatan lahan sesuai Tata Ruang yang berlaku, tercapainya perwujudan arsitektur lingkungan yang baik. RTBL juga diharapkan dapat melengkapi peraturan daerah tentang tata bangunan dan lingkungan yang telah ada.

PENDAHULUAN

1

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

1.1

Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2007, tentang penyusuan

Kawasan perencanaan RTBL merupakan elemen penting dari Kota Pontianak yang

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dokumen RTBL didefinisikan

memiliki fungsi yang cukup dominan dalam perjalanan perkembangan kota, dimana

sebagai panduan rancang bangun suatu lingkungan/ kawasan yang dimaksudkan

kawasan perencanaan RTBL ini merupakan bagian dari dua kecamatan yaitu

untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta

Kecamatan Pontianak Kota meliputi Keluaran Tengah, Kelurahan Darat Sekip, dan

memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum

Kecamatan Pontianak Selatan meliputi Kelurahan Benua Melayu Laut.

dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasanKota.

Adapun Secara fisik kawasan perencanaan RTBL meliputi koridor selatan sepajang Jl. Tanjung Pura-Jl,. Kom. Yos Sudarso menerus sampai dengan tepian Sungai

Dalam konteks regional, Kota Pontianak merupakan Kota Orde I dalam sistem kota-

Kapuas. Kawasan ini memiliki fungsi yang penting dalam sistem hirarki pelayanan

kota di Provinsi Kalimantan Barat, dengan demikian jangkauan wilayah pelayanan

kota dan memiliki sejarah yang cukup panjang dalam perjalanan perkembangan

Kota Pontianak tidak terbatas pada wilayah Kecamatan Pontianak melainkan sampai

Kota Pontinak, dimana citra kawasan ini telah terbentuk sebagai kawasan

pada wilayah lainnya yang berada dalam lingkup pelayanan Kawasan Metropolitan

perdagangan tertua di Kota Pontianak sejak zaman kolonial, dan menjadi cikal bakal

Pontianak (KMP) yang meliputi Kota Pontianak, Kecamatan Siantan Kabupaten

pusat kota pontianak, adapun kawasan ini dikenal dengan nama Kawasan Pasar

Pontianak dan Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Sungai

Tengah dan Kawasan Permukiman Tradisional Sekitar Sungai Kapuas.

Raya, dan Kuala Mandor di Kabupaten Kubu Raya serta wilayah kabupaten lainnya.

Adapun kawasan ini merupakan gabungan dari karakteristik kawasan baru

Hal ini disebabkan dinamika perkembangan kota sebagai sentra kegiatan regional

berkembang cepat yang tidak terkontrol perkembangannya, kawasan terbangun

dan pertumbuhan jumlah peduduk dan ekonomi yang cepat, Kota Pontianak

yang tidak tertata, kawasan yang memiliki sejarah yang kuat dan perlu dilestarikan,

berkembang menjadi pusat kegiatan regional dan nasional yang berperan penting

dan kawasan rawan bencana karena berada di sempadan Sungai Kapuas. Sehingga

dalam pembangunan, antara lain :

merupakan kawasan yang dapat di RTBL-kan, sesuai dengan Peraturan Menteri

1.

Kota Pontianak sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional (khususnya ASEAN) dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya. Dalam

2.

dan Lingkungan (RTBL).

konstelasinya terhadap wilayah regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan

Dengan karakteristik tersebut diatas, kawasan ini menyimpan permasalahan yang

jasa serta sebagai pintu masuk dan keluar baik barang maupun orang ke

cukup banyak dan potensi pengembangan yang besar. Menurut Hamid Shirvani

wilayah propinsi Kalimantan Barat

dalam bukunya “Urban Design Process”, terdapat 8 (delapan) elemen yang

Kota

Pontianak

berkembang

sebagai

pusat

jasa-jasa

pelayanan

keuangan/bank dengan skala pelayanan nasional atau melayani beberapa provinsi. 3.

Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2007, tentang penyusuan Rencana Tata Bangunan

membentuk sebuah kawasan kota yakni tata guna lahan, tata bangunan, ruang terbuka hijau, parkir dan sirkulasi, jalur pejalan kaki, tata informasi, pendukung aktivitas dan preservasi, berikut adalah uraiannya.

Kota Pontianak berkembang sebagai pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau beberapa provinsi.

4.

Kota Pontianak berkembang sebagai simpul transportasi secara nasional atau untuk beberapa provinsi di sekitarnya.

5.

Kota Pontianak berkembang sebagai pusat jasa pemerintahan untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi di sekitarnya.

6.

Kota Pontianak berkembang sebagai pusat jasa-jasa kemasyarakatan.

PENDAHULUAN

2

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Fungsi Aktivitas dan wisata Sekitar Kawasan perencanaan berada pada kawasan yang strategis dengan fungsi pintu masuk dan keluar barang dan orang ke Kota Pontianak, beberapa fasilitas inlet dan outlet kawasan yang tersedian antara lain : Kelas Jalan Arteri

(Jl.Tanjung

Pura),

Jembatan

penyeberangan

(pelampong), dermaga penyeberangan lokal transportasi sungai dan pelabuhan regional Seng Hie. Kawasan perencanaan berada pada lingkage Sistem Wisata Kota Pontianak, dimana terdapat beberapa lokasi destinasi wisata disekitar kawasan sehingga, berpotensi sebagai pengembangan wisata terpadu. Diantaranya yaitu Keraton Kadariyah, Tugu Khatulistiwa, Mesjid Jami’ dan Kampung Beting, Makam Batu Layang, Kampung Jeruju, Taman Alun Kapuas, dan Kota Siantan. Fungsi kawasan yang strategis tidak didukung oleh kondisi sarana dan prasarana yang memadai, dimana terdapat beberapa masalah penurunan kualitas dermaga, lebar jalan arteri yang berfungsi kurang optimal akibat hambatan samping (aktivitas kawasan perdagangan dan permukiman), kegiatan inlet dan outlet yang mengganggu sirkulasi internal kawasan dan kota, citra kawasan yang menurun akibat Rendahnya

pengendalian

kepadatan

bangunan

berpotensi menimbulkan kawasan kumuh, rute trayek angkutan yang tidak mengalami penambahan dan cenderung hilang akibat banyaknya kendaraan motor sehingga sulit untuk memperoleh angkutan publik untuk menuju ke setiap titik aktivitas wisata, dan benyaknya PKL yang belum tertata.

