Bab 1 SPBU Jrengik

PENDAHULUAN Dokumen Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Pembangunan SPBU 54.69.207 Jrengik Sampang

1.1 Latar belakang SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax dan pertamax plus, serta tabung gas. Dalam melaksanakan kegiatannya SPBU memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenuhi standart mutu pelayanan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina. Oleh karena itu sebagai penjaminan kualitas terhadap pelayanan yang diberikan, PT. Pertamina dalam persyaratan perijinan SPBU mensyaratkan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan pemenuhan ijin baru SPBU. Salah satu hal yang perlu dipenuhi dalam pemenuhan ijin baru tersebut adalah dilengkapinya dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan skala kegiatan. Jumlah kendaraan bermotor semakin tahun semakin meningkat baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kebutuhan bahan bakar semakin meningkat pula, sehingga banyak didirikannya SPBU hampir di setiap kecamatan. Hal ini mendorong pengelola untuk mendirikan SPBU 54.69.207 yang berlokasi di Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang merupakan prasarana umum yang disediakan PT. Pertamina dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat Kecamatan Kamal dan

sekitarnya.

Dalam

meningkatkan

pelayanan

dan

memenuhi

persyaratan dalam pemenuhan ijin, pengelola SPBU 54.69.207 berinisiatif melakukan pengelolaan lingkungan melalui perencanaan yang sistematis dan

terpadu

dalam

sebuah

dokumen

kegiatan

pengelolaan

dan

I -

1

pemantauan lingkungan.

Untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut, diperlukan kegiatan penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang memuat kondisi eksisting, analisa sejumlah parameter kondisi lingkungan, langkah–langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pelaksanaan dari output kegiatan ini diharapkan merupakan bentuk jaminan produk dan

keselamatan

kerja

yang

diberikan

pemrakarsa sekaligus pengelola SPBU

pihak

pengelola

selaku

54.69.207 terhadap lingkungan

dan masyarakat.

1.2

Tujuan dan Kegunaan Untuk memenuhi peraturan pemerintah tentang pengekolaan

lingkungan, maka pengelola SPBU 54.69.207 dalam mendirikan SPBU

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum)

melakukan studi

dengan tujuan sebagai berikut : 1.

Melaksanakan

peraturan

dan

hukum

yang

berlaku

untuk

pengelolaan lingkungan hidup 2.

Memelihara kualitas lingkungan, baik di lokasi kegiatan maupun sekitar lokasi kegiatan

3.

Merumuskan tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam kegiatan Pendirian SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar

untuk Umum)

serta untuk mengembangkan dampak positif dan

mengurangi dampak negatif serta disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 4.

Berkaitan dengan usaha pengelolaan pencemaran lingkungan secara dini, dokumen ini merupakan pedoman dalam pengelolaan pemantauan serta pengawasan lingkungan bagi pihak-pihak terkait. Sesuai tujuan tersebut diatas, maka dokumen Upaya Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Pendirian SPBU (Stasiun

Pengisian Bahan Bakar untuk Umum), mempunyai kegunaan sebagai berikut :

I -

2

Pedoman bagi pengoperasian SPBU (Stasiun Pengisian Bahan

1.

Bakar untuk Umum) , tentang sistem dan cara pengelolaan dan pemantauan lingkungan

2.

Gambaran bagi pihak terkait tentang usaha-usaha yang telah dan akan dilakukan oleh pemrakarsa sekaligus pengelola SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum)

3.

Dikaitkan dengan usaha pengembangan pada umumnya, maka dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) ini

dapat

menunjang

upaya

pembangunan

yang

berwawasan

lingkungan, khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan.

1.3 Dasar Hukum Dalam rangka mengupayakan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada kebijakan nasional secara terpadu, telah dihasilkan perundangan yang memuat ketentuan pokok pengelolaan sumberdaya alam

dan

lingkungan

hidup.

Peraturan

perundangan

yang

telah

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terkait dengan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk

Umum). Dasar hukum yang menjadi dasar dilaksanakannya studi DPLH ini adalah :

1.

Undang-undang RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok Agraria, sebagai dasar penataan kepemilikan tanah dan fungsinya 2.

