Bab 10 Analisis Standar Biaya

KONSEP DASAR ANALISA STANDAR BELANJA & STANDAR BIAYA

ASB ANALISA STANDAR BELANJA

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA APBN Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, STANDAR BIAYA, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan” (mengacu pada Pasal 7 ayat (2) PP No.21/2004)

APBD Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, ANALISIS STANDAR BELANJA, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (mengacu pada Pasal 39 ayat (2) PP No.58/2005)

ANGGARAN BERDASARKAN PRESTASI KINERJA capaian kinerja

indikator kinerja Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kinerja dilakukan berdasarkan

analisis standar belanja

standar satuan harga

standar pelayanan minimal

Pengertian  CAPAIAN KINERJA adalah ukuran prestasi kerja yang akan

dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.  INDIKATOR KINERJA adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.  ANALISIS STANDAR BELANJA adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.  STANDAR SATUAN HARGA adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.  STANDAR PELAYANAN MINIMAL adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pengertian Analisis Standar Belanja (ASB)

 Penjelasan PP 58/2005 Pasal 39 ayat (2)

 Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian

kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.  ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan

sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.  ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran

ANGGARAN BERBASIS KINERJA indikator kinerja

Program/ Kegiatan

capaian kinerja Kuantitas?

Output Kemampuan Anggaran analisis standar belanja standar satuan harga

Input

Outcome Kualitas?

LATAR BELAKANG  Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah

yang semakin ekonomis. efisien. efektif. akuntabel. dan transparan.  Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis. antar program dan antar SKPD. yg disebabkan oleh:     

Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan; Perbedaan output kegiatan; Perbedaan lama waktu pelaksanaan; Perbedaan kebutuhan sumberdaya; Beragamnya perlakuan objek/rincian objek/item belanja;

 Terjadinya pemborosan anggaran; 8

BEBARAPA PERMASALAHAN DALAM PENGANGARAN 1.

Banyaknya Program & Kegiatan dalam Permendagri No 13 / 2006

2.

TIDAK JELASNYA DEFINISI KEGIATAN AKIBATKAN BERAGAMNYA PEMAHAMAN DARI SKPD TERHADAP SUATU KEGIATAN   

Ketidaktepatan dalam menggunakan rekening belanja Perbedaaan memahami definisi kegiatan yang mirip : Keragaman dalam penggunaan Rekening Belanja

2. TIDAK STANDAR / BERAGAMNYA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA 3. BANYAKNYA REKENING BELANJA TAMBAHAN PER KEGIATAN 4. OUTPUT KEGIATAN YANG TIDAK TERUKUR DAN SANGAT BERAGAM

BANYAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

01

03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

01

04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

01

05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

01

14

Penyediaan peralatan rumah tangga

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

01

16

Penyediaan bahan logistik kantor

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

01

18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

01

19

Dst…………………..

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

02

25

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

02

27

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

02

29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

02

30

Pemeliharaan rutin/berkala ……………….

02

39

dst………….

02

01

Pembangunan rumah jabatan

02

02

Pembangunan rumah dinas

02

03

Pembangunan gedung kantor

02

04

Pengadaan mobil jabatan

02

05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

02

06

Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

02

08

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

02

10

Pengadaan mebeleur

02

40

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

02

11

Pengadaan ……………….

02

41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

02

19

dst………….

42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

02

20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

02

02

21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

02

43

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

45

dst………….

02

23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

02

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

02

KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13/2006  Total Kegiatan  Total Program  Halaman

= = = = =

1.602 nama kegiatan; 215 kegiatan Dsb …….. 215 nama program 23 program Dsb …….. 46 halaman

12

Ketidaktepatan dalam menggunakan rekening belanja No

Kegiatan

Rekening Belanja kode

1

2

Uraian

penyediaan jasa surat menyurat ( x.xx x.xx.xx 01.01 )

5.2.2.03.05

Belanja Surat Kabar / Majalah

5.2.3.12.09

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash disc, mouse, keyboard, hard disc, dll)

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( x.xx x.xx.xx 01.03 )