PENDAHULUAN

3

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Penggunaan Lahan Citra kawasan ini telah terbentuk sebagai kawasan perdagangan tertua di Kota Pontianak yang dikenal dengan nama Pasar Tengah, kawasan ini ada sejak zaman kolonial, atau menjadi cikal bakal Pusat Kota Pontianak. Aktivitas yang ada di kawasan perencanaan telah terklasifikasi dan membentuk cluster - cluster fungsional kegiatan, akan tetapi fungsi ruang – ruang mikro yang ada

disetiap

cluster

memiliki

permasalahan

tata

bangunan, sirkulasi dan tata informasi sehingga perlu ditata. Pada saat ini terdapat hubungan fungsional kegiatan yang tidak baik(tidak co exist) disetiap cluster dan antara cluster yang ada. Setiap cluster fungsional Kegiatan di kawasan ini mempunyai latar belakang yang kuat

untuk

dipertahankan,

di

tata

dan

Kondisi Alun Kapuas yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau Kota Pontianak, pada saat ini berfungsi cukup baik

diperkuat

karakternya, sehingga tercapai citra kawasan yang baik. Kelembagaan kawasan telah terbentuk sesuai dengan fungsi di setiap cluster, misal perkumpulan PKL barang bekas, perkumpulan PKL ikan/ ayam, PKL Barang Bekas, dst. Sehingga potensi revitalisasi kawasan, melalui metoda pembangunan pelembagaan dan partisipatif sangat tinggi. Pada saat ini fungsional kegiatan mengganggu citra kawasan dan fungsi utilitas kota antara lain : (1)

Banguan

heritage

tertutup

oleh

terpal-terpal

pedagang, (2)

Arcade bangunan beralih fungsi jadi parkir,

(3)

Parit sebagai drainase kota tidak berfungsi akibat

Kondisi Kawasan Perdagangan Jl. Sultan Muhammad ketika jam puncak, kawasan ini dipadati truk dengan muatan sembako dan barang bangunan

sampah basah, kaleng dan plastik yang tidak terangkut, (4) Aktivitas bongkar muat mengganggu sirkulasi kawasan) Melihat permasalahan pada kawasan perencanaan maka pendekatan manajemen lahan perlu untuk digunakan, agar tercipta penggunaan lahan dan tata bangunan yang baik. Akan tetapi perubahan status tanah dan bangunan dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi sertifikat hak milik, menjadi kendala dalam upaya penataan melaui pendekatan menejemen lahan. Dengan kondisi ini biaya penataan kawasan akan jadi lebih tinggi dan memerlukan

Kondisi kawasan permukiman yang padat penduduk

pentahapan yang panjang. PENDAHULUAN

4

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Tata Bangunan Kawasan

perencanaan

merupakan

kawasan

yang

bersejarah, di kawasan ini terdapat bangunan – bangunan dengan usia > 50 tahun, diantaranya adalah bangunan perdagangan dengan gaya arsitektural belanda di kawasan

pasar

arsitektural

tengah

melayu

dan

yang

rumah

berusia

dengan

±150

gaya

tahun

di

Kp.Kamboja. Beberapa bangunan di kawasan ini memiliki design arsitektural yang serupa, ciri ini terlihat dari bentuk design balkon, bentuk Fasade bangunan, papan nama toko yang

Kondisi tata bangunan pada koridor jalan tanjungpura

unik. Bangunan ini membentuk cluster sendiri, tepatnya berada di Pasar Tengah. Cluster ini memiliki ciri khas yang cukup unik, dimana kawasan ini memiliki konsep solid dan void yang khas, prinsip bangunan sudut pada beberapa titik persimpangan, konsep step back dan set back

bangunan,

konsep

sky

line

kawasan

yang

berorientasi pada sungai dan konsep aksial pada koridor – koridor tertentu. Usia bangunan yang sudah cukup tua, kualitas struktur bangunan yang buruk dan bangunan yang terbuat dari material kayu menimbulkan permasalahan keamanan bangunan pada beberapa bangunan di kawasan ini. Seiring

dengan

perkembangan

kota,

kawasan

ini

mengalami penurunan kualitas tata bangunan yang cukup signifikan, dimana terdapat ornamen-ornamen bangunan

Kondisi bangunan tua di area pasar tengah, dengan gaya arsitektural yang unik dan ornamen bangunan yang menarik

yang hilang, gaya arsitektural telah banyak di rombak tanpa mempertimbangkan faktor nilai cagar budaya dan sejarah, keserasian konsep antara bangunan, keamanan bangunan. Sehingga bangunan bersejarah kehilangan ciri khasnya. temporer)

Munculnya fungsi PKL (baik bermanen/ pada

ruang

–

ruang

mikro

kawasan,

menimbulkan hilangnya konsep solid & void kawasan.