Undang-undang

Keselamatan

Kerja,

RI

No.

sebagai

1

dasar

Tahun

1970

untuk

tentang

melakukan

pengelolaan lingkungan pada tahap konstruksi Pembangunan Kolam renang maupun pada tahap operasional SPBU. 3.

Undang-undang

RI

No.

5

tahun

1990

tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, sebagai dasar dalam melakukan upaya-upaya pengelolaan

I -

3

lingkungan yang terkait dengan sumber daya air, udara, maupun sumberdaya alam yang lain. 4. Sosial

Undang-undang RI No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan tenaga

Kerja,

sebagai

dasar

dalam

pelaksanaan

Jamsostek tenaga kerja 5.

Undang-undang

RI

No.

28

Tahun

2002

tentang

Bangunan Gedung, sebagai dasar perencanaan bangunan SPBU 6.

Undang-undang

RI

No.

13

Tahun

2003

tentang

Ketenaga kerjaan, sebagai dasar hukum di bidang ketenaga kerjaan 7.

Undang-undang

RI

No.

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, sebagai dasar dalam penentuan tatanan organisasi yang terkait dengan institusi pemerintah yang terlibat dalam proses UKL-UPL maupun dalam kebijakankebijakan yang dibuat masing-masing yang dibuat masingmasing daerah/wilayah 8.

Undang-undang RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan,

sebagai dasar dalam menganalisa aspek transportasi yang dikaji dalam DPLH 9.

Undang-undang

RI

No.

26

Tahun

2007

tentang

Penataan Ruang, sebagai dasar penetapan kelayakan lokasi terkait dengan rencana tata ruang yang ada 10.

Undang-undang

RI

No.

18

Tahun

2008

tentang

Persampahan, sebagai dasar pengelolaan persampahan di wailayah studi 11.

Undang-undang

RI

No.

10

Tahun

2009

tentang

Pariwisata, sebagai dasar dalam menyelenggarakan kegiatan keparawisataan dalam wilayah SPBU 12.

Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pedoman dalam kegiatan pengaturan lalu lintas di lokasi proyek

I -

4

13.

Undang-undang

No.

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkuangan Hidup, sebagai pedoman dalam penyusunan DPLH 14.

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,

sebagai dasar untuk proses analisis prakiraan dampak dan pengelolaannya terkait dengan aspek kesehatan masyarakat 15.

Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, sebagai dasar untuk membuat sertifikat kepemilikan tanah 16.

Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara, sebagai dasar pedoman untuk pengelolaan dampak kualitas udara 17.

Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sebagai dasar sebagai penentuan golongan peruntukan air dan pengelolaan kualitas air 18.

Peraturan pemerintah RI No. 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah, sebagai dasar untuk pengaturan tata guna tanah atau lahan yang dimiliki 19.

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagai dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan air 20.

Peratuan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2009 tentang

pengendalian

pencemaran

udara

sebagai

dasar

dalam

pengelolaan parameter udara 21.

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011 tentang

Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. 22.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun

1990 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, sebagai pedoman dalam mengelola dampak lingkungan

I -

5

23.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang

Kebijikan Nasional di Bidang Tanah, sebagai dasar pengaturan tata guna tanah atas lahan yang dimiliki 24.

Paraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPS/1987

tentang Perencanaan Kawasan Prmukiman Kota, sebagai dasar agar terjadi senergitas yang tinggi antara pemukiman dan rencana pembangunan SPBU 25.

Peraturan

Menteri

416/Menkes/Per/IX/1990

Kesehatan

tentang

Syarat-syarat

RI

No.

Pengawasan

Kualitas Air, sebagai dasar dalam menetapkan kelayakan kualitas

air

bersih/minum

yang

dapat

dikonsumsi

oleh

masyarakat 26.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambien di Dalam Ruang, sebagai dasar dalam menetapkan kelayakan kulitas udara ambient di dalam gedung. 27.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambien di Dalam Ruang 28.