5.2.3.10.01

Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik

5.2.3.11.04

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

5.2.2.02.10

Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor

3

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (x.xx x.xx.xx 01.02

5.2.2.03.05

Belanja Surat Kabar / Majalah

4

penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator/Notulen/Fasilitator/Peserta Non PNS

5

penyediaan alat tulis kantor ( x.xx x.xx.xx 01.10 )

5.2.2.01.04

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

6

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( x.xx x.xx.xx 01.13 )

5.2.2.01.04

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

5.2.2.01.05

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

5.2.2.01.13

Belanja Pengisian Tabung Oksigen

5.2.3.13.01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

5.2.3.13.02

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

5.2.3.13.04

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

5.2.3.13.05

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

5.2.3.13.08

Belanja Modal Pengadaan Sofa

TIDAK STANDAR / BERAGAMNYA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA Contoh : Belanja Bahan bakar Minyak / Gas dan Pelumas ( 5.2.2.05.03 ) Volume

Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Kepala ( 1 orang )

12

bulan

350

Liter

4,500

18,900,000

Kabag TU / Kabid ( 6 orang )

12

bulan

1200

Liter

4,500

64,800,000

Kasubag / Kasubid ( 16 orang )

12

bulan

2400

Liter

4,500

129,600,000

Pelaksana Gol III ( 20 orang )

12

bulan

1000

Liter

4,500

54,000,000

Pelaksana Gol II ( 38 orang )

12

bulan

1330

Liter

4,500

71,820,000

Operasional ( 2 unit )

12

bulan

165

Liter

4,500

8,910,000

Satuan

Harga Satuan

Harga Satuan

4,500

124,875,000

Uraian pembelian bensin

Pembelian bensin

Volume 1

tahun

27,750

liter

700

liter

4,500

3,150,000

Oli mobil Top1

40

liter

31,000

1,240,000

Oli motor Top1

50

liter

25,000

1,250,000

BANYAKNYA REKENING BELANJA TAMBAHAN PER KEGIATAN Contoh : Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( x.xx x.xx.xx 01.11 ) 5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.1.02.03

Honorarium Tim Kerja Non PNS

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender

5.2.2.03.04

Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.2.2.06.01

Belanja Cetak

6.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

Perlu standarisasi penggunaan kode rekening dlm setiap kegiatan

Manfaat Standar Analisa Belanja (ASB)  Mudah dalam menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.  Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.  Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang lebih jelas.  Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif.  Penyusunan anggaran menjadi lebih cepat.

POSISI ASB DALAM PENGANGGARAN

 Digunakan pada saat proses penyusunan PPAS  Digunakan SKPD pada saat proses penyusunan

RKA-SKPD  Digunakan TAPD pada saat Evaluasi RKA-SKPD  Digunakan DPRD pada saat Evaluasi RAPBD

PRINSIP DASAR PENYUSUNAN ASB  Penyederhanaan (Modelling);  Mudah diaplikasikan;  Tidak Mudah Basi;  Mudah diup-date;

 Berlaku umum untuk spesifikasi output dan kebutuhan sumber daya yang sama.

STANDARISASI DALAM BELANJA  Standarisasi Volume  Jumlah Peralatan/Kantor, Jumlah Cleaning Service / SKPD

 Standarisasi Total Belanja  Belanja ATK Rp 20 Juta / SKPD  Belanja Pemeliharaan Kendaraan  Roda 2  Roda 4

Rp 2 juta/th Rp 18 juta/th

 Standarisasi per Satuan Belanja  Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4    

Services Rutin Suku Cadang BBM Perpanjangan STNK

Rp. Rp. Rp. Rp.

3 4 10 1

juta / th juta / th juta / th juta / th

METODE PENYUSUNAN ASB  Analisis Statistik:  Mencari nilai Min-Max;  Menghitung Biaya Rata-rata;

 Menghitung prosentase alokasi jenis belanja

(Catatan : metode-metode diatas mengandalkan data yang ada – time siries atau cross section, dengan syarat data tersebut cukup akurat)

 Metode Survey – Data existing  FGD = Focussed Group Disscussion 20

PERILAKU BIAYA Pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan kegiatan (activity drivers) dalam kurun waktu tertentu (relevant range). Biaya variabel:

 

Biaya tetap:

 

Totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Biaya per unit tidak berubah untuk berbagai tingkat kegiatan.