Kondisi bangunan di sempadan sungai Kapuas, dengan kualitas struktur bangunan yang buruk

PENDAHULUAN

5

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Ruang Terbuka Hijau Warga Kota Pontianak telah akrab dengan ruang terbuka sebagai pusat aktivitas dan wisata (contoh alun kapuas, cafe pinggir jalan dengan aktivitas waktu yang temporal). Kawasan perencanaan terdiri dari empat zona dengan fungsi dominan yang berbeda, diantaranya yaitu zona Sempadan Sungai Kapuas, zona perdagangan, zona ruang terbuka publik kota, dan zona permukiman. Setiap zona memiliki permasalahan dan potensi ruang terbuka hijau yang berbeda, diantaranya : 1)

Zona ruang terbuka publik kota (kawasan alun Kapuas)

Kawasan ini merupakan hasil penataan pemerintah kota yang diperuntukan sebagai taman kota aktif, ruang publik,

Kondisi RTH alun Kapuas yang berpotensi untuk ditata dan ditingkatkan kualitasnya

dan area civic center. Zona ini berpotensi dikembangkan sebagai gerbang masuk kawasan, Landmark kota, dan Node aktivitas warga kota, zona ini nantinya dapat diintegrasikan dengan lingkage sistem kawasan yang menghubungkan node aktivitas di kawasan perencanaan. 2)

Zona permukiman

Terdapat potensi ruang terbuka hijau di kawasan permukiman untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka ekologi dan ruang terbuka utilitas. Dimana kondisi eksisting ruang terbuka hijau di zona permukiman didominasi oleh fungsi makam tradisional dan tanah kosong yang luasnya cukup besar dengan status sengketa sehingga tidak laku dipasaran. 3)

Zona perdagangan

Kondisi ruang terbuka non hijau yang berfungsi sebagai terminal angkutan regional

Tidak terdapat ruang terbuka hijau di zona ini, akan tetapi terdapat ruang terbuka yang diperkeras (RTB) dengan fungsi terminal angkutan regional, fungsi jalur pejalan kaki berupa arcade, fungsi frontage bangunan perdagangan yang sebenarnya dirancang untuk aktif, potensi ruang terbuka mikro (persimpangan, bran gank, dsb) dan fungsi pelabuhan regional. Permasalahan utama zona ini adalah ruang terbuka yang ada digunakan oleh PKL baik permanen/ temporer dan parkir 4)

Zona sempadan sungai

Batas antara fungsional guna lahan terbangun dan fungsi sempadan sungai tidak jelas. Sehingga perkembangan ke arah

sungai

tidak

bangunan-bangunan

dapat di

dikendalikan,

sempadan

munculnya

sungai

dapat

menurunkan kualitas visual ke arah sungai, padahal sungai adalah vocal point kawasan dan landmark Kota

Kondisi ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai tempat pemakaman umum

Pontianak.

PENDAHULUAN

6

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Sirkulasi dan parkir Kawasan perencanaan berada di Area Pusat Kota Pontianak dengan intensitas kegiatan yang tinggi, berada pada jalur perlintasan moda darat regional dan lokal, kawasan dengan lalu lintas yang ramai, zona peralihan moda darat dan moda sungai, dan jalur pejalan kaki yang ramai. Sehingga kawasan ini memiliki permasalahan sirkulasi yang cukup rumit. Kawasan perencanaan merupakan pusat perdagangan skala regional, sehingga pergerakan orang menggunakan kendaraan baik kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat cukup tinggi, hal ini mengakibatkan kebutuhan parkir di kawasan ini cukup tinggi dan memunculkan

Kondisi parkir on street di jalan tanjung pura

permasalahan parkir diantaranya yaitu : 1)

Parkir motor Di Jl. Asahan & Jl. Batang Hari yang intensitas keluar-masuk kendaraannya cukup tinggi, menimbulkan hambatan pergerakan di jalur jalan arteri (Jl. Tanjungpura)

2)

Karena minimnya ruang parkir kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, maka kendaraan terpaksa menggunakan badan jalan dan arcade yang ada disepanjang Jl. Tanjungpura. Sehingga aktivitas parkir kendaraan mengganggu sirklulasi pejalan kaki

3)

Kondisi parkir Di Jl. Sultan Muhamad tidak tertata dan bercampur dengan aktivitas bongkar muat, sehingga

pada

jam

sibuk

(09.00

–

14.00)

menimbulkan kemacetan total. 4)

Kondisi parkir on street di jalan sultan Muhammad menambah macetnya lalu lintas di koridor ini

Parkir perahu sepanjang sempadan Sungai Kapuas yang tidak tertata menimbulkan permasalahan visual dan titik-titik pelabuhan penumpang & barang sirkulasi pengunjung tidak teratur.

Kondisi parkir motor di jalan asahan yang ramai setiap harinya

PENDAHULUAN

7

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Sirkulasi Pejalan Kaki Kondisi sirkulasi pejalan kaki di kawasan perencanaan cukup tinggi, hal ini disebabkan kawasan perencanaan merupakan pusat perdagangan skala regional dan merupakan salah satu destinasi wisata. Permasalahan sirkulasi yang muncul antara lain : 1)

Sirkulasi pejalan kaki tertanggu akibat arcade pada bangunan ruko disepanjang Jl. Tanjung pura, arcade pada bangunan ruko pada area pasar tengah, dan arcade pada bangunan ruko disekitar Jl. Indra Giri (Parit Besar) digunakan untuk parkir motor

2)

Jalur pejalan kaki pada arcade pada bangunan ruko tidak rata, sehingga tidak ramah terhadap pejalan

Kondisi jalur pejalan kaki di sepanjang ruko pertokoan di jalan tanjung pura, yang permukaannya tidak rata sehingga berbahaya bagi pejalan

kaki 3)

Pejalan kaki tidak aman ketika malam hari karena gelap dan rawan kriminalitas

4)

Pejalan kaki di area pasar tengah berdesak-desakan karena koridor yang sempit dan penuh PKL, beberapa koridor jalan di kawasan ini becek dan tidak nyaman

5)

Terdapat jalur pejalan kaki Di Sepanjang Sempadan Sungai Kapuas dari Kp.kamboja hingga Pelabuhan Seng Hie, akan tetapi jalur pejalan kaki terputus dan tidak ada lanjutanya.