Peraturan Menteri Negara Lingkngan Hidup no. 11

Tahun 2006 tentang jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Dengan analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sebagai dasar untuk menapis atau melingkup proyek atau kegiatan yang wajib AMDAL ataupun tidak wajib AMDAL 29. tentang

Peraturan Manteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 Pedoman

Pesyaratan

Teknis

Bangunan

Gedung,

sebagai dasar dalam perencanaan teknis pembangunan SPBU 30.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun

2010 tentang UKL dan UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan

I -

6

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sebagai dasar dan pedoman dalam menysun UKL-UPL pembangnan SPBU 31.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

492/Per/MENKES/IV/2010 Tentang Syarat-syarat Kualitas Air Minum sebagai dasar dalam penilaian dan penentan kualitas air minum bagi usaha SPBU 32.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

736/Per/MENKES/IV/2010 Tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air Minum, sebagai dasar dalam proses pengawasan kelayakan kualitas air minum untuk keperluan SPBU 33.

Keputusan

Menteri

718/MENKES/PER/IV/1987

Kesehatan

tentang

No.

Kebisingan

yang

Berhubungan dengan Kesehatan, sebagai dasar menentukan tingkat kebisingan yang dapat diterima oleh masyarakat 34.

Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan

Lingkungan Hidup No. kep-02/menKLH/1988 tentang Baku Mutu Air Kesehatan, sebagai acuan kualitas efluen hasil pengelolaan limbah domestik 35.

Keputusan

Menteri

Lingkngan

Hidup

No.

48/MENLH/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, sebagai dasar penentu baku mutu kebisingan yang terjadi akibat adanya pembangunan SPBU 36.

Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

No.

49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran, sebagai dasar Tolok ukur dari getaran yang dapat dioperasikan dan aman bagi masyarakat sekitar 37.

Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

No.

50/MENLH/1996/ tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan, sebagai dasar

dalam

mentukan

dan

menetapkan

suatu

kegiatan

bermasalah atau tidak terhadap munculnya bau.

I -

7

38.

Keputusan

Menteri

lingkngan

Hidup

No.

45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara, sebagai dasar dalam perhitungan untuk menentukan kriteria ISPU 39.

Keputusan

Menteri

Pkerjaan

Umum

RI

No.

441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesbilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan, sebagai dasar untuk menilai kelayakan kemudahan pencapaian rencana kegiatan 40.

Keputusan

Menteri

Pekerjaan

Umum

RI

No.

20/KPTS/2000 tentang ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, sebagai dasar untuk pengelolaan kebakaran yang mungkin dapat terjadi pada saat operasional SPBU 41.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 112

Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik, untuk memberi batasan hasil pengelolaan limbah domestik yang aman dibuang keperairan 42.

Peraturan Daerah Jawa Timur No. 3 Tahun 1999

Tentang Pemakaian Air, sebagai dasar dalam penetapan pemakaian air untuk kegiatan operasional air untuk kegiatan operasional proyek 43.

Peraturan Dareah Jawa Timur No. 2 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur, sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan pencemaran air 44.

Peraturan Gubenur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009

tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jwa Timur, sebagai dasar dalam menetapkan apakah pencemaran udara atau tidak akibat kegiatan yang akan dilakukan

I -

8

45.

Keputusan Gubenur Jawa Timur No. 14 tahun 2001

tentang Pengambilan contoh Uji Air, Limbah Cair, dan Udara di Propensi Jawa Timur, sebagai dasar dalam menentukan titik sample, pengambilan sample kualitas air dan udara 46.

Keputusan Gubenur Jawa Timur No. 10 Tahun 2004

Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) SPBU 47.

Keputusan

188/21/KTPS/013/2005

Gubenur tentang

Jawa Penunjukan

Timur

No.

laboraturium

BBTKL-PPM sebagai Laboratorium Lingkungan Di Jawa Timur, berkaitan dengan laporatorium lingkungan di Jawa Timur yang terakreditasi 48.

Keputusan Gubenur Jawa Timur No. 29 Tahun 2009

tentang Tata cara permohonan izin Pembuangan Limbah cair ke Sumber-sumber Air di Propensi Jawa Timur, sebagai dasar dalam menetapkan rencana pembuangan air limbah ke perairan 49.

Peraturan Gubenur Jawa Timur No. 24 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2008 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Propensi Jawa Timur, sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan pencemaran udara 50.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 10 Tahun

2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan 2009-2029, Sebagai dasar kebijakan penataan ruang untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan

I -

9