Totalnya tetap tidak bergantung pada perubahan tingkat kegiatan dalam kisar tertentu. Biaya per unit semakin turun dengan meningkatnya tingkat kegiatan.

Biaya campuran:



Mengandung komponen biaya tetap dan biaya variabel.

Biaya bertingkat:



Besarnya bertingkat sejalan dengan meningkatkan kisaran kegiatan.

PERILAKU BIAYA Biaya Variabel Total Biaya total

Biaya Tetap Total Biaya total

Tingkat Kegiatan

Tingkat Kegiatan

Biaya Variabel per Unit Biaya per unit

Biaya Tetap per Unit Biaya per unit

Tingkat Kegiatan

Tingkat Kegiatan

Biaya Campuran Secara Grafis Hubungan Fungsional:

Y = 1.800.000 + 1.000X

Biaya Sewa 5.000.000

4.500.000

4.000.000

Grafik Biaya Total

3.500.000

Biaya Variabel: 1.000X

3.000.000

2.500.000

Grafik Biaya Tetap

2.000.000

1.500.000

Grafik Biaya Variabel

1.000.000

Biaya Tetap: Rp 1.800.000

500.000

0

500

1.000

1.500

2.000

Kilometer Terpakai

2.500

3.000

Biaya Campuran Secara Grafis Hubungan Korelatif/Statistis

Biaya Pengantaran 7.500

•

7.000

•• •

6.500

•

6.000

5.500

•

5.000

4.500

0

• •

•

•

• • 400

450

500

550

600

650

700

Cacah Order per Bulan

750

800

850

Pemisahan Biaya Campuran 

Karena hubungan biaya dengan kegiatan dalam biaya campuran umumnya bersifat korelatif bukan fungsional, perlu metoda estimasi untuk memisahkan komponen secara tepat



Metode pemisahan : 1. 2. 3. 4.

Tinggi-rendah (high-low method) Pengepasan grafis (graphical fitting method) Regresi (regression method) Survey kondisi existing

Metode Tinggi-Rendah Banyaknya Order

Biaya Pengantaran

Tingkat kegiatan tertinggi

800

Rp 6.900.000

Tingkat kegiatan terendah

400

4.500.000

400

Rp 2.400.000

Biaya variabel per unit =

Perubahan biaya Perubahan kegiatan

=

Rp 2.400.000

Dengan mengambil output pada tingkat terendah: Komponen biaya tetap = Biaya total - Komponen biaya variabel total = Rp 4.500.000 - (400 X Rp 6.000) = Rp 5.400.000 – Rp 2.400.000 = Rp 2.100.000

400

= Rp 6.000

Metode Pengepasan Grafis 

Metoda ini mengandalkan kemampuan visual



Prinsipnya sama dengan metoda tinggi-rendah tetapi semua titik dipertimbangkan untuk menemukan garis estimasi



Memerlukan kertas grafis (milimeter)



Metoda ini jarang digunakan karena tidak praktis dan objektif. Ketelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman seseorang

Metode Regresi 

Mirip dengan pengepasan grafis tetapi dilakukan secara ilmiah yaitu dengan mencari angka terkecil penjumlahan kuadrat penyimpangan (galat) dari garis estimasi



Meregresi: menghubungkan satu atau beberapa variabel independen dengan variabel dependen untuk menentukan apakah satu variabel independen atau lebih menjelaskan variasi variabel dependen



Biaya overhead diperlakukan sebagai variabel dependen, tingkat kegiatan diperlakukan sebagai variabel independen

TAHAPAN Penyusunan ASB  Mencakup beberapa langkah yaitu:  Penentuan Pengertian/definisi yang lebih OPERASIONAL  Penetuan Rekening-rekening Belanja yang Terkait  Pencarian Pengendali Belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis

kegiatan. ( jumlah pegawai, luas , jml/jenis kendaraan, jumlah peserta, Tipe organisasi – koordinator?)  Penentuan Dasar Perhitungan Biaya Kegiatan  Pencarian Standarisasi Belanja ( Via survey, rata2 )  Membuat Contoh Perhitungan Belanja dengan menggunakan ASB