6)

Terjadi persinggungan antara jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki, sehingga jalur pejalan kaki tidak aman

Kondisi jalur pejalan kaki di sepanjang ruko pertokoan di jalan tanjung pura, terhambat oleh parkir kendaraan

Dari beberapa permasalahan diatas, terdapat juga potensi pengembangan jalur pejalan kaki di kawasan perencanaan

yaitu

arcade

pada

bangunan

ruko

disepanjang Jl. Tanjung pura, arcade pada bangunan ruko pada area pasar tengah, dan arcade pada bangunan ruko disekitar Jl. Indra Giri (Parit Besar) yang bila difungsikan akan sangat menarik dan nyaman.

Kondisi jalur pejalan kaki di alun Kapuas dalam kondisi baik

PENDAHULUAN

8

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Tata Informasi Kawasan bersejarah

perencanaan dengan

merupakan

usia

>50

kawasan

tahun,

yang

bangunan

perdagangan dengan gaya arsitektural belanda dan rumah dengan gaya arsitektural melayu banyak ditemui dikawasan ini. Keunikan

dari

kawasan

ini

terlihat

dari

beberapa

bangunan arsitektural belanda dengan bentuk design balkon, bentuk Fasade bangunan, dan papan nama toko yang berbeda. Akan tetapi tidak sedikit papan nama toko yang menjadi ciri khas bangunan heritage hilang, hal ini menjadi karakter yang dapat diperkuat. Masalah tata informasi muncul dari papan-papan reklame

Kondisi papan reklame yang tidak tertata, sehingga menyebabkan visual koridor buruk

baru yang ukurannya tidak beraturan, sehingga terkadang sulit dikenali dan terkadang menghalangi visual bangunan heritage yang unik Minim rambu-rambu penunjuk arah dan lalu lintas, sehingga sirkulasi kendaraan bermotor tidak teratur.

Kondisi papan nama toko baru menghalangi ornamen bangunan heritage

Kondisi papan nama toko yang cukup tua usianya

PENDAHULUAN

9

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Utilitas dan Fasilitas Kondisi utilitas dan fasilitas kawasan perencanaan dapat dikatakan cukup bermasalah, dari tiga zona yang ada yaitu zona perdagangan (Area Pasar Tengah), zona ruang terbuka publik kota(Alun Kapuas), dan zona permukiman. Banyak ditemui utilitas dan fasilitas yang tidak memadai antara lain : 1)

Terdapat utilitas kota yang vital yaitu parit / drainase sekunder

yang

tidak

berfungsi

dan

perlu

dinormalisasi 2)

Terdapat drainase-drainase tersier eksisting yang telah mati, tersumbat dan rusak

3)

Tidak terdapatnya bin sampah yang cukup dan kawasan tidak memiliki TPS yang higienis, banyak Lokasi TPS sementara yang tidak sesuai

4)

Ritasi

truk

sampah

yang

ada,

tidak

dapat

mengangkut seluruh sampah di kawasan setiap harinya, sehingga sampah menumpuk di lokasi TPS sementara dan menyebabkan bau yang tidak sedap 5)

Kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang tidak memadai sehingga koridor gelap saat malam hari, dan rawan kriminalitas.

6)

Fasilitas –fasilitas umum di area Pasar Tengah seperti

kantor

jembatan

polisi,

pos

penyeberangan

keamanan, umum

shelter,

(JPU)

tidak

memadai. Akan tetapi kelembagaan pengelolaan sampah yang baik di

kawasan

perencanaan

dan

dedikasi

petugas

kebersihan yang tinggi, menjadikan kawasan selalu rapih dan bersih setiap harinya.

PENDAHULUAN

10

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

1.2

Maksud & Tujuan

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2007, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) didefinisikan sebagai panduan rancang bangun suatu lingkungan/ kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan. Maksud Sebagai dokumen panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan dari suatu kawasan tertentu baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tujuan Sebagai dokumen pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi: 1)

Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan;

2)

Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik;

3)

Perwujudan pelindungan lingkungan, serta;

4)

Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

Manfaat 1)

Mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini;

2)

Mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

3)

Melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung;

4)

Mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan;

5)

Mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan;

6)

Menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/ kawasan yang berkelanjutan;

7)

Menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pascapelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

Legalisasi Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana teknik ruang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagai penjabaran Rencana Detail tata Ruang Kawasan Perkotaan. Dalam hal terjadi perubahan fungsi lingkungan sebagai akibat dari dinamika perkembangan perkotaan yang cukup tinggi, maka Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten.

PENDAHULUAN

11

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

1.3

Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan didasarkan pada: 1.

UURI No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

2.

UURI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

3.

UURI No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

4.

UURI No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;

5.

UURI No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

8.

Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

9.

Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan.

10. SNI 03-1733-2004 tentang Perumahan di Perkotaan.

Tata

Cara

tentang

Perencanaan

Pedoman

Lingkungan

11. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah setempat. 12. Peraturan daerah tentang bangunan gedung.

PENDAHULUAN

12

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

1.4

Ruang Lingkup

Sesuia

dengan

kompleksitas

permasalahan

yang

dihadapi, ruang lingkup materi dalam penyusunan RTBL Kota Pontianak diarahkan pada muatan –muatan sebagai berikut : 1)

Rencana aksi/ kegiatan komunitas (communityaction plan/CAP),

2)

Rencana penataan lingkungan (neighbourhooddevelopment plan/NDP),

3)

Panduan

rancang

kota

(urban-design

guidelines/UDGL). Adapun

seluruh

rencana,

rancangan,

aturan,

dan

mekanisme dalam penyusunan Dokumen RTBL harus merujuk pada pranata pembangunan yang lebih tinggi, baik pada lingkup kawasan, kota, maupun wilayah. Kedudukan RTBL dalam pengendalian bangunan gedung dan lingkungan

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Wilayah perencanaan RTBL Pontianak ini merupakan bagian dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak Kota Sekip,

meliputi

Keluaran

Tengah,

Kelurahan

Darat

dan Kecamatan Pontianak Selatan meliputi

Kelurahan Benua Melayu Laut. Adapun Secara fisik kawasan perencanaan RTBL meliputi koridor selatan sepajang Jl. Tanjung Pura-Jl,. Kom. Yos Sudarso menerus sampai dengan tepian Sungai Kapuas. Dengan Luas ... Ha

PENDAHULUAN

13

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

1.4.2 Ruang Lingkup Materi Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 27 ayat (2), struktur dan sistematika dokumen RTBL sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.12. Dalam hal ini, penyusunan dokumen RTBL terdiri atas 3 (tiga ) tahapan utama, yaitu: 1.

Tahap Analisis Kawasan Perencanaan

2.

Tahap Perumusan dan Pengembangan Perancangan

3.

Tahap Pengembangan Dukungan Pelaksanaan

PENDAHULUAN

14

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Tahap Analisis Kawasan Perencanaan (Program Bangunan dan Lingkungan) Komponen Analisis a. sosial-kependudukan b. prospek pertumbuhan ekonomi c. daya dukung fisik & lingkungan d. aspek legal konsolidasi lahan e. daya dukung prasarana dan fasilitas lingkungan f.

kajian aspek historis kawasan

Program bangunan dan lingkungan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu, yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru. Penyusunan program bangunan dan lingkungan dilakukan melalui analisis kawasan dan wilayah perencanaan termasuk mengenai pengendalian dampak lingkungan, dan analisis pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat, yang menghasilkan konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan.

PENDAHULUAN

15

PENYUSUNAN

Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan Merupakan

proses

untuk

mengidentifikasi,

Sedangkan menganalisis,

memetakan

dan

mengapresiasi konteks lingkungan dan nilai lokal dari kawasan perencanaan dan

masyarakat (community-based development) antara lain adalah: a.

wilayah sekitarnya.

yang terkena dampak perencanaan.

Mendapatkan gambaran kemampuan daya dukung fisik dan lingkungan serta

b.

Mendapatkan kerangka acuan perancangan kawasan yang memuat rencana

Sesuai dengan aspirasi publik Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan kondisi yang ada di masyarakat.

kegiatan sosial ekonomi dan kependudukan yang tengah berlangsung. b.

Berdasarkan kesepakatan dan hasil kerjasama Kesepakatan yang dicapai adalah hasil dialog dan negosiasi berbagai pihak yang terlibat atau pun pihak

Tahapan analisis ini memiliki manfaat sebagai berikut: a.

prinsip

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK utama yang digunakan Pembangunan berbasis peran

c.

pengembangan program bangunan dan lingkungan, serta dapat mengangkat

Kejelasan tanggung jawab i.

nilai kearifan dan karakter khas lokal sesuai dengan spirit dan konteks kawasan

Adanya sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan yang transparan dan terbuka bagi publik.

perencanaan.

ii.

Terbuka kemungkinan untuk mengajukan keberatan dan gugatan melalui

Hasil analisis kawasan dan wilayah perencanaan mencakup indikasi program

instansi yang berwenang menangani gugatan kepada pemilik, pengelola,

bangunan dan lingkungan yang dapat dikembangkan pada kawasan

dan/atau pengguna atas penyelenggaraan bangunan gedung dan

perencanaan, termasuk pertimbangan dan rekomendasi tentang indikasi

lingkungannya.

potensi kegiatan pembangunan kawasan/lingkungan yang memiliki dampak besar dan penting serta yang memerlukan penyusunan AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.

Kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. Setiap anggota masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders), terutama

yang

akan

terkena

dampak

langsung

dari

suatu

kegiatan

pembangunan, memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berkiprah. Analisis Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat Pembangunan berbasis peran masyarakat (community-based development) adalah pembangunan dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat diberikan kesempatan aktif beraspirasi dan berkontribusi untuk merumuskan program-program bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Proses penyusunan Dokumen RTBL harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan. Tahapan analisis ini memiliki manfaat sebagai berikut: a.

Memupuk pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak, kewajiban, dan peranannya di dalam proses pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab yang kuat terhadap hasil-hasilnya.

b.

Meminimalkan konflik,

sehingga mempercepat proses kegiatan secara

keseluruhan, serta terbangunnya suatu ikatan di masyarakat. c.

Efisiensi dan efektivitas. Keputusan yang diambil akan bersifat efisien dan efektif jika sesuai dengan kondisi yang ada, baik kebutuhan, keinginan, maupun sumber daya di masyarakat.

d.

Memberdayakan masyarakat setempat, terutama dalam hal membentuk dan membangun kepercayaan diri, kemampuan bermasyarakat dan bekerja sama.

PENDAHULUAN

16

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan

Rencana Umum

Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan, yang merupakan hasil

Rencana Umum merupakan ketentuan-ketentuan rancangan tata bangunan dan

tahapan analisis program bangunan dan lingkungan, memuat gambaran dasar

lingkungan

penataan pada lahan perencanaan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan

perencanaan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan. Rencana

penjabaran gagasan desain secara lebih detail dari tiap elemen desain. Perumusan

Umum ini bermanfaat untuk:

Konsep Dasar Perancangan Bangunan dan Lingkungan ini memiliki manfaat sebagai berikut: a.