KOMPONEN PERHITUNGAN ASB

 Pengertian Kegiatan  Pengendali Belanja (cost driver)  Dasar Perhitungan Belanja  Standarisasi Belanja  Rekening Belanja Terkait  Contoh Perhitungan Belanja

DEFINISI OPERASIONAL KOMPONEN-KOMPONEN ASB • Pengertian : – merupakan paparan yang menjelaskan pengertian yang

benar dan definisi dari suatu kegiatan . – mempermudah pengguna untuk mengetahui indikator kinerja dan jenis belanja apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis kegiatan tertentu.

• Pengendali Belanja (cost driver) :

– merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari

suatu kegiatan yang dilakukan. – Pengendali belanja berbeda-beda antara satu SAB dengan SAB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jpl, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.

Contoh cost driver

Rincian Pengukuran SAB Pendidikan dan Pelatihan Profesi  Cost Driver: Jumlah Jam Pelatihan, Jumlah Peserta, Kategori Even Indeks 1,5 : untuk tingkat nasional dengan kejuaraan, indeks 1 : untuk tingkat nasional tanpa kejuaraan, indeks 0,75 : untuk tingkat daerah

• Dasar Perhitungan Biaya – Merupakan formula / rumus yang digunakan dalam

menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Contoh : Dasar Perhitungan Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah =

Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan

x

Standard biaya premi asuransi /tahun

• Standarisasi Belanja : • Merupakan standard harga atau standar biaya dari komponenkomponen belanja yang digunakan untuk menghitung jumlah belanja pada suatu kegiatan • Dalam satu kegiatan bisa terdapat lebih dari satu standar belanja • Contoh • Standarisasi Belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1. Standard Premi asuransi kendaraan (total lost) = 4 % x harga pasaran kendaraan tahun berjalan 2. Standar premi asuransi kebakaran gedung = 0,5 % x harga perolehan gedung

•Rekening Belanja Terkait : • merupakan rincian rekening-rekening belanja yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan

KORIDOR REKENING BELANJA KEGIATAN

 Merupakan Panduan yang berisi tentang  PENGERTIAN serta  REKENING-REKENING BELANJA YANG TERKAIT

dari Kegiatan-KEGIATAN yang ada pada setiap SKPD

Contoh : Koridor rekening belanja RINCIAN OBJEK BELANJA NO

NAMA KEGIATAN

PENGERTIAN KODE

I

URAIAN

program pelayanan administrasi perkantoran ( x.xx x.xx.xx 01 ) 1

penyediaan jasa surat menyurat ( x.xx x.xx.xx 01.01 ) Ket : digabung ke penyediaan ATK

Kegiatan yang terkait dengan BELANJA PEGAWAI pembuatan dan pendistribusian/ pengiriman 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana surat Kegiatan* BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.01.04 5.2.2.03.07

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja paket/pengiriman

RINCIAN OBJEK BELANJA NO

NAMA KEGIATAN

PENGERTIAN KODE

I

URAIAN

program pelayanan administrasi perkantoran ( x.xx x.xx.xx 01 ) 2

penyediaan jasa Kegiatan yang terkait dengan komunikasi, sumber daya pemanfaatan jasa komunikasi, air dan listrik (x.xx x.xx.xx air & listrik 01.02 ) 5.2.1.01.01

BELANJA PEGAWAI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan*

BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.03.01

Belanja Telepon

5.2.2.03.02

Belanja Air

5.2.2.03.03

Belanja Listrik

5.2.2.03.06

Belanja Faksimili / Internet

5.2.2.03.18

Belanja Langganan PJU Kabupaten Tangerang Belanja Langganan Satelit

5.2.2.03.19

Nama Kegiatan

:

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kode Kegiatan

:

x.xx x.xx.01.08

Pengertian

:

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa petugas cleaning service dan penyediaan alat-alat kebersihan untuk menjaga kebersihan kantor