Mengarahkan penyusunan visi dan karakter perancangan.

b.

Mengendalikan suatu intervensi desain lingkungan sehingga berdampak baik,

c.

bersifat

umum

dalam

mewujudkan

lingkungan/

kawasan

Memberi arahan lugas dan sistematis bagi implementasi ketentuan dasar dari perancangan tata bangunan dan lingkungan.

b.

Memberi gambaran simulasi bangunan secara keruangan (3dimensional)

terarah dan terukur terhadap suatu kawasan yang direncanakan.

sebagai model penerapan seluruh arahan materi pokok rencana tata bangunan

Mengintegrasikan desain elemen-elemen kota yang berpengaruh pada suatu

dan lingkungan.

perencanaan kawasan. d.

a.

yang

c.

Mengarahkan indikasi program dan desain penataan yang tepat pada tiap

sub-bagian kawasan yang direncanaka

Memudahkan pengembangan desain sesuai dengan visi dan arahan karakter lingkungan yang telah ditetapkan.

d.

Memudahkan pengelolaan, pengendalian pelaksanaan dan pengoperasian

Tahap Perumusan dan Pengembangan Perancangan (Rencana Umum Dan Panduan

kawasan sesuai dengan visi dan arahan karakter lingkungan yang telah

Rancangan)

ditetapkan.

Rencana Umum dan Panduan Rancangan merupakan ketentuan-ketentuan tata

e.

pada suatu kawasan yang direncanakan.

bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana

Mencapai intervensi desain kawasan yang berdampak baik, terarah dan terukur

f.

Mencapai integrasi elemen-elemen desain yang berpengaruh pada suatu perancangan kawasan.

lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau. Panduan Rancangan bersifat melengkapi dan menjelaskan secara lebih rinci rencana umum yang telahditetapkan sebelumnya, meliputi ketentuan dasar implementasi rancangan dan prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan.

ATURAN SELUBUNG BANGUNAN 3 DIMENSI

PENDAHULUAN

17

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

ATURAN INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN KOMPONEN PENATAAN  KDB  KLB

  

KDH KTB TDR

ATURAN TATA BANGUNAN

ATURAN SISTEM SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG

KOMPONEN PENATAAN  pengaturan blok lingkungan  pengaturan kaveling  pengaturan bangunan  pengaturan ketinggian & elevasi lantaibangunan

KOMPONEN PENATAAN  jaringan jalan & pergerakan  sirkulasi kendaraan umum  sirkulasi kendaraan pribadi  sirkulasi kendaraan umum informal setempat  pergerakan transit  parkir  jalur servis lingkungan  sirkulasi pejalan kaki & sepeda  jalur penghubung terpadu

PENDAHULUAN

18

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

ATURAN SISTEM RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU KOMPONEN PENATAAN  ruang terbuka umum  ruang terbuka pribadi  ruang terbuka pribadi untuk umum

  

pepohonan & tata hijau bentang alam jalur hijau

ATURAN TATA KUALITAS LINGKUNGAN KOMPONEN PENATAAN   

konsep identitas lingkungan konsep orientasi lingkungan wajah jalan

ATURAN SISTEM PRASARANA DAN UTILITAS KOMPONEN PENATAAN  jaringan air bersih  jaringan air limbah & air kotor  jaringan drainase  jaringan persampahan  jaringan listrik  jaringan telepon  jaringan pengamanan kebakaran  jaringan jalur evakuasi

PENDAHULUAN

19

PENYUSUNAN

PANDUAN RANCANGAN SIMULASI RANCANGAN TIGA DIMENSI

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

ATURAN DASAR 1 Aturan wajib 2 Aturan anjuran utama 3 Aturan anjuran

PENDAHULUAN

20

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Tahap Pengembangan Dukungan Pelaksanaan (Rencana Investasi) Rencana Investasi Rencana investasi disusun berdasarkan dokumen RTBL yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi

Pola Kerja Sama Operasional Investasi diatur sebagai berikut: 1

investasi antara lain dapat berbentuk: Build Operate and Transfer (BOT), Build

dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan. Rencana ini merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. Rencana ini menjadi alat mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku kepentingan dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu sistem wilayah yang disepakati bersama, sehingga dapat

Kesepakatan bentuk Kerja Sama Operasional (KSO) yang menyangkut pola Own Operate and Transfer (BOOT), dan Build Own and Operate (BOO).

2

Pada prinsipnya pola Kerja Sama Operasional ini dapat dilakukan oleh 3 (tiga) pihak, yaitu pemerintah, swasta dan/atau masyarakat (penghuni kawasan).

3

Pemilihan alternatif pola KSO dengan mempertimbangkan beberapa aspek kesepakatan kontrak dengan pemangku kepentingan, sebagai berikut: a.

memberikan keuntungan yang disesuaikan dengan risiko kepada para

tercapai kerja sama untuk mengurangi berbagai konflik kepentingan dalam investasi/ pembiayaan. Rencana investasi juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan prasarana/sarana dari suatu lingkungan/kawasan. 1.

Aspek-aspek Perencanaan

a.

Program bersifat jangka menengah, minimal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun,

investor. b. c.

Meliputi investasi pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah/pusat

d.

e.

Menuntun para pemangku kepentingan dalam memperoleh justifikasi kelayakan ekonomi dan usulan perencanaan lingkungan dengan memisahkan jenis paket

kredit

pembiayaan,

risiko

Fasilitas akan ditransfer (diserahkan) kepada pemerintah—dan sebagai secara jelas bagaimana proses pengalihan pemilikan dilakukan dan keharusan

pihak

swasta

untuk

menyiapkan

fasilitas

yang

akan

diserahterimakan. Sektor pemerintah harus menyiapkan unit kelembagaan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. termasuk menjelaskan langkah, pelaku, dan perhitungan teknisnya.

risiko

milik pemerintah—pada akhir periode kontrak. Kontrak harus menyebutkan

Menjelaskan pola-pola penggalangan pendanaan, kegiatan yang perlu

Menjelaskan tata cara penyiapan dan penyepakatan investasi dan pembiayaan,

lingkungan,

dukungan pemerintah.

dilakukan khususnya oleh Pemda setempat, sekaligus saran/alternatif waktu d.

pengembangan

operasional, risiko politik, dan risiko keadaan pasar, serta pertimbangan

(dari berbagai sektor), dunia usaha/swasta, dan masyarakat. c.

Jaminan kerja sama berkaitan dengan minimalisasi risiko pembangunan, risiko

tolok ukur/kuantitas pekerjaan, besaran rencana pembiayaan, perkiraan waktu b.

Permintaan akan layanan dijamin oleh otoritas pemerintah (badan yang mengontrak).

serta mengindikasikan investasi untuk berbagai macam kegiatan, yang meliputi: pelaksanaan dan kesepakatan sumber pendanaannya.

Jangka waktu kontrak harus cukup untuk pengembalian hutang dan

untuk menangani pemindahtanganan ini. e.

Di saat pengakhiran kontrak, sering kali terdapat penyediaan layanan untuk dilanjutkan. Hal ini dapat dilaksanakan untuk memastikan terjadinya transisi yang mulus dalam manajemen.

berjenis cost recovery, noncost recovery, dan pelayanan publik. 2.

Strategi perencanaan investasi dengan skenario sebagai berikut:

a.

Langkah I : Penetapan paket kegiatan pada tiap jangka waktu pentahapan dan penyiapan rincian sumber pembiayaan.

b.

Langkah II : Perencanaan pembiayaan meliputi perhitungan prospek ekonomi, besaran investasi yang dibutuhkan, keuntungan setiap paket dan perhitungan investasi publik.

c.

Langkah III : Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk masing-masing pelaku pembangunan.

d.

Langkah IV : Penyiapan detail investasi tahunan sebagai pengendalian selama pelaksanaan.

PENDAHULUAN

21

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK Ketentuan Pengendalian Rencana Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses penyusunan RTBL

Pedoman Pengendalian Pelaksanaan

yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun secara tidak

Pedoman pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan

langsung melalui pihak yang dianggap dapat mewakili (misalnya Dewan Kelurahan,

pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan

Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM dan Forum Rembug Desa).

dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas

Ketentuan Pengendalian Rencana menjadi alat mobilisasi peran masingmasing

meningkat berkelanjutan. Pedoman pengendalian pelaksanaan diharapkan dapat:

pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL

a.

Menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;

sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan

b.

Menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;

berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat

c.

Menghindari fenomena lahan tidur atau bangunan terbengkalai sebagai akibat

keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. Ketentuan Pengendalian Rencana ditujukan untuk: a.

b.

investasi yang ditanamkan tidak berjalan semestinya; d.

Mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan

Menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa pascakonstruksi.

kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan

Aspek-aspek Pengendalian terdiri dari:

suatu kawasan.

a.

Penetapan alat-alat dan prosedur pengendalian pelaksanaan, seperti dalam

Mengatur pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan

mekanisme perizinan IMB, review tim ahli bangunan gedung (TABG), dan

RTBL pada tahap pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan.

penerapan insentif/disinsentif;

Aspek-aspek Pengendalian Rencana adalah sebagai berikut:

b.

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan materi teknis dokumen RTBL;

a.

c.

Evaluasi pelaksanaan peran para pemangku kepentingan sesuai kesepakatan

b.

Ketentuan administratif untuk mengendalikan pelaksanaan seluruh rencana dan program serta kelembagaan yang diperlukan pemerintah daerah agar materi

dalam penataan bangunan dan lingkungan, baik pemerintah daerah, dunia

RTBL terlaksana secara efektif

usaha, masyarakat, maupun Pemerintah;

Arahan yang bersifat mengantisipasi terjadinya perubahan pada tahap

d.

pelaksanaan, tetapi masih dapat memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lahan, kapasitas prasarana lingkungan binaan, masih sejalan dengan

kegiatan pembangunan di lokasi penataan; e.

rencana dan program penataan kota, serta masih dapat menampung aspirasi masyarakat.

Pengawasan teknis atas pelaksanaan sistem perizinan dan pelaksanaan Penerapan mekanisme sanksi dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kriteria dan Pertimbangan Pengendalian:

Sedangkan strategi pengendaliannya diatur sebagai berikut:

a.

Memperhatikan kepentingan publik;

a.

b.

Mempertimbangkan keragaman pemangku kepentingan yang dapat memiliki

Strategi pengendalian rencana diatur dengan Rencana Kelembagaan, yang mencantumkan organisasi pelaksana, SDM yang terlibat, dan aturan tata laksana kelembagaannya.

b.

kepentingan berbeda; c.

Mempertimbangkan pendayagunaan SDM dan sumber daya alam (ekonomi,

Untuk pengelolaan pelaksanaan RTBL dapat disiapkan suatu organisasi

sosial budaya, dan lingkungan) lokal, seperti masyarakat setempat beserta

pelaksana tersendiri, dengan menggambarkan pola koordinasi, alur dan pola

kegiatan sosial-budayanya.

pertanggungjawaban, serta proses lainnya. Arahan Pengendalian Rencana 1

Penetapan rencana dan indikasi program pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan, termasuk kesepakatan wewenang dan kelembagaan.