Pemicu Biaya (Cost Driver )

:

Luas areal yang dijaga kebersihannya ( meter 2)

Dasar Perhitungan Biaya

:

Jumlah tenaga kebersihan per gedung SKPD Luas Gedung

Standarisasi Belanja

:

x

Standar Honorarium untuk tenaga kebersihan

x

Standard biaya peralatan kebersihan kantor

- Standar jumlah tenaga kebersihan 1 orang tenaga kebersihanper 100m2 gedung kantor ( Rata-rata luas gedung per SKPD adalah 200 m2 sd 300 m2 Maka Rata-rata tenaga kebersihan adalah 3 orang /SKPD) - Standar Honorarium tenaga kebersihan = Rp. 400.000 per gedung SKPD / bulan - Standard Belanja peralatan kebersihan kantor : Rp 20.000 / meter2luas gedung kantor/tahun ,

Rekening Belanja Terkait ( rekening utama )

:

Kode Rekening 5.2.2.03.13 5.2.2.01.05

Uraian Rekening Belanja jasa cleaning service Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Nama Kegiatan Kode Kegiatan

: Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah : x.xx x.xx.01.05

Pengertian

: Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa jaminan berupa asuransi atas barang milik daerah.

Pemicu Biaya (Cost Driver )

: Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan

Dasar Perhitungan Biaya

:

Standarisasi Belanja

: Standard Biaya Premi asuransi Jenis barang milik daerah Standard Premi asuransi kendaraan (total lost) 4 % x harga pasaran kendaraan tahun berjalan (Jasindo) - premi asuransi kebakaran gedung 0,5 % x harga gedung

Rekening Belanja Terkait

:

Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan

Kode Rekening 5.2.2.04.02

x

Standard biaya premi asuransi / th

Uraian Rekening Belanja premi asuransi barang milik daerah

Contoh Perhitungan Belanja

: Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Keterangan

: SKPD memiliki asset berupa kendaraan sejumlah 11 unit dan 1 buah gedung kantor, maka dapat menganggarakan untuk membayarkan premi asuransi dengan perincian sebagai berikut - Kendaraan a. Kijang Innova, dengan harga sebesar Rp. 150.000.000, maka akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp. 6.000.000 / unit per tahunnya b. Kijang LGX, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 90.000.000 akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp. 3.600.000 / unit per tahunnya c. Suzuki Carry, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 50.000.000 akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp. 2.000.000 / unit per tahunnya - Gedung ( seharga Rp. 2.000.000.000) premi asuransi kebakaran yang dbayarkan adalah sebesar 0.5% x Rp. 2.000.000.000 = Rp. 10.000.000 / gedung per tahun

CONTOH ASB Versi UGM: KEGIATAN WORKSHOP ATAU LOKAKARYA 

Deskripsi: 



Pengendali belanja (cost driver): 



= Rp. 56.700,00 per peserta per hari disesuiakan dengan menginap atau tidak.

Rumus Penghitungan Belanja Total:  



= Rp. 4.124.300,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): 



Jumlah Peserta Workshop atau Lokakarya, Jumlah Hari Lokakarya, serta Bobot Menginap atau tidak.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): 



Standar analisis belanja workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan menginapkan peserta atau tidak.

Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 4.124.300,00 + (Rp. 56.700,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan x Bobot Menginap atau Tidak).

Keterangan Bobot menginap:  Tidak menginap memiliki bobot 1 sedangkan menginap memiliki bobot 1,5.

SB STANDAR BIAYA

1. Pasal 3 ayat (1) UU No 17 Th 2003 ttg Keuangan Negara Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

1. Pasal 7 ayat (2) PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan

1. Pasal 7 ayat (4) PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL Menteri Keuangan menetapkan standar biaya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait 4. Pasal 3 PMK no 96/PMK.02/2006 ttg Standar Biaya Th 2007 Standar Biaya digunakan sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun RKA-KL Tahun anggaran 2007

ANGGARAN BERDASARKAN PRESTASI KINERJA

indikator kinerja Dalam penganggaran berbais kinerja diperlukan

Standar biaya

Evaluasi kinerja

ditetapkan oleh Menkeu

LANDASAN LEGAL FORMAL SB

(Pasal 7 PP No.21/2004)