2

Penetapan paket kegiatan pelaksanaan dan pengendalian jangka menengah.

3

Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk setiap pemangku kepentingan.

4

Identifikasi dan penyesuaian aspek fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kepentingan dan tanggung jawab para pemangku kepentingan.

Penetapan persyaratan teknis masing-masing aspek (fisik, sosial dan ekonomi), perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian di lapangan.

PENDAHULUAN

22

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

Tabel 1.1 Jadwal Penyelenggaraan Kegiatan

1.5

Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan RTBL

Pekerjaan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) ini berlangsung pada 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) pada tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan RTBL Pontianak yang dilakukan oleh konsultan (lihat Tabel 1.1):

PENDAHULUAN

23

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

1.6

Gambaran dan Rekap Progress Kegiatan Konsultan

Dalam kegiatan RTBL ini, progress kegiatan yang dilakukan oleh konsultan sudah

Adapun kegiatan-kegiatan diluar yang tertera pada jadwal

sampai tahap penyusunan Rencana Tata Bangunan & Tata Lingkungan, berikut

kegiatan yang telah dilakukan diantaranya yaitu;

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Konsultan (lihat Tabel 1.2): a.

Survey awal Kawasan yang dilakukan pada tanggal 2 Juni - 3 Juni 2012 sebagai peninjauan perencanaan penataan

Tabel 1.2 Progress Kegiatan Konsultan

kawasan RTBL; b.

Audiensi dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penduduk di lokasi kawasan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2012, untuk menjaring aspirasi awal mengenai penataan kawasan RTBL yang diharapkan. Pada kesempatan tersebut, audiensi dihadiri pula oleh Asosiasi Pedagang Indonesia (API) sebagai mediator komunitas PKL di sekitar kawasan penataan RTBL;

c.

Ausiensi dengan Walikota Pontianak (Bapak Sutarmidji, SH, M.Hum) pada tanggal 26 Juni 2012. Dalam kesempatan tersebut, kegiatan audiensi ini hadiri oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Cipta Karya (Bapak Ir. Ismail), Kepala Bidang Cipta Karya (Bapak Hendra Bachtiar, ST, MT), dan Tim Konsultan RTBL Pontianak;

d.

Wawancara dengan tokoh Tionghwa (Bapak Asali dan Bapak Karel), para ketua RT yang berada dikawasan penataan kawasan, ketua BKM Kelurahan Benua Melayu Laut & BKM Kelurahan Darat Sekip serta tokoh masyarakat lainnya untuk mengidentifikasi permasalahan kawasan

dan

aspirasi

masyarakat.

Kegiatan

ini

dilaksanakan pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012; e.

Survey teknis lokasi dan aktivitas serta stake out hasil digitasi peta kawasan yang dilakukan pada tanggal 7 Juli – 11 Juli 2012;

f.

Pra

FGD-1

sebagai

pendekatan

awal

untuk

penyelenggaraan FGD-1 yang dilakukan dari tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal .... g.

FGD-1 yang dilakukan pada tanggal .. September 2012 sebagai media untuk menjaring aspirasi masyarakat dan PKL di kawasan penataan RTBL.

i.

Secara keseluruhan, progress kegiatan yang telah dilakukan oleh tim konsultan sudah pada tahap pelaporan Laporan

Antara

dan

sedang

melakukan

kegiatan

perumusan dokumen Detail Engineering Design (DED).

PENDAHULUAN

24

PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK

1.7

Sistematika Pelaporan

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 5 ANALISIS MESO KOTA

Bab yang berisikan tentang latar belakang serta

Bab ini berisikan mengenai identifikasi mengenai

maksud dan tujuan pekerjaan, ruang lingkup dan

kondisi eksisting Kota Pontianak, diantaranya profil

jadwal penyelenggaraan kegiatan, gambaran dan

kependudukan, sosial dan budaya, penggunaan

rekap progress kegiatan konsultan dan sistematika

lahan, aksesibilitas, pusat-pusat kegiatan, heritage,

pelaporan Laporan Antara.

dan intensitas kepadatan blok kawasan.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KOTA

BAB 6 ANALISIS MIKRO KOTA

Bab yang memuat gambaran serta kondisi wilayah

Bab ini berisikan identifikasi mengenai kondisi

kota pontianak, termasuk dari sektor ekonomi dan

eksisting kawasan RTBL, termasuk diantaranya

kependudukan; dalam bab ini juga berisikan visi, misi

identifikasi mengenai kondisi geografis,

dan issu pembangunan kota pontianak yang

kependudukan, perekonomian, budaya, aktivitas

terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

keseharian masyarakat, RTH, tata bangunan,

Pontianak; dan gambaran komitmen sharing

sirkulasi, identifikasi status kepemilikan lahan

stakeholder terhadap kerjasama pengembangan

dikawasan RTBL dan prosedur legalisasi RTBL

kawasan RTBL.

dengan pemerintah kota setempat.

BAB 3 ANALISIS STAKEHOLDER & ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN

BAB 7 KONSEP AWASL PENGEMBANGAN KAWASAN *BERDASARKAN PERMEN PU 06/2007

Bab yang berisikan mengenai gambaran umum stakeholder, serta analisis kondisi, aspirasi dan potensi peran stakeholder dalam pengembangan

Bab yang berisikan mengenai arahan konsep pengembangan kawasan berdasaran Permen PU No. 16 Tahun 2007 dan contoh kasus pengembangan RTBL di kawasan lain.

kawasan. . BAB 4 ANALISIS MAKRO KOTA Bab ini berisikan identifikasi peran dan fungsi kota pontianak, pusat-pusat kegiatan kota, sistem pergerakan di kota pontianak serta overview kebijakan yang terkait dengan kawasan RTBL.

PENDAHULUAN

25