1. SANTUAN KERJA ■ SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN ■ SEBAGAI PENANGGUJAWAB PENCAPAIAN KINERJA 2. KEGIATAN ■ SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DIBENTUKNYA SATKER ■ UNSUR DINAMIS YANG MENGARAHKAN UNTUK MENCAPAI KINERJA 3. KELUARAN/OUTPUT ■ SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DITETAPKANNYA KEGAITAN ■ SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN SUATU SATKER 4. STANDAR BIAYA ■ SEBAGAI UPAYA EFISIENSI DALAM PEMANFAATAN ANGGARAN UNTUKMEMBIAYAN KEGIATAN DALAM MENCAPAI KELUARAN 5. JENIS BELANJA ■ SEBAGAI BIAYA MASUKAN/INPUT

MAKSUD DAN TUJUAN: Maksud. Tersedianya standar biaya yang akuntabel sebagai dasar penyusunan RKAKL sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan. 1. Sebagai acuan dalam menggunakan satuan biaya

2. Memudahkan kementerian negara / lembaga menggunakan satuan biaya input dan / atau satuan biaya output/kegiatan dalam penyusunan RKAKL

PENGERTIAN STANDAR BIAYA (1): (1) Standar biaya adalah satuan biaya setinggi-tingginya

dari suatu barang atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja

(2) Standar biaya terdiri dari standar biaya input dan standar biaya output/standar biaya kegiatan, keduanya dapat bersifat umum atau khusus (3) Standar biaya input disusun berdasarkan hasil survei, bekerjasama dengan BPS dan kementerian negara / lembaga yang dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.

Contoh : Standar Biaya INPUT

Pengertian Standar Biaya (2): Depkeu (4) STANDAR BIAYA OUTPUT, atau standar biaya kegiatan disusun berdasarkan usulan kementerian negara / lembaga bekerjasama dengan BPS. Besarannya merupakan penjumlahan biaya dari seluruh input terkait. Kombinasi dan volume input ditetapkan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. ini yg disebut ASB (5) STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT UMUM disebut Standar Biaya Umum, penggunaannya bersifat lintas kementerian negara / lembaga dan / atau lintas wilayah; (6) STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT KHUSUS disebut Standar Biaya Khusus, penggunaannya untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh kementerian negara / lembaga tertentu dan / atau di wilayah tertentu;

 STANDAR BIAYA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI SECARA UMUM  UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA INPUT / BIAYA MASUKAN

 STANDAR BIAYA YANG DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI TERTENTU  UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA OUTPUT / BIAYA KELUARAN

KOMPONEN STANDAR BIAYA

Pengelola Keu Pengadaan B&J HONORARIUM

Tim Teknis Keg. Tim Fungsional

S.B. UMUM STANDAR BIAYA

UANG LEMBUR Dalam Negeri PERJALANAN KEGIATAN UMUM BARANG & JASA

Luar Negeri ATK Bahan M Barang lainnya

S.B. KHUSUS

BARANG & JASA

Perawatan Aset

KEG. KHUSUS

Sewa Jasa lainnya

Persyaratan SBK (1)  Dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);  Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;  Merupakan penjabaran dari Tugas dan Fungsi Kementerian

Negara/Lembaga;  Kegiatan yang dimaksud dapat berada di tataran kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dalam referensi RKAKL maupun detil kegiatary sepanjang masih berada di bawah program Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pencapaian kinerja Kementerian Negara / Lembaga;  Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan atau di wilayah tertentu.

Persyaratan SBK (2)  Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diusulkan menjadi

SBK adalah:  Kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum

dalam rangka operasional perkantoran pada Kementerian Negara/Lembaga seperti: pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan kantor ;  Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil seperti: pengadaan barang antara lain komputer dan kendaraan, pembangunan gedung kantor.

DEPARTEMEN KEUANGAN

KEMENTERIAN / LEMBAGA MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Membahas kebutuhan biaya input untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah ditetapkan

MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KE DALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN DENGAN PERMENKEU

INDEKS STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS

BADAN PUSAT STATISTIK MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN DAERAH

Standar Biaya Masukan Contoh standar biaya masukan (input) Satu rim kertas ukuran A4 70 gram Satu unit PC Pentium 4 Multimedia Honorarium Narasumber Biaya Perjalanan Dinas Gol IV

Rp. 25.000,Rp. 10.000.000,Rp. 450.000,Rp. 400.000,-

Standar Biaya Keluaran Contoh ilustrasi standar biaya keluaran (output) Biaya lokakarya tipe A per peserta Rp. Biaya buku panduan Paket A per buku Rp. Penambahan ruang kelas per m2 Rp.

250.000,100.000,750.000,-

UANG HARIAN dan TARIF TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

90.000

300.000

NUSA TENGGARA BARAT

30.000

350.000

SUMATERA UTARA

65.000

300.000

NUSA TENGGARA TIMUR

110.000

350.000

RIAU

55.000

300.000

KALIMANTAN BARAT

80.000

300.000

KEPULAUAN RIAU

65.000

300.000

KALIMANTAN TENGAH

65.000

300.000

JAMBI

55.000

300.000

KALIMANTAN SELATAN

90.000

300.000

SUMATERA BARAT

100.000

300.000

KALIMANTAN TIMUR

275.000

350.000

SUMATERA SELATAN

85.000

300.000

SULAWESI UTARA

80.000

300.000

LAMPUNG

95.000

300.000

GORONTALO

220.000

300.000

BENGKULU

65.000

300.000 SULAWESI BARAT

65.000

300.000

SULAWESI SELATAN

95.000

350.000

SULAWESI TENGAH

35.000

300.000

SULAWESI TENGGARA

90.000

300.000

MALUKU

165.000

300.000

BANGKA BELITUNG

55.000

300.000

BA NT E N

220.000

300.000

D.K.I. JAKARTA

140.000

450.000

JAWA BARAT

45.000

350.000

JAWA TENGAH

40.000

300.000

D.I. YOGYAKARTA

50.000

350.000

MALUKU UTARA

110.000

300.000

JAWA TIMUR

85.000

350.000

PAPUA

220.000

450 000

BALI

85.000

400.000

IRIAN JAYA BARAT

110.000

400.000

Contoh ilustrasi Standar Biaya Keluaran & Penganggaran Kegiatan           

Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI & MTs Sub kegiatan : Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru MTs ------------------------------------------------------------------------------------------------------Output : Jumlah guru peserta lokakarya Spesifikasi Kegiatan : Lokakarya Tipe A, 30 orang, 30 hari Standar Biaya Keluaran / peserta : Rp. 10.000.000.------------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah output : 30 orang guru Jumlah Anggaran : 30 x Rp. 10.000.000,- = Rp.300.000.000,------------------------------------------------------------------------------------------------------Outcome : (1) Proses belajar mengajar di MTs lebih lancar dengan sistem dan materi ajar yang lebih berkualitas (2) Jumlah muurid yang lulus ujian lebih banyak dan lebih lulusan lebih berkualitas

Standar Biaya Umum (SBU) 1.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Honor penanggung jawab pengelola keuangan Honor pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa Honor panitia pemeriksa/penerima barang/jasa paket Honor pengelola PNBP Honor pelaksana kegiatan penelitian Honor narasumber dalam rangka seminar/sosialisasi Honor Penyuluh non PNS Honor Pengemudi, pramubakti, dan Satpam Honor Tim Pelaksana Kegiatan

59

31. Diklat pimpinan/struktural 32. Latihan prajabatan 33. Pengadaan bahan makanan 34.Pemeliharaan gedung 35. Pemeliharaan gedung untuk perwakilan RI 36. Pemeliharaan kendaraan 37. Lain-lain pemeliharaan 38. Perjalanan dinas dalam negeri 39. Perjalanan dinas luar negeri

60

Standar Biaya Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Departemen Luar Negeri Kejaksaan Agung Departemen Dalam Negeri Departemen Agama Badan Pusat Statistik Departemen Keuangan Departemen Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan DST 61